Mediaindonesia 27 04 2018 27042018113116 by Oppah

JUMAT, 27 04 2018 NO. 13450 / TAHUN KE-49 28 HALAMAN Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim) E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Hotline:

0811 123 7979 Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

J U J U R

(021) 5812113 & 5801480

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

Publik bisa memahami tidak mudah bagi partai-partai politik mencapai kesepakatan yang sama-sama memuaskan anggota koalisi.” Editorial | Hlm 2

TKA Jadi Buruh Kasar Regulasi Harus Direvisi Investigasi Ombudsman di sembilan provinsi menemukan fakta banyaknya tenaga kerja asing jadi buruh kasar. Selekta | Hlm 2

PKS Akui Jalin Komunikasi dengan Jokowi Menurut Al Muzzamil, pertemuan yang diinisiasi Presiden Jokowi itu ialah hal biasa. Jokowi juga melakukan pertemuan dengan para petinggi partai lain. Indonesia Memilih | Hlm 4

DKI Tunggak Dana Bau Rp202 Miliar

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KORBAN TEWAS BERTAMBAH: Foto dari udara

Jaga Tensi Politik Silaturahim Jokowi dengan delegasi Persaudaraan Alumni 212 jangan dimaknai untuk kepentingan elektoral. Kepentingan bangsa di atas segalanya.

Keterlambatan pencairan dana kompensasi bau disebabkan proses administrasi yang belum lengkap dari Pemerintah Kota Bekasi. Perkotaan | Hlm 12

NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

B SENO

“Setiap manusia beragama pasti membela kepentingan agamanya. Tetapi bukan berarti harus menjelekkan agama lain. Itulah gunanya Pancasila.” Oesman Sapta Odang Ketua DPD Politik | Hlm 5

Politisasi Ayat dan Hadis

ERBAGAI kalangan menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan delegasi Persaudaraan Alumni (PA) 212 sangat positif untuk mendinginkan tensi politik yang cenderung memanas akhir-akhir ini. Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, menyatakan pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (22/4), itu telah membuka jalur komunikasi antara Jokowi dan PA 212 yang dinilai selama ini mampat. “Sekaligus menjadi ajang untuk mengukuhkan persaudaraan sesama muslim dan warga negara. Dengan silaturahim banyak hal bisa didialogkan, salah paham bisa diluruskan, dan semua harapan bisa disampaikan. Kalau ada kritik, disampaikan langsung dan akan mendapat jawaban langsung,”

kata Yunahar kepada Media Indonesia, kemarin. Terkait poin yang disampaikan delegasi PA 212 kepada Jokowi, yakni kriminalisasi ulama. Menurut Yunahar, pemerintah seyogianya menegakkan hukum secara adil dan tidak tebang pilih. “Jangan menjadikan hukum alat politik untuk membungkam oposan atau orang yang kritis. Siapa pun dia, tidak hanya ulama. Presiden lebih tahu apa yang harus dilakukan,” lanjut Yunahar. Bagi Ketua PBNU bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, Robikin Emhas, pertemuan Jokowi dengan PA 212 juga menenteramkan suasana di tahun politik ini. “Jangan ada lagi yang mencederai kebersamaan untuk Indonesia lebih baik dan beradab. Kami harap tidak ada lagi isu SARA di Pemilu 2019 untuk mengapitalisasi suara, tetapi mengorbankan kebersamaan,” ujar Robikin. Di sisi lain, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah meminta pertemuan Presiden dan PA 212 tidak disempitkan menjadi sekadar berdampak terhadap elektoral. “Proses elektoral itu biar berjalan sendiri. Tugas kita hari ini memperkukuh semangat persaudaraan nasional.” Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa pertemuan itu semata-mata membuktikan bahwa Jokowi memberikan kesempatan ke-

pada semua anak bangsa untuk menjalin komunikasi dengan baik.

Tidak intervensi Ketika bertemu Presiden, delegasi PA 212 yang terdiri atas Muhammad Al-Khaththath, Sobri Lubis, Usamah Hisyam, Slamet Maarif, dan Yusuf Marta itu meminta pemerintah menghentikan proses hukum terhadap Rizieq Sihab. “Permintaan Persaudaraan Muslim 212 ialah Presiden mengeluarkan SP3 (menghentikan proses hukum) terhadap kasus Rizieq Shihab dan kawankawan. Itu proses hukum. Biarkan hukum yang profesional bekerja. Presiden tidak mau intervensi proses hukum. Tidak ada upaya kriminalisasi pemerintah terhadap ulama,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP. Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menetapkan Rizieq sebagai tersangka dalam kasus percakapan mesum dan pornografi. Adapun Muhammad AlKhaththath, polisi menjerat yang bersangkutan dengan pasal makar. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengakui silaturahim para tokoh PA 212 kepada Jokowi di Bogor, Minggu (22/4), itu hanya menyampaikan pesan agar tidak mengkriminalisasi ulama. “Itu saja. Tidak ada yang lain-lain, murni hanya beautiful meeting.” (Ric/Pol/Opn/Ant/X-3)

Secara terselubung hingga saat ini dalil-dalil agama masih sering dipolitisasi untuk ‘menembak’ seseorang atau sekelompok orang. Bukan hanya dalam dunia politik, melainkan juga dalam dunia bisnis.

Opini | Hlm 10

SELA

PELEMAHAN RUPIAH

Cokelat Baik buat Jantung

BI Buka Opsi Naikkan Suku Bunga Acuan

SEMAKIN gelap warna cokelat semakin baik untuk kesehatan. Batangan cokelat dengan kandungan kakao lebih dari 70% sangat berguna bagi janSENO tung, memori, dan sistem kekebalan tubuh. Demikian temuan penelitian baru dari Loma Linda University di California. “Pada akhirnya mereka yang makan cokelat lebih gelap memiliki tingkat stres lebih rendah dan kekebalan yang kuat. Kakao kaya akan flavanols,” kata penulis penelitian Profesor Lee Berk. (Dailymail/Yan/X-7)

SEIRING dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Bank Indonesia tak menutup ruang untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate. Langkah itu akan dilakukan hati-hati dan terukur. “BI akan buka kemungkinan itu. Namun, kami tetap memperhatikan perkembangan nilai tukar dan pengaruh global, yaitu bila terjadi dan membahayakan stabilitas sistem keuangan kita,” ujar Gubernur BI Agus Martowardojo dalam temu pers terkait pelemahan rupiah di Jakarta, kemarin. Dia jelaskan, sampai kemarin secara month to date depresiasi rupiah akibat berlanjutnya kenaikan suku bunga di AS sebesar -0,88% . Namun, pelemahan itu tidak terlalu dalam ketimbang mata uang lainnya. Baht Thailand, misalnya, terdepresiasi -1,12%, ringgit Malaysia -1,24%, dolar Singapura -1,17%, won

Korea -1,38%, dan rupee India -2,4%. BI, menurut Agus, akan terus melakukan langkah stabilisasi baik di pasar valas dan SBN (surat berharga negara) agar depresiasi rupiah tak terlalu cepat dan berlebihan. “Fundamental ekonomi Indonesia saat ini baik dan kuat. Kepercayaan asing membaik dibuktikan dengan beberapa upgrade rating Indonesia.’’ Kurs tengah BI kemarin mencatat rupiah melemah ke posisi 13.930 dari posisi sebelumnya 13.888 per dolar AS. Adapun nilai tukar antarbank menguat 51 poin menjadi 13.871. Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kondisi rupiah berisiko mengganggu stabilitas ekonomi sehingga harus serius disikapi. Menurutnya, penyesuaian suku bunga acuan BI memang dilematis, tapi ia mendukung langkah itu. ‘’Di satu sisi bunga

memperlihatkan kerusakan akibat ledakan sumur minyak ilegal di Dusun Kamar Dingin, Desa Pasir Putih, Ranto Panjang Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, kemarin. Korban tewas peristiwa itu bertambah menjadi 21 orang dan 38 mengalami luka bakar. Api di bekas ledakan sudah padam, tetapi gas bercampur air masih terus keluar.

PENAMBANGAN LIAR

Polisi Diminta Usut Sumur Minyak Ilegal SATUAN Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berharap polisi menindak tegas pelaku penambangan minyak liar. Ini terkait kebakaran sumur minyak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Rabu (25/4), yang menewaskan 21 orang. “Masyarakat juga diharapkan dapat menyebarkan pemahaman bahwa kegiatan ini bertentangan dengan hukum dan membahayakan,” ujar Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher dalam keterangan resmi, kemarin. Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto, meminta pengelolaan sumur minyak ilegal dibenahi. “Pasti ada sanksi karena ada UU pengelolaan minyak dan gas,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Teuku Ahmad Dadek, menyebut Desa Pasir Putih masih diawasi meski api telah padam sejak pagi kemarin. Bupati Aceh Timur, Has-

ballah HM Thaib, kini telah meminta pengeboran sumur atau penyulingan minyak tradisional di wilayahnya ditutup. Pasalnya, tambang minyak ilegal itu sudah tiga kali terbakar. Di Sumatra Selatan, Kapolda Irjen Zulkarnain Adinegara menyatakan akan membuat maklumat soal pengeboran ilegal agar kasus Aceh tidak terjadi di wilayahnya. Data Polda Sumsel menyebut ada 164 sumur minyak ilegal di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. Aktivitas pengolahan sumur minyak secara tradisional selama puluhan tahun terjadi di beberapa daerah. Minyak mentah hasil sulingan di Rantau Peurelak, misalnya, ditampung oleh perusahaan pembuat aspal jalan. Di Kecamatan Ke dewan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, minyak dijual hingga ke Madura dan Jawa Tengah. “Umumnya dijual di pinggir jalan besar untuk bahan bakar truk,” ungkap Tasrifin, 52, salah satu penambang. (Cah/MR/Pra/TS/DW/PS/YK/ FD/Ant/X-11)

bank rendah tetap diperlukan pelaku usaha dalam negeri, tapi di sisi lain rupiah melemah efeknya juga besar. Jadi, langkah BI membuka ruang menaikkan bunga acuan untuk menahan keluarnya dana asing tepat.” Seusai Rapat Paripurna di DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia semestinya dapat memanfaatkan momentum menguatnya dolar AS dengan meningkatkan kinerja ekspor. Ia juga mengatakan, meski nilai tukar rupiah nyaris menyentuh 14 ribu per dolar AS, hal itu tak perlu dikhawatirkan secara berlebihan. “Masyarakat perlu diberikan informasi sehingga menjadi lebih tenang bahwa pergerakan ini berasal dari AS dan pengaruhnya pada seluruh mata uang dunia. Bahkan, mata uang beberapa negara terdepresiasi di atas 2%,’’ ujar Sri Mulyani. (Try/Tes/X-8)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

SELEKTA

JUMAT, 27 APRIL 2018

EDITORIAL

Membela Demokrasi BURSA calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2019 belum juga memunculkan rival definitif bagi petahana Presiden Joko Widodo. Baru satu hal yang sudah bisa dipastikan, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) komit untuk berada di kubu penantang. S e t i d a k ny a itu yang keluar dari SENO mulut Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf menyusul kabar pertemuan Jokowi dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Sohibul Iman. Komitmen itu sejalan dengan Partai Gerindra. Bagi Gerindra, tidak ada pilihan merapat ke koalisi Jokowi dengan menempatkan ketua umum mereka, Prabowo Subianto, menjadi calon wakil presiden. Penetapan capres-cawapres untuk Pemilu 2019 merupakan pertaruhan Gerindra. Jika tidak kukuh memosisikan diri sebagai rival petahana, hampir bisa dipastikan suara Gerindra di Pemilu Legislatif 2019 yang digelar berbarengan dengan pilpres bakal rontok. Seiring sepenanggungan, PKS memastikan koalisi yang dibentuk dengan Partai Gerindra tetap berjalan. Namun, ada tapinya. PKS belum juga secara tegas menyatakan dukungan terhadap Prabowo Subianto untuk kembali maju menjadi calon presiden. Padahal, Gerindra sudah telanjur mendeklarasikan Prabowo sebagai capres. Dukungan nyata kepada Prabowo baru datang dari Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais yang mengklaim sebagai representasi PAN. Sayangnya, Prabowo tidak bisa maju dengan hanya diusung Gerindra bersama PAN. Koalisi keduanya tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden yang mensyaratkan minimal 112 kursi di DPR saat ini. Belum lagi ada perpecahan di internal PAN. Petinggi Gerindra bahkan menuding PAN sebagai bunglon karena berada di dua kaki. Satu kaki ikut dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, kaki yang lain aktif mengupayakan munculnya capres penantang Jokowi. Dukungan PKS mutlak diperlukan, sedangkan PAN hanya bisa ikut andil mendongkrak suara koalisi. Deretan nama cawapres dari PKS tidak juga memastikan partai tersebut bersedia mencapreskan Prabowo. Koalisi Gerindra-PKS bak tarian Poco-Poco, maju mundur menentukan capres. Bila sampai tidak satu pun capres dan cawapres muncul sebagai penantang, sudah tentu koalisi petahana diuntungkan. Besar kemungkinan mereka untuk menang. Sebaliknya, rakyat merugi karena hanya diberi opsi memilih Jokowi dan cawapresnya atau kotak kosong. Tidak ada capres alternatif sebagai tumpuan aspirasi. Demokrasi yang sehat menghadirkan kompetisi dengan memunculkan pilihan-pilihan yang berbobot. Rakyat juga akan lebih leluasa menimbang, kemudian menentukan pilihan bila para pasangan capres-cawapres cepat dimatangkan. Di sini terletak peran partai politik. Publik bisa memahami tidak mudah bagi partai-partai politik mencapai kesepakatan yang sama-sama memuaskan anggota koalisi. Tiap partai punya kepentingan dan perhitungan sendiri. Akan tetapi, ada satu kesamaan, mereka semua mengincar kemenangan. Dengan tujuan yang sama, tentu banyak hal semestinya bisa dikompromikan. Bagaimanapun prosesnya, rakyat emoh mendapatkan antiklimaks. Lama menanti ditambah menyaksikan banyak drama dari partai politik, jangan sampai hasil akhirnya melongo menatap kotak kosong. Demokrasi harus kita bela. Capres petahana tak boleh menggoda oposisi untuk berkoalisi mendukungnya. Sebaliknya, koalisi oposisi harus tetap solid mengusung capres-cawapres sendiri, tidak tergiur berkoalisi dengan capres-cawapres petahana.

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SAMSON DITEMUKAN MATI: Petugas dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon memeriksa bangkai badak jawa jantan bercula satu yang teridentifikasi bernama

Samson, di Pantai Karang Ranjang, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, kemarin. Kematian Samson yang berumur 30 tahun diduga disebabkan berusia tua atau mati alami. Menurut data dari Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saat ini badak di taman nasional tersebut berjumlah 68 ekor.

TKA Jadi Buruh Kasar Regulasi Harus Direvisi Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan bebas visa yang dinilai sebagai pintu masuk TKA ilegal. ERANDHI HUTOMO SAPUTRA erandhi@mediaindonesia.com

ERDASARKAN investigasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di sembilan provinsi, ditemukan banyak tenaga kerja asing (TKA) ilegal yang bekerja sebagai buruh kasar. Komisioner ORI Laode Ida mengatakan salah satu pangkal masalah ialah perubahan Permenaker No 16 Tahun 2015 menjadi Permenaker No 35 Tahun 2015. Menurut Laode, ada dua hal yang dihilangkan dalam Permenaker No 35/2015 sehingga banyak perusahaan yang memanfaatkan celah tersebut. “Permenaker No 16/2015 justru lebih maju ketimbang Permenaker 35/2015,” ujar

Laode dalam paparan hasil temuan di Kantor ORI Jakarta, kemarin. Dua hal itu ialah, pertama, dihapusnya ketentuan yang mengatur kewajiban pemberi kerja TKA jika mempekerjakan satu TKA harus dapat menyerap sekurang-kurangnya 10 pekerja asal Indonesia pada perusahaannya. “Kedua, kewajiban dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesai sekarang tidak diwajibkan,” tambahnya. Karena itu, Laode meminta Kemenaker mengevaluasi permenaker tersebut. Selain permenaker, masalah lainnya ialah tidak sinkronnya data jumlah TKA antarkementerian. Lebih lanjut, Laode mengatakan kebijakan bebas visa yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM juga harus

dievaluasi. Hal itu membatasi masuknya TKA ilegal yang memanfaatkan visa turis. Dalam menanggapi saran ORI, Direktur Bina Penegakan Hukum Kemenaker Brigjen Iswandi Hari akan mengevaluasi Permenaker No 35/2015. Akan tetapi, lanjut Iswandi, terkait dengan penghapusan syarat bisa berbahasa Indonesia, me nurutnya, hal itu mengakomodasi kepentingan mendesak pemberi kerja TKA. Sekretaris Ditjen Imigrasi Kemenkum dan HAM Lilik Bambang Lestari mengaku akan mengkaji masukan ORI agar melibatkan unsur masyarakat dalam tim pengawasan orang asing (pora). Kemenkum dan HAM, lanjut Lilik, juga akan mengevaluasi kebijakan bebas visa.

Lebih ketat Pemerintah belum lama ini menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan

MI/M IRFAN

“Kewajiban dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesai sekarang tidak diwajibkan.” La Ode Ida

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Tenaga Kerja Asing. Meski baru akan berlaku tiga bulan lagi sejak diundangkan, regulasi yang bertujuan meningkatkan investasi dari aspek kemudahan perizinan

penggunaan TKA itu menuai polemik di masyarakat. Dalam menyoroti hal itu, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di gedung parlemen, Jakarta, kemarin. Menteri Hanif Dhakiri mengaku pemerintah mempermudah prosedur masuknya TKA, tetapi tidak mengurangi syarat kualitatif. “Bahkan, persyaratan malah diperketat,” kata Hanif. Substansi perpres ialah mengatur bahwa investor yang menggunakan TKA harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan menteri atau pejabat terkait. RPTKA setidaknya memuat alasan penggunaan TKA, jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi per usahaan, jangka waktu penggunaan TKA, berikut penunjukan tenaga kerja Indo nesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan. “Perpres ini tujuan utamanya memperbaiki iklim investasi,” ungkapnya. Lebih lanjut Hanif memberi gambaran jumlah TKA di Indonesia berdasarkan data akhir 2017 tercatat sekitar 85 ribu orang. Dari angka itu, pekerja paling banyak berasal dari Tiongkok, yakni 24 ribu orang. (Tes/X-4)

Amien Sebut Zulkiﬂi hanya Bersandiwara KETUA Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menegaskan partai yang ia dirikan itu akan mendukung Ketum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selain itu, PAN tidak akan mendukung nama lain, termasuk Joko Widodo. Akan halnya opsi-opsi yang dikemukakan Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan, termasuk di antaranya untuk mendukung Joko Widodo, Amien menyebut Zulkifli hanya bersandiwara. “Saya sudah jalan ke manamana, umat PAN di bawah itu emoh Jokowi. Pak Zul itu hanya bersandiwara, bermanuver,” tegas Amien saat mengunjungi Gedung Nusantara III, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Sebelumnya, dalam sejumlah kesempatan, Zulkifli mengaku PAN masih membuka opsi menjelang pilpres. Katanya, PAN belum menentukan pilihan ke Prabowo Subianto ataupun Joko Widodo. “Tidak ada itu. Saya yang lebih tahu karena saya yang mendirikan PAN,” jelas Amien. Amien juga membantah isu mengenai kemungkinan Jokowi berpasangan dengan

Prabowo dalam Pilpres 2019. Menurutnya, meski Jokowi membuka peluang untuk mengandeng Prabowo, PAN sebagai partai koalisi Gerindra menolak itu. “Mustahil itu,” tegas dia. Dia menambahkan, semua umat PAN tidak ingin mendukung Joko Widodo. Ketua MPR periode 19992004 itu menjelaskan pilihan final PAN hanya mendukung Prabowo sebagai capres. Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon, seusai bertemu Amien Rais pun meyakini bah wa PAN akan bergabung untuk mendukung Prabowo. Saat menanggapi pernyataan Amien, Waketum DPP PAN Bara Hasibuan mengakui adanya perbedaan sikap antara Zulkifli dan Amien yang kerap mengemuka. Menurut Bara, perbedaan sikap di antara keduanya merupakan bagian demokrasi partai. Namun, Bara menegaskan keputusan politik PAN tetap berada di Dewan Pengurus Pusat PAN. Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan pernyataan Amien menjadi masukan dan pertimbangan partai. (Opn/Nov/ Mtvn/Ric/X-6)

PT AXA Financial Indonesia Laporan Keuangan Tahun 2017 dan 2016

LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam jutaan rupiah)

ASET

2017

2016

I. INVESTASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Deposito Berjangka Serti¿kat Deposito Saham Obligasi Korporasi MTN Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional Reksa Dana Efek Beragun Aset Dana Investasi Real Estat REPO Penyertaan Langsung Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing) Emas Murni Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan Pinjaman Polis Investasi Lain Jumlah Investasi (1 s/d 20)

390.026 72.648 309.932 1.705.695 3.624.861 37.695

368.348 72.039 272.548 1.454.297 3.216.726 39.242

35.158 6.176.015

50.254 5.473.454

II. BUKAN INVESTASI 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Kas dan Bank Tagihan Premi Penutupan Langsung Tagihan Premi Reasuransi Aset Reasuransi Tagihan Klaim Koasuransi Tagihan Klaim Reasuransi Tagihan Investasi Tagihan Hasil Investasi Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan Aset Tetap Lain Aset Lain Jumlah Bukan Investasi (22 s/d 33)

35 Jumlah Aset (21 + 34)

160.724 16.166 55.829 120.292 35.132

132.008 14.162 41.544

20.785 83.517 492.445

26.647 94.505 453.296

6.668.460

5.926.750

111.625 32.805

2017

2016

92.353 159.535 17.186 3.251 82.927 64.377 419.629

94.731 118.762 11.695 1.467 64.810 42.284 333.749

5.081.490

4.506.691

124.133 64.928 1.338 5.342 5.277.231

113.612 42.983 4.739 4.668.025

5.696.860 -

5.001.774 -

EKUITAS Modal Disetor Agio Saham Saldo Laba Komponen Ekuitas Lainnya

59.526 458.819 453.711 (456)

50.764 467.581 404.418 2.213

21 Jumlah Ekuitas (17 s/d 20)

971.600

924.976

6.668.460

5.926.750

I. 1 2 3 4 5 6 7 8

LIABILITAS DAN EKUITAS UTANG Utang Klaim Utang Koasuransi Utang Reasuransi Utang Komisi Utang Pajak Biaya yang Masih Harus Dibayar Utang Lain Jumlah Utang (1 s/d 7)

II. CADANGAN TEKNIS 9 Cadangan Premi 10 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 11 Cadangan Klaim 12 Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic) 13 Dana Tabarru’ 14 Jumlah Cadangan Teknis (9 s/d 13) 15 Jumlah Liabilitas (8 + 14) 16 Pinjaman Subordinasi III. 17 18 19 20

22 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (15 + 16 + 21)

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

URAIAN

PENDAPATAN PREMI HASIL INVESTASI KLAIM DAN MANFAAT

URAIAN PENDAPATAN Pendapatan Premi Premi Reasuransi Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP Jumlah Pendapatan Premi Neto Hasil Investasi Imbalan Jasa DPLK / Jasa Manajemen Lainnya Pendapatan Lain Jumlah Pendapatan BEBAN Klaim dan Manfaat a. Klaim dan Manfaat Dibayar b. Klaim Penebusan Unit c. Klaim Reasuransi d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi e. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim f. Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic) Jumlah Beban Klaim dan Manfaat

13 Biaya Akuisisi a. Beban Komisi - Tahun Pertama b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan c. Beban Komisi - Overriding d. Beban Lainnya 14 Jumlah Biaya Akuisisi 15 Jumlah Beban Asuransi

3.491.707 67.123 3.558.830

3.117.320 28.765 3.146.085

16 Beban Usaha a. Beban Pemasaran b. Beban Umum & Administrasi - Beban Pegawai dan Pengurus - Beban Pendidikan dan Pelatihan - Beban Umum dan Administrasi Lainnya c. Beban Manajemen d. Beban Mortalitas e. Beban Usaha Lainnya 17 Jumlah Beban Usaha 18 Jumlah Beban

33.526 3.525.304 3.558.830

33.288 3.112.797 3.146.085

19 Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset 20 Laba (Rugi) Sebelum Pajak 21 Pajak Penghasilan

594.180 561.175 500.841

522.226 351.948 420.364

Laporan keuangan tersebut termasuk aset, liabilitas, dan akun laba rugi dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, dengan perincian sbb:

ASET a. Investasi b. Bukan Investasi Jumlah Aset LIABILITAS a. Utang b. Cadangan Teknis Jumlah Liabilitas

INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam jutaan rupiah)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam jutaan rupiah)

2017

2016

2017

2016

URAIAN 2017 PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS

1.395.399 (145.877) (257) 1.249.265 956.458

1.325.307 (117.860) (3.616) 1.203.831 541.385

390 (16.402) 2.189.711

401 (29.843) 1.715.774

293.704 605.541 (114.255) 576.487 20.638

297.248 457.964 (100.573) 342.030 9.630

1.338 1.383.453

1.006.299

54.052 38.336 40.518 170.024 302.930 1.686.383

76.390 38.714 43.182 130.862 289.148 1.295.447

15.905

13.982

130.676 6.534 252.474 405.589 2.091.972

109.661 6.910 228.229 358.782 1.654.229

97.739

61.545

DEWAN KOMISARIS PRESIDEN KOMISARIS KOMISARIS KOMISARIS INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN DIREKSI DIREKTUR UTAMA DIREKTUR DIREKTUR DIREKTUR DIREKTUR

5.854 103.593 (2.669) 100.924

(11.647) 49.898 (1.996) 47.902

1. NATIONAL MUTUAL INTERNATIONAL PTY. LTD 2. AXA SOCIÉTÉ ANONYME (AXA SA) 3. PT KOTAK BIRU INVESTAMA

A. Tingkat Solvabilitas a. Aset Yang Diperkenankan b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) c. Jumlah Tingkat Solvabilitas B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) a. Risiko Kredit b. Risiko Likuiditas c. Risiko Pasar d. Risiko Asuransi e. Risiko Operasional f. Jumlah MMBR C. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas D. Rasio Pencapaian (%)*

2016

2.714.184 2.036.985 677.199

2.064.377 1.632.307 432.070

17.056 56.083 14.667 108.020 5.816 201.641 475.558 336%

13.608 46.048 15.450 62.015 4.788 141.909 290.161 304%

RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS a. Rasio Kecukupan Investasi (%) b. Rasio Likuiditas (%) c. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%) d. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)

143% 133%

137% 137%

31%

20%

93%

125%

Keterangan: *) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 100% dengan target internal paling rendah 120% dari MMBR

KOMISARIS DAN DIREKSI

22 Laba (Rugi) Setelah Pajak 23 Pendapatan Komprehensif Lain 24 Total Laba (Rugi) Komprehensif

: : : :

BENEDICTUS MULYAWAN WAWORUNTU HARKIE KOSADI LINDAWATI GANI SRI WIDIARTI

: : : : :

BUDI TUA ARIFIN TAMPUBOLON VINCENTIUS WILIANTO YANTI PARAPAT ALBERTUS JANTO NINA

PEMILIK PERUSAHAAN 79% 12% 9%

REASURADUR UTAMA

CATATAN a. Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 diambil dari Laporan Keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global PwC) yang laporannya tertanggal 24 April 2018 dengan opini “Tanpa Modi¿kasian´.

NAMA REASURADUR Reasuransi Dalam Negeri 1. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Reasuransi Luar Negeri

Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain di atas disajikan dengan beberapa penyesuaian untuk memenuhi Ketentuan dan Peraturan yang berlaku tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. b. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan berlaku Umum. c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2017, 1 US $ : Rp. 13.548 Kurs pada tanggal 31 Desember 2016, 1 US $ : Rp. 13.436

Jakarta, 27 April 2018

1. AXA PPP Healthcare Limited

72%

2. RGA International Reinsurance Company Limited

PT AXA Financial Indonesia Direksi

PT AXA Financial Indonesia - Unit Syariah Laporan Keuangan Tahun 2017 dan 2016 LAPORAN POSISI KEUANGAN UNIT SYARIAH PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam jutaan rupiah) URAIAN ASET Kas dan setara kas Deposito Surat Berharga Syariah Negara Piutang kontribusi Piutang reasuransi Aset reasuransi Tagihan Dana investasi Piutang murabahah Piutang istishna’ Pembiayaan mudharabah Pembiayaan musyarakah Investasi pada surat berharga Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama Piutang salam Aset ijarah Piutang Investasi Properti investasi Aset tetap Aset takberwujud Aset Lain TOTAL ASET LIABILITAS Utang klaim Utang reasuransi Utang pajak Utang lain Bagian peserta atas surplus underwriting Ujroh diterima di muka Penyisihan ujroh Penyisihan atas risiko bencana Penyisihan klaim dalam proses Penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak Penyisihan manfaat polis masa depan DANA PESERTA Dana investasi Dana tabarru’ EKUITAS Modal disetor Tambahan modal disetor Saldo penghasilan komprehensif lain Saldo laba TOTAL LIABILITAS, DANA PESERTA, DAN EKUITAS

2017

2016

15.571 60.150 45.237 106 104 890 99.557 3.638 225.253

7.749 89.150 36.750 195 118 710 103.928 3.722 242.322

548 655 18.052 1.010 48 134 756 16

378 1.486 45.727 9 155 828 7

99.557 5.342

103.928 4.739

25.000 74.135 225.253

25.000 60.065 242.322

LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN DANA PERUSAHAAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam jutaan rupiah) URAIAN

2017

2016

PENDAPATAN USAHA Pendapatan ujroh pengelolaan dana tabarru’ dikurangi : Pendapatan ujroh pengelolaan dana tabarru’ yang ditangguhkan Pendapatan ujroh pengelolaan investasi dana peserta dikurangi : Pendapatan ujroh pengelolaan investasi dana peserta yang ditangguhkan Pendapatan alokasi surplus underwriting Pendapatan investasi BEBAN USAHA Beban usaha Kenaikan /(penurunan) penyisihan ujroh LABA (RUGI) USAHA Pendapatan nonusaha Beban nonusaha LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK Beban pajak penghasilan LABA (RUGI)

4.224

4.249

11.873

14.320

208 8.567 24.872

71 6.683 25.323

10.528 1.010 11.538

13.092 13.092

13.334 736 14.070 14.070

12.231 (1.506) 10.725 10.725

14.070

10.725

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Tidak akan direklasi¿kasi ke laba rugi Surplus revaluasi aset tetap & tak berwujud Pengukuran-kembali liabilitas imbalan pasti Pajak penghasilan Akan direklasi¿kasi ke laba rugi Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Selisih nilai wajar sukuk FVTOCI & aset keuangan AFS Pajak penghasilan PENGHASILAN KOMPREHENSIF

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS PER 31 DESEMBER 2017 (dalam jutaan rupiah)

LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU’ UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam jutaan rupiah) URAIAN PENDAPATAN ASURANSI Pendapatan kontribusi Bagian pengelola atas kontribusi Bagian reasuransi atas kontribusi

2017

Indikator

2016

8.266 (4.224) (758) 3.284

8.204 (4.249) (1.495) 2.460

2.475 (32) (4) (21) 48 (62) 8 2.412

1.570 (195) 5 (21) (140) 5 1.224

SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING

872

1.236

PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI Pendapatan bagi hasil Keuntungan pelepasan investasi Perubahan nilai wajar investasi Beban investasi

190 -

147 -

BEBAN ASURANSI Beban klaim Bagian reasuransi atas klaim Perubahan penyisihan klaim dalam proses Perubahan penyisihan klaim sudah terjadi namun belum dilaporkan Perubahan penyisihan iuran belum merupakan pendapatan Perubahan penyisihan atas risiko bencana Perubahan PAKYBMP Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan

SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRU’

1.062

1.383

SALDO AWAL DANA TABARRU’ Surplus underwriting yang dialokasikan ke peserta individual Surplus underwriting yang dialokasikan ke entitas pengelola Surplus underwriting yang dialokasikan ke dana tabarru’ Surplus underwriting yang dialokasikan dari dana tabarru’ Beban lain SALDO AKHIR DANA TABARRU’

4.739 (251) (208) (61) 61 5.342

3.481 (48) (71) (53) 53 (6) 4.739

Uraian Rasio Likuiditas A. Kekayaan lancar B. Kewajiban lancar C. Rasio (a:b) Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas A. Investasi, kas dan bank B. Penyisihan teknis C. Utang klaim retensi sendiri D. Rasio [a:(b+c)] Rasio Pendapatan Investasi Netto A. Pendapatan investasi netto B. Rata-rata investasi C. Rasio (a:b) Rasio beban klaim A. Beban klaim netto B. Kontribusi netto C. Rasio (a:b) Rasio perubahan dana A. Dana tahun berjalan B. Dana tahun lalu C. Perubahan dana (a-b) D. Rasio (c:b) Rasio Aset Unit Syariah A. Aset Dana Tabarru B. Aset Dana Investasi Peserta C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional) D. Rasio (a+b) : (a+b+c) Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru A. Jumlah Kewajiban selain Qardh B. Jumlah Aset

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS PER 31 DESEMBER 2017 (dalam jutaan rupiah) Keterangan Tingkat Solvabilitas A. Aset yang diperkenankan (AYD) B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan Dana Tabarru Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) A. Risiko Kredit B. Risiko Likuiditas C. Risiko Pasar D. Risiko Asuransi E. Risiko Operasional 1. Risiko PAYDI Digaransi a. Risiko Kredit b. Risiko Likuiditas c. Risiko Pasar 2. Aset PAYDI Digaransi 3. Liabilitas PAYDI Digaransi Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %) Target Tingkat Solvabilitas Internal Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Perusahaan

Dana Tabarru'

Dana Perusahaan

7.901 2.621 5.280

113.931 15.169 98.802

80 1 167 6 254

736 136 872

2079%

11325%

120%

2079%

11325%

CATATAN a. Laporan Posisi Keuangan Unit Syariah, Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain Dana Perusahaan dan Laporan Surplus (De¿sit) Underwriting Dana Tabarru’ pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 di atas, diambil dari Laporan Keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota jaringan global PwC) yang laporannya tertanggal 27 April 2018 dengan opini “Tanpa Modi¿kasian´. b. Laporan Posisi Keuangan Unit Syariah, Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain Dana Perusahaan dan Laporan Surplus (De¿sit) Underwriting Dana Tabarru' di atas disajikan dengan beberapa penyesuaian untuk memenuhi Ketentuan dan Peraturan yang berlaku tentang Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. c. Laporan Pencapaian Tingkat Solvabilitas dan Rasio Keuangan Selain Tingkat Solvabilitas Disusun Berdasarkan Peraturan Perundangan. d. Kurs pada tanggal 31 Desember 2017, 1 US $ : Rp 13.548,Kurs pada tanggal 31 Desember 2016, 1 US $ : Rp 13.436,-

PT AXA Financial Indonesia Customer Care Centre AXA Tower lt. GF, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia Tel: +62 21 3005 9999 | Fax: +62 21 3005 8009 | Email: customer@axa-financial.co.id

Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud A. Jumlah Kewajiban selain Qardh B. Jumlah Aset Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)

Dana Tabarru'

Dana Perusahaan

Dana Investasi Peserta

Gabungan

7.963 2.621 304%

114.304 15.169 754%

100.763 1.206 8354%

223.030 18.996 1174%

7.716 849 548 552%

190 4.122 5%

8.567 111.705 8%

3.428 101.946 3%

12.185 217.773 6%

2.417 3.284 74% 5.342 4.739 603 13%

74.135 60.065 14.070 23%

99.557 103.928 (4.371) -4%

179.034 168.732 10.302 6%

7.901

100.763

2.289.808

2.621

7.963

(5.342)

REASURADUR UTAMA 1. PT REASURANSI SYARIAH INDONESIA 2. PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA, TBK

: 75% : 25%

PEMILIK PERUSAHAAN 1. NATIONAL MUTUAL INTERNATIONAL PTY. LTD 2. AXA SOCIÉTÉ ANONYME (AXA SA) 3. PT KOTAK BIRU INVESTAMA

: 79% : 12% : 9%

DEWAN KOMISARIS 1. BENEDICTUS MULYAWAN WAWORUNTU 2. HARKIE KOSADI 3. LINDAWATI GANI 4. SRI WIDIARTI

: KOMISARIS UTAMA : KOMISARIS : KOMISARIS INDEPENDEN : KOMISARIS INDEPENDEN

DEWAN PENGAWAS SYARIAH 1. PROF. DR. HUZAEMAH T. YANGGO 2. DRS. ZAINUT TAUHID SA'ADI, MSI

: KETUA : ANGGOTA

1. BUDI TUA ARIFIN TAMPUBOLON 2. VINCENTIUS WILIANTO 3. YANTI PARAPAT 4. ALBERTUS JANTO 5. NINA

: DIREKTUR UTAMA : DIREKTUR : DIREKTUR : DIREKTUR : DIREKTUR

DEWAN DIREKSI

Jakarta, 27 April 2018 PT AXA Financial Indonesia Direksi

www.axa.co.id AXA Indonesia axaindonesia

INDONESIA MEMILIH JUMAT, 27 APRIL 2018 ◆ HALAMAN 4

astri@mediaindonesia.com

ANTARA/WIRA SURYANTALA

JUMLAH CALON ANGGOTA DPD MENURUN: Ketua Komisi Pemilihan Umum Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (kedua dari kiri)

memverifikasi KTP dukungan para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di kantor KPU Bali, Denpasar, kemarin. Jumlah calon anggota DPD RI perwakilan Bali 2019 sebanyak 21 orang atau mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan 2014 sebanyak 41 orang.

Jadi Kepala Daerah Butuh Dana Fantastis TENAGA Profesional Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Sistem Managemen Nasional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Edijan Tanjung mengungkapkan untuk menjadi kepala daerah membutuhkan dana yang fantastis. Hal itu diungkapkannya dalam FGD yang digelar Lemhannas di Hotel Santika, Jl Soekarno-Hatta, Pangkalan Baru, Bangka Tengah, Bangka Belitung, kemarin. “Untuk menjadi gubernur paling tidak dibutuhkan biaya Rp250 miliar menjadi bupati/ wali kota kisaran Rp50 juta hingga Rp100 miliar, setelah

jadi pejabat gaji yang diterima sekitar Rp1 miliar selama satu tahun, dikali lima tahun, belum cukup untuk mengembalikan investasi,” ungkap Edijan. Ia menilai kepala daerah terpilih kemudian berniat mengembalikan investasi tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan. “Mereka ada juga mendapat semacam konsesi, ada donatur yang menyumbang, ada kompensasi yang diberikan. Cuma itu tidak ada hitam di atas putih,” imbuhnya. Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Srigusjaya tak menampik biaya yang dibutuhkan cukup

besar untuk menjadi kepala daerah. Tetapi, modal besar sebenarnya belum menjamin seorang bisa menjabat karena selain uang dibutuhkan pula komunikasi politik. “Saya ingin meluruskan beberapa pendapat, karena apa yang dilakukan ini sesuai fakta. Lobi politik memang harus dilakukan, kalau biaya sebetulnya yang utama ialah komunikasi politik,” ujarnya dalam menyampaikan pandangan dalam FGD ini. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar program Pilkada Berintegritas di Maluku yang

mengagendakan dua kegiatan sekaligus. Yakni pembekalan antikorupsi bagi para pasangan calon kepala daerah se-Maluku dan mengumumkan tentang pengisian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). “KPK optimistis korupsi bisa dicegah dan dihentikan asal dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa dengan komitmen yang kuat,” kata Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari di Kantor Gubernur Provinsi Maluku, kemarin. Pembekalan ini diikuti sembilan pasangan calon kepala daerah. (RF/HJ/P-3)

ETUA DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf membenarkan ada pertemuan antara petinggi PKS dan Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut, kata Muzzammil, dilakukan dua kali secara informal. “Pertemuan pimpinan PKS yang resmi itu biasanya dilakukan oleh Ketua Majelis Syuro Habib Salim atau Presiden PKS (Sohibul Iman). Kalau tidak salah, pertemuan informal dua kali,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurutnya, pertemuan yang diinisiasi Presiden Jokowi itu ialah hal biasa. Jokowi juga melakukan pertemuan dengan para petinggi partai lain, termasuk dari Partai Gerindra. Ia tidak mengelak soal ajakan koalisi dari Jokowi. Namun, saat itu Salim disebutnya telah menyampaikan bahwa PKS berniat berkoalisi dengan Gerindra. PKS dan Gerindra, kata Al Muzzammil, berkomitmen untuk menciptakan capres alternatif untuk melawan Jokowi di pilpres. Ia khawatir demokrasi akan terganggu jika di Pilpres 2019 hanya ada satu pasangan capres. “PKS menyatakan memang kita dalam posisi oposisi dan kita memang sudah berbicara jauh dengan Gerindra, tetapi kita membuka komunikasi dengan yang lain, Gerindra pun tahu. Maka ke depan kami mau bikin capres alternatif,” tandasnya. Ia menambahkan, pertemuan itu juga diketahui Partai Gerindra. Menurutnya, PKS dan Gerindra sudah saling memegang komitmen untuk Pilpres 2019 mendatang. Probabilitas PKS dengan Gerindra, menurut-

nya, terkuat untuk saat ini. Pernyataan bahwa pertemuan tersebut hanya hal biasa sekaligus menepis anggapan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. Fadli menilai pertemuan tersebut merupakan bentuk kepanikan Jokowi setelah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyatakan diri siap menjadi calon presiden. “Jelaslah itu kepanikan kepada Pak Prabowo karena yang bisa melakukan political challenge sekarang ini sebagai calon presiden itu yang tertinggi Pak Prabowo,” ujarnya.

Presiden semua partai Pertemuan Presiden Jokowi dengan PKS juga mendapat tanggapan positif dari Wasekjen PDIP Ahmad Basarah. Ia menilai apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo itu merupakan bukti Jokowi presiden semua partai politik. “Pertemuan dengan PKS membuktikan Pak Jokowi adalah presiden semua golongan, presiden semua kelompok, presiden semua partai politik. Karena memang setelah Pak Jokowi terpilih dan dilantik sebagai presiden Indonesia, sumpahnya adalah sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia,” ujarnya. Ia juga mengatakan pertemuan tertutup antara Jokowi dan elite PKS bukan upaya untuk memecah partai pendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019, melainkan wujud komitmen Jokowi merangkul semua elemen bangsa. “Mari kita lihat hal yang lebih besar, bahwa pertemuan itu menggambarkan tidak ada masalah Pak Jokowi dengan semua partai politik. Orang-orang yang menganggap pertemuan Pak Jokowi dengan PKS dan PA 212 sebagai upaya memecah belah (dukungan Prabowo) adalah yang berpikiran memecah belah bangsa,” pungkasnya. (MTVN/P-3)

POLITIK & HUKUM

JUMAT, 27 APRIL 2018

Pengurus IDI tidak Boleh Rangkap KKI

MI/ADAM DWI

SIDANG MK PUTUSKAN LIMA PERKARA: Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman bersama tujuh hakim konstitusi lainnya memimpin sidang putusan lima perkara PUU di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Lima perkara yang diputuskan yaitu tentang pembentukan Kabupaten Buton Selatan, pendidikan dokter, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas, peradilan agama, dan pemilihan umum.

Gaya y Ortodoks Amien Rais tidak Laku OSO mengajak semua pihak memisahkan politik dari agama. Politik cenderung untuk memaksakan kehendak. M TAUFAN SP BUSTAN

m.taufan@mediaindonesia.com

ETUA DPD Oesman Sapta Odang (OSO) menyayangkan politikus senior PAN Amien Rais menyeret politik dalam kegiatan keagamaan. Politikus diminta tak memolitisasi agama. “Agama itu jangan dipolitisasi. Agama itu memberikan pencerahan pemahaman, memberikan marwah martabat kepada semua umat manusia,” jelas OSO. OSO mengajak semua pihak memisahkan politik dari agama. Politik biasanya memiliki keinginan beragam dan cenderung memaksakan kehendak. “Jadi, kehendak yang dipaksakan itu kan tidak boleh di dalam agama,” imbuh Ketua Umum Hanura itu. OSO menyebut pola yang dilakukan Amien Rais merupakan cara ortodoks atau kuno. Ia meyakini gaya ortodoks Amien Rais tak laku di zaman sekarang. “Saya tidak menyalahkan, ya boleh saja orang mengatakan apa, tapi menyangkut soal agama, setiap manusia yang beragama dia pasti akan membela kepentingan agamanya, tapi bukan berarti harus menjelekkan agama lain karena itulah gunanya Pancasila,” ucap OSO. Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina PAN Amien Rais mengajak jemaah ibu-ibu pengajian Ustazah Peduli Negeri berdoa dan salat malam agar tahun mendatang berganti presiden. Itu dilakukan saat Amien menjadi pembicara dalam pengajian di Balai Kota DKI Jakarta. “Ya Allah, Tuhan kami, mudah-mudahan negeri muslim terbesar di muka bumi ini pada tahun 2019 mendapat presiden yang baru,” ujar Amien Rais di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/4). Amien sempat menunjuk foto Presiden Joko Widodo

yang terpajang di sudut kiri tempat ia berpidato. Amien mengatakan, pada 2019 nanti foto Jokowi akan diganti. Pasalnya, elektabilitas Jokowi masih di bawah 50%. “Ini elektabilitasnya sudah going down. Kata ahli politik kalau seorang incumbent petahana itu kalau di bawah 50% itu untuk menang kembali seperti mission imposible,” kata Amien. Banyak pihak mempertanyakan ceramah Amien Rais yang dinilai tidak relevan dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta. Saat menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru merespons tausiah Amien sebagai amanat. “Saya rasa semua dari kita punya tanggung jawab di Indonesia. Mainkan peran masing-masing. Siapa pun yang mendoakan saya amini. Bahwa ini diterima sebagai amanat, sebagai tanggung jawab dan tidak usah diinterpretasikan jauh-jauh.’’ Wakil Gubernur Sandiaga Uno juga justru menegaskan acara tausiah itu menjadi bukti Balai Kota bisa menjadi rumah bagi warga Jakarta. Menurut Sandi, tujuan utama acara itu ialah menyampaikan pesan-pesan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin.

Pengundang salah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Amien tak salah memberikan ceramah yang disisipi aroma politik di Balai Kota. “Yang salah bukan Amien Rais. Yang mengundang. Yang menyediakan fasilitasnya kalau itu dianggap salah,” kata Tjahjo. Amien dianggap boleh memberi ceramah soal politik di Balai Kota. Namun, ceramah itu harus sesuai dengan izin acara. “Izinnya apa? Kan pasti ada izin. Izin ke polisi kan ada,” ucap eks Sekjen PDI Perjuangan itu. Ia mengatakan siapa pun boleh memberi ceramah politik, budaya, atau agama. Namun, itu harus disesuaikan lokasinya. Menurutnya, ceramah di masjid rujukannya Alquran dan hadis. Ceramah di gereja rujukannya alkitab. “Kalau ceramah politik boleh, tapi rujukannya itu. Kalau tidak, ya rusak.’’ (Mtvn/P-1)

MAHKAMAH Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dokter. Permohonan yang dikabulkan MK ialah pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak boleh merangkap jabatan di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Alasannya, rangkap jabatan dapat menimbulkan conflict of interest atau benturan kepentingan. Pengurus IDI periode 2014-2019 ada yang merangkap sebagai pengurus KKI. “Seyogianya pengurus IDI bukan anggota KKI karena IDI merupakan objek dari regulasi yang dibuat dan dijalankan oleh KKI dalam dunia kedokteran di Indonesia,” ujar hakim MK Aswanto dalam sidang putusan di gedung MK, Jakarta, kemarin. Menurut Aswanto, bila ingin menciptakan iklim kondusif bagi

dunia kedokteran dan pendidikan dokter, potensi benturan kepentingan harus dihindarkan. Dengan demikian, permohonan uji materi itu dianggap beralasan menurut hukum dan UUD 1945. Selanjutnya, terkait dua permohonan mengenai pemisahan IDI dengan kolegium dokter atau perhimpunan dokter spesialis dan uji kompetensi yang seharusnya tidak dilakukan oleh IDI, ditolak MK. Kedua permohonan itu dianggap tidak beralasan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dikabulkan. “IDI merupakan organisasi yang diakui dan kolegium ada di dalamnya. Sertifikasi IDI memiliki hak untuk turut andil di dalamnya,” jelas Aswanto. Putusan itu merupakan jawaban MK atas permohonan uji materi yang diajukan 24 dokter spesialis dan tujuh guru besar fakultas kedokteran. Mereka mengajukan uji materi UU

Praktik Kedokteran. Mereka menilai ada praktik monopoli dalam pengaturan profesi dokter oleh IDI. Monopoli terutama terjadi dalam pemberian rekomendasi praktik dan sertifikat kompetensi serta resertifikasi. Dalam menanggapi putusan itu, Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Ilham Oetama Marsis, menilai gugatan itu sebagai upaya mengeliminasi peran IDI sebagai organisasi tunggal kedokteran Indonesia. Hal itu dianggap tidak tepat karena peran IDI sudah sesuai dengan undang-undang. Ia mengakui keputusan MK bersifat final dan mengikat. Ia berjanji akan menerapkan putusan itu pada kepengurusan KKI periode yang akan datang. Saat ini, terdapat dua pengurus IDI yang merangkap anggota KKI. Dia akan memperjuangkan agar dua anggota IDI di KKI tersebut tidak diberhentikan. “Memang surat pemecatan dari Presiden terhadap dua pengurus IDI itu sudah keluar. Kami akan perjuangkan di PTUN agar mereka bisa tetap lanjut dulu. Nanti di periode selanjutnya baru mengikuti keputusan MK,” ucap Marsis. (Nur/P-2)

Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PUTUSAN Nomor 10/PUU-XV/2017 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: 1.

Nama : Dr. dr. Judilherry Justam, M.M., M.E., PKK Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Alamat : Jalan Ciputat Raya Gg. H. Sarkawi Nomor 6, RT.005/RW.003, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon I;

Nama : dr. Nurdadi Saleh, SpOG Pekerjaan : Dokter Praktik Swasta Alamat : Jalan Cikini II Nomor 6, RT.011/RW.005, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat Sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon II;

Nama : Prof. Dr. dr. Pradana Soewondo, Sp.PD KEMD Pekerjaan : Staf Pengajar FKUI/RSCM Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam X/16, RT.002/RW.008, Tebet Timur, Jakarta Selatan Sebagai ---------------------------------------------------- Pemohon III;

Nama : dr. Tarmizi Hakim, SpBTKV Pekerjaan : Ahli Bedah Jantung Senior dan Direktur President Medical Center Kota Jababeka-Cikarang Alamat : Jalan Bunga Mawar 6B, RT.005/RW.002, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan Sebagai --------------------------------------------------- Pemohon IV;

Nama : Prof. Dr. dr. Wahyuning Ramelan, Sp.And Pekerjaan : Pensiunan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Alamat : Jalan Benda IV Nomor 18, RT.004/RW.004, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Sebagai --------------------------------------------------- Pemohon V; Nama : Prof. dr. J. Hari Kusnanto, Dr.PH Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Alamat : Jalan Madubronto 7 Patang Puluhan, RT.013/RW.003, Patang Puluhan Wirobrajan, Yogyakarta Sebagai --------------------------------------------------- Pemohon VI; Nama : Dr. dr. Toar Jean Maurice Lalisang, SpB, KBD Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Alamat : Permata Timur 2 Blok. BB Nomor 2, RT.009/ RW.002, Jaticempaka, Pondok Gede, Bekasi Sebagai --------------------------------------------------- Pemohon VII; Nama : Prof. Dr. dr. Endang S Basuki, MPH Pekerjaan : Pensiunan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Alamat : Jalan Mimosa IV Blok E/14, RT.006/RW.004, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan Sebagai --------------------------------------------------- Pemohon VIII; Nama : Prof. Dr. dr. Wachyu Hadisaputra, SpOG(K) Pekerjaan : Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) FKUI dan Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Alamat : Jalan Cipinang Indah Blok 2-3, RT.007/RW.016, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur Sebagai --------------------------------------------------- Pemohon IX;

10. Nama : Prof. Dr. dr. Biran Affandi, SpOG(K) Pekerjaan : Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Alamat : Jalan Puri Sakti Buntu I/10, RT.001/RW.006, Cipete Selatan, CilandakJakarta Selatan Sebagai --------------------------------------------------- Pemohon X; 11. Nama : Prof. Dr. dr. KRT. Adi Heru Sutomo, MSc Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Alamat : Tegalrejo Gg. Tirto 447, Plumbon, RT.015/ RW.000, Banguntapan, Banguntapan, Bantul Sebagai -------------------------------------------------- Pemohon XI; 12. Nama : dr. Marulam M. Panggabean, SpPD-KKV,SpJP Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Alamat : Pinang Ranti, RT.012/RW.001, Pinang Rantim Makasar, Jakarta Timur Sebagai --------------------------------------------------- Pemohon XII; 13. Nama : dr. Setyawati Budiningsing, MPH Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedoteran Universitas Indonesia Alamat : Jalan Guntur Nomor 51, RT.013/RW.005, Pasar Manggis, Setia Budi, Jakarta Selatan Sebagai --------------------------------------------------- Pemohon XIII; 14. Nama : Dr. dr. Wahyudi Istiono, M.Kes Pekerjaan : Dokter/Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Alamat : Bangonsari, RT.002/RW.008, Bangunkerto, Tore, Sleman Sebagai -------------------------------------------------- Pemohon XIV; 15. Nama

: Kol (Purn) dr.H. Martomo Pryatman Mardjoeki, Sp.An Pekerjaan : Pensiunan Dokter TNI-AD Alamat : Jalan Ciomas IV/20, RT.006/RW.001, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Sebagai --------------------------------------------------- Pemohon XV;

16. Nama : Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes Pekerjaan : Dokter Alamat : Perum Bukit Kencana Estate 3, Blok K-I No.01, Sukarame, Bandar Lampung Sebagai -------------------------------------------------- Pemohon XVI; 17. Nama : dr. Kunto Raharjo, Sp.AnKIC Pekerjaan : Konsultan di PT. Medika Plasa untuk masalah pelayanan kesehatan â&#x20AC;&#x153;off roadâ&#x20AC;? di wilayah operasi tambang Alamat : Komplek Timah Cilandak, RT.009/RW.004, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan Sebagai -------------------------------------------------- Pemohon XVII; 18. Nama : Dr.dr. Bondan Agus Suryanto, SE, MA, AAK Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Alamat : Patuk, RT.008/RW.015, Banyuraden, Gamping, Sleman Yogyakarta Sebagai ------------------------------------------------- Pemohon XVIII; 19. Nama : dr. Robert Reverger, SpKJ (K) Pekerjaan : Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa (Konsultan) praktek swasta/partikulir Alamat : Jalan Cokroaminoto/Merpati Nomor 5, Banjar Margajati, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara Sebagai -------------------------------------------------- Pemohon XIX; 20. Nama : dr. Suryono S.I.Santoso, SpOG Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Alamat : Jalan Tanjung Nomor 4A, RT.007/RW.001, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat Sebagai --------------------------------------------------- Pemohon XX; 21. Nama : dr. Rodri Tanoto, MSc Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Alamat : Jalan Pedati Nomor 64, RT.005/RW.001, Mekarjaya, Sukmajaya, Depok Sebagai -------------------------------------------------- Pemohon XXI; 22. Nama : Dr. Trevino Aristarkus Pakasi, PhD Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedoteran Universitas Indonesia Alamat : Jalan Jalak Nomor 11, RT.005/RW.003, Tanah Sareal, Bogor Sebagai -------------------------------------------------- Pemohon XXII; 23. Nama : dr. Indah Suci Widyahening, Ph.D. Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Alamat : Jalan H.Mugeni I/2, RT.007/RW.004, Pisangan Timur, Pulogadung, Jakarta Timur Sebagai ------------------------------------------------- Pemohon XXIII; 24. Nama : dr. Erfen Gustiawan Suwangto, M.H (Kes.) Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya Alamat : Jalan Prof. Dr. Latumeten VI/2 Nomor 2, RT.009/ RW.005, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat Sebaga ------------------------------------------------- Pemohon XXIV; 25. Nama

: Dr. dr. H.B. Arman Adel Abdullah, SpRad(K), Dr.Sinaro Pekerjaan : Pensiunan Lektor Kepala, golongan IVC Alamat : Jalan Cempaka Putih Tengah 26B Nomor 61B, RT.004/RW.006, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat Sebagai ------------------------------------------------- Pemohon XXV;

26. Nama : dr. Sudjoko Kuswadji, MSc (OM) PKK SpOk Pekerjaan : Konsultan dan Pelatih Kesehatan Kerja Alamat : Jalan Pesanggrahan III/F 32, RT.002/RW.007, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan Sebagai ------------------------------------------------- Pemohon XXVI; 27. Nama : Kol (Purn.) dr. H.Momo Sudarmo Pekerjaan : Pensiunan Dokter TNI-AD Alamat : Komp. Kodam Jaya, Jalan Lili G.21, RT.005/ RW.007, Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi Sebagai ----------------------------------------------- Pemohon XXVII; 28. Nama : dr. Wahyu Setiakusumah, MARS Pekerjaan : Pensiunan PT. Persero Pelabuhan Indonesia II Alamat : Jalan Kalasan Nomor 25, RT.004/RW.002, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat Sebagai ----------------------------------------------- Pemohon XXVIII; 29. Nama : dr. Grace Wangge, Ph.D. Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Alamat : Jalan Cipinang Elok Blok O/12A, RT.005/RW.010, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur Sebagai ------------------------------------------------- Pemohon XXIX; 30. Nama : dr. Zainal Azhar, Sp.M. Pekerjaan : Pensiunan Dokter PNS Alamat : Kav. DKI Blok. F.1/11, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur Sebagai -------------------------------------------------- Pemohon XXX; 31. Nama : dr. Insi Farisa Desy Arya, M.Si Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Alamat : Villa Bandung Indah Blok A6 Nomor 8, RT.001/ RW.005, Cileunyi Kulon, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Bandung Sebagai -------------------------------------------------- Pemohon XVI; 32. Nama : dr. Nida Wannahari Nasution, MKM Pekerjaan : Pensiunan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Alamat : Bukit Dago Selatan Nomor 19, RT.006/RW.003, Dago, Coblong, Bandung Sebagai ------------------------------------------------ Pemohon XXXII; Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Januari 2017 dan 4 Januari 2017, memberikan kuasa kepada: Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H, Ai Latifah Fardiyah, S.H, Vivi Ayunita Kusumandari, S.H, kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jalan Matraman Kav 30E, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- para Pemohon; [1.2] Membaca permohonan para Pemohon; Mendengar keterangan para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan Presiden; Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Ikatan Dokter Indonesia; Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli Presiden; Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli Pihak Terkait Ikatan Dokter Indonesia; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon; Membaca Kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Ikatan Dokter Indonesia. 2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkanPasal 24C ayat (1) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), danPasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Âżnal untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk mengujian konstitusionalitas norma UndangUndang in casu pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431, selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434, selanjutnya disebut UU Pendidikan Kedokteran terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/ PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesiÂżk (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quosebagai berikut: 1. Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 2. Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dokter praktek swasta; 3. Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang dosen dan guru besar; 4. Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang dosen sebagai spesialis bedah jantung senior; 5. Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang pensiunan dosen dan guru besar pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 6. Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang dosen dan guru besar pada Fakultas

kedokteran Universitas Indonesia; 7. Pemohon VII adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 8. Pemohon VIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang pensiunan dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 9. Pemohon IX adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Ketua Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia (tahun 2015-2018); 10. Pemohon X adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 11. Pemohon XI adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada; 12. Pemohon XII adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 13. Pemohon XIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 14. Pemohon XIV adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada; 15. Pemohon XV adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang pensiunan dokter TNI-AD; 16. Pemohon XVI adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung; 17. Pemohon XVII adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dokter ahli anestesi praktek swasta; 18. Pemohon XVIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta; 19. Pemohon XIX adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dokter ahli kesehatan jiwa; 20. Pemohon XX adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas; 21. Pemohon XXI adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas; 22. Pemohon XXII adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas; 23. Pemohon XXIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas; 24. Pemohon XXIV adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya; 25. Pemohon XXV adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dokter ahli radiologi praktek swasta; 26. Pemohon XXVI adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dokter konsultan dan pelatih kesehatan kerja; 27. Pemohon XXVII adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang pensiunan dokter TNI-AD; 28. Pemohon XXVIII adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai Kepala RS Pelabuhan Jakarta (1995-2002) dan Pensiunan PT.Persero Pelabuhan II; 29. Pemohon XXIX adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas; 30. Pemohon XXX adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai pensiunan Dokter PNS, dokter spesialis mata pada RS Aini, Jakarta; 31. Pemohon XXXI perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dosen pada Fakultas Kedokteran Pajajadran Bandung; 32. Pemohon XXXII adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dokter pensiun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Para Pemohon yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon XXXII adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki latar belakang sebagai dosen dan/atau guru besar, Wakil Dekan, pensiunan dosen, dokter dan pensiunan dokter TNI-AD, pensiunan Dokter Dinas Kesehatan, Pensiunan PT. Persero Pelabuhan Indonesia II; Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran dan Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran. Bahwa dalam menerangkan anggapannya perihal kerugian hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya norma Undang-Undang a quo serta hubungan kausal antara kerugian hak-hak konstitusional tersebut dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian para Pemohon menguraikan sebagai berikut: Bahwa menurut para Pemohon pengertian â&#x20AC;&#x153;SertiÂżkat Kompetensiâ&#x20AC;? dalam Pasal 1 angka 4 UU Praktik Kedokteran digeneralisir antara sertiÂżkat untuk lulusan baru dan resertiÂżkasi, hal ini mengakibatkan lulusan baru fakultas kedokteran harus mengikuti uji kompetensi sebanyak dua kali yaitu uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter dan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia/Kolegium Dokter Indonesia dan/atau harus memperoleh sertiÂżkat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia Indonesia, walaupun telah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter sehingga berhak memperoleh sertiÂżkat profesi (ija]ah) yang sebenarnya sudah merupakan bukti kompetensi dari seorang dokter; Pasal 29 ayat (3) huruf d UU Praktik Kedokteran menyatakan untuk memperoleh surat tanda registrasi yang merupakan bagian dari persyaratan untuk memperoleh i]in praktik, dinyatakan harus memiliki sertiÂżkat kompetensi. Hal ini merugikan, karena dokter yang seharusnya sudah mendapatkan sertiÂżkat profesi setelah lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, masih harus mengikuti uji kompetensi lagi untuk mendapatkan sertiÂżkat kompetensi yang menjadi syarat untuk memperoleh tanda registrasi dokter tersebut, padahal seharusnya sertiÂżkat profesi ini sudah merupakan bukti kompetensi seorang dokter baru lulus. Bahwa menurut para Pemohon â&#x20AC;&#x153;SertiÂżkat Profesiâ&#x20AC;? sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran terdapat ketidakpastian hukum akibat adanya ketidakjelasan dalam UndangUndang a quo telah menggeneralisir antara sertiÂżkat untuk lulusan baru dan resertiÂżkasi, hal ini mengakibatkan lulusan baru fakultas kedokteran harus mengikuti uji kompetensi sebanyak dua kali dan/ atau harus memperoleh sertiÂżkat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia, walaupun telah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dan mendapatkan sertifikat (ija]ah) yang sudah merupakan bukti kompetensi dari seorang dokter baru. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Praktik Kedokteran mempersempit makna organisasi profesi yaitu hanya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sedangkan sudah diketahui bahwa dalam lingkungan IDI terdapat sejumlah Perhimpunan Dokter Spesialis yang juga berhak disebut sebagai â&#x20AC;&#x153;Organisasi Profesiâ&#x20AC;?. Ketentuan demikian merugikan hak konstitusional sebagian para Pemohon yang merupakan anggota Perhimpunan Dokter Spesialis, karena membatasi hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Bahwa menurut para Pemohon IDI sebagai â&#x20AC;&#x153;medical associationâ&#x20AC;? seyogianya hanya berfungsi sebagai serikat pekerja bagi dokter Indonesia. Sedangkan Kolegium dan Majelis Kolegium Kedokteran adalah â&#x20AC;&#x153;academic bodyâ&#x20AC;? bagi dokter Indonesia. Kolegium yang dibentuk oleh organisasi profesi IDI maupun perhimpunan spesialis tanpa melibatkan institusi Pendidikan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena adanya intervensi IDI terhadap independensi kolegium. Kolegium Kedokteran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran merugikan hak konstitusional para Pemohon yang menambahkan terbinanya profesionalisme dokter dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran merugikan hak konstitusional para Pemohon karena mengakibatkan ketidakpastian hukum sebagai akibat dari adanya potensi benturan kepentingan antara pengurus organisasi profesi kedokteran (IDI) yang merangkap sebagai komisioner pada KKI yang berfungsi sebagai regulator, dimana pengurus organisasi profesi kedokteran (IDI) menjadi objek dari regulasi yang dibentuk, terlebih lagi apabila komisioner tersebut adalah juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Bahwa menurut para Pemohon â&#x20AC;&#x153;organisasi profesiâ&#x20AC;? sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran merupakan ranah akademis yang menjadi tanggung jawab Kolegium Kedokteran yang merupakan academic body Dokter Indonesia. [3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah: 1) Para Pemohon sebagai dosen dan/atau guru besar, Wakil Dekan, pensiunan dosen, dokter,pensiunan dokter TNI-AD, pensiunan Dokter Dinas Kesehatan, Pensiunan PT. Persero Pelabuhan Indonesia II mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 31 ayat (1), serta para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 2) Kerugian konstitusional para Pemohon setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 3) Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon sebagai dosen dan/atau guru besar, Wakil Dekan, pensiunan dosen, dokter, pensiunan dokter TNI-AD, pensiunan Dokter Dinas Kesehatan, Pensiunan PT. Persero Pelabuhan Indonesia II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 4,Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran; dan Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran, oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.

Para Pemohon mendalilkan bahwa frasa â&#x20AC;&#x153;sertiÂżNat NomSetensiâ&#x20AC;? dan â&#x20AC;&#x153;uMi NomSetensiâ&#x20AC;? sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Praktik Kedokteran yang berbunyi, â&#x20AC;&#x153;6ertiÂżNat .omSetensi adalaK surat tanda SengaNuan terKadaS NemamSuan seorang doNter atau doNter gigi untuN menMalanNan SraNtiN NedoNteran di seluruK ,ndonesia setelaK lulus uMi NomSetensiâ&#x20AC;? dan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU Praktik Kedokteran yang menyatakan,â&#x20AC;?8ntuN memSeroleK surat tanda registrasi doNter dan surat tanda registrasi doNter gigi Karus memenuKi Sersyaratan d 0emiliNi sertiÂżNat NomSetensiâ&#x20AC;&#x153; seharusnya dimaknai sebagai â&#x20AC;&#x153;buNan untuN lulusan baru )aNultas .edoNteranâ&#x20AC;?; dan, dan harus pula dimaknai sebagai â&#x20AC;&#x153;diselenggaraNan oleK satuan SendidiNan yang teraNreditasi dan berbentuN badan KuNum SendidiNanâ&#x20AC;? dengan alasan sebagai berikut: a. bahwa setiap lulusan Fakultas Kedokteran telah melalui uji kompetensi sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran dan mendapatkan sertiÂżkat profesi sehingga tidak perlu lagi mendapat sertiÂżkat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia (KDI) yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). b. bahwa frasa â&#x20AC;&#x153;sertiÂżkat kompetensiâ&#x20AC;? dalam ketentuan a quo telah digeneralisir antara SertiÂżkat Kompetensi yang pertama kali diberikan kepada dokter baru atau mahasiswa program profesi dokter yang telah lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dengan Sertifikat Kompetensi yang diberikan pada saat resertiÂżkasi, yaitu setelah 5 (lima) tahun praktik mandiri dan menjalani program Pengembangan dan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan dengan perolehan satuan kredit khusus. c. bahwa SertiÂżkat Kompetensi yang pertama kali tersebut seharusnya menyatu atau merupakan bagian tak terpisahkan dari SertiÂżkat Profesi yang diberikan kepada mahasiswa kedokteran yang lulus UKMPPD, atau dengan kata lain SertiÂżkat Profesi tersebut seharusnya dimaknai pula sebagai SertiÂżkat Kompetensi. d. bahwa berlakunya ketentuan a quo mengakibatkan SertiÂżkat Kompetensi tersebut tetap harus dimiliki secara terpisah oleh mereka yang telah lulus UKMPPD untuk dapat memperoleh Surat Tanda Registrasi Dokter dari KKI sebagai syarat mutlak guna memperoleh i]in praktik. e. bahwa uji kompetensi sebagai syarat untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi seharusnya diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan bukan oleh Kolegium Dokter Indonesia (KDI) yang dibentuk oleh IDI. f. para Pemohon juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XII/2014 bertanggal 7 Desember 2015 yang menurutpara Pemohon dalam putusan ini Mahkamah telah menolak permohonan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) terkait dengan Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran sehingga menurut Pemohon demi hukum tidak dibenarkan bagi kolegium yang dibentuk IDI untuk menyelenggarakan uji kompetensi terhadap lulusan Fakultas Kedokteran. Berdasarkan alasan tersebut di atas para Pemohon meminta agar ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 29 ayat (3) huruf d UU Praktik Kedokteran dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Para Pemohon menghendaki agar frasa â&#x20AC;&#x153;organisasi SroIesiâ&#x20AC;? sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 UU Praktik Kedokteran yang menyatakan, â&#x20AC;&#x153;2rganisasi 3roIesi adalaK ,Natan 'oNter ,ndonesia untuN doNter dan 3ersatuan 'oNter *igi ,ndonesia untuN 'oNter *igiâ&#x20AC;? tidak hanya dimaknai sebagai IDI tetapi juga dimaknai â&#x20AC;&#x153;Perhimpunan Dokter Spesialisâ&#x20AC;? yang berada dalam lingkungan IDI dan/atau Kolegium Kedokteran dan frasa Âľorganisasi SroIesiÂś dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran yang menyatakan, â&#x20AC;&#x153;8ntuN mendaSatNan surat i]in SraNtiN sebagaimana dimaNsud dalam 3asal doNter dan doNter gigi Karus c 0emiliNi reNomendasi dari organisasi SroIesi â&#x20AC;? juga ditafsirkan meliputi â&#x20AC;&#x153;Perhimpunan Dokter Spesialisâ&#x20AC;? yang berada dalam lingkungan IDI. Para Pemohon berpandangan bahwa pengakuan terhadap Perhimpunan Dokter Spesialis atau Kolegium Kedokteran Indonesia sebagai organisasi profesi diperlukan agar memiliki otonomi dan dapat memberikan rekomendasi praktik dokter spesialis. Menurut para Pemohon ternyata dari pengertian atau frasa â&#x20AC;&#x153;... organisasi SroIesi untuN masing masing cabang disiSlin ilmu yang bertugas mengamSu cabang disiSlin ilmu tersebutâ&#x20AC;? tersirat pengertian bahwa organisasi profesi itu juga terdiri dari berbagai organisasi profesi dari masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu masing-masing yaitu perhimpunan-perhimpunan dokter spesialis beserta Kolegium masing-masing yang terkait. Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan tersebut yang telah memberikan penafsiran bahwa IDI merupakan satusatunya organisasi profesi kedokteran di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) AD/ART IDI menyalahi hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan hak setiap orang untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan alasan tersebut di atas para Pemohon meminta agar ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran yang menyatakan, â&#x20AC;&#x153;.olegium .edoNteran ,ndonesia dan .olegium NedoNteran *igi ,ndonesia adalaK badan yang dibentuN oleK organisasi SroIesi untuN masing masing cabang disiSlin ilmu yang bertugas mengamSu cabang disiSlin ilmu tersebutâ&#x20AC;? telah menjadikan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) sebagai subordinat dari IDI. Ketentuan a quo mengerdilkan atau mereduksi kewenangan MKKI dalam menetapkan Program Studi Dokter Spesialis baru yang merupakan tugas pokok MKKI. Dalam sejumlah kasus, suatu keahlian yang sudah diakui oleh MKKI sebagai spesialisasi dihambat, ditolak atau tidak kunjung disahkan oleh PB IDI. Untuk menjamin independensinya kolegium seyogianya dibentuk oleh Fakultas Kedokteran/ Program Studi bersama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran dengan atau tanpa medical council dalamhalini Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dan terlepas dari IDI. Dengan demikian, menurut para Pemohon, Kolegium Kedokteran maupun Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia dengan statusnya yang otonom dan independen tidak perlu lagi harus disahkan dan dikukuhkan dalam Muktamar Ikatan Dokter Indonesia. Para Pemohon meminta agar frasa â&#x20AC;&#x153;oleK organisasi SroIesiâ&#x20AC;? dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dihapuskan sehingga ketentuan a quo menjadi berbunyi, â&#x20AC;&#x153;.olegium .edoNteran ,ndonesia dan .olegium .edoNteran *igi ,ndonesia adalaK badan yang dibentuN oleK organisasi untuN masing masing cabang disiSlin ilmu yang bertugas mengamSu cabang disiSlin ilmu tersebutâ&#x20AC;? Ketentuan Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

Para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran yang menyatakan, â&#x20AC;&#x153;-umlaK anggota .onsil .edoNteran ,ndonesia (tuMuK belas) orang yang terdiri atas unsur unsur yang berasal dari (a) organisasi SroIesi NedoNteran (dua) orangâ&#x20AC;? menimbulkan potensi benturan kepentingan (conĂ&#x20AC;ict oI interest) sebab terdapat komisioner KKI yang berasal dari unsur organisasi profesi kedokteran. Bahkan salah satu komisioner KKI adalah Ketua Umum Organisasi Profesi Kedokteran yang dalam hal ini adalah Ikatan Dokter Indonesia. Komposisi keanggotaan yang demikian menempatkan organisasi profesi kedokteran sebagai regulator sekaligus sebagai objek regulasi yang mengakibatkan keputusan-keputusan KKI menjadi â&#x20AC;&#x153;biasâ&#x20AC;?. Sebab, menurut Pemohon, organisasi profesi akan mengedepankan kepentingan organisasinya yang dapat saja berbeda atau bertentangan dengan kepentingan KKI sebagai regulator dalam menjamin terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu. Atas dasar pertimbangan tersebut para Pemohon meminta agar frasa â&#x20AC;&#x153;unsur unsur yang berasal dari organisasi SroIesi NedoNteranâ&#x20AC;? dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran dimaknai sebagai â&#x20AC;&#x153;yang tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteranâ&#x20AC;?.

Para Pemohon mendalilkan bahwa frasa â&#x20AC;&#x153;organisasi SroIesiâ&#x20AC;? dalam ketentuan Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran seharusnya dimaknai sebagai â&#x20AC;&#x153;.olegium .edoNteran dan atau 0aMelis .olegium .edoNteran ,ndonesiaâ&#x20AC;? sebagai organisasi yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan kedokteran. Para Pemohon mendasarkan dalil tersebut pada argumentasi bahwa bidang pendidikan kedokteran merupakan ranah akademis yang menjadi tanggung jawab Kolegium Kedokteran sebagai academic body dokter Indonesia. Menurut para Pemohon, karena undangundang ini mengatur tentang pendidikan kedokteran maka tentunya pengertian NomSetensi dalam hal ini adalah NomSetensi dalam bidang SendidiNan NedoNteran Dalam organisasi profesi kedokteran, badan atau organisasi yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan kedokteran adalah Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) dan bukanlah medical association dalam hal ini IDI yang merupakan Solitical body atau Serikat Pekerja bagi dokter Indonesia serta bukan merupakan badan atau organisasi pendidikan. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut bersifat multi tafsir dan mengakibatkan ketidakpastian hukum sebab mencampuradukkan lembaga yang berkedudukan sebagai Solitical body dengan academic body di mana keduanya mempunyai fungsi yang berbeda, terlebih yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran. Tidak diakuinya Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia sebagai badan yang berwenang terkait dengan pendidikan kedokteran mengakibatkan ketidakpastian terhadap penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Berdasarkan

alasan-alasan tersebut para Pemohon menyatakan ketentuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. 6.

Para Pemohon mengajukan uji konstitusionalitas Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran yang menyatakan, â&#x20AC;&#x153;0DKDVLVZD \DQJ OXOXV XML NRPSHWHQVL VHEDJDLPDQD GLPDNVXG SDGD D\DW PHPSHUROHK VHUWLÂżNDW SURIHVL \DQJ GLNHOXDUNDQ ROHK SHUJXUXDQ tinggiâ&#x20AC;?. Dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) dinyatakan bahwa, â&#x20AC;&#x153;8ntXN PHn\HOHVDiNDn SURgUDP SURIHVi GRNtHU DtDX GRNtHU gigi PDKDViVZD KDUXV OXOXV XMi NRPSHtHnVi \Dng EHUViIDt nDViRnDO VHEHOXP PHngDngNDt VXPSDK VHEDgDi 'RNtHU DtDX 'RNtHU *igiâ&#x20AC;?. Sementara itu, seorang dokter, untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter harus memiliki sertiÂżkat kompetensi. %erdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter *igi, sertiÂżkat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang Dokter/Dokter Gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh kolegium terkait setelah lulus uji kompetensi. Menurut para Pemohon, terdapat kerancuan dalam kedua ketentuan-ketentuan tersebut. Di satu sisi, setelah lulus uji kompetensi seorang mahasiswa program proIesi dokter akan mendapatkan SertiÂżkat ProIesi tetapi SertiÂżkat Kompetensinya diberikan oleh Kolegium, dalam hal ini Kolegium Dokter Primer Indonesia (KDPI)/Kolegium Dokter Indonesia (KDI).

Para Pemohon mendalilkan bahwa seyogianya begitu seorang mahasiswa program proIesi kedokteran memperoleh SertiÂżkat ProIesi dari Perguruan Tinggi seharusnya sudah dianggap kompeten sehingga tidak perlu lagi untuk memiliki SertiÂżkat Kompetensi secara terpisah dari KDI/IDI. Kolegium seharusnya hanya menerbitkan SertiÂżkat Kompetensi bagi dokter yang sudah lama lulus dan berpraktik mandiri sebagai dokter yang disebut sebagai resertiÂżkasi. Para Pemohon meminta agar frasa â&#x20AC;&#x153;VHUtiIiNDt SURIHViâ&#x20AC;? sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran harus juga dimaknai sebagai â&#x20AC;&#x153;sertiÂżkat kompetensiâ&#x20AC;?. Ketentuan tersebut, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. [3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-34, lampiran yang diajukan pihak terkait IDI yang diberi tanda Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 5 sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Pihak Terkait IDI, ahli dan saksi dari Pemohon, ahli dan saksi dari Presiden, ahli dan saksi dari Pihak Terkait IDI serta kesimpulan para Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait IDI sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, maka persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran dan Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran, oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. [3.12] Menimbang bahwa terhadap enam persoalan konstitusionalitas di atas yang dipermasalahkan oleh para Pemohon dalam permohonana quo, menurut Mahkamah secara garis besar meliputi tiga persoalan yaitu, (1) SertiÂżkat Kompetensi; (2) kewenangan 2rganisasi Profesi; dan (3) rangkap jabatan anggota KKI yang berasal dari IDI yang masing-masing diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

6HUWLÂżNDW .RPSHWHQVL Pasal 1 angka 4 UU Praktik Kedokteran: â&#x20AC;&#x153;6HUtiIiNat .oPSHtHnVi aGaOaK VuUat tanGa SHngaNuan tHUKaGaS NHPaPSuan VHoUang GoNtHU atau GoNtHU gigi untuN PHnMaOanNan SUaNtiN NHGoNtHUan Gi VHOuUuK ,nGonHVia VHtHOaK OuOuV uMi NoPSHtHnViâ&#x20AC;?. Pasal 29 ayat (3) UU Praktik Kedokteran: Âł8ntuN PHPSHUoOHK VuUat tanGa UHgiVtUaVi GoNtHU Gan VuUat tanGa UHgiVtUaVi GoNtHU gigi KaUuV PHPHnuKi SHUV\aUatan G. PHPiOiNi VHUtiÂżNat NoPSHtHnViâ&#x20AC;? Gan Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran: Âł0aKaViVZa \ang OuOuV uMi NoPSHtHnVi VHEagaiPana GiPaNVuG SaGa a\at PHPSHUoOHK VHUtiÂżNat SUoIHVi \ang GiNHOuaUNan oOHK SHUguUuan tinggiâ&#x20AC;?.

Organisasi Profesi Pasal 1 angka 12 UU Praktik Kedokteran: Âł2UganiVaVi 3UoIHVi aGaOaK ,Natan 'oNtHU ,nGonHVia untuN GoNtHU Gan 3HUVatuan 'oNtHU *igi ,nGonHVia untuN 'oNtHU *igiâ&#x20AC;?. Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran: Âł.oOHgiuP .HGoNtHUan ,nGonHVia Gan .oOHgiuP .HGoNtHUan *igi ,nGonHVia aGaOaK EaGan \ang GiEHntuN oOHK oUganiVaVi SUoIHVi untuN PaVing PaVing FaEang GiViSOin iOPu \ang EHUtugaV PHngaPSu FaEang GiViSOin iOPu tHUVHEutâ&#x20AC;?. Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran: Âł-uPOaK anggota .onViO .HGoNtHUan ,nGonHVia tuMuK EHOaV

oUang \ang tHUGiUi ataV unVuU unVuU \ang EHUaVaO GaUi a

oUganiVaVi SUoIHVi NHGoNtHUan Gua oUangâ&#x20AC;?. Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran: Âł8ntuN PHnGaSatNan VuUat i]in SUaNtiN VHEagaiPana GiPaNVuG GaOaP 3aVaO GoNtHU atau GoNtHU gigi KaUuV F.PHPiOiNi UHNoPHnGaVi GaUi oUganiVaVi SUoIHVi.â&#x20AC;? Pasal 1 angka 20 UU Pendidikan Kedokteran: â&#x20AC;&#x153;2UganiVaVi SUoIHVi aGaOaK oUganiVaVi \ang PHPiOiNi NoPSHtHnVi Gi EiGang NHGoNtHUan atau NHGoNtHUan gigi \ang GiaNui oOHK 3HPHUintaKâ&#x20AC;?. Pasal 5 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran: Âł3HUguUuan tinggi GaOaP PHn\HOHnggaUaNan 3HnGiGiNan .HGoNtHUan VHEagaiPana GiPaNVuG SaGa a\at EHNHUMa VaPa GHngan 5uPaK 6aNit 3HnGiGiNan Gan :aKana 3HnGiGiNan .HGoNtHUan VHUta EHUNooUGinaVi GHngan 2UganiVaVi 3UoIHViâ&#x20AC;?. Pasal 7 ayat (8) UU Pendidikan Kedokteran: Âł3UogUaP intHUnViS VHEagaiPana GiPaNVuG SaGa a\at

GiVHOHnggaUaNan VHFaUa naVionaO EHUVaPa oOHK NHPHntHUian \ang PHn\HOHnggaUaNan uUuVan SHPHUintaKan Gi EiGang SHnGiGiNan NHPHntHUian \ang PHn\HOHnggaUaNan uUuVan SHPHUintaKan Gi EiGang NHVHKatan aVoViaVi inVtituVi SHnGiGiNan NHGoNtHUan aVoViaVi UuPaK VaNit SHnGiGiNan 2UganiVaVi 3UoIHVi Gan NonViO NHGoNtHUan ,nGonHViaâ&#x20AC;?. Pasal 8 ayat (4) UU Pendidikan Kedokteran: Âł)aNuOtaV .HGoNtHUan Gan )aNuOtaV .HGoNtHUan *igi GaOaP PHn\HOHnggaUaNan SUogUaP GoNtHU Oa\anan SUiPHU GoNtHU VSHViaOiV VuEVSHViaOiV Gan GoNtHU gigi VSHViaOiV VuEVSHViaOiV VHEagaiPana GiPaNVuG SaGa a\at EHUNooUGinaVi GHngan 2UganiVaVi 3UoIHViâ&#x20AC;?. Pasal 11 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran: Âł)aNuOtaV .HGoNtHUan Gan )aNuOtaV .HGoNtHUan *igi ataV naPa SHUguUuan tinggi GaOaP PHZuMuGNan tuMuan 3HnGiGiNan .HGoNtHUan EHNHUMa VaPa GHngan 5uPaK 6aNit 3HnGiGiNan :aKana 3HnGiGiNan .HGoNtHUan Gan atau OHPEaga Oain VHUta EHUNooUGinaVi GHngan 2UganiVaVi 3UoIHViâ&#x20AC;?. Pasal 24 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran: Âł6tanGaU 1aVionaO 3HnGiGiNan .HGoNtHUan \ang PHngaFu SaGa 6tanGaU 1aVionaO 3HnGiGiNan 7inggi GiVuVun VHFaUa EHUVaPa oOHK NHPHntHUian \ang PHn\HOHnggaUaNan uUuVan SHPHUintaKan Gi EiGang NHVHKatan aVoViaVi inVtituVi SHnGiGiNan NHGoNtHUan atau NHGoNtHUan gigi aVoVaVi UuPaK VaNit SHnGiGiNan Gan 2UganiVaVi 3UoIHViâ&#x20AC;?. Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran: Âł8Mi NoPSHtHnVi 'oNtHU atau 'oNtHU *igi VHEagaiPana GiPaNVuG SaGa a\at GiOaNVanaNan oOHK )aNuOtaV .HGoNtHUan atau )aNuOtaV .HGoNtHUan *igi EHNHUMa VaPa GHngan aVoViaVi inVtituVi SHnGiGiNan NHGoNtHUan atau NHGoNtHUan gigi Gan EHUNooUGinaVi GHngan 2UganiVaVi 3UoIHViâ&#x20AC;?. Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran: Âł8Mi NoPSHtHnVi VHEagaiPana GiPaNVuG SaGa a\at

GiOaNVanaNan oOHK )aNuOtaV .HGoNtHUan atau )aNuOtaV .HGoNtHUan *igi EHNHUMa VaPa GHngan aVoViaVi inVtituVi SHnGiGiNan NHGoNtHUan atau NHGoNtHUan gigi Gan EHUNooUGinaVi GHngan 2UganiVaVi 3UoIHViâ&#x20AC;?. Rangkap Jabatan anggota KKI yang berasal dari IDI Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran: Âł-uPOaK anggota .onViO .HGoNtHUan ,nGonHVia tuMuK EHOaV

oUang \ang tHUGiUi ataV unVuU unVuU \ang EHUaVaO GaUi a

oUganiVaVi SUoIHVi NHGoNtHUan Gua oUangâ&#x20AC;?.

Menurut para Pemohon, pasal-pasal yang berkaitan dengan persoalan sertiÂżkat kompetensi, kewenangan organisasi, dan rangkap jabatan tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. [3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo terlebih dahulu Mahkamah menyampaikan hal-hal sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat cita-cita bangsa Indonesia, merupakan tujuan nasional dan sekaligus tujuan bernegara Indonesia yaitu â&#x20AC;&#x153;Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosialâ&#x20AC;?. Sebagai salah satu wujud memajukan kesejahteraan umum di bidang pembangunan manusia Indonesia adalah pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, dokter merupakan salah satu garda terdepan dalam mengawal pelayanan kesehatan segenap masyarakat Indonesia. Dokter memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, bukan hanya berguna untuk menunjang peningkatan sumber daya manusia yang produktif sosial ekonomi, namun juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Pelayanan kedokteran merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh dokter dan dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana termaktub di dalam bagian â&#x20AC;&#x153;konsiderans menimbangâ&#x20AC;?, UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwa pembangunan kesehatan merupakan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajad kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Begitu pula dengan UU Pendidikan Kedokteran, â&#x20AC;&#x153;konsiderans menimbangâ&#x20AC;? di antaranya menyatakan bahwa pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi.

Dengan membaca dan memahami â&#x20AC;&#x153;konsiderans menimbangâ&#x20AC;? di atas, UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Kedokteran merupakan peraturan yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Pembentukan UU Praktik Kedokteran tahun 2004 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medik kepada masyarakat dan memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan. Di samping itu, urgensi pembentukan UU Praktik Kedokteran adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi landasan hukum serta menata kembali berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun pembentukan UU Pendidikan Kedokteran adalah untuk: Pertama, mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan akademis kedokteran. Kedua, memberi kepastian hukum, di samping UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Praktik Kedokteran, UU Kesehatan. Ketiga, memberikan acuan yang berkualitas dari sisi kurikulum dan tenaga pendidik. KeemSat, Untuk menegaskan posisi pendidikan kedokteran sebagai pendidikan yang memerlukan penanganan secara komprehensif; dan Kelima, untuk menjaga kualitas pendidikan kedokteran. Kedokteran merupakan suatu profesi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan dan kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan akademik yang berjenjang. Sebagai bagian dari tenaga medis, profesi Dokter mempunyai peran sentral dalam pembangunan kesehatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. Penyelenggaraan praktik kedokteran dalam implementasinya diwajibkan untuk berdasarkan pada prinsip-prinsip: nilai ilmiah, asas manfaat, asas keadilan, asas kemanusiaan, asas keseimbangan, serta asas perlindungan dan keselamatan pasien. Oleh karena itu dalam pelayanan medik yang diberikan oleh para dokter sejatinya dilarang memberikan pelayanan medis yang diskriminatif dan tidak dibenarkan praktik kedokteran berorientasi pada proÂżt atau sematamata mengutamakan keuntungan bisnis. Penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia wajib mendasarkan pada empat kaidah dasar moral yakni, menghormati martabat manusia (reVSeFt Ior SerVon), berbuat baik (EeneÂżenFe), tidak berbuat yang merugikan (non maleIiFenFe), dan keadilan (justice). Di samping itu pelaksanaan asas dan kaidah dasar praktik kedokteran Indonesia bertujuan untuk: memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medik kepada masyarakat. Dengan demikian, praktik kedokteran memiliki unsur penting yang meliputi kompetensi, hubungan baik antar dokter dan pasien, dan antarsejawat, serta ketaatan pada etika profesi. Kompetensi merupakan kemampuan minimal dalam bidang pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku profesional untuk dapat melakukan kegiatan di masyarakat secara mandiri. Untuk itu, dalam melaksanakan profesinya dokter dituntut untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya. Bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasi profesi dalam pembentukannya mempunyai sejarah yang panjang. Di landasi dengan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai tanggungjawab tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, tetapi lebih dari itu dokter Indonesia sebagai warga negara yang sejak awal ikut aktif dalam gerakan perjuangan kemerdekaan bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan keprofesian sebagai dokter. Dengan landasan pemikiran tersebut para dokter Indonesia menghimpun diri dalam suatu organisasi yang diberi nama Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berhimpun dalam satu wadah organisasi yang setelah kemerdekaan dikenal dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sesuai dengan tujuan umum terbentuknya organisasi Profesi (IDI) yang mengedepankan pentingnya independensi dan otonomi profesi, serta mengutamakan kepentingan masyarakat, maka dalam darma baktinya sebagai salah satu pilar pokok pembangunan kesehatan, dokter Indonesia perlu meningkatkan profesionalisme dan peran sebagai agen pembaharu dan agen pembangunan terutama dalam advokasi kesehatan dengan berpegang teguh pada sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia menuju kehidupan masyarakat bangsa yang sehat dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, â&#x20AC;&#x153;6etiaS orang EerKaN KiduS sejaKtera laKir dan Eatin EertemSat tinggal dan mendaSatNan lingNungan KiduS \ang EaiN dan seKat serta EerKaN memSeroleK Sela\anan NeseKatanâ&#x20AC;?. Peran dokter Indonesia tersebut di atas dapat terlaksana dengan jiwa dan semangat gerakan Boedhi Oetomo pada tahun 1908 serta jiwa dan semangat persaudaraan dokter Indonesia (Vereniging van ,nlandscKe $rtsen) yang terwujud sejak tahun 1911, dilanjutkan dengan menggalang seluruh potensi yang dimiliki oleh organisasi. Jiwa dan semangat Boedhi Oetomo dan persaudaraan dokter Indonesia ini telah mengilhami lahirnya Ikatan Dokter Indonesia yang tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang memiliki nilai-nilai profesionalisme, integritas etik dan moral, pengabdian, independensi serta kesejawatan untuk melakukan upaya-upaya memajukan, menjaga dan meningkatkan harkat martabat dokter Indonesia serta menjadi bagian dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Perspektif historis ini memberikan gambaran tentang semangat yang mendasari lahirnya IDI sebagai wadah profesi kedokteran Indonesia serta tujuan pembentukannya. Kiprah organisasi profesi kedokteran dalam memperjuangkan kepentingan para dokter telah jamak dimiliki organisasi profesi kedokteran di negara-negara lain. Kiprah ini berbanding lurus dengan upaya organisasi profesi kedokteran untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada pasien sebagai warga negara pemegang hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Kiprah organisasi profesi kedokteran berkait erat dengan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu pengaturan organisasi profesi kedokteran harus berdasarkan pada kerangka pemikiran untuk mengupayakan terwujudnya tujuan tersebut khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan warga negara. Pengaturan dimaksud haruslah meliputi berbagai aspek pemajuan profesi kedokteran baik dari segi organisasi, pendidikan, kompetensi, etika dan pelayanan. Atas dasar pemikiran inilah Mahkamah memandang bagaimana seharusnya organisasi profesi kedokteran diatur dan mengatur dirinya sebab organisasi profesi kedokteran tidak bisa dibiarkan hanya menjadi selI regulating Eod\ namun aspek kontrol dari masyarakat yang mengejawantah dalam sistem bernegara turut andil dalam mewujudkan pengaturan organisasi profesi kedokteran yang lebih menjamin upaya peningkatan derajat kesehatan warga negara. Dari perspektif perbandingan, penyelenggaraan organisasi profesi kedokteran di berbagai negara bertujuan selain untuk memperjuangkan kepentingan para dokter dan pendidikan kedokteran juga merupakan wadah untuk mewujudkan tercapainya pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Pendidikan para dokter penting untuk mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh, selain karena di dalamnya terdapat upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran harus disamakan dengan upaya sistematis di bidang pendidikan. Kemajuan di bidang kedokteran akan mengejawantah dalam sistem pelayanan kesehatan di mana profesi kedokteran memainkan peran penting. Keseluruhan upaya ini tidak dapat dilepaskan dari amanah Konstitusi untuk memenuhi hak warga negara atas kesehatan. [3.13.2] Bahwa IDI bertujuan antara lain memadukan segenap potensi dokter Indonesia, meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan diri dan profesi kedokteran di Indonesia serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera. [3.13.3] Bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Organisasi, IDI membentuk struktur organisasi dan struktur kepimpinan pada Organisasi IDI. Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat nasional berada pada Muktamar, di tingkat provinsi berada pada musyawarah wilayah dan tingkat kabupaten/kota berada pada musyawarah cabang. Struktur kepemimpinan pada tingkat pusat terdiri dari: a) Pengurus Besar IDI; b) Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI); c) Majelis Kehormatan Etik Kedoteran (MKEK); d) Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK), yang masing-masing memiliki wewenang dan tanggungjawab sesuai tugasnya. Pengaturan mengenai kegiatan internal organisasi yang berkaitan dengan bidang pendidikan kedokteran menjadi tanggung jawab Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI). Pendidikan kedokteran merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional sebagai salah satu bentuk upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara bukan hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk tujuan demikian, sudah selayaknya pendidikan kedokteran dikelola dengan sangat serius bukan hanya untuk kepentingan profesi dokter sendiri tetapi juga untuk masyarakat luas. Pendidikan kedokteran tidak hanya diarahkan untuk menyembuhkan penyakit tetapi juga bagaimana memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Oleh karena itu pendidikan kedokteran dalam segala tingkatannya baik basic medical education Sost graduate medical education maupun continuing SroIessional develoSment harus dapat meneguhkan profesi kedokteran sebagai profesi yang mulia (oIÂżcium nobile) yang diarahkan untuk menyejahterahkan bangsa. Di dalam profesi kedokteran terkandung tanggung jawab sosial yang mulia sehingga nilai dan kualitas yang terbangun haruslah nilai dan kualitas yang sama-sama diinginkan baik oleh profesi kedokteran maupun masyarakat luas. Keseriusan dan profesionalisme dalam pengelolaan segala hal yang berkaitan dengan pendidikan kedokteran, yang dalam kerangka organisasi IDI merupakan tugas dari kolegium, mengharuskan setiap pemangku kepentingan untuk mematangkan setiap upaya pendidikan dokter guna tercapainya mutu dokter yang tinggi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Dokter (SPPD) yang telah menjadi patokan secara nasional dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Pendidikan kedokteran seyogianya mempersiapkan para dokter agar mampu menerapkan pengetahuan ilmiah termutakhir untuk memajukan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit dan meneguhkan standar etik profesi kedokteran. Selama seorang dokter masih menjalankan profesinya dalam masing-masing bidang keahliannya, masyarakat luas memiliki keyakinan dengan persiapan terbaik yang dilakukan melalui proses pendidikan dengan standar dan mutu yang tinggi. [3.14] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan secara singkat ihwal profesi dokter dan pendidikan kedokteran yang dikaitkan dengan wadah organisasi profesi dokter dalam hal ini IDI sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.13] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan masalah konstitusionalitas yang menjadi persoalan utama dalam permohonan a quo sebagai berikut:

6ertiÂżkat KoPpetensi Para Pemohon mendalilkan bahwa sertifikat kompetensi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Praktik Kedokteran seharusnya tidak diberlakukan untuk lulusan baru Fakultas Kedokteran dan uji kompetensi dimaksud haruslah diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan berbentuk badan hukum pendidikan. Para Pemohon berpandangan bahwa setiap lulusan Fakultas kedokteran telah melalui uji kompetensi sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran dan karena itu mendapatkan sertiÂżkat profesi (ija]ah dokter) sehingga tidak perlu lagi mendapat sertiÂżkat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia yang dibentuk IDI. Terkait dengan dalil tersebut, mengingat pentingnya sertiÂżkat Kompetensi dilihat dari perspektif peruntukan dan tujuannya, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan keberadaan sertiÂżkat dimaksud. Secara normatif, menurut Pasal 36 ayat (1) UU Pendidikan Kedokteran, untuk menyelesaikan Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi, mahasiswa harus lulus Uji Kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi; ayat (2) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertiÂżkat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi; ayat (3) Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerjasama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi. SertiÂżkat Kompetensi sebagai surat tanda pengakuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi dan untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang harus memenuhi persyaratan: a. Memiliki ija]ah dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis; b. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi; c. Memiliki surat keterangan sehat Âżsik dan mental; d. Memiliki sertiÂżkat kompetensi; dan e. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyamakan sertiÂżkat profesi dengan ija]ah >vide Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran] sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan (halaman 26) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara sertiÂżkat profesi (ija]ah) dengan sertiÂżkat kompetensi, SertiÂżkat Profesi (ija]ah) dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, sebagai bukti bahwa seorang dokter telah memenuhi semua persyaratan dan telah teruji secara akademik. SertiÂżkat Kompentesi dikeluarkan oleh organisasi profesi, sebagai bukti bahwa seorang dokter bukan hanya telah teruji secara akademik tetapi juga telah teruji dalam menerapkan ilmu yang diperoleh guna melakukan pelayanan kesehatan setelah melalui uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi >vide Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran]. Dengan demikian, sertiÂżkat profesi (ija]ah) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sertiÂżkat kompetensi, sedangkan sertifikat kompentensi merupakan persyaratan untuk mendaftar ke KKI guna mendapatkan Surat Tanda Registrasi dokter (STR). Seorang dokter yang telah memperoleh STR, terlebih dahulu harus melakukan Program Internsip. Selanjutnya, untuk dapat melakukan praktik mandiri, seorang dokter harus memperoleh surat i]in praktik (SIP) dari instansi yang berwenang. Sertifikat Kompetensi tersebut menunjukkan pengakuan akan kemampuan dan kesiapan seorang dokter untuk melakukan tindakan medis dalam praktik mandiri yang akan dijalaninya dan hanya diberikan kepada mereka yang telah menjalani berbagai tahapan untuk menjadi seorang dokter yang profesional. Dengan demikian, memberikan sertiÂżkat kompetensi kepada dokter yang tidak kompeten dapat membahayakan keselamatan pasien dan sekaligus mengancam kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter, yang pada akhirnya dapat mengancam jaminan hak konstitusional warga negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sehingga negara dapat dianggap gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu telah terang bagi Mahkamah bahwa sertiÂżkat profesi (â&#x20AC;&#x153;ija]ah dokterâ&#x20AC;?) tidak dapat disamakan dengan sertiÂżkat kompetensi sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. SertiÂżkat Profesi dan SertiÂżkat Kompetensi adalah dua hal yang berbeda yang diperoleh pada tahap yang berbeda sebagai syarat yang harus dipenuhi seorang dokter yang akan melakukan praktik mandiri. Mahkamah telah mencermati fakta persidangan yang ada dan menilai bahwa baik sertiÂżkat profesi maupun sertiÂżkat kompetensi merupakan upaya untuk menjaga dan mendorong peningkatan kompetensi dan kualitas keilmuan dokter sebagai komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Proses uji tersebut akan memberikan penajaman dan peningkatan kompetensi sekaligus pengakuan atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi landasan utama bagi dokter dalam melakukan tindakan medis. Melalui proses tersebut lulusan baru fakultas kedokteran akan teruji secara keilmuan sebelum melakukan praktik mandiri sebagai seorang dokter yang profesional. Kalaupun sertiÂżkat profesi dan sertiÂżkat kompetensi diberikan pada saat yang bersamaan dengan mekanisme yang ditentukan institusi pendidikan dan organisasi profesi kedokteran serta institusi terkait lainnya maka pengaturan demikian tidak dapat dianggap sebagai pengurangan atau pembatasan apalagi menghilangkan kesempatan atau pun hak para dokter lulusan baru untuk menjadi dokter yang akan melakukan praktik mandiri secara profesional sebab ketentuan demikian merupakan tuntutan profesi yang tak terhindarkan. Oleh karena itu tidak dapat dianggap merugikan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Pertimbangan Mahkamah ini berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan para Pemohon yang menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU Praktik Kedokteran dan Pasal 36 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran. Demikian juga untuk menjamin kompetensi seorang dokter agar tetap memenuhi standar dan perkembangan dunia kedokteran dan ilmu kedokteran termutakhir, maka resertiÂżkasi secara periodik terhadap setiap dokter yang telah mempunyai SertiÂżkat Kompetensi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Praktik Kedokteran yang menyatakan, â&#x20AC;&#x153;6urat tanda registrasi doNter dan surat tanda registrasi doNter gigi berlaNu selama lima taKun dan diregistrasi ulang setiaS lima

taKun seNali dengan tetaS memenuKi Sers\aratan sebagaimana dimaNsud Sada a\at KuruI c dan KuruI dâ&#x20AC;? juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan, â&#x20AC;&#x153;6urat Keterangan 6eKat )isiN dan 0ental diterbitNan oleK 'oNter \ang memiliNi 6,P \ang masiK berlaNu dan 'oNter \ang menerbitNan tersebut seKat ÂżsiN dan mentalâ&#x20AC;?. ResertiÂżkasi tersebut dapat dilakukan dengan menilaiulang kompetensi atau dapat juga mengikuti program pengembangan dan pendidikan kedokteran berkelanjutan (P2KB) dengan perolehan satuan kredit khusus. Tanpa mengurangi kualitas tujuan dilakukannya resertiÂżkasi, mekanismenya harus dilaksanakan secara sederhana sehingga memungkinkan setiap dokter dapat memenuhinya. Di samping itu, untuk menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan, proses resertiÂżkasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pemerintah perlu mendorong dilakukan penyederhanaan proses resertiÂżkasi dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap proses dimaksud. Dengan demikian, baik keberadaan sertiÂżkat profesi maupun sertiÂżkat kompetensi serta persyaratan untuk resertiÂżkasi karena dimaksudkan untuk menjaga kompetensi dan kualitas keilmuan seorang dokter yang tujuan akhirnya adalah untuk melindungi masyarakat maka dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 1 angka 4, Pasal 29 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, serta Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. 1)

Organisasi Profesi Berkenaan dengan dalil mengenai organisasi profesi, para Pemohon meminta agar frasa organisasi SroIesi dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran dimaknai sebagai â&#x20AC;&#x153;meliputi jugaâ&#x20AC;? Perhimpunan Dokter Spesialisâ&#x20AC;? yang berada dalam lingkungan IDI guna menjamin hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Terhadap permohonan tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas dalam ketentuan a quo. Perhimpunan Dokter Spesialis dengan sendirinya merupakan bagian dari IDI. IDI sebagai rumah besar profesi kedokteran diisi berbagai bidang keahlian kedokteran yang di dalamnya juga meliputi Perhimpunan Dokter Spesialis sebagai salah satu unsur yang menyatu dan tidak terpisah dari IDI.Justru apabila logika permohonan para Pemohon diikuti akan timbul ketidakpastian hukum karena dalam praktik menjadi tidak jelas pada saat bagaimana atau kapan organisasi profesi dimaksud dimaknai sebagai IDI dan pada saat bagaimana atau kapan organisasi profesi dimaknai sebagai Perhimpunan Dokter Spesialis. Pertimbangan Mahkamah tersebut juga berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan para Pemohon terkait pengujian ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran. Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran yang men\ataNan ÂłKolegium KedoNteran ,ndonesia dan Kolegium KedoNteran *igi ,ndonesia adalaK badan \ang dibentuN oleK organisasi SroIesi untuN masing masing cabang disiSlin ilmu \ang bertugas mengamSu cabang disiSlin ilmu tersebutâ&#x20AC;? menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Para Pemohon meminta agar frasa â&#x20AC;&#x153;organisasi SroIesiâ&#x20AC;? dihilangkan atau dihapuskan dari ketentuan tersebut sehingga Pasal 1 angka 13 UU Praktik Kedokteran menjadi berbunyi, â&#x20AC;&#x153;Kolegium KedoNteran ,ndonesia dan Kolegium KedoNteran *igi ,ndonesia adalaK badan \ang dibentuN untuN masing masing cabang disiSlin ilmu \ang bertugas mengamSu cabang disiSlin ilmu tersebutâ&#x20AC;?. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa undang-undang memungkinkan masing-masing kelompok tenaga kesehatan membentuk kolegium berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Dalam struktur IDI pun berdasarkan AD/ ART IDI kolegium-kolegium yang berhimpun dalam Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia merupakan salah satu unsur dalam struktur kepengurusan IDI ditingkat Pusat yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengaturan pelaksanaan sistem pendidikan profesi kedokteran. Dengan demikian maka Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia merupakan unsur dalam IDI sebagai organisasi profesi kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu masing-masing. Oleh karena itu, IDI dalam hal ini berfungsi sebagai rumah besar profesi kedokteran yang di dalamnya dapat membentuk kolegium-kolegium untuk melaksanakan kewenangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AD/ART IDI. Penghapusan frasa â&#x20AC;&#x153;organisasi SroIesiâ&#x20AC;? dalam ketentuan a quo menghilangkan unsur pembentuk kolegium yang adalah para dokter sendiri berdasarkan disiplin masing-masing yang pada akhirnya juga berhimpun dalam MKKI sebagai salah satu unsur pimpinan pusat IDI. Atas dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Para Pemohon juga mengajukan pengujian atas frasa â&#x20AC;&#x153;organisasi SroIesiâ&#x20AC;? yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran. Para Pemohon meminta agar frasa Âłorganisasi SroIesiâ&#x20AC;? dimaknai juga meliputi â&#x20AC;&#x153;Perhimpunan Dokter Spesialisâ&#x20AC;? (Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran) dan dimaknai Kolegium Kedokteran/Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia >Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran]. Terhadap dalil para Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Kolegium Kedokteran/Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia merupakan unsur yang terdapat dalam IDI dan bukan merupakan organisasi yang terpisah dari IDI. Sebagai rumah besar dokter Indonesia, IDI mewadahi profesi kedokteran dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, setiap unsur dalam IDI memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan AD/ ART IDI. Kolegium Kedokteran Indonesia/Majelis Kolegium kedokteran Indonesia merupakan unsur dalam IDI yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan pembinaan pelaksanaan sistem pendidikan profesi kedokteran. Dalam melakukan fungsi ini, Kolegium/Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia tetap berkoordinasi dengan berbagai unsur terkait baik di dalam maupun di luar IDI untuk mewujudkan cita-cita nasional dalam meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia yang juga menjadi tujuan pembentukan IDI melalui penyelenggaraan pendidikan kedokteran. Dengan demikian, terkait penyelenggaraan pendidikan kedokteran, sebagaimana juga disebutkan dalam AD/ ART IDI, merupakan fungsi Kolegium Kedokteran/Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia sebagai salah satu unsur dari IDI yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan kedokteran. Tidaklah berlebihan bila menempatkan Kolegium/Majelis Kolegium sebagai academic body profesi kedokteran. Berkenaan dengan adanya disharmoni perihal kolegium sebagaimana dimaksudkan dalam UU Praktik Kedokteran yang hanya melibatkan Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, sementara itu dalam UU Pendidikan Kedokteran hanya menyebutkan organisasi profesi, hal demikian tidaklah dimaknai bahwa terjadi inkonstitusionalitas norma karena pada hakikatnya kolegium adalah bagian dari organisasi profesi dalam hal ini IDI. Dalam hal ini organisasi profesi (IDI) harus memberdayakan keberadaan unsur-unsur dalam struktur organisasi termasuk kolegium sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa â&#x20AC;&#x153;organisasi SroIesiâ&#x20AC;? dalam Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 13, dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran dan dalam Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran tidak beralasan menurut hukum. 3)

Rangkap Jabatan anggota KKI yang berasal dari IDI Berkenaan dengan dalil mengenai rangkap jabatan anggota KKI yang berasal dari IDI, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran, yang menyatakan â&#x20AC;&#x153;-umlaK anggota Konsil KedoNteran ,ndonesia tujuK belas orang yang terdiri atas unsur unsur yang berasal dari a organisasi SroIesi NedoNteran dua orangâ&#x20AC;? bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa â&#x20AC;&#x153;organisasi profesi kedokteranâ&#x20AC;? tidak dimaknai sebagai â&#x20AC;&#x153;yang tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteranâ&#x20AC;?. Terkait permohonan tersebut Mahkamah berpendapat bahwa pengisian anggota KKI harus mempertimbangkan tugas KKI yang berpotensi bersinggungan dengan kepentingan institusi asal anggota KKI. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, KKI memiliki tugas melakukan registrasi dokter sebagai dasar untuk menerbitkan STR, melakukan fungsi regulasi serta melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran. Organisasi profesi dokter, dalam hal ini IDI, sebagai salah satu institusi asal anggota KKI memiliki keterkaitan erat dengan tugas-tugas yang diemban KKI khususnya dalam fungsi regulasi karena para dokter yang merupakan anggota IDI merupakan objek dari regulasi yang dibuat oleh KKI. Di sisi lain, IDI, sebagai organisasi profesi dokter juga merupakan salah satu institusi asal anggota KKI. Keadaan ini menimbulkan potensi benturan kepentingan (conĂ&#x20AC;ict oI interest) dari sisi IDI sebab IDI bertindak sebagai regulator dalam menjalankan fungsi sebagai anggota KKI, pada saat yang sama juga menjadi objek regulasi yang dibuat oleh KKI tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah potensi benturan kepentingan tersebut maka seyogianya anggota IDI yang duduk dalam KKI seharusnya adalah mereka yang bukan merupakan pengurus IDI untuk mencegah konĂ&#x20AC;ik kepentingan karena tugas KKI ada tiga yaitu fungsi registrasi dokter sebagai dasar menerbitkan STR, fungsi regulasi yang terkait dengan profesi dokter, dan fungsi pembinaan. Pada sisi lain organisasi profesi dokter adalah IDI dan oleh karena itu keberadaan pengurus IDI pada KKI potensial menimbulkan konĂ&#x20AC;ik kepentingan terutama dalam perumusan regulasi. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas keanggotaan KKI dari unsur pengurus organisasi profesi kedokteran, dalam hal ini IDI, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a UU Praktik Kedokteran adalah beralasan menurut hukum, sepanjang unsur â&#x20AC;&#x153;organisasi profesi kedokteranâ&#x20AC;? tersebut tidak dimaknai tidak merangkap jabatan sebagai pengurus IDI. [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1]

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2]

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3]

Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN Mengadili, 1. 2.

3. 4.

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) yang menyatakan â&#x20AC;&#x153;-umlaK anggota Konsil KedoNteran ,ndonesia tujuK belas

orang yang terdiri atas unsur unsur yang berasal dari a

organisasi SroIesi NedoNteran dua orang; ...â&#x20AC;? bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur â&#x20AC;&#x153;organisasi profesi kedokteranâ&#x20AC;? tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Manahan M.P Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal enam belas, bulan Januari, tahun dua ribu delapan belas, dan oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan April, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan April, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 14.46 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Ikatan Dokter Indonesia atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, Aswanto Manahan M.P Sitompul Arief Hidayat I Dewa Gede Palguna Saldi Isra Suhartoyo Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Ida Ria Tambunan Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 26 April 2018 Panitera,

Kasianur Sidauruk Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi.go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Telp. (021) 23529000.

LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam jutaan rupiah) ASET I.

II.

2017

2016

LIABILITAS DAN EKUITAS

INVESTASI

1 4 6 10 15 19

Deposito Berjangka 6HUWLÂżNDW 'HSRVLWR 6DKDP Obligasi Korporasi 071 Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI 6XUDW %HUKDUJD \DQJ 'LWHUELWNDQ ROHK 1HJDUD 6HODLQ 1HJDUD 5, 6XUDW %HUKDUJD \DQJ 'LWHUELWNDQ ROHK %DQN ,QGRQHVLD 6XUDW %HUKDUJD \DQJ 'LWHUELWNDQ ROHK /HPEDJD 0XOWLQDVLRQDO Reksa Dana (IHN %HUDJXQ $VHW 'DQD ,QYHVWDVL 5HDO (VWDW 5(32 3HQ\HUWDDQ /DQJVXQJ Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, XQWXN ,QYHVWDVL 3HPELD\DDQ 0HODOXL .HUMDVDPD GHQJDQ 3LKDN /DLQ ([HFXWLQJ (PDV 0XUQL 3LQMDPDQ \DQJ 'LMDPLQ GHQJDQ +DN 7DQJJXQJDQ Pinjaman Polis ,QYHVWDVL /DLQ

597.396,39 45.548,89 782.471,57 1.999.601,62

Jumlah Investasi (1 s/d 20)

3.427.435,34

2.416,87

BUKAN INVESTASI 22 Kas dan Bank 23 Tagihan Premi Penutupan Langsung 7DJLKDQ 3UHPL 5HDVXUDQVL 25 Aset Reasuransi 7DJLKDQ .ODLP .RDVXUDQVL 27 Tagihan Klaim Reasuransi 7DJLKDQ ,QYHVWDVL 29 Tagihan Hasil Investasi 30 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri %LD\D $NXLVLVL \DQJ 'LWDQJJXKNDQ 32 Aset Tetap Lain 33 Aset Lain 34

Jumlah Bukan Investasi (22 s/d 33)

Jumlah Aset (21 + 34)

LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF (dalam jutaan rupiah)

223.485,57 1 50.235,32 3 4 461.194,40 5 6 1.672.025,29 7 8 II. 9 10 11 2.595,22 2.409.535,80

74.897,81 8.378,76 9.489,24 15.206,15 18.956,25

38.314,80 3.156,46 10.685,34 20.130,63 12.615,69

10.320,75 49.182,47 47.298,89

11.451,84 38.818,19 49.929,36

233.730,32

185.102,31

3.661.165,66

2.594.638,11

2017

2016

URAIAN

UTANG Utang Klaim

53.670,94

8WDQJ .RDVXUDQVL

55.884,78

Utang Reasuransi Utang Komisi Utang Pajak Biaya yang Masih Harus Dibayar Utang Lain Jumlah Utang (1 s/d 7)

20.000,41

28.822,30

6.619,78

8.624,37

1.507,76

1.200,50

14.363,88

6.372,75 34.185,36

Jumlah Pendapatan

BEBAN

Klaim dan Manfaat a. Klaim dan Manfaat Dibayar b. Klaim Penebusan Unit c. Klaim Reasuransi d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi e. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim f. Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas 5LVLNR %HQFDQD &DWDVWURSKLF

2.165.952,55

17.126,73

7.236,77

10.086,72

17.840,94

&DGDQJDQ DWDV 5LVLNR %HQFDQD &DWDVWURSKLF

13 Jumlah Cadangan Teknis (9 s/d 12)

2.804.835,33

2.191.030,26

14 Jumlah Liabilitas (8 + 13)

2.989.222,78

2.326.120,32

1.385,10

1.057.767,32

657.767,32

15 Pinjaman Subordinasi III. EKUITAS 16 Modal Disetor $JLR 6DKDP

18 Saldo Laba

(421.678,88 )

80.473,65

31.044,25

20 Jumlah Ekuitas (16 s/d 19) 21 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (14 + 15 + 20)

(467.683,19 )

19 Komponen Ekuitas Lainnya

670.557,78

267.132,69

3.661.165,66

2.594.638,11

INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN (dalam jutaan rupiah)

URAIAN

ASET a. Investasi b. Bukan Investasi

1.999.578,51 765,25

1.672.004,00 11.639,89

Jumlah Aset

2.000.343,76

1.683.643,89

Tingkat Solvabilitas a. Aset Yang Diperkenankan

3.579.750,37

2.518.890,27

b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi)

2.989.222,78

2.326.120,32

590.527,59

192.769,95

c. Jumlah Tingkat Solvabilitas B.

10.693,10 1.672.950,79

a. Risiko Kredit

Jumlah Liabilitas

2.000.343,76

1.683.643,89

c. Risiko Pasar

3.324,33

d. Risiko Asuransi

7.962,19

e. Risiko Operasional

3.789,10

PENDAPATAN PREMI

763.055,78

674.706,27

HASIL INVESTASI

232.815,05

220.679,23

KLAIM DAN MANFAAT

527.862,19

767.659,50

14.122,87

b. Risiko Likuiditas

Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas

560.622,10

166.443,70

Rasio Pencapaian (%)*

1.974,65%

732,23%

Rasio Kecukupan Investasi (%)

122,52%

108,94%

KOMISARIS INDEPENDEN

Lilies Handayani

Rasio Likuiditas (%)

122,69%

111,21%

KOMISARIS INDEPENDEN

Wasinthon Pandapotan Sihombing

Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%)

24,45%

28,45%

Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)

102,43%

137,27%

PRESIDEN DIREKTUR

Lien Cheong Kiat Clement

DIREKTUR

Eddy Wirya Wiyana

NAMA REASURADUR

DIREKTUR

Fauzi

DIREKTUR

Ng Boon Yeow Andrew

DIREKTUR

Yungki Aldrin

Reasuransi Dalam Negeri 1. PT Reasuransi Indonesia Utama 2. PT Reasuransi Nasional Indonesia 3. PT Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk

64,00% 8,00% 3,00%

Reasuransi Luar Negeri 1. Munich Reinsurance Company 2. RGA Global Reinsurance Company, Ltd 3. Hannover RĂźck SE Hong Kong Branch

16,00% 6,00% 3,00%

LAPORAN POSISI KEUANGAN ASURANSI SYARIAH (dalam jutaan rupiah) URAIAN

URAIAN

TOTAL ASET

40.479,87

38.333,91

LIABILITAS 8WDQJ NODLP 8WDQJ UHDVXUDQVL Utang Pajak Utang Lain %DJLDQ SHVHUWD DWDV VXUSOXV XQGHUZULWLQJ 8MUDK GLWHULPD GL PXND 3HQ\LVLKDQ NODLP GDODP SURVHV 3HQ\LVLKDQ NODLP VXGDK WHUMDGL WHWDSL EHOXP GLODSRUNDQ 3HQ\LVLKDQ NRQWULEXVL \DQJ EHOXP PHQMDGL KDN Penyisihan manfaat polis masa depan

0,18 43,81 259,88

0,54 212,79 146,15

TOTAL LIABILITAS

335,88

359,48

4.830,12

4.608,08

4.830,12

4.608,08

EKUITAS Modal disetor 7DPEDKDQ PRGDO GLVHWRU 6DOGR SHQJKDVLODQ NRPSUHKHQVLI ODLQ Saldo laba

25.140,00 10.173,87

25.140,00 8.226,35

TOTAL EKUITAS

35.313,87

33.366,35

TOTAL LIABILITAS, DANA PESERTA, DAN EKUITAS

40.479,87

38.333,91

LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN (dalam jutaan rupiah) URAIAN PENDAPATAN USAHA

3HQGDSDWDQ XMUDK SHQJHORODDQ GDQD WDEDUUXÂś GLNXUDQJL 3HQGDSDWDQ XMUDK SHQJHORODDQ GDQD WDEDUUXÂś \DQJ GLWDQJJXKNDQ

3HQGDSDWDQ XMUDK SHQJHORODDQ LQYHVWDVL GDQD SHVHUWD GLNXUDQJL 3HQGDSDWDQ XMUDK SHQJHORODDQ LQYHVWDVL GDQD SHVHUWD \DQJ GLWDQJJXKNDQ Pendapatan alokasi surplus underwriting Pendapatan investasi BEBAN USAHA Beban usaha LABA (RUGI) USAHA

3HQGDSDWDQ QRQXVDKD Beban nonusaha

2017

2.683,67

2.585,03

2.683,67

213,80 213,80

268,16 268,16

2.419,31

2.415,51

LABA (RUG) SEBELUM PAJAK %HEDQ SDMDN SHQJKDVLODQ

1.947,52

1.912,87

LABA (RUGI)

1.947,52

1.912,87

1.947,52

1.912,87

185.151,74

160.797,30

1.230.992,80

1.244.745,38

Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset

326.985,69

14.107,64

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

(46.004,31 )

(91.922,38 )

Laba (Rugi) Setelah Pajak

(46.004,31 )

(91.922,38 )

Pendapatan Komprehensif Lain

49.429,40

28.031,75

Total Laba (Rugi) Komprehensif

3.425,09

(63.890,63 )

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang

Catatan : a.

Informasi Keuangan (tanpa unit Syariah) diatas diambil dari Laporan Keuangan PT Great Eastern Life Indonesia tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Keuangan Akuntansi jawab adalah Yasir, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini tanpa PRGLÂżNDVLDQ VHEDJDLPDQD WHUFDQWXP GDODP ODSRUDQQ\D WDQJJDO 0DUHW \DQJ WLGDN WHUFDQWXP GDODP SXEOLNDVL LQL

Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAK (Audited).

Kurs pada tanggal 31 Desember 2017, 1 US$ = Rp13.548.

Jakarta, 27 April 2018 S.E & O Direksi PT Great Eastern Life Indonesia

Dana Tabarruâ&#x20AC;&#x2122; dan Dana Tanahud

Keterangan 21,39 Tingkat Solvabilitas

Dana Perusahaan

4.817,22

35.312,34

5.136,18

35.329,26

3HQGDSDWDQ NRQWULEXVL %DJLDQ SHQJHOROD DWDV NRQWULEXVL Bagian reasuransi atas kontribusi

(32,01 )

21,39

BEBAN ASURANSI

104,12

(21,08 )

%HEDQ NODLP %DJLDQ UHDVXUDQVL DWDV NODLP 3HUXEDKDQ SHQ\LVLKDQ NODLP GDODP SURVHV 3HUXEDKDQ SHQ\LVLKDQ NODLP VXGDK WHUMDGL QDPXQ EHOXP GLODSRUNDQ 3HUXEDKDQ SHQ\LVLKDQ LXUDQ EHOXP PHUXSDNDQ SHQGDSDWDQ Perubahan penyisihan manfaat polis masa depan

113,47

(65,16 )

SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING

(64,00 )

42,47

6XUSOXV XQGHUZULWLQJ \DQJ GLDORNDVLNDQ NH SHVHUWD LQGLYLGXDO 6XUSOXV XQGHUZULWLQJ \DQJ GLDORNDVLNDQ NH HQWLWDV SHQJHOROD Surplus underwriting yang dialokasikan ke dana tabarruâ&#x20AC;&#x2122;

(64,00 )

42,47

$VHW 3$<', 'LJDUDQVL

/LDELOLWDV 3$<', 'LJDUDQVL

PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI

286,04

267,88

Pendapatan bagi hasil .HXQWXQJDQ SHOHSDVDQ LQYHVWDVL 3HUXEDKDQ QLODL ZDMDU LQYHVWDVL Beban investasi

292,57 (6,53 )

269,98 (2,10 )

222,04

310,35

SALDO AWAL DANA TABARRUâ&#x20AC;&#x2122;

4.608,08

4.297,73

SALDO AKHIR DANA TABARRUâ&#x20AC;&#x2122;

4.830,12

4.608,08

URAIAN

2.704,05 154.040,14 4.053.11

2016 40,12

Rasio Likuiditas A. Kekayaan lancar B. Kewajiban lancar C. Rasio (a:b) Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas A. Investasi, kas dan bank B. Penyisihan teknis & 8WDQJ NODLP UHWHQVL VHQGLUL D. Rasio [a:(b+c)] Rasio Pendapatan Investasi Netto A. Pendapatan investasi netto % 5DWD UDWD LQYHVWDVL C. Rasio (a:b) Rasio beban klaim $ %HEDQ NODLP QHWWR B. Kontribusi netto C. Rasio (a:b) Rasio perubahan dana A. Dana tahun berjalan B. Dana tahun lalu & 3HUXEDKDQ GDQD D E D. Rasio (c:b) Rasio Aset Unit Syariah A. Aset Dana Tabarruâ&#x20AC;&#x2122; dan Dana Tanahud % $VHW 'DQD ,QYHVWDVL 3HVHUWD C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional) D. Rasio (a+b) : (a+b+c) Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarruâ&#x20AC;&#x2122; A. Jumlah Kewajiban selain Qardh B. Jumlah Aset -XPODK 4DUGK \DQJ 'LSHUOXNDQ D E Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud $ -XPODK .HZDMLEDQ VHODLQ 4DUGK % -XPODK $VHW -XPODK 4DUGK \DQJ 'LSHUOXNDQ D E

292,57 6,31% 40,12 0,00%

Dana Tabarru dan dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) A. Risiko Kredit

16,92

42,38

407,37

18,39

405,59

% 5LVLNR /LNXLGLWDV

& 5LVLNR 3DVDU

D. Risiko Asuransi

19,03

E. Risiko Operasional

4,96

1,77

5LVLNR 3$<', 'LJDUDQVL

D 5LVLNR .UHGLW

E 5LVLNR /LNXLGLWDV

F 5LVLNR 3DVDU

Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %) Target Tingkat Solvabilitas Internal Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan

11.367,16%

8.668,40%

200,00%

60,00%

Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD

'DQD 7DEDUUXÂś GDQ 7DQDKXG

$ .HNXUDQJDQ NHOHELKDQ WLQJNDW VROYDELOLWDV GDUL WDUJHW LQWHUQDO

% .HWLGDNFXNXSDQ LQYHVWDVL NDV GDQ EDQN

Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarruâ&#x20AC;&#x2122; dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan

11.367,16%

8.668,40%

100% Pemilik Perusahaan

1. The Great Eastern Life Assurance Co. Ltd. Singapura 2. PT Han Yang Primatama 29.447,96 84,71 34.765,46%

99,48% 0,52% Dewan Komisaris

1. Khor Hock Seng 2. Lilies Handayani 3. Wasinthon Pandapotan Sihombing

Presiden Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Dewan Pengawas Syariah

2.585,03 7,63%

1. Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA 2. Drs. HM. Ichwan Sam 2.877,60 7,47%

Ketua Anggota Dewan Direksi

1. 2. 3. 4. 5.

Lien Cheong Kiat Clement Eddy Wirya Wiyana Fauzi Ng Boon Yeow Andrew Yungki Aldrin

Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

/DSRUDQ 3RVLVL .HXDQJDQ /DSRUDQ /DED 5XJL GDQ 3HQGDSDWDQ .RPSUHKHQVLI /DLQ GDQ /DSRUDQ 6XUSOXV 'HÂżVLW 8QGHUZULWLQJ 'DQD

4.830,12 4.608,08 4,82%

35.313,87 33.366,35 5,84%

318,96 5.149,08

40.143,99 37.974,43 5,71% 5.149,08 2.863.845,43 0,18%

Tabarruâ&#x20AC;&#x2122; disusun berdasarkan SEOJK No. 2/SEOJK.05/2018 tanggal 24 Januari 2018 mengenai â&#x20AC;&#x153;Bentuk dan Susunan Laporan %HUNDOD 3HUXVDKDDQ $VXUDQVL 6\DULDK 3HUXVDKDDQ 5HDVXUDQVL 6\DULDK GDQ 8QLW 6\DULDKÂ´ GLPDQD DQJND DQJNDQ\D EHUVXPEHU GDUL Laporan Keuangan PT Great Eastern Life Indonesia (â&#x20AC;&#x153;Perusahaanâ&#x20AC;?) tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang disusun sesuai dengan ketentuan pelaporan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 72/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang â&#x20AC;&#x153;Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariahâ&#x20AC;?. Laporan Tingkat Solvabilitas dan Rasio Keuangan Selain Tingkat Solvabilitas Disusun Berdasarkan Peraturan Perundangan.

Jakarta, 27 April 2018 S.E &O

318,96

Gabungan

25.309,30 16,67 151.828,78%

5.107,23 259,63 1.967,12%

B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan

1. PT Reasuransi Nasional Indonesia

Indikator Dana Tabarruâ&#x20AC;&#x2122; dan Dana Dana Tanahud Perusahaan 4.138,66 68,04 6.083,13%

A. Aset yang diperkenankan (AYD)

Reasuradur Utama

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS (dalam jutaan rupiah)

4.267,98 176.774,34 4.109,42

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS (dalam jutaan rupiah)

2017

SURPLUS (DEFISIT) DANA TABARRUâ&#x20AC;&#x2122;

2016

2.633,11

502,64

PENGHASILAN KOMPREHENSIF

471,79

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 7LGDN DNDQ GLUHNODVLÂżNDVL NH ODED UXJL 6XUSOXV UHYDOXDVL DVHW WHWDS WDNEHUZXMXG 3HQJXNXUDQ NHPEDOL OLDELOLWDV LPEDODQ SDVWL 3DMDN SHQJKDVLODQ $NDQ GLUHNODVLÂżNDVL NH ODED UXJL 6HOLVLK NXUV SHQMDEDUDQ ODSRUDQ NHXDQJDQ 6HOLVLK QLODL ZDMDU VXNXN )972&, DVHW NHXDQJDQ $)6 3DMDN SHQJKDVLODQ

96.052,76 1.083.948,08

Kurs pada tanggal 31 Desember 2016, 1 US$ = Rp13.436.

PENDAPATAN ASURANSI

128.639,29 1.045.841,06

2016 23.947,74 14.032,53 166,62 175,00

TOTAL DANA PESERTA

2017 20.232,56 20.037,02 159,95 35,09

DANA PESERTA 'DQD LQYHVWDVL Dana tabarruâ&#x20AC;&#x2122;

Jumlah Beban

LAPORAN SURPLUS DEFISIT UNDERWRITING DANA TABARRUâ&#x20AC;&#x2122; (dalam jutaan rupiah)

ASET Kas dan setara kas 3LXWDQJ NRQWULEXVL 3LXWDQJ UHDVXUDQVL 3LXWDQJ PXUDEDKDK 3LXWDQJ LVWLVKQDÂś 3HPELD\DDQ PXGKDUDEDK 3HPELD\DDQ PXV\DUDNDK Investasi pada surat berharga ,QYHVWDVL SDGD HQWLWDV DVRVLDVL GDQ YHQWXUD EHUVDPD 3LXWDQJ VDODP $VHW LMDUDK 3LXWDQJ ,QYHVWDVL Piutang hasil Investasi 3URSHUWL LQYHVWDVL $VHW WHWDS $VHW WDNEHUZXMXG Aset Lain

12.700,07

3DMDN 3HQJKDVLODQ

REASURADUR UTAMA

0,52%

26.818,52

GL ,QGRQHVLD \DQJ WHODK GLDXGLW ROHK 3XUZDQWRQR 6XQJNRUR 6XUMD ÂżUPD DQJJRWD (UQVW <RXQJ *OREDO /LPLWHG GHQJDQ UHNDQ SHQDQJJXQJ

2. PT Han Yang Primatama

26.326,25

Khor Hock Seng

99,48%

987.895,32

100% dengan target internal paling rendah 120% dari MMBR.

29.905,49

PEMILIK PERUSAHAAN

917.201,77

.HVHKDWDQ .HXDQJDQ 3HUXVDKDDQ $VXUDQVL GDQ 3HUXVDKDDQ 5HDVXUDQVL UDVLR SHQFDSDLDQ WLQJNDW VROYDELOLWDV VHNXUDQJ NXUDQJQ\D DGDODK

PRESIDEN KOMISARIS

1. The Great Eastern Life Assurance Co. Ltd. Singapura

Jumlah Beban Usaha

RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

DIREKSI

17 18

DEWAN KOMISARIS

Jumlah Beban Asuransi

201.186,33 767.659,50 (45.624,29 ) 61.328,82 3.344,96

Keterangan :

707,00

Jumlah MMBR

163.799,24 527.862,19 (52.804,38 ) 284.683,64 (6.338,92 )

Beban Usaha a. Beban Pemasaran b. Beban Umum & Administrasi %HEDQ 3HJDZDL GDQ 3HQJXUXV %HEDQ 3HQGLGLNDQ GDQ 3HODWLKDQ %HEDQ 8PXP GDQ $GPLQLVWUDVL /DLQQ\D F %HEDQ 0DQDMHPHQ G %HEDQ 0RUWDOLWDV e. Beban Usaha Lainnya

Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)

407,28 1.999.936,48

Jumlah Biaya Akuisisi

1.166.930,64

2016

LIABILITAS a. Utang b. Cadangan Teknis

KOMISARIS DAN DIREKSI

2017

897.512,65 255.322,56 14.095,43

1.511.974,18

Jumlah Beban Klaim dan Manfaat

950.933,13 (49.298,04 ) (4.122,44 )

287.424,15 48.920,55

13 Biaya Akuisisi D %HEDQ .RPLVL 7DKXQ 3HUWDPD E %HEDQ .RPLVL 7DKXQ /DQMXWDQ F %HEDQ .RPLVL 2YHULGLQJ d. Beban Lainnya

PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS

2016

1.175.629,48

Hasil Investasi ,PEDODQ -DVD '3/. -DVD 0DQDMHPHQ /DLQQ\D Pendapatan Lain

135.090,06

Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan

(dalam jutaan rupiah) 2017

Jumlah Pendapatan Premi Neto

6 8

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi

URAIAN

88.224,68

Cadangan Klaim

Laporan keuangan tersebut termasuk aset, liabilitas, dan akun laba rugi dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, dengan perincian sebagai berikut:

No.

1.247.828,17 (62.527,93 ) (9.670,76 )

184.387,45

2.777.621,88

2016

PENDAPATAN Pendapatan Premi Premi Reasuransi Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP

CADANGAN TEKNIS Cadangan Premi

2017

1 2 3 4

Direksi PT Great Eastern Life Indonesia

HUKUM Hatta menyampaikan bahwa putusan praperadilan tidak bisa memerintahkan langsung KPK untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

K ANTARA/UMARUL FARUQ

KPK SITA JET SKI BUPATI MOJOKERTO: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa jet ski milik Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa di Polsek Magersari, Mojokerto, Jawa Timur, kemarin. Penyidik KPK menyita 5 jet ski, 6 mobil mewah, dan 2 motor milik Bupati Mojokerto terkait dengan kasus dugaan gratifikasi perizinan pendirian 15 menara seluler pada 2015.

ETUA Mahkamah Agung Hatta Ali mengungkapkan putusan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendi Mukhtar terkait dengan kasus Bank Century ialah salah. Pasalnya putusan tersebut telah melampaui kewenangan hakim praperadilan. “Kita menganggap salah (putusannya), mungkin dia (Effendi Mukhtar) merasa benar, tapi kita menganggap itu salah dan itu adalah dalam ranah pengawasan MA,” katanya saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, kemarin. Karena itu, hakim PN Jaksel Ef-

JUMAT, 27 APRIL 2018

Hakim Praperadilan Lampaui Kewenangan

fendi Mukhtar pun didemosikan ke PN Jambi. Untuk diketahui, PN Jaksel merupakan pengadilan kelas IA khusus, sedangkan PN Jambi Kelas IA. Dengan demikian, Effendi pun turun kelas. “Ya, jelas turun,” ucap Hatta. Pertimbangan mutasi yang dilakukan kepada Effendi, terang Hatta, disebabkan putusan tersebut telah melampaui kewenangannya sebagai hakim praperadilan. “Sehingga kita menganggap dia melakukan unprofessional conduct. Memang teknis, tapi dia salah dalam menerapkan. Oleh karena itu, kita sudah demosi. Demosinya adalah ke Jambi,” terangnya. Dalam putusannya, hakim praperadilan PN Jaksel Effendi Mukhtar

mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Ia memerintahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia (BI), termasuk mantan Gubernur BI Boediono, sebagai tersangka terkait dengan kasus Bank Century. Hatta menyampaikan bahwa putusan praperadilan tidak bisa memerintahkan langsung KPK untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. “Itulah kesalahannya. Mestinya kalau sekadar memerintahkan untuk melanjutkan (perkara), itu oke-oke aja, tapi jangan dia menyatakan tersangkanya ini-ini sebab itu kewenangan dari penuntut umum,” terangnya.

Tersangka Saat dikonfirmasikan terpisah, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai pimpinan KPK wajib menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono dkk sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bank Century. Boediono dkk pantas dimintai pertanggungjawaban. “Iya dong. Bukan harus, bahasa hukum tuh wajib (menetapkan Boediono dkk sebagai tersangka),” tegas Bambang kepada Medcom.id, kemarin. Namun, Bambang enggan berkomentar jauh soal kasus yang merugikan negara hingga Rp8 triliun tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kelanjutan kasus tersebut kepada pimpinan KPK saat ini. (Nur/P-4)

Saksi Sebut Fredrich Bohong MANTAN pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi, disebut berbohong soal kondisi kliennya setelah mengalami kecelakaan mobil pada November 2017. Kala itu, kondisi Novanto dipastikan tidak separah yang diumbar Fredrich ke media massa. Hal itu diungkapkan Dokter Spesialis Jantung Rumah Sakit Medika Permata Hijau (RSMPH), Mohammad Toyibi, dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Ia mengaku kondisi jantung Novanto setelah mengalami kecalakaan mobil mampu untuk dipindahkan dan tidak memerlukan penanganan rawat inap lebih lanjut. “Saya periksa jantungnya semuanya baik, semuanya normal, sehingga saya tulis jantung pasien ini normal,” ujar Toyibi. Dalam keterangannya, Toyibi hanya menemukan luka kecil pada dahi Novanto seukuran 1x1 cm dengan kedalaman luka sekitar 1 mm. Meski demikian, dia coba memeriksa menggunakan stetoskop dan hasilnya jantung Novanto dalam kondisi baik alias tidak bermasalah. “Saya melihat di TV, beliau berikan pernyataan bahwa Pak Setya Novanto kecelakaan dan sangat parah, mobilnya hancur,” lanjutnya. Ia pun bersaksi bahwa saat itu dirinya telah mengetahui bahwa Setya Novanto tengah menjadi buron KPK sehari sebelum adanya telepon dari supervisor perawat RSMPH untuk melakukan evaluasi terhadap Novanto atas permintaan Bimanesh Sutarjo. Hal lain yang diungkapkan Toyibi ialah adanya kejanggalan ketika setiap korban kecelakaan lazimnya akan diperiksa dokter spesialis bedah dan bukan dirinya yang merupakan satu-satunya dokter spesialis jantung di RSMPH. “Setiap pasien kecelakaan yang baru masuk pasti akan masuk IGD. Di situ lazimnya itu yang periksa dokter bedah, nanti dilihat lukanya seperti apa,” lanjutnya. Fredrich Yunadi diduga berupaya merintangi penyidikan dengan menghalangi penyidik KPK untuk memeriksa kliennya dalam perkara dugaan korupsi KTP-E yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Setya Novanto pun kerap mangkir di setiap pemeriksaan yang dilakukan KPK karena diungsikan Fredrich. KPK pun kemudian menetapkan Novanto menjadi pihak yang dicari. Tak lama berselang, pascapenetapan orang itu, Novanto diketahui mengalami kecelakaan tunggal yang diduga telah direkayasa. (*/P-4)

Rasio Likuiditas A. Kekayaan lancar B. Kewajiban lancar C. Rasio (a:b) Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas A. Investasi. kas dan bank B. Penyisihan teknis C. Utang klaim retensi sendiri D. Rasio [a:(b+c)] Rasio Pendapatan Investasi Neto A. Pendapatan investasi netto B. Rata-rata investasi C. Rasio (a:b) Rasio beban klaim A. Beban klaim neto B. Kontribusi neto C. Rasio (a:b) Rasio perubahan dana A. Dana tahun/triwulan/bulan berjalan B. Dana tahun/triwulan/bulan lalu C. Perubahan dana (a-b) D. Rasio (c:b) Rasio Aset Unit Syariah A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanahud B. Aset Dana Investasi Peserta C. Aset Dana Asuransi Perusahaan (Konvensional) D. Rasio (a+b) : (a+b+c) Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru A. Jumlah Kewajiban selain Qardh B. Jumlah Aset Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b) Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud A. Jumlah Kewajiban selain Qardh B. Jumlah Aset Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)

4.275 4.271 100% 2.045 702 10 287%

28.192 2.236 1261% -

0% -

32.466 6.506 499% 2.045 702 10 287%

44 805 5% 563 515 109% 4 78 (74) (95%) 4.271 4.275 -

1.771 23.504 8% 0% 26.732 25.911 821 3% -

0% 0% 0%

1.815 24.309 7% 563 515 109% 26.736 25.989 746.44 3% 4.271 4.275 -

OPINI

JUMAT, 27 APRIL 2018

Politisasi Ayat dan Hadis Nasaruddin Umar

Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta

ILKADA serentak sebentar lagi tiba. Pilkada kali ini lebih menarik lagi karena berdekatan dengan bulan suci Ramadan. Dalam bulan suci Ramadan emosi umat Islam sedang berakumulasi dan biasanya akan tampil kesemarakan spiritual di dalam masyarakat. Yang perlu dicermati ialah pelibatan ayat-ayat dan hadis di dalam berkampanye. Politisasi ayat dan hadis sudah sering terjadi, tapi kali ini mungkin akan lebih banyak lagi karena ada Ramadan yang berpapasan dengan bulan pemilu. Kita perlu lebih hati-hati mengumbar ayat di dalam berpolitik praktis karena tidak sedikit kitab suci bermasalah karena faktor politik praktis. Sejarah panjang Bibel dan kitab-kitab suci lainnya penuh dengan persoalan sebagai akibat pengaruh tarikan politik dan kekuasaan, baik penulisan, penerjemahan, maupun penafsiran. Akibatnya, sering kita menemukan istilah ‘kitab suci palsu’, ‘terjemahan sesat’, dan ‘penafsiran tendensius’. Dalam dunia Islam manipulasi dalil-dalil agama juga pernah terjadi. Suatu ketika terjadi pemandangan menarik di sebuah pasar tradisional di Timur Tengah. Penjual madu dagangannya laris manis karena dipoles dengan hadis, ditambah dengan ayat yang dikutip dari Surah An-Nahl (lebah madu). Hadis tentang

Secara terselubung hingga saat ini dalildalil agama masih sering dipolitisasi untuk ‘menembak’ seseorang atau sekelompok orang. Bukan hanya dalam dunia politik, melainkan juga dalam dunia bisnis. Ada produkproduk dipoles dengan ayat atau hadis, tetapi pada merek lain dijadikan sebagai sasaran kampanye hitam untuk menjatuhkan produk itu.

madu memang pernah ada, yaitu: al-’Asal da’u kulli dain dawa’ (madu mengobati berbagai macam penyakit). Penjual madu me neriakkan hadis nabi di tengah pasar sehingga dalam waktu tidak lama dagangannya habis. Di samping penjual madu ada seorang penjual terong yang hanya bisa termangu menyaksikan pembeli menyerbu dagangan madu di sampingnya, sedangkan dagangan te rongnya tidak ada yang mampir membeli. Rupanya si penjual terong tidak kehabisan akal. Ia pun mengarang sebuah hadis yang isinya mirip dengan hadis yang diteriakkan penjual madu. Ia membuat hadis palsu dan meneriakkannya berulang-ulang. “Wahai para pengunjung pasar, kemarilah membeli terongku, Rasulullah pernah bersabda: Al-Bazinjan da’u kulli dawa’ (terong bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit). Alhasil, dagangan penjual terong juga laris manis. Hadis palsu tersebut sering dijadikan sebagai contoh dari hadis palsu di dalam kitab-kitab ulumul hadis. Dalam kesempatan lain ketika Ibu Megawati Soekarno Putri mencalonkan diri sebagai presiden masa lalu, sebuah spanduk raksasa yang berisi hadis nabi terpampang di sebuah kampus besar, Lan yufliha qaumun wallau amrahum imraatan (Tidak akan beruntung suatu kaum yang

menyerahkan urusannya diurus oleh seorang perempuan). Di tempat lain dipajang spanduk isinya ayat Alquran: Al-Rijal qawwamun ‘ala al-nisa’ (Lakilaki pemimpin bagi perempuan/ QS Al-Nisa/4:32). Jelas spanduk-spanduk dan brosur itu bertujuan mencekal Ibu Megawati sebagai calon presiden. Perolehan suara Ibu Megawati tergolong kurang di kawasan itu, tapi tidak berhasil mencekalnya sebagai presiden. Secara terselubung hingga saat ini dalil-dalil agama masih sering dipolitisasi untuk ‘menembak’ seseorang atau sekelompok orang. Bukan hanya dalam dunia politik, melainkan juga dalam dunia bisnis. Ada produk-produk dipoles dengan ayat atau hadis, tetapi pada merek lain dijadikan sebagai sasaran kampanye

hitam untuk menjatuhkan produk itu. Perang antara kelompok radikal dan kelompok liberal juga menggunakan ayat dan hadis. Kesemuanya ini menunjukkan begitu gampang orang mencapai sasarannya dengan polesan dalil-dalil agama. Yang paling menyedihkan, kalimat-kalimat suci diucapkan untuk mengeksekusi secara kejam orang-orang yang dianggap musuhnya, seperti kita saksikan di media-media sosial tentang perlakuan IS terhadap tawanan perang. Sehubungan dengan itu semua, kita sebagai bangsa yang majemuk selalu harus waspada terhadap orisinalitas dan keabsahan kitab suci. Jangan sampai kitab suci dijadikan sebagai kendaraan politik.

yang dipasok aset finansial lain, berupa surat berharga, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kerangka ini, pelaku ekonomi senantiasa aktif menyubstitusi kekayaannya antara uang tunai, barang, simpanan di bank, dan surat berharga. Oleh karena itu, setiap ada gejolak di satu pasar imbasnya akan cepat merambat ke segmen pasar yang lain. Fluktuasi harga saham dan emas pada saat kurs bergejolak ialah contoh konkretnya. Alhasil, pasar keuangan terintegrasi antara segmen satu dengan yang lain baik intranegara maupun lintas negara. Kondisi ini membuat kebijakan moneter bank sentral senantiasa kesulitan meredam setiap gejolak yang ada di pasar keuangan entah dari segmen/negara mana asal gejolak bermula. Dengan konfigurasi problematika di atas, kebijakan moneter BI yang ketat dalam bentuk kenaikan 7DRRR menjadi opsi kebijakan yang layak bagi Indonesia yang berstatus perekonomian kecil yang terbuka (small open economy) tat-

kala kebijakan moneter negara leader sudah menaikkan suku bunga acuan. Tanpa memasukkan opsi kenaikan 7DRRR, BI mau tidak mau harus intervensi untuk menjinakkan dolar. Pilihan ini kendati efektif, hanya sesaat dan berbiaya mahal. Lagi pula, cadangan devisa yang dipegang BI relatif kecil untuk ukuran pasar valuta asing sehingga keberlanjutannya masih bisa dipertanyakan. Agaknya BI perlu berkaca dari pengalaman negara lain yang mengadopsi ‘ketat’ dalam menjaga suku bunga acuan dalam praktiknya ‘fleksibel’ terhadap nilai tukar. Frekuensi intervensi di pasar valuta asing menjadi lebih sering dan lebih sensitif terhadap pergerakan nilai tukar riil. Solusi yang lebih kompromistis ialah sistem pengendalian devisa, khususnya aliran hot money yang dominan di pasar uang. Regulasi parsial perlu dikenakan pada capital flow agar dana portofolio asing tidak keluar/masuk begitu saja tanpa memberikan kontribusi yang signifikan bagi stabilitas nilai tukar rupiah. Mau pilih yang mana BI?

Menjinakkan Dolar Haryo Kuncoro

Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

Kenaikan relatif indeks harga konsumen dikenal sebagai laju inflasi. Oleh karena itu, paradigma ini memberikan resep nilai tukar akan stabil jika laju inflasi di setiap negara terkendali. Pendekatan paritas daya beli secara implisit mengasumsikan uang semata-mata sebagai alat tukar (medium of exchange). Pelaku ekonomi seakan hanya memiliki dua alternatif aset, pegang uang tunai atau barang. Faktanya, uang bisa dipakai sebagai media spekulasi untuk mendapatkan imbal hasil (return). P e r t i m b a n g a n ny a , j i k a pegang uang tunai, pelaku ekonomi akan liquid untuk bertransaksi barang/jasa. Namun, memegang uang cash tidak memberikan imbal hasil daripada jika disimpan di perbankan, misalnya. Artinya, suku bunga (domestik dan luar negeri) menjadi determinan penting dalam menentukan nilai tukar. Imbal hasil perbankan merujuk pada suku bunga acuan yang ditetapkan bank sentral. Perbedaan suku bunga lintas negara disebut suku bunga diferensial. Oleh karena itu,

pendekatan kedua ini menyarankan nilai tukar akan stabil jika selisih suku bunga antarnegara dijaga dalam rentang yang kukuh. Beranjak dari tesis sini, kenaikan FFR tanpa diikuti dengan kenaikan suku bunga acu an Bank Indonesia (BI) 7-day reverse repo rate (7DRRR) niscaya akan memperbesar suku bunga diferensial sehingga dana akan mengalir ke AS. Akibatnya, pembelian dolar meningkat sehingga kembali mendepresiasi rupiah. Kedua teori itu dalam taraf tertentu mampu menjelaskan perilaku nilai tukar rupiah meski kurang memuaskan. Buktinya, dalam tiga tahun terakhir The Fed sudah menaikkan FFR lima kali. Sementara itu, BI malah menurunkan suku bunga acuan delapan kali. Artinya, proposisi suku bunga diferensial tidak kesampaian. Persoalan kian kompleks saat ketiganya berinteraksi. Secara normatif, jika pergerakan inflasi terjaga, suku bunga acuan akan stabil sehingga nilai tukar juga akan ‘tenang’. Dengan alur ini, laju inflasi

seharusnya sebanding dengan depresiasi. Faktanya, laju depresiasi (2,35%) lebih tinggi daripada inflasi (0,99%), pun di saat 7DRRR lama tidak berubah. Kondisi semacam ini berakibat BI kesulitan dalam menentukan besaran suku bunga acuan. Celakanya lagi, angka inflasi yang ditargetkan 3,5% pada tahun ini akan diganggu gejolak internal berupa fluktuasi harga barang yang diatur pemerintah (administered price) dan harga pangan yang bergejolak (volatile prices). Orientasi ke luar kebetulan juga terhalang oleh perang dagang AS dengan Tiongkok. Artinya, lalu lintas barang/jasa yang menjadi landasan berpijak dalam menentukan nilai tukar bisa seret. Seretnya lalu lintas barang/jasa membuat nilai tukar tidak mencerminkan kinerja perekonomian yang sesungguhnya. Kegagalan kedua pendekatan sebelumnya memaksa perluasan kajian menuju pendekatan portofolio. Dasar pemikirannya, imbal hasil tidak hanya ditawarkan suku bunga, tetapi perbankan juga yield

ASAR finansial global terus bergejolak belakangan ini. Kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS), per Maret 2018, memantik spekulasi kuat akan rentetan kenaikan fed fund rate (FFR) tiga kali lagi sepanjang tahun ini. Tendensi ini disikapi para pelaku pasar melepas aset berdenominasi nondolar AS. Akibatnya, hampir semua mata uang dunia mengalami tekanan, termasuk rupiah. Sejak awal April (month to date), nilai tukar rupiah melemah 0,91%, yang lebih kecil daripada pelemahan mata uang beberapa negara emerging market lain. Komparasi dengan spektrum waktu yang lebih panjang agaknya tidak mengubah simpulan. Sejak awal 2018 (year to date) rupiah melemah 2,35% hingga nyaris Rp13.999 per dolar AS, tetapi lebih rendah daripada pelemahan mata

uang lain, seperti real Brasil 3,06%, rupee India 3,92%, peso Filipina 4,46%, dan lira Turki 7,17%. Lebih dangkalnya depresiasi rupiah relatif terhadap negara peer menimbulkan pertanyaan seberapa kuat upaya stabilisasi BI berupa intervensi di pasar valuta asing mampu menopang kekuatan nilai rupiah. Indikator makroekonomi yang terus membaik semestinya membuat rupiah lebih kuat terhadap tekanan eksternal. Kekuatan mata uang domestik terhadap mata uang asing dalam perspektif teoretis dapat dijelaskan dari paritas daya beli (purchasing power parity). Pandangan ini menegaskan nilai tukar ialah cerminan dari perbedaan daya beli mata uang di kedua negara. Konsep dasarnya, suatu barang mestinya mempunyai harga yang sama di mana pun. Daya beli uang terhadap banyak komoditas direpresentasikan indeks harga konsumen.

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Abdul Kohar, Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Don Bosco Selamun, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Iskandar Zulkarnain, Kania Sutisnawinata, Lestari Moerdijat, Muhammad Mirdal Akib, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ahmad Punto, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Heryadi, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Raja Suhud V.H.M, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cahya Mulyana, Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dhika Kusuma Winata, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fetry Wuryasti, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hillarius U. Gani, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Satria Sakti Utama, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar,

Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya), Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan,

Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon), Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi:

(021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@ mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

SUARA ANDA

JUMAT, 27 APRIL 2018

EDITORIAL

Tanggapan Editorial

26 April 2018

Bukan Perjumpaan Biasa

I tengah memanasnya situasi jelang Pemilu dan Pilpres 2019, kabar menyejukkan datang dari Presiden Joko Widodo, Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, serta Front Pembela Islam. Untuk kali pertama, kedua pihak yang selama ini dipersepsi berseberangan itu bertemu dalam semangat kebersamaan. Silaturahim antara Jokowi dan ulama alumni 212 tersebut terjadi pada Minggu (22/4) di Masjid Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pertemuan dilakukan di luar agenda resmi kepresidenan meski tetap dalam bingkai Jokowi sebagai presiden. Betul bahwa bukan kali ini saja Presiden bertemu dengan para ulama. Sudah berulang kali Jokowi mengundang para ulama ke istana. Presiden kerap pula menyambangi para ulama di berbagai penjuru Tanah Air. Maksud dan tujuannya cuma satu, yakni menjalin dan merekatkan tali silaturahim. Namun, pertemuan antara Jokowi dan para ulama alumni 212 bukanlah pertemuan biasa. Pertemuan itu luar biasa, juga sama sekali tak disangka-sangka. Tak ada yang menduga sebelumnya kedua pihak bakal bertemu karena tebalnya sekat yang memisahkan jarak. Ulama alumni 212 ialah para pemrakarsa sekaligus pemimpin gelombang demonstrasi yang berpuncak pada 2 Desember 2016 untuk menuntut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dihukum dalam kasus penodaan agama. Nama Jokowi pun kemudian dibawabawa dengan beragam cap buruk. Amat jelas bahwa ulama alumni 212 berseberangan dengan Jokowi selama ini. Oleh karena itu, ketika keduanya bersedia bertemu, hanya satu kata yang patut kita suarakan; salut.

FORUM

ENCARI atau memilih pemimpin apalagi daerah dan negara tidaklah mudah. Banyak proses, pertimbangan, dan hambatan yang harus dilewati. Mereka juga harus memahami kondisi rakyat secara keseluruhan. Untuk mengetahui kondisi rakyat, hanya ada satu cara, yaitu terjun langsung ke lapangan agar permasalahan-permasalahan yang terjadi dapat diketahui untuk kemudian dicarikan solusi. Pemimpin tidak bisa mengatasi permasalahannya seorang diri. Kita sebagai masyarakat juga harus turut membantu dengan memberikan masukan-masukan yang positif dan membangun karena pemimpin dipilih kita sebagai masyarakat. Pemimpin ada karena ada rakyat yang memilih sehingga tercipta suatu kerukunan, kesejahteraan, dan keamanan bersama dalam hidup bersosial dan bernegara. Proklamator kemerdekaan RI Soekarno dan Hatta menjadi salah satu contoh jelas bagaimana mereka mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen bangsa. Bahkan, dalam kepemimpinan dwitunggal ini, RI jadi bangsa yang dihormati. Kini, bangsa ini akan memasuki fase yang sangat penting, yaitu Pilkada Serentak 2018 dan Pilpres 2019. Satu hal yang tak boleh diabaikan ialah rekam jejak calon pemimpin. Ada banyak cara untuk menggali hal itu sehingga kita tak terjebak dalam memilih kelak. Pemimpin yang baik ialah yang memiliki pengalaman, berwibawa, peka terhadap kemajuan dunia, mencintai rakyatnya, punya kredibilitas, integritas, dan bervisi ke depan.

M Mansyur Alrasyid

Positive Parenting Redam Kenakalan Remaja Zaman Now

@Gleewo

Kemaslahatan bagi Negeri

KITA tanggapi positif dan tunggu perkembangan selanjutnya. Kita berharap pertemuan Presiden Jokowi dan alumni 212 akan menghasilkan kemaslahatan bagi negeri ini.

Euis Susilawatie

Damai dan Tenteram

TENTU saja kita harus berharap dengan hal-hal yang baik bagi bangsa ini. Bila Presiden Jokowi bertemu dengan ulama, tentu saja untuk harapan Indonesia yang lebih baik ke depan. Tentunya, kita ingin kehidupan kebangsaan Indonesia yang lebih baik lagi, damai, tenteram, dan sejahtera

Nida Khairunissa

Obat Mujarab

OBAT mujarab itu bentuknya bisa apa saja. Salah satunya dengan bersilaturahim. Itu bisa menjadi obat paling mujarab untuk menjaga kerukunan bangsa ini. Kita tunggu jawaban Presiden Jokowi atas permintaan para ulama 212. Semoga membawa kebaikan bagi bangsa dan negeri tercinta Indonesia.

Lisa U

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Dalam Ribuan Rupiah

2017

Aset Kas dan Setara Kas Deposito Berjangka Pembiayaan Investasi Pembiayaan Multiguna Pembiayaan Modal Kerja Piutang Lain-lain Biaya Dibayar Dimuka Aset Pajak Tangguhan Aset Tetap Aset Sewaan Aset Lain-Lain

2016

Dalam Ribuan Rupiah

Total Aset

4.338.022 3.750.000 20.479.211 971.721 33.699.564 49.657.792 755.495 98.005 405.947 3.330.000 4.598.827 122.084.584

3.100.991 32.655.966 2.102.161 33.851.686 39.500.884 69.817 144.651 539.527 4.598.827 116.564.510

Liabilitas Hutang Lain-Lain Biaya Masih Harus Dibayar Hutang Pajak Pendapatan Diterima Dimuka Total Liabilitas

3.741.519 140.244 145.657 85.992 4.113.412

822.995 139.688 170.364 245.509 1.378.556

Ekuitas Modal saham Tambahan modal disetor Laba (rugi) ditahan Laba (rugi) tahun berjalan Total Ekuitas Total Liabilitas dan Ekuitas

Ridholloh Ismat

100.000.000 11.150 15.174.804 2.785.218 117.971.172 122.084.584

100.000.000 11.150 12.375.528 2.799.276 115.185.954 116.564.510

2015

4.931.572 382.258 5.891.138 453.724 130.199 1.592.649 13.381.540

5.680.121 522.173 4.271.767 551.839 1.415.927 1.887.051 14.328.878

Beban Beban Pembiayaan Beban Bunga Beban Iklan dan Promosi Beban Gaji dan Tunjangan Beban Penyusutan Beban Kantor Beban Lain-lain Total Beban

2.436.393 11.995 196.213 5.046.653 138.380 1.413.604 644.839 9.888.077

3.422.538 56.594 275.462 4.335.495 241.862 1.685.818 826.453 10.844.222

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan

3.493.463

3.484.656

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan : Kini Tangguhan Beban Pajak Penghasilan - Bersih Laba Tahun Berjalan

(661.599) (46.646) (708.245) 2.785.218

(659.485) (25.895) (685.380) 2.799.276

Pendapatan Komprehensif Lain Total Laba Komprehensif

2.785.218

2.799.276

Jakarta, 27 April 2018 PT Mega Finadana

Catatan: Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S.Mannan, Ardiansyah & Rekan.

Program Doktoral Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2017

Pendapatan Pembiayaan Investasi Pembiayaan Multiguna Pembiayaan Modal Kerja Pendapatan Provisi dan Administrasi Pendapatan Bunga Pendapatan Lain-lain Total Pendapatan

Direksi

L A P O R A N K E UA N G A N

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

LAPORAN POSISI KEUANGAN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam jutaan Rupiah)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam jutaan Rupiah)

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (dalam jutaan Rupiah)

2017

2016

LIABILITAS DAN EKUITAS I.

30.622 ± 4.014 – – 9.894 – – – 632 – – – 194

66.843 ± 4.185 – – 9.890 – – – 549 – – – 194

– –

– – 110 45.466

– – 982 82.643

58.975 194.043 4.882 75.981 – – – 163

7.632 222.368 9.669 77.170 – – – 290

25.749 – 3.220 11.307

26.555 – 4.590 13.077

JUMLAH BUKAN INVESTASI

374.320

361.351

JUMLAH ASET

419.786

443.994

II. BUKAN INVESTASI 21 Kas dan Bank 22 Tagihan Premi Penutupan Langsung 23 Tagihan Premi Reasuransi 24 Aset reasuransi 25 Tagihan Klaim Koasuransi 26 Tagihan Klaim Reasuransi 27 Tagihan Investasi 28 Tagihan Hasil Investasi 29 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk dipakai sendiri 30 Biaya Akuisisi Yang Ditangguhkan 31 Aset Tetap Lain 32 Aset Lain–Lain

ALHAMDULILLAH. Pertemuan positif. Semua kalangan mesti menyambut baik. Insya Allah menghasilkan pemikiran-pemikiran positif dan solutif serta menghadirkan kesejukan untuk Indonesia lebih baik. Yang sekarang ingin dirangkul, mungkin tanda-tanda galau dan khawatir.

LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2017 dan 2016

Call Center : (021) 631 1234 (Hunting), Homepage : www.asuransi-harta.co.id E-mail : harta@asuransi-harta.co.id Cabang/Pemasaran : Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Malang, Tangerang, Karawang, Solo, Makasar.

ASET

Pertemuan Positif

Kantor Pusat : Gedung 46 Abdul Muis Lt.3, Jln. Abdul Muis No.46 Jakarta 10160, Telepon: (021) 34835325 - Fax: (021) 3459559

PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk Kantor Pusat : Jl. Balikpapan Raya No. 9, Jakarta 10130 Telp. (021) 634 8760, 384 5678 (Hunting) Fax. (021) 6336 4480, 345 1352

INVESTASI 1 Deposito Berjangka 6HUWL¿NDW 'HSRVLWR 3 Saham 4 Obligasi Korporasi 5 MTN 6 Surat Berharga yang diterbitkan oleh Negara RI 7 Surat Berharga yang diterbitkan oleh Negara Selain BI 8 Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 9 Surat Berharga yang diterbitkan oleh Lembaga Multinasional 10 Reksa Dana 11 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset 12 Dana Investasi Real Estat 13 Repo 14 Penyertaan Langsung 15 Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan bangunan untuk Investasi 16 Pembiayan melalui kerjasama dengan pihak lain 17 Emas Murni 18 Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan 19 Pinjaman Polis 20 Investasi Lain JUMLAH INVESTASI

@BangJanna

PT MEGA FINADANA

Indonesia, penerus bangsa ini tentu sangat mengganggu stabilitas nasional mengingat jumlah persentasenya yang lumayan besar. Sejumlah pakar dan peneliti mengungkapkan beberapa solusi yang dapat digunakan untuk mengurangi angka kenakalan remaja. Di antaranya solusi dari Peneliti Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Kemensos RI (2015) yang menyebutkan, bahwa beberapa hal dapat dilakukan, yakni mengoptimalkan fungsi keluarga seperti menerapkan aturan dan konsekuensi, selalu ada bersama anak dan mendengarkan anak tanpa memvonis. Semua fungsi itu dapat berjalan dengan baik jika diiringi kemauan keras dari orangtua agar anaknya bisa tumbuh dan berkembang baik. Dengan pola asuh yang baik, permasalahan yang dialami remaja dapat terselesaikan dengan baik.

ERMASALAHAN anak usia sekolah di Indonesia sangat kompleks. Hampir rata-rata permasalahan anak di sekolah disebabkan faktor keluarga, yakni orangtua. Menurut Drost, tipe orangtua yang terlalu sibuk bekerja, orangtua yang terlalu memberikan kebebasan penuh kepada anak, orangtua yang otoriter, hingga tahap permasalahan siswa yang berasal dari konflik internal orangtua, sering kali tidak cukup tanggap menghadapi keluhan-keluhan anak di sekolah. Permasalahan seperti itu berdampak buruk bagi perkembangan anak dan bisa berakhir pada tindak kriminal. Di antara rentetan kenakalan yang dilakukan remaja, salah satunya tawuran antarpelajar yang berdampak fatal pada korban. Remaja juga tercatat terlibat dalam perampokan curanmor atau pembegalan, kasus itu yang terjadi di Depok. Perbuatan kriminal lain yang tidak kalah ironis ialah kasus kenakalan remaja berupa narkoba yang menurut data BNN, 22% dari penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia ialah pelajar. Permasalahan remaja

PRESIDEN Jokowi ialah pemimpin masyarakat sudah selayaknya bersilaturahim. Ini menjadi contoh yang baik untuk masyarakat agar selalu santai menanggapi perbedaan pendapat. Kuncinya silaturahim agar tidak mudah terpolarisasi. Jadi, rakyat Indonesia memang kurang silaturahim makanya gampang terpolarisasi. Sikap yang baik, silaturahim tersebut harus di contoh.

Kirimkan komentar Anda atas tema: Anak Muda Milenial dan Kepedulian terhadap Masalah Bangsa (23-28 April 2018) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Pahami Masalah

FKIP Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

bisa dicarikan titik temu dan syak wasangka dicarikan jawaban. Terkait dengan dugaan kriminalisasi terhadap ulama, misalnya, ulama alumni 212 menyampaikan langsung kepada Presiden agar segera menghentikan. Kepada Jokowi, kita menaruh hormat karena dia telah menunjukkan hakikat seorang presiden. Sebagai presiden,

Kita angkat topi atas kebesaran hati mereka untuk meluruhkan ego dan gengsi. Kita mengapresiasi mereka yang dengan jiwa besar meminggirkan kepentingan golongan dengan kepentingan yang lebih besar. Pertemuan antara Jokowi dan ulama alumni 212 amatlah berarti karena dari situlah perbedaan pandangan

Sudah Selayaknya

Jokowi memang bukan milik orang per orang atau golongan per golongan, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Jokowi ialah presiden untuk semua sehingga sudah seharusnya mengayomi siapa pun, tak peduli yang pro atau yang kontrapemerintah. Pertemuan dengan ulama alumni 212 ialah wujud nyata kesadaran Presiden Jokowi bahwa ulama ialah soko guru bangsa yang fungsi dan perannya mustahil dikesampingkan. Ia paham betul bahwa sudah semestinya umara bersatu dengan ulama untuk bersama-sama membangun bangsa dan berbarengan mengatasi problem keumatan. Memang, masih harus ada tindakan nyata agar pertemuan antara Jokowi dan ulama alumni 212 tak sia-sia. Akan tetapi, kita yakin, amat yakin, silaturahim dan dialog merupakan cara paling mujarab untuk menyelesaikan setiap silang pendapat. Pertemuan antara Jokowi dan ulama alumni 212 ialah penegas bahwa betapa pun lebarnya jurang pemisah, selalu ada jembatan untuk menyatukan perbedaan sesama warga bangsa. Pertemuan itu menjadi oasis di tengah semakin keringnya keinginan untuk mempererat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Pertemuan antara Presiden dan ulama alumni 212 mengejutkan, tetapi juga menyejukkan. Terlalu berlebihan kiranya jika kemudian ada yang menganggap pertemuan itu merupakan bagian dari manuver Jokowi untuk mencari dukungan dari umat Islam di Pilpres 2019 mendatang. Toh kalaupun itu manuver politik, ia manuver politik yang bagus, bukan hanya oleh Presiden Jokowi, melainkan juga oleh alumni 2012. Disebut baik karena itu merupakan perjumpaan untuk mempersatukan. Hanya mereka yang menginginkan hubungan Presiden Jokowi dengan sebagian umat Islam itu terus tegang yang menganggap pertemuan tersebut akal-akalan politik belaka.

KOMISARIS DAN DIREKSI

2017

: : : :

Adhi Indrawan Budi Santoso Tanuwibowo Bambang Heryanto Pardjo

DIREKSI DIREKTUR UTAMA DIREKTUR DIREKTUR DIREKTUR

: : : :

Sunyata Wangsadarma, MA, AAI, HIA, AIS Eng Tjiang, SE Sutjianta, SE, AS, AAAI-K Novel Sunaryo SE, AAAI-K

NO.

20.686 – 21.186 2.852 576 11.391 943

29.291 – 39.810 – 626 9.312 2.938

JUMLAH UTANG (1 s.d. 7)

57.634

81.977

789 125.346 35.474 –

– 94.017 75.372 –

14 15 16

JUMLAH CADANGAN TEKNIS (8 s.d. 9)

161.609

169.389

JUMLAH LIABILITAS

219.243

251.366

42.000 38.590 63.725 56.228 – –

42.000 38.590 105.987 6.051 – –

JUMLAH EKUITAS

200.543

192.628

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

419.786

443.994

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

CADANGAN TEKNIS 8 Cadangan Premi 9 Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 10 Cadangan Klaim 11 Catangan Atas Risiko Bencana (Catastrophic)

II. EKUITAS 1 Modal Disetor 2 Agio Saham 3 Saldo Laba 4 Komponen Ekuitas Lainnya 5 Selisih Penilaian Berdasar SAK dan SAP 6 Aset yang Tidak Termasuk AYD

REASURADUR UTAMA

DEWAN KOMISARIS KOMISARIS UTAMA KOMISARIS INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN KOMISARIS

2016

LIABILITAS UTANG 1 Utang Klaim 2 Utang Koasuransi 3 Utang Reasuransi 4 Utang Komisi 5 Utang Pajak 6 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 7 Utang Lain

NAMA REASURADUR Reasuransi Dalam Negeri 1. PT Marsh Broker Reasuransi 2. PT Reasuransi Indonesia Utama 3. PT Ibu Reinsurance Broker 4. PT Viva Broker Reasuransi Indonesia 5. PT. Reasuransi Nasional Indonesia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2017

URAIAN PENDAPATAN UNDERWRITING Premi Bruto a. Premi Penutupan Langsung b. Premi Penutupan Tidak Langsung Jumlah Pendapatan Premi (3+4) c. Komisi Dibayar Jumlah Premi Bruto (5-6) Premi Reasuransi a. Premi Reasuransi Dibayar b. Komisi Reasuransi Diterima Jumlah Premi Reasuransi (8-9) Premi Neto (6-10) Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi dan CAPYBMP a. Penurunan (kenaikan) Cadangan Premi b. Penurunan (kenaikan) CAPYBMP b. Penurunan (kenaikan) Cadangan atas risiko bencana (Catastrophic) Jumlah Penurunan (Kenaikan) Cadangan Premi dan CAPYBMP Jumlah Pendapatan Premi Neto (11+15) Pendapatan Underwriting Lain Neto PENDAPATAN UNDERWRITING (16+17) BEBAN UNDERWRITING Beban Klaim a. Klaim Bruto b. Klaim Reasuransi c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Jumlah Beban Klaim (21-22+24-25) Beban Underwriting Lain Neto BEBAN UNDERWRITING (26+27) HASIL UNDERWRITING (18-28) Hasil Investasi Beban Usaha a. Beban Pegawai dan Pengurus b. Beban Pendidikan dan Pelatihan c. Beban Pemasaran d. Beban Umum dan Administrasi Lainnya Jumlah Beban Usaha (32+33) LABA (RUGI) USAHA ASURANSI (29+30-34) Hasil (Beban) Lain LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (35+36) Pajak Penghasilan LABA SETELAH PAJAK (37+38) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF (39+40)

2016

KETERANGAN

2017

2016

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS 289.927 225 290.152 67.842 222.310

328.095 268 328.363 75.299 253.064

113.798 18.038 95.760 126.550

112.019 20.889 91.130 161.934

– (5.836)

– 578

– (5.836) 120.714 – 120.714

– 578 162.512 – 162.512

A. Tingkat Solvabilitas a. Aset Yang Diperkenankan b. Liabilitas (kecuali pinjaman subordinasi) Jumlah Tingkat Solvabilitas B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) 2) Risiko Kredit a. Risiko Kredit a (Risiko Kegagalan Debitur) b. Risiko Kredit b (Risiko kegagalan Reasuradur) Risiko Likuiditas Risiko Pasar a. Risiko Pasar a (Risiko Perubahan Harga Pasar) b. Risiko Pasar b (Risiko Perubahan Nilai Tukar) c. Risiko Pasar c (Risiko Perubahan Tingkat Bunga) Risiko Asuransi Risiko Operasional Jumlah MMBR C. Kelebihan (Kekurangan) Batas Tingkat Solvabilitas D. Rasio Pencapaian Solvabilitas (%) 3)

141.437 20.776 (27.028) 93.633 – 93.633 68.879 7.337

38.281 809 8.268 18.107 65.465 (41.744) 2.317 (39.427) 1.994 (41.421)

36.585 2.056 11.524 16.720 66.885 9.331 1.537 10.868 2.670 8.198

177 (41.244)

118 8.316

Jakarta, 27 April 2018

331.662 251.366 80.296

5.847 – –

10.647 – –

1.852 447 – 20.801 173 29.120 31.866 209%

1.952 4.500 – 21.706 188 38.993 41.303 206%

INFORMASI LAIN a. Jumlah Dana Jaminan

142.523 30.320 (12.428) 99.775 – 99.775 20.939 2.782

280.229 219.243 60.986

20.000

b. Rasio Likuiditas (%)

178

174

c. Rasio Kecukupan Investasi (%)

116

101

d. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto f.

Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)

178

132

Keterangan: 1. Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif disesuaikan dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. 2. Tingkat kesehatan keuangan merupakan tingkat kesehatan keuangan dengan prinsip konvensional 3. MMBR = Modal Minimum Berbasis Risiko adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas. 4.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, target tingkat solvabilitas paling rendah 120% dari modal minimum berbasis risiko.

Catatan:

Direksi, PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

1. PT. Asuransi Central Asia

62,15%

a. Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material” Tahun 2017 dan 2016.

2. Sendra Gunawan, MSME

12,83%

b. Cadangan Teknis dihitung oleh aktuaris “PT. Bestama Aktuaria”

PEMILIK PERUSAHAAN

3. Credit Suisse AG Singapore Trust A/C

7,15%

4. PT. Asian International Investindo

6,30%

6. Masyarakat (Kurang dari 5%)

11,57%

c. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report).

Sunyata Wangsadarma MA,AAI,HIA,AIS

Eng Tjiang, SE

Sutjianta, S.E.As, AAAI-K

Novel Sunaryo SE, AAAI-K

Direktur Utama

Direktur

d. Lain-lain (diisi dengan informasi lain terkait transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan).

PERKOTAAN

JUMAT, 27 APRIL 2018

8 Warga Negara Taiwan Dijatuhi Vonis Mati MAJELIS hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis pidana mati terhadap tiga warga negara Taiwan yang menyelundupkan 1 ton sabu di Anyer, Serang, Banten. Hakim Ketua Effendy Muchtar menyebut ketiga terdakwa, yakni Liao Guan Yu, Chen Wei Cyuan, dan Hsu Yung Li, terbukti berperan menjemput 1 ton sabu di Pantai Anyer, Serang, Banten. Majelis hakim menjatuhkan vonis dengan menimbang barang bukti saat penangkapan, yaitu berupa 51 karung yang terdiri atas 18 kantong plastik berisikan narkotika jenis sabu seberat 949.158 gram yang telah diuji mengandung metamfetamin. Atas pertimbangan barang bukti yang demikian banyak, Effendy Muchtar menjatuhkan amar putusan hukuman pidana mati. Hakim mengatakan, berdasarkan penuntut umum, Liao

Guan Yu, Chen Wei Cyuan, dan Hsu Yung Li melakukan tindak pidana. Ketiga terdakwa telah membenarkan identitas yang ada dalam dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi terlibat dalam sindikat narkotika. Hakim tidak melihat ada hal-hal yang meringankan untuk dipertimbangkan dalam upaya mengurangi hukuman terhadap terdakwa. Sementara itu, pertimbangan yang memberatkan ialah ketiga terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah. “Pemerintah tengah giatgiatnya melakukan pemberantasan narkoba. Perbuatan ter dakwa juga dinilai dapat merusak generasi muda yang menjadi penerus bangsa Indonesia,” sebut Effendy. Lima terdakwa lain, yakni Juang Jin Sheng, Sun Kuo Tai, Sun Chih Feng, Kuo Chun Yuan,

dan Tsai Chih Hung, disidang secara terpisah. Mereka juga dikenai vonis hukuman mati karena terbukti menjadi pengantar sabu seberat 1 ton dari Kapal Wanderlust. Kuasa hukum terdakwa, Juan Hutabarat, mengatakan menghormati keputusan majelis hakim, tapi akan melakukan upaya hukum banding. “Seperti yang disampaikan oleh majelis hakim, sudah menjadi kewajiban pengacara terdakwa yang dihukum mati untuk mengajukan banding,” cetusnya. Juan melanjutkan, melalui upaya banding akan diketahui apakah keputusan yang diambil hakim saat ini sudah tepat atau tidak. “Artinya seperti yang sudah pernah kami sampaikan, harapan kami adalah para terdakwa cukup dihukum dengan hukuman penjara, bukan hukuman mati,” tandasnya. (Hym/J-1)

MI/HAUFAN HASYIM SALENGKE

DIVONIS MATI: Tiga terdakwa warga negara Taiwan pelaku penyelundup 1 ton sabu yakni Liao Guan Yu, Chen Wei Cyuan, dan Hsu

Yung Li mendengarkan vonis majelis hakim PN Jakarta Selatan, kemarin. Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana mati terhadap tiga warga negara asing tersebut karena menyelundupkan 1 ton sabu di Anyer, Serang, Banten.

DKI Tunggak Dana Bau Rp202 Miliar Keterlambatan pencairan dana kompensasi bau disebabkan proses administrasi yang belum lengkap dari Pemerintah Kota Bekasi. GANA BUANA

gana@mediaindonesia.com

EBANYAK 18 ribu keluarga dari tiga kelurahan di Bantargebang, Bekasi, belum menerima hak dana kompensasi bau selama empat bulan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tiga kelurahan itu, yakni Kelurahan Sumur Batu, Cike-

ting Udik, dan Cikiwul. Setiap keluarga mendapatkan dana tunai sebesar Rp200 ribu per bulan. Asisten Daerah III Kota Bekasi Dadang Hidayat mengungkapkan, dana kemitraan statis sebesar Rp202 miliar merupakan kewajiban Pemprov DKI Jakarta untuk membayar kepada pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah Kota

PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA Berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”)

Bekasi. Dana itu merupakan kompensasi bau atas keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik Pemprov DKI Jakarta. “Sampai saat ini dananya belum masuk kas daerah,” ungkap Dadang di Bekasi, kemarin. Dari informasi yang diterima, kata Dadang, proses transfer dana kemitraan tersebut masih dalam tahap pengecekan administrasi. Oleh karena itu, pihaknya diminta untuk menunggu. “Masih dalam proses administrasi, belum tahu kapan akan ditransfer ke kas

daerah,” ungkap Dadang. Menurut Dadang, selain untuk membayar kompensasi bau, dana tersebut dipergunakan untuk sejumlah pembangunan infrastruktur khusus di wilayah Bantargebang. Di antaranya adalah pembangunan puskesmas rawat inap, pengadaan lampu penerang jalan umum (PJU), perbaikan sekolah di wilayah setempat, dll. Namun, kata dia, untuk dana kemitraan yang bersifat dinamis, pihaknya belum mendapatkan kabar. Padahal, tahun lalu pihaknya mendapatkan dana kemitraan sebesar Rp318

miliar. “Kami masih berharap dapat pada APBD-Perubahan. Sifatnya sukarela. Kalau dapat, ya kami bersyukur. Kalau tidak dapat, ya tetap kami minta,” tandas dia. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Supandi Budiman mengatakan pihaknya berharap tidak lagi menalangi dana pemberian kompensasi tersebut. Alasannya, saat ini pihaknya tengah mengalami defisit sebesar Rp400 juta. Pada 2017, kata Supandi, pihaknya memaklumi adanya keterlambatan pencairan dana tersebut, yakni tengah mem-

R E H AT

Hari/Tanggal Pukul Tempat

: Jumat, 11 Mei 2018 : 13.20 WIB s/d selesai : Gd. Kantor Taman A9 Unit B Lt. 2, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.9/A9, Kawasan Mega Kuningan RT/RW. 2/2, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan Contact Person : Pamin (08111006016) Agenda : Perubahan Susunan Pengurus Demikian Pengumuman ini untuk diketahui bersama Jakarta, 27 April 2018 Hormat Kami, Direksi PT. WANA INTI KAHURIPAN INTIGA

PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI Pelelangan Pekerjaan Site Development Lawe-Lawe Terminal Facility Proyek RDMP RU V Balikpapan

3HUV\DUDWDQ 3UDNXDOL¿NDVL DJDU GLEDFD GL ZHEVLWH 37 3(57$0,1$ (Persero) KWWS ZZZ SHUWDPLQD FRP Jakarta, 27 April 2018 PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DIREKTORAT MEGAPROYEK PENGOLAHAN DAN PETROKIMIA PT PERTAMINA (PERSERO)

MI/GANA BUANA

PASAR SENGGOL: Para pengujung menikmati jajanan ala street food yang dijual di Pasar

Senggol Summarecon Mall Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, pekan lalu. Summarecon Mall Bekasi menggelar Pasar Senggol yang menjajakan keragaman kuliner dengan wahana permainan dan berlangsung pada 12 April-13 Mei 2018.

Kudapan Kekinian dari Pasar Senggol

IRAMAN saus cokelat kental mendarat di atas kepalan es serut dalam wadah mangkuk plastik yang dituangkan seorang lelaki. Taburan bubuk cokelat dan beragam topping, seperti astor, es krim cokelat, biskuit cokelat serta sereal cokelat, membuat tampilan es itu makin menggoda. Yang sudah sering melihat gambarnya atau pun cara penyajian es ini tentu amat penasaran dengan rasanya. Sesuai dengan namanya es kepal Milo, tentu rasanya tidak terlalu jauh berbeda dengan rasa susu Milo bercampur es batu pada umumnya. Namun, kekentalan saus Milo cokelatlah yang menjadi daya tarik dari es ini. Ketika es batu meleleh, barulah kita bisa menyeruput air susu cokelatnya. Minuman dingin ini tengah menjadi viral para warganet. “Penasaran sama rasanya. Selama ini baru lihat gambarnya atau videonya di Instagram,” ungkap Kiki, siswi kelas 2 SMK Negeri, Duren Sawit, Jakarta Timur, kepada Media Indonesia, pekan lalu. Kiki mengaku ia serta rekannya sengaja datang ke Pasar Senggol yang ada di Summarecon Mall Bekasi untuk mencicipi kudapan yang sedang hit itu. “Saya sampai beli tiga sebab teman saya pun maunya ini masing-masing satu porsi,” jelas Kiki. Sambil mengunyah astor, Kiki menyampaikan harga seporsi es kepal Milo ialah Rp35 ribu. Ia mengaku harga Rp35

Administrasi belum lengkap Wakil Kepa la Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Ali Maulana mengatakan, keterlambatan pencairan dana disebabkan proses administrasi yang belum lengkap dari Pemkot Bekasi.

“Biasanya kalau ada keterlambatan pencairan ada kendala di administrasi yang belum lengkap dari Pemkot Bekasi. Saya cek dulu,” kata Ali Maulana. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas LH DKI di Bantar Gebang, Bekasi, Asep Kuswanto menjelaskan Biro Tata Pemerintahan DKI sudah beberapa kali meminta Pemkot Bekasi merevisi proposal tersebut. “Begitu sudah direvisi, dana tersebut sudah bisa langsung dicairkan karena memang sudah dianggarkan di APBD 2018,” ujarnya. (Aya/J-2)

Bidik Satu Juta Penumpang lewat Rute Baru

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diadakan pada :

37 3(57$0,1$ 3HUVHUR DNDQ PHODNXNDQ 3UDNXDOL¿NDVL VHVXDL dengan SK Direksi Pertamina No. Kpts-43/C00000/2015-S0, tanggal 08 Oktober 2015 dan/atau beserta amandemen tentang Sistem & Tata Kerja Pengadaan Barang/Jasa di PT PERTAMINA (Persero).

benahi administrasi setelah Pilgub Jakarta 2017. “Kalau tahun ini kan sudah tidak ada pilgub. Yang jadi persoalan kan dananya langsung akan disalurkan kepa da warga. Secara aturan, dana tunai tersebut masuk ke rekening warga tiap tiga bulan sekali,” jelasnya.

ribu untuk satu porsi es kepal Milo cukup membayar rasa penasarannya. Tak hanya es kepal Milo, makanan lain berjenis street food pun ditemukan di acara Pasar Senggol ini. Menu itu bisa ditemui di booth Eighty Fully. Di sana es krim berbentuk semangka yang terbuat dari bahan dasar semangka itu dijual. Dengan warna merah muda, si semar es krim rasa semangka dijual dengan harga Rp35 ribu per porsi. Arlin, pemilik kedai, mengaku ide pembuatan es krim unik itu didapatkan setelah menjelajahi dunia maya. Kedai yang berasal dari Kota Kembang ini tak hanya menyuguhkan es rasa semangka ini, tetapi ada juga menu si petruk. Es krim rasa keju yang ditempatkan di atas jagung bakar ini amat mengundang perhatian pengunjung. Rasa asin khas keju berbalut manisnya jagung bakar menjadi satu di mulut. Tidak kalah kekinian, sempol ayam khas Kota Batu pun ada di sini. Otak-otak dengan bahan baku ayam ini pun bisa dijumpai pengunjung dengan beragam rasa. Untuk kelima kalinya Summarecon Mall Bekasi menggelar kegiatan kuliner Pasar Senggol di Downtown Walk. Kegiatan yang bertajuk Jelajahi Kuliner Street Food Kekinian ini diselenggarakan selama 32 hari dari 12 April sampai 13 Mei 2018. (Gana Buana/J-2)

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) kembali membuka rute baru. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu membuka rute Stasiun Palmerah (Jakarta Barat)Bundaran Senayan (Jakarta Pusat). Direktur Utama PT Trans-Jakarta Budi Kaliwono di Jakarta, kemarin, mengatakan pembukaan rute itu dilakukan dalam upaya Trans-Jakarta mengejar target 1 juta penumpang per hari. “Rute itu merupakan yang ke-128 dimiliki Trans-Jakarta. Di akhir 2017 lalu, Trans-Jakarta baru mengoperasikan 121 rute,” kata Budi dalam siaran pers, kemarin. Rute Palmerah-Bundaran Senayan sudah beroperasi mulai 23 April lalu mulai pukul 05.00 sampai 21.00 WIB. Rute itu langsung terkoneksi dengan lima rute lainnya. Rute tersebut ialah Koridor 1 (Blok M-Kota), 4 (Pulo Gadung-Dukuh Atas), Koridor 6 (Dukuh Atas 2-Ragunan), Koridor 9 (Pluit-

Pinang Ranti), dan Koridor 13 (Puri Beta 2-Tendean). Rute Stasiun Palmerah-Bundaran Senayan ini diharapkan bisa mengalihkan lebih banyak masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Apalagi transportasi itu langsung terintegrasi dengan moda transportasi angkutan umum dengan commuter line di Stasiun Palmerah. “Penumpang kereta api dengan mudah terhubung dengan layanan Trans-Jakarta, begitu pula sebaliknya,” lanjut Budi. Adapun rute Palmerah-Bundaran Senayan akan menaikkan dan menurunkan pelanggan di Stasiun Palmerah, Graha Kemenpora, TVRI, Taman Ria, Halte Senayan JCC, Halte Gelora Bung Karno, dan Halte Bundaran Senayan. Saat ini jumlah penumpang bus Trans-Jakarta telah mencapai 524 ribu orang. PT TranJakarta menargetkan 1 juta penumpang yang diharapkan dapat terealisasi pada November tahun ini. (Aya/J-2)

MI/BARY FATHAHILAH

OPERASI PATUH JAYA 2018: Polisi menghentikan kendaraan

bermotor dan memeriksa kelengkapan surat berkendara saat menggelar Operasi Patuh Jaya 2018 di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, kemarin. Operasi Patuh Jaya 2018 digelar serentak selama 14 hari di seluruh Indonesia.

REGIONAL

JUMAT, 27 APRIL 2018

Posko Koko Hadang Petahana PILKADA di Kota Prabumulih, Sumatra Selatan, yang hanya diikuti satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota ternyata banyak dinamikanya. Meski tidak memiliki pesaing, di Kota Prabumulih kini tengah berkumandang adanya relawan kotak kosong atau biasa disebut â&#x20AC;&#x2DC;koko.â&#x20AC;&#x2122; Bahkan, tidak hanya relawan, kini juga tengah berdiri posko pemenangan koko di beberapa titik di Kota Prabumulih, seperti mendirikan posko induk di Jalan Jenderal Sudirman, pendirian posko gabungan bagi relawan di wilayah kecamatan Prabumulih Timur dan Cambai di kawasan Sudirman. Lalu, di kawasan Jalan Halmahera Kelurahan Gunung Ibul, Prabumulih Timur menjadi posko relawan untuk di wilayah Kecamatan Timur dan Utara. Tak berhenti di situ, ada pula posko konsumsi bagi seluruh relawan koko untuk makan dan minum serta logistik di kawasan Sudirman tepatnya di RM Harum Manis. Koordinator Relawan Kotak Kosong, Desi Busnadi Rambang mengungkapkan saat ini ada sekitar empat posko yang didirikan untuk para relawan dan masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Posko ini kita dirikan supaya bisa menyosialisasikan kotak kosong dalam pilkada di Prabumulih,â&#x20AC;? ujarnya. Desi juga berharap posko koko sebagai rumah pemenangan kotak kosong di pilkada Kota Prabumulih pada 27 Juni mendatang, dan juga bisa mendukung para relawan untuk menyosialisasikan kotak kosong ke masyarakat. â&#x20AC;&#x153;Sudah banyak relawan yang bergerak untuk memenangkan kotak kosong, itu menunjukkan banyaknya massa yang juga menginginkan perubahan untuk kota Prabumulih,â&#x20AC;? terangnya. Sementara itu, ketua tim pemenangan Ridho-Fikri-HM Daud Rotasi (petahana) mengaku dengan adanya relawan koko membuat pihaknya lebih semangat untuk bersosialisasi lagi. â&#x20AC;&#x153;Itu memberikan semangat bagi kita, karena untuk menang kita sudah ada strategi masing-masing,â&#x20AC;? imbuhnya. Ketua KPUD Prabumulih, M Takhyul, mengaku keberadaan koko dalam aturan memang tidak dilarang. â&#x20AC;&#x153;Karena yang dilarang itu mengajak masyarakat golput atau tidak memilih. Namun, kita tidak diperbolehkan memfasilitasi mereka (Aliansi Kotak Kosong),â&#x20AC;? tandasnya. (DW/N-1)

MI/NURUL HIDAYAT

MENDUKUNG SALAH SATU PASLON DIVONIS DUA BULAN: Terdakwa Camat nonaktif Karangsembung, HI, tiba di ruang sidang untuk mendengarkan putusan majelis hakim di

Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kemarin. Terdakwa divonis 2 bulan penjara dan denda Rp6 juta karena terbukti bersalah ketika menjabat camat telah memerintahkan seluruh kepala desa di wilayahnya untuk memilih pasangan petahana Sunjaya Purwadisastra-Imron pada Pilkada Juni 2018.

Camat Karangsembung Dipenjara Aparatur sipil negara sudah seharusnya memahami posisinya dalam kancah politik, pilkada, yang sudah diatur di undang-undang.

NURUL HIDAYAH

nurul@mediaindonesia.com

ERBUKTI mengarahkan kuwu (kepala desa) untuk memilih pasangan calon tertentu di pilkada, Camat Karangsembung, Kabupaten Cirebon, divonis 2 bulan penjara. Dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim, Setia Sri Mariana, di Pengadilan Negeri Sumber, Kabupaten Cire-

bon, kemarin, menghadirkan HI sebagai terdakwa dugaan tindak pelanggaran pemilu. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan jika sebagai aparatur sipil negara (ASN), HI dinilai tidak bertindak netral yaitu telah mengarahkan para kuwu atau kepala desa yang ada di Kecamatan Karangsembung untuk memilih satu calon tertentu. Dalam persidangan terungkap pula jika HI mengumpulkan para kuwu di wilayah Kecamatan Karangsembung pada 14 Maret lalu dan diminta untuk all out memenangkan pasangan nomor 2, Sunjaya Purwadisastra-Imron yang merupakan bupati petahana di Kabupaten Cirebon. HI pun menjanjikan sepeda motor merek Scoopy serta memprioritaskan usulan musrenbang untuk empat desa yang perolehan

suara pasangan Sunjaya-Imron paling tinggi. Tidak hanya itu, HI juga membagi-bagikan kalender bergambar Sunjaya Purwadisastra bahkan bila perlu dibelikan paku dan palu agar kalender tersebut langsung terpasang. HI pun menargetkan perolehan suara Sunjaya-Imron sebesar 60% di wilayah Kecamatan Karangsembung. Atas fakta persidangan tersebut, majelis hakim sepakat menjatuhkan vonis 2 bulan penjara dan denda sebesar Rp6 juta rupiah atau diganti selama 3 bulan kurungan. Vonis tersebut, menurut majelis hakim, telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa. Kuasa hukum HI, Ahmad Fauzan, menyatakan tidak puas atas putusan tersebut. â&#x20AC;&#x153;Karena apa

yang diminta oleh HI tidak dilakukan oleh para kuwu sehingga belum ada satu pun paslon yang diuntungkan,â&#x20AC;? ujar Fauzan. Untuk mengajukan banding mereka akan menanyakan terlebih dahulu kepada klien mereka.

Diperiksa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, telah memeriksa tiga pejabat dan 23 aparatur sipil negara (ASN) lainnya di Pemkab Tulungagung . Pemeriksaan terkait laporan indikasi pemihakan terhadap salah satu calon bupati Tulungagung pada pilkada tahun ini. Ketua Panwaslu Tulungagung Endro Sunarko menyebut pemeriksaan terkait dengan laporan indikasi pemihakan terhadap salah satu calon bupati Tulungagung

pada pilkada tahun ini. â&#x20AC;&#x153;Terindikasi mendukung hanya satu paslon, tidak ada yang terindikasi mendukung Paslon satunya,â&#x20AC;? kemarin. Pemriksaan dilakukan dua tahap. Tahap pertama terhadap tiga pejabat, terdiri dua camat dan satu kepala bidang. Tiga pejabat eselon 3 ini menurut Endro sudah dinyatakan bersalah, dan pihaknya telah meminta pjs bupati Tulungagung memberikan sanksi. Sementara itu, 23 ASN lainnya saat ini diperiksa secara bertahap. Pada Rabu (25/4), Endro telah memanggil 9 ASN, tetapi hanya enam yang hadir. Lebih jauh, Endro mengatakan temuan indikasi keberpihakan kepada salah satu calon bupati Tulungagung didapatkan dari bukti foto di media sosial. (ES/N-1).

GUBERNUR Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden Joko Widodo. Anugerah tertinggi untuk pemerintahan itu diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/4). Apresiasi yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 24/TK Tahun 2018 tersebut diberikan berkat kinerja baik pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama tiga tahun berturut-turut, mulai 2014, 2015, hingga 2016. Pemerintahan Provinsi di bawah kepemimpinan Ahmad Heryawan dianggap berhasil menjalankan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat menyerahkan penghargaan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penghargaan yang diberikan merupakan apresiasi atas berbagai prestasi yang telah dicapai. Selain berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, prestasi tersebut merupakan bukti pembinaan otonomi daerah yang baik. â&#x20AC;&#x153;Sekaligus ini menjadi contoh kepada para pejabat lainnya agar berprestasi,â&#x20AC;? katanya. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, yang akrab disapa Aher, merasa bersyukur atas penghargaan ini. â&#x20AC;&#x153;Pertama tentu bersyukur kepada Allah,â&#x20AC;? kata Heryawan seusai menerima penghargaan. Menurutnya, penghargaan yang diraih merupakan kado bagi seluruh masyarakat Jawa Barat karena telah bersinergi dengan Pemprov Jawa Barat untuk menjalankan pembangunan. Dari seluruh janjijanji politiknya saat kampanye yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Barat, menurut dia, 90% telah tercapai. Hal itu berdasarkan penilaian yang dilakukan pemerintah pusat. Selain itu, menurut Aher, terdapat capaian lain yang semula bukan janji politiknya. Salah satunya keberhasilan Geopark Ciletuh di Kabupaten Sukabumi yang telah diakui sebagai UNESCO Global Geopark (UGG). â&#x20AC;&#x153;Itu di luar janji gubernur, tapi terlaksana dan sukses,â&#x20AC;? katanya. Meski begitu, dia mengakui masih terdapat program pembangunan yang harus dituntaskan penggantinya, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurutnya, tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan seluruh permasalahan. â&#x20AC;&#x153;Periode jabatan 5 tahun, 10 tahun, tidak mungkin cukup untuk menyelesaikan segalanya,â&#x20AC;? kata dia. Hal itu menjadi alasan baginya untuk selalu menghormati kinerja pemimpin terdahulunya. â&#x20AC;&#x153;Saya melanjutkan yang sudah dibuat pendahulu saya. Kemudian sebagaimana saya menghormati dan melanjutkan pendahulu saya. Kami berharap pasangan calon yang terpilih untuk juga melanjutkan apa yang kami capai sekarang,â&#x20AC;? katanya. Lebih lanjut dia katakan, Parasamya Purnakarya Nugraha pun menjadi kado terindah bagi gubernur dua periode ini karena masa tugasnya akan berakhir pada Juni. â&#x20AC;&#x153;Ini sebuah tanggung jawab yang telah terselesaikan, yang dilaksanakan dengan sebaikbaiknya,â&#x20AC;? kata dia. Meski begitu, dia memastikan terus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Aher menyatakan akan terus berkiprah baik di dalam maupun luar pemerintahan. â&#x20AC;&#x153;Itu harus kita

laksanakan, kita tidak boleh berhenti berkarya. Kita akan dinilai oleh siapa pun karena karya kita, karena manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,â&#x20AC;? katanya. Seusai menerima penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, Aher langsung disambut dengan meriah oleh masyarakat. Sesampainya di Kota Bandung, kemarin, ribuan warga menyambut sang gubernur dengan sejumlah penampilan kesenian dan hiburan. Ia bersama piala Parasamya Purnakarya Nugraha diarak keliling Kota Bandung dengan menggunakan sejumlah kendaraan antik yang dihias. Dengan menggunakan mobil lawas berwarna kuning, Aher bersama rombongan mengelilingi kawasan Stasiun Kereta Api Bandung-Jalan Kebon Kawung-PasirkalikiPadjajaran-Cihampelas-|Martadinata-Juanda-Sulandjana dan berakhir di Gedung Sate. Ribuan masyarakat yang didominasi siswa dan aparatur sipil negara (ASN) menyambut rombongan pawai dengan membentangkan bendera dan spanduk. Mereka menyuarakan yelyel â&#x20AC;&#x2DC;Selamat Pak Aherâ&#x20AC;&#x2122;. Sesampainya di Gedung Sate, ia pun disambut atraksi Sisingaan. Dengan ditemani istrinya, Netty Prasetyani, Gubernur Jawa Barat menikmati alunan lagu khas Sunda. Di akhir penyambutan, Ahmad Heryawan melakukan sujud syukur dan salat Sunah di Masjid Al Muttaqien yang berlokasi di dalam kawasan Gedung Sate. â&#x20AC;&#x153;Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, itu enggak akan pernah terhitung. Kalau kamu bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya,â&#x20AC;? ucapnya seusai beribadah tersebut. (BY/S1-25)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan Paramsya Purnakarya Nugraha kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/4). Penghargaan ke-272 yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ahmad Heryawan ini diserahkan saat peringatan ke-22 Hari Otonomi Daerah.

FOTO-FOTO DOK PEMPROV JABAR

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, memperlihatkan piala Paramsya Purnakarya Nugraha sambil diiringi aktraksi sisingaan, di Gedung Sate, Kamis (26/4).

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dan Ketua DPRD, Ineu Purwadewi Sundari, bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat mengangkat piala di Gedung Sate.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, bersama istri mengarak Piala Parasamya Purnakarya Nugraha di jalanan Kota Bandung, Kamis (26/4). Seusai menerima penghargaan tersebut, Ahmad Heryawan beserta unsur lainnya di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat melakukan pawai mobil antik untuk memperlihatkan piala penghargaan tersebut kepada masyarakat.

INTERNASIONAL

JUMAT, 27 APRIL 2018

ESA Rilis Peta Terbaik Galaksi Bimasakti EUROPEAN Space Agency (ESA) kemarin merilis peta terkaya dan paling luas yang pernah dibuat dari galaksi Bima Sakti dan galaksi bintang-bintang di luarnya. Peta ini didasarkan pada data terbaru dari misi Gaia ESA, pesawat luar angkasa yang diluncurkan dengan tujuan menciptakan peta tiga dimensi terbesar dan paling lengkap dari galaksi kita. Sejauh ini, hasilnya menakjubkan. Data terbaru dapat memosisikan titik lokasi hingga hampir 1,7 miliar bintang. Dengan memetakan lokasi, kecerahan, dan detail bintangbintang di galaksi kita, Gaia membantu kita memahami tempat dan cara sistem tata surya kita cocok dengan keseluruhan yang lebih besar. â&#x20AC;&#x153;Gaia akan sangat memajukan pemahaman kita tentang alam semesta pada semua skala kosmik,â&#x20AC;? ungkap ilmuwan Proyek Gaia di ESA, Timo Prusti, seperti dilansir businessinsider.sg, kemarin. â&#x20AC;&#x153;Bahkan di lingkungan matahari, yang merupakan wilayah yang kami pikir paling kami pahami, Gaia mengungkapkan fitur baru dan me-

â&#x20AC;&#x153;Gaia akan sangat memajukan pemahaman kita tentang alam semesta pada semua skala kosmik.â&#x20AC;? Timo Prusti

Ilmuwan Proyek Gaia narik,â&#x20AC;? tambahnya. Data Gaia memberikan tingkat informasi detail yang belum pernah ada sebelumnya tentang bintang-bintang di galaksi dengan jarak, kecerahan, warna, dan indikator gerakan yang tepat untuk lebih dari satu miliar bintang. Uraian data itu juga mencakup informasi yang sebelumnya tidak diketahui tentang asteroid yang melesat melalui tata surya. Di peta yang dibuat dari data baru, kecerahan dan warna bintang, kepadatannya, dan bahkan debu antarbintang yang memenuhi galaksi dapat dilihat.

Wahana Gaia diluncurkan pada Desember 2013 dan memulai operasi ilmiah tahun berikutnya. Kumpulan data pertama Gaia yang menakjubkan, diterbitkan pada 2016, membuat katalog lebih dari satu miliar bintang dan berisi data jarak dan gerak untuk 2 juta bintang. Informasi baru yang dirilis kemudian jauh lebih tepat dan ekstensif. â&#x20AC;&#x153;Data Gaia baru begitu kuat sehingga hasil yang menarik hanya datang begitu,â&#x20AC;? kata Antonella Vallenari dari Observatorium Astronomi Padua, Italia. Di tata surya kita, Gaia menunjuk 14.099 asteroid dan 200 orbit yang paling terang terlihat dalam animasi ESA. Sejauh ini, semua yang telah diamati oleh pesawat luar angkasa itu pada akhirnya akan membantu membangun peta 3D galaksi kita, yang akan memberi kita pemahaman baru tentang struktur dan evolusinya. Beberapa video 360 derajat dan visualisasi realitas virtual dari data menggunakan materi telah dirilis oleh ESA. (Ire/I-1)

AFP/MOHAMMED ABED

PEMAKAMAN JURNALIS: Jurnalis Palestina Ahmed Abu Hussein dimakamkan di Jabalia, Jalur Gaza, kemarin. Hussein bekerja

untuk Radio Shaab sekaligus menjadi fotografer kantor berita lokal. Kementerian kesehatan di Gaza menyatakan, Hussein tertembak di perutnya ketika meliput aksi protes di Jabalia, Gaza Bagian Utara, dan merupakan jurnalis kedua yang tewas dalam satu bulan terakhir.

Diterpa Skandal, Facebook Tetap Untung Skandal penyalahgunaan data yang melibatkan Cambridge Analytica tak memengaruhi performa bisnis Facebook. Keuntungan lebih tinggi ketimbang kuartal sebelumnya. DENNY PARSAULIAN SINAGA denny@mediaindonesia.com

ACEBOOK pada Rabu (25/4) mencatat lonjakan untung tajam pada kuartal lalu. Dengan kenaikan jumlah pengguna dan pertumbuhan iklan yang kuat, jaringan sosial ini tampaknya tidak mengalami dampak dari kontroversi terkait pencurian data pribadi 87 juta penggunanya. Keuntungan pada kuartal pertama 2018 melompat 63% dari tahun lalu menjadi US$5 miliar dan total pendapatan meningkat 49% menjadi US$11,97 miliar. Demikian rilis Facebook terkait keuntungan terbaru yang sudah melampaui perkiraan para analis. Chief Executive Facebook Mark Zuckerberg, yang telah menghabiskan sebagian besar waktunya bulan lalu karena terkuaknya pembajakan data pribadi oleh sebuah perusahaan politik, berusaha meyakin-

kan investor tentang masa depan perusahaan meskipun ada kasus privasi yang telah memicu penyelidikan. â&#x20AC;&#x153;Meskipun menghadapi tantangan penting, komunitas dan bisnis kami dimulai dengan awal yang kuat pada 2018,â&#x20AC;?

kata Zuckerberg. Facebook memandang lebih luas tentang tanggung jawab dan investasi untuk memastikan layanan yang digunakan untuk kebaikan. Saham Facebook naik lebih dari 6,9% menjadi US$170,75

by MarkPlus, Inc.

JMW Privilege Card Learning Session

KNOWLEDGE NETWORKING ENTERTAINMENT

at Phillip Kotler Theater, MarkPlus Main Campus EightyEight@Kasablanka 8 th Floor

Featuring

and many more... Hermawan Kartajaya Founder & Chairman of MarkPlus, Inc.

14.00 - 15.00

BRANDING IN DIGITAL

SPEAKER

JACKY MUSSRY

THUR, 3 MAY

LEADING THE MILLENIALS

DIMAS SOEROJO

SPEAKER

Jacky Mussry Deput y CEO of MarkPlus, Inc.

Iwan Setiawan Chief Operating Officer of MarkPlus, Inc.

FRI, 4 MAY

SAT, 5 MAY

SUN, 6 MAY

MON, 7 MAY

TUE, 8 MAY

IDENTIFY YOUR STRENGTH

OMNI CX : NOW SERVICE STRATEGY

OMNI MARKETING

USING SEARCH ENGINE FOR BUSINESS

FROM BRAND TO ECOMMERCE

PASCAL LASMANA

ABDULLAH ALAYDRUS

HERMAWAN KARTAJAYA

ADRIAN

JORG VAN DEN HOVEN (ORANGE BRANDING)

BUZZ & VIRAL MARKETING

MARKETING 4.0

BUILDING BUSSINESS ARCHITECTURE

MELATI ARUM

IWAN SETIAWAN

IRFAN SETIAWAN

(VIRTUES INTERNATIONAL)

15.15 - 15.30

15.30 - 16.30

COFFEE BREAK

NEXT TECH FOR MARKETING

STANDIE

dan Eropa. â&#x20AC;&#x153;Sejauh ini kerusakan dari Cambridge ini membutuhkan waktu tiga hingga enam bulan untuk mengendalikannya,â&#x20AC;? kata analis GHB Insights Daniel Ives. Zuckerberg menghadapi pertanyaan dalam dua panel kongres awal bulan ini tentang pengungkapan pengambilan data pribadi pada 87 juta pengguna tanpa izin oleh Cambridge Analytica. Cambridge ialah sebuah konsultan yang bekerja untuk kampanye Donald Trump 2016. â&#x20AC;&#x153;Ini ialah momen penting bagi perusahaan untuk mendengar umpan balik dan menunjukkan apa yang kami lakukan,â&#x20AC;? jawab Zuckerberg.

Facebook kini menghadapi momok peraturan di dalam dan luar negeri. Senator AS memperkenalkan undang-undang Selasa yang bertujuan untuk lebih melindungi privasi

2018

WED, 2 MAY

meskipun ada kekhawatiran pengguna bakal meninggalkan jaringan setelah penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica. Facebook mengatakan pengguna aktif harian, naik di semua wilayah termasuk AS

Regulator membidik

SPECIAL CLASS

TIME

dalam perdagangan after-hours setelah rilis pendapatan. Laporan menunjukkan jumlah orang yang menggunakan Facebook setiap bulan naik 13% dari tahun lalu menjadi 2,2 miliar pengguna pada akhir Maret. Kenaikan ini terjadi

SUSTAINABLE TOURISM IN INDONESIA : DREAM OR REALITY

SPORT MARKETING THAT WORKS

NALENDRA

TAUFIK

LEADING TEAM IN DIGITAL AREA

ARDHI RIDWANSYAH

ENJOY MORE BENEFIT WITH

FOR ONLY

IDR 1,000,000*/PERSON

JMW PRIVILEGE CARD

*PRICE SUBJECT TO10% VAT

A CHANCE TO WIN THE GRAND PRIZE

I N F O R M A T I O N

jakartamarketingweek.com

+62 813 1445 2548 ( DEBY ) REGISTER NOW! @

BANK BRI

Official Media Partner :

shop.marketeers.com

PENGUMUMAN LELANG TERBATAS Nomor : 02/PLPLF/0418 Dengan ini diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kantor Pusat akan mengadakan Lelang Terbatas : Judul

Jadwal

Pengadaan Perpanjangan Lisensi Firewall BPJS Kesehatan Tahun 2018

Pengumuman: 27 April â&#x20AC;&#x201C; 02 Mei 2018 Pendaftaran : 27 April â&#x20AC;&#x201C; 04 Mei 2018

Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dan informasi lainnya untuk mengikuti Lelang ini, dapat dilihat pada Papan Pengumuman di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jl. Let. Jend. Suprapto, Kavling 20 Nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan website www.bpjs-kesehatan.go.id sesuai jadwal diatas. Jakarta, 27 April 2018 Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa BPJS Kesehatan Kantor Pusat Tahun 2018

PT ECO MEDIKA SEJAHTERA (â&#x20AC;?PERSEROANâ&#x20AC;?)

PENGUMUMAN Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dengan ini Direksi PT. ECO MEDIKA SEJAHTERA, berkedudukan di Jakarta Selatan, memberitahukan bahwa para pemegang saham dalam Perseroan akan mengalihkan seluruh saham dalam Perseroan kepada Pihak Ketiga langsung dari para pemegang saham. Kepada pihak-pihak yang berkeberatan atas pengambilalihan tersebut diatas dapat mengirimkan surat keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada: KANTOR NOTARIS BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH, SE, MH WISMA TIGRIS JL. BATU CEPER NO. 19 D, E, F JAKARTA PUSAT Jakarta, 27 April 2018

PT ECO MEDIKA

SEJAHTERA

Direksi Perseroan

online dalam menanggapi skandal data Facebook. Facebook berjanji akan menggulirkan perubahan bagaimana menangani data pribadi untuk mematuhi aturan Uni Eropa yang akan dikeluarkan. Parlemen Eropa menuntut Zuckerberg muncul secara pribadi untuk menjawab pertanyaan tentang skandal itu. Parlemen menolak Zuckerberg mengirim seorang eksekutif yang lebih junior. Chief Financial Officer Facebook David Wehner mengatakan penggunaan jaringan sosial mungkin sedikit surut di Eropa karena GDPR, tetapi eksekutif yakin bisnis iklannya berada di posisi yang kuat karena aturan memengaruhi pesaingnya juga. â&#x20AC;&#x153;Kami yakin dapat terus membangun bisnis iklan yang hebat sembari melindungi privasi orang-orang yang menggunakan Facebook,â&#x20AC;? kata Wehner. (AFP/I-2)

Boracay Mulai Dibersihkan FILIPINA menutup pulau tujuan wisatawan paling terkenal di negeri itu, Boracay, untuk turis, mulai kemarin. Penutupan tersebut berlangsung selama enam bulan untuk bersih-bersih. Namun, di sisi lain Filipina mempertontonkan kekuatan pasukan keamanan mereka. Polisi bersenjata lengkap menjaga di pintu masuk pulau yang dulunya bersih, tapi kini tercemar akibat komersialisasi dan pembangunan tak terkendali. Kepala kepolisian, Cesar Binag, mengatakan penutupan itu berlaku mulai tengah malam dimulai dengan melarang wisatawan naik feri ke pulau. â&#x20AC;&#x153;Boracay resmi ditutup untuk wisatawan. Kita tidak menutup, tapi wisatawan tidak boleh masuk. Kami melaksanakan instruksi Presiden (Rodrigo Duterte),â&#x20AC;? kata Binag. Sekitar 600 polisi dikerahkan ke pulau itu dengan beberapa aksi, seperti latihan, termasuk petugas pengendali kerusuhan yang berjuang melawan demonstran yang melemparkan botol. Kontan itu semua membuat pendu-

duk setempat terkejut. â&#x20AC;&#x153;Sepertinya kita sedang berperang,â&#x20AC;? kata Jessica Gabay, pemilik toko kelontong, Rabu (25/4) malam. â&#x20AC;&#x153;Mungkin pihak berwenang melakukan ini untuk menimbulkan rasa takut agar o ra n g - o ra n g m e n g i k u t i aturan.â&#x20AC;? Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan penutupan pulau itu bulan ini setelah menyebut kawasan wisata itu seperti kolam kotoran. Pulau itu dikotori pariwisata yang berhubungan dengan bisnis buang limbah langsung ke laut. Selama penutupan hanya penduduk dengan KTP lokal yang diperbolehkan naik feri ke pulau kecil berpenduduk sekitar 40 ribu jiwa itu. Kemarin pagi, polisi mulai berpatroli di pantai dan melarang semua orang berenang, kecuali di satu area yang ditandai dengan pelampung. Perahu dilarang berlayar lebih jauh dari 3 kilometer (1,9 mil) dari garis pantai dan hanya warga Boracay yang diperbolehkan memancing di laut. (AFP/ Yan/I-1)

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Per 31 Maret 2018, 31 Desember 2017 & 31 Maret 2017 LAPORAN POSISI KEUANGAN (Dalam Jutaan Rupiah) No.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (Dalam Jutaan Rupiah) BANK

POS - POS

Mar-18

KONSOLIDASI Mar-18 Dec-17

Dec-17

No.

ASET 1.

Kas

515,601

700,847

516,839

701,603

Penempatan pada Bank Indonesia

2,495,659

1,459,909

2,495,659

1,459,909

Penempatan pada bank lain

2,895,202

3,242,660

2,901,864

3,246,912

Tagihan spot dan derivatif

289

Surat berharga a.

Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

Tersedia untuk dijual

Dimiliki hingga jatuh tempo

140,316

115,564

140,316

115,564

2,140,821

1,461,188

2,140,821

1,461,188

535,000

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)

Tagihan akseptasi

Kredit

659,399

504,680

659,399

504,680

Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi

Tersedia untuk dijual

Dimiliki hingga jatuh tempo

Pinjaman yang diberikan dan piutang

12,708,481

13,158,149

12,773,708

13,222,937

653,521

850,145

653,522

850,145

21,095

22,239

6,537

10. Pembiayaan syariah 1) 11. Penyertaan 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a.

Surat berharga

Kredit

Lainnya

13. Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/14. Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-

(616,132)

(792,010)

(617,780)

(793,380)

(167)

(163)

6,341

6,585

6,547

(4,645)

(4,249)

(4,779)

(4,372)

827,301

820,317

840,471

833,415

(324,514)

(315,538)

(328,701)

(319,537)

15. Aset non produktif a.

Properti terbengkalai

Aset yang diambil alih

Rekening tunda

Aset antar kantor 2)

164,216

165,422

164,974

i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

16. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/-

17. Sewa pembiayaan 1)

18. Aset pajak tangguhan 19. Aset lainnya TOTAL ASET

143,957

1,037,794

1,092,620

1,041,144

1,096,056

23,999,702

22,631,038

24,070,106

22,696,975

LIABILITAS DAN EKUITAS

Giro

5,162,351

3,525,738

5,157,978

3,518,736

Tabungan

5,071,465

5,625,499

5,093,173

5,646,731

Simpanan berjangka

6,464,826

5,407,671

6,493,426

5,433,185

Dana investasi revenue sharing 1)

939,447

1,088,860

939,447

1,088,860

Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjaman dari bank lain

1,685,177

1,800,027

1,689,984

1,804,834

Liabilitas spot dan derivatif

161

611

161

611

Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)

Utang akseptasi

10. Surat berharga yang diterbitkan 11. Pinjaman yang diterima 12. Setoran jaminan

89,954

92,891

89,954

92,891

8,556

18,262

8,556

18,262

13. Liabilitas antar kantor 2) a.

Melakukan kegiatan operasional di Indonesia

Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia

14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya

400,944

573,874

404,057

578,068

16. Dana investasi profit sharing 1) TOTAL LIABILITAS

19,822,897

18,133,445

19,876,752

18,182,190

EKUITAS 17. Modal disetor

3,210,030

Modal dasar

10,000,000

Modal yang belum disetor -/-

(6,789,970)

Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-

18. Tambahan modal disetor

22,840

Agio

Disagio -/-

Modal sumbangan

Dana setoran modal

Lainnya

a. b.

Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual

Bagian efektif lindung nilai arus kas

Keuntungan revaluasi aset tetap

Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi

22,840

163,488

182,470

163,488

182,470

(13,639)

5,342

(13,639)

5,342

177,359

Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti

(232)

(231)

(232)

(231)

Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain

Lainnya

20. Selisih kuasi reorganisasi 4)

21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 5)

22. Ekuitas lainnya

278,737

617,939

278,737

617,939

23. Cadangan Cadangan umum

278,737

617,939

278,737

617,939

Cadangan tujuan

501,710

464,314

501,815

464,314

464,419

37,396

464,314

37,396

464,314

4,176,805

4,497,593

4,176,910

4,497,593

16,444

17,192

a. b.

Tahun-tahun lalu Tahun berjalan

25. Kepentingan non pengendali 6)

TOTAL EKUITAS

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

No.

POS-POS

4,176,805

4,497,593

4,193,354

4,514,785

23,999,702

22,631,038

24,070,106

22,696,975

Rupiah

Valuta asing

Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan

Lainnya

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a.

108,711

42,740

460,242

435,438

460,242

435,438

i. Committed

- Rupiah

- Valuta asing

ii. Uncommitted

- Rupiah

ii. Uncommitted 2.

Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a.

460,242

435,438

460,242

435,438

460,242

435,438

460,242

435,438

475

Committed

i. Rupiah

ii. Valuta asing b.

Uncommitted

475

i. Rupiah

475

ii. Valuta asing 3.

Irrevocable L/C yang masih berjalan

L/C luar negeri

L/C dalam negeri

Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan

Lainnya

108,503

43,306

108,503

43,306

TAGIHAN KONTINJENSI 1.

Garansi yang diterima

Rupiah

Valuta asing

Pendapatan bunga dalam penyelesaian

272,407

225,436

272,407

225,436

Bunga kredit yang diberikan

272,407

225,436

272,407

225,436

Bunga lainnya

KEWAJIBAN KONTINJENSI 1.

Garansi yang diberikan

601,644

814,896

601,644

814,896

Rupiah

599,815

809,785

599,815

809,785

Valuta asing

1,829

5,111

1,829

5,111

Lainnya

49,848

89,235

50,913

299 1,200 -

87 619

8,244 959 -

821 742 9,245 20,174 17,367 235,335

11,837 48,584 18,677 239,354

87 262

299 1,200 -

12,108 48,584 18,991 244,178

821 310 9,405 20,174 18,704 240,749

13,947 162 1,341 -

649 1,311 -

13,947 162 -

649 -

1,341 -

1,311 -

25,491 2,061 75,965 10,500 109,887 (150,347)

30,606 1,619 97,233 5,362 98,555 (185,487)

25,832 2,061 79,070 10,581 111,184 (154,943)

31,592 1,619 100,190 5,432 99,956 (189,836)

62,817

212,702

62,950

213,231

5,564 (1,217) 4,347

(3,743) 2,307 (1,436)

5,564 (1,226) 4,338

(3,742) 2,274 (1,468)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK

67,164

211,266

67,288

211,763

Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan

29,768 -

22,963 -

29,768 -

22,963 -

37,396

188,303

77 77 -

177,359 177,359 44,223 44,223

(32,842) (32,842) -

37,520

77 77 (32,842) (32,842)

(32,765)

221,582

(32,765)

221,582

4,631

409,885

4,755

410,382

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN

37,396

188,303

37,396

188,303

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada: PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

4,631

409,885

4,631

409,885

37,396 124 37,520

4,631 124 4,755

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **)

Jumlah -

Rupiah

Valuta asing

Tagihan spot dan derivatif

Rupiah

Valuta asing

Surat berharga

Rupiah

Valuta asing

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)

Rupiah

Valuta asing

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)

Rupiah

Valuta asing

Tagihan akseptasi

Kredit

33,713

5,658

39,371

41,236

2,838

972

45,046 7,844

a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i.

Rupiah

ii.

Valuta asing

b. Bukan debitur UMKM

Rupiah

ii.

Valuta asing

581

4,490

2,382

972

581

4,490

2,382

972

7,844

33,132

5,658

38,790

36,746

456

37,202

33,132

5,658

38,790

36,746

456

37,202

Kredit yang direstrukturisasi

Rupiah

ii.

Valuta asing

d. Kredit properti

Penyertaan

Penyertaan modal sementara

10.

Tagihan lainnya*

11.

Komitmen dan kontinjensi

Rupiah

Valuta asing

12.

Aset yang diambil alih

PIHAK TIDAK TERKAIT

Penempatan pada bank lain

2,895,202

2,558,370

Rupiah

2,726,120

2,455,708

Valuta asing

169,082

102,662

Tagihan spot dan derivatif

289

Rupiah

289

Valuta asing

Surat berharga

2,816,137

2,446,925

Rupiah

2,816,137

Valuta asing

2,816,137

2,446,925

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)

Rupiah

Valuta asing

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)

659,399

989,070

Rupiah

659,399

989,070

Valuta asing

Tagihan Akseptasi

Kredit

9,999,446

2,299,909

23,191

67,875

932,210

13,322,631

10,583,853

2,927,901

85,965

37,985

1,044,586

14,680,290

547,712

436,921

16,980

31,355

301,224

1,334,192

360,978

114,256

11,334

10,359

448,313

945,240

Rupiah

ii.

Valuta asing

547,712

436,921

16,980

31,355

301,224

1,334,192

360,978

114,256

11,334

10,359

448,313

945,240

b. Bukan debitur UMKM

9,451,734

1,862,988

6,211

36,520

630,986

11,988,439

10,222,875

2,813,645

74,631

27,626

596,273

13,735,050

Rupiah

ii.

Valuta asing

9,365,007

1,819,332

6,211

36,520

630,986

11,858,056

10,138,882

2,768,352

74,631

583,201

13,592,692

8.00% 2.00% 0.43%

43,656

130,383

83,993

45,293

13,072

142,358

379,397

20,752

235

539

400,923

464,608

924,901

1,928

104,394

344,847

1,840,678

235

539

400,923

464,608

344,847

1,840,678

Rupiah

379,397

20,752

924,901

1,928

104,394

ii.

Valuta asing

d. Kredit properti

4,174

573,239

10,324

587,738

376,659

475,156

80,066

931,881

21,095

20,340

Penyertaan

Penyertaan modal sementara

10.

Tagihan lainnya*

11.

Komitmen dan kontinjensi

1,170,864

1,494,010

Rupiah

1,060,292

1,459,023

Valuta asing

110,572

34,987

73,623

86,893

3,700

164,216

73,623

86,893

3,700

164,216

8.00% 2.00% 0.48%

12.

Aset yang diambil alih

III

INFORMASI LAIN

Total aset bank yang dijaminkan :

Pada Bank Indonesia

Pada pihak lain

Total CKPN aset keuangan atas aset produktif

616,132

1,082,404

Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif

621,939

1,046,844

Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit

6.26%

4.05%

Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit

3.73%

2.42%

Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur

0.48%

0.52%

Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur

Lainnya

Mar-17 Bank Konsolidasi

8.00% 2.00% 0.48%

27,626

86,727

Kredit yang direstrukturisasi

Penerusan kredit

Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah

Aset produktif yang dihapus buku

d. Aset produktif dihapusbuku yang dipulihkan/berhasil ditagih

14,405,613 252,973 3,183,622 17,842,208 10.48

Modal Pelengkap (Tier 2) 1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2 2 Agio atau disagio 3 Cadangan umum aset produktif PPA yang wajib dibentuk (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit) 4 Faktor Pengurang Modal Pelengkap 1) 4.1 Sinking Fund 4.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain 4.3 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat TOTAL MODAL

14,339,719 252,973 3,145,089 17,737,781 10.48

13,600,521 275,609 3,290,716 17,166,846 10.43

Jumlah

5.05%

4.65%

633,789

102,421

92,398

93,110

517,889

23,502

9,311

CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN 31-Mar-18 Bank Konsolidasi 3,952,099 3,987,174 3,952,099 3,987,174 3,210,030 3,210,030 908,817 908,923 980,646 980,752 177,359 177,359 177,359 177,359 803,287 803,393 278,737 278,737 464,314 464,420 37,396 37,396 22,840 22,840 71,829 71,829 13,639 13,639 13,639 13,639 58,190 58,190 58,190 58,190 16,444 166,748 148,223 143,957 143,957 1,696 1,806 21,095 2,460 -

Modal Inti Tambahan (AT-1) 1) 2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1 2.2 Agio / Disagio 2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan *) 2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain 2.3.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat

13,532,614 275,609 3,251,600 17,059,823 10.43

Modal Inti (Tier 1) 1 Modal Inti Utama (CET 1) 1.1 Modal disetor (Setelah dikurangi Saham Treasury) 1.2 Cadangan Tambahan Modal 1) 1.2.1 Faktor Penambah 1.2.1.1 Pendapatan Komprehensif Lainnya 1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan 1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap 1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) 1.2.1.2.1 Agio 1.2.1.2.2 Cadangan Umum 1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu 1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan 1.2.1.2.5 Dana setoran modal 1.2.1.2.6 Lainnya 1.2.2 Faktor Pengurang 1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lain 1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan 1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 1.2.2.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap 1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) 1.2.2.2.1 Disagio 1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu 1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif 1.2.2.2.4 1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book 1.2.2.2.6 PPA atas aset non produktif yang wajib dihitung 1.2.2.2.7 Lainnya 1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan 1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama 1) 1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan 1.4.2 Goodwill 1.4.3 Seluruh aset tidak berwujud lainnya 1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang 1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi 1.4.6 Eksposur sekuritisasi 1.4.7 Faktor Pengurang modal inti utama lainnya 1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain 1.4.7.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO ATMR RISIKO KREDIT 3) ATMR RISIKO PASAR ATMR RISIKO OPERASIONAL TOTAL ATMR RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO ALOKASI PEMENUHAN KPMM Dari CET1 Dari AT1 Dari Tier 2

Mar-18 Bank Konsolidasi

LABA BERSIH PER SAHAM ***) Diisi untuk kerugian yang sudah terjadi maupun pasti akan terjadi loss dalam jumlah tertentu Diisi hanya untuk Kantor Cabang Bank Asing, apabila ada Khusus bagi bank yang telah go public.

DPK

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TRIWULANAN BANK UMUM (Dalam Jutaan Rupiah)

Penempatan pada bank lain

DIVIDEN

*) **) ***)

Mar-17 D

188,303 497 188,800

409,885 497 410,382

PIHAK TERKAIT

188,800

177,359 177,359 44,223 44,223

DPK

31-Mar-17 Bank Konsolidasi 4,281,327 4,317,390 4,281,327 4,317,390 2,996,530 2,996,530 1,486,915 1,487,704 1,525,058 1,525,847 177,359 177,359 177,359 177,359 1,347,699 1,348,488 454,731 454,731 491,165 491,457 188,303 188,800 213,500 213,500 38,143 38,143 20,673 20,673 20,673 20,673 17,470 17,470 17,470 17,470 16,665 202,118 183,509 179,223 179,223 2,555 2,656 20,340 1,630 -

132,339 132,339 4,084,438

132,703

146,348

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

POS-POS Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) Tagihan akseptasi Kredit Penyertaan Penyertaan modal sementara Tagihan lainnya* Komitmen dan kontinjensi TABEL PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN (Dalam %)

RASIO

132,703 4,119,877

146,348 4,427,675

146,348 4,463,738

23.17% 23.17% 0.78% 23.94% 15.17%

23.23% 23.23% 0.77% 24.00% 15.23%

0.00%

Mar-17 Bank Konsolidasi 24.14% 24.14% 0.83% 24.96% 16.14%

24.20% 24.20% 0.82% 25.02% 16.20%

0.00%

Mar-17

Rasio Kinerja 1.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

23.94%

24.96%

5.63%

5.95%

5.18%

5.64%

Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif

2.94%

4.87%

NPL gross

7.66%

7.94%

NPL net

3.49%

1.44%

Return on Asset (ROA)

1.13%

3.73%

Return on Equity (ROE)

3.81%

18.14%

Net Interest Margin (NIM)

2. 3.

Mar-18 CKPN PPA wajib dibentuk Individual Kolektif Umum Khusus 20,978 11,453 335,750 280,382 93,817 489,599 208 5,884 -

4.14%

7.71%

Operasional terhadap Pendapatan 10. Biaya Operasional (BOPO)

89.66%

73.70%

11. Loan to Deposit Ratio (LDR)

75.76%

81.25%

a. Persentase pelanggaran BMPK

0.00%

i. Pihak terkait

0.00%

ii. Pihak tidak terkait

0.00%

i. Pihak terkait

0.00%

ii. Pihak tidak terkait

0.00%

DEWAN KOMISARIS : KETUA ANGGOTA ANGGOTA

: H. SULAIMAN GAFUR : SUHARTONO : SUKISNO S. RIADI

DIREKSI : DIREKTUR UTAMA DIREKTUR KREDIT DIREKTUR OPERASIONAL DIREKTUR KEPATUHAN DIREKTUR SYARIAH DAN HUMAN CAPITAL

: : : : :

H. ZAINUDDIN FANANI ISMUNANDAR AZIS MUHAMMAD YAMIN ANDI HADIWIJAYA HAIRUZZAMAN

PEMILIK BANK Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara Pemerintah Kabupaten Berau Pemerintah Kabupaten Bulungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya

: : : : :

37,48 % 14,02% 9,41 % 7,73 % 31,36 %

Samarinda, 27 April 2018 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA Direksi

Kepatuhan (Compliance) 1.

Mar-17 CKPN PPA wajib dibentuk Individual Kolektif Umum Khusus 22,658 14,025 424,689 657,715 101,209 900,496 200 8,256 -

PENGURUS BANK

Mar-18

b. Persentase pelampauan BMPK

Giro Wajib Minimum (GWM)

Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan

GWM Utama Rupiah

GWM Valuta asing

7.88%

6.51%

19.22%

12.56%

12.71%

2.52%

H. ZAINUDDIN FANANI Direktur Utama

TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF (Dalam Jutaan Rupiah) BANK Nilai Notional

Tagihan dan Liabilitas Derivatif Tagihan Liabilitas

Tujuan Trading

Mar-18 Bank Konsolidasi RASIO KPMM Rasio CET1 Rasio Tier 1 Rasio Tier 2 Rasio total CET 1 UNTUK BUFFER PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK Capital Conservation Buffer Countercyclical Buffer Capital Surcharge untuk D-SIB

No.

NO. TRANSAKSI

Lainnya

89,007

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

42,740

BUMN

Lainnya

763,743 758,949 4,794 360,676 358,345 2,331 403,067

LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN

i. Committed

IV.

108,711

- Valuta asing b.

521,438 515,678 5,760 303,545 300,385 3,160 217,893

8,244 959 -

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi

KEWAJIBAN KOMITMEN 1.

III.

Mar-18

a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

KONSOLIDASIAN Mar-18 Dec-17

Dec-17

Fasilitas pinjaman yang belum ditarik

POS-POS

TAGIHAN KOMITMEN 1.

BANK Mar-18

757,853 753,059 4,794 359,664 357,333 2,331 398,189

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL

KOMITMEN DAN KONTINJENSI (Dalam Jutaan Rupiah)

BANK No.

515,811 510,051 5,760 302,647 299,487 3,160 213,164

LABA (RUGI) OPERASIONAL

TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK

Mar-17

e. Aset produktif yang dihapus tagih

24. Laba/rugi

KONSOLIDASIAN Mar-18 Mar-17

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 22,840

19. Pendapatan (kerugian) komprehensif lain

Mar-18

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method f. Dividen g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional *) g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih

LIABILITAS

KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA (Dalam Jutaan Rupiah) BANK

POS-POS

Hedging

Terkait dengan Nilai Tukar

Spot

Forward

Option a. Jual

b. Beli

Future

Swap

217,214

289

161

Lainnya

Terkait dengan Suku Bunga

Forward

Option

a. Jual

b. Beli

Future

Swap

Lainnya

217,214

289

161

J U M LAH

Penyajian rincian dapat tidak ditampilkan apabila nilainya nihil.

MUHAMMAD YAMIN Direktur Operasional

Catatan : 1 Informasi keuangan yang berakhir tanggal 31 Maret 2018 tidak diaudit. Informasi keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 disusun berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik & Indra yang laporannya tertanggal 23 Februari 2018 No DSl.lS/HO/034-BPDKaltimtara.LAl/18 Penanggung Jawab Indra Soesetiawan, Ak.,CPA., CA dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan dengan demikian laporan keuangan tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan konsolidasian. 2 Laporan Keuangan Publikasi diatas disajikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/27/DPNP/2006 tanggal 27 November 2006 Mengenai Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Resiko secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak. 3 Laporan Keuangan diatas merupakan Gabungan Laporan Keuangan Bank Konvensional dan Unit Usaha Syariah 4 Kurs per 31 Maret 2018, 1 USD = Rp. 13.767,50, 1 SGD = Rp. 10.491,13, 1 SAR = Rp. 3.670,00, 1 EUR = Rp 16.943,67, 1 JPY = Rp 129,09, Kurs per 31 Desember 2017, 1 USD = Rp. 13,567.50 1 SGD = Rp. 10,154.56, 1 SAR = Rp. 3,618.00, 1 EUR = Rp 16,236.23, 1 JPY = Rp 120.52, dan Kurs per 31 Maret 2017, 1 USD = Rp. 13.325,50, 1 SGD = Rp. 9.533,54, 1 SAR = Rp. 3.552,00,1 EUR = Rp 14.251,62, 1 JPY = Rp 119,12 5 Terdapat perubahan data keuangan 31 Desember 2017 yang telah dipublikasikan pada tanggal 23 Maret 2018 dengan hasil final pada Laporan Keuangan Audited PT BPD Kaltim Kaltara 31 Desember 2017. Dampak dari perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pada Pos Laporan Laba Rugi Komprehensif Keterangan Laporan Publikasi Awal Laba sebelum pajak 640,330,012,713 PPh 29 173,383,910,919 Pendapatan pajak tangguhan 2,890,710,694 Laba setelah pajak 464,055,391,100

Laporan Keuangan Audited 640,675,417,689 173,383,910,919 2,977,061,938 464,314,444,832

b. Pada Pos Laporan Posisi Keuangan Keterangan Aset pajak tangguhan Liabilitas lainnya Laba tahun berjalan Total Aset dan Liabilitas

Laporan Keuangan Audited 143,956,524,529 573,873,888,481 464,314,444,832 22,631,038,129,793

Laporan Publikasi Awal 144,042,875,773 574,219,293,458 464,055,391,100 22,631,124,481,038

Laporan keuangan publikasi per 31 Maret 2018 ini dapat diakses pada corporate website www.bankaltimtara.co.id.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA INFORMASI KEUANGAN UNIT USAHA SYARIAH Per 31 Maret 2018, 31 Desember 2017 & 31 Maret 2017 NERACA (Dalam Jutaan Rupiah) No.

POS - POS

LAPORAN DISTRIBUSI BAGI HASIL (Dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN LABA-RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (Dalam Jutaan Rupiah) Mar-2018

Des-2017

POS - POS PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

ASET

Mar-2018

Mar-2017 INDIKATOR

PENDAPATAN YANG HARUS DIBAGI HASIL

SALDO RATA-RATA

A. Pendapatan dan Beban Operasional 1.

Kas

14,158

18,513

Penempatan pada Bank Indonesia

433,984

279,426

Penempatan pada bank lain

265,000

465,000

Surat berharga dimiliki

725,000

405,000

Pembiayaan berbasis piutang

Pembiayaan bagi hasil

7. 8. 9.

634,582

603,436

18,940

246,665

Pembiayaan sewa

Aset produktif lainnya

348,805

Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif (-/-) a. Individual

Profit sharing

17,820

19,048

Pendapatan Operasional Lainnya a.

Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah

1,030

1,007

Beban Operasional Lainnya

16,905

17,414

135

110

Beban bonus wadiah

Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)

2,061

1,619

Kerugian terkait risiko operasional

Komisi/provisi/fee dan administrasi

Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)

40,455

35,052

Beban tenaga kerja

9,650

10,893

Beban lainnya

5,059

4,792

(15,875)

(16,407)

1,945

2,641

2,126,964

2,390,024

Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya

LABA (RUGI) OPERASIONAL

Dana Simpanan Wadiah

90,330

119,928

Dana investasi non profit sharing

849,117

968,933

Liabilitas kepada Bank Indonesia

Liabilitas kepada bank lain

120,004

210,004

Surat berharga diterbitkan

610,000

630,000.00

3,009

4,545

449,887

443,706

TOTAL LIABILITAS

Pendapatan setelah distribusi bagi hasil

LIABILITAS

Saldo Laba (Rugi)

10,016

Non profit sharing

991

10,016

11,180

9,200

Dana usaha

11,180

Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/-

1,016

6,025

Pendapatan lainnya

8,775

Liabilitas lainnya

6,246

7,261

Komisi/provisi/fee dan administrasi

Aset tetap dan inventaris

Dana investasi profit sharing

1,487

Lainnya

Aset non produktif

Pendapatan dari Bagi Hasil

9,397

TOTAL ASET

16,793

21,142

11,745

Aset lainnya

20,252

4,773 9,157

Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/-

29,064

Pendapatan dari Piutang

13,930

b. Kolektif

29,000

4,617

12,908

2,126,964

2,390,024

PEMBIAYAAN

Bank

Non Bank

1,090,436

8,808

837,620

8,141

1,602

75,037

729

75,033

729

0.53

623

PENGHIMPUNAN DANA 1.

Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris

Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing

Pendapatan (beban) non operasional lainnya

2,642

224

LABA (RUGI) NON OPERASIONAL

2,671

269

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK

4,617

2,910

4,617

2,910

Pajak penghasilan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH

Pos - pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

Pos - pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK

TOTAL LABA (RUGI) KOMFREHENSIF TAHUN BERJALAN

4,617

2,910

Bank

Non Bank

Giro mudharabah a.

Bank

Non Bank

Tabungan wadiah a.

Bank

Non Bank

Tabungan mudharabah

Des-2017

RASIO -

Rasio Kinerja

Fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik

8.86

6.48

Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan

Total Aset UUS terhadap total aset total aset BUK yang memiliki UUS

Lainnya

Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif

2.94

4.05

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif

1.08

2.30

NPF gross

5.83

5.12

NPF net

3.80

2.64

Return On Assets (ROA)

1.07

0.81

Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan

2.90

35.12

Financing to Deposit Ratio (FDR)

69.56

92.70

Fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik

Lainnya

TAGIHAN KONTINJENSI

Garansi yang diterima

Pendapatan margin dalam penyelesaian

Lainnya

623

1.93

15,001

146

15,001

146

1.20

437,467

4,252

623

Bank

Non Bank

437,467

4,252

623

1.71

Deposito Mudharabah

309,492

3,008

930

Bank

16,774

163

- 1 Bulan

16,774

163

3.51

- 3 Bulan

- 6 Bulan

- 12 Bulan

Non Bank

292,718

2,845

881

- 1 Bulan

58,728

571

1.33

- 3 Bulan

148,811

1,446

622

5.02

- 6 Bulan

4,320

0.56

80,859

786

192

2.85

837,620

8,141

1,602

III.

IV.

Mar-2017

II.

Mar-2018

TAGIHAN KOMITMEN

- 12 Bulan TOTAL

RASIO KEUANGAN (Dalam %)

Mar-2018

KEWAJIBAN KOMITMEN

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 1.

Giro wadiah

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1.

POS-POS

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana

Pendapatan Penyaluran Dana

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (Dalam Jutaan Rupiah)

PORSI PEMILIK DANA BONUS INDIKASI RATE NISBAH (%) JUMLAH DAN BAGI HASIL OF RETURN (%)

KEWAJIBAN KONTINJENSI

19,034

35,741

Garansi yang diberikan

19,034

35,741

Lainnya

PENGURUS BANK DEWAN PENGAWAS SYARIAH : KETUA : MURSYID, S.Ag, M.S.I ANGGOTA : Dr. MAKMUN SYARâ&#x20AC;&#x2122;I, M.H.I Samarinda, 27 April 2018 PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA UNIT USAHA SYARIAH

Mursyid, S.Ag, M.S.I Ketua Dewan Pengawas Syariah

Hairuzzaman Direktur Syariah & Human Capital

Catatan : Penyajian Informasi Keuangan Unit Usaha Syariah ini disusun sesuai : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. 2. Surat Edaran Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2017 tanggal 24 Februari 2017 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

SELEBRITAS

JUMAT, 27 APRIL 2018

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 16

SONIA FERGINA CITRA

PODIUM

Pengkhianat Bangsa jadi hakim Mahkamah KonstiINI contoh cerita pengkhianat tusi). Kurang apa lagi contoh di masa silam yang kerap telanjang pengkhianatan itu. ’diputar’ ulang hari-hari ini. Dalam korupsi, yang masuk Ketika itu tarikh 1935, militer genus kejahatan luar biasa, Italia berhasil menduduki perlu pula disebut mantan Ethiopia, negeri yang disebut Ketua Umum PPP Suryapaling tua di Afrika Timur. dharma Ali, bekas Presiden Beberapa tokoh penting nePKS Luthfi Hasan Ishaaq, dan geri itu yang telah membantu mantan Ketua Umum Partai pendudukan Italia diundang Demokrat Anas Urbaningrum, Benito Mussolini, sang dikEBET yang kini masih dibui. Di tator fasis itu. Dengan rasa tangan para politikus busuk bangga tak terkira mereka Djadjat Sudradjat bersemilah demokrasi yang menuju negeri yang masyhur Dewan Redaksi Media Group masih muda seperti tampak di Eropa, tempat pengelana bertumbuh, tetapi sesungguhnya rapuh. Akal ternama, Marco Polo, dilahirkan. Terbanglah mereka bersama serdadu Italia sehat kita pun berselancar betapa yang belum para tokoh Ethiopia itu. Di atas Laut Merah itu- terbukti secara hukum, bisa jadi lebih banyak lah para jenderal mendapat perintah dari sang bilangannya. ”Di layar lokal, politik bahkan sudah diresmidiktator agar para tokoh Ethiopia dikeluarkan dari perut pesawat tanpa parasut. Mussolini su- kan sebagai urusan ’uang tunai’. Seorang calon dah tahu pastilah para jenderal akan bertanya kepala daerah sudah mengijonkan proyekkenapa hal itu dilakukan. ”Kepada negeri sen- proyek APBD kepada para pemodal, bahkan diri saja mereka berkhianat, apalagi kelak ke- sebelum ia mencalonkan diri dalam pilkada. pada Italia. Sekali orang berjiwa pengkhianat, Struktur APBD daerah umumnya condong dia akan terus menjadi pengkhianat seumur membengkak pada sisi pegeluaran rutin pejabat dan birokrasi ketimbang pada sisi pengeluaran hidupnya.” Itulah jawaban Mussolini. Kita bisa berdebat panjang tentang tindakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” sadis sang diktator ketika Perang Dunia II itu. kata pemikir Rocky Gerung dalam pidato kebuPernyataannya, bahwa jika seorang berjiwa dayaan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada pengkhianat, dia akan menjadi pengkhianat 2010. Realitas yang kini kian parah. Lalu, manakah ’partai setan’ dan ’partai Alseumur hidupnya, bisa ’ya’ bisa ’tidak’. Namun, seorang yang berkhianat pada bangsanya sen- lah’ seperti dikatakan Amien Rais? Bukankah diri punya potensi melakukan pengkhianatan kader PAN yang juga gubernur Jami Zumi Zola lebih besar lagi. Ini amat bahaya, terlebih da- dan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam terlibat korupsi? Jika ’partai Allah’ lam suasana perang. Di Indonesia, kini kita juga tengah melihat merepresentasikan kebajikan dan ’partai dan merasakan betapa para pengkhianat ter- setan’ merepresentasikan kejahatan, apakah hadap bangsa mereka sendiri dilakukan tanpa kategorisasi itu tak serampangan? Cerita lama berikut ini menemukan rerasa malu. Tak harus diartikan berkhianat hanya dalam perang fisik. Koruptor itulah para levansinya di sini. Ketika seorang wartawan pengkhianat bangsa yang amat berbahaya. bertanya kepada filsuf Jean-Jacques Rousseau, Jumlahnya di negeri ini teramat banyak. ”Kenapa demokrasi di Romawi runtuh?” Ia Ratusan kepala daerah dan ribuan politikus menjawab, ”Demokrasi itu ibarat buah yang bagus untuk pencernaan, tapi hanya lambung yang masuk bui. Hilangnya public ethic dari tangan para poli- yang sehat yang mampu mencernanya.” Nah, lambung dalam demokrasi kita sungtikus itulah yang mencemaskan. Karena itu, ada partai yang kadernya masuk kabinet, tetapi pe- guh tak sehat. Politikus kita telah menurunkan tinggi partai itu terus mencerca sang pemimpin derajat diri mereka begitu rupa. Mereka yang kabinetnya. Politik yang mestinya menjadi ru- mestinya memuliakan suara publik justru ang untuk mendistribusikan keadilan menjadi menistakannya dengan membeli suara pubporak-poranda di tangan politikus yang hanya lik. Wajarlah mereka kemudian menjarah paham transaksi. Politikus Setya Novanto yang uang publik agar neraca finansial mereka baru saja divonis 15 tahun penjara dalam kasus pulih kembali. Kita tak tahu jalan apa yang hendak ditemkorupsi KTP elektronik yang merugikan rakyat Rp2,3 triliun sesungguhnya hanya menguatkan puh untuk menghadapi situasi mencemaskan ini. Kita tak hidup di sebuah negeri di masa realitas politik yang teramat kotor itu. Hukum positif yang menerungku Novanto Benito Mussolini, yang ringan saja menyuruh sesungguhnya hanya menunggu waktu. Ia me- para jenderal menendang keluar dari pesawat lengkapi para pengkhianat bangsa terdahulu, para pengkhianat (bangsa). Namun, benar tiga pemimpin lembaga tinggi negara: Akil sekali pengkhianat selamanya pengkhianat. Mochtar (kader Golkar yang menjadi Ketua Dalam korupsi sedikitnya ia mengkhianati janMahkamah Konstitusi) dan Irman Gusman jinya, sumpahnya, Tuhannya, rakyatnya! Wa(Ketua Dewan Perwakilan Daerah). Masih ada jarlah jika harus dihukum berat. Dimiskinkan Patrialis Akbar (mantan poltisi PAN, yang men- mestinya.

REZA RAHADIAN

Ingin Lebih Sering Berteater BERMAIN teater dalam durasi lama merupakan pengalaman luar biasa dalam hidup Reza Rahadian. Oleh karena itu, laki-laki yang selama ini banyak bermain film tersebut ingin lebih sering tampil di panggung teater. “Saat pertama kali ditawari main teater, saya bertanya pada diri sendiri, apakah bisa? Karena hal itu akan jadi pengalaman pertama bagi saya. Durasinya panjang dan hapalannya banyak sekali,” ujar Reza. Ia juga mengaku sempat stres ketika berusaha menghapal naskah teater yang sangat panjang. Apalagi pada proyek

teaternya yang berjudul Bunga Penutup Abad ia harus membawakan beberapa adegan monolog. “pada saat itu saya tidak yakin bisa tampil maksimal. Tapi, saya tidak mau mengecewakan penonton,” katanya. Tetapi, ia kemudian bersyukur, karena dengan segala kesulitan selama prosesnya, pentas pertamanya tersebut berjalan lancar dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Oleh karena itu, ia sangat ingin kembali berperan di pertunjukan teater. (Pro/H-1)

MI/SUMARYANTO

RIVAL HIMRAN

Jangan Malu Berbahasa Daerah SEBAGAI pemuda yang besar di desa, penggunaan bahasa daerah sudah mendarah daging dalam kehidupan Rival Himran, pemain bas kelompok musik Steven & Coconut Treez. Pallo, sebagaimana ia biasa disapa, sangat akrab dengan bahasa Kaili, bahasa daerah dari kampung halamannya di Palu, Sulawesi Tengah. Namun, setelah lama bekerja dan hidup di Jakarta, kege lisahannya muncul ketika ia mudik ke kampung halaman. Sebab, kini semakin langka pemuda di tempat ia dibesarkan itu yang menuturkan bahasa Kaili. “Akhir-akhir ini saya melihat anak muda asal kampung MI/PUTRI

saya, termasuk keluarga dan keponakan-keponakan saya, sudah berbahasa Indonesia semua,” ujar Pallo. Meski sedih, laki-laki berambut gimbal itu mengaku memaklumi hal tersebut, sebab ketika remaja ia juga sempat merasa malu dan enggan menggunakan bahasa daerah. Namun, setelah ia datang ke Jakarta, ia baru sadar bahwa mereka yang datang dari daerah membawa sesuatu yang khas dari daerah asal. Oleh karena itu, ia gencar mengajak keluarga dan keponakan-keponakannya untuk tetap berbahasa daerah. (Pro/H-1)

Ajak Lawan Kanker Serviks Ia berharap dengan menjadi salah satu Duta KICKS dapat membantu menyebarluaskan informasi tentang kanker serviks dan pencegahannya. DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

EPEDULIAN terhadap kanker serviks mendorong Putri Indonesia 2018 Sonia Fergina Citra, 25, untuk mengampanyekan perlawanan terhadap penyakit yang menjadi momok kaum perempuan itu. Bahkan, kini ia menjadi salah satu Duta Koalisi Indonesia Cegah Kanker Serviks (KICKS). Sonia mengaku merasa terpanggil untuk memberikan kesadaran kepada perempuan akan bahaya kanker serviks karena kanker serviks merupakan satu-satunya kanker yang dapat dicegah dengan vaksin dan skrining rutin. Oleh karena itu, perempuan kelahiran Tanjung Pandan, Belitung itu mengajak kaum hawa agar lebih peduli terhadap kanker serviks dan cara mencegahnya. “Ternyata di usia muda seperti saya ini juga sangat rentan terinfeksi virus HPV (Human papillomavirus). Melihat kondisi yang terjadi saat ini, saya sebagai seorang perempuan muda tergerak untuk memerangi masalah ini,” ucapnya dalam acara Pekan Imunisasi Dunia bertajuk Vaksinasi HPV Dini Selamatkan Generasi Penerus Bangsa yang digelar di Jakarta, Rabu (25/4). Dengan menjadi salah satu Duta KICKS, ia berharap bisa membantu menyebarluaskan informasi kepada publik, keluarga, dan orang terdekat tentang kanker serviks dan pencegahannya.

Kanker serviks merupakan kanker penyebab kematian kedua terbesar bagi perempuan Indonesia. Setiap tahun sekitar 14 juta perempuan di dunia, termasuk remaja terinfeksi virus HPV.

Pencegahan primer Vaksinasi HPV merupakan upaya pencegahan primer terhadap kanker serviks. Menurut Sonia, pencegahan juga merupakan investasi dan perlindungan kesehatan yang dapat melindungi remaja di masa depan secara optimal. “Saya berharap dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kanker serviks, kita dapat menyelamatkan banyak jiwa dengan melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Itu bisa dilakukan melalui vaksinasi HPV dan deteksi dini melaui pap smear bagi perempuan yang telah menikah,” katanya. Vaksinasi HPV, lanjutnya, dianjurkan untuk perempuan mulai usia 9 tahun. Sonia mengatakan perempuan Indonesia yang belum mendapatkan vaksinasi HPV perlu segera mengambil keputusan untuk memilih langkah preventif. Perempuan Indonesia, ujarnya, harus bisa melindungi diri dan juga orangorang yang dicintai dari penyakit yang disebabkan virus HPV. Dalam kesempatan itu, Sonia juga melakukan vaksinasi HPV pertama kali. Dengan aksi itu, ia berharap bisa menularkan contoh positif kepada kaum perempuan, khususnya para remaja. (H-1) MI/RENDY

JUMAT, 27 APRIL 2018

HALAMAN 17

HLM 18 Buku Peta Jalan Maksimalkan Komoditas Kopi

HLM 24 Masyarakat Bantu Antisipasi Bencana

HLM 28 Los Blancos Menuju Hattrick

EKONOMI Perbankan Nasional Siap Ekspansi ke ASEAN UU ini diharapkan mendorong persaingan sehat dan pertumbuhan industri keuangan yang pada akhirnya memberi keuntungan bagi masyarakat Indonesia. TESA OKTIANA SURBAKTI Tesa@mediaindonesia.com

EMARIN, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tentang protokol untuk melaksanakan paket komitmen keenam bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa (ASEAN framework agreement in services/AFAS). Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai regulasi itu memberikan peluang bagi industri jasa keuangan nasional untuk melebarkan sayap di kawasan ASEAN. Itu termasuk dapat meningkatkan aspek perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi lainnya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan penetrasi perbankan nasional di pasar keuangan global relatif rendah lantaran dibatasi sejumlah aturan. â&#x20AC;&#x153;Melalui protokol keenam dilandasi prinsip kesetaraan bagi perbankan nasional untuk bisa masuk ke negara ASEAN, dimulai dari Malaysia. UU ini diharapkan mendorong per-

DOK SUMARECON MALL SERPONG

ROYAL WEDDING FAIR: The Springs Club kembali menggelar perhelatan akbar Royal Wedding Fair (RWF) yang ke-5 dengan tema Majestic Barcelona pada 25-29 April 2018 dengan mengambil lokasi di Atrium Forum, Summarecon Mal Serpong (SMS), Tangerang, Banten.

Menkeu Cermati Kondisi Ekonomi Global MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati masih mengamati dinamika perkembangan ekonomi global dan tak mau terburu-buru mengambil langkah, termasuk mengaktifkan bond stabilization framework terhadap kenaikan yield surat utang negara (SUN) yang menembus 7%. Dia mengatakan, pihaknya bersama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), masih akan mengamati perkembangan di setiap institusi untuk bisa mengambil tindakan. â&#x20AC;&#x153;Setiap anggota KSSK akan laporkan dan kita akan lihat dinamika yang sekarang ini terjadi, apa respons yang harus kita lakukan secara bersama-sama

dan masing-masing,â&#x20AC;? kata perempuan yang akrab disapa Ani itu di kompleks parlemen, Senayan, kemarin. Seperti diketahui, yield obligasi pemerintah Indonesia bertenor 10 tahun naik hingga menembus level 7%. Yield yang meningkat mengindikasikan harga obligasi di pasar yang turun seiring dengan lemahnya permintaan. Hal tu seiring dengan peningkatan yield US Treasury atau surat utang AS 10 tahun yang naik dan sempat menembus level 3% atau yang pertama kalinya sejak Januari 2014. Menurut Menkeu, perubahan tersebut harus diantisipasi karena apa pun yang terjadi di AS akan memengaruhi seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pascamengikuti Spring Meeting IMFWorld Bank di Washington, Sri juga telah

mendengar langsung perkembangan kondisi perekonomian di sejumlah negara, terutama AS. â&#x20AC;&#x153;Sampai hari ini kami meyakini bahwa dengan adanya sensitivitas nilai tukar rupiah, kemudian suku bunga, dan harga minyak, defisit APBN 2018 masih akan tetap terjaga pada kisaran 2,19 %,â&#x20AC;? ujarnya. Meski begitu, pemerintah mesti mencermati lingkungan global yang berubah cukup firm dalam jangka waktu 6-12 bulan ke depan. â&#x20AC;&#x153;Kita juga akan antisipasi tentu saja dalam konteks pergerakan kebijakan ini (Amerika Serikat) terhadap mata uang dolar, rupiah, maupun suka bunga, dan ini akan dilihat dalam kebijakan makro,â&#x20AC;? imbuhnya. (Tes/E-2)

Pertamina Diminta Utamakan Warga MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menekankan proyek pembangunan peningkatan kapasitas kilang atau refinery development master plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, harus dapat memenuhi kebutuhan warga. Dia juga meminta Pertamina selaku pengelola, siap mengedukasi masyarakat tentang kegunaan proyek ini. â&#x20AC;&#x153;Karena RDMP Balikpapan ini investasinya besar, Pertamina mulai dari sekarang harus mengedukasi masyarakat kalau (proyek) ini memang dibutuhkan sehingga ketika selesai, Anda (Pertamina) siap,â&#x20AC;? kata Jonan dalam keterangan resminya, kemarin. Ia menekankan, pelayanan harus mengutamakan kepentingan konsumen. Dengan begitu, proyek dengan nilai sekitar Rp68 triliun ini mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minyak dan gas. â&#x20AC;&#x153;Pola pelayanan sekarang mengalami pergeseran. Perusahaan minyak dan gas semestinya tidak lagi memproduksi apa yang mereka bisa, tapi apa yang lebih dibutuhkan oleh konsumen,â&#x20AC;? ujarnya. Pembangunan PDMP ini nantinya dapat meningkatkan kapasitas kilang menjadi 360 ribu barrel per stream day (bpsd) dari sebelumnya 260 ribu bpsd, meningkatkan tambahan produksi gasoline Euro 5 sebesar 100 ribu barel per hari (bph), solar 30 ribu bph, dan liquefied petroleum gas (elpiji) sebesar 930 tons per day (tpd). Pelaksana Tugas Direktur Utama PT

ANTARA /RIVAN AWAL LINGGA

PERTAMINA BANGUN PROYEK RDMP: Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) bersama Plt Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati melakukan kunjungan ke proyek Refinery Development Master Project (RDMP) Refinery Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur, kemarin. Pertamina membangun 4 proyek RDMP dan 2 grassroot refinery (GRR) untuk meningkatkan total kapasitas kilang menjadi 2 juta barel dengan produk standar Euro V. Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pada Oktober 2018 ditargetkan sudah ada pemenang engineering procurement construction yang saat ini diikuti empat konsorsium. Progres pembangunan akan tetap berjalan untuk main plant. â&#x20AC;&#x153;Oktober akan ada pemenang (award). Dengan durasi proyek 43 bulan, Pertamina yakin RDMP Balikpapan bisa

beroperasi penuh pada 2022,â&#x20AC;? ujarnya. SVP Project Excuation Pertamina Ignatius Tallulembang menjelaskan keberadaan RDMP Balikpapan akan meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi serta mendukung pengembangan industri nasional dengan meningkatkan produksi BBM, non-BBM, dan petrokimia. (Cah/E-2)

saingan sehat dan mendorong pertumbuhan industri keuangan yang pada akhirnya memberi keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Seperti biaya yang semakin rendah,â&#x20AC;? kata Sri Mul yani, ketika memberikan tanggapan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir berharap disetujuinya RUU itu dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga negara, berikut pelaku sektor jasa keuangan untuk mengimplementasikan sejumlah ketentuan. â&#x20AC;&#x153;Kami mengharapkan dengan disetujuinya RUU ini memberikan keuntungan bagi Indonesia. Di antaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas produk jasa keuangan yang dimanfaatkan pelaku usaha sektor lain. Termasuk daya saing sektor jasa keuangan nasional yang semakin kuat,â&#x20AC;? terang Achmad. Sri Mulyani mengatakan pengesahan RUU ini masih harus diikuti

langkah lanjutan agar lebih optimal. Wujud upaya mengoptimalkannya ialah dengan menjalin komunikasi dengan otoritas negara mitra guna memfasilitasi upaya perbankan nasional dalam rangka memasuki pasar ASEAN. â&#x20AC;&#x153;Komunikasi akan dilakukan sampai level pemimpin tertinggi. Komunikasi dengan pelaku perbankan merupakan aspek penting dalam implementasi dan pengembangan kerja sama internasional jasa keuangan.â&#x20AC;? Seperti diketahui, seluruh menteri keuangan ASEAN, termasuk Indonesia, telah menandatangani dokumen protokol keenam AFAS pada Maret 2015 lalu. Selain itu, Bank Indonesia menyepakati ASEAN Banking Integration Network (ABIF) Guidelines yang menjadi panduan kerangka operasional integrasi perbankan di bawah payung MEA. Tujuan ABIF menitikberatkan penyediaan akses pasar dan keleluasan beroperasi di negara anggota ASEAN bagi Qualified ASEAN Banks. Asas resiprokal menjadi salah satu prinsip utama yang menekankan akses pasar dan fleksibilitas operasional harus saling menguntungkan. Wakil Direktur PT Bank Negara Indonesia Tbk Herry Sidharta mengatakan, dengan disahkannya RUU AFAS, perbankan Indonesia bisa membuka cabang di kota di negara lain serta mendapatkan dana retail dan debitur retail. Selama ini, ada beberapa keterbatasan bank nasional yang beroperasi di luar negeri. â&#x20AC;&#x153;Kita di sana operasional kebanyakan terbatas di korporat, sedangkan bank asing di Indonesia bisa operasional penuh. Dengan UU ini kendala itu diharapkan tidak ada lagi.â&#x20AC;? (Try/E-2)

PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI), PT Pupuk Indonesia (persero) (PI), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 bersinergi dalam memenuhi kebutuhan pupuk urea dan NPK chemical untuk perkebunan di lingkungan holding PTPN 3 oleh Pupuk Indonesia. Kerja sama tersebut merupakan wujud sinergi BUMN guna meningkatkan efisiensi dan nilai tambah bagi setiap BUMN. Dalam kerja sama tersebut, BNI berperan memberikan fasilitas perbankan dan fasilitas pembiayaan bagi kedua belah pihak. Penandatangan kerja sama (MoU) tersebut dilakukan Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, Direktur Utama PI Aas Asikin Idat, dan Direktur Utama PTPN 3 Dolly P Pulungan, di Jakarta Kamis (26/4). Acara tersebut disaksikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno beserta sejumlah jajaran pejabat Kementerian BUMN dan Jajaran Direksi BNI, PI, dan PTPN. Pada kesempatan itu, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni menuturkan pihaknya mendukung sinergi BUMN antara BNIâ&#x20AC;&#x201C;PTPIâ&#x20AC;&#x201C;PTPN karena akan memberikan manfaat yang besar dari sisi efisiensi maupun keuntungan bisnis. â&#x20AC;&#x153;Kerja sama BUMN memang harus selalu ditingkatkan karena setiap BUMN sebenarnya mempunyai kekuatan yang saling mendukung yang dapat mengoptimalkan bisnis masing-masing, yang nantinya akan berdampak positif bagi laba BUMN. Maka, BUMN pada akhirnya memberikan peran besar bagi pendapatan negara melalui dividen yang terbentuk,â&#x20AC;? jelas Achmad Baiquni. Ia menjelaskan BNI sebagai bank BUMN mempunyai jenis-jenis produk cash loan maupun non-cash loan, se-

DOK BNI

(Kanan ke Kiri) Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Rini M Soemarno, Direktur Utama PTPN 3 Dolly P. Pulungan, dan Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat usai menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengadaan Pupuk Untuk Kebutuhan PT Perkebunan Nusantara 3 dan Anak Perusahaan di Jakarta Kamis (26 April 2018). Ketiga BUMN tersebut bersinergi untuk memenuhi kebutuhan pupuk urea dan NPK Chemical untuk perkebunan di lingkungan holding PTPN 3. perti Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), garansi bank (GB), dan lainnya yang siap mendukung kerja sama antara PI dan PTPN 3. Fasilitas pembiayaan yang BNI berikan kepada PTPN 3 akan secara otomatis menjamin pembayaran pembelian pupuk yang akan diterima PI. Di sisi lain, Direktur Utama PI Aas Asikin Idat mengungkapkan Pupuk Indonesia Grup sebagai produsen tunggal urea dan NPK chemical di Indonesia melihat masih ada potensi yang sangat besar untuk bisa memenuhi kebutuhan di PTPN. â&#x20AC;&#x153;Kualitas NPK chemical juga sangat baik dalam mendorong produktivitas tanaman dan harga yang kami tawarkan yang juga cukup kompetitif dibandingkan produk impor sehingga meningkatkan efisiensi pembelian pupuk di lingkungan PTPN dan turut menghemat devisa negara. Dengan produk NPK chemical

yang formulanya lebih sederhana maka biaya pemupukan di PTPN bisa lebih efisien,â&#x20AC;? tambah Aas. Sementara itu, Direktur Utama PTPN 3 Dolly P Pulungan menjelaskan, penandatanganan nota kesepahaman menjadi awal dari jaminan pasokan kebutuhan pupuk bagi anak-anak usaha holding Perkebunan Nusantara. Hal itu membuat ada kepastian pasokan pupuk yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha holding Perkebunan Nusantara dan anak usaha. â&#x20AC;&#x153;Dengan sinergi ini akan terjadi efisiensi biaya pengadaan pupuk anak perusahaan. Maka, ketepatan waktu pemupukan dapat terjamin dengan adanya kepastikan pasokan dari Pupuk Indonesia yang didukung oleh fasilitas pendanaan dari BNI. Dengan adanya sinergi antara Pupuk Indonesia dan BNI, maka harga pokok produksi pupuk akan turun,â&#x20AC;? jelasnya. (S1-25)

SEKTOR RIIL

JUMAT, 27 APRIL 2018

Buku Peta Jalan Maksimalkan Komoditas Kopi Pemerintah meluncurkan buku yang memuat strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam pengembangan kopi untuk meningkatkan hasil produksi. ANDHIKA PRASETYO

andhika@mediaindonesia.com MI/ADAM DWI

KEBIJAKAN KOPI INDONESIA: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kedua dari kanan) bersama Staf Khusus

Menko Perekonomian Lin Che Wei (kedua dari kiri) memegang buku peta jalan kopi berjudul Arah Kebijakan Kopi Indonesia Menghadapi Tantangan Kompetisi, Perubahan Iklim, dan Kondisi Kopi Dunia (Strategi Kopi Indonesia Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang), saat peluncuran buku tersebut, di Jakarta , kemarin.

SEKILAS

Pengusaha Dukung Insentif untuk SDM

Pertamina Gugat Perdata MV Ever Judger

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani merespons positif rencana pemerintah yang ingin memberikan insentif berupa Supertax deductible bagi industri yang berinvestasi dalam pengembangan vokasi serta penelitian dan pengembangan (litbang). Besaran insentif itu ialah 200% untuk vokasi dan 300% untuk litbang. â&#x20AC;&#x153;Supertax deductible ini membuka orang yang inovatif bisa masuk biaya tidak kena tax,â&#x20AC;? x kata Hariyadi, di Jakarta, kemarin. Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani mengatakan kebijakan itu seharusnya sudah dijalankan sejak dulu. Menurut dia, Indonesia sudah ketinggalan dari negara lain. Bahkan, data Kemenperin menunjukkan labor/cost productivity index Indonesia -1. â&#x20AC;&#x153;Bandingkan dengan Vietnam yang +1 atau Malaysia dengan +1. Ini menunjukkan produktivitas pekerja kita tidak sebanding dengan cost-nya. Salah satu cara meningkatkan produktivitas adalah investasi pada SDM.â&#x20AC;? Dengan rencana kebijakan itu, kata Shinta, pengusaha tidak akan ragu menginvestasikan modal mereka untuk pengembangan SDM dan riset yang merupakan kunci Industry 4.0. (Nyu/E-3)

PT Pertamina akan melayangkan gugatan perdata atas kasus dugaan perusakan pipa minyak di Teluk Balikpapan oleh Kapal MV Ever Judger. Gugatan ditujukan kepada perusahaan pemilik kapal berbendera Panama itu, yakni Ever Judger Holding Company Limited, beserta operator kapal asal Hong Kong Fleet Management Limited dan nakhoda kapal. â&#x20AC;&#x153;Kami akan persiapkan gugatannya dengan melakukan teguran dan somasi. Gugatan ini bisa di Indonesia dan mungkin di negara-negara bersangkutan. Pertamina akan mencadangkan hak-hak hukumnya atas perbuatan yang dilakukan pihak ketiga yang merugikan Pertamina,â&#x20AC;? ungkap kuasa hukum Pertamina Otto Hasibuan, di Jakarta, kemarin. Sedianya perseroan telah melakukan upaya hukum dengan membuat laporan dugaan perusakan oleh pihak-pihak terkait ke Polda Kaltim pada 13 April. Kepolisian menindaklanjuti dengan mencekal nakhoda dan menyita kapal MV Ever Judger. Dalam melayangkan gugatan perdata, Otto mengatakan Pertamina tidak perlu menunggu putusan pengadilan terkait pidana. Pihaknya dapat langsung mengaitkan berbagai fakta di lapangan. (Pra/E-3)

Tempo Scan Tower Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta 12950 Telp. 021 29667879 Fax. 021 5255131 Email: tufjkt@thetempogroup.com

P TEMPO UTAMA PT A FINANCE

2017

2016

ASET Kas dan setara kas Piutang pembiayaan, neto Beban dibayar di muka Aset keuangan lancar lainnya Aset pajak tangguhan Aset tetap Aset lain-lain

23.807.005.643 28.998.442.061 78.021.653 33.690.959 189.700.045 10.599.148 391.284.320

25.710.211.899 26.291.072.120 66.462.550 67.724.809 146.664.066 9.045.583 873.555.200

TOTAL ASET

53.508.743.829

53.164.736.227

KETERANGAN

2017

2016

PENDAPATAN Pendapatan pembiayaan Pendapatan bunga Pendapatan provisi Laba (Rugi) atas selisih kurs, neto

2.202.894.932 1.505.759.459 37.019.034 4.282.568

862.965.473 461.169.682 157.250.000 (34.236.639)

Total Pendapatan

3.749.955.993

1.447.148.516

BEBAN Umum dan administrasi

(3.492.605.255)

(1.814.444.067)

LIABILITAS DAN EKUITAS

LABA (RUGI) USAHA

257.350.738

(367.295.551)

LIABILITAS Beban akrual Utang pajak Liabilitas imbalan kerja karyawan

106.180.721 52.649.285 758.800.178

98.721.980 6.008.382 586.656.262

Laba penjualan aset tetap

850.000

1.740.000

258.200.738

(365.555.551)

TOTAL LIABILITAS

917.630.184

691.386.624

(2.832.190)

(9.148.881)

EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar - 200.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 55.000 saham Tambahan modal disetor 'HÂżVLW TOTAL EKUITAS

55.000.000.000 (1.325.215.151) 52.591.113.645

55.000.000.000 (1.325.215.151)

52.473.349.603

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

53.508.743.829

53.164.736.227

LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT PAJAK PENGHASILAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN Tangguhan LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN

255.368.548

(374.704.432)

PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN Kerugian aktuarial atas imbalan pasca kerja Pajak tangguhan terkait

(183.472.675) 45.868.169

(7.074.760) 1.768.690

Total rugi komprehensif lain

(137.604.506)

(5.306.070)

117.764.042

(380.010.502)

ANTARA /MUHAMMAD ADIMAJA

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Catatan : Informasi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 di atas diambil dari laporan keuangan yang telah diudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (member Firm of BDO International) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dalam laporannya tertanggal 16 Maret 2018. Oleh karena itu, informasi keuangan di atas bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan.

Jakarta, 27 April 2018

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

TOTAL ASET LIABILITAS DAN EKUITAS Utang usaha - Pihak ketiga Utang kepada pemegang saham Biaya yang masih harus dibayar - Pihak ketiga Utang pajak Utang lain - lain - Pihak berelasi - Pihak ketiga TOTAL LIABILITAS Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Modal dasar - 400.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Modal ditempatkan dan disetor penuh 100.000 saham pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 $NXPXODVL GHÂżVLW TOTAL EKUITAS TOTAL LIABILITAS & EKUITAS

31 Des 2017

31 Des 2016

563

162 8.455

43.164 477

46.000

99.685

9.590

8.835

1.095 399

6.222 4.914

1.345 2.117

6.408 17

2.050 28

2.245 137.506

8.001 27.852

846 -

KETERANGAN

31 Des 2017 31 Des 2016

PENDAPATAN Pembiayaan konsumen Bunga

26.783 3.192

1.185 4.434

TOTAL PENDAPATAN

29.975

5.619

1.736 129

247 12

5.453 1.452 44.623

20 35 9.033

BEBAN Gaji dan tunjangan Umum dan administrasi Penyisihan kerugian penurunan nilai: - Pembiayaan konsumen Lain-lain neto

19.318 17.618

1.891 7.115

830 205

648

TOTAL BEBAN

37.971

9.654

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK

(7.996)

(4.035)

BEBAN PAJAK / (MANFAAT PAJAK) Pajak kini Pajak tangguhan

(2.797)

(2.117)

TOTAL BEBAN PAJAK / (MANFAAT PAJAK)

(2.797)

(2.117)

(5.199)

(1.918)

RUGI BERSIH TAHUN / PERIODE BERJALAN Penghasilan komprehensif lain setelah pajak

JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN / PERIODE BERJALAN

(5.199)

(1.918)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Keterangan

100.000

92.883

98.082

137.506

107.115

Saldo 23 Februari 2016 Setoran modal Jumlah rugi komprehensif periode berjalan Saldo per 31 Desember 2016 Jumlah rugi komprehensif periode berjalan Saldo per 31 Desember 2017

LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) KETERANGAN

31 Des 2017 31 Des 2016

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

107.115

2.602 6.117

kanan) Direktur Utama BNI Achmad Baiquni, Plt Direktur Utama PTPN III Dolly P Pulungan, dan Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat seusai penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama pengadaan pupuk untuk kebutuhan PT Perkebunan Nusantara III (persero) dan anak perusahaan di Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin. Kerja sama tersebut merupakan wujud sinergi BUMN guna meningkatkan efisiensi dan nilai tambah bagi setiap BUMN.

JICT Sesalkan Sikap Serikat Pekerja

Kantor Pusat : Sahid Sudirman Center Lantai 50, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220 Telp. +62-21 29888590, website: www.glf-i.co.id Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

SINERGI BUMN: Menteri BUMN Rini Soemarno (ketiga dari kiri) bersalaman bersama (dari

Direksi

PT Group Lease Finance Indonesia

Kas dan setara kas Kas Kas pada bank - Pihak berelasi - Pihak ketiga Deposito berjangka - Pihak berelasi Piutang pembiayaan konsumen (bersih) - Pihak ketiga Piutang lain-lain - Pihak berelasi - Pihak ketiga Uang muka dan biaya dibayar dimuka - Pihak ketiga Aset pajak tangguhan Aset tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan Aset tak berwujud (bersih) Aset lain-lain - Pihak berelasi - Pihak ketiga

Pada tempat yang sama, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menambahkan, dari total keseluruhan lahan kopi seluas 1,2 juta hektare, sebanyak 30% atau sekitar 400 ribu hektare harus diremajakan. â&#x20AC;&#x153;Sekitar 30% yang harus di-replanting. Itu sudah mendesak karena sudah tua. Terlalu sering kekeringan, tidak ada naungannya,â&#x20AC;? tutur Bambang. Kendati target yang dicanangkan masih amat rendah, Bambang mengatakan hal itu sudah cukup baik karena tahun ini tanaman kopi sudah mendapatkan alokasi anggaran cukup besar untuk memulai pembenahan. Dengan kebijakan replanting, pemerintah berharap produktivitas tanaman kopi di Indonesia bisa terus tumbuh serta mampu bersaing dengan negara tetangga Vietnam. Ketua Kompartemen Industri dan Spesialti Kopi Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Moelyono Soesilo berharap sama. Ia menilai saat ini kinerja produksi tanaman kopi Indonesia mulai membaik ketimbang tahun lalu. â&#x20AC;&#x153;Terbukti ekspor biji kopi tahun ini sudah mencapai 360 ribu ton. Tahun lalu ekspor kita hanya 320 ribu ton dari total produksi sekitar 500 ribu ton. Tahun ini, produksi dalam negeri diperkirakan mencapai 690 ribu ton,â&#x20AC;? pungkas Moelyono. (E-3)

LAPORAN LABA â&#x20AC;&#x201C; RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain )

LAPORAN POSISI KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 (Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain ) KETERANGAN

NDONESIA dianggap belum memaksimalkan produktivitas perkebunan kopi yang memiliki lahan seluas 1,2 juta hektare. Itu terlihat dari produktivitas kebun kopi di Indonesia saat ini yang hanya mencapai 500 kilogram per hektare, masih kalah dari Vietnam yang mencatatkan produksi 2,7 juta ton per hektare. Karena itu, pemerintah meluncurkan buku peta jalan kopi berjudul Arah Kebijakan Kopi Indonesia Menghadapi Tantangan Kompetisi, Perubahan Iklim, dan Kondisi Kopi Dunia untuk mendorong produktivitas komoditas kopi sehingga bisa bersaing dengan produk serupa dari negara lain di tingkat global. â&#x20AC;&#x153;Penerbitan strategi kopi Indonesia jangka pendek, menengah, dan panjang ini untuk menggerakkan kepedulian lebih mendalam dengan cara mengembangkan bibit kopi lebih baik, apalagi Indonesia belum memiliki strategi yang jelas dalam pengembangan kopi guna meningkatkan hasil produksi,â&#x20AC;? ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, kemarin.

Tujuan lainnya terdapat penanaman bibit kopi yang tepat untuk jenis tertentu sesuai dengan keadaan wilayah di Indonesia serta memperbaiki produktivitas kopi. Potensi itu, jelas Darmin, sebenarnya sudah ada karena selama ini hasil produksi kopi Indonesia berada di urutan keempat terbesar di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. â&#x20AC;&#x153;Pada sisi lain, angka pertumbuhan konsumsi kopi Indonesia per tahun pun tumbuh 6,3% dalam lima tahun terakhir,â&#x20AC;? tutur Darmin. Ia menjelaskan secara keseluruhan, dalam buku peta jalan itu mengupas seluk beluk dunia kopi dari hulu ke hilir hingga muncul strategi yang perlu dilakukan guna mengembangkan potensi kopi Indonesia. Informasi lainnya mencakup potensi, tantangan, dan strategi kebijakan jangka pendek hingga panjang pemerintah, dalam merespons perkembangan komoditas kopi. Darmin juga meminta kementerian teknis terkait untuk lebih peduli terhadap komoditas kopi. â&#x20AC;&#x153;Kami tidak ingin hanya sawit yang bagus. Yang lain, termasuk kopi, juga harus bagus,â&#x20AC;? pungkas Darmin.

Replanting

Modal saham 100,000

Akumulasi GHÂżVLW -

Jumlah ekuitas 100,000

100,000

(1,918) (1,918

(1,918) 98,082

100,000

(5,199) (7,117)

(5,199) 92,883

Rugi sebelum manfaat pajak penghasilan Penyesuaian untuk: Penyusutan dan amortisasi Penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai Perubahan aset dan liabilitas operasi kenaikan) / penurunan aset operasi: Deposito berjangka - 6 bulanan Piutang pembiayaan konsumen Piutang lain-lain Uang muka dan biaya dibayar dimuka Aset lain-lain (Penurunan)/kenaikan liabilitas operasi: Utang pemegang saham Utang usaha Biaya yang masih harus dibayar Utang lain-lain Utang pajak Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Perolehan aset tetap Perolehan aset tak berwujud Arus kas bersih digunakan untuk aktivita investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Penambahan setoran modal

(7.996 ) 1.061

(4.035) 103

829

46.000 (90.924 ) (7.341 ) (4.876 ) (1.397

(46.000) (9.590) (1.494) (1.345) (847)

21.734 5.397 1.364 6.974 117

6.117 2.602 247 54 13

(29.058 )

(54.175)

(5.407 ) -

(2.149) (31)

(5.407 )

(2.180)

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pembiayaan

100.000

(Penurunan) / kenaikan neto kas dan setara kas

(34.465 )

Kas dan setara kas pada awal tahun

43.645

Kas dan setara kas pada akhir tahun

9.180

43.645

Catatan: Informasi keuangan diatas diambil dari laporan keuangan PT Group Lease Finance Indonesia (â&#x20AC;&#x153;Perusahaanâ&#x20AC;?) tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sugiro dan Handayani, Firma Anggota Grant Thornton Global, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 23 Maret 2018 yang tidak tercantum dalam publikasi ini. Karena informasi keuangan di atas merupakan informasi ringkas yang diambil dari laporan keuangan, dengan demikian, informasi tersebut bukan merupakan penyajian yang lengkap dari laporan keuangan.

Jakarta, 27 April 2018 PT Group Lease Finance Indonesia Direksi

PT Jakarta International Container Terminal (JICT) menyayangkan tindakan perilaku Serikat Pekerja (SP) JICT yang terus menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. Padahal, seluruh kewajiban perusahaan kepada pekerja JICT sudah dibayarkan. â&#x20AC;&#x153;Kami baru saja membayarkan bonus produksi 2017 sesuai perjanjian kerja bersama (PKB) dengan pekerja. Perusahaan selalu komitmen memberi kesejahteraan terbaik kepada pekerja JICT,â&#x20AC;? ujar Wakil Direktur Utama JICT Riza Erivan, di Jakarta, kemarin. Sejumlah pekerja yang diinisiasi SP JICT kemarin pagi melakukan orasi di Kantor JICT. Mereka menolak kebijakan manajemen membayarkan bonus produksi 2017. Para pekerja menilai besaran bonus yang diterima lebih kecil ketimbang tahun sebelumnya. Melalui keterangan pers, Riza menegaskan, bonus yang

Bonus yang dibayarkan kepada pekerja JICT sudah sesuai dengan formula yang tercantum dalam PKB. dibayarkan kepada pekerja JICT sudah sesuai dengan formula yang tercantum dalam PKB. Jika angkanya menurun, itu dipengaruhi situasi bisnis di 2017 yang dinamis. Selain itu, berbagai aksi demo dan mogok oleh SP JICT berdampak pada kinerja perusahaan di 2017. Terkait dengan rental fee yang dibayarkan kepada PT Pelindo II, Riza mengatakan, itu bukti komitmen JICT untuk memberikan manfaat lebih besar kepada pemerintah. Apalagi, pembayaran rental fee juga terjadi di terminal-

terminal lain, seperti TPK Koja, New Priok Container Terminal (NPCT), dan Pelabuhan Tanjung Priok (PTP). Pembayaran rental fee juga, kata dia, ialah upaya konkret JICT untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur pelabuhan. Apalagi, JICT juga dimiliki PT Pelindo II sebagai BUMN pelabuhan. Secara terpisah, Sekjen Serikat Karyawan (Sekar) JICT Mufti menyatakan para karyawan JICT sejatinya menerima keputusan manajemen terkait dengan bonus produksi 2017. Selain sudah sesuai dengan formula dalam PKB, para karyawan ingin lebih fokus bekerja agar kinerja perusahaan terus meningkat. â&#x20AC;&#x153;Persaingan di Tanjung Priok makin kompetitif dan butuh komitmen semua pekerja JICT. Serikat karyawan sudah tidak mempersoalkan besaran bonus 2017. Sudah sesuai aturan juga,â&#x20AC;? kata Mufti. (E-3)

LAPORAN KEUANGAN Per 31 MARET 2018 (Dalam Jutaan Rupiah) LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)

(Dalam Jutaan Rupiah)

(Dalam Jutaan Rupiah) No.

Pos - Pos

31-Mar-18

31-Dec-17

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18. 19.

Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan Aset lainnya

TOTAL ASET

9.994 299.814 10.200 498.476 498.476 -

9.019 530.439 10.005 383.464 383.464 -

203.189 3.097.352 3.097.352 (60.339 ) (60.339 ) 14.167 (8.983 ) 56.515 (20.407 ) 6.493 6.493 17.179 80.354

53.642 3.057.966 3.057.966 (51.281 ) (51.281 ) 14.167 (8.567 ) 56.503 (19.842 ) 6.065 6.065 13.493 66.804

4.204.004

4.121.877

Penempatan pada bank lain a. Rupiah b. Valuta asing 2 Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah b. Valuta asing 3 Surat berharga a. Rupiah b. Valuta asing 4 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah b. Valuta asing 5 Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah b. Valuta asing 6 Tagihan akseptasi 7 Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) *) i Rupiah ii. Valuta asing b. Bukan debitur UMKM *) i Rupiah ii. Valuta asing c. Kredit yang direstrukturisasi i Rupiah ii. Valuta asing d. Kredit properti 8 Penyertaan 9 Penyertaan modal sementara 10 Tagihan lainnya 11 Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah b. Valuta asing 12 Aset yang diambil alih

14. 15. 16.

Giro Tabungan Simpanan berjangka Dana investasi revenue sharing Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Liabilitas pajak tangguhan Liabilitas lainnya Dana investasi pro¿t sharing

118.335 960.216 2.271.447 275.002 -

111.917 1.115.362 2.202.259 105.025 -

168.590 41.797 -

168.516 44.230 -

TOTAL LIABILITAS

3.835.387

3.747.309

EKUITAS 17.

18.

19.

20. 21. 22. 23.

24.

Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya Penghasilan komprehensif lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain h. Lainnya Selisih kuasi reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK

25.

JUMLAH

DPK

278.129 800.000 (521.871 ) 18.704 18.704 (16.727 )

TOTAL EKUITAS

278.129 800.000 (521.871 ) 18.704 18.704 (5.668 )

(11.004 ) (5.723 ) 55.626 55.626 32.885 27.777 5.108

55 (5.723 ) 55.626 55.626 27.777 13.459 14.318

368.617

374.568

Kepentingan non pengendali

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

368.617

374.568

4.204.004

4.121.877

14.964 14.964 6.917 6.917 703 17.000 17.000 -

179 179 179 179 -

15.143 15.143 6.917 6.917 179 179 703 17.000 17.000 -

9.040 9.040 6.230 6.230 18.427 18.427 -

319 319 -

493 493 -

9.852 9.852 6.230 6.230 18.427 18.427 -

10.200 10.200 498.476 498.476 -

141.054 141.054 449.663 449.663 -

203.189 203.189 -

1.592.160 1.592.160 1.233.635 1.233.635 10.528 10.528 2.500 232.029 232.029 3.830

34.813 34.813 96.340 96.340 54.214 54.214 225 14 14 -

1.886 1.886 11.063 11.063 3.921 3.921 2.663

1.308 1.308 23.743 23.743 7.222 7.222 -

13 13 80.330 80.330 11.556 11.556 10 10 -

1.630.180 1.630.180 1.445.111 1.445.111 87.441 87.441 2.725 232.053 232.053 6.493

1.093.782 1.093.782 1.134.156 1.134.156 8.904 8.904 29 76.169 76.169 2.670

56.596 56.596 79.255 79.255 35.512 35.512 13 9 9 -

7.086 7.086 8.700 8.700 6.216 6.216 4 4 -

2.834 2.834 16.656 16.656 3.608 3.608 10 10 -

10.374 10.374 11.771 11.771 3.290 3.290 -

1.170.672 1.170.672 1.250.538 1.250.538 57.530 57.530 42 76.192 76.192 2.670

2 3 4 5 6 7 8

Total aset bank yang dijaminkan : a. Pada Bank Indonesia b. Pada pihak lain Total CKPN aset keuangan atas aset produktif Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur Lainnya a. Penerusan kredit b. Penyediaan dana Mudharabah Muqayyadah c. Aset produktif yang di hapus buku d. Aset produktif dihapusbuku yang dipulihkan/ berhasil ditagih e. Aset produktif yang dihapus tagih

60.339 130.509

36.161 63.992

53,12%

48,44%

5,58% 1,87%

7,19% 2,37%

0,61%

0,84%

9.468

7.597

1.356 -

3.073 -

Per 31 Maret 2018 dan 31 Maret 2017 31-Mar-17

Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 3RV SRV \DQJ 7LGDN $NDQ 'LUHNODVL¿NDVL NH /DED 5XJL a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan GLUHNODVL¿NDVL NH ODED UXJL 3RV SRV \DQJ $NDQ 'LUHNODVL¿NDVL NH /DED 5XJL a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya H 3DMDN SHQJKDVLODQ WHUNDLW SRV SRV \DQJ DNDQ GLUHNODVL¿NDVL ke laba rugi PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAKTOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT DIVIDEN LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)

CKPN

POS - POS

Individual 119.089 119.089 66.793 66.793 52.296

105.480 105.480 55.110 55.110 50.370

6.123 1.547 1.547 2.252 213 2.111 51.740 18.845 18.845 18.690 655 13.550 (45.617 ) 6.679

8.398 3.355 1.938 3.105 44.647 12.412 12.412 17.449 971 13.815 (36.249 ) 14.121

217 (85 ) 132 6.811 (1.703 ) (1.703 ) 5.108

(82 ) (82 ) 14.039 (3.510 ) (3.510 ) 10.529

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) Tagihan Akseptasi Kredit Penyertaan Penyertaan modal sementara Tagihan lainnya Komitmen dan kontinjensi

31 Maret 2018 PPA Wajib dibentuk

Kolektif

Umum

Khusus -

1.411 -

60.339 -

28.477 542

101.377 11

36.161 -

22.432 14

41.560 6

Terkait dengan Nilai Tukar 1 Spot 2 Forward 3 Option a. Jual b. Beli 4 Future 5 Swap 6 Lainnya Terkait dengan Suku Bunga 1 Forward 2 Option a. Jual b. Beli 3 Future 4 Swap 5 Lainnya Lainnya JUMLAH

Tagihan dan Liabilitas Derivatif Tagihan Liabilitas

Trading

Hedging

Pemegang Saham Bukan PSP tidak Melalui Pasar Modal: 2. PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk 3. PT Recapital Advisors 4. PT TASPEN (Persero) 5. Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Raharja 6. Dana Pensiun PT Asuransi Jasa Indonesia 7. Koperasi Pegawai Bank Kesejahteraan Ekonomi JUMLAH

614 -

3.686

(149 )

(11.059 ) (5.951 )

465 10.994

5.108 5.108

10.529 10.529

(11.059 ) -

465 -

(11.059 ) -

465 -

Modal Pelengkap (Tier 2)

155.211

183.706

126.090 -

159.850 -

29.121 -

23.856 -

107.215 18.704 55.626 27.777 5.108 (81.612 ) (11.004 )

(70.608 ) -

(29.356 )

(70.170 )

(29.261 )

(438 ) (22.364 ) (17.179 ) (5.185 )

Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2 Agio / disagio Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit) Faktor Pengurang Modal Pelengkap 4.1 Sinking Fund 4.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain 4.3 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat

KETERANGAN

103.914 18.704 37.375 37.306 10.529 (29.356 ) -

(11.004 )

(95 ) (17.599 ) (10.905 ) (6.694 )

436.579

518.794

31-Mar-18

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO ATMR RISIKO KREDIT ATMR RISIKO PASAR ATMR RISIKO OPERASIONAL TOTAL ATMR RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO

31-Mar-17

2.690.778 353.169 3.043.947 9%

2.234.254 300.347 2.534.601 9%

4,50% 4,50%

9,24% 9,24% 5,10% 14,34%

13,22% 13,22% 7,25% 20,47%

ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO Dari CET 1 (%) Dari AT 1 (%) Dari Tier 2 (%) RASIO KPMM Rasio CET 1 Rasio Tier 1 Rasio Tier 2 Rasio KPMM CET 1 UNTUK BUFFER PRESENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK Capital Conservation Buffer Countercyclical Buffer Capital Surcharge untuk Bank Sistemik

LAPORAN RASIO KEUANGAN Per 31 Maret 2018 dan 31 Maret 2017 Rasio (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

46,43%

20,55% 19,68% 9,93% 1,44% 1,24% 0,74%

100% 2

DIREKSI

Komisaris Utama : Tasripin Mastar Komisaris : Mahyuddin Ramli Komisaris : I Nyoman Sidia

Direktur Utama : Sasmaya Tuhuleley Direktur : Zainal Riffandi Direktur : Dhini Laswita

31-Mar-17

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif NPL gross NPL net Return on Asset (ROA) Return on Equity (ROE) Net Interest Margin (NIM) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Loan to Deposit Ratio (LDR)

14.34%

20.47%

2.63% 3.09%

1.68% 1.90%

1.58% 3.82% 1.87% 0.67% 7.15% 5.23% 94.67% 92.46%

1.19% 2.38% 0.89% 1.74% 12.57% 6.61% 87.60% 91.71%

Kepatuhan (Compliance)

PENGURUS BANK DEWAN KOMISARIS

31-Mar-18

Rasio Kinerja

a. Persentase pelanggaran BMPK i Pihak terkait ii. Pihak tidak terkait b. Persentase pelampauan BMPK i Pihak terkait ii. Pihak tidak terkait Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM Utama Rupiah b. GWM Valuta asing Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan

6.55% 6.55% -

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI Per 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)

Catatan : 1) Laporan keuangan Per 31 Desember 2017 diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata. Hidajat. Arsono. Retno. Palilingan & Rekan (penanggung jawab: Santoso Chandra. S.E.. M.M.. Ak.. CPA.. CA) dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 2) Laporan Keuangan Publikasi ini disusun berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

No. I.

Jakarta, 27 April 2018 PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi Direksi

SASMAYA A TUHULELEY Direktur Utama

Tabungan dengan bunga yang menarik

ZAINAL RIFFANDI Direktur

Dana Anda Berkembang dan Aman

Melayani Kebutuhan Bisnis Anda

III.

IV.

Membantu Wujudkan Impian Anda

Bisa transaksi di Jaringan ATM Bersama dan ALTO

Kemudahaan Transaksi Dimanapun Anda Berada

Pos - Pos

31-Mar-18

TAGIHAN KOMITMEN 1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya

(14.745 ) -

Total Modal

II.

335.088 335.088 278.129 74.558 103.914 -

PEMEGANG SAHAM Pemegang Saham Pengendali (PSP): Ultimate Shareholders, melalui : 1. Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia adalah : Koperasi Pegawai Republik Indonesia Tingkat Sekunder yang telah ber Badan Hukum yang memiliki wilayah keanggotaan 1 (satu) Daerah Tingkat I

31-Mar-17

281.368 281.368 278.129 25.603 107.215 -

Khusus

102 -

Per 31 Maret 2018 Tujuan

Umum

(Dalam Jutaan Rupiah) Nilai Notional

Kolektif

LAPORAN TRANSAKSI SPOT & DERIVATIF

TRANSAKSI

Individual

31-Mar-18

Modal Inti (Tier 1) 1 Modal Inti Utama (CET 1) 1.1 Modal disetor (Setelah dikurangi Treasury Stock) 1.2 Cadangan Tambahan Modal 1.2.1 Faktor Penambah 1.2.1.1 Pendapatan Komprehensif Lainnya 1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan 1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap 1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) 1.2.1.2.1 Agio 1.2.1.2.2 Cadangan umum 1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun lalu 1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan 1.2.1.2.5 Dana setoran modal 1.2.1.2.6 Lainnya 1.2.2 Faktor Pengurang 1.2.2.1 Pendapatan Komprehensif Lainnya 1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan 1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) 1.2.2.2.1 Disagio 1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu 1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan 1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif 1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading Book 1.2.2.2.6 PPA aset non produktif yang wajib dibentuk 1.2.2.2.7 Lainnya 1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan 1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama 1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan 1.4.2 Goodwill 1.4.3 Aset tidak berwujud lainnya 1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang 1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi 1.4.6 Eksposur sekuritisasi 1.4.7 Faktor Pengurang modal inti utama lainnya 1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain 1.4.7.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat 2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT-1) 2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1 2.2 Agio/ Disagio 2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan 2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain 2.3.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat

2 3

31 Maret 2017 PPA Wajib dibentuk

CKPN

Pos - Pos

(Dalam Jutaan Rupiah) 31-Mar-18

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan dan Beban Bunga Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih

* Butir a dan b termasuk kredit properti dan/atau yang berada dalam status restrukturisasi

(Dalam Jutaan Rupiah) Pos - Pos

III. INFORMASI LAIN

CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET

B. 1.

No.

Per 31 Maret 2018 dan 31 Maret 2017

JUMLAH

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

A. 1.

II. PIHAK TIDAK TERKAIT

LIABILITAS

9. 10. 11. 12. 13.

LIABILITAS DAN EKUITAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

(Dalam Jutaan Rupiah)

31 Maret 2017

31 Maret 2018 KL D

DPK

I. PIHAK TERKAIT

ASET 1. 2. 3. 4. 5.

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM Per 31 Maret 2018 dan 31 Maret 2017

Per 31 Maret 2018 dan 31 Maret 2017

Per 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017

31-Des-17 -

194.705

191.125

194.705 194.705 -

191.125 191.125 -

TAGIHAN KONTINJENSI

18.323

15.604

1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya

18.323 18.323 -

15.604 15.604 -

KEWAJIBAN KONTINJENSI

54.347

4.630

1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya

54.211 54.211 136

4.493 4.493 137

3HQJKDUJDDQ %DQN %.(

.DQWRU &DEDQJ &DEDQJ 3HPEDQWX

+HDG 2I¿FH *HGXQJ %.(

Cabang Jakarta, Capem Kelapa Gading, Capem Kebayoran

Jl. R.P. Soeroso No. 21, Jakarta Pusat - 10330 Telp. : (021) 3100422, 3100448 Fax. : (021) 3922817 E-mail : corcomm@bankbke.co.id

Cabang Bandung, Capem Lengkong, Cabang Semarang, Capem Kudus Cabang Surabaya, Capem Tugu Pahlawan, Cabang Banjarmasin Cabang Makasar, Cabang Padang,Cabang Bintaro

ZZZ EDQNENH FR LG PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

%DQN%.(BRI¿FDO

Bank yang berpredikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Selama Tahun 2016 dari Majalah Infobank

The Winner Of Indonesia Digital Innovation Award 2017 Dari Majalah Warta Ekonomi

BELANJA

JUMAT, 27 APRIL 2018

INFO

Lemari Besi San Jaga Barang Berharga BENCANA alam dapat terjadi kapan pun dan di mana pun. Hal tersebut dapat membuat barang berharga menjadi lenyap untuk selamanya. Untuk itu, PT Indosan Berkat Bersama memperkenalkan lemari besi bernama San. Produk itu hadir dengan berbagai model, ukuran, desain, dan dilengkapi dengan proteksi berteknologi terbaru untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran, pencurian, serta kebanjiran. Fitur yang tak kalah menarik ialah sistem keamanan yang menggunakan teknologi kunci digital dan kunci biometrik dengan sidik jari. “Produk itu pun telah mengantongi berbagai sertifikasi lokal maupun internasional sehingga teruji secara kualitas, kinerja, dan keamanan,” ucap Hindra Kurniawan, Managing Director Indosan Berkat Bersama. Sertifikasi yang dimiliki lemari besi San antara lain Underwriters Laboratories, Japanese International Standards, VdS, ECB-S, SP NT, dan SNI. San sudah dapat dibeli melalui dealer resmi Indosan Berkat Bersama yang ada di kota-kota besar dan secara daring. “Kami juga akan memperluas jaringan distribusi dan layanan purnajual sehingga konsumen kami merasa nyaman saat menggunakan produk kami,” jelas Atmodjo Santoso, Sales Director Indosan Berkat Bersama. (RO/S-4)

Pemompa ASI dan popok merupakan produk terkini yang paling dicari para ibu yang bekerja dan memiliki bayi.

MI/ GHANI NURCAHYADI

Bayi Nyaman Ibu pun Tenang GHANI NURCAHYADI

gani@mediaindonesia.com

EBAGAI ibu dengan anak berusia 3 bulan, Adinda mesti memastikan kebutuhan sang buah hati terpenuhi. Kenyamanan Alexa, putri pertamanya, menjadi prioritas saat ia memilih produk yang tepat untuk digunakan. “Pertama, kenyamanan dari sisi pemberian air susu ibu (ASI). Saya sih mau memastikan dia mendapat ASI eksklusif. Lantas soal pakaian, terutama popok. Itu juga saya perhatikan banget supaya dia

nyaman,” ujar perempuan berusia 29 tahun asal Bogor, Jawa Barat, itu, kemarin. ASI eksklusif menjadi tantangan tersendiri bagi Adinda yang harus bekerja di salah satu perusahaan swasta di kawasan Cibubur, Jakarta. Salah satu cara yang ia tempuh ialah memompa ASI untuk mengadakan stok. Karena itu, Adinda mensyaratkan produk pemompa ASI yang dipilih harus membuatnya merasa nyaman sehingga ASI yang keluar tetap memiliki kualitas terbaik. Persoalan Adinda itu dipahami Philips Avent,

produsen peralatan bagi ibu dan bayi. Sinta Kurnia Dewi dari Hospital Instore Consultant (HIC) Team Philips Avent mengatakan, produk pemompa ASI yang dirilis perusahaannya merupakan produk terlaris dari merek asal Inggris tersebut. “Kami terus mendorong para ibu untuk memberikan ASI kepada si buah hati,” ujar Sinta saat ditemui pada ajang Mother & Baby Fair 2018 di Jakarta, kemarin. Keunggulan produk itu ialah memiliki selang yang lebih pendek. Dengan demikian, ibu

dapat memompa ASI dalam posisi duduk apa pun. Di ajang Mother & Baby Fair 2018 yang berlangsung hingga 29 April, Philips Avent memberikan penawaran khusus kepada pembeli dengan diskon 10% untuk semua produk dan voucer belanja dengan minimal pembelanjaan tertentu. Philips Avent juga menyediakan paket produk yang hanya ada di pameran.

Aman Selain pemompa ASI, banyak ibu masa kini suka memilih popok agar tak terlalu kerepotan mengurus bayi setiap waktu. Hal tersebut menjadi perhatian Softex Indonesia melalui merek popok bayi miliknya, Sweety. Tak hanya nyaman, Softex Indonesia memastikan popok aman terhadap bayi serta mendukung aktivitasnya sepanjang hari. Sulistyowati selaku

PAMERAN: Suasana pameran Mother & Baby Fair 2018 di Jakarta, kemarin. Pameran yang berlangsung hingga 29 April itu menawarkan berbagai kebutuhan ibu dan bayi. Brand Manager Group Baby Diapers Softex Indonesia mengungkapkan, komitmen itu diwujudkan lewat Sweety Silver dan Sweety Gold. Dengan model lebih tipis dan didukung dengan keunggulan diamond layer technology, popok tersebut mampu mendistribusikan cairan secara merata dan mengurangi kontak dengan kulit sehingga memastikan bayi bebas iritasi. “Studi yang kami lakukan masyarakat Indonesia membutuhkan popok bayi berdaya serap tinggi, tetapi berbahan halus serta tidak menyebabkan iritasi dan kulit merah pada bayi,” urai Sulistyowati. (S-4)

Datascrip Hadirkan Kamera Mirrorless MENGABADIKAN momen dalam format video semakin diminati berbagai kalangan. Kemudahan memproduksi serta menayangkannya lewat Youtube mendorong banyak orang berlomba membuat konten video menarik. Dalam menangkap kebutuhan itu, Datascrip sebagai distributor tunggal produk pencitraan digital Canon di Indonesia menghadirkan kamera mirrorless generasi terbaru, yaitu EOS M50. Kamera itu dilengkapi prosesor gambar DIGIC 8 serta teknologi perekaman video 4K dan sistem AF terkini yang cepat dan akurat. Teknologi yang diusungnya ialah dual pixel CMOS AF. Ada pula fitur touch & drag AF yang dapat memindahkan area fokus melalui sentuhan jari di layar LCD, bahkan pada saat sedang membidik dengan electrical viewfinder (EVF) sekalipun. Selain mengusung teknologi tinggi, kamera itu juga dikemas dalam bodi yang ringkas dan mudah dioperasikan sehingga pengguna dapat mengambil foto dan video secara nyaman sekalipun dengan mobilitas tinggi. “Kamera ini memiliki kemampuan merekam video dengan format full HD dan 4K terbaik di kelasnya,” tandas Merry Harun, Canon Division Director Datascrip. Harga EOS M50 body only sekitar Rp10.263.000, sedangkan dengan lensa 15-45 mm Rp12.023.000. (RO/S-4)

MEGAPOLITAN

Hujan ringan Hujan ringan Berawan

Hujan ringan Hujan ringan Hujan ringan

Berawan Hujan deras Berawan

Hujan ringan Hujan ringan Hujan ringan

Hujan ringan Hujan ringan Berawan

JUMAT, 27 APRIL 2018

Hujan ringan Hujan sedang Berawan

Hujan ringan Hujan ringan Berawan

Hujan ringan Hujan ringan Hujan ringan

LINTAS BERITA

MI/AKMAL FAUZI

PENGGEREBEKAN KAMPUNG AMBON: Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Hengki

Haryadi (kedua kanan) bersama jajaran menunjukkan barang bukti narkoba seusai menggerebek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, kemarin. Enam bandar dan pemakai ditangkap serta beberapa barang bukti narkoba jenis sabu diamankan polisi.

Pola Peredaran Berubah

Registrasi Prabayar Dibantu

Buron Ditangkap di Rumah RT

KAMPUNG Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, yang dikenal sebagai sarang narkoba, kembali digerebek, kemarin. Polres Metro Jakarta Barat menangkap enam orang, yakni RS, MS, DE, RP, KHT, dan JY. â&#x20AC;&#x153;Mereka semua pengedar. Ini menjadi catatan kita bersmaa. Ternyata di Kampung Ambon masih ada yang mengedarkan narkoba,â&#x20AC;? papar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi. Beberapa pelaku merupakan residivis kasus narkoba dan juga pelaku penganiayaan di RSPAD Gatot Subroto pada 2012. Penganiayaan terkait dengan penagihan utang kasus narkoba itu menewaskan Ricky Tutu Boy dan Stenly AY Wenno. Barang bukti yang disita sebanyak 16 paket sabu, 5 senjata tajam, 3 bong, 2 cangklong, uang tunai Rp3,09 juta, dan beberapa buku tabungan. Hengki menambahkan, pola peredaran narkoba di Kampung Ambon berubah. Biasanya sistem one stop service atau pembeli menggunakan di tempat bandar, tetapi kini pasien yang membeli dibawa keluar. (Mal/J-1)

GUNA memudahkan masyarakat mendaftarkan diri dalam registrasi nomor telepon seluler, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta bekerja sama dengan Telkomsel mendirikan Posko Registrasi Prabayar. Pengadaan posko bertujuan memudahkan warga mengurus registrasi karena dibantu petugas dukcapil. Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Edison Sianturi, mengatakan, dalam kerja sama itu pihaknya akan menempatkan petugas di Gedung Grapari Telkomsel. Begitu pula sebaliknya pihak Telkomsel menempatkan petugas di Kantor Sudin Dukcapil lima wilayah. â&#x20AC;&#x153;Kerja sama kami lakukan demi memudahkan pemanfaatan data dan terintegrasinya data antarsektor. Melalui kerja sama ini, layanan publik yang prima dapat diwujudkan,â&#x20AC;? ujar Edison, kemarin. Direktur Sales Telkomsel, Sukardi Silalahi, menyebutkan langkah awal pihaknya membuka posko Grapari di Wisma Alia, Jakpus, dan Grapari Mal Central Park, Jakbar. (Ssr/J-1)

TIM gabungan Intelijen Kejagung bersama Kejari Kota Depok menangkap buron kasus korupsi rehabilitasi rumah tak layak huni (RTLH) Kota Depok 2016. Tersangka Agustina Tri Handayani ditangkap di kediaman Ketua RT 004 Kelurahan Suka Maju, Suhandar, di Perumahan Vila Pertiwi Cilodong, Kota Depok, kemarin. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Depok Kosasih menyatakan tersangka korupsi duit renovasi rumah warga miskin itu melarikan diri saat hendak ditahan penyidik tindak pidana khusus Kejari Kota Depok pada Maret 2018. Kejagung kemudian memasukkan Agustina Tri Handayani dalam daftar pencarian orang. Sebelumnya pada 22 Maret 2018, Kejari Depok menangkap dua tersangka kasus RTLH di Sukamaju Cilodong. Mereka ialah Ketua LPM Kelurahan Suka Maju, Aulia Haman Kartawinata, dan Sekretaris LPM, Tajudin bin Tarmudi. Koordinator, Agustina Tri Handayani, melarikan diri. (KG/J-1)

JAKARTA BARAT

Pengemudi Grab Car Perampok Ditembak K

EPOLISIAN Resor (Polres) Metro Jakarta Barat segera bertemu dengan seluruh pengusaha transportasi daring menyusul perampokan penumpang Grab Car, San San, 20, warga Tambora, Jakbar. Kapolres Metro Jakbar Kombes Hengki Hariyadi menyatakan pertemuan tersebut terkait dengan upaya pencegahan kejahatan oleh pengemudi taksi daring. â&#x20AC;&#x153;Banyak kejahatan menimpa penumpang online. Jangan sampai terulang lagi,â&#x20AC;? tandasnya, kemarin. Polisi berupaya mencegah, tetapi penumpang juga diminta mengantisipasi agar tidak menjadi korban kejahatan saat menumpang taksi daring. Hengki pun memberikan kiat antisipasi.

â&#x20AC;&#x153;Pastikan apakah cuma sopir itu yang ada di dalam mobil. Ini pelajaran ke depan.â&#x20AC;? Hengki Hariyadi

Kapolres Metro Jakbar â&#x20AC;&#x153;Harus dilihat apakah saat info dari perusahaan daring masuk, profil sopirnya sama dengan kendaraan yang ditumpangi. Pastikan apakah cuma sopir itu yang ada di dalam mobil. Ini pelajaran ke depan. Harus diperiksa detail. Kalau perlu, di-screen capture pemesanan lalu dikirim ke orang terdekat. Juga diteliti apa jalurnya sesuai,â&#x20AC;? imbuh Hengki. San San dirampok pengemudi Grab Car yang bekerja sama dengan dua temannya, Senin (23/4) pukul 06.00 WIB. Ketika itu korban memesan taksi daring dengan pengemudi berinisial LI, 28. Rupanya di jok belakang sudah bersembunyi dua temannya. â&#x20AC;&#x153;Korban disekap, dilucuti perhiasannya, diambil (kartu) ATM-nya. Sempat terjadi percobaan pemerkosaan. Namun, karena korban sedang berhalangan, tidak jadi dilakukan,â&#x20AC;? lanjutnya. Korban disekap sambil dibawa keliling dengan kepala ditutupi jaket selama 7 jam dan kini dalam kondisi trauma.

Pada Senin (23/4) malam korban melapor ke polisi. Jajaran Polres Metro Jakbar yang melakukan pemburuan tak henti selama 48 jam akhirnya dapat menangkap pelaku. Satu di antaranya harus ditembak dengan timah panas karena mencoba melukai petugas.

Melawan Tersangka pelaku ialah SN, 24, dan AP, 25. Keduanya warga Pandeglang, Banten. LI, warga Cengkareng, Jakbar. SN dan AP ditangkap Rabu (25/4) di tempat persembunyian mereka di sebuah gudang kardus wilayah Jakarta Utara. Beberapa jam kemudian terdeteksi posisi LI di Jalan Pesing Koneng, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakbar. â&#x20AC;&#x153;Kamis (26/4) subuh pukul 05.00 WIB, tersangka LI berusaha menabrakkan kendaraannya kepada petugas yang melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor sehingga terpaksa dilumpuhkan. Dalam perjalanan ke RS Bhayangkara, ia meninggal. Dalam pemeriksaan ternyata yang bersangkutan mengonsumsi narkoba,â&#x20AC;? terang Hengki. Menurut Kapolres, LI merupakan pengemudi cabutan atau sopir tembak. Kendaraan yang dipakai milik orangtua tirinya yang dipinjam pada saat istirahat. Dua yang masih hidup, SN dan AP, akan dikenai Pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun jo Pasal 285 jo 53 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Perbuatan LI sangat disesalkan manajemen Grab Car. â&#x20AC;&#x153;Segenap manajemen Grab menyesali terjadinya tindak kriminal yang melibatkan salah satu mitra pengemudi Grab Car di Jakarta. Prioritas kami saat ini ialah memberikan dukungan penuh dan bantuan yang dibutuhkan penumpang dan keluarganya,â&#x20AC;? sambut Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, Kamis (26/4). Tim layanan konsumen Grab, menurut dia, siap melayani segala pertanyaan dan keluhan penumpang maupun mitra pengemudi selama 24 jam di nomor +6221 8064 8777 atau support.id@grab. com. â&#x20AC;&#x153;Kami yakin kita dapat bahu-membahu untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan,â&#x20AC;? terahngnya. (TS/J-1)

KANTOR CABANG PEMBANTU Â&#x2021; .203/(. .232 0$6 5(*(1&< %ORN * -O .RSR 1R %DQGXQJ TTelp. (022) 5423371. 5436673. 5436669. Fax. (022) 5436672 Â&#x2021; -O *DUGXMDWL 1R %DQGXQJ 7HOS 7 )D[ Â&#x2021; 6(*,7,*$ (0$6 .26$0%, %ORN % -O -HQG $ <DQL < 1R %DQGXQJ TTelp. (022) 7218272. 7237024. Fax. (022) 7276746 Â&#x2021; 58.$1 $57+$ *$',1* 1,$*$ %ORN & 1R -DNDUWD 8WDUD TTelp. (021) 45856788 Fax. (021) 45850308 Â&#x2021; 58.$1 *2/'(1 %2(/(9$5' %ORN ' %XPL 6HUSRQJ 'DPDL %6' FLW\ 6HUSRQJ 7DQJHUDQJ 7 TTelp. (021) 5388880 Fax. (021) 53160728

LAPORAN KEUANGAN PT. BANK ARTOS INDONESIA Tbk. KANTOR PUSAT : Jalan OTTO ISKANDARDINATA No. 18 BANDUNG 40171 Telp (022) 4200202 - 4200303 (Hunting) Fax 4200401 KANTOR CABANG : Jl. Suryopranoto No.59 Jakarta Pusat 10160 Telp. (021) 3457202. 3453323. 3457951. Fax. (021) 3802756 www.bankartos.co.id

PERHITUNGAN LABA RUGI Periode 1 Januari - 31 Maret 2018 dan 2017

(dalam jutaan rupiah)

No 1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18 19

POS-POS

9 10 11 12 13

14 15 16 17

20 21 22 23 24

Mar 2018 Mar 2017 Des 2017

ASET Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif T Surat Berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. T Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat Berharga yang dijual dangan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli T dengan janji dijual kembali Tagihan akseptasi T Kredit a. diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/ rugi b. T Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan Syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan Inventaris Akumulasi aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan Rupa-rupa aset TOTAL ASET

1 2 3 4 5 6 7 8

15.790 108.149 2.095 48.866

13.597 153.220 1.178 29.418

48.866 -

29.418 -

470.655

485.672

470.655 -

485.672 -

(21.604) (21.604) 2.717 (2.667) 81.800 (15.532) 26.588 26.588 -

(16.538) (16.538) 2.717 (2.585) 81.896 (13.163) 16.894 16.894 -

8.559 24.706

5.037 32.047

750.122

789.390

LIABILITAS T Mar 2018 Mar 2017 Giro 40.982 36.654 T Tabungan 62.223 49.488 Simpanan Berjangka 487.505 522.752 Dana investasi revenue sharing Kewajiban Kepada Bank Indonesia Kewajiban Kepada Bank lain 11.342 18.899 Kewajiban Spot dan Derivatif Kewajiban atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Kewajiban Akseptasi Surat Berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran Jaminan 295 291 Kewajiban Antar Kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Kewajiban Pajak Tangguhan Rupa-rupa Kewajiban 12.476 13.899 Dana investasi SURÂżW VKDULQJ TOTAL LIABILITAS 614.823 641.983 EKUITAS T Modal Disetor 120.625 120.625 a. Modal dasar 350.000 350.000 b. Modal yang belum disetor -/(229.375) (229.375) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/Tambahan modal disetor T 4.651 4.482 a. Agio 4.482 4.482 b. Disagio -/c. Modal Sumbangan d. Dana setoran modal 169 e. Lainnya Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnnya 48.928 48.409 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Selisih penilaian kembali aset tetap 48.343 48.343 e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Keutungan (kerugian) aktuarial program manfaat pasti 585 2.415 g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya (2.349) Selisih kuasI reorganisasi Selisih restrukturisasi entitas sepengendali Ekuitas lainnya Cadangan 9.000 9.000 a. Cadangan Umum 9.000 9.000 b. Cadangan g Tujuan j Laba/rugi (47.905) (35.109) a. T Tahun-tahun lalu (44.153) (35.248) b. T Tahun berjalan (3.752) 139 TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN A KEPADA PEMILIK 135.299 147.407 Kepentingan non pengendali TOTAL EKUITAS 135.299 147.407 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 750.122 789.390

(dalam jutaan rupiah) 2017

18.632 18.632 11.028 11.028 7.604 9.621 9.089 532 16.978 5.911 5.911 13 7.165 183 3.706 (7.357) 247 ((62)) ((62 ) 185 ((46)) (46 ) 139 66 66 205 205 -

585

(dalam jutaan rupiah) No

20,45%

22,78%

9,25% 6,84%

7,31% 4,80%

3,69% 8,50% 4,22% -1,94% -11,50% 4,66%

2,65% 6,16% 2,93% 0,10% 0,40% 4,88%

120,35% 79,68%

99,12% 76,76%

7,18% -

7,42% -

2017 -

102.722 102.722 102.722 6.495 6.495 6.495 -

63.916 63.916 63.916 6.582 6.582 6.582 -

10.004 10.004 -

8.454 8.454 -

2.074 2.074 159

19 19 369

II. KEWAJIBAN W KOMITMEN 1. Fasilitas Kredit Kepada Nasabah yg Belum Ditarik a. BUMN i. Commited - Rupiah -V Valuta Asing ii. Uncommitted - Rupiah -V Valuta Asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommited 2. Fasilitas Kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed - Rupiah -V Valuta Asing b. Uncommitted - Rupiah -V Valuta Asing 3. Irrevocable L/C C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya

139.051 837.227

2017

2018

1. Fasilitas Pinjaman yang Belum Ditarik a. Rupiah b. V Valuta Asing 2. Posisi pembelian spotdan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya y

139.051

2018

POS-POS

I. T TAGIHAN KOMITMEN

9.000 9.000 (44.153) (35.416) (8.737)

III. T TAGIHAN KONTINJENSI 1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. V Valuta Asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. bunga lainnya 3. Lainnya IV. V KEWAJIBAN W KONTINGENSI 1. Garansi yang diberikan a. rupiah b. V Valuta Asing 2. Lainnya

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 (dalam jutaan rupiah) POS-POS I. Modal Inti (Tierr 1) 1. Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1) 1.1 Modal Disetor 1.2 Cadangan T Tambahan Modal 2.1 Faktor Penambah 1.2.1 Agio / Disagio 1.2.2 Modal Sumbangan 1.2.3 Cadangan Umum 1.2.4 Laba / Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan 1.2.5 Laba / Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan 1.2.6 Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan 1.2.7 Dana setoran modal 1.2.8 Waran yang diterbitkan 1.2.9 Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham 1.2.10 Pendapatan komprehensif lain 1.2.11 Saldo surplus revaluasi aset tetap 1.2.12 Selisih kurang antara PPA P dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif 1.2.13 Penyisihan Penghapusan Aset ( PPA ) atas aset non produktif yang wajib dihitung 1.2.14 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book 1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan 1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama 1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan 1.4.2 Goodwill 1.4.3 Aset tidak berwujud lainnya 1.4.4 Penyertaan yang dihitung sebagai faktor pengurang 1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi 1.4.6 Eksposur sekuritisasi 1.4.7 Faktor Pengurang modal inti lainnya 1.4.8 Investasi pada instrumen AT1 dan TIER22 pada bank lain 2. Modal Inti T Tambahan (Additional Tierr 1) 2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1 2.2 Agio / Disagio 2.2 Faktor Pengurang : Investasi pada Instrumen AT1 dan Tierr 2 pada bank lain II. Modal Pelengkap (Tierr 2) 1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan 2. Agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal inti tambahan 3. Cadangan umum aset produktif PPA P yang wajib dibentuk (maks 1,25% ATMR Risiko Kredit) 4. Cadangan tujuan 5. Faktor Pengurang Modal Pelengkap 5.1 Sinking Fund 5.2 Investasi pada instrumen Tierr 2 pada bank lain Total Modal

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO ATMR RISIKO KREDIT A ATMR RISIKO PASAR A ATMR RISIKO OPERASIONAL A TOTAL ATMR RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO ALOKASI PEMENUHAN KPMM Dari CET1 Dari AT1 Dari Tierr 2

2018

2017

581.182 63.416 644.598 11,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

599.114 64.310 663.424 11,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

KETERANGAN RASIO KPMM Rasio CET1 Rasio Tierr 1 Rasio Tierr 2 Rasio T Total PERSENTASE BUFFER R YANG WAJIB DIPENUHI Capital Conservation Buffer Countercyclical Buffer Capital Surcharge untuk D-SIB

2018

2017

127.742 127.742 120.625 7.117 7.117 4.482 9.000 (47.905) (3.752) 48.343 (3.051) 4.109 4.109 131.851

146.924 146.924 120.625 26.299 26.299 4.482 9.000 (35.248) 139 48.343 (417) 4.216 4.216 151.140

2018

2017

19,82% 19,82% 0,64% 20,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

POS-POS

Posisi 31 Maret 2018 KL D

DPK

JUMLAH

Posisi 31 Maret 2017 KL D

DPK

JUMLAH

PIHAK TERKAIT

1 Penempatan pada bank lain a. Rupiah b. V Valuta Asing 2 T Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah b. V Valuta Asing 3 Surat Berharga a. Rupiah b. V Valuta Asing 4 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah b. V Valuta Asing 5 T Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah b. V Valuta Asing 6 T Tagihan Akseptasi 7 Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. V Valuta Asing b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah ii. V Valuta Asing c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii. V Valuta Asing d. Kredit Properti 8 Penyertaan 9 Penyertaan modal sementara 10 Komitmen dan Kontingensi a. Rupiah b. V Valuta Asing 11 Aset yang diambil alih

10.180

1.358 1.358 8.822 8.822 -

2.095 2.095 48.866 48.866 -

1.178 1.178 29.418 29.418 -

410.860

19.768

554

39.473

470.655

410.106

35.455

1.129

6.086

22.716

475.492

109.083 109.083 272.567 272.567 18.798 18.798 10.412 9.980

12.232 12.232 7.474 7.474 62 62 -

554 554 15.009

1.599

9.471 9.471 19.369 19.369 10.347 10.347 286 -

130.786 130.786 299.410 299.410 29.761 29.761 10.698 26.588

218.978 218.978 186.321 186.321 4.807 14.112

7.010 7.010 27.956 27.956 489 489 -

745 745 384 384 2.782

3.484 3.484 892 892 1.710 1.710 -

5.981 5.981 15.602 15.602 847 847 286 -

235.453 235.453 231.516 231.516 3.430 3.430 5.093 16.894

II. PIHAK TIDAK TERKAIT 1 Penempatan pada bank lain a. Rupiah b. V Valuta Asing 2 T Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah b. V Valuta Asing 3 Surat Berharga a. Rupiah b. V Valuta Asing 4 Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah b. V Valuta Asing 5 T Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah b. V Valuta Asing 6 T Tagihan Akseptasi 7 Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. V Valuta Asing b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah ii. V Valuta Asing c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii. V Valuta Asing d. Kredit Properti 8 Penyertaan 9 Penyertaan modal sementara 10 Komitmen dan Kontingensi a. Rupiah b. V Valuta Asing 11 Aset yang diambil alih III. INFORMASI LAINNYA Y

Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017

(dalam presentase) RASIO KINERJA 1 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 2 Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 3 Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif 5 NPL Gross 6 NPL Nett 7 Return on Asset (ROA) 8 Return on Equity (ROE) 9 Net Interest Margin (NIM) 10 Biaya Operasional terhadap Pendapatan operasional (BOPO) 11 Loan to Deposit Rasio (LDR) RASIO KEPATUHAN (COMPLIANCE) 1 a. Persentase pelanggaran BMPK i. Pihak Terkait ii. Pihak tidak terkait b. Persentase Pelampauan BMPK i. Pihak Terkait ii. Pihak tidak terkait 2 Giro Wajib Minimum a. GWM Utama Rupiah b. GWM V Valuta asing 3 Posisi Devisa Netto (PDN) secara keseluruhan

Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017

2018

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A Pendapatan p dan Beban Bunga 1 Pendapatan p Bunga 17.844 a. Rupiah 17.844 b. Valas V 2 Beban Bunga 10.777 a. Rupiah 10.777 b. Valas V Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 7.067 B Pendapatan p dan Bunga g Operasional p selain Bunga 48.820 1 Pendapatan Operasional Selain Bunga g 477 a. Peningkatan g Nilai Wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan g lainnya y b. Penurunan nilai wajar j kewajiban j keuangan 487.736 c. Keuntungan g penjualan p j aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan g lainnya y d. Keuntungan g transaksi spot p dan derivatif (realised)) 487.736 e. Keuntungan dari penyertaan dengam equity method. f. Dividen gg. Komisi/provisi/dee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 72 (21.687) i. Pendapatan lainnnya 405 2 Beban Operasional p selain Bunga g 11.271 (21.687) a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga 2.717 ii. Kredit (2.646) iii. Spot dan derivatif 81.759 iv. Aset keuangan g lainnya y (14.953) b. Peningkatan g nilai wajar j kewajiban j keuangan 26.623 c. Kerugian g penjualan p j aset keuangan i. Surat berharga 26.623 ii. Kredit iii. Aset keuangan g lainnya y d. Kerugian g transaksi spot p dan derivatif (realised)) e. Kerugian g penurunan p nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan y Syariah y iv. Aset keuangan g lainnya y f. Kerugian g terkait risiko operasional p gg. Kerugian g dari penyertaan p y dengan g equity method. 12 8.559 h. Komisi/provisi/fee p dan administrasi i. Kerugian g penurunan p nilai aset lainnya (non keuangan) 23.799 jj. Beban tenaga g kerja 7.068 837.227 k. Beban promosi 28 l. Beban lainnya y 4.163 Des 2017 Pendapatan p ((Beban)) Operasional p Selain Bunga bersih ((10.794)) LABA A (RUGI) OPERASIONAL (3.727 ) 42.628 63.815 PENDAPATAN (BEBAN) ( ) NON OPERASIONAL 564.674 Keuntungan g (kerugian) ( g ) penjualan p j aset tetapp dan inventaris Keuntungan g (kerugian) ( g ) penjabaran p j transaksi valuta asing Pendapatan p (beban) ( ) non operasional p lainnya ((25)) 14.288 LABA A ((RUGI)) NON OPERASIONAL ((25 ) LABA A ((RUGI)) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK (3 (3.752 752 ) Pajak j penghasilan p g a. taksiran pajak p j tahun berjalan j b. pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA A ((RUGI)) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH P ((3.752 ) 294 PENDAPATAN P KOMPREHENSIF LAIN a. Penyesuaian y akibat penjabaran p laporan keuangan dalam mata uangg asingg b. Keuntungan g (kerugian) ( g ) dari perubahan p nilai aset keuangan g dalam kelompok p tersedia untuk dijual c. Bagian g efektif dari lindung g nilai arus kas d. Keuntungan g revaluasi aset tetapp 12.477 e. Bagian g pendapatan p p komprehensif p lain dari entitas asosiasi f. Keuntungan g (kerugian) ( g ) aktuarial program p g manfaat pasti p 585 698.176 gg. Pajak j penghasilan p terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya y 120.625 Pendapatan p komprehensif p lain tahun berjalan - net 350.000 pajak penghasilan terkait (229.375) TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 585 Laba yyang diatribusikan kepada : PEMILIK 4.651 PEMILIK NON PENGENDALI 4.482 TOTAL LABA TAHUN BERJALAN (3.167) Total laba komprehensif yang dapat 169 diatribusikan kepada : PEMILIK 48.928 PEMILIK NON PENGENDALI TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (3.167) TRANSFER LABA A (RUGI) KE KANTOR PUSAT DIVIDEN LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI 48.343

RASIO KEUANGAN RASIO

POS-POS

12.671 181.819 2.010 48.820

Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 No

KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA

NERACA Per 31 Maret 2018, 31 Maret 2017, dan 31 Desember 2017

22,15% 22,15% 0,64% 22,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1 T Total aset bank yang dijaminkan a. Pada Bank Indonesia b. Pada bank lain 2 T Total CKPN aset keuangan atas aset produktiff 3 T Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif 4 Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit 5 Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit 6 Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur 7 Persentase jumlah j mlah debitur debit r usaha saha mikro kecil (UMK) terhadap total debitur 8 Lainnya a. penerusan kredit b. penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah c. Aset produktif yang dihapus buku d. Aset produktif dihapusbuku yang dipulihkan/ berhasil tagih e. Aset produktif yang dihapus tagih

21.604

16.538

8.572

4.465

32,48%

50,03%

1,89%

2,47%

41,51%

38,55%

21,76%

8,75%

182 13.257

183 14.065

CADANGAN PENYISIHAN KERUGIAN 31 Maret 2018 dan 2017 (dalam jutaan rupiah) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

31 Maret 2018 31 Maret 2017 CKPN PPA yang wajib dibentuk CKPN PPA yang wajib dibentuk Individual Kolektif Umum Khusus Individual Kolektif Umum Khusus

POS-POS Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif T Surat berharga Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji T dijual kembali (Reverse Repo) Tagihan akseptasi T Kredit Penyertaan Penyertaan modal sementara

21 -

12 -

13,847 -

7,757 -

4,109 -

4,442 -

9,001 -

7,537 -

4,216 -

237 -

TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF

PENGURUS BANK

Tanggal 31 Maret 2018

DEWAN KOMISARIS

(dalam presentase) No

TRANSAKSI

Tujuan j Trading

Nilai Nominal

Derivatif Hedging Tagihan Kewajiban

A. T Terkait dengan nilai tukar 1. Spot 2. Forward 3. Option a. Jual b. Beli 4. Future 5. Swap 6. Lainnya

B. T Terkait dengan suku bunga

1. Forward 2. Option a. Jual b. Beli 3. Future 4. Swap 5. Lainnya

C. Lainnya JUMLAH

Komisaris utama

William Arto Hardy

Komisaris Independen

Lucia Djatmiko

Komisaris Independen

Nono Sukarno

Direktur Utama

Reinantha Yaputra Y

Direktur

Lina Arto Hardy

DIREKSI

Direktur Independen

Bambang Setiawan

ULTIMATE SHAREHOLDER Arto Hardy

32,00%

Ny. Lanny Miguna

12,00%

Sinatra Arto Hardy

12,00%

William Arto Hardy

12,00%

Lina Arto Hardy

12,00%

Masyarakat Umum

20,00%

Catatan 1 Laporan keuangan per 31 Maret 2018 dan 2017 tidak diaudit. Laporan keuangan per 31 Desember 2017 diaudit oleh Kantor Akuntan Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 2 Laporan Keuangan Publikasi diatas disajikan untuk memenuhi : a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.03/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 6/ POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank; b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional; c. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; d. Informasi Keuangan Publikasi juga disusun sesuai dengan Peraturan Bapepam LK no. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 mengenai Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. 3 Bank menetapkan kualitas aktiva produktif berdasarkan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PBI No. PBI 14/15/ PBI/2012 tgl 24 Oktober 2012 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Bandung, 27 April 2018 S.E & O DIREKSI PT. BANK ARTOS INDONESIA Tbk.

Reinantha Yaputra p

Bambang g Setiawan

Direktur Utama

Direktur Independen

HUMANIORA

JUMAT, 27 APRIL 2018

SEKILAS

Kasus Facebook, Pemerintah Harus Tegas KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) kemarin menerima surat jawaban dari Facebook perihal pencurian data 1,09 pengguna Facebook di Indonesia. Namun, surat itu tidak menjelaskan untuk apa data yang diambil secara tidak sah itu digunakan. Pengamat telekomunikasi dan informatika Heru Sutadi mengatakan perlindungan data pengguna media sosial penting demi menjaga privasi. “Untuk itu, Kemenkominfo sebaiknya tegas saja sebab ini untuk kebaikan pengguna di Indonesia. Jika itu tidak bisa dijawab, Facebook tidak bisa menjamin dan melindungi penggunanya. Wajar kalau aplikasi ini dibekukan sementara,” jelasnya. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan pihaknya masih menunggu investigasi yang dilakukan Facebook.“Kita pantau terus komitmen-komitmennya dan proses investigasi yang sedang berlangsung.” (Dhk/H-2)

Superversity, Festival Komunitas Kampus SUPERIOR, gabungan komunitas mahasiswa kampus se-Jabodetabek, akan menggelar festival bertajuk Superversity pada Sabtu (28/4) di Cilandak Driving Range, Jakarta Selatan. Selain diisi dengan unjuk musik/band kampus dan musikus ternama Tanah Air, festival juga mencakup fun games, kompetisi freestyle soccer, dan ekshibisi 16 artis mural. Juga ada sharing session bersama Sofyan Arief Fesa yang akan menceritakan pengalamannya menjadi salah satu penakluk 7 puncak tinggi dunia. “Saya bangga dapat bergabung di festival Superversity ini karena bisa bertemu dengan Superior hebat dari beragam kampus di Indonesia. Dengan terlibat di Superversity ini, kami bisa menjalin momen persahabatan yang tidak hanya seru, tapi momen saling transfer ide dan kreativitas,” ungkap Ridho, Project Oﬃcer Superversity. (RO/H-2)

Universitas Sahid Gelar Wisuda UNIVERSITAS Sahid Jakarta menggelar wisuda ke-40 untuk program pascasarjana, sarjana, dan diploma tiga di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, kemarin. Wisuda yang juga menjadi rangkaian HUT ke-30 Universitas Sahid itu mengangkat tema Transformasi komunikasi di era post-truth. Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Niken Widiastuti menyampaikan orasi ilmiah mengenai tema tersebut. Rektor Universitas Sahid Prof Hardinsyah menyampaikan, hingga saat ini Universitas Sahid telah mewisuda 10.578 lulusan, terdiri dari 29 orang lulusan program doktor, 411 lulusan program magister, 9.488 lulusan program sarjana, dan 650 lulusan program diploma. “Jagalah nama baik almamater. Bantu almamater dengan pemikiran-pemikiran yang progresif,” pesannya. (Ind/H-2)

MI/PIUS ERLANGGA

SINGGAH DI TANJUNG PRIOK: Kapal legendaris milik Greenpeace bernama Rainbow Warrior kembali singgah di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kemarin. Sebelum berlabuh di Jakarta, kapal tersebut telah berlayar dari Indonesia bagian timur selama hampir dua bulan.

Soal HOTS Dilanjutkan Penggunaan soal-soal bertipe HOTS bertujuan meningkatkan kualitas ujian nasional (UN) agar sesuai dengan standar internasional. SYARIEF OEBAIDILLAH

oebay@mediaindonesia.com

ENGGUNAAN soal ujian nasional (UN) bertipe high order thinking skill (HOTS) tetap dilanjutkan pemerintah untuk tahun depan. Tipe soal yang pengerjaannya memerlukan daya nalar tinggi itu digunakan untuk meningkatkan kualitas UN dan memenuhi standar pendidikan internasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan saat ini ujian sekolah sudah memakai standar nasional, yakni dengan adanya ujian sekolah berstandar nasional (USBN). “Maka sudah seharusnya UN harus dengan standar internasional,” katanya, kemarin. Soal HOTS, lanjutnya, su-

dah dipakai menjadi standar Programme for International Student Assessment (PISA) sejak lama dan menjadi acuan internasional bagi negara-negara Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Indonesia sudah bergabung di lembaga di bawah Bank Dunia itu sejak 2001, tapi lambat menyesuaikan dalam soal ujian. “Kita sekarang fokus pada kualitas. Maka kita introduksi dengan HOTS,” imbuh Muhadjir. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menegaskan, jika Indonesia mau mengikuti standar PISA, level soal UN pun harus disesuaikan. “Soal internasional ini dipakai negara maju. Pemerintah pun mencari padanan yang sesuai.”

Kepala SMP Lab School Uswadin Usman menyatakan sepakat HOTS dilanjutkan pada UN tahun depan. Namun, penguatan pemahaman guru-guru melalui pelatihan dan sosialisasi soal-soal HOTS harus didahulukan. Hal itu bisa dilakukan melalui bukubuku teks mata pelajaran yang disiapkan Kemendikbud. “Selanjutnya guru akan mengenalkan dan mengajarkan soal-soal HOTS kepada siswa melalui pembelajaran yang mengembangkan kebiasaan berpikir tingkat tinggi agar siswa lebih siap,” katanya. Sebelumnya, pada UN tingkat SMA dan SMP, para siswa mengeluhkan sulitnya soal, terutama matematika. Pemerintah menjelaskan soal-soal sulit tersebut merupakan tipe HOTS.

Sejumlah pakar pendidikan pun menyarankan penerapan prinsip HOTS lebih dulu dilakukan dalam proses belajar mengajar di kelas agar siswa sudah lebih dulu paham dan terbiasa memecahkan soal bertipe HOTS.

IPA juga sulit Terkait dengan UN SMP/sederajat yang berakhir kemarin, sejumlah siswa mengeluhkan sulitnya soal mata pelajaran IPA. Deanisa, siswi SMP Negeri 2 Ciamis, Jawa Barat, misalnya. Ia mencontohkan soal tentang penguapan minyak yang memerlukan beberapa rumus dalam pengerjaan. “Teman-teman juga bilang kesulitan. Secara keseluruhan di UN 4 hari ini yang paling sulit tu matematika, lalu IPA, dan bahasa Inggris. Cuma soal ba-

hasa Indonesia yang terbilang mudah,” katanya. Rindani dan Abdul Rohim, murid MTs Negeri 9 Sindangkasih, Ciamis, Jawa Barat, mengatakan hal senada. “Ujian terakhir, IPA, memang sulit, tapi lebih sulit lagi matematika, ketiga Bahasa Inggris.” Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Edy Heri Suasana, mengatakan nilai UN memang tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Namun, nilai UN SMP menjadi salah satu pertimbangan penerimaan peserta didik baru (PPDB). “Nilai UN tidak digunakan sebagai penentu kelulusan, namun nilai UN tetap akan digunakan sebagai pertimbangan masuk SMA selain jarak tempat tinggal dengan sekolah yang dituju,” katanya. (AD/AU/CS/H-2)

MI/M SOLEH

DONASI KUOTA: Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian

Siswarini (kedua dari kiri) bersama Direktur Teknologi XL Axiata, Yessie D Yosetya ( kiri), secara simbolis menyerahkan donasi kuota kepada perwakilan sekolah di Tanjung Pinang, Pulau Bintan, dalam program Gerakan Donasi Kuota (GDK) ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Tanjung Pinang, kemarin.

Investasi Dana Haji untuk Jemaah BADAN Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan menginvestasikan dana haji di dalam negeri dan Arab Saudi. Hasilnya diyakini dapat mendukung penyelenggaraan ibadah haji, termasuk meringankan biaya yang harus ditanggung jemaah. Anggota Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu menjelaskan, saat ini dana haji yang dikelola BPKH berkisar Rp102,5 triliun. Investasi di Arab Saudi akan difokuskan pada infrastruktur dan usaha yang berkaitan dengan layanan haji untuk para jemaah, meliputi pembangunan hotel, usaha katering, dan jasa transportasi jemaah haji. Di dalam negeri, lanjutnya, BPKH akan menyalurkannya

melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Nonanggaran. Namun, ia belum dapat menyebut proyek investasi di dalam negeri yang diincar. “Seluruh upaya kita investasi itu pada prinsipnya adalah mendukung penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Anggito seusai rapat terbatas pengelolaan dana haji yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Ia optimistis kebijakan investasi itu bisa membuat pelaksanaan haji lebih efisien. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro juga optimistis sistem investasi yang dilakukan BPKH bisa menekan biaya haji. Ia mencontohkan Malay-

sia. Hasil investasi dana haji di negeri jiran itu digunakan untuk membayar 47% biaya penyelenggaraan haji, sedangkan di dalam negeri, dana haji selama ini didepositokan. Hasilnya mampu menutup 45% biaya penyelenggaraan haji. Menurut nya, bila dana haji Indonesia diinvestasikan, persentase itu bisa lebih besar. Presiden mengingatkan pengelolaan dana haji harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta prinsip syariat sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. “Tentunya kita ingin yang transparan dan akuntabel. Ini sangat penting dan mengikuti prinsip-prinsip yang ada.” (Pol/H-2)

ANTARA /M AGUNG RAJASA

PENANGANAN BENCANA: Relawan yang tergabung

dalam tim gabungan melakukan evakuasi korban bencana gempa saat simulasi gempa bumi di kawasan Tebing Keraton, Ciburial, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kemarin. Simulasi yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat tersebut dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana di Jawa Barat.

PT. BETA INTI MULTIFINANCE Plaza Kebon Jeruk Blok B no.6-7 Jl. Kedoya Raya (Pejuangan) Jakarta 11530 Telp. 021-5309331 Faks. 021-5363549 Website : www.betainti.com

LAPORAN POSISI KEUANGAN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Per 31 Desember 2017 dan 2016 DIAUDIT No

POS-POS

31 Des 2017

31 Des 2016 No

ASET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kas dan Setara Kas Deposito Berjangka Penanaman Bersih Sewa Pembiayaan Penanaman Besih Pembiayaan Konsumen Penanaman Bersih Anjak Piutang Piutang Lain-Lain Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka Aset Pajak Tangguhan Aset Tetap Aset Imbalan Pascakerja Aset Tidak Lancar Lainnya

(Dalam Ribuan Rupiah) POS-POS

31 Des 2016

LIABILITAS dan EKUITAS 17.985.455 5.000.000 19.735.570 83.129.989 10.646.284 9.847.893 20.262 6.301 4.854.347 518.418 19.210.241

6.614.890 5.000.000 20.229.966 111.077.410 7.761.159 10.943.952 58.693 288.903 5.917.042 237.317 19.589.635

1. 2. 3. 4. 5. 6.

70.224.600 111.654 579.469 6.675.740 1.871.949 9.000.000

99.161.991 91.180 785.262 2.868.324 2.638.861 -

JUMLAH LIABILITAS

88.463.412

105.545.618

EKUITAS

JUMLAH EKUITAS 170.954.761

187.718.967

JUMLAH LIABILITAS dan EKUITAS

Catatan : Laporan keuangan publikasi pada tanggal 31 Desember 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Darmawan & Hendang. Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Darmawan Hendang Kaslim & Rekan yang laporannya tertanggal 9 April 2018 dengan opini “Tanpa 0RGL¿ NDVLDQ´

POS-POS

2017

2016

PENDAPATAN

LIABILITAS Utang Bank Utang Pajak Akrual Utang Lain-Lain Pendapatan yang Ditangguhkan Utang pihak ketiga lain

Modal Saham Tambahan Modal Disetor Lainnya Saldo Laba

JUMLAH ASET

31 Des 2017

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 DIAUDIT (Dalam Ribuan Rupiah)

A. Pendapatan Bunga 1. Sewa Pembiayaan 2. Pembiayaan Konsumen 3. Anjak Piutang B. Administrasi C. Asuransi D. Pemulihan Penyisihan Piutang E. Lain-lain Jumlah Pendapatan

3.581.657 19.402.674 1.938.166 2.567.923 365.289 166.242 5.365.416 33.387.367

3.703.996 28.000.426 935.946 5.258.641 427.190 233.765 6.451.245 45.011.209

(11.187.284) (2.355.633) (2.246.596) (12.704.921) (4.341.224) (32.835.658) 551.710

(17.972.022) (5.266.521) (4.274.852) (14.949.500) (3.754.645) (46.217.540) (1.206.331)

(13.085) (282.602) 256.023 61.978

(828.478) (2.034.810) 370.444

318.001

(1.664.366)

BEBAN 52.500.000 905.888 29.085.461

52.500.000 905.888 28.767.461

82.491.349

82.173.349

170.954.761

187.718.967

Jakarta, 27 April 2018 PT. BETA INTI MULTIFINANCE Direksi

1. 2. 3. 4. 5.

Bunga Pinjaman Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Pemasaran Umum dan administrasi Lain-lain Jumlah Beban LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN Pajak Kini Pajak Tangguhan LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

BIG CIRCLE

JUMAT, 27 APRIL 2018

Karapan Penjual Sapi NARASUMBER selanjutnya ialah Badrut Tamam Hikmawan lulusan Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, yang mendirikan Karapan. Karapan ialah e-commerce peternakan modern berbasis web. Karapan menyediakan produk yang berasal dari peternak lokal berkualitas dan terjamin kehalalannya. Adapun latar belakang berdirinya Karapan lantaran tidak terserapnya produksi daging sapi lokal di Indonesia karena kualitas yang rendah. Menjawab tantangan tersebut, Karapan berupaya memperbaiki tata niaga dan kualitas sapi potong menggunakan teknologi. Sebuah ironi yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) menggugah Tamam. Sebanyak 68% produk peternakan sapi yang dikelola 5,7 juta peternak lokal ternyata tidak bisa diserap pasar domestik. Konsumen malah membeli produk impor atau sapi impor yang digemukkan di dalam negeri. Ternyata, menurut Tamam, tidak terserapnya daging dari peternak disebabkan beberapa masalah. Selain daging yang kurang berkualitas jika dibandingkan dengan pasokan impor, peternak lokal dan sebagian besar rumah pemotongan hewan kurang higienis, cenderung abai terhadap kebersihan daging. Alhasil, produknya terjual dengan harga rendah. Resah akan masalah ini, Tamam menciptakan Karapan, aplikasi penjualan produk peternakan. Berdirinya Karapan bukan sebatas ide, melainkan didasari semangat para peternak untuk berkolaborasi dalam memperbaiki tata niaga dan kualitas sapi potong menggunakan teknologi.

Standar bagus Sebagai marketplace daging sapi, Karapan menghubungkan antara peternak dengan supermarket dan restoran. Pemesanan restoran rata-rata sebanyak 100 kilogram-200 kilogram daging sekali kirim. Dalam seminggu, dilakukan dua kali pengiriman. Pemesanan dilakukan secara preorder, yakni 2 hari sebelumnya karena peternak harus melalui proses di rumah potong hewan (RPH). Karapan bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya untuk melatih peternak memotong daging sesuai dengan standar aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Setelah proses ini selesai, Tamam bergerilya mencari pembeli sekaligus meyakinkan mereka bahwa daging yang dijual peternak lokal sudah punya standar bagus. Karapan juga bekerja sama dengan koperasi Wahyu Mitra Usaha di Tuban, koperasi ini menjembatani antara Karapan dengan peternak. Koperasi menyakinkan peternak bahwa Karapan sebagai standby buyer daging sapi. Ke depan, Karapan akan melayani pesanan ritel untuk 300 gram-500 gram daging. Ini untuk menjawab kebutuhan rumah tangga. Selain itu, tahun ini Karapan juga menargetkan penjualan sapi untuk kurban sebanyak 2.000 ekor sapi. (H-1)

Badrut Tamam Hikmawan founder Karapan.

FOTO-FOTO: MI/ADAM DWI

BERFOTO BERSAMA: (Dari kiri) Mentor Yoris Sebastian, Co-founder Belimobilgue Alexander Alvin, Badrut Tamam Hikmawan founder Karapan, Host Andy F Noya dan Amanda Zevannya berfoto bersama di program Big Circle.

Solusi EďŹ sien

Transaksi Digital Tidak hanya memasarkan produk lewat daring (online), kini kemudahan teknologi semakin membuat transaksi menjadi praktis dan secepat kilat. RETNO HEMAWATI

retnoretno@mediaindonesia.com

EVOLUSI digital telah menjawab tantangan masa kini. Apabila dulu jual beli mobil harus pasang iklan di koran, sekarang segala bentuk penjualan bisa melalui daring (online). Tidak hanya memasarkan produk lewat online, kini kemudahan teknologi semakin membuat transaksi menjadi praktis dan secepat kilat. Hal ini dibuktikan belimobilgue.co.id yang hadir dengan tagline jual mobil dalam 1 jam, aman, dan nyaman. Ketika seseorang ingin menjual mobil secara online, biasanya ada beberapa tahap yang harus dilalui dan cukup memakan waktu. Mulai mengambil gambar mobil, mengunggah foto, dan memasang iklan di beberapa situs, hingga meladeni sejumlah pertanyaan dari calon pembeli. Hal inilah yang ingin dipangkas Belimobilgue, platform e-commerce yang mengusung konsep consumerto-business (C2B) untuk mobil bekas. Melalui laman belimobilgue.co.id, masyarakat yang ingin menjual mobilnya cukup mengisi data-data berupa spesifikasi mobil. Kemudian, munculah estimasi harga mobil. Lalu, masyarakat mengatur tempat dan jadwal inspeksi guna pengecekan kondisi mobil secara langsung oleh tim belimobilgue.co.id. Inspeksi dilakukan pada 300 titik yang meliputi mesin, rem, ban, dan uji coba mengendarai kendaraan, market team, dan ahli teknis akan memberikan panduan kepada penjual pada nilai pasar mobil pada

hari tersebut dan akan memberikan penawaran yang sesuai untuk penjual. Jika setuju dengan penawaran harga, dana akan langsung ditransfer ke rekening penjual mobil. Saat ini, Belimobilgue sudah melayani penjualan ratusan mobil per bulannya. Dari jumlah tersebut, mobil yang dijual ke Belimobilgue datang dengan berbagai kondisi berbeda. Salah satunya, terkait dengan surat-surat kendaraan. Alex mengatakan pihaknya masih bisa melayani jika hanya STNK yang hilang. Namun, jika tak ada BKPB, Belimobilgue tidak bisa membelinya. Saat ini BMG memiliki 17 lokasi inspeksi. Ke depannya, lokasi inspeksi akan di tambah menjadi 50 titik. Selain itu, BMG setiap harinya terus menambah mitra baru ke dalam jaringan private network.

Monetisasi Alex mengaku bahwa Belimobilgue belum melakukan melakukan monetisasi karena masih ingin fokus memperkenalkan platform mereka ke masyarakat, melakukan ekspansi, dan meningkatkan pelayanan. Meski begitu, pihak Belimobilgue telah memiliki rencana monetisasi yang cukup banyak di masa depan. Meski demikian, Belimobilgue sudah mendapatkan pendanaan dari sekelompok investor. Host Andy F Noya bersama Amanda Zevannya akan berdiskusi bersama para narasumber, yakni Alexander Alvin yang merupakan co-founder Belimobilgue dan Badrut Tamam Hikmawan yang merupakan founder Karapan. Mereka akan didampingi mentor Yoris Sebastian yang merupakan creativepreneur yang akan memberikan banyak insight kepada narasumber. (H-2)

Selengkapnya saksikan program Big Circle. Dream big make an impact! dalam episode: Solusi EďŹ sien Transaksi Digital Minggu, 29 April 2018 pukul 19.05 - 20.00 WIB Hanya di Metro TV Ikuti dan follow media sosial program Big Circle bigcircleshow @bigcircleshow bigcircleshow

Co-founder Belimobilgue Alexander Alvin (kedua kiri).

NUSANTARA

JUMAT, 27 APRIL 2018

Masyarakat Bantu Antisipasi Bencana Pelaporan cepat dilakukan masyarakat di Sumatra Selatan. Dampaknya besar, kejadian bencana bisa ditekan. SISWANTINI SURYANDARI ndari@mediaindonesia.com

UMATRA Selatan berhasil menekan tingkat kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan. Apa rahasianya? “Keterlibatan masyarakat. Kami sudah membuktikan bahwa peran serta masyarakat dan teknologi bisa mencegah kejadian kebencanaan,” kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatra Selatan, Yana Pardiana, kemarin. Hadir dalam diskusi kelompok peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional bertema Teknologi pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, yang digelar Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, di Jakarta, kemarin, Yana menambahkan, BPBD

PEMERINTAH daerah di Maluku berminat mencari pinjaman untuk mengatasi keterbatasan APBD dalam membangun infrastruktur. Pasalnya, lebih dari 50% APBD habis untuk membayar gaji pegawai. Fakta itu terungkap dalam Sosialisasi Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang digelar PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero di Ambon, Maluku, kemarin. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Sumsel mengajak masyarakat, dengan telepon seluler dan aplikasi Whatsapp untuk cepat melaporkan kejadian bencana, terutama kebakaran hutan dan lahan. Di sisi lain, aparat pun dituntut sigap dan bergerak setelah ada laporan dari warga. “Cara itu sangat efektif mencegah kebakaran meluas. Pola mitigasi yang diterapkan pada 2016-2017 itu membuat BPBD Sumsel mendapat anugerah terbaik untuk wilayah Sumatra dan Kalimantan,” tandasnya. Di Sumatra Barat, Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional diperingati dengan kegiatan evakuasi mandiri yang diikuti sektiar 300 ribu warga. Fokus kegiatan ialah antisipasi mandiri gempa dan tsunami. “Banyak lembaga, organisasi, sekolah, dan perusahaan yang bersedia ikut. Kami menggelar

simulasi evakuasi mandiri gempa dan tsunami,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Rumainur.

Bantuan NasDem Kemarin, Partai NasDem Banjarnegara, Jawa Tengah, menggelar pengobatan massal gratis serta trauma healing g untuk anak-anak korban gempa. Bakti sosial digelar di Desa Kasinoman, Kecamatan Kalibening. “Kami sangat terbantu. Apa yang dilakukan Partai NasDem sangat berguna bagi masyarakat yang jadi korban,” kata Abdul, 48, warga. Selain pengobatan gratis, kader Nasdem juga menggelar trauma healing g untuk anakanak korban gempa di lokasi yang sama. Ada puluhan anak yang mengikuti kegiatan itu. Masih di Banjarnegara, pemkab telah menyiapkan ang-

MI/LILIEK DHARMAWAN

NASDEM BANJARNEGARA PEDULI KORBAN GEMPA: DPD Partai NasDem Banjarnegara, Jawa Tengah, menggelar bakti sosial pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk korban gempa di Desa Kasinoman, Kecamatan Kalibening, Banjarnegara, Jateng, kemarin. Selain pengobatan gratis, digelar trauma healing khususnya untuk anak-anak korban gempa. garan Rp15 juta per rumah untuk membangun rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. “Masa darurat bencana diperpanjang dari 7 hari menjadi 30 hari karena masih sekitar 2.000 warga tinggal di pengungsian,” ujar Bupati Budhi Sarwono. Dari sejumlah daerah, ke-

Aset Daerah (BPKAD) Maluku Lutfi Rumbia mengakui secara umum seluruh daerah di Maluku memerlukan pembangunan infrastruktur. Hanya, APBD sangat terbatas. “Lebih dari 50% APBD sudah habis untuk gaji pegawai. Adapun dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah sudah mulai berkurang,” tambahnya.

Adapun belanja daerah, jelas dia, terus meningkat. Di antaranya pemprov harus membayar gaji sekitar 6.000 guru yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. “Kami harus merasionalisasi banyak kegiatan di daerah karena dana alokasi umum (DAU) sudah mulai berkurang.” Menurut Lutfi, persyaratan

yang diajukan PT SMI untuk mengajukan cukup masuk akal. “Yang agak susah adalah persetujuan DPRD. Karena, DPRD kan sarat kepentingan,” ujar dia. Kepala BPKAD Kabupaten Maluku Tengah Jainudin Ali juga menilai persyaratan penga juan pinjaman untuk membangun infrastruktur oleh PT SMI tidak terlalu be-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 III. 24 25 IV 26 27 28 29 30

URAIAN

2017 31.432 7.245 9.986 238 6.719 1.450.414 53.541 13.248 87.749 1.660.572

LIABILITAS Utang klaim Utang reasuransi Utang pajak Utang zakat Utang lain-lain Bagian peserta atas surplus underwriting Ujrah diterima dimuka Penyisihan klaim dalam proses Penyisihan klaim sudah terjadi tetapi belum dilaporkan Penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak Penyisihan manfaat polis masa depan DANA PESERTA Dana investasi Dana tabarru’

2016*) 38.206 5.710 4.886 302 6.983 1.396.382 13.755 52.473 13.194 68.263 1.600.155

2.140 9.183 423 382 20.501 1.144 28.738 7.149

1.107 3.221 386 911 23.222 1.380 6.165

5.010 21.338 235.879

2.445 14.884 203.429

1.046.245 112.320

1.052.087 105.113

151.555 554 (3.595) 21.606

151.555 554 (9.705) 43.401

1.660.572

1.600.155

TOTAL LIABILITAS, DANA PESERTA, DAN EKUITAS

NO.

URAIAN

2017

1 2 3 4 5

PENDAPATAN USAHA Pendapatan ujrah pengelolaan dana tabarru’-net Pendapatan atas pengelolaan dana investasi peserta Pendapatan alokasi surplus underwriting Pendapatan investasi

6 7

BEBAN USAHA Beban usaha

8 9 10

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

(DEFISIT) UNDERWRITING Surplus underwriting yang dialokasikan ke peserta individual Surplus underwriting yang dialokasikan ke entitas pengelola Surplus underwriting yang dialokasikan ke dana tabarru’ PENDAPATAN DAN BEBAN INVESTASI Pendapatan bagi hasil Kerugian pelepasan investasi Perubahan nilai wajar investasi Beban lain-lain SURPLUS DANA TABARRU’ SALDO AWAL DANA TABARRU’ Kenaikan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual SALDO AKHIR DANA TABARRU’

11.126 158 8.629

19.578 1.177 12.515

(100.730)

(108.946)

LABA USAHA Pendapatan non usaha Beban non usaha

4.804 12.634 (3.971)

23.295 11.029 (13.850)

11 12 13

LABA SEBELUM PAJAK Beban pajak tangguhan Zakat

13.467 (2.281) (382)

20.474 (4.948) (885)

14 15 16 17 18 19 20

10.804

14.641

LABA BERSIH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Revaluasi aset tetap pada entitas asosiasi Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti Pajak penghasilan Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti pada entitas asosiasi Akan direklasifikasi ke laba rugi

(104.460) 34.324 (210)

(103.609) 36.512 364

(418)

Selisih nilai wajar investasi tersedia untuk dijual

Laba belum direalisasi atas

1.123 (281)

(5.134)

(3.063) (5.374)

(10.640)

(2.896)

(128)

(935)

(158)

(1.177)

16.935 (244) 1.041 (1.182) 5.624 105.113

16.817 (2.372) 1.709 (285) 10.861 89.239

1.583 112.320

5.013 105.113

16.065

23.406

6 7 8 9 10 11

1. PT. Syarikat Takaful Indonesia

57,24 %

61.567 8.370 4.208 1.410 47.269 310

33.917 2.619 548 5.922

2. Syarikat Takaful Malaysia Bhd.

42,73 %

3. Koperasi Karyawan Takaful

0,03 %

174,83% 80,00% 60,00%

24.828 -

60,00%

8 9

DEWAN KOMISARIS 1. Dato' Sri Mohamed Hassan Md. Kamil

2. H. Muhammad Harris

Komisaris

3. Mahadzir Azizan

Komisaris

4. Tri Djoko Santoso

Komisaris Independen

412,86%

(dalam jutaan rupiah)

Dana Investasi

181.725

57.940

18.809

444.004 76.749

452,68%

966,17%

578,52%

A. Investasi, kas dan bank

311.164

B. Penyisihan teknis

269.376

2.140

114,60%

Rasio perimbangan investasi dengan liabilitas

Rasio Pendapatan Investasi Netto 17.732

8.629

(51.685)

(25.324)

309.953

156.121

1.037.881

1.503.956

5,72%

5,53%

(4,98%)

(1,68%)

Komisaris Utama

DEWAN PENGAWAS SYARIAH KH. Muhyiddin Junaidi, MA

Anggota

DEWAN DIREKSI

174,83%

PEMILIK PERUSAHAAN

412,86% 80,00%

262.279

B. Rata-rata investasi

4,53 %

54.528

B. Kewajiban lancar

A. Pendapatan investasi netto

95,47 %

286.787

Gabungan Dana Perusahaan

2. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. :

140.029 194.557

A. Kekayaan lancar

D. Rasio [a:(b+c)]

Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud

1. PT. Reasuransi Syariah Indonesia

107.635 394.422

Rasio Likuiditas

C. Rasio (a:b)

6.113

629

KETERANGAN Tingkat Solvabilitas A. Aset yang diperkenankan (AYD) B. Liabilitas selain Qardh dari Dana Perusahaan Dana Tabarru dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) A. Risiko Kredit B. Risiko Likuiditas C. Risiko Pasar D. Risiko Asuransi E. Risiko Operasional 1. Risiko PAYDI Digaransi a. Risiko Kredit b. Risiko Likuiditas c. Risiko Pasar 2. Aset PAYDI Digaransi 3. Liabilitas PAYDI Digaransi Tingkat Solvabilitas sebelum memperhitungkan Aset yang Tersedia untuk Qardh (dalam %) Target Tingkat Solvabilitas Internal Tingkat Solvabilitas dengan DTMBR/MMBR yang Dipersyaratkan Peraturan Aset yang Tersedia Untuk Qardh yang Diperhitungkan sebagai Penambah AYD Dana Tabarru' dan Tanahud A. Kekurangan (kelebihan) tingkat solvabilitas dari target internal B. Ketidakcukupan investasi, kas dan bank Rasio Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' dan Dana Tanahud, dan Dana Perusahaan

1 2 3

Dana Perusahaan

Indikator URAIAN

NO.

1.181

perubahan nilai wajar yang tersedia

Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud

RASIO KEUANGAN SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

7 6.110

(dalam jutaan rupiah)

(13.538)

REASURADUR UTAMA

PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS

NO.

207.325 (98.971) (36.128)

C. Rasio (a:b)

138 (1.316) 329

2016

203.285 (85.621) (38.868)

C. Utang klaim retensi sendiri

98.971

PENGHASILAN KOMPREHENSIF

2017

PENDAPATAN ASURANSI Pendapatan kontribusi Bagian pengelola atas kontribusi Bagian reasuransi atas kontribusi

2016

85.621

untuk dijual pada entitas asosiasi

URAIAN

1 2 3 4

LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN (Audited) (dalam jutaan rupiah)

LAPORAN SURPLUS (DEFISIT) UNDERWRITING DANA TABARRU' (Audited) (dalam jutaan rupiah)

EKUITAS Modal disetor Tambahan modal disetor Saldo kerugian komprehensif lain Saldo laba

imbangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi, mengakui terjadinya kesenjangan pembiayaan antardaerah, terutama penyediaan infrastruktur bagi wilayah Indonesia timur. Pemerintah lebih mengutamakan transfer ke daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Direktur Operasional dan Finance PT SMI Agresius Robajanto Kadiaman memastikan pinjaman PT SMI memiliki sejumlah keunggulan, yakni tenor jangka panjang, suku bunga kompetitif, produk pembiayaan yang inovatif, skema pembiayaan yang fleksibel, dan multiplier effect yang besar. “Sejumlah daerah telah merasakan efek sosial dan ekonomi setelah membangun dengan pinjaman dari PT SMI.” (Hnr/HJ/N-2)

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

LAPORAN POSISI KEUANGAN ASURANSI SYARIAH (Audited) (dalam jutaan rupiah) ASET Kas dan Bank Piutang kontribusi Piutang reasuransi Piutang murabahah Piutang lain-lain Investasi pada surat berharga Investasi pada entitas asosiasi Properti investasi Aset tetap Aset tak berwujud Aset lainnya TOTAL ASET

rat. “Kami ingin membangun rumah sakit yang bagus. Saya ragu ketika diminta mengajukan pinjaman ke perbankan.” Skema pinjaman yang diajukan PT SMI, lanjutnya, lebih logis. Semua skema memiliki payung hukum sehingga lebih pasti dan aman. P a d a ke s e m p a t a n y a n g sama, Direktur Pembiayaan dan Transfer Nondana Per-

Peristiwa serupa yang terjadi DI Yogyakarta menyebabkan 163 rumah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul rusak berat. “Selain merusak rumah, angin juga merusak bangunan sejumlah sekolah tinggi, kata petugas BPBD DIY Eko Sulistyawan. (YH/LD/JI/BB/ AU/RS/UL/RF/N-2)

PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA LAPORAN KEUANGAN

PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

I. 1

Angin kencang juga membuat 12 mobil yang tengah diparkir di halaman RSUD Kota Sukabumi, Jawa Barat, rusak tertimpa batang pohon beringin yang tumbang. “Hanya berlangsung beberapa menit, namun pohon besar tidak kuat menahan dan tumbang,” ujar Ujang, saksi mata.

APBD Terbatas, Pemda Cari Pinjaman Pembangunan

Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

NO.

marin, dilaporkan, cuaca ekstrem telah menimbulkan bencana. Di Tegal, Jawa Tengah, tiga warga tewas. Mereka ditabrak tongkang yang kehilangan kendali karena terseret ombak tinggi dan angin kencang di Pantai Alam Indah. Saat kejadian, para korban tengah memancing.

1. Arfandi Arief

: Direktur Utama

2. Yurivanno Gani

: Direktur Operasional

Catatan: a. Informasi keuangan di atas disusun berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International) dengan Opini "Tanpa Modifikasian " dengan memuat penekanan mengenai penyajian kembali informasi komparatif, dan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian”. Informasi keuangan di atas disajikan dengan beberapa penyesuaian untuk memenuhi Ketentuan dan Peraturan yang berlaku tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah. b. Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, tingkat solvabilitas paling rendah 60% dan target tingkat solvabilitas internal paling rendah 80% dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) dan Dana Tabarru’ dan Dana Tanahud Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) untuk tahun 2017.

Rasio beban klaim A. Beban klaim netto

76.145

B. Kontribusi netto

78.796

C. Rasio (a:b)

96,63%

c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2017, 1 US $ : Rp. 13.548 Kurs pada tanggal 31 Desember 2016, 1 US $ : Rp. 13.436 *) Disajikan kembali karena penerapan PSAK 101 & 108 (Revisi 2016)

Rasio perubahan dana A. Dana tahun berjalan

112.320

170.120

1.046.245

1.328.686

B. Dana tahun lalu

105.113

185.805

1.052.087

1.343.005

C. Perubahan dana (a-b)

7.207

(15.685)

(5.841)

(14.319)

D. Rasio (c:b)

6,86%

(8,44%)

(0,56%)

(1,07%)

Rasio Aset Unit Syariah A. Aset Dana Tabarru dan Dana Tanahud

394.422

B. Aset Dana Investasi Peserta

993.179

C. Aset Dana Asuransi Perusahaan

194.796

D. Rasio (a+b) : (a+b+c)

87,69%

Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tabarru A. Jumlah Kewajiban selain Qardh

286.787

B. Jumlah Aset

394.422

(107.635)

Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)

Jakarta, 27 April 2018

SE & O Direksi PT. Asuransi Takaful Keluarga

Penghitungan Qardh yang Diperlukan Dana Tanahud A. Jumlah Kewajiban selain Qardh

B. Jumlah Aset

Jumlah Qardh yang Diperlukan (a-b)

PT. Asuransi Takaful Keluarga | Graha Takaful Indonesia | Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100. Jakarta 12790 | Phone : (+62 21) 799 1234 Fax : (+62 21) 799 1435 Layanan Peserta : Phone : (+62 21) 7919 0005 Mobile phone : 0807 100 3456 SMS : 0811 820 6531 | Website : www.takaful.co.id

TANAH AIR PALEMBANG, SUMATRA SELATAN

pokok di Kota Jambi relatif terkendali dan persediaannya mencukupi,â&#x20AC;? kata Tjahya. Di daerah ini, dia juga mendapat laporan tingginya harga cabai. Tjahya mengakui kondisi itu karena Jambi kekurangan stok di pasaran. â&#x20AC;&#x153;Tingginya harga cabai di Jambi terjadi karena banyak faktor, baik cuaca buruk, atau gangguan di wilayah produksi.â&#x20AC;? Pantauan serupa juga dilakukan aparatur di daerah. Dinas Perdagangan Kota Cirebon, Jawa Barat, misalnya, setiap hari harus memantau harga pangan di tiga pasar. â&#x20AC;&#x153;Kami mengintensifkan pengawasan jelang bulan puasa. Ada kenaikan harga sejumlah bahan pangan, tapi masih terkendali, dan pasokannya masih lancar,â&#x20AC;? jelas Kepala Dinas Perdagangan Yati Rohayati. Untuk menahan laju harga kebu-

Pasokan Bahan Pokok masih Stabil T

cukup bagus,â&#x20AC;? kata Srie. Ia juga mendapati harga beras premium di pasaran sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. â&#x20AC;&#x153;Harga kebutuhan pokok lain juga masih stabil. Ada kenaikan harga, dengan kisaran 10%.â&#x20AC;? Tim lain yang dipimpin Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti berkunjung ke Jambi. â&#x20AC;&#x153;Dari monitoring yang kami lakukan, harga kebutuhan

IM Kementerian Perdagangan terus bergerak ke daerah, kemarin. Mereka memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan. Di Sumatra Selatan, tim dipimpin Irjen Sri Agustina dan Kepala Bulog setempat Yusuf Salahuddin dan Kepala Dinas Perdagangan Yustianus. â&#x20AC;&#x153;Dari pengecekan ini, kami pastikan stok beras mencukupi dan kualitasnya

tuhan pokok, pihaknya juga sudah meminta Pemprov Jawa Barat menggelar pasar murah. â&#x20AC;&#x153;Tahun lalu, kami mendapat jatah 7.000-an paket,â&#x20AC;? tandasnya. Pasokan yang lancar juga membuat harga cabai di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, turun, dari semula Rp80 ribu menjadi Rp65 ribu per kilogram. â&#x20AC;&#x153;Semula, kami hanya mendapat pasokan dari Mataram. Tapi sekarang, cabai dari Surabaya sudah ada di pasar,â&#x20AC;? kata Okto Takloit, pedagang. Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Induk Pasirhayam, Cianjur. Harga cabai turun dari sebelumnya Rp35 ribu menjadi Rp30 ribu. Di Klaten, harga beras medium masih tinggi mencapai Rp10 ribu-Rp12.500 per kilogram. â&#x20AC;&#x153;Harga ini stabil meski tetap tinggi,â&#x20AC;? ujar Maryati, pedagang di Pasar Klaten. (DW/SL/UL/PO/BB/JS/ WJ/RK/AD/YH/RS/RF/N-2)

KANTOR PUSAT KANTOR CABANG

PT BANK INA PERDANA Tbk

KANTOR CABANG PEMBANTU

Laporan Keuangan

KANTOR KAS Website

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18. 19.

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017

Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017

Tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017

(Dalam Jutaan Rupiah )

(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

(Dalam Jutaan Rupiah)

Pos-Pos

31 Maret 2018

31 Des 2017

ASET Kas Penempatan pada Bank Indonesia Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) Tagihan akseptasi Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi b. Tersedia untuk dijual c. Dimiliki hingga jatuh tempo d. Pinjaman yang diberikan dan piutang Pembiayaan syariah Penyertaan Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/a. Surat berharga b. Kredit c. Lainnya Aset tidak berwujud Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/Aset tetap dan inventaris Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/Aset non produktif a. Properti terbengkalai b. Aset yang diambil alih c. Rekening tunda d. Aset antar kantor i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/Sewa pembiayaan Aset pajak tangguhan Aset lainnya

29.784 200.608 238.996 753.022 370.832 382.190 -

37.198 224.571 350.196 873.154 441.062 432.092 -

457.119 1.543.770 1.543.770 (37.370) (37.370) 9.395 (6.082) 17.977 (12.532) 21.163 21.163 560 37.125

147.872 1.469.552 1.469.552 (40.514) (40.514) 9.395 (5.800) 17.356 (12.019) 21.163 21.163 31.221

TOTAL ASET

3.253.535

3.123.345

No.

Pos-Pos

31 Maret 2018 31 Maret 2017

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah b. Valuta asing 2. Beban Bunga a. Rupiah b. Valuta asing Pendapatan (Beban) Bunga Bersih

63.432 63.432 30.928 30.928 32.504

61.283 61.283 30.517 30.517 30.766

Pendapatan Operasional Selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) e. Dividen f. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method g. Komisi/provisi/fee dan administrasi h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai i. Pendapatan lainnya 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Spot dan derivatif iv. Aset keuangan lainnya b. Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga ii. Kredit iii. Aset keuangan lainnya d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga ii. Kredit iii. Pembiayaan syariah iv. Aset keuangan lainnya f. Kerugian terkait risiko operasional g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method h. Komisi/provisi/fee dan administrasi i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) j. Beban tenaga kerja k. Beban promosi l. Beban lainnya Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih LABA (RUGI) OPERASIONAL PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya LABA (RUGI) NON OPERASIONAL LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 3RV SRV \DQJ WLGDN DNDQ GLUHNODVLÂżNDVL NH ODED UXJL a. Keuntungan revaluasi aset tetap b. Pengukuran kembali atas program manfaat pasti c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan GLUHNODVLÂżNDVL NH ODED UXJL 3RV SRV \DQJ DNDQ GLUHNODVLÂżNDVL NH ODED UXJL a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas d. Lainnya e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan GLUHNODVLÂżNDVL NH ODED UXJL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik Kepentingan Non Pengendali TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN Total Laba (Rugi)Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik Kepentingan Non Pengendali TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

750 750 1.030 196 591

202 202 580 578 868

KOMPONEN MODAL

31-Mar-18

I 1

Modal Inti (Tier 1) Modal Inti Utama/Common Equity Tier 1 (CET 1) 1.1 Modal disetor (setelah dikurangi treasury stock) 1.2 Cadangan Tambahan Modal 1.2.1 Faktor Penambah 1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya 1.2.1.1.1 Selisih lebih penjabaran laporan keuangan 1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap 1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) 1.2.1.2.1 Agio 1.2.1.2.2 Cadangan Umum 1.2.1.2.3 Laba tahun-tahun Lalu 1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan 1.2.1.2.5 Dana setoran modal 1.2.1.2.6 Lainnya 1.2.2 Faktor Pengurang 1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lainnya 1.2.2.1.1 Selisih kurang penjabaran laporan keuangan 1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya (other disclosed reserves) 1.2.2.2.1 Disagio 1.2.2.2.2 Rugi tahun-tahun lalu 1.2.2.2.3 Rugi Tahun Berjalan 1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif 1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam Trading Book 1.2.2.2.6 PPA aset non produktif yang wajib dibentuk 1.2.2.2.7 Lainnya 1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan 1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama 1.4.1 Perhitungan pajak tangguhan 1.4.2 Goodwill 1.4.3 Seluruh aset tidak berwujud lainnya 1.4.4 Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang 1.4.5 Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi 1.4.6 Eksposur sekuritisasi 1.4.7 Faktor Pengurang modal inti lainnya 1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 dan/atau Tier 2 pada bank lain 1.4.7.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum. hibah atau hibah wasiat Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1 (AT1) 2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT1 2.2 Agio / Disagio 2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan 2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT1 dan/atau Tier 2 pada bank lain 2.3.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum. hibah atau hibah wasiat

1.169.229 1.169.229 272.500 900.601 932.066 4.090

455.453 455.453 272.500 204.843 219.075 1.496

4.090 -

1.496 -

Modal Pelengkap (Tier 2) Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2 Agio /disagio Cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit) Faktor Pengurang Modal Pelengkap 4.1 Sinking Fund 4.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain 4.3 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum.hibah atau hibah wasiat

8.245 8.245 10 11.430 1.154 11.677 (29.949) 2.555

5.111 5.111 9.858 947 10.507 (24.195) 6.571

6 (337) (331) 2.224 (534) (534) 1.690 (2.655) -

(264) (264) 6.307 (1.305) (1.305) 5.002 3.736 -

126.370 141.730 1.625.245 4.045 325 21.446 1.919.161

272.500 2.000.000 (1.727.500) 844.450 149.080 695.370 2.743 -

272.500 2.000.000 (1.727.500) 844.450 149.080 695.370 5.398 -

4.091 (1.348) 14.391 14.391 69.135 67.445 1.690 1.203.219 -

6.746 (1.348) 14.391 14.391 67.445 49.105 18.340 1.204.184 -

TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT )

TOTAL EKUITAS

1.203.219

1.204.184

DIVIDEN

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

3.253.535

3.123.345

LABA BERSIH PER SAHAM *)

0.30

1.84

(2.655) -

3.736 -

II 1 2 3 4

(2.655) (965)

3.736 8.738

1.690 1.690

5.002 5.002

(965) (965)

ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO ATMR RISIKO KREDIT ATMR RISIKO PASAR ATMR RISIKO OPERASIONAL TOTAL ATMR

8.738 8.738

RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%) ALOKASI PEMENUHAN KPMM SESUAI PROFIL RISIKO Dari CET1 (%) Dari AT1 (%) Dari Tier 2 (%)

31 Maret 2018

4. 5.

6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. II. 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PIHAK TERKAIT Penempatan pada bank lain a. Rupiah b. Valuta asing Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah b. Valuta asing Surat berharga a. Rupiah b. Valuta asing Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah b. Valuta asing Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah b. Valuta asing Tagihan akseptasi Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. Valuta asing b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah ii. Valuta asing c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii. Valuta asing d. Kredit properti Penyertaan Penyertaan modal sementara Tagihan lainnya Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah b. Valuta asing Aset yang diambil alih PIHAK TIDAK TERKAIT Penempatan pada bank lain a. Rupiah b. Valuta asing Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah b. Valuta asing Surat berharga a. Rupiah b. Valuta asing Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah b. Valuta asing Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah b. Valuta asing Tagihan Akseptasi Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah ii. Valuta asing b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah ii. Valuta asing c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah ii. Valuta asing d. Kredit properti Penyertaan Penyertaan modal sementara Tagihan lainnya Komitmen dan kontijensi a. Rupiah b. Valuta asing Aset yang diambil alih INFORMASI LAIN Total aset bank yang dijaminkan : a. Pada Bank Indonesia b. Pada pihak lain Total CKPN aset keuangan atas aset produktif Total PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur Lainnya a. Penerusan kredit b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah c. Aset produktif yang dihapus buku d. Aset produktif dihapusbuku yang dipulihkan/berhasil ditagih e. Aset produktif yang dihapus tagih

31 Maret 2017

1.586.980 206.333 1.793.313

1.257.836 170.819 1.428.655

9,05%

9,05% -

Pos-Pos

Jumlah

DPK

No.

1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah b. Valuta asing 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 3. Lainnya

(14.232) -

(31.465)

(14.232)

(3.872) (560) (3.312)

(520) (20.850)

(20.850)

3.600

15.465 (15.465) (15.465)

1.172.829

455.453

31-Mar-18

1. Garansi yang diterima a. Rupiah b. Valuta asing 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan b. Bunga lainnya 3. Lainnya

9,05% CET 1 UNTUK BUFFER (%) PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%) 9,05% Capital Conservation Buffer (%) 0,00% Countercyclical Buffer (%) 0,00% Capital Surcharge utk Bank Sistemik (%)

31-Mar-17

65,20% 65,20% 0,20% 65,40%

31,88% 31,88% 0,00% 31,88%

56,35%

22,83%

17.410 -

19.647 -

104.651 -

55.792 -

1.221 -

77 -

15.783 -

4.270 -

238.996 -

124.284 -

753.022 -

734.690 -

457.119 -

420.645 -

235.072 -

15.683 -

5.884 -

2.135 -

12.614 -

271.388 -

360.884 -

40.262 -

2.105 -

712 -

3.798 -

407.761 -

990.755 -

120.557 -

228 -

2.275 -

36.506 -

1.150.321 -

610.183 -

123.373 -

14 -

39.641 -

1.047 -

774.258 -

39.121 135.840 -

108.622 35.927 -

228 -

178 2.177 -

35.363 5.000 -

183.284 179.172 -

58.703 107.200 -

71.150 59.765 -

693 -

37.465 2.442 -

601 -

168.612 169.407 -

70.357 21.163

2.188 -

72.545 21.163

80.384 -

113 -

80.497 -

37.370 68.835 18,71% 2,84% 59,04% 51,82%

26.208 40.440 33,99% 7,38% 15,21% 13,21%

15.318 -

5.724

54.420 54.420 54.420 -

1.887 1.887 15.318

1.857 1.857 4.125

1. Garansi yang diberikan a. Rupiah b. Valuta asing 2. Lainnya

24.267 24.267 -

23.746 23.746 -

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 (Dalam jutaan Rupiah) Pos-Pos

31 Maret 2018 31 Maret 2017

Arus kas dari aktivitas operasi: Penerimaan bunga.provisi dan komisi Pendapatan operasional lainnya Pembayaran bunga Pembayaran beban operasional lainnya Pembayaran beban tenaga kerja Pembayaran pajak penghasilan Arus kas dari sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi (Kenaikan) penurunan aset operasi Efek-efek yang diperdagangkan Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Kredit yang diberikan Beban dibayar di muka Aset lain-lain (Penurunan)kenaikan liabilitas operasi : Liabilitas segera Simpanan dari nasabah Simpanan dari bank lain Utang pajak Liabilitas lain-lain Kas neto diperoleh (digunakan untuk) aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas investasi Perolehan efek-efek Perolehan aset tetap Pembelian aset tetap Penerimaan efek-efek yang telah jatuh tempo Penerimaan atas penjualan aset tetap Penerimaan dari penjualan efek-efek tersedia untuk dijual Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi

70.820 1.803 (31.733) (9.295) (12.890) (483) 18.222

58.729 1.214 (31.714) (7.610) (11.012) 14 9.621

(309,117) (85,411) (9,345) 522

(420.230) 120,695 (6,601) (931)

292 126.002 (258) (286) 4.888 (254.491)

(93) (83.082) (53.301) (2.915) 701.814 264.977

(91.726) (659) 180.000 6 20.000 107.621

(165,067) (142) 73.389 (946) (92.766)

Arus kas dari aktivitas pendanaan Penerimaan dari Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Biaya emisi dari Penawaran Umum Terbatas II (PUT II)

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan

(146.870)

172.211

Kas dan setara kas awal tahun

577.502

331.894

Kas dan setara kas akhir tahun

430.632

504.105

29.784 143.013 241 257.594

23.255 132.315 298 338.205

Kas dan setara kas terdiri dari: Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada Bank Lain Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Efek-efek yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan Jumlah kas dan setara kas akhir tahun

10.032

430.632

504.105

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF Tanggal 31 Maret 2018 (dalam jutaan Rupiah)

31 Maret 2018

31 Maret 2017

NO. 65,40%

31,88%

1,93% 1,94%

1,70% 1,70%

1,23% 3,86% 2,36% 0,28% 0,58% 4,28% 96,13% 76,45%

0,95% 3,77% 2,51% 0,92% 4,36% 4,39% 89,65% 73,05%

7,06% -

7,46% -

TRANSAKSI

Nilai Notional

A. 1 2 3

Terkait dengan Nilai Tukar Spot Forward Option a. Jual b. Beli 4 Future 5 Swap 6 Lainnya B. Terkait dengan Suku Bunga 1 2

1. a. Persentase pelanggaran BMPK i. Pihak terkait ii. Pihak tidak terkait b. Persentase pelampauan BMPK i. Pihak terkait ii. Pihak tidak terkait 2. Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM Utama Rupiah b. GWM Valuta asing 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan

64.061 64.061 64.061 -

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI

Kenaikan (Penurunan) neto kas dan setara kas

RASIO KPMM Rasio CET1 (%) Rasio Tier 1 (%) Rasio Tier 2 (%) Rasio KPMM (%)

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 2. Aset produkti bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 4. Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif 5. NPL gross 6. NPL net 7. Return on Asset (ROA) 8. Return on Equity (ROE) 9. Net Interest Margin (NIM) 10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 11. Loan to Funding Ratio (LFR) Kepatuhan (Compliance)

II KEWAJIBAN KOMITMEN 1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - Valuta asing ii. Uncommitted - Rupiah - Valuta asing b. Lainnya i. Committed ii. Uncommitted 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah ii. Valuta asing b. Uncommitted i. Rupiah ii. Valuta asing 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri b. L/C dalam negeri 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 5. Lainnya

(21.890) (520)

19.839 (16.239) (16.239)

KETERANGAN

RASIO

III. TAGIHAN KONTINJENSI (31.465) -

Rasio Kinerja

Jumlah

31 Maret 2018 31 Des 2017

TAGIHAN KOMITMEN

Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017

(Dalam Jutaan Rupiah)

DPK

31-Mar-17

217.579 149.080 10.744 52.753 5.002 (14.232) -

No.

LAPORAN RASIO KEUANGAN

Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017

31-Mar-18

31-Mar-17

927.976 149.080 14.391 67.445 1.690 695.370 (31.465) -

TOTAL MODAL

LAPORAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA

Pos-Pos

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.

B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga

137.989 147.947 1.733.412 3.787 27.181 2.050.316

EKUITAS 17. Modal disetor a. Modal dasar b. Modal yang belum disetor -/c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/18. Tambahan modal disetor a. Agio b. Disagio -/c. Modal sumbangan d. Dana setoran modal e. Lainnya 19. Penghasilan Komprehensif Lain a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual c. Bagian efektif lindung nilai arus kas d. Keuntungan revaluasi aset tetap e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain h. Lainnya 20. Selisih kuasi reorganisasi 21. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 22. Ekuitas lainnya 23. Cadangan a. Cadangan umum b. Cadangan tujuan 24. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu b. Tahun berjalan TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK 25. Kepentingan non pengendali

WISMA BSG LANTAI 1, Jl. ABDUL MUIS 40 JAKARTA 10160 Telp. (021) 3859050.Fax. (021) 3859041 z Jl. Abdul Muis, Jakarta Pusat. z Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. z Jl. Raya Kertajaya, Surabaya. z Jl. S Parman No 47 A-B,Malang. z Jl. Gatot Subroto, Bandung, Jawa Barat. z Jl. Diponegoro, Jogjakarta. z Jl.Depok No 38 D, Semarang.z Jl. Slamet Riyadi, Solo. z Jl.Gatot Subroto(Gatsu Tengah), Denpasar,Bali. z Jl.Dr.Wahidin Sudirohusodo No.1H,Makassar z Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. z Jl.Karang Tengah Pertokoan Bona Indah ,Cilandak,Jakarta Selatan z Taman Galaxy, Bekasi.z Ruko Financia,Gading Serpong, Tangerang z Mangga Dua Mall z Kelapa Gading z Kampus UKRIDA II, Jakarta Barat z Jl. Jatinegara Timur, Jakarta Timur. z Jl. Kembang Jepun, Surabaya. z Sekolah BPK Penabur. Gading Serpong z Kampus UKI, Jakarta Timur z Jl.Raya Bogor,Cibinong,Bogor. z Kampus UKRIDA I, Jakarta Barat. z Sekolah Bethel, Petamburan, Jakarta Pusat. z www.bankina.co.id.

Tanggal 31 Maret 2018 dan 31 Desember 2017

LIABILITAS Giro Tabungan Simpanan berjangka Dana investasi revenue sharing Pinjaman dari Bank Indonesia Pinjaman dari bank lain Liabilitas spot dan derivatif Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) Utang akseptasi Surat berharga yang diterbitkan Pinjaman yang diterima Setoran jaminan Liabilitas antar kantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 14. Liabilitas pajak tangguhan 15. Liabilitas lainnya 16. Dana investasi SURÂżW VKDULQJ TOTAL LIABILITAS

menerobos aliran Sungai Patiddi, Desa Patiddi, Mamuju, Sulawesi Barat, kemarin. Jembatan penghubung Dusun Salupalado dan Desa Patiddi yang putus akibat diterjang banjir bandang hingga kini belum ada perbaikan.

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

I. 1.

MENEROBOS ALIRAN SUNGAI: Siswi SMP pulang sekolah

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

LIABILITAS DAN EKUITAS

No.

ANTARA/AKBAR TADO

LAPORAN POSISI KEUANGAN

No. 1. 2. 3. 4. 5.

JUMAT, 27 APRIL 2018

Forward Option a. Jual b. Beli 3 Future 4 Swap 5 Lainnya C. Lainnya JUMLAH

PT BANK INA PERDANA TBK Tujuan Tagihan dan Liabilitas Derivatif Trading Hedging Tagihan Liabilitas

CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET Tanggal 31 Maret 2018 dan 2017 (Dalam Jutaan Rupiah) 31 Maret 2018

No.

Pos-Pos

CKPN Individual

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Penempatan pada bank lain Tagihan spot dan derivatif Surat berharga Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) Tagihan akseptasi Kredit Penyertaan Penyertaan modal sementara Tagihan lainnya Komitmen dan kontijensi

31 Maret 2017

Kolektif -

Umum 2.390 4.868 -

27.487 -

9.883 -

12.506 195

Khusus

PENGURUS BANK Dewan Komisaris - Komisaris Utama (Independen) : Birawa Natapradja - Komisaris (Independen) : Hari Sugiharto - Komisaris : Winadewi Hanantha NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Individual

PPA wajib dibentuk

Kolektif -

Umum 1.243 4.304 -

48.876 -

22.308 -

3.900 -

9.764 155

Khusus 24.974 -

PEMEGANG SAHAM

Direksi - Direktur Utama (Independen) - Direktur - Direktur - Direktur Kepatuhan

PEMILIK BANK OKI WIDJAJA PT.PHILADEL TERRA LESTARI PT.INDOLIFE PENSIONTAMA LIONTRUST S/A NS ASEAN FINANCIALS FUND PT.SAMUDRA BIRU PT.GAYA HIDUP MASA KINI DBS BANK LTD S/A LTSL AS TRUSTEE OF NS FINANCIAL FUND MASYARAKAT

CKPN

PPA wajib dibentuk

: Edy Kuntardjo : Kiung Hui Ngo : Josavia Rachman Ichwan : Wardoyo % 1,93% 9,64% 22,47% 18,29% 16,51% 12,48% 10,49% 8,19% 100.00%

Ultimate Shareholder Pieter Tanuri dan Oki Widjaja Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Philadel Terra Lestari dan Oki Widjaja Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui Pasar Modal Tidak Ada Pemegang Saham Bukan PSP melalui Pasar Modal ( 5%) : PT. Indolife Pensiontama Liontrust S/A NS Asean Financials Fund PT. Samudra Biru PT. Gaya Hidup Masa Kini DBS Bank LTD S/A LTSL AS Trustee of NS Financial Fund Pemegang Saham Bukan PSP melalui Pasar Modal (< 5%) : Masyarakat

22,47% 18,29% 16,51% 12,48% 10,49% 8,19%

Catatan : 1. Laporan posisi keuangan per 31 Maret 3018 dan 2017 tidak diaudit.Informasi keuangan per 31 Desember 2017 yang disusun oleh manajemen Bank sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ,telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja Âľ366Â´ ÂżUPD DQJJRWD Ernst & Young Global Limited GHQJDQ UHNDQ SHQDQJJXQJ MDZDE DGDODK 3HWHU 6XUMD DXGLWRU LQGHSHQGHQ EHUGDVDUNDQ 6WDQGDU $XGLW \DQJ GLWHWDSNDQ ROHK ,QVWLWXW $NXQWDQ 3XEOLN ,QGRQHVLD GHQJDQ RSLQL DXGLW WDQSD PRGLÂżNDVLDQ 2. Laporan Keuangan Publikasi di atas disajikan untuk memenuhi peraturan sebagai berikut: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2016 Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 43/SEOJK.03/2016 Tanggal 28 September 2016 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.03/2016 Tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. d. Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor KEP-346/BL/2011 Tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. e. Peraturan Nomor VIII.G.7. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK Nomor KEP-347/BL/2012 Tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. 3. Pihak terkait pada Laporan Kualitas Aset Produktif dan informasi Lainnya disajikan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No .7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. 4. Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian nilai saham teoritis setelah PUT II.

Jakarta, 27 April 2018 PT. BANK INA PERDANA Tbk. SE & O

Edy Kuntardjo Direktur Utama

Kiung Hui Ngo Direktur

OLAHRAGA

JUMAT, 27 APRIL 2018

JELANG ASIAN GAMES 2018

SEKILAS GELANGGANG

Taekwondoin Indonesia Raih Lima Emas TAEKWONDOIN dari Universal Taekwondo Indonesia Profesional (UTI Pro) berhasil menuai prestasi di ajang WATA Open Taekwondo Intercontinental Championship. Dari ajang yang berlangsung di Osaka, Jepang, selama dua hari sejak 20 April, atlet Indonesia membawa sembilan medali yang dibawa pulang ke Tanah Air. Ketua UTI Pro, Andogo Wiradi, mengatakan raihan yang didapat dari kejuaraan yang diikuti 820 atlet dari 22 negara itu terdiri atas 5 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu. “Kehormatan besar bagi kami bisa juara di ajang internasional,” kata Andogo pada keterangan resminya, kemarin. Dua emas diraih dari nomor kyorugi melalui Apriliandy Fransiorendy yang turun di kelas -63 Kg dan Farentino Frangklin di kelas -24kg. Tiga emas lain diraih dari kategori poomsae nomor perorangan, pasangan, dan beregu. Billy Komara berhasil meraih emas dari nomor poomsae perorangan dan pasangan bersama dengan Siti Aulia Rahma. (Beo/R-3)

Hamilton Cari Solusi Atasi Kemerosotan PEMBALAP Mercedes Lewis Hamilton menuntut timnya untuk bisa mencari solusi terbaik demi bisa membuatnya mempertahankan gelar juara dunia Formula 1. Setelah tiga seri pembuka musim ini, Hamilton belum sekali pun berdiri di podium pertama. Hal itu ialah rekor terburuk Mercedes di era mesin V6 hibrida sejak 2014. Di GP Australia bulan lalu, Hamilton memiliki peluang untuk menjadi juara pertama. Dia mampu meraih posisi pole, tapi malah kalah dari Sebastian Vettel, pembalap Ferrari, di akhir balapan. Di GP Bahrain pada awal bulan ini, Hamilton hanya bisa finis di urutan ketiga dan di GP Tiongkok dia finis di urutan keempat. “Saya terus memaksa Mercedes untuk bisa menjaga performa. James Vowles dan James Allison, Niki Lauda, serta Toto Woﬀ, mereka pimpinan Mercedes, kini tengah berusaha mencari jalan keluar terbaik,” kata Hamilton. (Crash/Beo/R-3) ANTARA/HAFIDZ MUBARAK

AJANG TEST EVENT: Pesenam Indonesia Ken Ritung tampil pada nomor senam lantai putra dalam babak kualifikasi 15th Junior Artistic Gymnastics Asian

Championships 2018 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (25/4). Kejuaraan senam artistik junior itu diikuti 132 atlet dari 20 negara di Asia sebagai ajang test event Asian Games 2018 serta kualifikasi Olimpiade Remaja 2018 di Argentina.

Para atlet sepak takraw diberi motivasi untuk tidak takut dan pantang menyerah dalam menghadapi lawan-lawan demi Merah-Putih. BUDI ERNANTO

budi_ernato@mediaindonesia.com

ARA atlet sepak takraw Indonesia diharapkan dapat mengukir sejarah pada ajang Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta-Palembang pada 18 Agustus-2 September. Harapan itu disampaikan Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Mulyana yang mewakili Menpora Imam Nahrawi saat meninjau pertandingan ekshibisi tim sepak takraw Asian Games di GOR Markas Korps (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, kemarin. “Asian Games kali ini adalah 56 tahun kesempatan yang muncul lagi sebagai tuan rumah setelah 1962. Ini

Atlet Sepak Takraw Diminta Ukir Sejarah

momentum mengukir sejarah seluruh atlet, termasuk sepak takraw. Berikan yang terbaik pada Asian Games nanti demi Merah-Putih,” ujar Mulyana. Pertandingan ekshibisi tersebut ialah bagian dari pemanasan dan pematangan latihan menuju Asian Games 2018 sekaligus persiapan jelang training Camp di Thailand pada 29 April hingga 11 Mei. Dalam kesempatan yang sama, Mulyana menegaskan pemerintah sangat konsen dan mendukung penuh apa yang diperlukan untuk mencapai prestasi terbaik untuk pelatnas dan training camp ke luar negeri. “Jangan pernah takut kepada lawan. Lawan kita bukan Thailand, bukan Myanmar, tetapi lawan kita yang se-

sungguhnya ketakutan itu sendiri. Jangan pernah takut, darah kita merah pikiran kita putih, terus berlatih dan persembahkan prestasi,” ucap Mulyana kala memberikan motivasi kepada para atlet sepak takraw. Di sisi lain, Wakil Komandan Korps (Wadankor) Brimob Abdul Rahman Baso menyampaikan pertandingan ekshibisi di GOR Mako Brimob ialah bentuk nyata dukungan Polri terhadap suksesnya hajatan besar bangsa Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018. ”Apa yang kami lakukan ini tidak lain adalah wujud nyata semboyan TNI-Polri siap menyukseskan Asian Games 2018. Pada cabang sepak takraw terdapat atletnya yang merupakan anggota Brimob,” ujar

Abdul Rahman Baso. Dengan didampingi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PB PSTI) Asnawi Badul, manajer pelatnas sepak takraw untuk Asian Games 2018, Tri Gunawan Hadi, menyampaikan laporan pelaksanaan pemusatan latihan nasional (pelatnas) sepak takraw. “Sejak Januari lalu telah dilaksanakan pelatnas di Sekolah Pelatihan Icuk Sugiarto (ISTC) Cisaat, Sukabumi. Dari 42 atlet berbagai daerah telah terseleksi 24 atlet dengan komposisi 12 atlet putra dan 12 atlet putri,” papar Tri. Tri mengatakan, pihaknya akan terus menggodok para atlet pelatnas dengan berbagai pertandingan dan training camp ke luar negeri.

Cegah kebakaran Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 (Inasgoc) mengajak masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan saat Asian Games 2018 berlangsung pada 18 Agustus-2 September. “Kami bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran karena asap dari kebakaran dapat mengganggu atlet yang sedang bertanding,” kata Sekretaris Jenderal Inasgoc Eris Herryanto di Jakarta, kemarin. Inasgoc, menurut Eris, mengantisipasi kemunculan kebakaran hutan, terutama yang memengaruhi pertandingan di Palembang, Sumatra Selatan, menyusul perkiraan puncak musim kemarau pada Agustus.(Ant/R-3)

Dua Pecatur Indonesia Raih Kemenangan DUA pecatur Indonesia berhasil meraih kemenangan pada babak pertama turnamen catur tahunan JAPFA Grandmaster dan Women Grandmaster Tournament yang berlangsung di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Mereka ialah Fidle Master (FM) Priasmoro Novendra dan Women Fidle Master (WFM) Lestari Baiq Vina. Priasmoro mengalahkan Grandmaster Jayson Gonzales dari Filipina, sedangkan Lestari menundukkan Women International Master Tijana Blagojevic dari Serbia. “Ini menjadi poin yang bagus sekali mengingat lawan yang dihadapi memiliki gelar yang lebih tinggi,” kata Ketua PB Percasi Bidang Pembinaan, Kristianus Liem, di Surakarta, kemarin. Pada turnamen yang mempertemukan 24 pecatur dari 11 negara ini, Indonesia menerjunkan 12 pecatur yang terdiri atas 6 pecatur putra dan 6 pecatur putri. (FR/R-3)

AFP PHOTO / THOMAS KIENZLE

AKSI SIEGEMUND: Petenis Jerman Laura Siegemund

mengembalikan bola ke arah lawannya, CoCo Vandeweghe, dari Amerika Serikat pada turnamen tenis Porsche Tennis Grand Prix di Stuttgart, Jerman, kemarin. Siegemund dikalahkan Vandeweghe dengan skor 4-6,6-3, dan 4-6.

Ganda Campuran Jadi Tumpuan HARAPAN Indonesia untuk merebut gelar di ajang Badminton Asia Championships 2018 di Wuhan, Tiongkok, kini bertumpu di sektor ganda campuran setelah Tontowi Ahmad/ Liliyana Natsir (Owi/Butet) dan Ricky Karada Suwardi/Debby Susanto, kemarin, memastikan tempat di perempat final. Owi/Butet yang merupakan unggulan utama lolos setelah menundukkan ganda Thailand Tinn Isriyanet/Pacharapun Chochuwong 21-16, 21-15 dan selanjutnya akan menghadapi ganda Tiongkok, He Jiting/

GUDANG Jual gudang di Gn.Putri Bgr siap pakai LT.1,1 Ha LB.6000m. gudang,mess,TS.3x16m. Hub:0813 1949 3913.

INFORMASI PEMASANGAN IKLAN KOLOM/KLASIFA Sales Counter 021-581 2088 Ext. 41159/41160 Direct 021-581 2113 Faximile 021-581 2110

Due Yue. “Mereka lebih muda dan unggul di stamina. Kalau pengalaman, mereka kalah,” ujar Butet. Sementara itu, Ricky/Debby, yang menyingkirkan ganda Malaysia Goh Soon Huat/ Shevon Jemie 21-16, 26-24, akan menghadapi unggulan kedua asal Tiongkok Wang Yilyu/Huang Dongping. Tiket perempat final juga didapat ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu dan Rizki Amelia Pradipta/Della Destiara Haris. Greysia/Apriyani lolos dengan menying-

kirkan Ha Na-baek/Yu Rim-lee (Korsel) 21-12, 17-21, 21-13. Sementara itu, Rizki/Della menyingkirkan unggulan utama Chen Qingchen/Jia Yifan 21-16, 21-14. Di ganda putra, Indonesia gagal meloloskan wakil ke perempat final. Angga Pratama/Rian Agung Saputro dikalahkan Huang Kaixiang/Wang Yilyu (Tiongkok), sedangkan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto kalah dari Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang) 16-21, 21-16, dan 13-21. Ganda lain, Berry Angri-

awan/Hardianto Hardianto, harus mengakui Goh V Shem/ Tan Wee Kiong (Malaysia) 1621, 18-21, sedangkan Muhammad Ahsan/Hendra Setiawan ditundukkan Lee Jhe-huei/Lee Yang (Taipei) setelah kalah 1821, 21-18, dan 16-21. Di tunggal putra, dua wakil Indonesia yang tersisa juga tersingkir. Anthony Sinisuka Ginting disingkirkan Lee Chong Wei (Malaysia) 21-16, 9-21, dan 11-21, serta Jonatan Christie ditundukkan Ng Ka Long (Hong Kong) 19-21, 21-12, dan 15-21. (badminton.org/Beo/R-1)

JUMAT, 27 APRIL 2018

PT. VARIA INTRA FINANCE

LAPORAN KEUANGAN

Gedung Asean Tower, Lt. 7 Jl. KH. Samanhudi No. 10 Jakarta Pusat 10710 Telp. (021) 3802865, Fax. (021) 3841015

Per 31 Desember 2017 dan 2016 LAPORAN POSISI KEUANGAN (Dalam Ribuan Rupiah)

ASET KAS DAN BANK

2017 2.318.229

2016*) 7.766.356

PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN BERSIH TAGIHAN ANJAK PIUTANG - BERSIH

LIABILITAS DAN EKUITAS

233.588.454 3.282.064 100.000

148.100.867

236.970.518

1.421.628

958.363

276.431.773

Jumlah Liabilitas Lancar

47.930.486

119.533.347

LIABILITAS TIDAK LANCAR

BIAYA DIBAYAR DIMUKA

110.391.068

416.836

14.796

45.459

ASET PAJAK TANGGUHAN

2.734.183

1.944.039

ASET YANG DIAMBIL ALIH

103.322

54.875

326.691.782

406.200.798

JUMLAH ASET

KETERANGAN

2017

2016*)

PENDAPATAN Bunga Pembiayaan Konsumen Administrasi Bunga Jasa Giro Lain - lain Bunga Anjak Piutang Jumlah Pendapatan

8.113

204.969

ASET TETAP - BERSIH

2016*)

143.122.874 4.977.993 -

Liabilitas Imbalan kerja PIUTANG LAIN-LAIN

2017

LIABILITAS LANCAR Utang Bank Utang Pajak Utang Lain-lain

162.994.729

BANK INA

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 (Dalam Ribuan Rupiah)

31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 500.per saham Modal dasar = 240.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 240.000.000 saham Saldo laba

120.000.000 57.169.287

120.000.000 48.271.917

Jumlah Ekuitas

177.169.287

168.271.917

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

326.691.782

406.200.798

*) Disajikan Kembali Catatan : Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 & 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Yuwono H Dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

34.795.879 10.000 79.046 2.341.155 17.013.581

22.547.221 5.106.286 113.570 4.271.476 14.800.743

54.239.661

46.839.296

30.437.922 2.895.298 209.571 8.828.991 42.371.782 11.867.879 4.976.455 (2.259.640) 9.151.064 (253.694) 48.271.917 57.169.287

24.267.921 6.995.228 195.360 5.877.989 37.336.498 9.502.798 3.667.091 (1.518.337) 7.354.044 325.567 40.592.306 48.271.917

BEBAN Bunga Pembiayaan Konsumen Umum dan Administrasi Imbalan pasca kerja Kerugian penurunan nilai Jumlah Beban LABA SEBELUM TAKSIRAN PAJAK TAKSIRAN PAJAK KINI PAJAK TANGGUHAN LABA BERSIH TAHUN BERJALAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAINNYA SALDO LABA AWAL TAHUN SALDO LABA AKHIR TAHUN

Jakarta, 27 April 2018 Direksi

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk. Direksi PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu: A. Pada : Hari / Tanggal : Rabu / 25 April 2018 Waktu : Pukul 10.08 wib s.d 10.32 WIB Tempat : Hotel Ibis, Jl. Hayam Wuruk No. 35, Jakarta Pusat Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut : 1. Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. 2. a. Membatalkan keputusan RUPS tgl. 28 Desember 2017 sehubungan dengan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (HMETD III) dan merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. b. Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (HMETD III) dan merubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat. Direksi Perseroan terdiri dari : Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari : - Direktur Utama : Sunyata Wangsadarma - Komisaris Independen : Budi Santoso Tanuwibowo - Direktur : Eng Tjiang - Komisaris Independen : Bambang Heryanto - Direktur : Sutjianta - Komisaris : Pardjo - Direktur : M. Novel Sunaryo C. Kuorum Rapat Rapat tersebut telah dihadiri oleh 575.064.695 (lima ratus tujuh puluh lima juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima) Pemegang saham atau wakilnya yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 68,46 % (enam puluh delapan koma empat puluh enam persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. D. Dalam RUPS telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat. E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat. F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut : Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. G. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan : Mata Acara pertama Mata Acara kedua H.

Setuju 100% 100%

Tidak setuju Nihil Nihil

Abstain Nihil Nihil

Pertanyaan/Tanggapan Nihil Nihil

Keputusan Rapat pada pokoknya menyetujui hal-hal sebagai berikut : Mata Acara Pertama : I. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) menjadi sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 50,00 (lima puluh Rupiah). II. Menyetujui Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri di hadapan Notaris sehubungan dengan peningkatan modal dasar tersebut dan memohon persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan modal dasar tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Kedua : A. Menyetujui Membatalkan keputusan RUPS tanggal 28 Desember 2017 sehubungan dengan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (HMETD III). B.1. Menyetujui Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta) saham nilai nominal Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) setiap saham yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan. B.2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD III Perseroan, termasuk namun tidak terbatas dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk POJK 32/2015, antara lain meliputi : a) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD III. b) Menentukan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD III c) Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PHMETD III dengan persetujuan Dewan Komisaris. d) Menentukan Kepastian tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD. e) Menentukan kepastian penggunaan dana f) Menentukan kepastian jadwal PMHMETD III g) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD III termasuk akta-akta Notaris berikut perubahanperubahannya h) Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia i) Mencatatkan saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di bidang Pasar Modal. B.3. Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu : a) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD III yaitu dari 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 42.000.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya 2.940.000.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh juta) saham, masingmasing dengan nilai nominal Rp 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebanyak-banyaknya sebesar Rp 147.000.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh miliar rupiah) dengan memperhatikan peraturan-perundangan yang berlaku. b) Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum dengan PMHMETD III tersebut, melaksanakan keputusan rapat dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan Notaris, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) setelah PMHMETD III selesai dilaksanakan selanjutnya memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 27 April 2018 PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. Direksi

JUMAT, 27 APRIL 2018

SEPAK BOLA

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 28

Los Blancos Menuju Hattrick Kekalahan 1-2 di kandang membuat Muenchen butuh kemenangan dengan selisih sedikitnya dua gol saat melawat ke Santiago Bernabeu. SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

LUB raksasa Spanyol, Real Madrid, tinggal selangkah mencetak hattrick tampil di final Liga Champions setelah meraih kemenangan di leg pertama semifinal. Marco Asensio menjadi pahlawan Los Blancos saat menundukkan Bayern Muenchen 2-1 di Allianz Arena, kemarin. Pemain berusia 22 tahun itu datang dari bangku cadangan saat pergantian babak sebelum menyumbang gol di menit ke-57. Keunggulan itu memberi Madrid keuntungan saat melakoni leg kedua pekan depan di Santiago Bernabeu. “Kami tahu apa yang diharapkan. Kami melakukan pekerjaan dan tampil dengan performa baik. Namun, masih ada laga di kandang,” tutur kapten Madrid, Sergio Ramos. Hasil itu tentu membuat kubu tuan rumah teramat kecewa. Muenchen mendominasi hampir di setiap aspek permainan, seperti penguasaan

bola, akurasi umpan, dan penciptaan peluang. Skuat asuhan Jupp Heynckes pun sempat memimpin lebih dahulu berkat gol Joshua Kimmich (28’). Namun, Muenchen harus meng akui Madrid tampil lebih efektif. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan hanya mencatatkan 7 kali percobaan mencetak gol, 4 di antaranya tepat sasaran, sedangkan Muenchen tercatat melakukan 17 kali percobaan. Kala menghadapi Muenchen, pelatih Madrid Zinedine Zidane membuat kejutan dengan menempatkan Gareth Bale dan Karim Benzema di kursi pemain cadangan dan hanya menempatkan Cristiano Ronaldo di lini depan. Kapten timnas Portugal itu menjadi umpan demi menarik barisan pertahanan Muenchen sehingga memberikan ruang kepada lini kedua Madrid untuk mengancam gawang tuan rumah yang dikawal Sven Ulreich. Kemenangan atas Muenchen juga didapat Madrid setelah mampu me-

AFP/ODD ANDERSEN

RAYAKAN GOL: Bek Real Madrid Marcelo (kedua dari kanan) merayakan golnya ke gawang Bayern Muenchen bersama dengan rekan-rekan setimnya dalam leg I semifinal Liga Champions di Allianz Arena, kemarin. Dalam duel itu Madrid menang 2-1. maksimalkan lubang di pertahanan lawan menyusul keluarnya bek utama Muenchen, Jerome Boateng karena cedera. Hasilnya, skema serangan balik Madrid membuahkan hasil melalui gol Marcelo sesaat sebelum jeda untuk menyamakan skor menjadi 1-1 dan gol Asensio menjadi pembeda di babak kedua.

Rekor Ronaldo Kemenangan Madrid atas Muenchen membuat Ronaldo memiliki rekor baru. Ronaldo kini telah memenangi 96 laga di Liga Champi-

ons dan melewati pencapaian mantan rekan setimnya, Iker Casillas. Akan tetapi, kabar baik tidak jarang beriringan dengan rekor negatif. Kegagalan Ronaldo mencetak gol ke gawang Muenchen memutus pencapaiannya yang selalu mencetak gol dalam 11 laga terakhir Liga Champions sejak semifinal melawan Atletico Madrid musim lalu. Ronaldo juga untuk kali pertama gagal mencatatkan tendangan ke gawang dalam satu laga Liga Champions Eropa sejak Februari tahun lalu. (AFP/Marca/R-1)

Persipura tidak mau Masuk Jebakan Singo Edan

ANTARA/HENDRA NURDIANSYAH

DI ATAS ANGIN: Pemain Persipura Jayapura melakukan selebrasi saat melawan Mitra Kukar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (15/2). Persipura diunggulkan bisa menang saat menghadapi Arema FC di Malang, hari ini.

PERSIPURA Jayapura diprediksi akan meraup poin penuh dalam kunjungannya ke markas Arema FC dalam pekan keenam Liga 1 2018, hari ini. Meski berstatus tamu, skuat ‘Mutiara Hitam’ pantas jemawa. Pasalnya kondisi ‘Singo Edan’ kini sedang masuk angin. Ditambah lagi, rekor pertemuan kedua tim dalam lima pertandingan terbaru juga sepenuhnya didominasi Boaz Solossa dkk. Persipura memenangi empat laga dan satu sisanya berakhir seri. Persipura bahkan untuk sementara kini memimpin klasemen Liga 1 dengan nilai 11 dari lima laga. Se-

baliknya, Arema berkubang di dasar klasemen dengan dua poin. Mereka bahkan belum pernah menang. Meski begitu, arsitek Persipura Peter Butler tetap mewaspadai calon lawannya. Arema FC dinilainya tetap berbahaya karena selalu mencetak gol dalam lima pekan awal. Bahkan produktivitas Arema lebih baik ketimbang kebanyakan klub di Liga 1 2018 dengan torehan delapan gol. “Kami menghormati Arema FC. Meskipun di posisi bawah, Arema tetap tim kuat. Arema selalu mencetak gol selama Liga 1 bergulir. Kami

tidak ingin meremehkan mereka,” beber pelatih asal Inggris itu. Kendala utama Arema FC ialah rapuhnya tembok pertahanan. Arema menjadi klub yang paling banyak kebobolan sejauh ini, yakni 12 kali. Kesalahan individu bek-bek Arema di daerah terlarang pun juga sering kali terjadi. Poin ini yang belum dapat dibenahi Joko Susilo per hari ini. Sedikit kabar baik karena bek asing Arthur Cunha akan kembali merumput setelah terkena akumulasi kartu. Gethuk--sapaan Joko--berharap anak asuhnya melupakan deretan

hasil buruk yang diterima. Fokus untuk meraup poin penuh dan memperbaiki posisi untuk keluar dari zona relegasi ialah target utama dalam laga ini. “Kita ingin kesampingkan dulu catatan statistik itu dan melakukan persiapan serius. Melawan Persipura akan berat, tapi kami fokus untuk memenangi pertandingan,” tutur pelatih asal Blora itu. Pada bagian lain, Borneo FC berharap dukungan penuh dari para suporter saat mereka menjamu Madura United demi mendapat poin penuh di kandang sendiri. (Sat/R-2)

KISI-KISI

Sebidang Tanah untuk Salah di Kota Suci Mekah

Daftarkan Namanya sebagai Merek Dagang

Dua Fan AS Roma Terancam Dihukum di Inggris

PERFORMA gemilang Mohamed Salah bersama Liverpool musim ini kembali mendapat ganjaran. Kali ini ia akan dihadiahi sebidang tanah di Tanah Suci, Mekah, karena dinilai telah menjadi duta yang baik untuk Islam. Rencana pemberian hadiah tanah itu diungkapkan Wakil Wali Kota Mekah, Fahd al-Rowky. “Ada beberapa pilihan untuk memberinya sebidang tanah. AFP/PIUS UTOMI EKPEI Bagaimana cara pemberiannya akan ditentukan Mohamed Salah dan regulasi,” ucap Fahd Al-Rowky. “Jika sistem di Saudi membolehkan tanah diberikan ke Salah, dia akan diberi sebidang tanah di Kota Suci Mekah, di luar Masjidilharam. Opsi lainnya membangun sebuah masjid di tanah atas namanya,” lanjutnya. Sejak dibeli dari AS Roma pada musim panas lalu, Salah sudah menyumbang 43 gol dan 13 assist dari 47 pertandingan di semua kompetisi. (BBC/Sat/R-2)

MEGABINTANG Barcelona Lionel Messi memenangi perkara di Pengadilan Uni Eropa untuk mendaftarkan nama keluarganya sebagai merek untuk produk-produk olahraga. “Popularitas pemain sepak bola ini bertentangan dengan kesamaan visual dan fonetik. Nama pabrikan perlengkapan sepeda Spanyol yang disebut Massi telah melanggar merek AFP/HO dagang itu,” kata pengadilan tertinggi kedua di Uni Eropa. Pengadilan itu memenangkan Messi atas perselisihan dengan pabrik perlengkapan sepeda Massi. Sejak 2011 Messi berjuang mendapatkan hak menggunakan namanya untuk merek baju dan sepatu olahraga. Namun, pemilik merek Massi, Jaume Masferrer Coma, melarang pemain terbaik dunia lima kali itu menggunakan merek Messi. (AFP/Bloomberg/Yan/R-2)

DUA penggemar sepak bola asal Italia disidang di Inggris terkait dengan penyerangan kepada suporter Liverpool berusia 53 tahun dan meninggalkannya dalam kondisi kritis menjelang leg pertama semifinal Liga Champions di Stadion Anfield, Rabu (25/4). Filippo Lombardi, 20, dituduh dengan gangguan kekerasan dan melukai serta menimbulkan luka parah, AFP/FILIPPO MONTEFORTE menurut Kepolisian Merseyside dalam pernyataan. Daniele Sciusco, 29, juga dituduh melakukan gangguan kekerasan. Sean Cox, 53, yang melakukan perjalanan dari Irlandia untuk menonton pertandingan, menderita cedera kepala serius setelah diserang di luar Stadion Anfield. Cox sedang dirawat karena lukanya di pusat neurologi dan kondisinya masih kritis, seperti dikemukakan polisi Merseyside. (AFP/Ire/R-2)