@mediaindonesia
KAMIS, 26 10 2017
NU: Gugatan Perppu Ormas di MK Gugur https://lnkd.in/fASZ56u
NO. 13274/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN
@mediaindonesia
Rp4.000/eks
Peran Sentral Pemerintah Dibutuhkan Atasi Kekarut-marutan KTP-E https://lnkd.in/fFFbpEW
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
E-mail: cs@mediaindonesia.com
Periode Kritis Berlalu, Pemerintah Dinilai Sukses Atasi Karhutla https://lnkd.in/fQkKU5y
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
PEMERINTAHAN
Jokowi-Anies Bahas 6 Agenda Minus Reklamasi
BIRO PERS/SETPRES
PRESIDEN TERIMA ANIES-SANDI: Presiden Joko Widodo didampingi Seskab Pramono Anung (kiri) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua dari kanan) dan Wagub Sandiaga Uno (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Pertemuan itu membahas pembangunan untuk kesiapan Asian Games 2018, kelanjutan proyek MRT dan LRT, juga soal trotoar, jalan, penanggulangan banjir, dan penataan kampung-kampung kumuh di Ibu Kota.
DI luar agenda resmi kepala negara, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. Anies dan Sandi yang kompak berbatik tiba pukul 11.11 WIB di Istana Merdeka. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu membahas enam agenda besar. Meski demikian, persamuhan itu tidak membahas kasus reklamasi di Teluk Jakarta yang menjadi perhatian masyarakat. “Reklamasi enggak dibicarakan berarti bukan jadi perhatian utama (Presiden),” jelas Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, kemarin. Anies menyebutkan ada enam topik utama yang dibahas dalam pertemuan itu. Pertama, soal Asian Games. Jakarta sebagai salah satu penyelenggara harus siap untuk perhelatan pesta olahraga tersebut. “Kedua soal MRT (mass rapid transit), bagaimana proyek itu bisa selesai tepat waktu dan bisa mengurangi masalah kemacetan di Jakarta. Ketiga, LRT (light rail transit). Keempat, trotoar terkait dengan penye-
lenggaraan Asian Games sehingga tamu asing mendapat pengalaman yang baik selama di Jakarta,” jelas Anies. Kelima, lanjut dia, membahas masalah permukiman kumuh. Yang keenam mengenai penanganan banjir dan sodetan Sungai Ciliwung. Anies juga menyebutkan dalam kesempatan itu Presiden Jokowi membagikan pengalamannya selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Presiden Jokowi, kata Anies, berpesan agar setiap proyek dapat dikerjakan tepat waktu. Pasalnya, proyek itu dipersiapkan untuk menyambut Asian Games pada 2018 mendatang. Selain menemui Jokowi, Anies dan Sandi juga mengunjungi Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie di kediamannya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Anies mengatakan Habibie menitipkan dua hal. Pertama, kata Anies, soal pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jakarta, dan kedua mengenai arah pembangunan Ibu Kota agar menjadi lebih baik. (Pol/Mtvn/X-4)
Revisi UU Ormas Bersifat Terbatas Pemerintah menyadari Perppu Ormas yang baru saja disahkan menjadi UU belum sempurna sehingga perlu direvisi yang bersifat terbatas. BENNY BASTIANDY
benny@mediaindonesia.com
M
ENDAGRI Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah menanti masukan dari DPR mengenai revisi atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah disahkan menjadi undang-undang. Menurutnya, pemerintah tidak tergesa-gesa dalam proses revisi. “Revisi pelan-pelan, kami tidak bisa menentukan. (Pemerintah) akan ada rapat dengan Menko Pol-
hukam, sementara pihak DPR akan rapat sendiri. Tapi yang penting ini terbatas,” ujar Tjahjo di Cibodas, Jawa Barat, kemarin. Menurut Tjahjo, sudah ada usulan revisi merujuk pada paham-paham tertentu yang tidak boleh ada di Indonesia. “Jika kemarin hanya paham komunisme, marxisme, dan leninisme (yang tidak boleh), nah sekarang kan ada paham atau agenda lain yang ingin mengubah Pancasila. Ini juga tidak boleh,” tegasnya. Wapres Jusuf Kalla menegaskan dengan disetujuinya pengesahan Perppu Ormas menjadi UU, bukan berarti pemerintah bisa bertindak sewenang-wenang. Mekanisme hukum tetap dilalui dalam proses pembubaran ormas. “Prinsip pokoknya, keadilan tetap ada. Tidak sama sekali pemerintah bisa bertindak diktator karena tetap ada instansi atau lembaga peradilan yang dapat membatalkan pemerintah punya (keputusan). Itu esensinya,” kata Kalla.
Anggota DPR dari Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyampaikan sejumlah catatan
dalam revisi UU Ormas, yaitu klausul tentang pembubaran ormas dan penodaan agama. Ia menilai proses
pembubaran ormas harus tetap melalui proses pengadilan sebagaimana prinsip due process of law seperti diatur dalam Pasal 70 UU No 17 Tahun 2013 yang kemudian dihapus dalam Perppu Ormas. Terkait dengan klausul penodaan agama, Neng Eem menyebutkan terdapat beberapa pasal yang berpotensi menjadi pasal karet, yaitu pasal 59 ayat (3) huruf b dan pasal 60 ayat (2) karena tidak ada mekanisme yang jelas untuk menentukan apakah suatu ormas melakukan penodaan agama atau tidak. Ancaman pemidanaan terhadap orang yang melakukan penodaan agama dinilai agak berlebihan dan tidak diperlukan lagi karena sudah diatur dalam KUHP dan UU PNPS Tahun 1965. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate menegaskan salah satu pasal yang didorong untuk direvisi ialah peran pengadilan dalam pembubaran ormas. Jhonny beranggapan pemerintah tetap menjadi eksekutor
Hingga Oktober 2017 KPK telah mengamankan dan menahan delapan kepala daerah. Yang teranyar ialah Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.”
Perpres Cegah OTT Digodok
Divonis Ringan, Pejabat Kemendes Berterima Kasih
Langkah Konkret belum Dimulai
Menurut Jokowi, perpres itu diharapkan dapat mengurangi dan mencegah korupsi di tingkat kepala daerah.
Bukan hanya divonis 1,5 tahun penjara, penyuap auditor BPK juga dikenai denda kurang dari separuh tuntutan jaksa.
Sikap Anies-Sandi perihal proyek reklamasi Teluk Jakarta tetap sesuai dengan janji kampanye mereka. Namun, belum ada langkah konkret untuk membuktikannya.
Editorial | Hlm 2
Hukum | Hlm 5
Tipikor | Hlm 6
Perkotaan | Hlm 12
pembubaran ormas seperti yang diatur dalam Perppu Ormas. Pengadilan tetap dilibatkan sebagai tempat menggugat bagi ormas yang keberatan dibubarkan pemerintah.
Masuk Prolegnas 2018 Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan pihaknya telah menyiapkan satu slot dalam Prolegnas 2018 untuk mengantisipasi adanya usulan UU Ormas. Saat ini baru ada 49 dari 50 RUU yang akan disahkan menjadi Prolegnas 2018. “Dari fraksi-fraksi di Baleg sudah sepakat, sudah mengantisipasi, kita sediakan satu slot,” ujar Hendrawan, kemarin. Menurutnya, revisi itu bisa dilakukan atas inisiatif DPR ataupun pemerintah. Namun, sebaiknya hal itu dilakukan sebagai bentuk kesadaran politik bersama. “Politik kita adalah politik kesadaran dan gotong royong. Kalau ada yang kurang, mari kita sama-sama.” (Nov/Nur/X-10)
“Kami mengajak masyarakat melawan politik uang dalam pilkada, pileg, dan pilpres mendatang.” Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri Politik | Hlm 4 SENO
SBY Diklaim sudah Restui Khofifah
Sinyal tersebut didapat seusai yang bersangkutan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
KORUPSI
SELA
Menang Praperadilan, Bupati Nganjuk Kena OTT
Obat Antistroke Cegah Demensia
KOMISI Pemberantasan Korupsi memeriksa 15 pejabat daerah setelah Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, kemarin, diduga terjaring operasi tangkap tangan (OTT). “Ada kegiatan penindakan di Jakarta dan Nganjuk, Jawa Timur. Sudah diamankan sebanyak 15 orang, sebagian sedang diperiksa,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin. Febri menyebut orang-orang yang diperiksa itu meliputi unsur kepala daerah, pejabat atau pegawai setempat, dan pihak swasta. Dalam penangkapan tersebut, tim KPK juga mengamankan uang ratusan juta rupiah. Diduga, uang itu terkait dengan kewenang an
Orang-orang yang diperiksa itu meliputi unsur kepala daerah, pejabat atau pegawai setempat, serta dari pihak swasta. yang bersangkutan sebagai kepala daerah. Berdasarkan informasi, pejabat daerah yang dimaksud ialah Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang sebenarnya sudah sempat menjadi
tersangka oleh pihak KPK pada akhir 2016. Penetapan tersangka dilakukan karena bupati dua periode itu diduga terjerat kasus korupsi dalam sejumlah pembangunan infrastruktur. Namun, status tersangka tersebut kemudian dibatalkan karena Taufiqurrahman memenangi proses praperadilan melawan KPK. Pascakekalahan tersebut, KPK kemudian melimpahkan kasus itu ke Kejaksaan Agung. Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo terkait dengan OTT KPK terhadap Taufiqurrahman. “Saya juga minta maaf kepada
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait dengan hal itu, serta beberapa kepala daerah serta pimpinan di Jatim sebelumnya,” ujarnya di Surabaya, kemarin. “Sistem sudah kita bangun, tapi kemudian tetap terjadi korupsi hingga OTT adalah perilaku moralitas,” tambah Soekarwo. Seperti diberitakan, Presiden dalam pengarahannya kepada gubernur, bupati, dan wali kota di Istana Negara pada Selasa (24/10) meminta mereka untuk tidak menyalahgunakan dana. Presiden juga sedang menyiapkan sistem untuk mengurangi jumlah kepala daerah yang terkena OTT. (Dro/FL/ES/Ant/X-11)
Regional | Hlm 13
STUDI terkini dari European Heart Journal menemukan obat pengencer darah untuk menghindari stroke secara signifikan mengurangi risiko demensia. Studi itu mengidentifikasi kandungan antikoagulan dalam obat yang memberi dampak tersebut. Antikoagulan dapat mencegah penggumpalan darah kecil yang dapat menyebabkan stroke mikroskopik. Tanpa disadari serangan itu menjadi kontributor utama penurunan kognitif. DUTA Sebanyak 444.106 penderita atrial fibrillation (kondisi jantung tidak normal pemicu stroke) di Swedia diteliti. Hasilnya, para pengguna obat pengencer darah berisiko 29% lebih rendah terkena demensia. “Risiko kian menurun bila pasien terus minum obat. Pengobatan sejak awal dengan antikoagulan, atrial fibrillation juga memberi efek perlindungan semakin besar pada demensia,” ungkap peneliti dari Karolinska Institute di Stockholm, Leif Friberg. (AFP/Ire/X-7)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG