@mediaindonesia
RABU, 26 07 2017
Basuki Akui Jalur KA Cepat JakartaBandung Rawan Pergeseran Tanah http://bit.ly/2uUVx8T
NO. 13185/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN
@mediaindonesia
Tenggelamkan Kapal Asing, bukan Dilelang http://bit.ly/2vERX0I
Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
Ridwan Kamil Siap Lepas Status PNS http://bit.ly/2tVtIJF
E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
(021) 5812113 & 5801480
J U J U R
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
ORMAS
Tim Bersih-Bersih HTI Dibentuk
MI/PANCA SYURKANI
TRADISI SEUSAI DILANTIK PRESIDEN: Taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut melakukan tradisi lempar topi seusai dilantik menjadi perwira pertama oleh Presiden Joko Widodo di
halaman Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Prosesi pelantikan 729 taruna dan taruni yang diberi nama Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri 2017 itu kembali dilakukan di Istana Merdeka setelah sempat terhenti 14 tahun sejak 2004 untuk memberikan kebanggaan kepada para perwira muda sebagai kader penerus bangsa. TNI-Polri Harus... | Hlm 6
Tata Ulang Koalisi Pemerintah Seharusnya, partai koalisi penyokong pemerintah mendukung kebijakan pemerintah. RICHALDO Y HARIANDJA
richaldo@mediaindonesia.com
U
NTUK menjaga kekompakan dan suasana tetap kondusif di antara sesama partai politik pendukung pemerintah, Presiden Joko Widodo diharapkan menata kembali koalisi. Hal itu dikemukakan pengamat politik Yunarto Wijaya kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin, terkait dengan pernyataan sejumlah kalangan agar Partai Amanat Nasional (PAN) menarik kader mereka dari Kabinet Kerja. “ Re s h u f f l e m e r u p a k a n h a k
prerogatif presiden. Tetapi dengan situasi seperti saat ini, hanya Presiden yang dapat menyelesaikannya. Koalisi partai pemerintah merupakan hak partai politik. Partai pun tidak bisa mencabut menteri karena hal itu dapat menjadi preseden buruk. Jika nanti ada partai politik berbeda pandangan dengan presiden lalu seenaknya keluar kabinet, itu kacau,” kata Yunarto. Sebelumnya, Wapres Kalla menyatakan PAN bisa saja menarik Menpan dan Rebiro Asman Abnur dari Kabinet Kerja. Pemerintah tidak akan mencegah jika partai berlambang matahari itu melakukan hal tersebut.
“Ya, kami kembalikan ke PAN. Pemerintah tentu tidak bisa menahan,” ujar Kalla. Kalla menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais yang meminta PAN menarik kader mereka dari Kabinet Kerja. Amien melontarkan pernyataannya itu seusai menghadiri halalbihalal di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Bondowoso, Minggu (23/7). Walaupun demikian, lanjut Kalla, penarikan Asman harus atas persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPP PAN. “Apabila partai bersangkutan meminta keluar, enggak apa-apa. Tetapi itu bukan Pak Amien (yang meminta).” Selama ini PAN dianggap kerap berbeda sikap dengan pemerintah. Saat rapat paripurna UU Pemilu, misalnya, PAN justru melakukan walkout karena mendukung am-
bang batas pengajuan calon presiden yang berbeda dengan partai pengusung pemerintah lainnya. Terkait dengan hal itu, menurut Kalla, perbedaan sikap merupakan hal biasa dalam demokrasi. “Demokrasi tidak sama semua. Tetapi demokrasi kan suara terbanyak menyetujui. Ya, itu yang berlaku.”
Dukung presiden Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengemukakan sebagai bagian dari koalisi pemerintah seyogianya PAN mendukung setiap kebijakan pemerintah. “Presiden berharap partai koalisi penyokong pemerintah mendukung kebijakan pemerintah. Seharusnya begitu,” ungkap Johan. Senin (24/7) sejumlah elite partai politik pendukung pemerintah bertemu dengan Jokowi di istana. Na-
mun, konsolidasi pimpinan fraksi parpol pendukung pemerintah itu tidak dihadiri wakil dari PAN. Johan mengaku tidak mengetahui alasan kenapa PAN tidak hadir. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan enggan mengomentari ketidakhadiran perwakilan Fraksi PAN di DPR dalam pertemuan antara Jokowi dan elite parpol pendukung pemerintah tersebut. “Hubungan kami dengan Jokowi baik, termasuk dengan partai politik pendukung pemerintah. Kami dukung Presiden membangun infrastruktur. Kami dukung tanpa syarat,” kata Zulkifli. Ketika disinggung mengenai permintaan Amien Rais agar PAN menarik menteri mereka dari kabinet, Zulkifli mengatakan, “Reshuffle sepenuhnya di tangan Jokowi. Itu hak prerogatif presiden.” (Pol/Deo/ Nur/Ant/X-3)
Tergesa-gesa memecat aparatur sipil negara yang terlibat Hizbut Tahrir Indonesia justru memperparah kesesatan ideologi mereka.”
Mentan Soroti Disparitas Harga Beras
Praktik Kongkalikong di KPK
KPU Diminta Bekerja secara Simultan
Kemendag, Kementan, KPPU, peritel, dan pengusaha perberasan akan mulai menyusun skema tata niaga beras pekan ini.
Johan yang kini menjabat juru bicara presiden mengaku baru mendengar kabar ada utusannya bertemu dengan Muchtar.
Secara normatif KPU tetap bisa mengebut penyusunan peraturan KPU berdasarkan UU Pemilu yang baru.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Politik & Hukum | Hlm 5
Politik | Hlm 7
Upah Minimum Provinsi dan Rasio Pajak PA L E ST I N A
3 Hal untuk Panjang Umur
RI Serukan Soliditas OKI untuk Masjid Al-Aqsa DUTA
responden berusia 50-74. Mereka membagi kategori berisiko rendah (responden tidak pernah merokok, mengosumsi alkohol 14 gelas per pekan untuk pria dan 7 gelas untuk perempuan), serta berindeks massa tubuh kurang dari klasifikasi obesitas (30+). “Penting meyakinkan orang agar meningkatkan pola hidup baik supaya menjalani hidup panjang tanpa cacat,” kata Neil Mehta, asisten profesor manajemen kesehatan dan kebijakan di University of Michigan. (Xinhua/ Hym/X-7)
MENLU RI Retno Marsudi menegaskan pentingnya soliditas negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam menyikapi perkembangan di Kompleks Masjid Al-Aqsa, Jerusalem Timur, Palestina. Dalam sesi taklimat dengan delegasi-delegasi negara anggota OKI di Jakarta, kemarin, Menlu menyampaikan pesan bahwa Indonesia tidak bisa berdiam diri dan harus melakukan sesuatu untuk mencegah atau menghentikan semua kekerasan di Kompleks Masjid Al-Aqsa. Indonesia berharap negara-negara anggota OKI lainnya melakukan hal yang sama. Pemerintah Indonesia juga meminta negara-negara anggota OKI menyampaikan hal itu ke ibu kota masing-masing. “Dalam briefing juga disampaikan berbagai macam upaya
“Bahwa ini (Perppu 2/2017) bukan sewenangwenang, melainkan sangat demokratis demi keutuhan negara.” Wiranto
Menko Polhukam Radikalisme | Hlm 3
IMF mengingatkan Indonesia agar mampu meningkatkan rasio pajak sampai 15% bila ingin melakukan percepatan pertumbuhan.
SELA
JIKA Anda ingin memiliki harapan hidup yang lebih lama, saran dari peneliti ialah jaga berat badan normal, jangan merokok, dan jauhi alkohol. Sebuah studi oleh University of Michigan, Amerika Serikat (AS), menunjukkan orang dengan berat badan cukup normal, tidak pernah merokok, dan hanya mengonsumsi alkohol secukupnya di usia 50 memiliki harapan hidup tujuh tahun lebih lama daripada rata-rata warga AS. Mereka juga bisa menunda kecacatan hingga enam tahun. Periset memakai data dari Health and Retirement Study of Americans dan sampel penelitian pada 1998, menyertakan 15 ribu
SETELAH mencabut badan hukum organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu (19/7), pemerintah melakukan bersih-bersih kalangan pegawai negeri sipil dari dugaan keterlibatan mereka dalam ormas tersebut. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya membentuk tim untuk menelusuri hal itu. “Seorang pejabat kan disumpah, ya, ada Pancasila, kalau dengan perppu nanti dia masih seorang pejabat PNS dan masih lakukan aktivitas, ya pasti ada sanksinya,” kata Tjahjo di Jakarta, kemarin. Tjahjo tak merinci penelusuran tim tersebut hingga tingkat terbawah atau bukan. Kata dia, pemerintah akan berhati-hati dalam melakukan penindakan terhadap PNS yang diduga terafiliasi HTI. “(Harus) detail betul. Dia simpatisankah, anggotakah, pengurus misalnya. Kalau dilarang, masih enggak (dia) berdakwah (yang) berlawanan dengan Pancasila? Ada aturannya,” jelas Tjahjo. Aturan yang mengatur sanksi buat PNS yang terafiliasi HTI tengah digarap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-Rebiro). “Ada undang-undang yang mengurus disiplinnya juga ada,” pungkas politikus PDIP itu. Terkait dengan hal itu, KemenpanRebiro akan melibatkan jajaran pejabat aparatur sipil negara (ASN) di tingkat daerah dalam proses pembinaan ASN. Menurut Kepala Biro Humas Kemenpan-Rebiro Herman Suryatman, pejabat daerah yang dilibatkan langsung dalam pembinaan ialah pejabat pembina kepegawaian (PPK). “Mereka (PPK) yang betul-betul mengetahui kondisi di daerah dan ASN di sana seperti apa,” katanya. Format pembinaan terhadap ASN yang terlibat ormas yang bertentangan dengan Pancasila, kata dia, saat ini masih digodok Kemenpan-Rebiro. Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan sikap pemerintah mengultimatum PNS yang menjadi anggota HTI. Pasalnya, pemerintah menyatakan HTI bubar lewat pencabutan badan hukumnya. Khusus gugatan di Mahkamah Konstitusi, menurut Yusril, sidang pendahuluan bakal digelar hari ini. “Kita akan tanya ke majelis apakah HTI masih punya legal standing setelah dibubarkan,” katanya. (Put/Deo/X-4)
diplomasi Indonesia sejak pekan lalu baik lewat telepon, surat, dan lainnya baik secara bilateral maupun internasional,” jelas Retno. Menlu juga menanggapi pencopotan detektor logam oleh Israel yang dilaporkan berlangsung kemarin. “Saya minta ke dubes kita di sana untuk mencari informasi kembali apa ada barrier dalam bentuk lain yang kemudian dipakai untuk mengganti metal detector. Saya masih menunggu informasi dubes kita di Amman,” tambahnya. Dilaporkan, untuk memasuki kompleks tersebut, masih diterapkan pemeriksaan badan dan terpasang kamera pintar. Indonesia yang memegang prinsip akses bebas untuk beribadah menolak bila hal itu juga dilakukan.
SENO
Opini | Hlm 8
ANTARA/WAHYU PUTRO
SIKAPI KRISIS AL-AQSA: Menlu Retno Marsudi berbincang dengan dubes
negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) seusai mengadakan pertemuan untuk menghentikan kekerasan di Masjid Al-Aqsa, di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta, kemarin. Pada bagian lain, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengecam aksi brutal tentara Israel terhadap warga Palestina yang hendak beribadah di Masjid Al-Aqsa. Menurut Din, tindakan tentara Israel itu mengusik rasa kemanusiaan. Sementara itu, Ketua Badan Kerja
Sama Antarparlemen Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, selaku Presiden International Humanitarian Law, ia telah mengirimkan surat kepada Sekjen Inter-Parliamentary Union, Senin (24/7), untuk segera mengambil tindakan terkait dengan situasi di Palestina. (Ire/Deo/Nur/X-6)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG