JUMAT, 24 11 2017 NO. 13203/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
INDONESIA MEMILIH
(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com
Halaman 3 & 4
Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Sulit dibantah, RAPBD DKI 2018 telah memantik keraguan publik bahwa AniesSandi akan optimal merealisasikan kesejahteraan rakyat.”
Agus Harimurti Jurkam Khofifah
Pengajuan Nama Calon Mendesak
Anas Terima Perintah dari SBY
PDI Perjuangan menghormati pilihan Bupati Trenggalek Emil Dardak dan menjanjikan kontestasi yang baik dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur.
Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf sepakat agar pengganti Gatot Nurmantyo dipilih dari TNI-AU atau TNI-AL. Ini terkait dengan visi soal poros maritim dunia.
Anas Urbaningrum menyebut nyanyian Nazaruddin yang pernah menjadi tim pemenangannya di Kongres Partai Demokrat 2010 ialah fitnah belaka.
Editorial | Hlm 2
Indonesia Memilih | Hlm 3
Politik | Hlm 5
Tipikor | Hlm 7
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
“Jangan-jangan selama ini dengan PT Pelindo (pengelolaan pelabuhan) tidak kompetitif, tetapi dengan swasta bisa kompetitif.” Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan Selekta | Hlm 2 SENO O
TGUPP Bancakan Tim Sukses Apabila akan menambah anggota TGUPP, gubernur harus merevisi terlebih dulu Pergub No 411/2016. ASTRI NOVARIA
astri@mediaindonesia.com
ANTARA/AHMAD SUBAIDI
BUKA MUNAS ALIM ULAMA: Presiden Joko Widodo dengan didampingi (dari kiri) ulama NU asal Rembang Kiai Maimoen Zubair, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Ketua
Umum MUI Ma’ruf Amin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Gubernur NTB TGB Zainul Majdi memukul gendang beleq secara bersama-sama saat membuka Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Islamic Center NTB, Mataram, kemarin. Acara yang dihadiri sekitar 1.000 ulama se-Indonesia itu bertema Memperkukuh nilai kebangsaan melalui gerakan deradikalisasi dan penguatan ekonomi warga.
MUNAS ALIM ULAMA
Tidak Ada Toleransi Radikalisme dan Intoleransi PRESIDEN Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah bersikap tegas dan tidak ada toleransi terhadap aliran radikal dan intoleransi yang ada di Indonesia. Apalagi, kini sudah ada payung hukumnya, yakni UU Ormas. “Saya minta seluruh jajaran pemerintahan agar tegas dan tidak memberikan toleransi terhadap aliran-aliran radikal, intoleran, yang ada di negara kita, apa pun organisasinya,” kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Gedung Islamic Center,
Mataram, NTB, kemarin. Pada pembukaan itu Presiden didampingi Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, serta para alim ulama dan pejabat lain. Munas bertema Memperkukuh nilai kebangsaan melalui gerakan deradikalisasi dan penguatan ekonomi warga a itu dihadiri sekitar 10 ribu nahdiyin. Presiden mengatakan negara kita dikenal baik oleh negara lain dalam hal toleransi sehingga mereka ingin belajar langsung ke Indonesia. “Ulama-ulama besar Pakistan, Afghanistan, termasuk
kelompok Taliban, akan bertemu dengan ulama-ulama Indonesia. Berikutnya, ulama-ulama kita bisa datang ke negara-negara itu untuk memberikan pengalaman Indonesia,” kata Jokowi. Pada bagian lain, Jokowi menyatakan pemerintah bersikap menunggu rekomendasi yang akan dihasilkan dalam munas dan konbes yang berlangsung hingga besok. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyebutkan tema yang diambil dalam munas dan konbes ini sangat penting karena akhir-akhir ini semangat nasional-
Ketika Nilai Agama Termarginalkan
isme bangsa ini agak pudar, agak luntur. “Alhamdulillah NU tidak pernah pudar dan tidak pernah luntur dari dulu, sekarang, dan seterusnya,” ujarnya. Said mengaku telah menyampaikan kepada Presiden bahwa sudah saatnya Indonesia mempunyai menteri bidang pesantren karena jumlah pesantren sudah lebih dari 20 ribu. Hal lain, lanjut Said, ada 18 item yang akan dijawab para kiai dalam dua hari, hari ini dan besok. “Kalau di luar NU, tiga bulan tidak selesai-selesai,” katanya sambil tersenyum. (YR/X-5)
Dengan menggunakan bahasa agama, partisipasi aktif masyarakat pasti akan terwujud karena mereka yakin membela Tanah Air adalah ibadah.
SELA
PA R L E M E N
Beruang Kutub Muncul Lebih Awal
MKD Tetap Proses Kasus Novanto
KERUMUN AN beruang kutub terlihat muncul lebih awal dan lebih lama tinggal di Kepulauan Wrangler, lepas Pantai Chukotka, Rusia. DUTA Tempat itu memang menjadi peristirahatan beruang kutub setelah es mencair pada awal Agustus hingga November, saat mereka bisa meninggalkan darat untuk mencari anjing laut. Namun, menurut studi terkini, mereka menghabiskan waktu rata-rata sebulan lebih lama di sana ketimbang 20 tahun lalu. “Itu karena perubahan iklim, di Arktika es mencair lebih awal, di awal tahun dan masa bebas es lebih lama,” kata Eric Regehr, ilmuwan dari University of Washington yang mempelajari beruang kutub di Kepulauan Wrangler. (AFP/Ire/X-10)
MESKIPUN DPP Partai Golkar menolak memberhentikan Setya Novanto dari jabatan Ketum DPP partai itu, hingga ada keputusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Kehormatan Dewan memutuskan tetap akan memproses kasus dugaan pelanggaran etik Novanto sebagai Ketua DPR. “MKD akan tetap memproses kemungkinan-kemungkinan pencopotan Novanto sebagai Ketua DPR. Kalau MKD tetap memproses, itu butuh waktu. Praperadilan juga tidak lama, tidak sampai sebulan. Kalau kita proses perkaranya, ya sambil jalan saja,” ujar Ketua MKD DPR, Sufmi Dasco Ahmad, kemarin. Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding menambahkan, pihaknya akan membahas posisi Novanto itu pekan depan. “Waktunya mudah-mudahan pekan depan. Agenda pembahasan rencananya ialah menentukan posisi Ketua DPR pasca-Novanto ditahan KPK,” ujar Sudding di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Sudding menuturkan inisiatif dilakukan MKD dengan menggelar rapat konsultasi dengan seluruh pimpinan fraksi guna mendengar pendapat seluruh pimpinan fraksi sehingga MKD bisa memberikan rekomendasi kepada Fraksi Golkar untuk pergantian Ketua DPR. Sudding menjelaskan ada beberapa
hal yang membuat Ketua DPR bisa diganti. Salah satunya dari aspek melanggar sumpah dan janji jabatan (lihat grafik). Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun mengingatkan MKD agar memproses dugaan pelanggaran etik
Opini | Hlm 8
dan dugaan pelanggaran sumpah jabatan oleh Novanto. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku terus berdialog dengan Golkar dan parpol lain untuk menyikapi persoalan hukum Novanto, termasuk rencana pergantian posisi ketua dewan. (Nov/Gol/X-6)
T
IM Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) rawan menjadi lahan penampungan atau bancakan tim sukses Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Hal itu bisa dipahami apabila melihat banyaknya anggota yang kelak menduduki posisi di TGUPP tersebut, yakni mencapai 74 orang. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengaku khawatir TGUPP hanya berisikan mantan anggota tim sukses Anies-Sandi tanpa melihat kebutuhan sesungguhnya dalam menunjang kerja gubernur-wakil gubernur. “Tidak dilarang, tetapi saya pikir jumlahnya harus dibatasi, tidak 74 orang,” kata Sumarsono di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Pemprov DKI mengusulkan anggota TGUPP sebanyak 74 orang dalam RAPBD 2018 dengan anggaran mencapai Rp28,5 miliar, atau naik 12 kali lipat dari sebelumnya sebesar Rp2,35 miliar (Media Indonesia, 22/11). Menurut Sumarsono, anggota TGUPP menjadi diskresi gubernur. Namun, apabila berencana menambah anggota dari semula 15 orang, gubernur harus merevisi terlebih dulu Pergub No 411/2016 tentang TGUPP. “Kebutuhan (TGUPP) maksimal 15 sehingga saya keluarkan Pergub No 411/2016. Itu Sumarsono mencakup PNS dan non-PNS Dirjen Otda Kemendagri untuk melengkapi SKPD. Kalau 74 orang, tumpang-tindih dengan SKPD.” Sumarsono melanjutkan ada dua jenis tim yang membantu pekerjaan gubernur termasuk pada zaman Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yaitu TGUPP dan tim pendamping. Dana TGUPP berasal dari APBD, sedangkan biaya tim pendamping diambil dari dana operasional gubernur. “Ahok menyisakan dana operasional untuk membiayai tim pendamping yang berjumlah 40. Pak Anies bisa saja berpikir sebaliknya, semua masuk TGUPP lalu meledak. Saya nggak k tahu pola pikirnya,” ungkap Sumarsono. Bertambahnya keanggotaan TGUPP itu disebabkan Gubernur DKI Anies Baswedan berencana memasukkan staf pribadinya ke TGUPP. Dengan demikian, honor staf pribadi yang tadinya diambil dari dana operasional akan menggunakan pagu anggaran lain. “Dengan masuk ke TGUPP tidak ada lagi orang bekerja pribadi atas nama gubernur. Honornya juga transparan,” jelas Anies di Balai Kota DKI, Rabu (22/11). Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menambahkan, kelak TGUPP itu merupakan penggabungan dari Tim Wilayah untuk Percepatan Pembangunan dan profesional. “Orang-orang terbaik. Kami buka terang benderang.” Sekretaris Komisi C DPRD DKI dari Fraksi NasDem James Arifin Sianipar meminta eksekutif segera merampungkan revisi Pergub No 411/2016 yang menjadi dasar perombakan TGUPP. “Paling lambat diserahkan Senin (27/11). DPRD menggelar rapat paripurna Senin petang.” Terkait dengan anggaran kunjungan kerja (kunker) DPRD yang juga naik dari Rp28,7 miliar menjadi Rp107,7 miliar, menurut Sandiaga, hal itu telah dirancang pemerintah sebelumnya. “Ini sudah disosialisasikan Pak Djarot.” Saat Sumarsono menjabat Plt Gubernur DKI, keluar Kepgub No 190/2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri pada 1 Februari 2017. Selanjutnya, pemerintah pusat menerbitkan PP No 17/2017 yang mengatur hak keuangan anggota DPRD. Kemudian Djarot Saiful Hidayat meneken pergub sebagai turunan PP yang mengatur biaya perjalanan dinas. Di laman www.apbd.jakarta.go.id, dalam kegiatan pemfinalan rencana kerja 2018 tercantum anggaran kunker Rp8,8 miliar. Jumlah itu tetap sama pada penyempurnaan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara 2018. Jumlahnya melonjak menjadi Rp107,7 miliar ketika Banggar DPRD DKI membahasnya pada November ini. (Nic/X-3)
“Pak Anies bisa saja berpikir sebaliknya, semua masuk TGUPP lalu meledak. Saya nggakk tahu pola pikirnya.”
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG