RABU, 23 08 2017 NO. 13212/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
(021) 5812113 & 5801480
J U J U R
B E R S U A R A
Publik paham bahwa KPK bukanlah lembaga yang sempurna. Akan tetapi, publik tidak terima jika ternyata KPK mempunyai cela.”
KPK akan Lebih Hati-hati Bertindak
Kotak Transparan Bisa Mulai 2018
Beli 11 Sukhoi Sekaligus Pacu Ekspor
Kekalahan KPK di pengadilan tidak seharusnya terjadi. Ke depan, komisi perlu memperkuat lagi prosedur penanganan sebuah perkara.
KPU harus memperhitungkan terlebih dahulu anggaran pengadaan kotak suara transparan ditambah tempat penyimpanan dokumen lama.
Pembelian alat pertahanan dengan mekanisme impor tukar ekspor baru kali pertama diterapkan pemerintah Indonesia.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Politik | Hlm 3
Politik & Keamanan | Hlm 4
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
“Sekretaris daerah yang hendak ikut pemilihan kepala daerah 2018 harus mundur dari jabatannya.” Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri Regional | Hlm 13 SENO
Antisipasi Gejolak Putusan MA MA memerintahkan Kemenhub mencabut 14 pasal yang mengatur operasional transportasi berbasis aplikasi daring agar setara dengan taksi konvesional. CAHYA MULYANA
cahya@mediaindonesia.com
P
ANTARA/WAHYU PUTRO A
BERMAIN IMBANG: Pemain timnas U-22 Indonesia Yabes Roni (kedua dari kanan) dan Hansamu Yama (kiri) berebut bola dengan pemain timnas U-22
Vietnam Nguyen Tuan Anh (kanan) dalam babak penyisihan Grup B SEA Games XXIX Kuala Lumpur di Stadion Majlis Perbandaran Selayang, Malaysia, kemarin. Kedua tim bermain imbang dengan skor 0-0.
SEA GAMES 2017
Peluang Garuda Muda ke Semifinal masih Terbuka Lebar NURUL FADILLAH dari Kuala Lumpur
TIMNAS U-22 Indonesia gagal memetik kemenangan dalam laga penyisihan cabang sepak bola Grup B SEA Games 2017 saat melawan Vietnam di Stadion Selayang, Selangor, Malaysia, kemarin. Kedua tim bermain dengan skor akhir 0-0 sehingga sama-sama meraih 1 poin. Dengan hasil itu, ‘Garuda Muda’ kini berada di urutan ketiga dengan nilai 8 atau tertinggal 2 poin dari Thailand yang kemarin menang 2-0 atas Filipina dan menempati posisi kedua klasemen. Sebaliknya Vietnam masih bercokol di puncak klasemen dengan nilai 10. Meski demikian, peluang Indonesia lolos ke semifinal masih terbuka lebar. Jika menang dengan selisih minimal tiga gol atas Kamboja di laga terakhir, Kamis (24/8), dan Thailand bermain imbang dengan Vietnam, Indonesia dipastikan lolos. Jika Vietnam atau Thailand meraih kemenangan, Indonesia akan lolos jika menang atas Kamboja dengan skor berapa pun. Saat menghadapi Vietnam yang merupakan la-
Keteladanan dari Merdeka Utara
S
wan berat, Indonesia tampak tertekan sejak awal pertandingan. Hansamu Yama dan kawan-kawan yang kesulitan melakukan serangan digempur habis-habisan. Tanpa Evan Dimas, yang absen karena akumulasi kartu kuning, Indonesia hanya mengandalkan serangan balik. Tekanan bagi pertahanan Indonesia makin meningkat sejak menit ke-61 ketika Hanif Sjahbandi terkena kartu merah. Karena bermain dengan 10 orang, praktis ‘Garuda Muda’ hanya mampu bertahan hingga pertandingan berakhir. Pelatih timnas U-22 Luis Milla menilai para pemainnya tampil fantastis sepanjang 90 menit. “Bagi saya, seri seru, tapi kami dapat kemenangan moral hari ini. Saya berharap hasil ini meningkatkan semangat untuk memenangi pertandingan selanjutnya,” kata pelatih asal Spanyol tersebut. Pemain timnas U-22 Hansamu mengatakan ia bersama teman-teman satu tim telah bermain maksimal. “Vietnam lebih mendominasi, tapi kami mampu menahannya, apalagi kita bermain dengan 10 pemain,” imbuhnya. (Beo/X-5) SEA Games 2017 | Hlm 27-28
Keteladanan yang ditunjukkan dari Istana Negara, Merdeka Utara, adalah awal yang baik bagi Ibu Pertiwi di masa akan datang.
UTUSAN Mahkamah Agung mengabulkan uji materi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek atau transportasi online dikhawatirkan memantik keresahan di lapangan. Uji materi terhadap peraturan menteri itu diajukan enam pengemudi taksi berbasis aplikasi daring (online) setelah diberlakukan pada 1 Juli 2017. MA pun mengabulkan permohonan itu lewat putusan No 37 P/HUM/2017 yang salinannya sudah diterima Kemenhub. Dalam putusan itu, MA memerintahkan Kemenhub mencabut 14 pasal dalam peraturan itu karena bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. UU itu, jelas Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hengki Angkasawan di Jakarta, kemarin, yakni UU No 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di antara ketentuan yang harus dicabut ialah Pasal 19 ayat (2) huruf f bahwa angkutan sewa khusus wajib memenuhi pelayanan penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari gubernur/ kepala badan. (lihat grafik) Dengan putusan MA itu, transportasi online bisa kembali leluasa beroperasi. Keresahan pengemudi taksi konvensional pun dikhawatirkan terpicu lagi. Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno mengkritik MA yang hanya mengacu pada UU UMKM dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “MA dalam mengambil keputusan juga harus mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, UU Persaingan Usaha, dan UU Antimonopoli. Di saat pemerintah sedang gencar menata transportasi umum, seyogianya para hakim MA berpikir lebih realistis. Pertimbangan sosiologis masyarakat Indonesia perlu
dipertimbangkan secara matang.” Djoko menambahkan, jika nanti putusan itu menimbulkan masalah dan gejolak baru di daerah, hakim MA harus berani bertanggung jawab. “Jangan melihat di Jakarta, di daerah sudah bergolak. Jangan drastis seperti ini, akan menganggu kondisi yang ada.” Ketua Pelaksana Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga mengaku kecewa dan mendorong Kemenhub melakukan eksaminasi terhadap putusan MA itu. Ia meminta pula agar Menhub segera membuat aturan baru agar kasus tersebuttidak berlarut dan menimbulkan keresahan. Pengamat transportasi dan tata kota Yayat Supriyatna mengingatkan, gesekan antara pengemudi taksi konvensional dan taksi daring memang berkurang di Jakarta, tetapi di daerah masih cukup besar. Karena itu, ia meminta operator taksi daring tidak memaksakan beroperasi di daerah yang secara sosiologis rentan konflik.
Tidak terima Sekretaris DPD Organda DKI Jakarta JH Sitorus mengaku bingung sekaligus tidak terima dengan putusan MA yang justru mencabut payung hukum bagi taksi daring. “Dibuat aturan kok tidak mau, maunya yang ilegal. Kami tidak terima. Kita sedang mengumpulkan masukan dari teman-teman pengusaha, maunya bagaimana,” cetusnya. Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan menerima putusan MA tersebut dan akan mempelajari isinya dengan meminta masukan dari para ahli untuk mencari solusi. Yang pasti, pemerintah ingin ada kesetaraan dalam mengatur transportasi. “Saya perlu mendengar masukan dari masyarakat dan para ahli untuk mencapai solusi bersama,” tuturnya. Menhub berharap putusan MA itu tidak membuat resah pebisnis transportasi ataupun pengguna transportasi. “Pengguna taksi dan operator taksi jangan resah. Waktu efektif putusan MA itu masih 3 bulan, jadi kita masih punya waktu untuk diskusi.” (KG/Aya/Nyu/X-8)
Opini | Hlm 8
PA R L E M E N
DPR Kembali ke Rumah Jabatan SETELAH dihujani kritik dari masyarakat, DPR memutuskan membatalkan rencana pembangunan apartemen. Parlemen memandang rumah jabatan anggota di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan, dianggap masih representatif untuk ditempati anggota dewan. “Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Fahri Hamzah selaku ketua tim reformasi parlemen yang menangani penataan kompleks DPR RI. DPR RI telah membatalkan rencana pembangunan apartemen untuk anggota DPR RI,” ujar Ketua DPR Setya Novanto di Jakarta, kemarin. Novanto mengatakan alasan pembatalan karena pemerintah sedang gencar membangun infrastruktur di berbagai daerah dengan
pembiayaan yang tidak sedikit. “Saya menilai rumah dinas yang berada di daerah Kalibata dan Ulujami masih representatif untuk ditempati,” tandasnya. Dalam menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebutkan ucapan Novanto untuk membatalkan pembangunan proyek apartemen itu karena tidak ingin terus menjadi polemik. “Masak kita mau berwacana mengintegrasikan parlemen saja, kita ribut sedunia. Pemerintah mau mindahin ibu kota, biasa-biasa saja, santai aja. Soal apartemen, mungkin karena Pak Novanto tidak mau ribut, ya,” ungkapnya. Fahri memaparkan ide penataan kawasan
muncul sebagai bagian dari tugasnya sebagai Ketua tim reformasi DPR. Salah satu bagian dari reformasi DPR ialah menata kawasan kompleks parlemen yang independen. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPR Ahmad Djuned mengatakan DPR mendapatkan alokasi anggaran untuk penataan kawasan parlemen di APBN 2018. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk proyek itu Rp610 miliar dari total anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp5,7 triliun. “Rencana penataan kawasan itu akan dimulai dengan perencanaan, manajemen konsultan dan konstruksi,” ujar Ahmad. Selain gedung, sambung dia, DPR juga akan membangun alun-alun demokrasi, perpustakaan, museum, dan pusat kajian. Namun, pembangunan yang menjadi prioritas ialah gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi. (Nov/X-4)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG