@mediaindonesia
KAMIS, 27 07 2017
MUI Teguhkan Integrasi Nilai Keagamaan dan Kebangsaan http://bit.ly/2vIGygk
NO. 13186/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN
@mediaindonesia
Sebanyak 39% Mahasiswa Terindikasi Tertarik Radikalisme http://bit.ly/2tIMys6
Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi Diperiksa KPK http://bit.ly/2tYeXFR
E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
(021) 5812113 & 5801480
J U J U R
B E R S U A R A
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
Kasus Beras PT IBU Kelas Kakap Kementan bersama pihak terkait sudah berpengalaman menyelesaikan permasalahan serupa, seperti jagung, bawang putih, bawang merah, dan daging sapi. FARIO UNTUNG
fario@mediaindonesia.com
M
ENTERI Pertanian Amran Sulaiman menegaskan kesiapannya untuk menuntaskan kasus dugaan penyimpangan tata niaga beras yang melibatkan PT Indo Beras Unggul (IBU). Namun, pihaknya butuh waktu karena melibatkan pengusaha kelas kakap. “Ini kelas kakap dan komoditasnya beras. Jadi, butuh waktu dan proses yang cukup untuk menyelesaikan semua ini,” tutur Amran ketika berkunjung ke Kantor Media Group di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, Kementan bersama Satgas Pangan yakin dapat membongkar seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan tersebut. Pada Kamis (20/7), Polri dan Kementan menggerebek gudang PT IBU di Bekasi, Jawa Barat. Langkah itu diambil karena PT IBU diduga membeli beras hasil subsidi input, yakni IR64 seharga Rp4.900/kg dari petani lalu memoles dan menjualnya dengan harga berlipatlipat hingga Rp20.400/kg. “Kita sudah sering menyelesaikan hal serupa. Permasalahan serupa seperti jagung, bawang putih, bawang merah, dan daging sapi. Semua bisa tuntas,” tandas Amran. Menurutnya, pemerintah melalui Kementan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dengan menurunkan disparitas harga. Pasalnya, saat ini keuntungan terbesar yang didapat dari supply chain beras hanyalah untuk pengusaha. Saat ini, jumlah, biaya, dan keuntungan yang diterima petani sangatlah tidak sebanding dengan pengusaha. Amran menjelaskan jumlah petani di Indonesia sekitar 56,6 juta. Mereka butuh biaya Rp278 triliun dengan keuntungan Rp65,7 triliun. Angka itu sangat jauh jika dibandingkan dengan pengusaha yang jumlahnya hanya 400 ribu orang, biayanya Rp10,7 triliun, dan margin keuntungan Rp133,4 triliun. “Jadi, kesimpulannya ialah petani hanya untung Rp1,1 juta,
sedangkan pengusaha untungnya Rp333,5 juta per orang,” tandas Amran. Ia menuturkan tak ada kaitan antara subsidi beras dan kasus yang sedang terjadi saat ini.
Rugikan konsumen Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Moeldoko menyatakan tindakan menaikkan harga beras dengan cara memprosesnya menjadi beras jenis premium jelas merugikan konsumen. Ia menekankan pentingan regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur tata niaga beras demi melindungi petani dan konsumen. Moeldoko menyebut sejauh ini beras premium menjadi objek abu-abu yang kerap menjadi arena permainan banyak pihak. “(Beras) premium belum diatur. Di sini persoalannya. Pada akhirnya sepanjang pasar menerima, ya ada selisih harga yang luar biasa. Petani hanya dapat harga segitu, tahu-tahu jadi beras premium jadi tinggi,” tegasnya. Terkait dengan kasus PT IBU, jajaran Bareskrim Polri terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah pihak, termasuk dari PT IBU. Namun, jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rikwanto, hingga sekarang belum ada penetapan tersangka. Rikwanto menerangkan, yang ditangani Polri dalam kasus itu terkait dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU Pangan. ‘’Ada beda yang tertera di label dengan hasil uji laboratorium tentang kandungannya. Kalau masalah berkaitan pupuk bisa didiskusikan oleh yang kompeten di bidangnya,” katanya. Sebelumnya, Rikwanto menyatakan bahwa fokus penyidik mengusut keuntungan teramat besar yang diambil PT IBU. PT IBU sendiri menyangkal telah melakukan penyimpangan. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Alamsyah Saragih menyatakan ada potensi malaprosedur pada kasus penggerebekan gudang beras PT IBU. Pihaknya tengah mendalami masalah itu, di antaranya mencakup dasar hukum proses penggerebekan yang dianggap lemah. (Pra/Nic/X-8)
MI/ARYA MANGGALA
MILAD MUI: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin (kanan) duduk bersama Chairman of Media Group Surya Paloh (tengah),
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kiri), Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kedua dari kanan), dan Helmi Ali Yafie yang mewakili mantan Ketua MUI KH Ali Yafie saat acara Milad Ke-42 MUI di Jakarta, kemarin. Acara itu juga merupakan ajang Anugerah Syiar Ramadan 2017 bagi program Ramadan terbaik televisi sekaligus peluncuran buku Penggerak Ulama Pelindung Umat tentang biografi para pemimpin MUI dari masa ke masa. Ulama Diminta ... | Hlm 22
PA R TA I KO A L I S I
PAN Dinilai Ingin Pisahkan Diri PARTAI-PARTAI politik pendukung pemerintah tidak pernah mengucilkan Partai Amanat Nasional (PAN). Akan tetapi, partai berlambang matahari putih itu yang dinilai cenderung hendak memisahkan diri. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengemukakan hal itu di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. “Sebenarnya dalam konteks ini PAN yang memisahkan diri. Fraksi PAN di DPR memutuskan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu. Padahal, partai-partai koalisi sudah lama membangun proses musyawarah mufakat,” kata Andreas. Menurutnya, PDI Perjuangan tidak menginginkan voting karena berharap persoalan bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat. “Tetapi keputusan harus
dibuat. Panggung politik sudah selesai. Kami bicara berikutnya. Kalau tidak setuju dan mau memi sahkan diri, bukan urusan kami.” Andreas tidak mau mengomentari polemik perlu tidaknya PAN tetap berada di dalam koalisi pendukung pemerintah. “Kini, yang penting partai-partai koalisi pemerintah bekerja hingga 2019. Kami berharap pemerintahan berjalan stabil dengan atau tanpa PAN.” Sebelumnya, Selasa (25/7), Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengemukakan, sebagai bagian dari koalisi pemerintah seyogianya PAN mendukung setiap kebijakan pemerintah. “Presiden berharap partai koalisi mendukung kebijakan pemerintah. Seharusnya begitu,” ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Hak angket DPR merupakan hak yang konstitusional. Begitu pansus terbentuk, tidak akan begitu saja bubar hanya karena ditinggal satu-dua fraksi.”
Al-Aqsa Harus Kembali ke Status Quo
Pansus Berencana Panggil Gamawan Fauzi
Penanganan HTI Jangan Sembrono
Indonesia mengusulkan pembentukan perlindungan internasional untuk menjamin keamanan masyarakat Palestina dalam beribadah.
Pemanggilan Gamawan terkait dengan pengakuannya ketika menjadi saksi perkara KTP-E di pengadilan tipikor bahwa ada rekomendasi Agus Rahardjo dalam pengadaan KTP-E.
Tindakan terhadap warga yang diduga pernah terlibat Hizbut Tahrir Indonesia harus berdasarkan pendekatan ilmiah dan berbasis data.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Hak Angket KPK | Hlm 3
Regional | Hlm 13
“Kini yang penting partai-partai koalisi pemerintah bekerja hingga 2019. Kami berharap pemerintahan berjalan stabil dengan atau tanpa PAN.” Andreas Hugo Pereira Ketua DPP PDI Perjuangan
Dalam menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyatakan pihaknya tidak menyoal pandangan kritis berbagai
kalangan tentang posisi PAN di pemerintahan. “(PAN) menyerahkan kepada Pak Jokowi. Sampai kini PAN masih berada dalam koalisi pendukung pemerintah.” Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menilai kegamangan partai-partai koalisi terhadap sikap PAN tidak lagi dipicu soal produktivitas atau kinerja. “Justru lebih pada prospek kongsi ke depan. Dengan kehadiran PAN, secara matematis, koalisi pemerintah mendapat dukungan 69%. Tanpa PAN, partai pendukung pemerintah juga masih unggul, yakni di atas 50% dukungan di parlemen,” ungkap Gun Gun. Lebih lanjut, Gun Gun mengatakan sikap politik dan posisi politik ialah dua hal yang paradoks. “Berbeda pendapat menyangkut hal fundamental, sebaiknya sikap dan posisi politik juga harus tegas. Partai yang tegas dan konsisten akan memperoleh insentif elektoral.” (Mtvn/Nur/Pol/Nov/X-3)
“Semua pegawai pemerintah harus setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jika tidak, berarti melawan hukum.” M Nasir
Menristek Dikti Humaniora | Hlm 23 SENO
PAN dan Koalisi Pemerintahan SELA
Opini | Hlm 8
RUU ANTITERORISME
Pemanis Buatan tidak Aman PEMANIS buatan umumnya dilirik banyak orang yang ingin menurunkan berat badan, tetapi tetap bisa menikmati makanan manis. Itu disebabkan pemanis buatan rendah kalori dan tidak membuat berat badan bertambah. Namun, studi terbaru yang telah dipublikasikan di Canadian Medical Association Journal ternyata menunjukkan sebaliknya. Tim peneliti menganalisis 37 studi dan memantau 400 ribu responden selama 10 tahun. Hasilnya, mengonsumsi pemanis
Sejak memutar haluan dari mendukung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 ke mendukung Jokowi-JK dalam pemerintahan, PAN mulai bimbang melangkah.
buatan setiap hari justru menaikkan berat badan, obesitas, diabetes, dan bahkan sakit jantung. “PeneliDUTA tian ini memberi pemahaman ada ancaman lebih dari sekadar kalori,” ujar peneliti Meghan Azad dari University of Manitoba di Kanada. (Time/ Ihs/X-7)
Panja Sepakati Pasal Penyadapan PANITIA Kerja (Panja) RUU Antiterorisme bersama pemerintah telah menyepakati ketentuan penyadapan terduga teroris. Penyadapan dapat dilakukan dalam keadaan mendesak dengan memenuhi tiga persyaratan, yakni adanya bahaya maut atau luka fisik yang serius dan mendesak, adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau adanya permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi. Pasal yang memuat soal penya-
dapan terdapat pada Pasal 31 A yang menyebut, dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama tiga hari wajib memberitahukan kepada ketua pengadilan untuk mendapatkan persetujuan. Menurut Ketua Panja RUU Antiterorisme Muhammad Syafii, penjelasan dari ketentuan itu mengacu
pada RUU KUHAP. “Kita sudah sangat berhati-hati. Kita tidak ingin proses hukum tidak berjalan dan saat yang sama kita juga harus menghormati hak asasi manusia (HAM),” ujar Syafii, kemarin. Anggota Panja RUU Antiterorisme Dossy Iskandar membenarkan, dalam penyadapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme harus diperhatikan pula perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, menurut dia, hal itu tidak menyampingkan aspek penegakan hukum dan kecepatan
negara dalam melakukan pencegahan. Perwakilan dari pemerintah, Prof Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan penyadapan dapat dimohonkan kepada ketua pengadilan negeri setempat dengan mengantongi dua alat bukti yang cukup. Persyaratan itu menjadi kewajiban penyidik dalam rangka penyadapan kasus dugaan tindak pidana terorisme. Setelah itu, alat bukti yang disodorkan kemudian diuji di pengadilan terkait dengan persetujuan atau sebaliknya. Apabila tidak disetujui, penyadapan tidak dapat dilakukan penyidik terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. (Nov/X-6)
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG