Media indonesia 23 10 2017 23102017164246

Page 1

@mediaindonesia

SENIN, 23 10 2017

Para Kepala Desa Khawatir Rastra Dipolitisasi http://bit.ly/2xX3gWK

NO. 13271 / TAHUN KE-48 28 HALAMAN

@mediaindonesia

Rp4.000/eks

Mendagri Minta Anies Segera Surati DPRD Gelar Paripurna https://shar.es/1PtF0N

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

@mediaindonesia

E-mail: cs@mediaindonesia.com

Pentingnya Peran Santri Mengukuhkan NKRI https://shar.es/1PtFfs

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

KETUA Umum PB Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj menyatakan Hari Santri Nasional menjadi momentum peringatan atas jasa para ulama yang turut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Santri pun diminta untuk terus menjaga NKRI. Hari Santri ditetapkan untuk diperingati secara nasional setiap 22 Oktober melalui Keputusan Presiden RI No 22 Tahun 2015. “Kiprah santri teruji dalam mengukuhkan pilar-pilar NKRI berdasarkan Pancasila yang bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Santri berdiri di garda depan membentengi NKRI dari berbagai ancaman,” kata Said pada peringatan Hari Santri Nasional di Tugu Proklamasi, Jakarta, kemarin. Dukungan terhadap NKRI, tegas dia, juga ditunjukkan santri ketika Indonesia merdeka. Saat itu para santri melalui NU menegaskan bahwa Indonesia tetaplah negara yang sah dalam Islam, tetapi bukan negara Islam. “Momentum Hari Santri ini perlu ditransformasikan menjadi gerakan penguatan paham kebangsaan yang bersintesis dengan keagamaan.’’ Hari Santri Nasional juga diperingati di daerah-daerah dengan semangat senada. Ulama di Priangan Timur, misalnya, mengajak seluruh santri dan masyarakat untuk menjaga NKRI. Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Tasikmalaya KH Atam Rustam mengatakan

irene@mediaindonesia.com

I

NDONESIA meminta Amerika Serikat (AS) mengklarifikasi pelarangan US Custom and Border Protection terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan delegasi untuk memasuki wilayah AS. Demikian pernyataan Menlu RI Retno Marsudi sebagaimana disampaikan juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir di Jakarta, kemarin. “Menlu RI sudah meminta

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

Santri Komit Terus Jaga Keutuhan NKRI

ANTARA/UMARUL FARUQ

KONFIGURASI NKRI: Ribuan santri bersiap membentuk konfigurasi NKRI dan membentangkan Merah Putih dalam peringatan Hari Santri Nasional 2017 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin.

Peringatan yang diikuti sekitar 80 ribu santri itu juga diisi dengan membaca kitab kuning untuk membudayakan literasi dengan mempelajari ilmu pengetahuan agama. eksistensi santri di Indonesia tidak bisa dinafikan karena peran santri dan pondok pesantren sudah ada bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut KH Sirojul Munir juga mengatakan santri telah memiliki peran dalam menjaga keutuhan NKRI,

kebinekaan dan Pancasila. ‘’Di bawah NU, santri telah berkomitmen kuat untuk satu komando menjaga NKRI dan Pancasila sebagaimana di-

harapkan pada peringatan hari santri nasional,’’ tandasnya. Ribuan santri yang kemarin memperingati Hari Santri di Lapangan Korpri Bandar

Lampung pun menyatakan sikap untuk membela negara dan menjaga keutuhan NKRI. Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah NU Provinsi Lampung

KH Raden Muhammad Shaleh Baijuri mengatakan, untuk mengukuhkan peran itu, santri harus senantiasa menjaga akhlak terpuji. (Tim/X-8)

AS Harus Klarifikasi

Penjelasan AS mengapa melarang Panglima TNI masuk ke wilayah AS akan menepis segala syak wasangka. IRENE HARTY

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

Dubes AS segera memberikan klarifikasi. Namun, Dubes AS sedang tidak berada di Jakarta sehingga Wakil Dubes AS yang dipanggil ke Kemenlu hari ini untuk memberikan keterangan,” kata Arrmanatha. Selain itu, lanjut Arrmanatha, sebelumnya KBRI di Washington DC juga telah melayangkan nota diplomatik kepada Kemenlu AS untuk meminta klarifikasi mengenai peristiwa tersebut. Sedianya kemarin Gatot Nurmantyo berangkat ke Washington DC untuk menghadiri acara

Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organizations (VEOs) pada 2324 Oktober 2017. Panglima TNI memperoleh undangan langsung dari Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Durford Jr. Gatot membalas undangan itu dan mengonfirmasi kehadir annya. Akan tetapi, ketika Panglima TNI hendak berangkat dengan pesawat Emirates, Sabtu (21/10), pukul 17.50 WIB, ada pemberitahuan dari Custom and Border Protection AS bahwa dia tidak

diizinkan memasuki wilayah AS. Pemberitahuan itu disampaikan pihak Emirates ketika Gatot, istri, dan anggota rombongan lain, yakni Asisten Teritorial Mayjen Wiyarto, Asisten Intelijen Mayjen Benny Indra Pujihastono, dan seorang staf intelijen hendak check in di Bandara Soekarno-Hatta. “Panglima TNI beberapa kali ke AS tidak masalah. Terakhir Februari 2016. Panglima dan delegasi sudah mengurus visa ke AS,” ujar Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto. Atas kejadian itu, menurut

Wuryanto, Gatot langsung melapor kepada Presiden, Kemenlu, dan Menko Polhukam serta mengirim surat ke Jenderal Joseph Durford. “Panglima kecewa dan memutuskan tidak menghadiri undangan itu sampai ada penjelasan resmi dari AS. Jenderal Gatot diundang atas nama Panglima TNI berarti mewakili pemerintah. Jadi, harus ada penjelasan dulu, kenapa ada larangan?” Dubes AS Joseph Donovan Jr dalam pembicaraannya melalui sambungan telepon dengan Menlu Retno meminta

Terus terang, sebagai bangsa, malu juga kita bila ada pejabat yang mewakili negara ditolak masuk ke negara lain. Malunya tuh di bangsa ini.”

Ekonomi Tetap Tumbuh di Tahun Politik

Basmi Korupsi Perlu Pemimpin Konkret

Polri-Kejaksaan tidak Bisa Satu Atap

Pilkada serentak yang digelar tahun depan di 171 daerah dan dimulainya proses menuju pilpres dianggap hal positif untuk menggerakkan ekonomi.

Budaya korupsi di segala tingkatan yang tidak kunjung terkikis terlihat juga dari maraknya korupsi dana desa.

Polri dan kejaksaan merupakan dua institusi penegak hukum yang tidak boleh disatukan di bawah satu atap.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Kinerja Pemerintah | Hlm 5

Polemik | Hlm 6

maaf atas ketidaknyamanan yang dialami Panglima TNI. “Kedutaan Besar AS siap memfasilitasi perjalanan Gatot ke AS. Kami tetap menjaga komitmen untuk kemitraan strategis dengan Indonesia.”

Jaga relasi Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai tepat langkah Menlu RI meminta klarifikasi dari AS untuk meredam ketegangan. “Apabila tidak ada klarifikasi atau klarifikasinya tidak memadai, Indonesia dapat

memprotes keras. Bila perlu, memanggil pulang Dubes Indonesia. Bukan tidak mungkin Indonesia mengusir diplomat AS,” ungkap Hikmahanto. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate bahkan mendesak Presiden Donald Trump yang meminta maaf kepada Indonesia atas kejadian tersebut. “Partai NasDem mendesak pemerintah AS menjaga relasi diplomatik kedua negara yang berjalan baik selama ini. Kami mendukung Panglima TNI fokus menjalankan tugas negara.” (Pol/Arv/Ant/RO/X-3)

“Perppu (Ormas) penyelamat keutuhan bangsa. Ormas yang tidak menghormati atau menghina Pancasila, bubarkan saja.” Said Aqil Siradj

Ketua Umum PBNU Politik | Hlm 9 SENO

Jokowi Diharapkan Dua Periode KEPENDUDUKAN

Politik | Hlm 7

SELA

Seandainya KTP-E tidak Dikorupsi ANTREAN panjang warga di stan Kementerian Dalam Negeri di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, dalam beberapa hari terakhir untuk mendapatkan KTP elektronik (KTP-E) kian mengonfirmasi kesengkarutan yang terjadi. Cerita akan lain jika proyek itu tidak dikorup. Mereka yang mengantre memang berusaha bersabar meski harus menunggu berjamjam untuk bisa memperoleh KTP-E, tetapi kekesalan tetap tak bisa ditutupi. Mereka kesal oleh ulah para pejabat yang menjadikan proyek itu sebagai lahan untuk mengeruk keun-

SENO

Masyarakat mengapresiasi pembangunan infrastruktur, pemberantasan korupsi, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang dilakukan di era Presiden Joko Widodo.

tungan pribadi. Proyek KTP-E ialah proyek dengan anggaran jumbo, yakni Rp5,9 triliun, tetapi hampir separuhnya diduga dikorupsi. Dari proyek itu, negara rugi Rp2,3 triliun, sampai saat ini pun masih seabrek rakyat Indonesia yang belum memiliki KTP-E. “Saya nunggu sudah dua tahun. Baru hari ini (kemarin) saya dapat KTP-E. Mungkin kalau tidak ada kasus korupsi, semuanya bisa jadi lebih cepat ya, tetapi ya mau bagaimana lagi?” tandas Tri, 45, warga Lubang Buaya, Jaktim, yang kemarin ikut antre di TMII.

MI/ SUSANTO

“Perkara ini sudah merembet ke manamana dan berkaitan langsung dengan pelayanan publik, KPK harus cepat

menuntaskannya.” Lalola Easter Peneliti ICW

Maria, 26, mengungkapkan kekesalan serupa. Warga Cengkareng, Jakarta Barat, itu

terpaksa berangkat ke TMII pada pukul 05.00 WIB agar bisa mendapat posisi depan dalam antrean. “Coba saja dana pembuatan KTP-E enggak ‘dimakan’ sama orang yang enggak bertanggung jawab. Mungkin KTP saya sudah jadi dari jauh-jauh hari,” cetusnya. Akibat kerakusan sejumlah petinggi, rakyat Indonesia menjadi korban. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi diminta segera membongkar tuntas dan menindak siapa pun yang menilap dana KTP-E. Hingga saat ini, baru beberapa orang yang dijerat. Sederet nama dari kalangan legislatif yang diduga menerima dana haram pun masih bebas melenggang. “Karena perkara ini sudah merembet ke mana-mana dan berkaitan langsung dengan

pelayanan publik, KPK harus cepat menuntaskannya,” kata peneliti ICW Lalola Easter. Hingga hari terakhir, kemarin, Kemendagri menyerahkan 13.006 KTP-E yang diproses di stan TMII untuk warga Jakarta dan 5.988 buat untuk warga di luar Jakarta. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh pun meminta pemerintah daerah berinovasi dalam pengurusan KTP-E. Pasalnya, merekalah yang berkewajiban melayani pengurusan KTP-E. Kemendagri menargetkan pertengahan tahun depan pembuatan KTP-E rampung mengingat akan digelarnya pilkada serentak 2018. Apalagi, saat ini ada sekitar 1 juta yang masih memiliki KTP ganda. (Aya/Nur/Sru/ Dro/X-8)

Mewarnai Rambut Berisiko Kanker APAKAH Anda senang mewarnai rambut? Berhati-hatilah karena keseringan mewarnai rambut ternyata dapat memicu peningkatan risiko terkena kanker payudara. Menurut hasil studi yang dilakukan oleh ahli bedah Inggris, Kefah Mokbel, perempuan yang mewarnai rambut memiliki tingkat kenaikan 14% menderita kanker payudara. Mokbel, yang bekerja di Rumah Sakit Princess Grace di Marylebone, London, menyarankan perempuan yang mewarnai rambut tidak lebih dari 2-5 kali setahun. “Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk DUTA mengonfirmasi hasil penelitian kami, temuan kami menunjukkan bahwa paparan pewarna rambut dapat menyebabkan risiko kanker payudara,” tutur Mokbel. Dia juga merekomendasikan penggunaan sebanyak mungkin produk alami pada rambut. (The Independent/Arv/X-5)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Media indonesia 23 10 2017 23102017164246 by Oppah - Issuu