SELASA, 24 04 2018 NO. 13447/ TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Pengaturan cuti dan fasilitas untuk capres petahana menjadi rumit karena semua berpolitik tanpa ketulusan.’’
Regulasi Ojek Daring Mendesak
Dalam 6 Bulan, Elektabilitas Jokowi Naik 9,6%
KPK Berharap Vonis Berat untuk Novanto
DPR akan memanggil Menteri Perhubungan dan perusahaan aplikator terkait dengan tuntutan pengemudi ojek daring.
Pada Oktober 2017 elektabilitas Jokowi berada di angka 46,3%. Kini, naik menjadi 55,9%. Kepuasan publik dan kinerja pemerintah menjadi alasan.
Meski Novanto yang dianggap aktor kelas kakap sudah divonis, KPK tidak akan menghentikan penggalian kasus KTP-E.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Indonesia Memilih| Hlm 4
Skandal KTP-E | Hlm 7
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
“Pembentukan holding migas kita yakini dapat memperkuat Pertamina dan penyediaan migas nasional.” Nicke Widyawati
Plt Dirut Pertamina Ekonomi | Hlm 17 SENO
Aturan Perpres TKA Era Jokowi Lebih Ketat Di perpres baru, pemberi kerja TKA harus membayar kompensasi, dipersyaratkan ada masa kerja tertentu, dan hanya berlaku untuk jabatan tertentu. Pekerja kasar tetap dilarang. ANDHIKA PRASETYO
andhika@mediaindonesia.com
PRESIDENTIAL PALACE/AGUS SUPARTO
PEDULI KORBAN GEMPA: Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menjadi korban gempa bumi saat mengunjungi posko pengungsian di Desa Sidakangen, Kalibening, Banjarnegara, Jawa Tengah, kemarin. Selain meninjau kondisi korban gempa, Presiden Jokowi memberikan paket bantuan serta meminta kepada Kementerian PU-Pera dan BNPB segera membangun kembali rumah warga yang rusak akibat gempa dalam waktu enam bulan.
TA N G G A P D A R U R AT
Presiden Semangati Anak-Anak Korban Gempa PRESIDEN Joko Widodo menyemangati anakanak korban gempa yang tinggal di pengungsian SDN 2 Sidakangen, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, kemarin. Jokowi meninjau langsung penanganan dampak gempa setelah menempuh perjalanan darat sekitar 3 jam seusai meninjau pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman, Purbalingga. Presiden beserta rombongan tiba di lokasi pukul 15.25 WIB. “Anak-anakku semua sedang bermain apa dengan Kak Seto? Bermain sulap, membaca, mewarnai, menulis? Wah, pintar-pintar semua, ya,” sapa Presiden kepada anak-anak. Saat Presiden datang, mereka tengah belajar dan bermain bersama Kak Seto dan Kak Heni dari Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP)
Lingkaran Setan Generasi Stunting
Kementerian Sosial. Setelah duduk di antara anak-anak, Presiden menyalami sambil menanyakan nama merek a. Sesekali ia mengusap kepala anak-anak lalu mengacungkan jempol tangan kanannya pertanda mereka menjawab pertanyaan Presiden dengan benar. “Meski sekolahnya ada yang roboh, kalian tetap belajar, ya, dan jangan lupa ibadah,” ujar Presiden. Presiden Jokowi kemudian menyerahkan santunan untuk ahli waris korban meninggal akibat gempa. Kedua korban meninggal ialah Asep, 13, dan Nenek Kasri, 100. Setiap ahli waris mendapatkan Rp15 juta. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengatakan pemerintah akan memberikan bantuan sewa rumah sebesar Rp500 ribu per bulan
per rumah kepada korban gempa. Bantuan tersebut diberikan selama enam bulan dengan perkiraan perbaikan rumah-rumah yang rusak akibat gempa akan selesai dalam enam bulan. Selain itu, akan diberikan bantuan jatah hidup selama tiga bulan sebesar Rp10 ribu per jiwa per hari. Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan total bantuan untuk korban gempa bumi Banjarnegara sebesar Rp767,2 juta. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan logistik tanggap darurat sebesar Rp667.237.736, santunan ahli waris untuk dua orang dengan masingmasing mendapat Rp15 juta, dan santunan korban luka-luka sebesar Rp70 juta untuk 35 orang. (Pol/Ind/X-10)
Kemampuan kognitif yang rendah akan mengancam daya saing generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, memerangi stunting harus mendapat perhatian serius pemerintah yang dikabarkan baru akan menggenjot pembangunan SDM pada 2019.
Opini | Hlm 8
SELA
UJIAN NASIONAL SMP
Teh, Kopi Baik untuk Jantung
Server Terganggu karena Kelebihan Beban
RISET terbaru menyebutkan minum teh atau kopi hingga tiga cangkir per hari dapat melindungi dari detak jantung yang tidak teratur atau aritmia. Itu hasil peneliti In stitut Jantung dan Diabetes Baker University of Mel bourne bersama dengan mitra SENO di Amerika Serikat (AS) berbasis populasi yang melibatkan 228.465 peserta. Hasilnya secara konsisten menunjukkan penurunan fibrilasi atrium dengan meningkatnya tingkat konsumsi kafein. “Minuman berkafein seperti kopi dan teh mungkin memiliki sifat antiaritmik jangka panjang yang dimediasi efek antioksidan dan antagonisme adenosine,” kata penulis utama Peter Kistler dari Baker Heart and Diabetes Institute. (Xinhua/Ire/X-10)
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) jenjang SMP sempat terlambat di beberapa wilayah karena peladen (server) komputer kelebihan beban. “Kapasitasnya sangat overload karena tahun ini kan terjadi lonjakan peserta UN yang sangat drastis sehingga kapasitasnya tidak memadai yang di luar perkiraan kita,” kata Mendikbud di Timika, Papua, kemarin. Menurut Muhadjir, gangguan selama 30 menit tersebut secara prinsip tidak mengganggu jalannya ujian karena jadwal pelaksanaan UNBK 2018 sangat fleksibel. “Mudah-mudahan ke depannya kita akan tingkatkan menjadi lebih baik,” kata Mendikbud. Seperti diketahui, jumlah peserta ujian nasional SMP dan sederajat sebanyak 4.294.786 peserta yang terdiri atas 3.286.482 siswa SMP dan 1.008.304 siswa MTs. Dari total peserta itu, sekitar 63% atau sekitar 2,7 juta siswa melakukan ujian berbasis komputer. Menurut situs resmi UNBK Kemendikbud, gangguan peladen terjadi jelang dimulainya ujian. Di Jakarta misalnya, pelaksanaan ujian dimulai pukul 08.45 WIB atau terlambat 15 menit.
Keterlambatan di daerah lain ada yang mencapai 30 menit hingga 1 jam. “Kami menyampaikan permintaan maaf atas adanya gangguan server pada pelaksanaan UNBK yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan ujian.” tambah Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Kemendikbud Ari Santoso dalam keterangan pers yang diterima kemarin. Menurut Ari, Kemendikbud memberikan beberapa pilihan bagi sekolah-sekolah yang terkena dampak gangguan peladen. Pilihan itu ialah jadwal ujian dimundurkan, menambah sesi ujian, atau ikut serta dalam ujian susulan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan masalah kelebihan beban peladen yang dialami itu kini sudah tertangani. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menilai pemerintah kurang meng antisipasi masalah peladen. Padahal, sebelumnya kendala serupa sudah terjadi pada pelaksanaan UNBK SMA beberapa waktu lalu. (Bay/Aya/Gan/Pro/Ant/X-11) UNBK SMP ... | Hlm 22
K
EKHAWATIRAN bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) akan membuat Indonesia dibanjiri tenaga asing, khususnya dari Tiongkok, dan membuat tenaga kerja lokal terpinggirkan dinilai merupakan hal yang berlebihan. Pasalnya perpres yang dirilis pada era pemerintahan Joko Widodo itu justru mengatur jauh lebih ketat pro sedur masuknya TKA ke Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri menegaskan, jika dibandingkan dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan TKA yang dibuat pada era Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY, di Perpres TKA di era Jokowi justru lebih banyak prosedur yang diperbaiki. “Kita memastikan agar prosedur dan mekanisme perizinan penggunaan TKA menjadi lebih cepat, lebih efisien,” kata Hanif, kemarin. Hanif menambahkan, dari syarat kualitatif, masuknya TKA ke Indonesia yang diatur dalam Perpres TKA era Jokowi juga lebih diperketat daripada peraturan sebelumnya. “Misalnya, perusahaan wajib melakukan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA. Itu tidak ada di perpres lama dan ada di perpres baru.” Hanif menyebut pemberi kerja TKA dalam perpres juga diharuskan membayar kompensasi. “Harus ada masa kerja tertentu, hanya berlaku untuk jabatan tertentu. Jadi, tidak bisa seenaknya. Pekerja kasar, yang dulu dilarang, sekarang tetap dilarang. Pengawasan di lapangan juga terus diperkuat.” Karena itu, Hanif menegaskan bahwa Perpres TKA era Jokowi tidak memudahkan masuknya TKA. Sebelumnya, saat berdialog dengan ulama, umara, dan tokoh masyarakat di Kota Cilegon, Banten, Minggu
(22/4), SBY meminta pemerintah men jelaskan soal kabar serbuan TKA yang masuk ke Indonesia. “Karena ini pemerintahan rakyat, yang berdaulat rakyat, tolong pemerintah menjelaskan dengan gamblang, yang transparan, yang jujur. Sebetulnya berapa sih tenaga kerja asing itu? Berapa puluh ribu, atau belasan ribu atau ratusan ribu, kita tidak tahu,” kata SBY.
Lumrah Kepala BKPM Thomas Lembong mengungkapkan banyaknya TKA terutama asal Tiongkok di sejumlah wilayah ialah hal lumrah. Itu terjadi karena penanam modal ingin investasi yang dilakukan di Indonesia berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. “Perusahaan Tiongkok investasi puluhan triliun untuk membangun smelter. Saat membangun smelter, mereka membawa mesin-mesin dari negara mereka. Itu dirakit dengan panduan bahasa Mandarin. Jadi, wajar kalau mereka membawa teknisi untuk merakit mesin. Akan tetapi, pelan-pelan panduan itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dengan terjemahan itu kita pakai tenaga lokal, asing dipulangkan,” ujar Thomas, kemarin. Anggota Komisi IX DPR, Amelia Anggraini, menilai kegaduhan terkait dengan Perpres Penggunaan TKA hanya sementara. “Yang ribut itu misalnya perusahaan karena mungkin dia dulunya diuntungkan dari tenaga kerja ini, apalagi tenaga kerja buruh kasar, karena memang kerjanya lebih cepat. Tapi buat apa tenaga kerja kasar ini? Aturan yang tegas ini harus ada,” cetusnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan terbitnya Perpres TKA disusul membanjirnya TKA di Indonesia merupakan kondisi luar biasa. Menurutnya, kedatangan TKA itu mengancam kesempatan tenaga kerja lokal. (Nov/Sru/X-6) Lowongan Kerja ...| Hlm 2