SENIN, 23 04 2018 NO. 13446 TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
DEMOKRASI
Saatnya Generasi Milenial Jadi Subjek Politik
Pemerintah dinilai perlu diberi ruang untuk menjelaskan terlebih dahulu Perpres TKA sebelum DPR membentuk pansus hak angket. CAHYA MULYANA
cahya@mediaindonesia.com
S
EJUMLAH kalangan di DPR berwacana untuk membentuk pansus hak angket Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Wacana itu dinilai merupakan reaksi berlebihan, apalagi bila hal itu dilatarbelakangi persepsi yang keliru mengenai perpres tersebut. Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri menegaskan Perpres No 20/2018 tentang Penggunaan TKA sejatinya justru bertujuan membuka lapangan kerja. Aturan itu serta-merta juga tidak membuka keran buruh migran sebab terdapat syarat pen-
Genjot Lapangan Kerja melalui Skema Investasi
didikan, kompetensi, dan hanya boleh menduduki jabatan tertentu yang levelnya menengah ke atas, masa kerja tertentu, dan harus bayar levy. “Sangat tidak benar jika Perpres TKA dianggap tidak berpihak pada TKI. Faktanya Perpres TKA justru menjadi instrumen untuk menggenjot penciptaan lapangan kerja melalui skema investasi. Dengan investasi, lapangan kerja tercipta dan ekonomi kita bergerak lebih cepat. Kita perlu investasi karena kita enggak bisa mengandalkan APBN belaka,” terang Hanif, akhir pekan lalu. Hanif menambahkan, Perpres TKA hanya memberi kemudahan dari sisi prosedur dan proses birokrasi perizinan agar tidak berbelit-belit. Perizinan yang berbelit-belit itu tidak hanya ter-
kait dengan TKA, tetapi juga yang bersentuhan dengan investasi dan pelayanan publik. “Presiden ingin semua disederhanakan dan diperbaiki agar lebih cepat dan efisien.” Mengenai kekhawatiran atas maraknya TKA yang membanjiri Indonesia, Hanif meminta seluruh masyarakat supaya tidak termakan oleh isu tertentu yang menyebabkan salah paham. Menurut data Kemenaker, hingga akhir Desember 2017 jumlah TKA di Indonesia baru mencapai 126.006 orang. Meskipun bertambah dari tahun sebelumnya, peningkatannya tidak berlipat-lipat (lihat grafik).
Klarifikasi Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and
Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai pemerintah perlu diberi ruang untuk menjelaskan terlebih dahulu sebelum DPR melanjutkan langkah untuk membentuk pansus hak angket Perpres TKA. “Mungkin sebelum mengarah ke pansus, bisa dilakukan audiensi dulu antara DPR dan pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Bhima, akhir pekan lalu. Ia berpendapat bahwa pemerintah tidak bisa langsung dihakimi sebelum dilakukan klarifikasi terlebih dahulu. “Kita tidak bisa menghakimi juga pemerintah di satu sisi. Kita berikan dahulu hak jawab dan klarifikasi,” tambahnya. Bhima menilai belum ada urgensi dengan keluarnya Perpres TKA. Pasalnya, tenaga kerja asing
selama tiga tahun terakhir yang mayoritas di sektor industri manufaktur dan pertambangan pun tidak memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas di kedua sektor tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta pemerintah, khususnya Kemenaker, menjelaskan secara rinci Perpres tentang Penggunaan TKA agar tidak terjadi persepsi yang salah di masyarakat. Wacana pansus angket TKA pertama diusulkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fadli menilai Perpres 20/2018 tentang TKA membuat masyarakat Indonesia sulit mendapatkan pekerjaan. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan sejumlah pemimpin DPR pun disebut mendukung rencana tersebut. (Nur/X-6)
Bila jajaran direksi Pertamina diganti karena kinerja yang tidak mumpuni, itu tidak terlepas dari adanya keteledoran dalam mekanisme pemilihan dan pengangkatan mereka.”
Bangun Optimisme demi Indonesia
Jokowi akan Patuhi Ketentuan KPU
Relokasi Dijanjikan tidak Mengecewakan
Siapa pun pasangan (cawapres) yang dipilih Jokowi, kelompok relawan siap melakukan sosialisasi ke masyarakat.
Meski berstatus calon presiden petahana, dia punya hak dan tanggung jawab sebagai kepala negara yang masih melekat padanya.
Pemprov DKI berencana membangun sky bridge yang menghubungkan Stasiun Tanah Abang dengan kawasan Pasar Tanah Abang.
Editorial | Hlm 2
Politik | Hlm 6
Polemik | Hlm 7
Perkotaan | Hlm 15
SETIAP jelang pesta demokrasi, termasuk pilkada serentak tahun ini ataupun Pemilu dan Pilpres 2019, generasi milenial menjadi salah satu segmen utama untuk diperebutkan sebagai penyumbang suara. Mereka diharapkan makin kritis dan peduli sehingga tak lagi menjadi objek politik semata. Berdasarkan survei Alvara Strategic, penduduk Indonesia berusia 15-34 tahun mencapai 34,45% dari total populasi. Secara elektorial, generasi itu menjadi incaran partai politik, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, juga calon presiden sebagai sumber suara. Saking strategisnya posisi mereka, sejumlah kalangan menilai sudah saatnya generasi milenial menjadi lebih peduli untuk memperbaiki politik di Tanah Air. Namun, ujar pakar psikologi politik dari UI, Hamdi Muluk, hal itu bisa terwujud bila kultur politik tak lagi mengandalkan kekuasaan dan uang. “Harus diubah menjadi kultur yang mendasarkan diri pada kultur berbasis meritokrasi. Artinya, partai politik harus mendemokratisasi diri dan berbasis meritokrasi,” ujar Hamdi, kemarin. Kultur seperti itu, imbuh dia, akan menarik anak-anak muda yang kompeten, berintegritas, dan profesional berkiprah ke politik. Mereka pun tak lagi menjadi sekadar sumber perolehan suara bagi politisi, tapi juga berperan aktif untuk membenahi iklim perpolitikan di Indonesia. Menurut juru bicara Partai Solidaritas Indonesia bidang milenial, Dara Adinda Nasution, generasi milenial kian sadar politik karena mereka bukanlah generasi pemalu dan penurut tanpa punya sikap. Hal itu juga terjadi di berbagai negara seperti AS dan Hong Kong. Dara menambahkan, berdasarkan survei CSIS pada 2017, generasi milenial ialah generasi yang optimistis terhadap masa depan. Mereka juga yakin dan puas terhadap kemampuan pemerintah saat ini. Karena itu, meski mereka bukan merupakan kelompok politik yang terkonsolidasi secara matang sehingga rentan menjadi objek, kesadaran generasi milenial untuk menjadi subjek politik semakin besar. Salah satunya dengan terlibat langsung dalam kegiatan politik, seperti menjadi pengurus parpol. “Kita percaya generasi milenial yang optimistis, rileks, tidak struktural-birokratis ini juga mampu mengambil peran dalam menangani permasalahan bangsa,” tukas Dara. (Nov/Dro/X-8)
“Soal-soal yang memerlukan daya nalar tinggi diberlakukan mulai tahun ini dengan tujuan meningkatkan kualitas UN.” Muhadjir Effendi Mendikbud
Selekta | Hlm 2 SENO
Membaca Arah Pemilih Milenial
Preferensi pilihan figur capres oleh milenial belumlah solid apalagi dikotomis sebagaimana produk politik pemilu 2014. Pemilih milenial akan mencari tahu dan meverifikasi kandidat secara mandiri tidak bergantung pada sosialisasi politik di dalam keluarga.
Kolom Pakar | Hlm 14
HARI BUMI
SELA PERINGATI HARI BUMI: Menteri
Pendekatan Hukum soal Sampah akan Diterapkan KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong adanya pendekatan hukum terkait dengan masalah sampah. Selain itu, akan dilakukan penilaian terhadap langkah-langkah pemerintah daerah menyangkut tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan akhir sampah seperti diamanatkan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. “Sudah harus dengan langkah langkah penegakan hukum atau law enforcement sebab masalah sampah telah menjadi concern masyarakat luas, terutama berkaitan dengan sampah plastik,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada peringatan Hari Bumi 2018 sekaligus pencanganan Zero Waste City Kota
Medan 2020 di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatra Utara, kemarin. Siti mengatakan masalah sampah telah menjadi perhatian bersama semua pihak, dari pemerintah pusat dan daerah, aktivis lingkungan, hingga masyarakat. Namun, hingga saat ini pengelolaan sampah belum sistematis dan simultan. Masih banyak ditemukan tempat pembuang-an sampah sementara yang liar sehingga harus ditertibkan, bahkan dihilangkan. Kehadiran bank sampah, ujar Siti, bisa menjadi solusi penanganan sampah langsung dari masyarakat. Akan tetapi, dia mengakui gerakan tersebut belum kuat dan belum dilakukan secara sistematis. Padahal, sampah
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membuka kain penutup mural disaksikan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi (kanan) saat memperingati Hari Bumi di Medan, kemarin. Kegiatan itu mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan hidup.
ANTARA/IRSAN MULYADI
dapat dimanfaatkan dengan pola investasi seperti bank sampah. “Saat ini sudah ada sekitar 5.000 bank sampah di seluruh Indonesia dan bisa menjadi titik pengumpulan sampah yang terorganisasi.” Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Nasional Walhi Indonesia Nur Hidayati menuturkan UU Pengelolaan Sampah mewajibkan
produsen menjamin produk mereka ditarik kembali atau didaur ulang. Produsen mesti menyediakan sistem penarikan kembali kemasan yang mereka produksi. Sejauh ini, ujarnya, kewajiban tersebut belum diimplementasikan korporasi. “Misalnya air minum dalam kemasan, sebenarnya dalam UU
Persampahan harus diambil kembali oleh perusahaan yang menghasilkan dan harus didaur ulang,” katanya. Menurutnya, perlu ada penyelesaian masalah sampah kemasan dari hulu, yakni dengan mulai memproduksi produk berkemasan seminimal mungkin. (Ind/ PO/ Cs/X-10)
Keluarga Barbie BONEKA Barbie ternyata punya nama belakang sebagai identitas keluarga. Bahkan, boneka yang sudah eksis selama 59 tahun itu juga punya keluarga yang SENO terdiri atas orangtua dan adik. Boneka ikonik itu memiliki nama lengkap Barbara ‘Barbie’ Milicent Roberts dan orangtuanya bernama George dan Margaret. Yang lebih mengejutkan lagi, Barbie juga ternyata punya tiga adik perempuan. Adik pertama Barbie diberi nama Kristine, yang tentu saja juga sebuah boneka. Namun, penjualannya tidak dilanjutkan pada 2001. Lalu adik lainnya bernama Kelly yang kemudian posisinya digantikan dengan Chelsea pada 2010. Sementara itu, pasangan Barbie yang dikenal sebagai Ken juga punya nama keluarga, yaitu Carson. (Mirror.co.uk/Yan/X-10)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG