Media indonesia 27 07 2017 27072017062553 by Oppah

@mediaindonesia

KAMIS, 27 07 2017

MUI Teguhkan Integrasi Nilai Keagamaan dan Kebangsaan http://bit.ly/2vIGygk

NO. 13186/ TAHUN KE-48 28 HALAMAN

@mediaindonesia

Sebanyak 39% Mahasiswa Terindikasi Tertarik Radikalisme http://bit.ly/2tIMys6

Rp4.000/eks

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

Rp89.000/bulan

(di luar P. Jawa + ongkos kirim)

@mediaindonesia

Mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi Diperiksa KPK http://bit.ly/2tYeXFR

E-mail: cs@mediaindonesia.com

www.mediaindonesia.com Customer Service:

(021) 5821303 Pemasangan Iklan:

(021) 5812113 & 5801480

J U J U R

B E R S U A R A

Harian Umum Media Indonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

Kasus Beras PT IBU Kelas Kakap Kementan bersama pihak terkait sudah berpengalaman menyelesaikan permasalahan serupa, seperti jagung, bawang putih, bawang merah, dan daging sapi. FARIO UNTUNG

fario@mediaindonesia.com

ENTERI Pertanian Amran Sulaiman menegaskan kesiapannya untuk menuntaskan kasus dugaan penyimpangan tata niaga beras yang melibatkan PT Indo Beras Unggul (IBU). Namun, pihaknya butuh waktu karena melibatkan pengusaha kelas kakap. “Ini kelas kakap dan komoditasnya beras. Jadi, butuh waktu dan proses yang cukup untuk menyelesaikan semua ini,” tutur Amran ketika berkunjung ke Kantor Media Group di Jakarta, kemarin. Ia menambahkan, Kementan bersama Satgas Pangan yakin dapat membongkar seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan tersebut. Pada Kamis (20/7), Polri dan Kementan menggerebek gudang PT IBU di Bekasi, Jawa Barat. Langkah itu diambil karena PT IBU diduga membeli beras hasil subsidi input, yakni IR64 seharga Rp4.900/kg dari petani lalu memoles dan menjualnya dengan harga berlipatlipat hingga Rp20.400/kg. “Kita sudah sering menyelesaikan hal serupa. Permasalahan serupa seperti jagung, bawang putih, bawang merah, dan daging sapi. Semua bisa tuntas,” tandas Amran. Menurutnya, pemerintah melalui Kementan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dengan menurunkan disparitas harga. Pasalnya, saat ini keuntungan terbesar yang didapat dari supply chain beras hanyalah untuk pengusaha. Saat ini, jumlah, biaya, dan keuntungan yang diterima petani sangatlah tidak sebanding dengan pengusaha. Amran menjelaskan jumlah petani di Indonesia sekitar 56,6 juta. Mereka butuh biaya Rp278 triliun dengan keuntungan Rp65,7 triliun. Angka itu sangat jauh jika dibandingkan dengan pengusaha yang jumlahnya hanya 400 ribu orang, biayanya Rp10,7 triliun, dan margin keuntungan Rp133,4 triliun. “Jadi, kesimpulannya ialah petani hanya untung Rp1,1 juta,

sedangkan pengusaha untungnya Rp333,5 juta per orang,” tandas Amran. Ia menuturkan tak ada kaitan antara subsidi beras dan kasus yang sedang terjadi saat ini.

Rugikan konsumen Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Moeldoko menyatakan tindakan menaikkan harga beras dengan cara memprosesnya menjadi beras jenis premium jelas merugikan konsumen. Ia menekankan pentingan regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur tata niaga beras demi melindungi petani dan konsumen. Moeldoko menyebut sejauh ini beras premium menjadi objek abu-abu yang kerap menjadi arena permainan banyak pihak. “(Beras) premium belum diatur. Di sini persoalannya. Pada akhirnya sepanjang pasar menerima, ya ada selisih harga yang luar biasa. Petani hanya dapat harga segitu, tahu-tahu jadi beras premium jadi tinggi,” tegasnya. Terkait dengan kasus PT IBU, jajaran Bareskrim Polri terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah pihak, termasuk dari PT IBU. Namun, jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rikwanto, hingga sekarang belum ada penetapan tersangka. Rikwanto menerangkan, yang ditangani Polri dalam kasus itu terkait dengan UU Perlindungan Konsumen dan UU Pangan. ‘’Ada beda yang tertera di label dengan hasil uji laboratorium tentang kandungannya. Kalau masalah berkaitan pupuk bisa didiskusikan oleh yang kompeten di bidangnya,” katanya. Sebelumnya, Rikwanto menyatakan bahwa fokus penyidik mengusut keuntungan teramat besar yang diambil PT IBU. PT IBU sendiri menyangkal telah melakukan penyimpangan. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Alamsyah Saragih menyatakan ada potensi malaprosedur pada kasus penggerebekan gudang beras PT IBU. Pihaknya tengah mendalami masalah itu, di antaranya mencakup dasar hukum proses penggerebekan yang dianggap lemah. (Pra/Nic/X-8)

MI/ARYA MANGGALA

MILAD MUI: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin (kanan) duduk bersama Chairman of Media Group Surya Paloh (tengah),

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kiri), Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kedua dari kanan), dan Helmi Ali Yafie yang mewakili mantan Ketua MUI KH Ali Yafie saat acara Milad Ke-42 MUI di Jakarta, kemarin. Acara itu juga merupakan ajang Anugerah Syiar Ramadan 2017 bagi program Ramadan terbaik televisi sekaligus peluncuran buku Penggerak Ulama Pelindung Umat tentang biografi para pemimpin MUI dari masa ke masa. Ulama Diminta ... | Hlm 22

PA R TA I KO A L I S I

PAN Dinilai Ingin Pisahkan Diri PARTAI-PARTAI politik pendukung pemerintah tidak pernah mengucilkan Partai Amanat Nasional (PAN). Akan tetapi, partai berlambang matahari putih itu yang dinilai cenderung hendak memisahkan diri. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengemukakan hal itu di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. “Sebenarnya dalam konteks ini PAN yang memisahkan diri. Fraksi PAN di DPR memutuskan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan RUU Pemilu. Padahal, partai-partai koalisi sudah lama membangun proses musyawarah mufakat,” kata Andreas. Menurutnya, PDI Perjuangan tidak menginginkan voting karena berharap persoalan bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat. “Tetapi keputusan harus

dibuat. Panggung politik sudah selesai. Kami bicara berikutnya. Kalau tidak setuju dan mau memi sahkan diri, bukan urusan kami.” Andreas tidak mau mengomentari polemik perlu tidaknya PAN tetap berada di dalam koalisi pendukung pemerintah. “Kini, yang penting partai-partai koalisi pemerintah bekerja hingga 2019. Kami berharap pemerintahan berjalan stabil dengan atau tanpa PAN.” Sebelumnya, Selasa (25/7), Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengemukakan, sebagai bagian dari koalisi pemerintah seyogianya PAN mendukung setiap kebijakan pemerintah. “Presiden berharap partai koalisi mendukung kebijakan pemerintah. Seharusnya begitu,” ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Hak angket DPR merupakan hak yang konstitusional. Begitu pansus terbentuk, tidak akan begitu saja bubar hanya karena ditinggal satu-dua fraksi.”

Al-Aqsa Harus Kembali ke Status Quo

Pansus Berencana Panggil Gamawan Fauzi

Penanganan HTI Jangan Sembrono

Indonesia mengusulkan pembentukan perlindungan internasional untuk menjamin keamanan masyarakat Palestina dalam beribadah.

Pemanggilan Gamawan terkait dengan pengakuannya ketika menjadi saksi perkara KTP-E di pengadilan tipikor bahwa ada rekomendasi Agus Rahardjo dalam pengadaan KTP-E.

Tindakan terhadap warga yang diduga pernah terlibat Hizbut Tahrir Indonesia harus berdasarkan pendekatan ilmiah dan berbasis data.

Editorial | Hlm 2

Selekta | Hlm 2

Hak Angket KPK | Hlm 3

Regional | Hlm 13

“Kini yang penting partai-partai koalisi pemerintah bekerja hingga 2019. Kami berharap pemerintahan berjalan stabil dengan atau tanpa PAN.” Andreas Hugo Pereira Ketua DPP PDI Perjuangan

Dalam menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyatakan pihaknya tidak menyoal pandangan kritis berbagai

kalangan tentang posisi PAN di pemerintahan. “(PAN) menyerahkan kepada Pak Jokowi. Sampai kini PAN masih berada dalam koalisi pendukung pemerintah.” Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menilai kegamangan partai-partai koalisi terhadap sikap PAN tidak lagi dipicu soal produktivitas atau kinerja. “Justru lebih pada prospek kongsi ke depan. Dengan kehadiran PAN, secara matematis, koalisi pemerintah mendapat dukungan 69%. Tanpa PAN, partai pendukung pemerintah juga masih unggul, yakni di atas 50% dukungan di parlemen,” ungkap Gun Gun. Lebih lanjut, Gun Gun mengatakan sikap politik dan posisi politik ialah dua hal yang paradoks. “Berbeda pendapat menyangkut hal fundamental, sebaiknya sikap dan posisi politik juga harus tegas. Partai yang tegas dan konsisten akan memperoleh insentif elektoral.” (Mtvn/Nur/Pol/Nov/X-3)

“Semua pegawai pemerintah harus setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jika tidak, berarti melawan hukum.” M Nasir

Menristek Dikti Humaniora | Hlm 23 SENO

PAN dan Koalisi Pemerintahan SELA

Opini | Hlm 8

RUU ANTITERORISME

Pemanis Buatan tidak Aman PEMANIS buatan umumnya dilirik banyak orang yang ingin menurunkan berat badan, tetapi tetap bisa menikmati makanan manis. Itu disebabkan pemanis buatan rendah kalori dan tidak membuat berat badan bertambah. Namun, studi terbaru yang telah dipublikasikan di Canadian Medical Association Journal ternyata menunjukkan sebaliknya. Tim peneliti menganalisis 37 studi dan memantau 400 ribu responden selama 10 tahun. Hasilnya, mengonsumsi pemanis

Sejak memutar haluan dari mendukung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 ke mendukung Jokowi-JK dalam pemerintahan, PAN mulai bimbang melangkah.

buatan setiap hari justru menaikkan berat badan, obesitas, diabetes, dan bahkan sakit jantung. “PeneliDUTA tian ini memberi pemahaman ada ancaman lebih dari sekadar kalori,” ujar peneliti Meghan Azad dari University of Manitoba di Kanada. (Time/ Ihs/X-7)

Panja Sepakati Pasal Penyadapan PANITIA Kerja (Panja) RUU Antiterorisme bersama pemerintah telah menyepakati ketentuan penyadapan terduga teroris. Penyadapan dapat dilakukan dalam keadaan mendesak dengan memenuhi tiga persyaratan, yakni adanya bahaya maut atau luka fisik yang serius dan mendesak, adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara, dan atau adanya permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi. Pasal yang memuat soal penya-

dapan terdapat pada Pasal 31 A yang menyebut, dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama tiga hari wajib memberitahukan kepada ketua pengadilan untuk mendapatkan persetujuan. Menurut Ketua Panja RUU Antiterorisme Muhammad Syafii, penjelasan dari ketentuan itu mengacu

pada RUU KUHAP. “Kita sudah sangat berhati-hati. Kita tidak ingin proses hukum tidak berjalan dan saat yang sama kita juga harus menghormati hak asasi manusia (HAM),” ujar Syafii, kemarin. Anggota Panja RUU Antiterorisme Dossy Iskandar membenarkan, dalam penyadapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme harus diperhatikan pula perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, menurut dia, hal itu tidak menyampingkan aspek penegakan hukum dan kecepatan

negara dalam melakukan pencegahan. Perwakilan dari pemerintah, Prof Harkristuti Harkrisnowo, mengatakan penyadapan dapat dimohonkan kepada ketua pengadilan negeri setempat dengan mengantongi dua alat bukti yang cukup. Persyaratan itu menjadi kewajiban penyidik dalam rangka penyadapan kasus dugaan tindak pidana terorisme. Setelah itu, alat bukti yang disodorkan kemudian diuji di pengadilan terkait dengan persetujuan atau sebaliknya. Apabila tidak disetujui, penyadapan tidak dapat dilakukan penyidik terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. (Nov/X-6)

MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG

SELEKTA

KAMIS, 27 JULI 2017

EDITORIAL

Mencari Kebenaran untuk KPK PANITIA Khusus (Pansus) Hak Angket DPR atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai awal pembentukan telah menuai pro dan kontra. Sepanjang perjalanan mereka, pansus bahkan boleh dibilang melawan arus opini publik. Mereka dituding berupaya melemahkan ujung tombak antirasywah yang telah banyak menjerat anggota parlemen. Internal pansus sendiri perlahan retak. Fraksi DUTA Partai Gerindra menarik perwakilan mereka. Fraksi PAN juga memberikan sinyal serupa kendati masih malu-malu. Sesungguhnya lebih elok bila seluruh fraksi dalam pansus menunaikan komitmen menjaga KPK agar berjalan di koridor hukum yang berlaku. Itu sejak semula menjadi tujuan pansus dan untuk mewujudkannya tentu harus berada di dalam. Sangat jelas penarikan perwakilan dari pansus semata untuk menarik simpati publik demi kepentingan politis partai. Hak angket DPR merupakan hak yang konstitusional. Begitu pansus terbentuk, tidak akan begitu saja bubar hanya karena ditinggal satu-dua fraksi. Terlepas dari kehadiran dan sepak terjang mereka yang kontroversial, Pansus Hak Angket KPK telah menguak dugaan penyelewengan di tubuh KPK hingga ke level pimpinan. Tuduhan datang dari sejumlah saksi yang dihadirkan dalam rapat dengar pendapat pansus. Setidaknya ada tiga tudingan serius yang berasal dari tiga saksi. Pertama, dari pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita. Ia mengaku mendapatkan informasi penetapan tersangka oleh KPK banyak yang didasarkan pada bukti yang lemah. Romli menyebut ada 36 orang yang dijadikan tersangka tanpa bukti permulaan yang kuat. Informasi itu berdasarkan pengakuan mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Kedua, dari saksi kunci kasus korupsi Wisma Atlet Palembang, Yulianis, yang mengungkapkan mantan komisioner KPK Adnan Pandu Praja menerima uang dari Nazaruddin senilai Rp1 miliar. Ketiga, dari Muchtar Effendi, narapidana kasus keterangan palsu dalam perkara korupsi yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Muchtar mengaku pernah didatangi utusan yang dikirimkan mantan juru bicara KPK Johan Budi. Utusan itu menawari membagi dua harta yang disita KPK dari Muchtar. Muchtar juga mengungkapkan pernah mendapatkan ancaman dari penyidik KPK Novel Baswedan. Kesaksian-kesaksian tersebut secara sporadis telah dibantah para tertuduh dan KPK. Meski begitu, tidak bisa dimungkiri, timbul pula pertanyaan bagaimana bila tuduhan-tuduhan itu memang benar adanya. Para penyidik dan pimpinan KPK bukanlah malaikat, mereka bisa saja tergoda dan menyeleweng. Bila tudingan itu benar, KPK telah melakukan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi yang lain, kesaksian yang diberikan sangat mungkin sarat subjektivitas bila datang dari pihak yang sakit hati pada KPK. Karena itu, pansus tidak boleh percaya begitu saja. Pansus harus memverifikasi. KPK pun tidak bisa lagi mengelak. KPK harus datang ke hadapan pansus untuk melakukan klarifikasi resmi secara menyeluruh. Akan sangat berbahaya bila tuduhan penyalahgunaan wewenang oleh KPK dibiarkan liar hingga dianggap menjadi suatu kebenaran. Bila perlu, libatkan kejaksaan dan kepolisian. Para pemberi keterangan tentang penyelewengan KPK harus bertanggung jawab dengan kesaksian yang telah dipaparkan di hadapan pansus. Jika tidak, mereka harus siap berhadapan dengan hukum. Kiprah pansus kini tidak lain mesti berujung pada membersihkan KPK dari tudingan yang salah atau membersihkannya dari penyelewengan jika penyelewengan itu memang ada. Bukankah pansus dan kita semua mendambakan KPK berjalan pada koridor undang-undang?

Silakan tanggapi melalui: www.mediaindonesia.com dan www.metrotvnews.com Simak tayangannya di: www.mediaindonesia.com/editorials

ANTARA/YUSUF NUGROHO

ANTRE BUAT KTP-E: Ratusan warga antre melakukan pencetakan KTP elektronik (KTP-E) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kemarin. Antrean tersebut merupakan dampak kekosongan blangko KTP-E sejak Mei 2016 hingga April 2017. Warga pun harus datang berulang kali untuk mengurus permohonan pembuatan KTP-E tersebut. Setiap hari Disdukcapil Jepara membatasi jumlah pemohon hingga 500 orang.

Al-Aqsa Harus Kembali ke Status Quo Indonesia mengusulkan pembentukan perlindungan internasional untuk menjamin keamanan masyarakat Palestina dalam beribadah. HAUFAN HASYIM SALENGKE

haufan_hasyim@mediaindonesia.com

EMERINTAH Indonesia menyatakan Israel harus mengembalikan situasi di Kompleks Mas jid Al-Aqsa di Jerusalem Timur ke status quo dan juga mengusulkan pembentukan per lindungan internasional untuk menjamin keamanan ma syarakat Palestina dalam beribadah. “Komunitas internasional dapat menggali opsi-opsi untuk memastikan Kompleks Masjid Al-Aqsa tetap mendapat penga-

wasan dan perlindungan internasional PBB sehingga seluruh jemaah dapat melaksanakan kegiatan ibadah dengan harmonis dan damai,” ujar Wakil Te tap Indonesia untuk PBB, Triansyah Djani, dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Palestina dan Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (25/7). “Indonesia tidak dapat menerima penggunaan kekerasan dan tidak dapat menoleransi kekerasan sistemik serta pelanggaran terhadap hak-hak dasar bangsa Palestina, termasuk

hak menjalankan ibadah keagamaan,” tambah Djani. Menurut dia, sikap Indonesia tegas bahwa 50 tahun pendudukan Israel terhadap Palestina sudah terlalu lama. “Masyarakat internasional tidak bisa menunggu 50 tahun lagi untuk kebebasan Palestina,” ungkap Triansyah. Pernyataan wakil Indonesia di Dewan Keamanan PBB itu juga merupakan manifestasi dari pengarahan Menlu Retno Marsudi kepada para duta besar negara-negara anggota OKI di Jakarta, Selasa (25/7). Hal senada disampaikan Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahwa situasi harus dikembalikan ke status quo seperti sebelum peristiwa 14 Juli 2017. “Takkan ada perubahan dalam posisi Palestina,” kata Abbas dalam pertemuan da-

rurat di Ramallah, Palestina, kemarin. Menurut kantor berita Xinhua yang mengutip laporan kantor berita Palestina, WAFA, pertemuan itu dihadiri pejabat dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Partai Fatah, dan unit keamanan Palestina. “Semua tindakan yang dilakukan terhadap Masjid Al-Aqsa setelah 14 Juli mesti dibatalkan dan diakhiri. Situasi di Jerusalem harus kembali normal, la lu kami akan melanjutkan hubungan dengan Israel,” kata Abbas.

Demonstrasi berlanjut Warga Palestina kemarin tetap berdemonstrasi sebagai protes terhadap Israel meski negeri Yahudi itu telah mencopot detektor logam di Kompleks Masjid Al-Aqsa.

Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah menyatakan tidak dapat menerima tindakan Israel mengganti detektor logam dengan metode lain seperti kamera pengawas. “Kami menolak semua hambatan yang menghalangi kebebasan beribadah dan kami menuntut kembalinya situasi ke kondisi sebelum 14 Juli,” tegas Hamdallah. Para pakar politik mengatakan kamera pengawas merupakan ancaman yang jauh lebih besar bagi orang-orang Palestina dan menjadi pelanggaran lain oleh Israel terhadap hukum internasional. “Kamera-kamera tersebut akan dapat mendeteksi wajah dan identitas, dan itu berarti Israel memberlakukan kontrol penuh atas wilayah Al-Haram al-Sharif,” kata analis politik Khalil Shaheen. Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak umat Islam untuk mengunjungi dan melindungi Jerusalem. Bagi Erdogan, tindakan Israel mencabut detektor logam di Kompleks Masjid Al-Aqsa dinilai belum cukup untuk meredakan ketegangan. (AFP/Aljazeera/ Ant/X-11)

Polisi Sita 281,6 Kilogram Sabu Asal Tiongkok TIM gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Narkoba Bareskrim Polri, serta Ditjen Bea dan Cukai kembali mengungkap peredaran sabu melalui jalur laut yang melibatkan jaringan internasional. Tadi malam, petugas menyita 281,6 kilogram sabu dari sebuah mobil boks di kawasan pergudangan di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. “Penggerebekan itu dimulai dari pergudangan Bimoli di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Di lokasi itu, sebuah truk dan pelaku diamankan,” ujar Deputi Pemberan-

tasan BNN Irjen Arman Depari, tadi malam. Sabu disembunyikan di dalam delapan mesin pemoles sepatu. Di setiap mesin pemoles sepatu itu terdapat sekitar 32-40 kilogram sabu. Mereka menyelundupkan sabu melalui jalur laut menggunakan kontainer. “Sabu ini didatangkan dari Tiongkok,” kata Arman. Dalam penggerebekan tersebut petugas menangkap tiga pelaku. Mereka terdiri atas dua warga negara Indonesia, yaitu Supandi dan Handi, serta satu warga negara Taiwan bernama Khe Huan Hong. Namun, saat

Arman Depari

MI/GALIH

Deputi Pemberantasan BNN penangkapan, Hong melakukan perlawanan sehingga ditembak mati petugas. Direktur Narkoba Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba

Ba reskrim Polri Brigjen Eko Daniyanto menyebutkan Hong merupakan pengendali dalam penyelundupan sabu tersebut. “Dia (Hong) langsung mengendalikan dari Jakarta,” kata Eko. Sementara itu, Supandi berperan sebagai penjemput barang dan Hendi yang menyiapkan akomodasi serta mengurus paspor bagi Hong di Jakarta. Sabu tersebut tadinya akan disimpan di rumah di Jalan Muara Karang Cantik, No 16 Blok D Selatan, RT 004/018, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Selanjutnya, kata Eko, sabu akan diedarkan di Jakarta. Ia juga menyebut pelaku merupakan bagian dari jaringan internasional. Namun, jaringannya berbeda dengan pelaku dalam penyelundupan 1 ton sabu di Serang, Banten, beberapa waktu lalu. “Enggak ada (kaitan), beda jaringan,” kata dia. Menurut keterangan warga sekitar, rumah tersebut disewa para pelaku sebelum Idul Fitri 2017 lalu. Sepengetahuan warga, rumah tersebut digunakan untuk perusahaan ekspedisi. (Nic/X-10)

Investasi Dana Haji Mesti Untung

MI/PANCA SYURKANI

UCAPKAN SUMPAH: Ketua sekaligus anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan

Haji (BPKH) Yuslam Fauzi (kedua dari kiri) bersama jajaran anggota dewan pengawas dan anggota badan pelaksana BPKH mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, kemarin.

DALAM mengelola dana haji, badan pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) diminta menginvestasikannya di sektor yang menguntungkan. Dengan begitu, keuntungannya bisa digunakan untuk subsidi biaya pengelolaan haji. “Bagaimana uang yang ada, dana yang ada bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik sehingga dari keuntungan itu bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya sehingga nanti men jadi lebih turun terus,” Presiden Joko Widodo mengutarakan hal itu seusai melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota BPKH, di Istana Negara, Jakarta kemarin. Presiden pun memberi contoh investasi di

Keuntungan dari dana yang diinvestasikan bisa dipakai untuk menyubsidi sehingga ongkos dan biaya-biaya haji nanti turun terus. bidang infrastruktur. “Kesempatan ini mungkin pe merintah harus memberi peluang, misalnya, ada jalan tol yang mau dilepas, beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji ini. Pelabuhan yang

aman-aman. Tol, pelabuhan enggak mungkin sampai rugi kalau menaruhnya (investasi) di situ,” tuturnya. Kepala Negara juga meminta BPKH belajar dari Malaysia terkait pengelolaan dana haji. Apalagi, lanjutnya, Indonesia memiliki jemaah haji paling banyak. “Sudah saya perintahkan untuk segera melihat pengelolaan haji ini, terutama tabungan haji di Malaysia yang pengelolaannya saya kira sangat baik,” tambanya. Di tempat yang sama anggota BPKH Anggito Abimanyu menyampaikan pihaknya akan me nyusun rencana kegiatan dan anggaran 2018. Rencana kegiatan yang akan dibuat oleh dewan pengawas bersama badan pelaksana, lanjutnya,

akan mengacu pada tiga hal. Pertama, bagaimana membuat penyelenggaraan ibadah haji efisien dan rasional. Kedua, meningkatkan hasil atau manfaat dana investasi yang ada, dan ketiga, menyelenggarakan program kemaslahatan umat. “Audit dana haji, baik setoran awal, nilai manfaat, maupun da na abadi umat pada 2016 sebesar Rp95,2 triliun. Akhir tahun ini, diperkirakan bisa Rp100 triliun,” tambah Anggito. Dewan pengawas dan anggota badan pelaksana BPKH yang dilantik Presiden, antara lain Yuslam Fauzi yang merupakan ketua sekaligus merangkap anggota dewan pengawas, Khasan Faozi, Mohammad Hatta, Marsudi Syuhud, dan Suhaji Lestiadi. (Nur/X-7)

HAK ANGKET KPK

KAMIS, 27 JULI 2017

Pansus Berencana Panggil Gamawan Fauzi Pernyataan yang pernah diungkapkan Gamawan perlu dibuktikan. ASTRI NOVARIA

astri@mediaindonesia.com

EMANGGILAN Gamawan terkait dengan pengakuannya ketika menjadi saksi perkara KTP-E di pengadilan tipikor bahwa ada rekomendasi Agus Rahardjo dalam pengadaan KTP-E. PANSUS Hak Angket KPK berencana memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk memberikan keterangan dalam rapat dengar pendapat umum dengan pansus. Hal tersebut diputuskan dalam rapat internal pansus di

Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Meski demikian, pansus belum memastikan kapan akan memanggil Gamawan karena DPR akan memasuki masa reses mulai Jumat (28/7) mendatang dan baru kembali memasuki masa sidang pada 16 Agustus 2017. “Kita akan dalami soal pengadaan KTP-E. Apalagi, dalam sidang perkara KTP-E, Gamawan pernah menyebut adanya rekomendasi dari Ketua KPK Agus Rahardjo soal pengadaan KTP-E. Cuma kami kan belum tahu jelas bahwa itu benar atau enggak. Karena itu kan ucapan Pak Gamawan

Fauzi, makanya perlu dipanggil,” kata anggota Pansus Hak Angket KPK dari F-PDIP Eddy Kusuma Wijaya. Menurutnya, pemanggilan itu juga termasuk dalam fungsi pengawasan yang dimiliki DPR. Pernyataan yang pernah diungkapkan Gamawan perlu dibuktikan. Saat ditanya apakah pansus tak khawatir dengan persepsi publik bahwa pansus semakin menunjukkan kepentingan terhadap kasus KTP-E, Eddy membantahnya. “Jangan punya pandangan begitu. Makanya harus kita clear-kan,” tandasnya. Sebelum memanggil Gamawan, pansus berencana turun ke lapangan untuk mengonfirmasi informasi yang didapatkan dari sejumlah

pihak. Beberapa informasi itu di antaranya mantan anak buah M Nazaruddin, Yulianis, terpidana Muchtar Effendi, dan keponakannya, Niko Panji Tirtayasa. Niko dalam kesaksiannya di pansus menyebutkan pernah disekap KPK di sebuah rumah di kawasan Kelapa Gading dan Depok. Ia ditempatkan di rumah tersebut selama menjadi saksi di KPK. Lokasi-lokasi itu merupakan salah satu yang akan dikunjungi pansus. Mungkin kunjungan ke lokasi tersebut akan dilakukan pekan depan di masa reses. “Kami akan tinjau. Lokasinya kami buktikan tempat penyekapan, benar tidak yang disebut Niko. Jangan-jangan dia bohong. Dia sudah sumpah,

LEGALITAS HAK ANGKET:

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa (keempat dari kanan) dan anggota pansus menerima Lembaga Kepresidenan Masyarakat Mahasiswa (LKMM) Trisakti dan Koar Parlemen dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Dalam RDPU mahasiswa Trisaksi bertanya soal legalitas hak angket. MI/M IRFAN

Fahri Hamzah Minta Polisi Turun Tangan WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pihak kepolisian menindaklanjuti temuan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemberian uang kepada mantan komisioner KPK Adnan Pandu Praja. Ia mengaku pernah bertemu dengan orang yang diduga memberikan uang senilai Rp 1 miliar kepada Adnan. “Saya sendiri juga sudah bertemu langsung dengan orang yang menyerahkan uang kepada satu komisioner KPK itu. Saya kira, temuan dalam pansus ini kalau ada bukti dan ada cukup alat bukti permulaan,

ya harus diproses secara hukum,” ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Fahri enggan menyebut identitas pemberi uang tersebut. Ia hanya menekankan hukum berlaku bagi semua orang, tidak boleh berlaku pada orang tertentu saja. “Yang diperlukan agar penegak hukum tegak saja. Cari alat buktinya, kalau ada alat buktinya, tetapkan sebagai tersangka dan sidang. saya kira orangnya masih hidup semua, saksinya masih lengkap dan itu bisa diproses,” ujarnya. Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Pan-

sus Hak Angket KPK, saksi kunci kasus korupsi Wisma Atlet, Yulianis, mengungkapkan Adnan Pandu menerima uang Nazaruddin Rp1 miliar melalui Minarsih di kantor pengacara Elza Syarief. Nazar ialah mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat yang terjerat kasus korupsi Wisma Atlet. Yulianis juga menyebut ada orang dalam KPK yang menjaga Nazar dalam kasus di KPK. Adnan Pandu telah membantah pernyataan Yulianis. Ia menyatakan Yulianis menyampaikan keterangan dari apa yang dia dengar dari orang lain, bukan kesaksian

yang seperti biasa disampaikan Yulianis di pengadilan. Pengacara Nazaruddin, Elza Syarief, kemarin menyatakan tidak pernah bertemu komisioner KPK yang sedang aktif. Apalagi, menyerahkan uang Rp1 miliar. Elza berbalik mempertanyakan mengapa KPK tidak kunjung menjadikan Yulianis sebagai tersangka. Padahal, jelas ikut terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet. “Saya sudah beberapa kali memohon (melalui surat ke KPK) supaya Yulianis dijadikan tersangka. Namun, (KPK) masih mencari berkasnya. Saya akan tulis surat lagi.” (Nov/Ant/P-1)

dia bisa dituntut kalau bohong,” ucap Eddy. Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni membantah anggapan bahwa pemanggilan sejumlah pihak, termasuk napi dan mantan napi, merupakan upaya untuk menyudutkan KPK. “Pemanggilan Muchtar dan Niko oleh pansus itu dalam rapat terbuka agar masyarakat tahu kejadian yang dialami mereka setelah mendapat gelar narapidana tapi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” kata Sahroni. Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional belum berencana mengikuti langkah Fraksi Partai Gerindra untuk keluar dari Pansus Hak Angket KPK. Keberadaan PAN di pansus dinilai murni untuk

mengevaluasi kinerja KPK selama ini. “Kami belum ada perintah apa-apa baik dari ketua fraksi maupun pimpinan partai. Sampai saat ini belum terpikir untuk menarik diri dari keikutsertaan di pansus walaupun ada wacana yang mengatakan PAN mau menarik diri,” ujar anggota pansus dari F-PAN Muslim Ayub.

Bukan diancam Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penetapan Muchtar Effendi sebagai tersangka tidak didasari atas dendam atau karena diancam. “Saya sampaikan penetapan tersangka tidak didasari dendam atau karena ancaman, tetapi hasil ekspose banyak orang dari penyidik, JPU, dan

pimpinan,” jelas Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha. Ia menegaskan KPK menetapkan teman dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar itu sebagai tersangka murni dari hasil ekspose berdasarkan penyidikan dan proses persidangan terdakwa terdahulu. Sebelumnya, Muchtar Effendi mengaku diancam penyidik KPK, yaitu Novel Baswedan. “Saya akan penjarakan Pak Muchtar seperti dulu saya penjarakan Jenderal Joko Susilo. Jangankan jenderal polisi, presiden pun akan saya tangkap jika bersalah,” kata Muchtar menirukan pembicaraan Novel, dalam rapat dengar pendapat umum dengan Pansus Hak Angket KPK. (P-3)

POLITIK & KEAMANAN

KAMIS, 27 JULI 2017

Pemerintah Diimbau Rawat Kepercayaan Publik PENGAMANAN SARANA PEMERINTAHAN:

LEMBAGA survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat, Gallup World Poll (GWP), baru-baru ini merilis hasil survei yang menyebutkan Indonesia menduduki peringkat pertama dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hasil survei tersebut merupakan referensi penting yang harus dirawat dan terus ditingaktkan ke depan. “Khususnya bagaimana pemerintah memaksimalkan pelayanan masyarakat. Survei itu harus menjadi cerminan atas program-program yang sudah dijalankan sekaligus menjadi cambuk terkait dengan program-program berikutnya,” ujar pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Agus Pambagio di Jakarta, kemarin. Agus menilai hasil survei tersebut merupakan penilaian bahwa pemerintah sudah baik dalam skala tertentu. Namun, jangan sampai hal itu membuat pemerintah lengah. “Hal yang sudah baik terus dikerjakan dan ditingkatkan. Seperti pelayanan tidak boleh stagnan, harus terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ingat, jangan sampai lengah. Harus terus dirawat dan diperbaiki. Kalau terlena, bisa menjadi bumerang,” tegasnya.

Agus Pambagio

MI/SUSANTO

Pengamat kebijakan publik UI Sekjen Rumah Gerakan 98 Sayed Djunaidi Rizaldi mengatakan hasil survei itu sangat positif bagi kehidupan bernegara. Terlebih di tengah memanasnya isu terorisme dan radikalisme belakangan ini. Di sisi lain, menurut Pak Cik, sapaan akrab Sayed Djunaidi, hasil survei tersebut penting bagi pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa akan mempercepat target pencapaian program kerja pembangunan. “Hasil survei GWP ini juga menjadi indikator positif bagi berbagai lembaga eksternal dalam menilai Indonesia, terutama investor. Harapan kita, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkatkan juga kepercayaan investor luar untuk menanamkan modal di Indonesia,” ungkap Pak Cik. Dalam hasil survei itu, GWP menempatkan Indonesia pada urutan pertama kemudian disusul Swiss pada posisi kedua dan India di posisi ketiga. Posisi keempat dan kelima berturut-turut ditempati Luksemburg dan Norwegia dan diikuti Kanada, Rusia, Turki, Selandia Baru, dan Irlandia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja para menteri dalam meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Hal itu terbukti dengan ditempatkannya Indonesia pada posisi pertama dalam survei negara-negara dengan kepercayaan publik tertinggi yang dirilis GWP. “Ini (survei GWP) sebuah survei yang mempunyai kredibilitas sangat tinggi,” ujar Jokowi, Senin (24/7). (Ssr/P-3)

Anggota Satuan Antiteror Brimob Polda Banten bersiap menyerbu persembunyian teroris saat Simulasi Pengamanan Sarana Pemerintahan dan Objek Vital di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, di Serang, kemarin. Simulasi digelar untuk mengantisipasi masuknya ancaman teroris serta intimidasi pengacau ke gedung pemerintahan dan objek penting.

ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN

Indonesia Undang 5 Negara Bahas Konﬂik di Marawi Akan hadir dalam pertemuan yang digelar di Manado 29-30 Juli itu Australia, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. CHRISTIAN DIOR S

dior@mediaindonesia.com

NDONESIA mengundang sejumlah negara tetangga untuk membahas perkembangan konflik bersenjata antara milisi Islamic State (IS) dan militer Filipina di Marawi, Filipina Selatan. Pertemuan bertajuk Subregional Cooperation Meeting on Fighting Terrorist Fighter and Cross Border Terrorism itu bakal digelar di Manado, Sulawesi Utara, pada 29-30 Juli. “Materinya kita fokuskan kepada bagaimana mempelajari anatomi, kondisi, situasi yang terjadi di Marawi, Filipina Selatan. Kita tidak mau Asia Tenggara jadi basis baru dari IS,” ujar Menko Polhukam Wiranto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, kemarin. Perwakilan sejumlah negara dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Australia, Selandia Baru, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina. “Indonesia sebagai host dan Australia siap menjadi co-host,” imbuh Wiranto. Pada pertemuan itu, Indonesia dan lima negara lainnya bakal

membahas langkah-langkah konkret melemahkan kekuatan dan pengaruh IS di Filipina Selatan dan di perairan Sulu. “Apakah kita akan masuk pada wilayah cyber-nya, mempersempit keleluasaan (IS) dengan patroli bersama, tukar-menukar informasi dan pengalaman, saling belajar terkait dengan bagaimana menghadapi fighter yang kembali ke negara masing-masing atau memotong jalur logistik. Itu semua akan kita rundingkan.” Keputusan menggelar pertemuan dengan lima negara disepakati dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Kemenko Polhukam. Rakortas dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menlu Retno Marsudi, Kepala BNPT Suhardi Alius, dan Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

Harus direspons Menlu Retno mengatakan situasi di Marawi harus direspons dengan cepat oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. “Marawi adalah wake up call bagi kita semua. Jadi, ancaman itu bukan hanya cerita dan kita harus merespons. Kami tidak ingin berdampak ke manamana. Jadi, kita melakukan pengu-

atan,” ujar dia. Pada kesempatan yang sama, Kiagus mengungkapkan adanya sejumlah dana yang transit di Indonesia yang diperuntukan IS di Filipina. Dana itu dikirimkan dari pemimpin Katibah Nusantara Bahrumsyah alias Bahrum Naim. Saat ini, PPATK dan Detasemen Khusus Antiteror 88 tengah menanganinya.

“Materinya kita fokuskan kepada bagaimana mempelajari anatomi, kondisi, situasi yang terjadi di Marawi, Filipina Selatan. Kita tidak mau Asia Tenggara jadi basis baru dari IS.” Wiranto Menko Polhukam “Tidak spesifik (untuk IS) di Marawi yah. Tapi, ada sih uang yang dia (Bahrumsyah) berikan. Sudah terdeteksi dan sudah kita kasihkan (datanya) ke Densus,” ujar dia. Sebelumnya, laporan mengenai

adanya aliran dana Suriah dan Irak via Indonesia untuk membiayai IS di Filipina dirilis Institute for Policy Analisis of Conflict (IPAC). Disebutkan IPAC, penyebaran misi IS di Asia Tenggara dipimpin Bahrun Naim dan rekannya, Mahmud Ahmad. Mahmud merupakan mantan dosen di salah satu perguruan tinggi di Malaysia. Dalam laporan itu, Mahmud disebut menerima dana sekitar US$55 ribu dan menyalurkan dana ke seluruh jaringan IS di Asia Tenggara. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat berada di DPR (13/7) mengaku siap berkomunikasi dan koordinasi dengan DPR terkait dengan rencana pengiriman pasukan TNI ke Marawi untuk mengantisipasi pasukan IS masuk wilayah Indonesia. TNI siap diterjunkan apabila para pemangku kepentingan memberikan persetujuan pengiriman prajurit ke Marawi. “Jangan sampai orang meminta (bantuan TNI), tetapi kita tidak siap. Kan, tidak bagus,” ujarnya. Ryamizard mengatakan tentu masyarakat tidak ingin simpatisan IS yang ada di Filipina lari ke wilayah Indonesia sehingga dibutuhkan upaya pencegahan dengan pengiriman pasukan TNI di Filipina. Namun, dia menjelaskan dirinya belum bisa memastikan jumlah prajurit TNI yang dikirim ke Filipina karena masih melihat situasi terkini. (Ant/P-2)

Nkcdknkvcu"kodcncp"mgtlc"lcpimc

Sistem Data Pemilih Perlu Diperbaiki SISTEM data pemilih yang digunakan Komisi Pemilihan Umum perlu diperbaiki agar tidak ada permasalahan daftar pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak 2018. Sistem data pemilih (sisdalih) yang ada saat ini ternyata tidak dapat mendeteksi data yang tidak valid. Oleh karena itu, harus ada perbaikan atau penggantian sistem,” ungkap Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta di Jakarta, kemarin. Kaka menilai permasalahan daftar pemilih selalu terjadi dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Padahal, daftar pemilih merupakan bagian penting karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara. Namun, data pemilih dari pemilu atau pilkada terakhir yang disandingkan dengan data penduduk dari Kementerian Dalam Negeri masih belum menghasilkan data yang valid. Pasalnya, masih ada data ganda atau belum dimutakhirkan. “Surat keterangan untuk menggantikan KTP-E masih banyak yang tidak sesuai dengan data yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Masih banyak warga yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdaftar, baik dalam daftar pemilih maupun pada daftar tambahan,” tuturnya. Oleh karena itu, KIPP Indonesia meminta KPU sebagai penanggung jawab data pemilih dan Badan Pengawas Pemilu sebagai pengawas pada setiap tahapan pilkada, bersama-sama melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data. Jangan sampai permasalahan data pemilih seolaholah ‘dipelihara’ dengan mengatasnamakan kesulitan teknis. Padahal, sebenarnya dapat diidentifikasi secara sederhana sejak dini. Pilkada serentak 2018 akan berlangsung pada 27 Juni di 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten di Indonesia. Tahapan akan diawali dengan sosialisasi pelaksanaan pilkada yang dimulai pada 23 Juni 2018. Selanjutnya, pembukaan pendaftaran pasangan calon dijadwalkan berlangsung pada 8-10 Januari 2018. (Ant/P-3)

YUDIKATIF

KAMIS, 27 JULI 2017

KY Minta 33 Hakim Diberi Sanksi Dari 33 hakim terlapor, sebanyak 4 orang sudah direspons Mahkamah Agung dengan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. NUR AIVANNI

aivanni@mediaindonesia.com

OMISI Yudisial merekomendasikan penjatuhan sanksi untuk 33 hakim yang dinyatakan telah melanggar kode etik pedoman perilaku hakim (KEPPH). Menurut juru bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi, dari usulan sanksi yang diberikan, sebanyak 27 hakim direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi ringan, 5 hakim direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi sedang, dan 1 hakim dijatuhi sanksi berat. Dari 33 hakim terlapor yang dijatuhi sanksi, mayoritas karena melakukan kesalahan pengetikan (typo error), yaitu sebanyak 16 hakim (48,48%). Kemudian bersikap tidak profesional menjadi penyebab pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim sebanyak 10 hakim (30,30%). Pelanggaran lainnya karena tidak berperilaku adil dilakukan 3 hakim, kemudian 3 hakim dinyatakan selingkuh, dan 1 hakim tidak bisa menjaga martabat hakim. Dari 33 hakim terlapor, sebanyak 4 orang sudah direspons Mahkamah Agung (MA) dengan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Sepuluh hakim dinyatakan MA masuk teknis yudisial

Sepanjang semester pertama 2017, KY menerima 712 laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim. dengan catatan. “Kalau 18 hakim lainnya masih dalam proses komunikasi dengan MA karena belum direspons. Jadi kami masih menunggu tindak lanjutnya,” jelas Farid. Sepanjang semester pertama 2017, KY menerima 712 laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim. Selain 712 laporan masyarakat, KY menerima 761 surat tembusan pada semester pertama 2017. Farid mengatakan laporan masyarakat yang diterima KY pada semester pertama ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan laporan masyarakat yang diterima KY pada semester

pertama 2016. Pada periode januari hingga Juni 2016, KY menerima 830 laporan masyarakat dan 964 surat tembusan. “Mungkin tren ini disebabkan pemahaman masyarakat tentang pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim semakin baik dan berkualitas,” ujar Farid.

14 hakim Dalam paparan laporan pengawasan hakim di Jakarta kemarin, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial Maradaman Harahap menambahkan KY telah meluluskan 14 calon hakim agung (CHA) pada seleksi tahap III CHA 2017. Mereka yang lulus seleksi tahap III tersebut telah menjalani seleksi kesehatan dan kepribadian yang meliputi pemeriksaan kesehatan, assessment kepribadian dan kompetensi, serta penelusuran rekam jejak. Menurut Maradaman, mereka yang lulus akan akan menjalani seleksi tahap IV, yaitu wawancara terbuka yang melibatkan tim pakar dan negarawan pada 2-4 Agustus 2017 di Auditorium KY. “KY juga meminta peserta seleksi untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi,” ujar Maradaman. Maradaman mengakui integritas dan rekam jejak menjadi fokus utama. Itu disebabkan rekam jejak menyangkut integritas calon dengan pekerjaan dan lingkungan di sekitarnya. (Ant/P-2)

MI/SUSANTO

LOLOSKAN 14 CALON HAKIM AGUNG: Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Maradaman Harahap (kiri) dan Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Komisi Yudisial (KY) Farid Madji menyampaikan keterangan pers terkait hasil seleksi calon hakim agung di Gedung KY, Jakarta, kemarin. KY meloloskan 14 calon hakim agung melalui seleksi tahap III, yakni tahap kesehatan dan kepribadian berdasarkan keputusan rapat pleno.

KEBANGSAAN

KAMIS, 27 JULI 2017

Dosen Anggota HTI Bisa Diberhentikan Menristek-Dikti menegaskan bahwa pemberhentian tidak sertamerta dilakukan, harus melalui mekanisme pemeriksaan dan pembuktian. SYARIEF OEBAIDILLAH

oebay@mediaindonesia.com

EKTOR-REKTOR perguruan tinggi sudah memiliki namanama dosen yang diduga terlibat organisasi anti-Pancasila. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti) M Nasir meminta rektor menelusurinya. Jika terbukti, dosen bisa diberhentikan. “Soal Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, PNS diberhentikan dengan tidak hormat jika terbukti telah melakukan tindakan yang dianggap melanggar serta me nyimpang dari ideologi negara,” kata Nasir saat memberikan pengarahan kepada rektor-rektor di Gedung Kemenristek-Dikti, Jakarta, kemarin. Undang-undang itu, lanjut Nasir, mengharuskan PNS setia sepenuhnya pada Pancasila, UUD 1945, dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, kata Nasir, kalau terjadi penghujatan pada ideologi bangsa, hal itu sudah menyimpang pada aturan.

Namun, jelas Nasir, pemberhentian tidak serta-merta dilakukan. Pemberhentian harus melalui mekanisme pemeriksaan dan pembuktian. “Setelah semua dirasa positif, baru ada peneguran. Namun, setelah ditegur, masih mengarah ke penyimpangan baru kita berikan sanksi tegas,” terang Nasir. Ia menegaskan bukan hanya organisasi HTI yang menjadi perhatiannya. Dosen yang terlibat ormas mana pun yang bertentangan dengan ideologi bangsa perlu diberikan sanksi.

HTI, menurutnya, para rektor masih melakukan pendataan dan ia menginstruksikan untuk dibina. Namun, jika terbukti melakukan pelanggaran administrasi, harus dilakukan pemeriksaan dan peringatan. Dalam kesempatan, itu Wakil Rektor IPB Hermanto Siregar mengungkapkan di kampusnya terdapat enam dosen yang termasuk anggota HTI. “Terhadap mereka ini kita lakukan pembinaan dan terus dipantau. Jika suatu saat terbukti mereka radikal, akan kami beri sanksi tegas,” kata Hermanto.

Empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI, harus menjadi pedoman.

Tidak bergejolak

MI/RAMDANI

Menurutnya, empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), harus menjadi pedoman warga negara termasuk rektor dan dosen. “Semua pegawai pemerintah harus setia dan taat pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancaslia, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jika ada dosen tidak setia pada empat pilar, berarti melawan hukum,” kata Menristek. Mengenai data anggota

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif untuk melakukan pembinaan terhadap para anggota HTI, termasuk yang berstatus aparatur sipil negara. “Pusat dan daerah sama perlakuannya. Dicatat ada undang-undang disiplin pegawai sipil ada. Kalau swasta ada kategorinya. Kita harapkan tidak ada gejolak, soft aja,” ujarnya. Ia pun mengatakan tidak ingin ada tindakan sewenangwenang yang dilakukan terhadap anggota HTI seusai organisasi itu dibubarkan. Ia menjamin akan ada tindakan sesuai dengan hukum bagi setiap pelaku persekusi terhadap simpatisan atau masyarakat yang tergabung dalam ormas HTI. “Nanti diatur tertib sesuai hukum yang berlaku,” kata Wiranto. (Ant/P-4)

SIDANG PERDANA PERRPU ORMAS: Ketua Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah), bersama Hakim Konstitusi Suhartoyo (kiri) dan

I Dewa Gede Palguna, saat sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dengan salah satu pemohon adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang memberikan kuasa kepada Yusril Ihza Mahendra.

Pemohon Perbaiki Gugatan MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 39/PUU-XV/2017 diajukan Organisasi Hizbut Tharir Indonesia (HTI) melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra. Seusai persidangan, Yusril mengatakan permohonan akan dialihkan dari HTI menjadi nama Ismail Yusanto selaku sekretaris umum dan juru bicara HTI. “Jadi, dia punya legal standing. Akan diperbaiki dalam 14 hari dan

insya Allah sidang dilanjutkan,” ujarnya. Dalam permohonannya, HTI menguji Pasal 59 ayat 4 huruf c sepanjang frasa ‘menganut’, Pasal 61 ayat 3, Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A Perppu Nomor 2/2017. Pasal itu dinilai memungkinkan pemerintah melakukan tindakan sepihak tanpa mempertimbangkan hak jawab dari ormas dalam pembubaran suatu ormas yang dinilai anti-Pancasila. Dalam persidangan perdana tersebut, Yusril memaparkan saat mengajukan permohonan tersebut di MK pada 18 Juli 2017, perkumpulan HTI masih sah berbadan hukum dan teregistrasi di Kementerian

Hukum dan HAM. Namun, sehari kemudian (19/7) HTI dibubarkan pemerintah. “Apakah Hizbut Tahrir Indonesia ini masih mempunyai legal standing untuk meneruskan permohonan ini?” tanyanya kepada majelis hakim. Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan pemohon sebaiknya mempertimbangkan kembali apakah akan mengajukan diri sebagai perseorangan atau badan hukum. Menurutnya, pemohon juga harus bisa menyampaikan argumen yang kuat mengenai kedudukan hukum yang dipilih nya. (Nur/ Ant/P-4)

Rakyat tidak Boleh Diam ANCAMAN terhadap Panc a s i l a d a n ke d a u l a t a n bangsa sudah berkembang multidimensi, tidak lagi sekadar ancaman fisik. Presiden Joko Widodo menyebut ancaman nonfisik meliputi ancaman ideologis, politik, ekonomi, hingga sosial budaya. “Pemerintah bersamasama dengan rakyat tidak akan tinggal diam terhadap upaya-upaya sistematis untuk mengancam kedaulatan NKRI. Kita juga tidak akan membiarkan adanya upaya yang merongrong Pancasila sebagai dasar negara,” tegas Presiden ketika membuka rapat terbatas Program Bela Negara, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Presiden menilai program bela negara bisa melengkapi upaya pemerintah untuk melawan ancamanancaman multidimensi terhadap Indonesia, baik fisik maupun nonfisik. Program itu bisa membangun jiwa patriot dan cinta bangsa untuk melawan ancamanancaman tersebut. “Kita membahas pemantapan program bela negara yang bisa menghimpun energi kolektif bangsa dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman yang bersifat multidimensional,” tandasnya. Presiden meminta inti program bela negara bisa diajarkan kepada warga negara Indonesia sejak dini. Dengan begitu, anak-anak pun bisa memiliki integritas, etos kerja, semangat patriotisme, dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. “Di mana pun kita berada, apa pun latar belakangnya, apa pun pendidikannya, apa pun agamanya, apa pun sukunya, semuanya sesuai amanah konstitusi memiliki hak dan kewajiban sama untuk ikut dalam upaya bela negara,” cetus Jokowi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan kegiatan orientasi studi dan pengenalan kampus (ospek) akan diisi dengan materi bela negara untuk membangun perilaku cinta Tanah Air pada mahasiswa. “Perguruan tinggi tidak hanya berperan membentuk generasi yang berkualitas dalam hal intelektual, tetapi juga generasi yang mampu menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara,” katanya. (Pol/P-3)

HUKUM & KEAMANAN

Kejahatan Korporasi Bias

Pengadaan Alutsista Ikuti Perkembangan Teknologi

Penggunaan Perma Korporasi belum memperhatikan dampak bagi bisnis dan perekonomian ketika korporasi dijerat, tapi kemudian tidak terbukti. CHRISTIAN DIOR SIMBOLON dior@mediaindonesia.com

EFINISI kejahatan korporasi yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi (Perma Korporasi) bias dan belum mendetail. Pemidanaan terhadap korporasi dengan landasan hukum seperti itu dikhawatirkan akan menghambat investasi. Ketua Apindo Bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana mengemukakan hal itu dalam sebuah diskusi di Hotel Mercure, kawasan Glodok, Jakarta, kemarin. “Jelas dulu definisi kejahatan korporasi itu seperti apa dan hukum beracaranya bagaimana. Seperti misalnya pidana terhadap suap. Itu kan jelas dan terperinci. Jangan sampai alih-alih menyembuhkan negara, justru malah membunuh investasi kita,” cetus Danang. Danang mengapresasi inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memidanakan korporasikorporasi ‘jahat’. Namun, ia meminta agar aturan pidana bagi

Surat Lunas BDNI Sesuai Usulan MANTAN Menteri BUMN Laksamana Sukardi mengakui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) memberikan rekomendasi kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004. “Itu diberikan, ada rekomendasi,” kata Laksamana Sukardi seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, kemarin. Ia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN untuk tersangka Syafruddin Arsyad Tumenggung. Laksamana Sukardi yang juga mantan anggota KKSK itu menyatakan tidak ada masalah terkait pemberian rekomendasi kepada BPPN soal SKL kepada Sjamsul Nursalim itu. “Saya tidak akan membuka materi. Ya itu tidak ada masalah, KKSK tidak ada masalah.” Dalam pemeriksaannya itu, Laksamana Sukardi juga dikonfirmasi soal proses penerbitan surat perjanjian pembayaran secara tunai dengan penyerahan aset, yang disebut Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA). “Tadi bicara mengenai materi pokok perkara yang kalau saya perhatikan MSAA ini kan dibuat tahun 1998. Pada waktu itu, kita mengalami krisis ekonomi dan sistem peradilan kita juga masih kacau. Jadi secara politis diputuskan out of court settlement makanya dibuat MSAA.” (Ant/P-4)

MI/RAMDANI

PERUSAHAAN BISA JADI TERSANGKA: Praktisi hukum pidana Maqdir Ismail (kiri), Ketua Asosiasi Hukum Pidana KUHP dan KUHAP Andi Hamzah (tengah), dan Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang tampil dalam diskusi di Jakarta, kemarin. Diskusi tersebut mengangkat tema Awas! Perusahaan bisa jadi tersangka korupsi. korporasi diperjelas. Menurut Danang, Perma Korporasi tidak menyertakan petunjuk teknis penyusunan hukum beracara jika korporasi dijadikan tersangka. Perma itu juga dinilai tidak mempertimbangkan dampak langsung pemidanaan terhadap korporasi. KPK sebelumnya menetapkan Duta Graha Indah (DGI) sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Universitas Udayana. Itu merupakan kali pertama KPK menetapkan sebuah korporasi sebagai tersangka. Dalam hal ini, KPK mengacu pada Perma Korporasi yang diter-

tutur Zein. Pernyataan senada dilontarkan Ketua Asosiasi Hukum Pidana KUHP dan KUHAP Andi Hamzah. Menurut dia, dibutuhkan aturan baru yang lebih kuat dan terperinci guna memidanakan korporasi.

bitkan pada 2016. Dalam kaitan tersebut, mantan Presiden Direktur Bursa Efek Jakarta (BEJ) Hasan Zein Mahmud mengatakan penggunaan Perma Korporasi harus memperhatikan dampak bisnis bagi korporasi yang dijadikan tersangka. Begitu pula dampaknya bagi perekonomian nasional. “Kasus DGI misalnya. Setelah ditetapkan jadi tersangka, sahamnya turun hingga 31%. Dampaknya langsung ke perusahaan. Kalau nanti ternyata tidak bersalah, itu nanti gugatnya ke mana? Apakah diperhitungkan masalah seperti ini?”

sebagai aturan penyempurna guna menjerat korporasi. “Misalnya disebutkan (di perma) kalau korporasi mau dipidana, ditulis dalam dakwaan. Bagaimana? Satu orangnya. Kedua, PT-nya. Identitasnya disebut dan juga anggarannya. Lengkap. Perma memberi panduan terkait itu.” Rasamala mengatakan KPK akan tetap memakai Perma Korporasi sebagai salah satu basis hukum menjerat korporasi. “PT DGI mungkin yang pertama, tapi KPK akan jalan terus. Kita juga mendorong perusahaan untuk memperbaiki diri,” tandasnya. (P-1)

Jalan terus Kepala Bagian Perancangan Perturan Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang mengakui Perma Korporasi tidak mengatur secara rinci aturan hukum mengenai proses pemidanaan dan sanksi hukum. Aturan terkait itu diperoleh di undang-undang lainnya. Perma harus dipandang

KAMIS, 27 JULI 2017

PRESIDEN Joko Widodo ingin pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) mengikuti perubahan teknologi. Dengan begitu, alat pertahanan Indonesia bisa mengantisipasi berbagai ancaman ke depan. “Kita juga harus betul-betul menghitung dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat, terutama teknologi persenjataan yang akan memengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang,” kata Jokowi. Ia juga mengingatkan pemenuhan kebutuhan alutsista harus sejalan dengan penguatan industri pertahanan nasional. Saat ini, Indonesia banyak memperoleh tawaran kerja sama alutsista dari berbagai negara. Tawaran ini antara lain berupa transfer teknologi, mulai desain bersama yang memungkinkan atas hak cipta baru dimiliki industri nasional sampai dengan realokasi fasilitas produksi dari negara produsen alutsista ke Indonesia. “Tawaran-tawaran itu harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian pemenuhan alat kebutuhan pertahanan dan keamanan. Terobosan itu harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita.’’ Presiden juga mengingatkan, pengadaan alutsista harus memperhatikan biaya hidupnya. Misalnya, membeli pesawat tempur. Ia ingin se-

belum membeli sudah diperkirakan biaya hidup alutsista tersebut selama 20 tahun ke depan. Ta k h a ny a i t u , p r o s e s pengadaan alutsista dari interaksi antarpemerintah atau G to G sehingga pengadaan alutsista ini memperlihatkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta tidak menoleransi praktik korupsi dan mark up anggaran.

Negosiasi diperlukan karena pemerintah Indonesia menargetkan membeli 11 unit Sukhoi-35 dari Rusia itu. Terkait dengan alutsista juga, Kemenhan terus bernegosiasi dengan pemerintah Rusia untuk pembelian pesawat Sukhoi-35. Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan proses pengadaan Sukhoi berjalan lambat karena negosiasi yang sulit dan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Awalnya Indonesia akan membeli 8 Sukhoi-35. Namun, pemerintah menargetkan membeli 11 unit. (Pol/ Deo/P-2)

LAPORAN KEUANGAN

PT HERO SUPERMARKET Tbk LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 DAN 2016 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN POSISI KEUANGAN 30 JUNI 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) ASET

30 Juni 2017

ASET LANCAR Kas dan setara kas

585.362

183.189

Piutang usaha - pihak ketiga

309.957

214.262

62.808

40.532

162

540

2.196.394

1.961.664

Piutang lain-lain - Pihak ketiga - Pihak berelasi Persediaan Pajak dibayar dimuka: - Pajak penghasilan badan

93.662

77.542

- Pajak lainnya

147.099

114.771

Biaya dibayar dimuka

192.912

199.802

50.596

18.810

6.128

3.645.080

2.817.240

Uang muka Aset dimiliki untuk dijual Jumlah aset lancar

LIABILITAS DAN EKUITAS

31 Desember 2016

LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang usaha: - Pihak ketiga - Pihak berelasi Utang lain-lain: - Pihak ketiga - Pihak berelasi Utang pajak: - Pajak lainnya Akrual Provisi Kewajiban imbalan kerja Penghasilan tangguhan Jumlah liabilitas jangka pendek LIABILITAS JANGKA PANJANG Penghasilan tangguhan Provisi Kewajiban imbalan kerja

ASET TIDAK LANCAR

Jumlah liabilitas jangka panjang

Pajak dibayar dimuka: - Pajak penghasilan badan Biaya dibayar dimuka

Jumlah liabilitas 35.186 149.798

35.186 88.211

10.789

30.136

4.435.220

4.337.359

9.869

Aset takberwujud lainnya

61.957

71.523

Aset pajak tangguhan-bersih

48.989

44.793

Aset tidak lancar lainnya

53.512

52.716

Jumlah aset tidak lancar

4.805.320

4.669.793

JUMLAH ASET

8.450.400

7.487.033

Uang muka Aset tetap Goodwill

30 Juni 2017

EKUITAS Modal saham – Modal dasar 9.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 4.183.634.000 saham dengan nilai nominal Rp 50 (Rupiah penuh) per saham Tambahan modal disetor Saldo laba: - Dicadangkan - Belum dicadangkan

31 Desember 2016

1.994.862 66.946

1.207.527 3.075

274.131 13.402

267.983 13.523

24.851 372.632 44.240 23.974 28.115

15.048 320.750 40.823 74.190 28.022

2.843.153

1.970.941

8.757 13.656 81.097

10.872 8.732 38.705

103.510

58.309

2.946.663

2.029.250

209.182 2.988.060

42.000 2.264.495

42.000 2.218.541

Jumlah ekuitas

5.503.737

5.457.783

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

8.450.400

7.487.033

Saldo 1 Januari 2016 Laba tahun berjalan

Saldo Laba

Cadangan Lindung Nilai Arus Kas

209.182

2.988.060

(807)

42.000

1.975.943

5.214.378

120.588

807

Dicadangkan

Belum Dicadangkan

122.010

807

242.598

243.405

209.182

2.988.060

42.000

2.218.541

5.457.783

71.385

Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan Saldo 31 Desember 2016 Laba tahun berjalan

Kerugian komprehensif lainnya periode berjalan setelah pajak Jumlah keuntungan/(kerugian) komprehensif periode berjalan Laba bersih per saham dasar/dilusi (Rupiah penuh) Laba bersih per saham dasar/dilusi: - Dari operasi yang dilanjutkan - Dari operasi yang dihentikan

Arus kas dari aktivitas operasi Penerimaan dari pelanggan Pembayaran kepada pemasok Pembayaran kepada karyawan dan lain-lain Penerimaan bunga Pembayaran bunga Pembayaran pajak penghasilan Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja

Pos yang tidak akan direklasi¿kasi ke laba rugi Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja Pajak penghasilan terkait

6.923.248 (5.130.071) 1.793.177 (1.815.328) (1.983) 1.222 108.411 85.499 (14.114)

30 Juni 2016

7.201.025 (5.454.426) 1.746.599 (1.820.480) (8.768) 1.488 100.546 19.385 7.630

71.385

27.015

71.385

(7.111) 19.904

1.076 (269) 807

(33.908) 8.477 (25.431)

(75.515) 18.879 (56.636)

(25.431)

(55.829)

45.954

(35.925)

17 -

6 (1)

30 Juni 2017

30 Juni 2016

Jumlah

Perubahan nilai wajar pada lindung nilai arus kas

Laba komprehensif lainnya: Pos yang akan direklasi¿kasi ke laba rugi Perubahan nilai wajar pada lindung nilai arus kas Pajak penghasilan terkait

POS - POS

Tambahan Modal Disetor

Modal Saham

Pendapatan bersih Beban pokok pendapatan Laba kotor Beban usaha Biaya keuangan Penghasilan keuangan Penghasilan lainnya - bersih Laba sebelum pajak penghasilan (Beban)/Manfaat pajak penghasilan Laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan Rugi periode berjalan dari operasi yang dihentikan Laba periode berjalan

30 Juni 2017

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 DAN 2016 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2017 DAN 2016 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

POS - POS

6.865.879 (4.586.938)

7.292.354 (5.593.055)

(1.556.750) 1.222 (1.226) (33.640)

(1.634.971) 1.582 (7.230) (46.278)

688.547

12.402

Arus kas dari aktivitas investasi Hasil penjualan aset tetap Perolehan aset tetap Perolehan aset tak berwujud lainnya

372 (283.067) (3.643)

18.234 (209.358) (2.275)

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

(286.338)

(193.399)

Arus kas dari aktivitas pendanaan Penerimaan dari pinjaman bank Pembayaran pinjaman bank

150.000 (250.000)

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan

(100.000)

Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas

402.209

(280.997)

CATATAN :

Kas dan setara kas pada awal tahun

183.189

147.494

1. Laporan Keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 tidak diaudit.

Dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas

Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja Saldo 30 Juni 2017

209.182

2.988.060

42.000

(25.431) 2.264.495

2. Pada tanggal pelaporan, aktiva dan liabilitas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 yaitu US$1 adalah Rp13.319 dan Rp13.436.

Tangerang Selatan, 27 Juli 2017 Direksi PT HERO SUPERMARKET Tbk

(25.431) 5.503.737

(36)

(73)

Kas dan setara kas pada akhir periode

585.362

(133.576)

Kas dan setara kas mencakup: Kas dan setara kas pada akhir tahun Cerukan Kas dan setara kas atas kelompok lepasan yang diklasi¿kasikan sebagai dimiliki untuk dijual

585.362 -

142.641 (276.296)

585.362

79 (133.576)

PT Hero Supermarket Tbk merupakan pengecer terkemuka di Indonesia dan mengoperasikan berbagai format gerai yaitu Hero Supermarket, Giant Ekstra dan Ekspres, Toko Kesehatan dan Kecantikan Guardian serta Toko Peralatan Rumah Tangga IKEA

OPINI

KAMIS, 27 JULI 2017

PAN dan Koalisi Pemerintahan Gun Gun Heryanto

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

ANUVER Partai Amanat Nasional (PAN) belakangan mendapatkan sorotan. Sejak memutar haluan dari mendukung Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 ke mendukung Jokowi-JK dalam pemerintahan, PAN mulai bimbang melangkah. Di satu sisi, PAN memiliki representasi politik di pemerintahan pascaperombakan kedua Kabinet Kerja. Di sisi lain, dalam beberapa isu krusial dan fundamental mereka mulai tak sejalan dengan mitra koalisi penyokong pemerintahan lainnya. Contohnya, dalam isu presidential threshold dan metode konversi suara di UU Pemilu, dan berpotensi besar berbeda sikap juga terkait Perppu Ormas yang segera dibahas di DPR.

Komitmen koalisi Dua hal penting untuk membaca partai politik dalam koalisi pemerintahan. Pertama, aspek idealitas politik terkait dengan distribusi dan alokasi orang ke jabatan menteri dalam memperkuat kinerja pemerintah. Saat ada komitmen untuk menjadi bagian dalam kongsi politik dan menegaskan politik representasinya di kabinet, partai-partai koalisi harusnya membangun komunikasi politik yang intens agar orientasi dan gerak langkahnya sama atau seirama. Kedua, aspek realitas politik terkait dengan loyalitas men-

teri dan komitmen partai-partai mitra koalisi. Presiden dalam konteks presidensialisme berada di puncak hierarki otoritas pemerintah. Menteri wajib loyal pada presiden, bukan pada patron lainnya. Karena pemilik hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri hanyalah presiden. Partai secara etis-politis menghormati dan memosisikan diri sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas kinerja presiden yang disokongnya. Oleh karenanya, harus ada pemahaman yang sama (mutual understanding) untuk berada di kapal yang sama. Jika secara prinsip banyak hal yang berbeda, tahu diri dan mengukur diri untuk bersikap dan memosisikan diri menjadi sangat penting. Misalnya dalam kasus PAN, jika perbedaan sikap soal UU Pemilu dan sejumlah isu lainnya menyangkut hal substansial dan fundamental tak lagi sejalan, hal yang dirindukan dari penguatan kelembagaan politik adalah konsistensi atas pilihannya. Di situlah politik sebagai upaya menentukan pilihanpilihan menjadi penting. Dari setiap pemilu pascareformasi kita mendapat pelajaran berharga bahwa partai yang mendapat insentif elektoral ialah partai yang jelas dan punya komitmen tegas akan posisi politiknya, mau di dalam atau di luar pemerintahan. Yang

peragu dan menjalankan strategi dua kaki biasanya mengalami penurunan dukungan pemilih. Posisi partai di dalam maupun di luar pemerintahan sama terhormatnya. Pelembagaan politik melalui sikap partai yang tegas dalam pilihan posisi politik inilah yang saat ini kita tunggu dari PAN. Kita bisa berkaca dari tidak efektifnya koalisi besar partai politik di era SBY. Di periode kedua kekuasaannya (2009-2014) SBY membangun koalisi pelangi dengan modal dukungan di DPR sebanyak 423 kursi atau 75,54%. SBY saat itu membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab). Namun, realitasnya, Golkar dan PKS banyak sekali berseberangan dengan Demokrat dan partai mitra koalisi lainnya, misalnya dalam kasus hak angket Century. Pun demikian PKS yang ‘nakal’ tak sejalan dengan pemerintah dalam rencana penaikan harga BBM. Namun, SBY saat itu lebih memilih membiarkan PKS dan Golkar yang sering ‘menabuh gendang’ sendiri hingga akhir jabatannya selesai. Kontras dengan PAN saat ini, di era SBY dua periode PAN merupakan partai yang nyaris tak pernah bertingkah. Partai itu loyal pada SBY dan nyaris tanpa letupan-letupan berarti dengan mitra koalisi lainnya.

Untung rugi Dari bacaan peta politik saat ini dan ke depan posisi PAN ini sebenarnya tidak terlalu memberi risiko besar pada pemerintahan Jokowi jikapun diambil keputusan untuk dikeluarkan

ses masuk dan keluar di dalam wilayah tersebut dijaga dengan ketat oleh pasukan bersenjata Israel. Terjadi praktik diskriminasi yang ekstrem di saat hanya warga Israel saja yang diperbolehkan untuk mengakses jalan tol dan air bersih, sedangkan rakyat Palestina harus hidup dalam segala keterbatasan dan pengabaian hak-hak asasi mereka. Israel membangun tembok raksasa yang memisahkan permukiman warga Israel dan Palestina. Mahkamah Internasional telah mengeluarkan putusan bahwa pembangunan tembok dan permukiman Israel di wilayah Palestina telah melanggar hukum internasional. Namun, Israel mengabaikan dan terus melanjutkan pembangunan permukiman secara ilegal di atas tanah Palestina.

siaan itu dan meminta pertanggungjawaban para pelakunya di pengadilan domestik. Demikian pula dengan dugaan kejahatan yang dilakukan Hamas agar otoritas Palestina melakukan hal yang serupa. Namun, sayangnya, laporan tersebut tidak ada kelanjutannya sampai saat ini. Bahkan dalam berbagai kesempatan, sebagaimana dimuat di the Guardian pada 2 April 2011, Richard Goldstone menyesali isi laporannya tersebut. Goldstone mengatakan timnya tidak mempunyai data yang cukup untuk membuat kesimpulan bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia mengaku timnya tidak mendapatkan informasi yang memadai dari pihak otoritas Israel sehingga bias. Namun, pernyataan Goldstone tersebut disanggah anggota tim lain dan menganggap bahwa pernyataan Goldstone bersifat pribadi, tidak mewakili pendapat TPF. Sejak tim tersebut dibentuk, pemerintah Israel telah menolak untuk bekerja sama dan tidak mengakui TPF. Sampai saat ini, publik men-

desak PBB agar meminta laporan pertanggungjawaban dari pihak Israel atas rekomendasi dari Laporan Goldstone. Jika tidak ada tindakan yang signifikan di tingkat domestik, PBB seharusnya segera membentuk pengadilan internasional untuk membuktikan dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Israel. Akuntabilitas atas rekomendasi Laporan Goldstone, yang merupakan laporan resmi Dewan HAM PBB, diharapkan akan bisa memaksa Israel untuk menghormati hukum hak asasi manusia internasional dan mengakui hak-hak rakyat Palestina. Atas konflik yang terus berlanjut, PBB harus mengupayakan perdamaian dan perundingan yang adil di antara kedua pihak, mengakhiri diskriminasi terhadap rakyat Palestina, dan mengembalikan tanah Palestina sesuai dengan peta sebelum perjanjian 1967. Negara-negara Timur Tengah termasuk Indonesia diharapkan akan lebih berperan dalam mendorong perundingan yang adil dan setara bagi tegaknya hak-hak rakyat Palestina.

P’A

atau PAN mengundurkan diri. Argumennya, pertama saat ini di atas kertas Jokowi mendapatkan dukungan hingga 69,2% kursi di DPR atau 68,84 suara sah secara nasional dari 7 partai pendukung pemerintah. Jikapun PAN keluar atau dikeluarkan, komposisinya masih 60,4% kursi DPR. Saat ini, PAN memiliki 8,8% kursi

di DPR-RI atau 7,59 suara sah. Artinya, Jokowi masih di level aman dalam pengambilan keputusan-keputusan politik yang membutuhkan dukungan DPR. Kedua, jikapun PAN dikeluarkan Jokowi, tidak ada risiko menguatkan posisi tawar partai lain, misalnya Partai Golkar. Kondisinya berbeda

Palestina, Israel, dan Laporan Goldstone Mimin Dwi Hartono

dengan SBY di periode kedua. Golkar saat itu memiliki harga negosiasi tinggi terhadap SBY mengingat suara signifikannya di DPR. Jika SBY mengeluarkan PKS dari koalisi, sangat rawan dijadikan peluang Golkar untuk memperkuat pengaruhnya dan melambungkan daya tawarnya. Keuntungan bagi Jokowi

ialah memastikan komitmen dan loyalitas para menteri dan partai-partai mitra koalisi sehingga bisa menggenjot akselerasi kinerja pemerintahan. Dua tahun terakhir ialah fase pertaruhan untuk mengefektifkan kinerja selain juga melakukan pemetaan sumber daya politik menuju kontestasi elektoral pada 2019. Mitra koalisi saat ini berpotensi untuk diajak bersama-sama lagi mengusung dan mendukungnya. Dengan dukungan PPP, Partai NasDem, Partai Golkar, dan Partai Hanura, Jokowi sudah mengantongi dukungan 32,5% kursi di DPR dan 35,61% suara sah nasional. Sudah melampaui ketentuan presidential threshold 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional sebagaimana ketentuan UU Pemilu yang baru. Tinggal menunggu sikap PDI Perjuangan yang memiliki 19,5% kursi di DPR atau 18,95% suara sah nasional, PKB 8,4% kursi di parlemen atau 9,04% suara sah. Dengan demikian, ikut-tidaknya PAN dalam kongsi Jokowi pada 2019 tidak terlalu berpengaruh besar. Meskipun demikian, dalam politik selalu ada upaya merangkul pihak lain sebanyak-banyaknya. PAN, jikapun keluar, tentu ruginya hanya kehilangan posisi satu menteri dan peluang berkongsi dengan Jokowi mengecil di kemudian hari. Namun, PAN jauh akan mendapatkan respek atas pilihannya untuk konsisten jika tak lagi bisa sehaluan. Paige Johnson Tan dalam tulisannya, Reining in the Reign of the Parties: Political Parties in Contemporary Indonesia (2012), mendeskripsikan sistem kepartaian Indonesia sedang berada dalam proses deinstitusionalisasi, dan partai-partai melemah dengan cara yang tidak jelas. Tentu PAN tak ingin menjadi lemah dengan alasan tidak jelas bukan? Tegaslah dalam memosisikan diri!

kontroversi dan tensi, khususnya bagi Israel dan Amerika Serikat, karena TPF PBB dinilai tidak proporsional dan mengabaikan peran dari Hamas yang juga telah membunuh warga sipil Israel. Karena laporan tersebut, Richard Goldstone yang merupakan seorang Yahudi sempat dilarang memasuki wilayah Israel untuk menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan kerabatnya di Israel. Laporan Goldstone ialah landmark untuk menegakkan keadilan bagi rakyat Palestina yang dijajah Israel sejak puluhan tahun yang lalu. Banyak pihak berharap laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan investigasi yang mendalam terhadap kejahatan Israel untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban di pengadilan domestik dan internasional. Laporan tersebut merekomendasikan agar Israel melakukan penyelidikan dan penyidikan secara internal atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanu-

UBUNGAN antara Palestina dan Israel kembali memanas pascapenembakan yang menewaskan dua polisi Israel oleh tiga warga Israel dari Kota Umm al-Fahm, yang mayoritas berpenduduk Palestina, pada 14 Juli 2017. Insiden itu dijadikan alasan oleh Israel untuk memasang alat pemindai metal di kompleks Masjid Al-Aqsa sehingga mengundang protes dari Palestina dan negara-negara muslim termasuk Indonesia karena menghalangi hak umat muslim untuk beribadah. Akibatnya, bentrokan demi bentrokan kembali terjadi. Pada 18 Juli 2017, Imam Besar Masjid Al-Aqsa tertembak. Pada 21-22 Juli, terjadi bentrokan di beberapa wilayah di Tepi Barat, yang berakibat tewasnya 5 warga Palestina dan 3 warga Israel. Pada 24 Juli 2017, dua warga Yordania ditembak hingga tewas oleh petugas keamanan

Israel di Kedutaan Besar Israel di Yordania. Pada 25 Juli 2017, akhirnya Israel membongkar a metal detector setelah perunm dingan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Raja Yordania Abdullah II. Konflik antara Israel dan Palestina tidak akan pernah berakhir tanpa mengurai benang kusut atau akar masalahnya. Pada Tragedi Jalur Gaza 20082009 (27 Desember 2008-18 Januari 2009), militer Israel membombardir Jalur Gaza sehingga membunuh 1.400 rakyat Palestina, termasuk ratusan anak dan wanita, yang menurut hukum humaniter internasional harus dilindungi. Akar masalah atau permasalahan yang fundamental antara Israel dan Palestina ialah didudukinya 78% wilayah Palestina oleh Israel. Rakyat Palestina hanya menguasai sekitar 22% wilayah di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Kehidupan rakyat Palestina di kedua wilayah tersebut terisolasi satu sama lain karena dua wilayah itu terpisah dan berjauhan. Setiap pintu ak-

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian Media Indonesia dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Media Indonesia.

Staf Senior Komnas HAM

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Lestari Moerdijat Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatria Direktur Keuangan dan Administrasi: Firdaus Dayat Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur Hutabarat (Ketua), Suryopratomo, Usman Kansong Redaktur Senior: Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato Kepala Divisi Pemberitaan: Teguh Nirwahyudi Kepala Divisi Content Enrichment: Ade Alawi Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Mochamad Anwar Surahman, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Sabam Sinaga, Victor JP Nababan Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto Redaktur: Adiyanto, Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Agus Wahyu Kristianto, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Krisanti, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistijono, Sitria Hamid, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Laporan Goldstone Pada Tragedi Jalur Gaza 2008/2009, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk tim pencari fakta yang dipimpin

Staf Redaksi: Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Adhi M Daryono, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andhika Prasetyo, Arief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri, Dero Iqbal Mahendra, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Fetry Wuryasti, Gabriela Jessica Restiana Sihite, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi, Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iqbal Musyaffa, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nur Aivanni Fatimah, Nurtjahyadi, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Puput Mutiara, Putri Anisa Yulianti, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman Iskandar, Wisnu AS, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor); Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Kepala Divisi: Budiana Indrastuti Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo Redaktur: Sri Purwandhari CONTENT ENRICHMENT Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S,

mantan hakim konstitusi Afrika Selatan, Richard Goldstone. Tim itu beranggotakan para ahli hukum dan HAM, di antaranya Hina Jailani (mantan Komisioner Tinggi Kantor HAM PBB). Tim itu menghasilkan Laporan Goldstone (Goldstone Report), laporan setebal 574 halaman, yang telah diserahkan ke Dewan HAM PBB pada 29 September 2009. Laporan itu berisi temuan bahwa Israel diduga telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena membunuh rakyat sipil tidak bersenjata (anak-anak, wanita, dll). Menyerang objek yang dilindungi hukum internasional seperti sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, dll, serta mempergunakan bom curah. Laporan Goldstone diapresiasi karena menjadi dokumen yang secara tegas menyebutkan Israel diduga kuat telah melakukan pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan tersebut memicu

Gurit Adi Suryo, Dhika Kusuma Winata, Zico Rizki Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Meirisa Isnaeni, Ridha Kusuma Perdana, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi Staf Artistik: Ami Luhur, Ananto Prabowo, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Duta Amarta, Fauzi Zulkarnaen, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Nehemia Nosevy Kristanto, Novi Hernando, Novin Herdian, Nurkania Ismono, Nurul Arohmat, Pamungkas Bayu Aji, Reza Fitarza Z, Rio Thaba Pratama Burhan, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Swielida Angraita, Tampan Destawan, Tutik Sunarsih Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarman PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto Perwakilan Bandung: Sulaeman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167. KORESPONDEN Jawa Barat: Benny Bastiandy, SE (Cianjur/Sukabumi), Budi Mulia Setiawan, Depi Gunawan (Bandung), Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Setyabudi Kansil (Cianjur), Kristiadi (Tasikmalaya),

Banten: Deni Aryanto (Tangerang Selatan) Jawa Tengah: Akhmad Safuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dharmawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardji Rasban (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Abdus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Khoirul Hamdani (Banyuwangi), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghozi (Madura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taput), Puji Santoso, Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudi Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendy Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marliansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: M Taufan SP Bustan (Palu), Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon),

Papua: Marcelinus Kelen (Jayapura) Telepon Layanan Pembaca: (021) 5821303 Telepon Iklan: (021) 5812113, 5801480 Fax Iklan: (021) 5812107, 5812110 Fax Customer Service: (021) 5820476, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp89.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-3065014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia. com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

SUARA ANDA

KAMIS, 27 JULI 2017

EDITORIAL

Tanggapan Editorial

26 Juli 2017

Bijak Tangani ASN Pengikut HTI

PARATUR sipil negara (ASN) bukan bagian sepele dalam sebuah bangsa. Mereka ibarat roda yang membuat lokomotif berjalan. Bukan pula tanpa arah, roda itu harus patuh pada relnya. Dalam wujud nyata, acuan kepatuhan dan kedisiplinan ASN itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di Pasal 4 UU itu tercantum bahwa dalam menjalankan tugas, ASN berpedoman pada 15 nilai dasar. Memegang teguh ideologi Pancasila merupakan nilai pertama. Kesetiaan pada Pancasila memang tidak dapat ditawar. Tanpa itu, lokomotif panjang bangsa ini bisa tercerai-berai dan berbenturan karena rel yang tidak lagi satu. Jika sudah begitu, taruhannya ialah tujuan bersama Tanah Air ini. Oleh karena itu, setiap bentuk ketidaksetiaan pada Pancasila harus ditangani serius. Langkah itu pula yang dilakukan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi B i r o k ra s i ( M e n p a n d a n Rebiro) Asman Abnur. Menteri Asman mengatakan akan memberikan sanksi kepada ASN yang menjadi pengikut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Langkah itu sudah tepat karena HTI telah dibubarkan berdasarkan payung hukum Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi

DUTA

FORUM

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Kemasyarakatan (Ormas). Dalam kongres pada 2007, HTI sudah jelas menyatakan mengharamkan demokrasi termasuk demokrasi Pancasila. Mereka memilih ideologi ke-khilafah-an. Dari sini pula kita mengapresiasi langkah penertiban ASN yang dilakukan pemprov dan pemkab berbagai daerah, seperti Pemprov Bangka Belitung dan Pemkab Karawang. Sudah terjadi di beberapa daerah adanya ASN yang bukan saja menganut, melainkan juga menyebarkan radikalisme dan ideologi anti-Pancasila. Itu seperti yang terjadi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, tempat dua guru setingkat SMA/SMK terindikasi menyebarkan ideologi anti-Pancasila. Di sisi lain, kita mendorong agar pemerintah pusat dan daerah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam langkah ‘bersih-bersih’ ASN ini. Meski berlatar pendidikan yang baik, bahkan tinggi, ASN tersebut juga bisa merupakan korban penyesatan ideologi. Prinsip kehati-hatian harus dibarengi dengan kebijakan yang m e n g u t a m a k a n p e m b i n a a n ke timbang pemecatan. ASN yang berkomitmen meninggal ideologi dan organisasi terlarang semestinya tetap diberi kesempatan melanjutkan pengabdian kepada negara. ASN tersebut juga wajib dibina dan diawasi agar bisa sepenuhnya kembali kepada ideologi Pancasila. Tergesagesa memecat ASN yang terlibat HTI justru memperparah kesesatan ideologi mereka. Namun, bagi ASN yang tidak mau meninggalkan ideologi dan organisasi terlarang, tindakan tegas harus segera diambil. Pembiaran terhadap kelompok ASN yang kukuh menjadi pengikut HTI bukan saja menyia-nyiakan sumber daya, melainkan juga membahayakan, terlebih jika terjadi pada ASN yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan dan pembinaan ge nerasi muda.

Kirimkan komentar Anda atas tema: Lindungi Anak-Anak dari Aksi Kekerasan! (24-29 Juli 2017) opini publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

Hentikan Tindakan Kekerasan terhadap Anak

NAK merupakan amanah yang diberikan kepada orangtua. Oleh karena itu, menjaga dan mendidiknya menjadi kewajiban orangtua. Namun, kadang kala hal itu sering diabaikan. Bahkan, terkadang anak menjadi tempat pelampiasan emosi atau penganiayaan orangtuanya. Kasus kekerasan yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku kian marak terjadi di negeri ini. Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Hari Anak Nasional (HAN) 2017 beberapa waktu lalu mengonfirmasi tren kasus pelanggaran pada anak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada 2014 mencapai 5.006 kasus, 2015 sekitar 4.309 kasus, dan pada 2016 sebanyak 4.620 kasus. Bahkan khusus kasus pornografi pada 2016, anak korban pornografi mencapai 587 sehingga menempatkan rangking ketiga setelah kasus anak berhadapan dengan hukum yang mencapai 1.314 kasus dan kasus anak dalam keluarga 857 kasus. Kita tentu masih ingat kasus yang menimpa Angeline, lalu kasus me-

ninggalnya siswa SD di Jakarta yang menjadi korban luapan emosi temannya, dan kasus kematian siswi MIN di Aceh. Kasus-kasus tersebut merupakan segelintir kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di negeri ini. Belum lagi kasus perundungan (bullying) yang marak terjadi dan melibatkan para pelajar. Tentu masih banyak kasus kekerasan lain baik fisik, mental, maupun psikisnya yang belum terekspos media. Untuk mengantisipasi berbagai tindakan kekerasan pada anak, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Peraturan yang telah dikeluarkan pun cukup banyak, mulai UU RI No 23/2002 yang telah direvisi menjadi UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, ada Perpres Antiperundungan, yang sebelumnya telah ada Perpres tentang Pencegahan Kekerasan di Sekolah, dan Inpres Gerakan Nasional Antikejahatan Seksual Anak (GN AKSA). Semoga regulasi-regulasi tersebut bisa menjadi payung pelindung anak dan menjawab berbagai persoalan tindak kekerasan pada anak baik

berupa fisik, mental, maupun psikisnya untuk dicari solusi terbaik. Tentu berbagai peraturan itu harus dijalankan dengan penuh komitmen oleh para pemangku kebijakan. Para pelakunya harus ditindak dan diberi hukuman setimpal. Apalah arti sebuah peraturan bagus jika tidak diimbangi dengan proses penerapan yang baik dan terarah. Itu artinya amanah regulasi ini harus direfleksikan dalam setiap pendidikan terhadap anak, mulai pendidikan keluarga, sekolah, sampai lingkungan tempat bermainnya. Singkat kata, pendidikan yang melibatkan anak harus membawa visi-misi pendidikan ramah anak yang bebas dari kekerasan. Peranan orangtua dalam keluarga, guru di sekolah, teman bermain, dan segenap masyarakat sangatlah urgen guna mendukung terwujudnya pendidikan ramah anak. Orangtua harus asah, asih, dan asuh pada anaknya. Mereka juga harus tahu bagaimana pola pengasuhan yang baik. Memenuhi kebutuhan anak tidak hanya secara materi saja, tetapi juga mental, spiritual, dan psikisnya

patut diperhatikan. Selain itu, guru sebagai orangtua di sekolah bisa mendidik siswanya dengan baik. Paling tidak guru harus memiliki tiga potensi, yakni rasa kecintaan pada anak, memahami dunia anak, dan mampu mendekati anak dengan metode yang tepat. Demikian pula teman bermain dan masyarakat sekitarnya, harus bisa menciptakan suasana lingkungan yang ramah anak. Mengarahkan anak secara individu maupun kelompok pada kegiatan yang positif. Perlindungan anak berbasis masyarakat harus dibudayakan. Harapannya dukungan orangtua, guru, teman bermain, dan masyarakat serta dorongan pemerintah bisa menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak sehingga pendidikan ramah anak pun bisa terwujud. Semoga.

Suwanto Mahasiswa Pendidikan Kimia UNY dan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab & Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga

Penipuan Berkedok Asuransi oleh Cigna

AYA t e l a h d i t i p u a s u ra n s i Cigna. Nomor polis saya HE000000033501X atas nama Suwardi Tjipto Rahardjo. Diawali dengan penawaran yang sangat tidak profesional oleh Cigna sekitar Januari 2015 melalui telepon dengan iming-iming cuma bayar di muka biaya asuransi, nanti di akhir tahun uangnya dikembalikan. Lalu, saya tidak tahu bagaimana caranya hingga setiap bulannya terautodebit senilai Rp170.999. Bodohnya saya baru menyadari hingga berjalan sekitar 1,5 tahun. Saya telepon pihak Cigna untuk meminta pengembalian uang saya, ternyata di polis memang tertulis pengembalian 25% setelah 24 bulan,

40% setelah 60 bulan, dan 60% setelah bulan ke-120 dengan tanggal mulai asuransi 10 Februari 2015. Sungguh disayangkan, asuransi Cigna menawarkan dengan penyesatan informasi kepada customer. Lalu pada Januari 2017 saya menelepon operator dengan tarif premium untuk penutupan polis dan pengembalian uang saya. Mereka mengatakan saya harus menelepon lagi setelah 10 Februari, tepat 24 bulan masa polis saya. Lalu, pada 16 Februari saya menelepon lagi untuk penutupan polis supaya uang saya cepat kembali walau hanya 25%-nya. Saya tidak mengecek tagihan kartu kredit saya karena saya tidak pernah melakukan transaksi sejak Februari

2016, hingga saya mengecek kembali pada Juli. Ternyata tidak ada pengembalian uang di kartu kredit BCA saya. Lalu saya telepon kembali dengan premium call pada 24 Juli 2017. Operator mengatakan akan melakukan pengecekan dan saya menunggu lebih dari 10 menit dengan nada tunggu tidak ada informasi hingga saya matikan teleponnya. Lalu saya telepon kembali dengan operator bernama Puput. Dia mengatakan akan memberi kabar segera. Namun, hingga 24 jam saya tidak diberi kabar apa pun. Selanjutnya, pada 25 Juli saya telepon kembali dengan operator bernama Novan. Manajemen menipu kembali dengan mengatakan bahwa saya melaku-

kan penutupan polis +6 hari setelah bulan ke-24, harusnya +30 hari setelah bulan ke-24. Karena tidak adanya solusi dari pihak Cigna untuk mengembalikan uang saya, telepon saya matikan. Kerugian saya lebih dari Rp4 juta dan pulsa telepon lebih dari Rp100 ribu. Saya ingin kasus ini terakhir terjadi menimpa saya. Jangan sampai ada pihak lain juga tertipu oleh asuransi Cigna. Saya minta tindakan tegas dari aparat terkait terhadap penipuan berkedok asuransi oleh pihak Cigna.

Suwardi Tjipto Rahardjo zhang_edo@yahoo.com

Mesin Birokrasi

SELAMA ini ASN tak pernah diusik ideologi kebangsaan, malah hanya menjadikan mesin birokrasi. Soalan watak, ASN selesai. Kebijakan yang tak bijak!

@dkarhita

ASN Korban

MEMPRIHATINKAN! ASN yang telah menjadi korban dakwah HTI. Namun, tak ada kata terlambat untuk dilakukan ‘pembinaan’ untuk tidak mencampur aduk antara kehidupan agama dan politik.

Herdi D

Musuh Indonesia

PATOKANNYA ialah Pancasila. Kalau enggak sesuai sama Pancasila, itu disebut musuh Indonesia.

@KrisGaho

Gerombolan Serigala

IBARAT anak domba yang mengakui serigala sebagai induknya. Lalu, ia membawa gerombolan serigala memangsa ‘ibu kandung’ dan saudara-saudaranya.

@khalashnikov98

Pembekalan Moral

BUKAN hanya yang terlibat HTI, mana kita tahu dia HTI? Sebaiknya berikan pembekalan moral dan Pancasila kepada seluruh ASN sesuai jargon.

@deni_chudenk

Pecat Saja

ASN yang ikut organisasi HTI jelas-jelas tidak setia lagi pada Pancasila. Sungguh keterlaluan. Menerima gaji dari negara, dari pajak yang ditarik dari rakyat, tapi tega-teganya mengkhianati ideologi negara. Pecat saja. Mereka yang tidak Pancasilais, tidak punya tempat di negeri ini. Negara harus tegas terhadap orang-orang seperti itu.

Tio asn

Memprihatinkan

SANGAT memprihatinkan jika ASN ‘terjerumus’ ke dalam organisasi yang ideologinya berseberangan dengan Pancasila. Untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar, negara perlu ekstra hati-hati. Apalagi jika ASN itu berprofesi sebagai pendidik yang bertugas di daerah yang selama ini masyarakatnya cenderung pro kepada HTI. Salah langkah, ASN bisa menjadi bumerang. Barangkali, pemantapan ideologi Pancasila terhadap ASN perlu dilakukan lagi walaupun tidak harus kembali seperti P4 di zaman Orde Baru. .

eko pras

PERKOTAAN

KAMIS, 27 JULI 2017

APBD Deﬁsit, Proyek Bekasi Ditunda BELUM genap satu tahun anggaran berjalan, sejumlah program pekerjaan pembangunan di Kota Bekasi bakal harus dihentikan. Penyebabnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 mengalami defisit Rp122 miliar. Pemkot Bekasi terpaksa memangkas sejumlah rencana kegiatan. Salah satunya kegiatan sektor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). “Kami pangkas Rp62 miliar,” jelas Asisten Daerah III Pemerintah Kota Bekasi Dadang Hidayat, kemarin. Salah satu proyek yang tertunda dalam sektor Dinas PUPR ialah penghentian pembangunan jalur pedestrian di Jalan Ahmad Yani. Proyek sudah terbangun 1 kilometer dari perencanaan 2 kilometer pada 2017. “Bagi proyek yang sekarang dikurangi akan diteruskan lagi tahun depan,” ujarnya. Selain sektor kegiatan PUPR, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimta) ikut mendapatkan pemotongan besar. Pemotongan bahkan mencapai Rp38 miliar. Dari kedua dinas itu saja sudah terpangkas Rp100 miliar. Sisanya Rp22 miliar lagi akan diambil dari kegiatan beberapa dinas terkait sehingga besaran defisit bisa tertutupi. APBD Kota Bekasi 2017 mengalami defisit setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengoreksi besaran sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2016. Besaran silpa 2016 terhitung Rp800 miliar atau terjadi selisih sebesar Rp300 miliar. Sebelumnya dana silpa 2016 dicantumkan sebesar Rp500 miliar. Selisih yang sangat besar itu berimbas pada APBD Kota Bekasi 2017 sebesar Rp5,4 triliun. Ternyata Pemkot Bekasi memiliki pendapatan yang belum tercatat dan belum terhitung oleh BPK senilai Rp178 miliar. Pendapatan itu membuat selisih silpa menipis menjadi Rp122 miliar. Langkah lain yang dilakukan, sambung Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Aan Suhanda, pihaknya berupaya menggenjot beberapa sektor pendapatan, di antaranya sektor pajak bumi dan bangunan, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Tahun ini, pajak PBB ditargetkan sebesar Rp275 miliar, pajak hiburan Rp44 miliar, pajak restoran Rp227 miliar, dan pajak reklame Rp87 miliar. “Harus digenjot agar pemasukan pajaknya lebih cepat,” imbuhnya. Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyatakan defisit anggaran pada rencana APBD jarang terjadi. Karena itu, BPK dan Pemkot Bekasi harus menyamakan cara penghitungan agar tidak salah. Setiap rencana APBD untuk kerja anggaran tahun mendatang dihitung saat tahun anggaran sebelumnya masih berjalan. Dengan demikian, masih ada kemungkinan terjadi kegiatan gagal terserap. “Tentu inilah yang bisa menambah angka sisa penggunaan anggaran,” terangnya. (Gan/J-2)

MI/ARYA MANGGALA

OPERASI BINA KEPENDUDUKAN: Seorang warga negara asing (WNA) asal Nigeria diamankan petugas saat Operasi Bina Kependudukan (Biduk) di Rusun Petamburan, Tanah Abang, Jakarta

Pusat, kemarin. Disdukcapil DKI Jakarta mengadakan Operasi Biduk guna mengetahui penyebaran pendatang baru di Ibu Kota pasca-Lebaran 2017 dan didapati 37 penghuni belum ber-KTP DKI dan 12 warga negara asing (WNA) tinggal di rusun tanpa identitas jelas.

Lulung Vs Muhammad Tauﬁk Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendesak pemilik yang melanggar koefisien lantai bangunan agar membayar denda. YANURISA ANANTA

yanurisa@mediaindonesia.com

ERSETERUAN dua Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik dan Abraham ‘Lulung’ Lunggana, meruncing terkait dengan berdirinya dua bangunan di Jalan Pantai Indah Utara 2, Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Politikus Gerindra M Taufik menyebut bangunan berlantai 8 dan 13 di PIK tersebut melanggar koefisien lantai bangunan (KLB). Tau-

fik meributkan kedua bangunan itu menyusul banyaknya temuan pelanggaran KLB dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPRD DKI telah membentuk pansus terkait dengan kasus pelanggaran KLB. Ternyata Lulung membela kedua bangunan itu dan menyebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang pada peraturan daerah. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berlaku sebagai penengah dan berbicara enam mata dengan Taufik dan Lulung. Berdasarkan hasil penelaahan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, kedua bangunan tidak menyalahi aturan karena KLB di PIK mencapai 28 lantai. Namun, Taufik tetap meributkan dan yakin ada kesalahan atas koefisien dasar bangunan (KDB). “Ya alhamdulillah kalau KLB-nya benar. Akan tetapi, tetap akan kita panggil. Siapa tahu KDB-nya salah,” tegas Taufik.

“Jika tidak kunjung membayar denda, sertifikat laik fungsi gedung terancam dicabut. Gitu aja kok repot.” Djarot Saiful Hidayat Gubernur DKI Jakarta

Djarot Saiful Hidayat tidak secara langsung menuding ke kasus KLB di PIK. Namun, dia mendesak pemilik bangunan yang melanggar KLB agar membayar denda. “Setiap pelanggaran punya tahapan sanksi. Kalau melanggar tertibkan. Denda lagi. Kalau enggak bisa ditertibkan, ya, denda lagi. Jika tidak kunjung membayar denda, sertifikat laik fungsi (SLF) gedung terancam dicabut. Gitu aja kok repot,” cetusnya di Balai Kota

DKI, kemarin. Menurut Djarot, salah satu cara menghindari pelanggaran KLB ialah dengan mengawasi sejak perencanaan awal pembangunan. Sebagian besar pembangunan gedung sudah diawasi. Pemprov DKI telah memiliki perangkat untuk memberi penalti kepada pelanggar.

Sedikit yang melanggar Saat ditemui di kantornya, Jatibaru, Jakarta Pusat, Kepala Bidang Penertiban Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Widodo menyatakan hingga saat ini masih sedikit bangunan yang melanggar aturan KLB. Angka tersebut tidak sampai 10 bangunan karena sebagian besar pelanggaran sudah memiliki solusi. “Yang sudah ditertibkan saja tidak sampai 10. Kami bisa menelusuri kalau ada bangunan yang hendak mengurus SLF lima tahun sekali. Masalah sangat jarang dan lancar-lancar saja,” tandasnya. Lebih jauh ia mengemukakan

bangunan yang dilewati jalur moda raya terpadu (MRT) dan light rail transit (LRT) mendapat keistimewaan. Jika bangunan tersebut hendak menambah KLB, pemilik hanya membayar uang kompensasi. Hal itu dinilai lebih mudah ketimbang bangunan yang melanggar KLB dan tidak dilewati MRT dan LRT harus membayar berupa fasilitas umum. Jika bangunan yang melanggar KLB ditemukan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan meminta pemilik gedung merevisi izin mendirikan bangunan (IMB) untuk menambah luasan bangunan. Hingga saat ini, penyisiran bangunan yang dilewati jalur MRT dan LRT belum dilakukan. “Kalau yang tidak dilewati (MRT/ LRT) susah kita cari solusinya. Bangunan tua dan lama susah dibongkar. Kalau ambruk siapa yang mau tanggung jawab? Bagi bangunan yang tidak dilewati MRT dan LRT, kami minta untuk membayar denda berupa fasilitas umum,” imbuhnya. (J-2)

Tuntutan Anggota DPRD Dapat Satu Staf Ahli Langgar PP PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menolak permintaan DPRD DKI yang menginginkan staf ahli untuk setiap anggota dewan. Penolakan itu disampaikan langsung Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam Rapat Paripurna DPRD tentang penyampaian pendapat gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. “Kami putuskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Jadi, sekali lagi saya

sampaikan, tidak boleh satu orang dewan memiliki satu tenaga ahli,” kata Djarot seusai rapat paripurna, kemarin. PP No 18/2017 mengamanatkan skema dukungan keahlian terbatas hanya pada alat kelengkapan dan fraksi, bukan untuk setiap anggota DPRD DKI. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan staf ahli sebanyak tiga orang untuk setiap alat kelengkapan meliputi fraksi, komisi, dan badan. DPRD DKI terdiri dari 9 fraksi partai, 5 komisi dari A hingga E, serta 4 badan yakni Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, dan Badan Pem-

bentukan Peraturan Daerah. Secara umum, Djarot menyampaikan perancangan Perda Hak Keuangan dan Administrasi DPRD DKI sudah sejalan dengan PP No 18/2017. Namun, ada hal yang bersifat teknis operasional terkait dengan tunjangan transportasi. Perhatian pada anggota dewan sebenarnya sudah berlebih. PP mengatur yang boleh mendapat kendaraan dinas jabatan hanya pimpinan. Ternyata semua anggota DPRD DKI mendapat mobil dinas. “Saya sampaikan kalau mendapat tunjangan transportasi seharusnya

kendaraan dinas harus dikembalikan. Kalau kendaraan dinas dikembalikan, kita bisa hitung berapa tunjangan transportasi yang sepatutnya diterima setiap anggota dewan,” ujar Djarot. Anggota Komisi E DPRD DKI Pantas Nainggolan menyatakan pihaknya menerima keputusan eksekutif. Namun, sebagai perbandingan, ia mengemukakan setiap anggota DPR RI memiliki lima staf ahli. Hal itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain. “Itu konsepsi idealnya karena anggota DPRD dituntut punya kemampuan paripurna, dalam arti

harus paham masalah hukum, ekonomi, dan pembangunan. Untuk mendukung kinerja seperti itu, kita perlu tenaga ahli,” tuturnya. Pantas mengakui tiap alat kelengkapan memang sudah didukung tiga staf ahli. Namun, koordinasi tenaga ahli hanya sebatas ke pimpinan alat kelengkapan. Suara tiap anggota dewan tidak terakomodasi. Soal kendaraan dinas, Pantas berkilah mekanismenya pinjam pakai tanpa pendukung lainnya. Jika memang harus mengembalikan kendaraan untuk mendapat tunjangan transportasi, Pantas mengaku bersedia. (Aya/J-2)

Jembatan Layang Bulak Kapal masih Sebatas Mimpi

MI/ BARY FATHAHILAH

PENERTIBAN BANGUNAN LIAR: Petugas membongkar bangunan liar yang berdiri di bantaran irigasi Kalimalang,

Cakung Barat, Jakarta Timur, kemarin. Sebanyak 85 bangunan liar di RT 02 dan RT 03, RW 07, Kelurahan Cakung Barat ditertibkan karena menyalahi aturan pendirian bangunan di bantaran sungai. Warga yang terkena gusur akan direlokasi ke Rusun Cakung Barat.

KOMISI II DPRD Kota Bekasi menuding pemerintah setempat tidak serius menyediakan lahan untuk pembangunan jembatan layang Bulak Kapal, Bekasi Timur. Rencana sudah bergulir sejak lima tahun lalu, tetapi sampai kini belum terealisasi. Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi Kurniawan, sebetulnya pemerintah sudah siap dengan perencanaan mendetail pembangunan tersebut. Namun, selalu saja terbentur pada penyediaan lahan oleh pemerintah daerah. Alasannya, lahan yang ditawarkan pemilik terlalu mahal. Pemerintah beranggapan tak masuk akal sehingga tidak menemukan titik temu. Dalam hal penentuan harga, pemerintah menggandeng pihak penilai independen yang menentukan harga tanah. Jika menemui jalan buntu, jalan terakhir ialah konsinyasi di pengadilan. “Kalau setiap tahun tertunda, tentunya makin lama

harga tanah semakin naik,” kritik Kurniawan, kemarin. Menurut dia, pemerintah bisa mengupayakan pembangunan jembatan layang dengan mengajukan bantuan pembiayaan hibah seperti pembangunan jembatan layang di Rawapanjang dan Cipendawa. Kedua jembatan tersebut dibangun dengan bantuan dana hibah. “Ini soal keseriusan,” kata dia. Sejak 2012 pemerintah setempat merencanakan pembangunan flyover dan underpass Bulak Kapal. Kedua proyek sangat strategis karena pengguna yang mau melintas menuju Jalan Pahlawan dari Jalan Ir H Juanda maupun Jalan HM Joyomartono akan terbebas dari kemacetan. Masyarakat cenderung frustrasi menghadapi kemacetan di simpang Jalan Pahlawan. Suwanto, warga Perumnas 3, Bekasi Timur, misalnya, setiap pagi dan sore terjebak di sana. Ia mengaku tak bisa lagi menoleransi kemacetan

di sana. Jalan Pahlawan merupakan akses utama menuju wilayah Kabupaten Bekasi maupun kawasan utara. “Volume kendaraan yang mengarah ke Jalan Pahlawan sangat banyak, tapi kapasitas jalan sempit dan bersinggungan dengan pelintasan kereta api,” keluh Suwanto. Ia membayangkan, apabila proyek jalur kereta rel listrik (KRL) Jakarta Kota-Cikarang sudah beroperasi pada Agustus mendatang, kema cetan pun akan semakin parah. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Lahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi Usman menyatakan pemerintah hanya mampu menganggarkan dana sebesar Rp20 miliar untuk pembebasan lahan. Sementara itu, kebutuhan di lapangan untuk pembebasan mencapai Rp200 miliar. (Gan/J-2)

SARANA PENDIDIKAN

KAMIS, 27 JULI 2017

Waspadai Kondisi Gedung Sekolah di Depok Kondisi puluhan gedung sekolah di Kota Depok memprihatinkan. Orangtua murid khawatir gedung roboh. KISAR RAJAGUKGUK

kisar@mediaindonesia.com

“J

IKA turun hujan, ruang kelas basah karena genting dan plafon bocor. Proses bejalar mengajar pasti terganggu,” ungkap Meita, 36, salah satu orangtua yang anaknya bersekolah di SD Harjamukti 1, Jalan Jambore, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, kemarin. Selain itu, para siswa harus lebih berhati-hati dalam bermain karena tembok sekolah mengalami kemiringan. “Pastilah kami (orangtua) sangat cemas dengan kondisi sekolah tersebut. Kapan sekolah ini roboh, bayangan itu yang selalu timbul,” ujarnya. Selain Meita, orangtua lainnya, Imas, menyampaikan kecemasannya atas kondisi sekolah. Kondisi tiang besi yang digunakan menahan tembok sekolah yang miring ke sebelah kolam renang Telaga Arwana mengkhawatirkan. Kecemasan Imas terbukti saat plafon perpustakaan SD setempat ambruk pada April 2017. Ia mengaku waswas dan berniat tidak mengantarkan anaknya sekolah. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) Kecamatan Cimanggis Ajid mengakui puluhan gedung SD di Kecamatan Cimanggis yang mengalami kerusakan mendesak untuk diperbaiki. “Rata-rata usia sekolahnya di atas 20 tahun. Sudah ada sejak Depok masih kota administratif Kabupaten Bogor,” kata dia. Mengenai hal itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kota Depok Saryo

Sabani mengatakan gedung sekolah yang mengalami rusak berat dan ringan tahun ini diperbaiki. “Sudah diprogramkan perbaikan atau rehabilitasi berat dan total pada 2017,” katanya, kemarin. Tahun ini tercatat, 19 SD negeri akan dibangunkan ruang kelas baru (RKB) dengan total anggaran Rp16,9 miliar. Mereka, antara lain, SD Kalibaru 2, SD Cilangkap 3, SDN Serua 1, SDN Bakti Jaya 1, SDN Kalimulya 4. Untuk SMP, terdapat tiga pembangunan RKB, yaitu SMP 20, SMP 25, dan SMP 26 dengan nilai total sekitar Rp39,7 miliar. “Pelaksanaan pembangunan dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Tahap ini prosesnya masih lelang di unit layanan pengadaan (ULP),” kata dia. Saat ini, jelas Saryo, pihaknya tengah mendata sekolah-sekolah yang ada di 11 kecamatan dan mengecek langsung kesana. Harapannya agar sekolah yang belum terdata bisa tersentuh juga. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Nurhasim mengingatkan Pemerintah Kota Depok untuk memprioritaskan rehabilitasi bangunan sekolah agar kegiatan belajar mengajar tak terganggu. “Kami harapkan pengerjaan konstruksi spesifikasinya harus sesuai dengan besaran teknis (bestek) yang ditentukan konsultan teknis,” pintanya.

SMA terbuka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan tiga SMA Terbuka tahun ini di Kota Depok. Tiga SMA terbuka bertempat di SMAN 4, SMAN 5, dan SMAN 13. Pelaksanaan tiga SMA terbuka di Kota Depok

MI/BARY FATHAHILAH

RENOVASI GEDUNG SEKOLAH: Murid SD berada di dekat pembangunan ruang kelas yang sempat belum rampung di SDN Pitara 2, Depok, Jawa Barat, bulan lalu. Pembangunan ruang kelas di sekolah tersebut sempat terhenti karena ditinggal pemborong dan kini bangunan tersebut sudah selesai dikerjakan setelah sebelumnya diberitakan di media massa tentang mangkraknya bangunan itu. sebagai implementasi Pergub Jawa Barat Nomor 16/2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memberi kesempatan seluasluasnya bagi masyarakat usia sekolah. Kepala SMAN 13 Kota Depok Mamad Mahpudin mengatakan banyak siswa lulusan SMP

MI/BARY FATHAHILAH

SISTEM ZONASI PPDB: Calon siswa didampingi wali murid melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara daring di SMAN 2 Depok, Depok, Jawa Barat, Selasa (4/7). Dinas Pendidikan Kota Depok menerapkan sistem zonasi PPDB dengan mengutamakan siswa yang tempat tinggalnya dekat dari jarak sekolah.

Celah Pungli di Penerimaan Peserta Didik Sistem Zonasi SISTEM zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) membuka peluang besar praktik pungutan liar (pungli). Hal itu sebagaimana yang tercium Media Indonesia di wilayah Tangerang. Orangtua siswa yang identitasnya di luar zonasi bisa masuk ke salah satu sekolah tersebut asalkan menyiapkan uang pelicin sebesar Rp5 jutaRp10 juta per siswa. Salah satunya di SMAN 7, Kota Tangerang Selatan di Vila Melati Mas, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Beberapa orangtua yang memiliki identitas di luar zonasi akhirnya bisa memasukkan anaknya ke sekolah tersebut setelah menyediakan uang pelicin. “Kami terpaksa membayar Rp5 juta kepada seseorang yang mengaku dekat dengan

pihak sekolah sehingga anak saya yang awalnya ditolak bisa masuk di sekolah itu,” kata Wawan, warga yang tinggal di wilayah Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Sebenarnya, kata dia, nilai yang diraih anaknya sebesar 26 lebih besar daripada standar nilai minimal yang diterima. Beberapa tetangganya juga mengalami hal sama. Mereka diminta menyiapkan uang pelincin Rp8 juta-Rp10 juta karena selain identitas belum tercatat sebagai warga Sepong Utara, nilai ujian akhir anak minim, yaitu 20. “Kami memaksakan diri untuk bisa sekolah di SMAN 7 karena lokasinya dekat dengan tempat tinggal,” kata dia. Senada dengan PPDB tingkat SMP di Kabupaten Tangerang. Fazri tidak dapat memasukkan

anaknya ke SMPN 1 Curug lantaran identitasnya masih tercatat sebagai warga DKI. Saat anaknya gagal masuk SMPN 1, ada guru yang menawarkan bisa memasukkan anaknya ke SMPN 2 Legok asalkan menyediakan uang pelicin Rp4 juta. “Tawaran tersebut tidak saya gubris. Tetangga saya yang siap membayar akhirnya bisa juga masuk di sekolah tersebut,” kata dia. Plt Kadis Pendidikan Kota Tangerang Selatan sulit ditemui semenjak PPDB. Begitu pun dengan Kadis Pendidikan Kabupaten Tangerang Hadisa Mansur. Sementara itu, Kadis Pendidikan Kota Tangerang Abduh Surahman mengatakan pihaknya yakin tingkat SMP tidak akan berani bermain seperti itu. “Kalau ada yang bermain di sini pasti ketahuan,” tegas dia. (SM/J-3)

gagal lulus ke SMAN di Kota Depok. Tidak tertampungnya lulusan disebabkan daya tampung sekolah sangat terbatas. Padahal, akses pendidikan harus dimiliki semua lapisan masyarakat tanpa perbedaan. Siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dapat melanjutkan ke SMA terbuka.

“Kita diminta dinas pendidikan provinsi untuk memfasilitasi mereka agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Tak hanya bisa melanjutkan, orangtua yang tidak mampu akan dibebaskan dari biaya agar tidak memberatkan mereka,” ujarnya, kemarin.

Nantinya, siswa SMA terbuka belajar pada siang hari seusai proses belajar mengajar SMAN 13. SMA terbuka diperuntukkan lulusan SMP yang tidak diterima di SMAN ataupun swasta. Selain itu, mereka yang umurnya sudah melampaui usia sekolah atau sudah bekerja

bisa memanfaatkan program SMA terbuka. “Hal ini seperti yang dilakukan di Universitas Terbuka (UT). SMA terbuka ini berstatus sama dengan SMA negeri. Jadi jangan ragu masuk SMA terbuka. Kalau siswanya tetap mau melanjutkan pendidikan, ya, tetap ke sekolah terbuka,” imbaunya. (J-3)

REGIONAL

KAMIS, 27 JULI 2017

Tolak Jadi Cagub demi Pendidikan

MI/ABDUS SYUKUR

BALIHO PILGUB BERTEBARAN: Baliho pasangan bakal calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan Budi Soelistiyono terpasang di perempatan depan Gereja

Antonius Padova Kota Pasuruan, Jawa Timur, kemarin. DPC PDIP Pasuruan membantah pihak mereka yang memasang baliho pasangan cagub dan cawagub itu karena DPP PDIP belum memutuskan pasangan bakal cagub-cawagub yang mereka usung.

Dua Bupati Bersiap Ganti Ganjar Pranowo Nama eks Menteri Sudirman Said dan keponakan Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mulai dipersiapkan sebagai kandidat Gubernur Jawa Tengah. HARYANTO

haryanto@mediaindonesia.com

UA bupati bersiap untuk bersaing dengan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo untuk meraih dukungan dari DPP PDIP dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018. Ketua Panitia Pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DPD PDIP Jateng Agustina Wilujeng di Semarang, kemarin, mengungkapkan dua bupati telah mengambil formulir sebagai calon gubernur. Mereka ialah Bupati Ku-

dus Musthofa dan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya. “Adapun Bupati Pemalang Junaedi mencalonkan diri sebagai wakil gubernur,” kata Agustina. Agustina mengatakan semua nama yang masuk ke DPD tetap harus diseleksi dengan mempertimbangkan berbagai faktor. “Pertimbangan internal, salah satunya soal kecakapan berkomunikasi dengan para kader partai, sedangkan pertimbangan eksternal seperti tingkat elektabilitas yang bersangkutan di jajaran pengurus partai, basis akar rumput, sampai di tingkat

nasional,” paparnya. DPD PDIP Jateng mulai membuka tahap pendaftaran mulai Senin (24/7) hingga 11 Agustus. Bupati Pemalang Junaedi mengaku siap mengemban amanah sebagai Wakil Gubernur Jateng jika disetujui Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. “Saya siap ditugaskan di mana pun tempatnya,” kata Junaedi. Ganjar Pranowo mengaku belum mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dalam Pilgub Jateng 2018 ke DPD PDIP Jateng. “Saya selesaikan pekerjaan saya dulu sebagai gubernur. Untuk mendaftar masih melihat sinyal dari DPP,” kata Ganjar. Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto mengatakan, sesuai intruksi dari DPP PDIP, pendaftaran dibuka dan para pendaftar sudah mulai

berdatangan dan selanjutnya akan dilakukan seleksi dan penelitian. Dalam Pilgub Jateng 2018, PDIP bisa mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur secara mandiri. Sebab, PDIP sudah memiliki 31 kursi di DPRD Jateng atau melebihi syarat minimal 20% dari total 100 kursi DPRD Jateng.

Terus komunikasi Partai Gerindra juga mempersiapkan calon yang bakal diusung dalam Pilgub Jateng 2018. Sejumlah nama yang sudah mulai muncul, yaitu mantan Menteri ESDM Sudirman Said, anggota DPR yang juga keponakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Wakil Ketua Umum DPP Par-

tai Gerindra Ferry Joko Juliantono, pengusaha media Kukrit Suryo Wicaksono, dan Ketua DPD Gerindra Jateng Abdul Wahid. Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sriyanto Saputro mengatakan sejumlah nama tersebut masih dipersiapkan untuk diusung dalam Pilgub Jateng. Saat ini, lanjut dia, mereka sedang melakukan sosialisasi sebelum memasuki tahap survei elektabilitas kandidat. Sriyanto menambahkan, untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, Partai Gerindra harus menggandeng partai lain. Sebab, Gerindra hanya memiliki 11 kursi DPRD. “Kami sadar hanya memiliki 11 kursi sehingga kami terus berkomunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi mengusung calon,” tambahnya. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertekad mengusung Marwan Jafar sebagai calon gubernur. “Kami bertekad mengusung Marwan sehingga PKB terus berkomunikasi dengan partai lain untuk mendapatkan dukungan,” kata Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. (AS/N-1)

Daerah Teken Hibah Dana Pilkada

MI/ FERDIAN ANANDA MAJNI

BAGIKAN MASKER: Kader Partai NasDem membagikan 8.000 masker kepada

masyarakat korban kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Aceh Barat, kemarin. Kegiatan sosial DPD Partai NasDem Aceh Barat tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas terbakarnya lahan gambut seluas 70 hektare lebih.

SEJUMLAH daerah telah menyepakati naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Seperti Gubernur Lampung M Ridho Ficardo di Bandar Lampung, kemarin, meneken NPHD sebesar Rp360 miliar. Dari anggaran itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima Rp267 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima Rp92 miliar. Jumlah tersebut akan dibayarkan dalam dua tahun anggaran. Pada 2017 KPU menerima dana hibah sebesar Rp44 miliar dan Rp30 miliar untuk Bawaslu. Adapun sisanya dibayarkan pada 2018. Penandatanganan NPHD itu disaksikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Nanang Trenggono dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung Fatikhatul Khoiriyah Ridho membenarkan sempat terjadi tarik ulur dalam penentuan NPHD. “Kenapa sempat kita tarik ulur, karena anggaran harus dibuat seefisien mungkin dan tepat guna. Kendati jumlah yang diberikan besar, yang penting tidak menghambat proses pembangunan,” ujarnya. Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin juga meneken NPHD sebesar Rp318 miliar. “Pencairan dana pemilihan gubernur (pilgub) dilakukan dalam dua tahun ang-

garan, senilai Rp40 miliar pada 2017 dan sisanya Rp278 miliar dicairkan pada 2018,” ungkap Ketua KPU Sumsel Aspahani. Dia mengakui nilai hibah itu berkurang hingga Rp123 miliar dari pengajuan. Oleh karena itu, lanjut dia, KPU akan menggunakan anggaran tersebut seefisien mungkin. Salah satunya merasionalisasi anggaran sosialisasi dan alat peraga atau bahan kampanye. “Rasionalisasi berbagai sosialisasi dan bahan kampanye yang dikurangi. Yang penting, honor petugas selama pilkada dan kebutuhan logistik tetap akan tersedia,” kata Aspahani. Dia mengakui pengurangan anggaran sosialisasi tersebut bisa berdampak pada tidak tercapainya target partisipasi pemilih sebesar 77%. Ketua Bawaslu Sumsel Andhika Pratama menjelaskan ada sembilan kabupaten/kota di Sumatra Selatan yang menggelar pilkada pada 2018. “Ini tahun politik bagi kita sebab di Sumsel akan sembilan kabupaten/kota dan satu provinsi. Kami telah memetakan potensi persoalan yang biasanya timbul saat pilkada,” ungkap dia. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri meminta 171 pemerintah daerah untuk menandatangani NPHD paling lambat pada akhir Juli 2017. (EP/DW/LN/N-1)

MESKI telah mendapatkan restu dari Gubernur Jatim yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman memilih fokus untuk membenahi pendidikan. “Beberapa kali pertemuan dengan Pakde Karwo (panggilan Soekarwo), saya selalu diminta mendaftar di Partai Demokrat pada pemilihan gubernur (pilgub) 2018. Ini kehormatan bagi saya, tetapi saya masih mencintai dunia pendidikan,” kata Saiful di Surabaya, kemarin. Sementara itu, anggota DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengembalikan formulir calon gubernur (cagub) ke Partai Demokrat. “Saya mendapat amanah dari masyarakat sebagai cagub, bukan wakil gubernur,” ujarnya. Keputusan itu, lanjut dia, juga tidak lepas dari masukan dari berbagai pihak agar dirinya menggantikan serta meneruskan perjuangan Soekarwo. Sementara itu, mantan Gubernur Sumatra Utara Syamsul

Arifin kembali mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur ke PDIP. “Saya sangat bersyukur kalau diusung PDIP,” katanya di Kantor DPD PDIP Sumut di Kota Medan, kemarin. Pada 2012 Mahkamah Agung (MA) memvonis Syamsul dengan enam tahun penjara, denda senilai Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp88 miliar. Syamsul terjerat kasus korupsi APBD Kabupaten Langkat pada 2000-2007 di saat menjabat bupati periode pada 1999-2004 dan 2004-2008. Saat menjalani persidangan, Syamsul hadir di pengadilan dengan menggunakan kursi roda dan didampingi dokter. Menurut Syamsul, ia berniat untuk kembali memimpin Sumut karena diminta masyarakat. “Anak saya sudah minta jangan lagi. Saya juga sudah berpikir begitu. Saya pernah terkena kasus. Istri saya hanya mengatakan, kalau itu takdir, ya ikuti biar Allah yang menentukan.” (PS/FL/TB/RF/JS/N-1)

Aher Legowo PKS tidak Usung Netty AHMAD Heryawan memperlihatkan kebesaran hatinya. Ketika Partai Keadilan Sosial tidak mengusung sang istri, Netty Prasetiyani, sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur di Jawa Barat, Aher bisa menerimanya. “Enggak masalah. Kan sebagai kader, kalau dari awal kita dipakai atau dicalonkan, ya alhamdulillah, dan kalaupun tidak, alhamdulillah juga,” ungkap Gubernur Jawa Barat itu di Bandung, kemarin. Ia menyatakan tetap mensyukuri segala keputusan terhadap istrinya. “Dari awal, saya tidak mempermasalahkan. Kalau ibu dicalonkan, alhamdulillah. Kalau tidak, juga alhamdulillah.” Aher mengaku kabar istrinya tidak diusung DPP PKS baru didapatkannya dari media massa. Partai juga belum pernah menghubungi dirinya. Sebelumnya, kepada wartawan, Sekretaris Umum DPW PKS Jabar Abdul Hadi Wijaya menyatakan PKS sudah mengusung Deddy Mizwar untuk dipasangkan dengan Ahmad Syaikhu. Selain PKS, pasangan tersebut juga didukung Partai Gerindra. Deddy Mizwar merupakan petahana yang menjabat Wakil Gubernur Jabar, sedangkan Syaikhu tercatat masih menjabat Wakil Wali Kota Bekasi, sekaligus Ketua DPW PKS Jabar. Penjodohan Deddy-Syaikhu itu, ujar Direktur Lingkar Studi Informasi dan Demokrasi Dedi

Barnadi, tidak ideal. “Kehadiran Syaikhu akan menggerus tingkat keterpilihan Deddy Mizwar.” Ia mengungkapkan berdasarkan hasil sejumlah survei, elektabilitas dan popularitas Deddy Mizwar selama ini selalu berada di posisi dua besar setelah Ridwan Kamil. Sebaliknya nama Syaikhu belum pernah muncul. “Meski populer, Deddy Mizwar sebaiknya dipasangkan dengan sosok yang juga populer. Lebih baik tokoh yang pernah berkiprah di tingkat provinsi,” lanjutnya.

Aher menyatakan tetap mensyukuri segala keputusan untuk istrinya. Terkait dengan pasangan yang akan mendampinginya, calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku sampai saat ini belum memiliki pendamping. Mengacu pada dukungan Partai NasDem yang memberi keleluasaan kepadanya untuk memilih calon wakil gubernur, Emil belum bersikap. “Soal wakil gubernur, itu kewenangan partai politik yang akan mengusung saya. Sejauh ini hanya NasDem yang menyerahkan pilihan kepada saya, sedangkan partai lain mengajukan wakil dari mereka,” ujarnya. (BY/Ant/N-2)

MI/DJOKO SARDJONO

PILKADES SERENTAK: Plt Bupati Klaten Sri Mulyani (kiri) memantau pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Klaten, Jawa Tengah, kemarin. Pilkades yang digelar di 48 desa pada 20 kecamatan tersebut diikuti 131 calon kades.

REGIONAL

KAMIS, 27 JULI 2017

Korporasi Perkebunan Sawit Jadi Tersangka DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menetapkan korporasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu, PT Hutahaean, sebagai tersangka pembukaan lahan tanpa izin. “PT Hutahaean ditetapkan sebagai tersangka pembukaan lahan tanpa izin. Penetapan tersangka ditujukan kepada perusahaannya. Penyidik belum menetapkan orang yang bertanggung jawab di perusahaan itu,” kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Guntur Aryo Tejo di Pekanbaru, kemarin. Guntur menjelaskan, dari hasil penyidikan, PT Hutahae-

an diduga menguasai lahan sekitar 835 hektare di luar izin hak guna usaha (HGU) di afdeling VIII Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Lahan di luar HGU tersebut diduga belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sejauh ini, lanjut Guntur, pihaknya sudah memintai keterangan saksi ahli. Selain itu, sejumlah saksi dari pimpinan perusahaan telah dimintai keterangan. Selain PT Hutahaean, Polda Riau sedang menyelidiki tiga

PT Hutahaean diduga menguasai lahan sekitar 835 hektare di luar izin hak guna usaha (HGU). perusahaan yang terindikasi membuka lahan secara ilegal. Vice President Corporate Services PT Hutahaean Ian Machyar mengatakan pihaknya menghormati proses

hukum yang sedang berlangsung di Polda Riau. Ian juga mengaku telah dimintai keterangan oleh Polda Riau selama 8 jam terkait dengan kasus tersebut. “Kami mengklarifikasi perusahaan beroperasi telah sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Tidak ada lahan kami yang tidak mempunyai izin. Kami siap untuk diukur ulang jika memang dibutuhkan,” kata Ian. Perkara ini pertama kali dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Rakyat Riau (KRR) ke polda. Dalam laporan ke Polda Riau, Koordinator KRR Fachri

Yasin mengungkapkan sedikitnya 33 perusahaan sawit di Riau diduga telah melakukan tindak pidana mengusai lahan hutan secara ilegal. Lahan tersebut kini diduga telah berubah menjadi bentangan perkebunan kelapa sawit. Indikasi itu diperkuat data temuan Pansus Monitoring dan Evaluasi DPRD Riau yang membeberkan lahan seluas lebih dari 103 ribu hektare berada di dalam kawasan hutan dan kawasan lindung. Selain itu, terdapat lahan seluas 203,9 ribu hektare kebun sawit yang ditanami tanpa menggunakan izin HGU. (RK/N-1)

Emil Pastikan Negara Layani Publik WALI Kota Bandung, Jawa Barat, Ridwan Kamil meluncurkan program Layad Rawat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui program itu, warga dimungkinkan menerima pengobatan tanpa harus mendatangi puskesmas ataupun rumah sakit. Warga yang membutuhkan pengobatan cukup menelepon 119 untuk selanjutnya disambungkan operator ke petugas kesehatan. Dengan menggunakan sepeda motor ambulans, petugas yang terdiri dari dokter dan perawat akan mendatangi rumah warga yang membutuhkan pengobatan. Ridwan Kamil atau yang biasa disapa Emil saat di Bandung, kemarin, mengatakan program itu terkait dengan masih banyaknya warga Kota Bandung yang belum mendapat pengobatan yang baik. “Dua warga saya meninggal karena disuruh menunggu, bahkan diusir rumah sakit karena penuh,” katanya. Emil memastikan layanan kesehatan itu diberikan secara gratis bagi warga kelas menengah ke bawah, baik untuk pelayanan maupun obat. “Akan tetapi, kalau menengah atas, dengan bayaran,” kata dia. Emil mengatakan, melalui program itu, ia hendak membuktikan kepada masyarakat bahwa negara hadir untuk memenuhi kebutuhan mereka. “Ini terjemahan teori baru dalam pelayanan publik, negara yang mendatangi warga, tidak selalu sebaliknya. Terjemahkan konsep baru ini ke dalam seluruh layanan, agar memudahkan warga,” bebernya. Hadirnya Layad Rawat bukan sebagai pesaing rumah sakit, melainkan saling melengkapi. Rumah sakit dan dokter praktik tidak perlu takut dengan pasien membeludak. “Ini memudahkan agar manajemen rumah sakit bisa terbantu. Sekarang tidak sedikit rumah sakit yang didatangi pasien yang penyakitnya tidak terlalu parah,” ujarnya seraya menyebut Layad Rawat khusus mengobati penyakit yang tidak terlalu parah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Rita V Suhardijanto mengatakan program itu diperkuat dengan 1.600 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan, ahli gizi, dan perawat. Mereka disebar ke seluruh 30 puskesmas di Kota Ban dung. “Setelah warga menelepon 119, call center akan menghubungi UPT puskesmas. Kepala UPT puskesmas akan menugasi petugas untuk datang ke rumah warga itu,” kata dia. (BY/N-1)

MI/BAYU ANGGORO

PELUNCURAN LAYAD RAWAT: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (tengah) berfoto bersama petugas medis dengan ambulans motor saat peluncuran Layad Rawat di halaman Kantor Wali Kota Bandung, Jawa Barat, kemarin. Pemkot Bandung melalui dinas kesehatan meluncurkan program layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu dengan menyiagakan 1.111 tenaga nonmedis dan 481 tenaga medis lengkap dengan ambulans motor.

Penanganan HTI Jangan Sembrono Tindakan terhadap warga yang diduga pernah terlibat HTI harus berdasarkan pendekatan ilmiah dan berbasis data. ARDI TERISTI HARDI

ardi@mediaindonesia.com

ENANGANAN terhadap mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) jangan grasah-grusuh dan main hakim sendiri. “Warga tidak boleh mengambil tindakan sendiri,” kata Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Amin Abdullah dalam sebuah diskusi di Yogyakarta, kemarin. Hal itu, lanjut dia, terkait dengan munculnya dokumen nama-nama anggota HTI di media sosial. Menurut dia, tidak boleh ada yang main hakim sendiri terhadap orang yang diduga pernah terlibat HTI. Sebab, lanjut dia, semua pihak harus waspada terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan intoleransi, yakni dengan mencatat, memperhatikan, dan menyampaikan ke yang berwenang. Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga itu menambahkan pimpinan kultural harus turut meredakan potensi konflik dan menyatukan bagian berserak. Dia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menangani warga yang pernah tergabung dalam HTI sesuai dengan keilmuan dan berdasarkan data yang konkret. “Tindakan harus berdasarkan scientific approach (pendekatan ilmiah) dan diperbincangkan bersama. Jangan sampai salah langkah. Harus berbasis data dan penelitian, baru diambil keputusan,” kata dia. Secara terpisah, Wali Kota Cirebon, Jawa Barat, Nasrudin Azis mengakui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Cirebon

PT. BHANDA GHARA REKSA (Persero) LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2016/2015 NERACA Untuk Tahun Yang Berakhir Per Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 (Dalam Jutaan Rupiah) AKTIVA ASET Aset Lancar - Kas dan Setara Kas - Piutang Usaha - Piutang Lain-Lain - Uang Muka Kerja - Uang Muka Pajak - Persediaan - Biaya Operasi Dalam Proses - Biaya Dibayar dimuka Jumlah Aset Lancar Aset Tidak Lancar Aset Tetap - Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Lain-lain - Aset Lain Lain - Aset Pajak tangguhan Jumlah Aset Tidak Lancar

JUMLAH ASET

2016

2015

83.768,82 395.194,86 1.307,96 11.183,07 30.537,86 928,38 19.153,83 44.330,32

134.081,80 303.130,04 1.617,33 546,77 12.827,08 1.145,52 19.113,72 39.090,68

586.405,09

511.552,93

470.534,14 (128.972,11) 341.562,03

324.844,53 (102.142,90) 222.701,63

7.904,53 12.198,43 361.664,99

20.673,46 11.850,93 255.226,02

948.070,08

766.778,95

KEWAJIBAN DAN EKUITAS LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Lancar - Utang Usaha - Utang Bank - Utang Pajak - Utang lainnya - Pendapatan Diterima Dimuka - Biaya YMH dibayar - Utang Jk Panjang akan jatuh tempo Jumlah Liabilitas Lancar Liabilitas Tidak Lancar Utang jangka panjang EKUITAS - Modal Statuter - Modal dalam portepel - Modal yg ditempatkan/disetor - Cadangan Umum - Pendapatan Komprehensif Lain - Saldo laba tahun berjalan Jumlah Ekuitas

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

belum melaporkan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat HTI. Kalaupun ada, Aziz memastikan akan menangani secara kasuistis dan tidak serta-merta menempuh pemecatan. Salah satunya, lanjut Azis, dengan memberi pembinaan agar para mantan anggota HTI menyadari dan menerima Pancasila sebagai satu-satunya landasan dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sanksi pecat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Asep Aang Rahmatullah memastikan ASN yang masih melakukan kegiatan anggota HTI akan dikenai sanksi tegas. Aang menjelaskan hal itu mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kewajiban PNS. ASN wajib mengabdi kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Itu sudah sangat jelas. Bahkan dalam pelantikan pun disebutkan negara kita adalah Pancasila, UUD 45, dan NKRI. Karena HTI dinilai sebagai organisasi anti-Pancasila, ASN yang mengikuti HTI akan mendapatkan sanksi,” kata dia. Aang menyebutkan sanksi yang diberikan bisa berupa penurunan jabatan terendah dalam waktu tiga tahun atau diberhentikan secara tidak hormat. Untuk mengindentifikasi ASN yang terlibat HTI, jelas Aang, pihaknya meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melaporkan kepada pihak BKSDM. (UL/ CS/N-1)

Kantor Pusat : Jl.Kali Besar Timur No. 5-7, Jakarta 11110 Telp. (021) 6916666, Fax. (021) 6903162 Website : http:/www.bgrindonesia.com E-mail : bgr-pst@bgrindonesia.com

LAPORAN LABA-RUGI Untuk Tahun Yang Berakhir Per Tgl 31 Desember 2016 dan 2015 (Dalam jutaan rupiah) 2016

2015

619,33 47.549,73 35.926,56 12.113,76 38.995,43 71.806,68 86.124,69

1.741,76 27.895,49 18.581,44 1.580,96 24.607,84 62.925,26 43.366,89

293.136,18

180.699,64

236.439,07

211.085,55

1.000.000,00 (750.000,00) 250.000,00 118.991,66 (713,88) 50.217,04 418.494,82

948.070,08

1.000.000,00 (750.000,00) 250.000,00 64.938,67 -3,79 60.058,88 374.993,76

766.778,94

Dewan Komisaris :

URAIAN

2016

HASIL USAHA - Penyimpanan - Jasa Pengurusan Transportasi - Usaha Jasa Lain Jumlah Hasil Usaha

415.897,22 579.163,77 17.719,57 1.012.780,56

379.271,45 536.468,42 2.306,38 918.046,25

BIAYA OPERASI - Penyimpanan - Jasa Pengurusan Transportasi - Usaha Jasa Lain Jumlah Biaya Operasi

272.130,80 498.817,91 21.546,65 792.495,36

236.598,11 459.246,58 5.543,80 701.388,49

220.285,20

216.657,76

132.341,58 132.341,58 87.943,62

128.338,68 128.338,68 88.319,08

801,26 2.722,06 (8.608,20) (742,49) (5.827,37) 82.116,25

1222,18 6.376,20 (12.012,34) (2.068,06) (6.482,02) 81.837,06

(20.496,65) (11.513,36) 110,81 (31.899,20) 50.217,04

(16.501,77) (7.487,30) 2.210,89 (21.778,18) 60.058,88

LABA/(RUGI) OPERASI BIAYA USAHA - Biaya Umum,Adm & Penjualan Jumlah Biaya Usaha LABA USAHA HASIL DAN BIAYA LAIN-LAIN - Pendapatan Keuangan - Hasil lain-lain - Beban Keuangan - Biaya lain-lain Jumlah Hasil (Biaya) Lain LABA SEBELUM PAJAK PAJAK PENGHASILAN BADAN - Beban pajak PPh ps 23 Final - Pajak penghasilan kini - Pajak tangguhan Jumlah Pajak Penghasilan LABA SETELAH PAJAK SETORAN KE PEMERINTAH - Pajak - Deviden

73.660,00

109.990,00

6.227,13

6.005,89

- Komisaris Utama

: Cecep Sutiawan

Direksi :

- Komisaris

: Setiawan Wangsaatmaja

- Direktur Utama

: R. Ruli Adi

PROGRAM KEMITRAAN & BINA LINGKUNGAN (PKBL) / CSR

: Lambonar O. Silitonga

- Direktur

: Mohammad Affan

- Direktur - Direktur

: M. TDX¿N +LGD\DW : Nofrisel

- PKBL / CSR Jakarta, Juli 2017 S.E & O Direksi

Laporan Keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan sesuai laporan No. HHAS/268/YS/Ary/2017 Tanggal 27 Februari 2017 dan telah mendapat persetujuan serta pengesahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham No. DUT/500/SET/VI.2017 tanggal 15 Juni 2017 di Jakarta.

2015

R. Ruli Adi Direktur Utama

3.051,22

3.540,11

Mohammad Affan Direktur Keuangan & Umum

KAMIS, 27 JULI 2017

INTERNASIONAL

Ribuan Penduduk Venezuela Mengungsi

AFP/SAUL LOEB

HUBUNGAN AS DENGAN RUSIA: Presiden AS Donald Trump berbicara dalam kampanye Make America Great Again di Covelli Center, Youngstown, Ohio, AS, Selasa (25/7). Dewan Perwakilan Amerika Serikat menyetujui undang-undang untuk menjatuhkan sanksi baru untuk Rusia, Iran, dan Korea Utara dengan suara mutlak. Langkah ini berpotensi memperumit harapan Presiden Donald Trump untuk memperbaiki hubungan dengan Rusia.

Moskow telah memperingatkan Washington ‘puluhan kali’ bahwa setiap sanksi baru pasti akan direspons. HAUFAN HASYIM SALENGKE

haufan_hasyim@mediaindonesia.com

USIA berang dengan tindakan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) yang sepakat menjatuhkan sanksi berat terhadap Moskow, dengan menyebutnya sebagai langkah serius yang menghancurkan peluang memperbaiki hubungan di antara kedua negara adidaya. DPR AS, Selasa (25/7) waktu setempat, melakukan voting yang menyepakati sanksi baru terhadap Rusia. Rancangan undang-undang (RUU) baru juga menekankan Presiden Donald Trump harus mendapatkan izin politisi sebelum meringankan sanksi apa pun terkait dengan Moskow. Keputusan tersebut dibuat di tengah upaya politisi di DPR menyelidiki kemungkinan campur tangan Rusia dalam Pemilihan Presiden 2016 dan kolusi potensial timp kampanye Trump di Partai Republik. “Apa yang telah terjadi melampaui alam akal sehat,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov kepada kantor berita TASS

Rusia-Iran Kecam Sanksi Baru AS yang dikelola negara. “Pembuat dan sponsor RUU itu mengambil langkah sangat serius untuk menghancurkan kemungkinan menormalisasi hubungan dengan Rusia,” tegasnya. Paket sanksi--yang juga berisi tindakan untuk Iran dan Korea Utara-disetujui 419 anggota dewan, tiga menolak, setelah bermingguminggu negosiasi. Sekarang RUU diajukan ke Kepala Senat sebelum Presiden Donald Trump akan menghadapi pilihan rumit apakah akan memvetonya. Undang-undang itu ditentang Gedung Putih dan sangat menyulitkan kemampuan Trump untuk mencabut hukuman tersebut. Jika Trump tidak menandatangani undang-undang itu, Rusia sepertinya akan melakukan pembalasan. Ryabkov menegaskan Moskow telah memperingatkan Washington ‘puluhan kali’ bahwa setiap sanksi baru pasti akan direspons. Sementara ini Moskow tampaknya tetap akan menjaga suasana sembari mereka menunggu bagaimana reaksi Trump. “Kami tidak menyerah pada emosi,” kata Ryabkov. “Kami akan

mengalami nasib tragis dan kini hidup bergantung pada bantuan orang lain di tepi Desa Kyar Gaung Taung. Semua orang Rohingya telah meninggalkan desa itu karena takut dipukuli tentara. Di desa itu hanya tersisa perempuan, anakanak, serta orang tua. Pemerintah Myanmar telah membantah hal itu. Meski begitu, cerita para perempuan tersebut menggema di sejumlah akun yang dikumpulkan penyelidik PBB dan kelompok hak asasi manusia dari sekitar 74 ribu orang Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh. PBB yakin ratusan orang sangat mungkin tewas dalam masa paling berdarah selama bertahun-tahun penganiayaan 1,2 juta muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar. Desa Kyar Gaung Taung mengalami kejadian paling brutal pada November saat saksi mata dan media pemerintah mengatakan puluhan orang Rohingya terbunuh oleh tentara yang menyerbu desa-desa. Pemerintah Myanmar menolak hampir semua klaim pelanggaran dan melarang misi pencarian fakta PBB masuk ke daerah tersebut. Sebaliknya, mereka mengatakan penyelidikan oleh militer dan polisi serta tim yang ditunjuk negara cukup memadai. “Sejumlah kasus terkait dengan pembunuhan telah dilaporkan pascapenyelidikan. Mereka juga melakukan penyelidikan atas dugaan pemerkosaan,” kata

Oposisi khawatir langkah pemerintah itu akan semakin memperkuat kekuasaan Maduro dan mendesak pemilihan presiden baru segera digelar sebagai jalan keluar dari krisis. Kekerasan selama demonstrasi anti-Maduro yang digelar kelompok oposisi dalam empat bulan diperkirakan akan meningkat. Sejauh ini, demonstrasi tersebut telah menewaskan lebih dari 100 orang Ancaman Amerika Serikat (AS) untuk menjatuhkan sanksi ekonomi jika pemilihan tersebut dilakukan akan semakin menghancurkan negara yang sudah dibelit krisis ekonomi ini. Kepala Dinas Migrasi Kolombia, Christian Krueger, mengatakan bahwa pemerintahnya telah memiliki ‘rencana cadangan’ yang siap untuk menghadapi berbagai skenario, termasuk eksodus besar-besaran warganya. Banyak penduduk Venezuela melihat Kolombia sebagai batu loncatan ke negara lain. Menurut Krueger, sekitar 300-350 ribu warga Venezuela telah tinggal di Kolombia, sebagian besar tanpa dokumen residensi yang layak. Seorang pemimpin oposisi terkemuka, Leopoldo Lopez, dalam sebuah video kemarin menyerukan militer agar menarik dukungannya untuk rencana Maduro dalam menulis ulang konstitusi. (AFP/Ihs/I-1)

Upaya permusuhan

Iran menilai sanksi baru tersebut merupakan ‘tindakan bermusuhan’ Washington. berupaya mencari cara untuk bergerak maju, dengan tegas dan konsisten mencari cara untuk mengompromikan isu penting bagi Rusia dan AS,” tandasnya. Hubungan Rusia dan AS anjlok ke titik terendah sejak Perang Dingin setelah Kremlin mencaplok Krimea dari Ukraina pada 2014. Langkah itu membuat Washington menjatuhkan sanksi kepada Moskow. Trump berulang kali berjanji selama kampanyenya untuk mencoba meningkatkan hubungan dengan Rusia. Namun, tuduhan bahwa Kremlin turut campur dalam pemilu AS yang menghantarkannya ke Gedung Putih telah menghambat upaya normalisasi.

Soal sanksi terbaru AS itu, juru runding nuklir kenamaan Iran, negara yang juga dikenai sanksi baru oleh DPR AS, mengatakan sanksi baru itu merupakan ‘tindakan bermusuhan’ yang melanggar komitmen Washington berdasarkan kesepakatan nuklir 2015. “Tindakan yang sedang berlangsung di Kongres AS merupakan tindakan bermusuhan terhadap Republik Islam Iran,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, menurut kantor berita ISNA. Araghchi memimpin tim negosiasi yang menyetujui kesepakatan dengan kekuatan dunia pada 2015 yang dikenal JCPOA. Iran sejak itu menyetujui pembatasan ketat program nuklir mereka dengan imbalan pelonggaran sanksi. Ia menyebut RUU sanksi baru hanyalah ‘kompilasi dari sanksi AS sebelumnya di bidang nonnuklir’. “Itu dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan JCPOA dan mengurangi keuntungan Iran di bawah JCPOA. Langkah itu tidak sesuai dengan JCPOA. AS telah berkomitmen menerapkannya dengan niat baik dan dalam suasana yang konstruktif.” (AFP/Hym/I-1)

Sudah Diperkosa, kemudian Ditinggal Suami

PERASI pembersihan yang digelar militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine menjadi awal mula kehancuran Ayamar Bagon, seorang perempuan muslim Rohingya. Di tengah kehamilan yang menginjak sembilan bulan, perempuan berusia 20 tahun itu mengaku kepada suaminya bahwa dirinya diperkosa tentara Myanmar. “Mereka tahu saya hamil, tapi tidak peduli. Suami saya menyalahkan saya karena membiarkan hal itu terjadi. Lalu dia menikahi perempuan lain dan sekarang tinggal di desa lain,” tutur ibu yang melahirkan seorang bayi perempuan itu. Bagon saat ini hidup dengan mengandalkan sumbangan makanan dan uang dari tetanggatetangganya. Cerita yang sama datang dari ibu dua anak, Hasinnar Baygon, 20. Dia mengatakan suaminya mengancam akan pergi setelah Baygon mengaku diperkosa tiga tentara pada Desember tahun lalu. “Suami saya mengatakan akan meninggalkan saya. Dia menyalahkan saya karena saya tidak melarikan diri,” kata Baygon. Dia tahu mereka tentara karena seragam dan senjata yang mereka bawa saat mereka bergiliran menodainya di gubuk yang juga dijaga bergantian. Kedua perempuan itu ialah bagian dari sekelompok perempuan Rohingya yang

RIBUAN penduduk Venezuela membanjiri perbatasan dan bergerak melintas ke negara tetangga, Kolombia. Ini dilakukan mereka untuk menghindari kerusuhan dan kekerasan menjelang pemilihan yang akan digelar akhir pekan ini. Sambil membawa koper bermuatan lebih, kebanyakan dari mereka mencari perlindungan di negara tetangga. Warga lainnya memilih kembali setelah memperoleh persediaan bahan makanan dan keperluan lainnya yang tidak ditemukan di Venezuela. “Kami harus melanjutkan perjalanan kami karena pemilihan Minggu (30/7). Jujur saja, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi agar aman kami lebih memilih untuk pergi,” ujar salah satu penduduk, Maria de los Angeles Pichardo. Perempuan 29 tahun tersebut bersama suami dan anak laki-lakinya telah melintasi pos perbatasan Villa del Rosario dan mengaku akan menuju Peru. Kekhawatiran penduduk dipicu oleh sebuah pemilihan yang diajukan oleh Presiden Nicolas Maduro untuk memilih 545 anggota Majelis Konstituante yang bertugas untuk menulis ulang konstitusi. Rencana itu telah ditanggapi dengan protes dan demonstrasi massa di seluruh negeri Amerika Latin itu yang didukung oleh oposisi.

kepala polisi penjaga perbatasan Rakhine Brigadir Jenderal San Lwin. Kelompok hak asasi manusia telah lama menuduh militer Myanmar menggunakan pemerkosaan sebagai senjata perang dalam konflik etnik di perbatasan itu. Tuduhan laki-laki muslim

melakukan hal yang sama kepada perempuan Buddhis juga sering digunakan untuk meningkatkan kebencian. Tuduhan itu memicu bentrokan pada 2012 yang menyebabkan 120 ribu orang mengungsi disusul kerusuhan mematikan dua tahun kemudian di dekat Mandalay. (AFP/Irene Harty/I-2)

AFP/LUIS ACOSTA

MENGUNGSI: Warga negara Venezuela memadati perbatasan Kolombia-

Venezuela, di jembatan internasional Simon Bolivar, Selasa (25/7). Ribuan warga Venezuela mengungsi ke negara tetangga untuk menghindari kerusuhan dan kekerasan menjelang pemilihan kontroversial yang akan digelar pemerintah pada akhir pekan.

Jepang Diminta Lebih Berperan dalam MEA JEPANG, selaku mitra dagang ASEAN, dinilai harus lebih berperan dan memanfaatkan perayaan ke-50 ASEAN untuk semakin memperkuat peran dan kerja sama di berbagai bidang khususnya ekonomi menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “ASEAN dan Jepang harus memanfaatkan momentum perayaan 50 tahun ASEAN ini dengan meningkatkan hubungan dekat keduanya untuk menjadi pemain ekonomi di dunia,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Gedung Pakarti Center di Jakarta, kemarin. “Saya juga berharap Jepang akan memanfaatkan momentum ini untuk membangun kerja sama dan pemahaman bersama untuk masa depan yang lebih baik dan kesejahteraan kawasan,” imbuh Bambang dalam acara Seminar Public Development of ASEAN Community from Japanese Perspective. Sampai saat ini, menurut Bambang, Jepang dan ASEAN telah memperkuat kerja sama ekonomi melalui perdagangan dan foreign direct investment (FDI). “Untuk ASEAN pada 2015, Jepang menjadi partner dagang ketiga terbesar dengan total mencapai US$238,44 miliar,” ujarnya. “Jepang juga menjadi salah satu negara ketiga terpenting mitra FDI untuk ASEAN.” Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) memang telah menjadikan Asia sebagai fokus investasi untuk berbagai kerja sama khususnya pengembangan fasilitas institusi dan perdagangan. Negara anggota ASEAN membentuk MEA pada 2015 dan sepakat untuk mengembangkan integ rasi ekonomi sebagai pasar tunggal menuju ekonomi global. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk ASEAN Jose Antonio Morato Tavares mengatakan, di usianya yang

setengah abad, ASEAN harus lebih efektif dalam menghadapi tantangan di masa depan. “ASEAN harus lebih efektif dan efisien dalam mengambil keputusan dan bukannya malah membuat lebih banyak deklarasi,” ujar Jose yang juga Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri. Menurutnya, implementasi merupakan kunci utama untuk memajukan ASEAN.

KEMLU.GO.ID

“ASEAN harus lebih efektif dan efisien mengambil keputusan, bukan malah membuat banyak deklarasi.” Jose AM Tavares

Duta Besar Indonesia untuk ASEAN “Contohnya ialah tantangan dari Marawi. Perang melawan terorisme di Deklarasi ASEAN dengan sangat jelas disampaikan semua hal tentang melawan terorisme termasuk tindakan pencegahan dan menekan pendanaan terorisme,” ujar Jose. “Kekurangan di implementasi dan operasi lintas batas tidak bekerja dengan baik. Dibutuhkan keberanian untuk bisa keluar batas dan melawan terorisme,” ujarnya. (Ihs/I-2)

JAGAT

KAMIS, 27 JULI 2017

KANDAHAR, AFGHANISTAN

Taliban Serang Pangkalan Militer S

AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

KEBAKARAN HUTAN: Wisatawan meninggalkan pantai saat kebakaran hutan melanda di

Bormes-les-Mimosas, Prancis, kemarin. Sedikitnya 10 ribu orang, termasuk ribuan wisatawan, dievakuasi dalam semalam setelah terjadi kebakaran di sebelah selatan Prancis.

SAINT-TROPEZ, PRANCIS

EDIKITNYA 26 tentara Afghanistan tewas akibat serangan kelompok pemberontak Taliban ke sebuah pangkalan militer di Provinsi Kandahar, wilayah selatan Afghanistan, kemarin. “Kelompok militan menyerang pangkalan tentara di daerah Karzali, Distrik Khakrez, Provinsi Kandahar, tadi malam (kemarin),” kata juru bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan Jenderal Dawlat Waziri. Waziri menambahkan, kendati 26 tentara tewas, mereka mampu membalas serangan Taliban. Sebanyak 80 anggota Taliban dilaporkan tewas. Sementara itu, warga di sekitar lokasi kejadian menggambarkan pertempuran antara pasukan Taliban dan tentara pemerintah berlangsung selama berjam-jam. Sekitar 30 kendaraan membawa anggota milisi Taliban un tuk melakukan serangan pangkalan militer di Distrik Khakrez. Mereka mengepung pangkalan militer dari berbagai arah. Saat pertempuran sengit ber-

Selasa (25/7), lebih dari 4.000 pemadam kebakaran dan tentara yang didukung 19 pesawat bom air dikerahkan. malam dengan kantong tidur di pantai. Api juga melahap habis 400 hektare hutan pantai di dekat resor terkenal di La Croix-Valmer dekat Saint-Tropez dan memaksa lebih dari 200 orang dievakuasi. Wakil Wali Kota La CroixValmer, Rene Carandante, menggambarkan sebuah kawasan yang sunyi dikelilingi pohon pinus yang hangus.

Serangan Taliban mulai gencar setelah pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang dipimpin AS menarik sebagian pasukan mereka sejak Desember 2014. Dengan kian gencarnya serangan Taliban, korban tewas dari kubu militer pemerintah bertambah hingga mencapai 35% pada 2016. Lembaga Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Af-

O N T H I S DAY

1921: Frederick Banting Temukan Insulin

Hutan Terbakar, 10 Ribu Mengungsi SEDIKITNYA 10 ribu orang, termasuk ribuan wisatawan, dievakuasi dalam tempo semalam setelah terjadi kebakaran di sebelah selatan Prancis, kemarin. Pihak berwenang mengatakan Prancis yang tengah memerangi kebakaran masif kembali menghadapi kebakaran baru di beberapa titik di selatan, termasuk di dekat resor populer, Saint-Tropez. “Evakuasi, setidaknya 10 ribu orang, mengikuti perkembangan api. Ini area yang populasinya berlipat ganda dua atau tiga kali lipat di musim panas,” ujar petugas pemadam kebakaran di dekat Bormes-les-Mimosas di Pantai Mediterania. Sekitar 3.000 wisatawan di sebelah tenggara Prancis juga terpaksa mengungsi dan tinggal di perkemahan darurat. Beberapa orang lainnya berakhir dengan menghabiskan

langsung, tentara Afghanistan yang terkepung mendapat bantuan serangan udara dengan menggempur target pasukan Taliban. Dalam beberapa bulan terakhir, milisi yang pernah berkuasa dan sempat didukung Amerika Serikat (AS) tersebut kerap melakukan serangan balas dendam terhadap pasukan pemerintah.

ghanistan (SIGAR) yang dibentuk AS melaporkan pada tahun ini sebanyak 6.800 personel militer dan polisi Afghanistan tewas. Di sisi lain, kelompok pemberontak Taliban kian gencar melakukan serangan saat memasuki 2017. Korban yang tewas akibat serangan Taliban adalah aparat keamanan Afghanistan. Pada April lalu, sebanyak 135 tentara tewas di sebuah pangkalan militer yang berada di luar kota utara Mazari-Sharif. Insiden itu disebut sebagai serangan Taliban yang paling mematikan dengan target pangkalan militer. Bahkan sumber lain menyebutkan serangan tersebut menewaskan 200 tentara. Pada awal Maret, sekelompok orang yang bersenjata menyamar dengan mengenakan seragam dokter, menyerbu sebuah rumah sakit militer terbesar di Kabul, Rumah Sakit Sardar Daud Khan. Serangan menewaskan puluhan orang. Kelompok Taliban disebut memiliki basis yang kuat di Provinsi Kandahar. Kekuatan mereka terus bertambah dan kerap melakukan serangan terhadap militer pemerintah. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga melaporkan wilayah Kandahar yang berbatasan dengan Pakistan menjadi tempat paling berbahaya untuk warga sipil. Lebih dari 70 warga desa telah diculik Taliban. (AFP/ Ire/I-3)

“Ini daerah bencana, tidak ada yang tersisa,” ujarnya. Jumlah populasi di Cote d’Azur, Pantai Mediterania, Prancis, meningkat pada Juli dan Agustus ketika banyak wisatawan memenuhi wilayah pegunungan yang berhadapan langsung dengan pantai tersebut. Padahal, kawasan itu mengalami musim panas yang sangat panas dan kering yang membuatnya sangat rentan terhadap kebakaran. Pada Selasa (25/7), lebih dari 4.000 pemadam kebakaran dan tentara yang didukung 19 pesawat bom air dikerahkan untuk memadamkan api yang telah meninggalkan bekas bumi hangus di Prancis. Menurut pihak berwenang, sekitar 12 petugas pemadam kebakaran dan 15 petugas kepolisian terluka karena menghirup asap pada Senin (24/7). (AFP/Ihs/I-2)

WIKIPEDIA

FREDERICK Grant Banting (1891-1941) memulai studinya di Universitas Toronto dengan tujuan memasuki kementerian, tapi ia beralih ke kedokteran, menerima ijazah MD-nya pada 1916. Setelah lulus, ia mengikuti ketentaraan dan menjadi opsir medis selama PD I. Ia dianugerahi Canadian Military Cross untuk kebera-

nian, mendatangi prajurit yang terluka saat ia terluka. Setelah perang, ia mem buka praktik kedokteran di London, Ontario, sampai 1921, di saat ia dan Charles Best memulai penelitian hormon insulin. Kerja ini berlanjut secara cepat dari penelitian dasar pada terapan klinis, dan Banting bersama dengan John JR Ma-

cleod, kepala fakultas fisiologi Universitas Toronto, dianugerahi Hadiah Nobel Fisiologi atau Kedokteran pada 1923. Merekalah orang pertama asal Kanada yang menerima penghargaan itu. Banting awalnya mengancam menolak hadiah sebab ia merasa karya Charles Best sebagai asisten riset telah membahayakan proyek. 27 Juli | History|BBC|Dok.mi

KAMIS, 27 JULI 2017

SELEBRITAS

PODIUM

Lebih Percaya Buaya atau Hantu Narkoba mesin penghasil uang. Ia bahTERUS terang saya suka dengan ‘imajinasi’ Kepala BNN Komjen Budi Waseso tentang penjara kan modus pencucian uang yang kiranya yang tak mempan disogok pengedar narkoba. tak terdeteksi PPATK. Bukan mengada-ada Penjara itu dikelilingi kolam yang berisi ‘sipir’ menduga berbagai penjara berfungsi sebagai piranha atau buaya. Baru kemudian dijaga sentra-sentra pencucian uang, sedemikian rupa sampai-sampai 50% peredaran manusia. narkoba bisa disetir dari balik Buaya sebagai sipir lebih bisa tembok penjara. dipercaya ketimbang manusia. Tidak berlebihan mengataBuaya tidak bisa diajak komkan penjara bukan bagian sopromi. Buaya tidak bisa diajak lusi persoalan sehingga disebut kerja sama oleh pengedar nar‘lembaga pemasyarakatan’. Itu koba. Tidak bisa disogok. ‘lembaga persoalan’, tempat Sang jenderal kesal karena kian melembaganya kejahatan. begitu buruknya integritas Selain kejahatan narkoba, di sipir. Mereka bisa dibeli dengan situ terhimpun ‘perlawanan’ uang hasil perdagangan gelap beramai-ramai menjebol pennarkoba. Magnitude-nya draEBET jara. matis, 50% peredaran narkoba Penjebolan penjara berulang di Indonesia dikendalikan dari Saur Hutabarat terjadi dan berulang pula kebalik jeruji besi. Dewan Redaksi Media Group pala penjara seketika dicopot Menurut sang jenderal, selama ini sipir-sipir berengsek itu selamat. Bukan dari jabatannya. Akan tetapi, hukuman itu pernyataan hampa. Lebih dari 10 tahun lalu, semata penghakiman untuk person, kepala penmelalui investigative reporting, dua reporter jara, tidak menyentuh persoalan sistemis yang perempuan harian ini telah membongkar peri- ‘hidup’ di penjara, yaitu berbagai komodifikasi/ hal transaksi narkoba di LP Cipinang. Namun, monetisasi rupa-rupa jasa dalam penjara mulai baru di masa Komjen Budi Waseso sebagai kemudahan menjenguk, ekstra fasilitas untuk Kepala BNN perdagangan narkoba di penjara orang-orang istimewa, sampai terbukanya mendapat perhatian dan tindakan keras. “Se- kesempatan berkomunikasi melalui telepon seluler dengan menyogok. karang, saya kejar terus,” katanya. Kemudahan berkomunikasi digital dengan Selain mengusulkan buaya sebagai sipir, Kepala BNN itu memberi alternatif hantu se- dunia luar itu tentu termasuk dengan jejaring bagai penjaga penjara. Seperti buaya, kayaknya narkoba. Dalam perkara itu sesungguhnya me‘makhluk halus’ pun tak bisa disogok. Kecuali di reka seperti manusia bebas. Hemat saya, sepanjang terpidana narkoba dapenjara ada yang berkeahlian pawang buaya sekaligus pawang hantu sehingga kedua makhluk pat berponsel, sepanjang itu transaksi narkoba itu dibikin tak berkutik menghadapi peredaran kiranya tak bisa diberantas. Tak bisa, sekalipun buaya dan hantu tak mempan disogok. Mereka narkoba yang dikendalikan dari penjara. Penjara merupakan arena sangat tertutup tak paham ber-WA atau berinternet. Buaya dan hantu lebih dipercaya sebagai sipir dan terjaga ketat. Itu prinsip pokok. Bahwa di situ sampai ‘melembaga’ transaksi narkoba ketimbang manusia merupakan kritik keras. puluhan tahun kiranya menunjukkan betapa Ekspresi kekesalan Komjen Budi Waseso itu meskorupnya aparatur negara yang bertugas tinya melecut Dirjen Lembaga Pemasyarakatan di situ. Narkoba barang jahat, tapi uangnya untuk tuntas membereskan dan membersihkan rupanya terasa enak sekali dalam kehidupan penjara. Jika di penjara yang terkurung tembok (oknum) sipir sehingga kejahatan di penjara tinggi narkoba tak bisa diberantas, apalagi di tengah masyarakat yang terbuka. terbungkus sangat rapi.

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 16

MAUDY AYUNDA

Ajak Anak Muda Tunaikan Pajak Layanan streaming memberi harapan untuk mengurangi praktik pembajakan. DHIKA KUSUMA WINATA dhika@mediaindonesia.com

KTRIS sekaligus penyanyi Ayunda Faza Maudya, 22, yang dikenal aktif menaruh perhatian pada dunia politik dan ekonomi Indonesia ingin generasi muda di negeri ini berperan sebagai warga negara yang baik. Salah satunya dengan menunaikan pajak secara taat. Aktris yang dikenal dengan nama Maudy Ayunda itu tahu betul pemerintah sedang gencar menggenjot pendapatan dari sektor pajak demi memuluskan agenda pembangunan. P a s a l ny a , b e r d a s a r k a n catat an Menteri Keuangan Sri Mulyani, porsi kontribusi usia muda (21 tahun-30 tahun) terhadap wajib pajak pribadi hanya 4,9%. Karena itu, Maudy mengajak kaum muda untuk berpartisipasi aktif mulai dari hal sederhana seperti membayar pajak. “Anak-

anak muda bisa berkontribusi dengan disiplin membayar pajak agar negara bisa melakukan perubahan yang lebih besar lagi,” tegas Maudy yang menjadi pembicara di acara Supermentor-20 di Jakarta, Selasa (25/7). Menurut bintang film Untuk Rena yang juga menjadi Global Shaper dari World Economic Forum (WEF), itu peran paling sulit bagi generasi muda ialah sebagai warga negara yang aktif. Karena selain harus taat pajak, anak muda juga perlu mengawal kebijakan pemerintah secara detail. “Penting untuk mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah agar bisa optimal. Kita (anak-anak muda) ialah pewaris negara ini,” ucapnya. Lulusan politics, philosophy, and economics di Oxford University, Ing gris, itu menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih berpotensi terus tumbuh. Dirinya optimistis masa depan Indonesia bakal

MI/SUSANTO

cerah jika semua pihak, mulai presiden hingga level masyarakat, turut mengupayakannya.

Dua peran Menurut pendapatnya ada dua peran lagi yang bisa diambil generasi muda. Pertama, anak muda tak hanya harus bermimpi, tapi juga menciptakan peluang. “Kita adalah millenials yang tidak hanya mengejar mimpi, tapi juga membuat mimpi. Kita generasi yang menciptakan peluang,” jelas dia. Dia mencontohkan perkembangan perusahaan rintisan digital (start-up) sektor transportasi yang kini tengah berkembang. Lewat inovasi dan teknologi, lanjutnya, para pengusaha muda sudah men-

ciptakan kesempatan kerja baru. “Beberapa tahun lalu lapangan kerja seperti itu jelas enggak ada,” katanya. Kedua, kelompok muda sebagai calon orangtua sebaiknya memiliki kesadaran untuk memastikan pentingnya nutrisi bagi keluarga. Alasannya demi menjamin generasi baru terbebas dari masalah malnutrisi. “Juga ada tanggung jawab ke komunitas kita untuk mempromosikan kebiasaan-kebiasaan yang positif,” ujarnya. Indonesia memang masih menghadapi masalah malnutrisi dan stunting. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan angka stunting sebesar 29%. Tercatat satu dari tiga anak Indonesia tergolong kekurangan gizi.(H-5)

KAMIS, 27 JULI 2017

HALAMAN 17

HLM 18 Rujukan Tarif Cegah Perang Harga Internet

HLM 22 Pelaku Perundungan Harus Didampingi

HLM 28 Liga Primer Menuju Pemecahan Rekor

EKONOMI Negosiasi Freeport masih Alot

ANTARA /WIDODO S JUSUF

PEMUSNAHAN UANG TIDAK LAYAK EDAR: Petugas Bank Indonesia menghitung dan memeriksa uang rupiah tidak layak edar dari berbagai pecahan yang ditukarkan masyarakat di loket Gedung C Bank Indonesia, Jakarta, kemarin. Bank Indonesia telah menerima dan memusnahkan sekitar Rp113,45 miliar uang rupiah tidak layak edar berbagai pecahan dari masyarakat periode Januari-Juni 2017.

Struktur Investasi Mesti Seimbang Meski nilai investasi meningkat, penyerapan jumlah tenaga kerja malah menurun dalam dua tahun terakhir. ERANDHI HUTOMO SAPUTRA Erandhi@mediaindonesia.com

EALISASI investasi, baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) pada semester I tahun ini tumbuh 12,9% secara year on yearr (yoy) dibanding semester I 2016. Namun, pertumbuhan ini belum diikuti penyerapan tenaga kerja. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memaparkan hasil investasi selama semester I 2017 mencapai Rp336,7 triliun, naik dari semester I 2016 sebesar Rp298,1 triliun. Namun, ironisnya, dari

pertumbuhan investasi tersebut, penyerapan tenaga kerja Indonesia justru menurun dalam dua tahun terakhir secara yoy. Penyerapan tenaga kerja di Semester I 2017 sebesar 539.457 orang, turun dari Semester I 2016 sebesar 681.909 orang dan Semester I 2015 sebesar 686.174 orang. Padahal, investasi dalam dua tahun tersebut tidak lebih tinggi dari Semester I 2017. Di Semester I 2015 investasi Rp259,7 triliun dan Semester I 2016 Rp298,1 triliun. Kepala BKPM Thomas Lembong mengakui penurunan penyerapan tenaga kerja tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi karena ketidakseimbangan

antara investasi di sektor padat karya dan padat modal. “Saya semakin prihatin dari struktur investasi, terutama keseimbangan yang sifatnya padat modal dan padat karya,”

ujar Lembong di Gedung BKPM Jakarta, kemarin. Untuk mengatasi hal itu, Lembong meminta agar kementerian-kementerian menderegulasi peraturan.

Hal itu sesuai dengan permintaan Presiden Jokowi yang dalam sidang kabinet lalu mengutarakan kekecewaannya karena masih adanya peraturan menteri yang menyulitkan dunia usaha dan tidak baik bagi iklim investasi. Menurut Lembong, pertumbuhan nilai investasi memang membanggakan. Tetapi, jika dalam waktu yang sama penyerapan tenaga kerja justru menurun, hal itu tidak sesuai dengan tujuan besar program ekonomi yakni kesejahteraan dan peningkatan penghasilan masyarakat. “Kita harus perhatikan struktur investasi,” ucapnya. Lembong menangkap tandatanda investasi sudah bergeser ke sektor padat modal terlihat di kuartal II tahun ini. Hal itu, kata Lembong, terlihat pada Lebaran lalu saat industri ritel seperti pakaian, makanan, dan bahkan petasan, justru me-

lemah pertumbuhannya.

Industri manufaktur Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan, memang saat ini serapan usaha belum maksimal karena investor lebih memilih investasi padat modal dan teknologi ketimbang padat karya. Hal ini, kata dia, lebih disebabkan faktor insentif bagi industri padat karya yang tidak berjalan efektif, terutama di sektor tekstil dan pakaian jadi. Bhima juga menyarankan pemerintah perlu memperbaiki industri manufaktur. Sebab, porsi industri manufaktur terhadap PDB terus menurun dalam 5 tahun terakhir sehingga terkesan ada deindustrialisasi. Padahal, penyerapan tenaga kerja sektor industri cukup besar. (E-2)

Jepang Ditawari Ikut Garap Proyek Tol Trans-Sumatra PRESIDEN Joko Widodo meminta secara khusus Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk ikut terlibat dalam pembangunan proyek tol trans-Sumatra. Hal itu diutarakan Jokowi saat bertemu dengan Presiden JICA Shinichi Kitaoka untuk membahas kerja sama antara Indonesia dan JICA di Istana Merdeka, kemarin. “Presiden menyampaikan

kepada JICA untuk dapat ikut mendanai proyek-proyek di luar Pulau Jawa seperti tol trans-Sumatra,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai pertemuan. Permintaan Jokowi tersebut, kata Sri, diutarakan lantaran pendanaan proyek itu tidak bisa dilakukan dari satu sumber saja, yakni APBN. “Jadi dalam hal ini kalau JICA tertarik untuk mendanai akan

mempercepat penyelesaian tol Sumatra,” ucapnya. Selain membahas soal tol trans-Sumatra, hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain, mengenai MRT, Pelabuhan Patimban, dan kereta cepat di utara Jawa. Jokowi berharap pembangunan tiga proyek tersebut cepat rampung sehingga masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya. Selain

sarana transportasi, Presiden meminta JICA turut terlibat dalam proyek-proyek air bersih dan pengelolaan sanitasi air kotor terutama untuk daerahdaerah yang masih tertinggal. Sementara itu, Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia agar melibatkan pihak swasta dalam pembangunan sejumlah infrastruktur. Hal itu diutarakan Presiden Bank Dunia Jim Yong-kim saat bertemu

Presiden Jokowi, kemarin. Menteri KoordinatorBidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan Indonesia tetap mengalkulasi bantuan yang ditawarkan guna menjaga kepentingan Indonesia dan pertimbangan-pertimbangan nonekonomi. Pemerintah, jelas Darmin, selalu membuka peluang, baik swasta maupun BUMN, untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis.

RI-Nigeria Jalin Misi Dagang

DOK PGN

SINERGI BUMN: Dirut PGN Jobi Triananda Hasjim (kiri)

bersama Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Fahmi (kanan) menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama Joint Study Pengoperasian Kapal Baru Berbahan Bakar Ganda (Dual Fuel) Lintasan Merak-Bakauheni oleh Direktur PGN Gigih Prakoso (kedua dari kiri) dan Direktur ASDP La Mane di Jakarta Pusat, Selasa (25/7).

KUNJUNGAN misi dagang Kementerian Perdagangan ke Nigeria membuahkan hasil positif. Pelaku usaha Indonesia mengikat beberapa kerja sama perdagangan dan investasi dengan pelaku usaha Nigeria senilai US$21,1 juta. Demikian dikatakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita seusai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pengusaha Indonesia dan Nigeria dalam rangka Forum Bisnis Indonesia-Nigeria di Eko Hotel, Lagos, Nigeria. “Produk Indonesia banyak diminati pengusaha Nigeria. Lewat hubungan yang lebih kuat, diharapkan dapat

menggenjot ekspor kita ke pasar Nigeria,” ucap Enggar dalam keterangan resmi, kemarin. Penandatanganan MoU dilakukan antara PT Kareem International dan Asanita Investment Limited berupa pendirian pabrik bioetanol di Edo State, Nigeria, senilai US$20 juta, serta Air Mancur dan Jeisjosh Pharmaceutical and Food Limited senilai US$1,1 juta berupa ekspor produk herbal selama satu tahun. Selain itu, dilakukan penandatanganan kerja sama antara Lembaga Pembiayaan Ekspor dan Impor (LPEI) dan Nigerian Eximbank (Nexim

Bank) dalam pembiayaan, penjaminan, pertukaran dagang, dan kerja sama bantuan teknis untuk mendorong transaksi perdagangan di antara kedua negara. “Kerja sama antara LPEI dan NEXIM Bank dapat mendorong instrumen pembiayaan, jaminan, asuransi, dan perdagangan barter untuk meningkatkan transaksi antara Indonesia dan Nigeria,” jelas Enggar. Forum Bisnis terlaksana atas kerja sama antara Kemendag, KBRI Abuja, dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Lagos. Forum itu dihadiri lebih dari 200 pelaku usaha Nigeria. (Jes/E-2)

Akan tetapi, Darmin mengakui pemerintah memang mengutamakan perusahaan pelat merah untuk menangani proyek-proyek yang mendesak. “Kalau swasta persiapannya bisa dua tahun, baru mulai ditawarkan, feasibility study dulu. Akan tetapi, kalau BUMN, mungkin bisa langsung dikerjakan,” ujar mantan Gubernur Bank Indonesia itu. (Nur/Adi/ Pol/E-2)

NEGOSIASI perpanjangan izin kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan pemerintah belum juga menemui titik temu. Ada beberapa hal yang masih mengganjal, di antaranya terkait dengan stabilitas investasi yang berkaitan dengan ketentuan fiskal, perpajakan, baik perpajakan pusat maupun daerah, kelangsungan operasi setelah 2021, dan pembangunan smelter. Meski demikian, pemerintah optimistis kesepakatan dapat tercapai dalam jangka waktu dua bulan ke depan atau sebelum Oktober. Ketua Tim Perundingan Pemerintah sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan keabsahan atau sahnya kegiatan operasi PT Freeport pasca-2021 atau setelah kontrak karya (KK) berakhir ialah ketika izin usaha pertambangan khusus (IUPK) ditandatangani. “IUPK sampai sekarang belum (diberikan kepada Freeport). Itu yang jadi dasar hukum,” papar Teguh di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin. Menurutnya, pembahasan pemberian IUPK masih berlangsung antara pemerintah yang diwakili Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, serta kementerian terkait, dan Freeport. Terdapat pembagian tugas pada tim negosiasi pemerintah. Kementerian ESDM bertanggung jawab membahas kelangsungan operasi dan smelter, sedangkan stabilitas investasi dan divestasi ditangani Kementerian Keuangan. Teguh sekali lagi menegaskan belum ada satu pun kesepakatan antara pemerintah dan Freeport. Soal kunjungan Menteri ESDM Ignasius Jonan ke beberapa perusahaan migas dan tambang Amerika Serikat, termasuk Freeport-Mc Moran, Teguh mengatakan itu kunjungan biasa. “Pak Richard (CEO Freeport-Mc Moran Richard Adkerson) sudah empat kali berkunjung ke Indonesia, jadi tentunya bentuk sopan santun, jadi Pak Jonan melakukan kunjungan balasan.” Juru bicara PTFI Riza Pra tama mengatakan pihaknya berharap pemerintah Indonesia mau memperpanjang kontrak kerja sama hingga 20 tahun ke depan atau hingga 2041. (Cah/Rio/E-2)

SEKTOR RIIL

KAMIS, 27 JULI 2017

Rujukan Tarif Cegah Perang Harga Internet Rancangan peraturan dari formula tersebut sudah disiapkan dan BRTI menyatakan kesanggupannya untuk segera menyelesaikannya pada tahun ini. ADHI M.DARYONO

adhi@mediaindonesia.com

EMENTERIAN Komunikasi dan Informatika tengah menggodok formula rujukan tarif data internet. Rujukan bisa menjadi penengah terjadinya perang tarif antaroperator telekomunikasi. “Adanya perang tarif membuat kelangsungan industri komunikasi terancam karena persaingan tidak sehat,” sebut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, di Jakarta, kemarin. Selain itu, adanya rujukan juga bisa menggaransi masyarakat mendapatkan pelayan internet terbaik dengan harga yang terjangkau. Rudiantara menjelaskan formulasi ini nantinya akan berbeda dengan peraturan tarif interkoneksi. “Ini kita bicara data. Data itu enggak ada interkoneksi. Data itu yang menelepon bayar yang ditelepon bayar. Yang ngirim Whtasapp bayar yang nerima Whatsapp bayar masing-masing. Tidak ada interkoneksi tarif komersial. Yang ada bagaimana mengatur fisikal interkoneksi bagaimana koneksi secara fisik antara operator dan operator dalam interkoneksi.”

“Pendapatan data yield data operator telekomunikasi terus menurun. Semakin tinggi yield, semakin tinggi efisiensi operator.” Pihak yang nantinya menggodok rujukan dan peraturan itu, lanjut dia, diserahkan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Rudiantara berharap formula tarif data disahkan dalam waktu dekat. Komisioner BRTI, I Ketut Prihadi Kresna, mengaku institusinya sedang menyusun revisi atau pengganti dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Jasa Telekomunikasi yang Disalurkan melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Dalam revisi Permen tersebut, tarif untuk layanan data akan diatur menggunakan formula, bukan berupa angka. Ketut menyebutkan, ada lima materi pokok dalam revisi Permen 9/2008. Kelimanya meliputi elemen jaringan, biaya penggunaan layanan akses internet, biaya elemen jaringan sewa bandwidth internasional, layanan retail, dan profit margin. Ketut menuturkan, pembuatan formula tarif dasar nantinya akan sama seperti layanan SMS dan voice. Ketut menegaskan rancangan peraturan dari formula tersebut sudah disiapkan dan BRTI menyatakan kesanggupannya untuk segera menyelesaikannya pada tahun in

Intervensi pemerintah PT Indosat Ooredoo Tbk telah melayangkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada 17 Juli lalu. Presiden Direktur dan Chief Executive Oﬃcer Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, menginginkan pemerintah turun tangan dalam mengatur tarif batas bawah internet. “Pendapatan yield data operator telekomunikasi terus menurun dari tahun ke tahun. Semakin tinggi yield, maka semakin tinggi pula efisiensi pada operator,” ujar dia. Untuk diketahui, yield data ialah total pendapatan data dibagi dengan total trafik data. Dalam beberapa tahun terakhir, Indosat mencatat operator telekomunikasi menjual layanan data dengan harga di bawah biaya produksi. Selain itu, mekanisme pasar tidak berjalan normal, sehingga hal ini membuat pendapatan yield data Indosat terus menurun. Kondisi persaingan bebas nirregulasi seperti sekarang, mengakibatkan imbal hasil yang diperoleh atas layanan data tidak memadai. Indosat melaporkan, pendapatan yield data mereka pada kuartal pertama 2017 Rp14 ri bu per GB, sementara pada kuartal pertama 2016 tercatat lebih tinggi sebesar Rp32 ribu per GB. “Di kuartal ketiga 2016, yield data turun. Jadi, Rp17 ribu per GB. Praktis, semua operator terjebak dalam perang tarif. Karenanya, pemerintah harus ambil sikap mengatur tarif batas bawah,” tegas Alex (E-4)

DOK BANK MANDIRI

PENGHARGAAN MITRA PERBANKAN: Menkominfo Rudiantara menyerahkan penghargaan mitra pembayaran kepada Direktur

Government & Institutional Bank Mandiri Kartini Sally di Jakarta, Selasa (25/7) malam. Penghargaan tersebut diberikan atas dukungan perseroan dalam mendukung Kementerian Kominfo dan Badan Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) dalam menerima pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta kewajiban pelayanan universal/universal service obligation (KPU/USO) sektor telekomunikasi.

Produk UMKM RI Tampil di Busan KEMENTERIAN Koperasi dan UKM (KUKM) membuka peluang pasar produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia di Busan, Korea Selatan (Korsel). Salah satu peluang yang diberikan dengan membuka tempat pajang produk UMKM Indonesia, yang dinamakan Windows of Indonesia, berlokasi di gedung Busan Indonesia Center (BIC), Busan, Korea Selatan. Tempat itu telah diresmikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, di Jakarta, Selasa (25/7) Selain acara peresmian yang diprakarsai oleh Prof. Kim Soo-Il sebagai founder dan CEO BIC, juga dilaksanakan Temu Bisnis antara 80 pengusaha Korea Selatan dengan tim SMESCO Indonesia selaku representasi pelaku UMKM.

Adanya acara ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (LLP-KUKM)-Kementerian Koperasi dan UKM dengan BIC tentang Promosi dan Pemasaran Produk KUKM di Korea Selatan, yang ditandatangani pada Maret 2017 di gedung SMESCO Rumahku. “Dengan adanya tempat promosi dan pemasaran produk KUKM Indonesia di gedung BIC ini, kami harapkan dapat menjadi referensi para buyer di Korea Selatan dan buyer mancanegara lainnya untuk terjadinya transaksi bisnis,” ujar Agus. Dia menambahkan masyarakat Korsel sangat bangga dengan produk buatan bangsa sendiri, seperti kendaraan yang ada di jalan raya, yang mayoritas ialah buatan Korsel sendiri.

“Kami, sebagai bangsa Indonesia juga bangga kepada negara kami dan produk dalam negeri,” kata Agus. Direktur Utama LLP-KUKM Ahmad Zabadi menambahkan beberapa produk KUKM telah dipajang di lantai 2 gedung BIC tersebut, khususnya produk furnitur, craft, dan kopi. Di lantai dasar terdapat Cafe Kopi Luwak yang juga dijual produk fesyen, aksesori, craft, dan makanan asli Indonesia. Dia menambahkan, salah satu pertimbangan dilakukannya kerja sama promosi produk unggulan Indonesia di Kota Busan karena Kota Busan merupakan kota kedua terbesar di Korea Selatan, yang juga sebagai kota Industri dan pelabuhan, sehingga pintu masuk produk ekspor Indonesia dapat melalui pelabuhan Gamman di Busan. (RO/E-4)

SEKILAS

Garuda Siap Boyong Ribuan Jemaah Haji PT Garuda Indonesia bersama anak perusahaannya menyatakan kesiapan pelayanan penerbangan musim haji 2017. Melalui optimalisasi kapasitas pesawat dan layanan, perseroan siap menerbangkan 107.959 calon jemaah haji dari 9 embarkasi yang terdiri atas 280 kloter. “Garuda Indonesia telah menyiapkan armada terbaiknya untuk memastikan layanan penerbangan haji pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar seperti tahun-tahun sebelumnya” terang Direktur Marketing dan Teknologi Informasi Garuda Indonesia Nina Sulistyowati dalam keterangan resmi kemarin. Berbekal sertifikat ISO 9001-2008, pengalaman panjang dan berbagai upaya peningkatan serta perbaikan, kata dia, Garuda optimistis dapat memberikan kinerja terbaik kita dalam operasional penerbangan haji tahun ini. Hal itu tentunya dengan mengedepankan safety, on time performance, serta service excellence. “Garuda juga mempersiapkan layanan cabin crew terbaiknya,” pungkas Nina. (Cah/E-4)

KAI Tawarkan Rabat Tiket hingga 72% PT Kereta Api Indonesia (persero) (KAI) menyelenggarakan acara KAI Travel Fair melalui program penjualan tiket harga khusus beragam waktu dan kereta relasi tertentu. Melalui acara ini, masyarakat mendapat kesempatan melakukan perjalanan dengan moda kereta api dalam periode tiga bulan ke depan, dengan pilihan harga khusus untuk tiket Kereta Api (KA) kelas eksekutif dengan potongan harga hingga 72% untuk semua rute perjalanan. “PT KAI menyiapkan lebih dari 600 ribu tiket khusus dengan relasi khusus dan tarif khusus sebagai harga kaget liburan berkereta yang bisa dibeli. Silakan ajak teman-teman dan saudara, lalu cari, pilih, dan bayar,” tutur Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro dalam keterangan resmi kemarin. Untuk masuk ke pameran, publik hanya perlu membayar tiket masuk Rp10 ribu. (Cah/E-4)

BURSA & KEUANGAN IHSG

Nymex 46,40 47,12

45,77

46,34

47,89

46,04

19/7 20/7 21/7 24/7 25/7 26/7

5.806,69

Emas

Dow Jones 5.765,42

5.825,20

5.813,53

5.801,59

5.800,20

19/7 20/7 21/7 24/7 25/7 26/7

21.515,00 21.580,07 21.609,37 21.608,00

21.519,00

21.630,00

19/7 20/7 21/7 24/7 25/7 26/7

1.240,18

KAMIS, 27 JULI 2017

Rupiah/Euro

Rupiah/US$ 1.255,00

1.237,06

1.254,51

1.257,18

1.247,23

19/7 20/7 21/7 24/7 25/7 26/7

13.309 13.321 13.322

13.310 13.303

15.419 15.432

13.333

19/7 20/7 21/7 24/7 25/7 26/7

Rupiah/Yen

15.620 15.579

15.614

15.601

19/7 20/7 21/7 24/7 25/7 26/7

119,3

119,7 119,4

120,5 120,6

119,7

19/7 20/7 21/7 24/7 25/7 26/7

Mandiri Garap Kartu BUMN Peruri PERUSAHAAN Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dan PT Bank Mandiri (persero) Tbk menyelenggarakan penandatanganan perjanjian kerja sama Bank at Work dan Co-Branding ID Card BUMN. Sinergi kerja sama ditandatangani Direktur SDM dan Umum Peruri Noor SDK Devi bersama Direktur Government and Institutional Bank Mandiri Kartini Sally, di Kantor Peruri Jakarta, Selasa (25/7). Ruang lingkup sinergi mencakup penyediaan ID Card BUMN termasuk pembayaran dan pengelolaan tunjangan karyawan, serta penyediaan berbagai fasilitas perbankan bagi karyawan Peruri. ID Card BUMN yang nantinya dimiliki karyawan Peruri bersifat multifungsi, karena selain sebagai kartu identitas, juga terintegrasi dengan sistem perbankan Mandiri sebagai alat pembayaran (e-money) serta pengganti uang tunai untuk pembayaran sarana transportasi, seperti KRL, Trans-Jakarta, Gerbang Tol Otomatis, dan uang elektronik Mandiri. Kartini menyampaikan melalui layanan bank at work, karyawan Peruri juga bisa memanfaatkan fasilitas dan

BTPN Raih Laba Rp918 M PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) membukukan laba bersih hingga Rp935 miliar selama semester I 2017 atau tumbuh 2% dari periode sama tahun lalu (year on year/yoy) sebesar Rp918 miliar. Jika tidak memperhitungkan investasi baru, sejatinya laba mencapai Rp1,25 triliun atau tumbuh 18%. Direktur Utama BTPN Jerry Ng mengatakan untuk total pendanaan (funding) meningkat 13% (yoy) dari Rp69,6 triliun pada akhir Juni 2016 menjadi Rp78,5 triliun pada akhir Juni 2017. Dari jumlah itu, komposisi dana pihak ketiga mencapai Rp69,4 triliun, naik 6% dari periode sama tahun lalu sebesar Rp65,3 triliun. Sementara itu, komposisi pinjaman bilateral dan obligasi mencapai Rp9 triliun atau tumbuh 113% (yoy). Pertumbuhan kinerja positif juga tecermin pada penyaluran kredit yang tumbuh 8% (yoy) dari Rp61,6 triliun pada akhir Juni 2016 menjadi Rp66,3 triliun pada akhir Juni 2017. Adapun aset BTPN tumbuh 12% dari periode sama tahun lalu atau dari Rp86,7 triliun menjadi Rp97 triliun. Di sisi lain, rasio kecukupan modal (CAR) terjaga di 24% serta rasio kredit bermasalah (NPL) mencapai 0,9%. “Pencapaian ini tidak terlepas dari konsistensi kami dalam melakukan pemberdayaan, serta melakukan berbagai transformasi dan inovasi guna meningkatkan pelayanan kami kepada para nasabah,” ujar Jerry melalui keterangan pers yang diterima, kemarin. Jerry melanjutkan, salah satu inovasi BTPN ialah program pemberdayaan bernama Program Daya. Pada program ini, BTPN memberikan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dan terukur guna meningkatkan kapasitas para nasabah. (RO/E-3)

produk perbankan dengan fitur lebih komprehensif dan kompetitif dari sisi tarif dan suku bunga. “Bank Mandiri akan menyediakan layanan co-branding ID Card karyawan Peruri tersebut. Kartu ini memiliki fungsi sebagai kartu prabayar Mandiri e-money untuk berbagai transaksi pembayaran,” kata Kartini. Noor SDK Devi menambahkan kerja sama ini ialah wujud nyata sinergi BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat bisnis kedua belah pihak terutama bidang financial, e-commerce, dan digital platform. Kerja sama pengelolaan keuangan ini juga untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan Peruri.

Selain itu, sinergi ini sejalan dengan program Kementerian BUMN yang mengarah pada upaya digitalisasi BUMN. Selanjutnya setelah sinergi ID, akan terjalin koneksi digital antara karyawan Peruri dan BUMN melalui beragam fasilitas keuangan dan perbankan. “Ini adalah upaya kami mendukung program pemerintah dalam mengurangi transaksi tunai seperti dicanangkan Bank Indonesia dalam Gerakan Nasional Nontunai,” pungkas Devi. (RO/E-3)

ANTARA /AUDY ALWI

ASURANSI BERSAMA: Dirut PT Pupuk Indonesia (persero) Aas Asikin (kanan) dan Dirut PT Asuransi Jasa Indonesia (persero) Solihah, bertukar naskah kerja sama di

Jakarta, kemarin. PT Pupuk Indonesia (persero) bekerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (persero) dan Konsorsium Asuransi mengenai asuransi bersama untuk aset operasional PT Pupuk Indonesia (persero) Group, meliputi perlindungan industrial all risks, earthquake insurance, machinery breakdown insurance, contractor plant & machinery insurance, civil engineering completed risks insurance, serta perluasan jaminan lain atas insiden seperti topan, badai, banjir, kerusakan saluran air, dan kerusuhan, mogok, kerusakan dan konflik berbahaya.

Komisi XI Soroti Batas Modal Asing Meski modal asing atas saham di perusahaan asuransi nasional dibolehkan maksimal 80%, tidak tertutup kemungkinan bagi pelaku nasional mendominasi kepemilikan saham. TESA OKTIANA SURBAKTI tesa@mediaindonesia.com

OMISI XI DPR menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian dibawa ke tingkat selanjutnya untuk disahkan dalam rapat paripurna. Kendati begitu, beberapa anggota Komisi XI menyoroti sejumlah hal seperti pembatasan kepemilikan asing atas saham di perusahaan nasional

maksimal 80% sebagaimana amanah UU No 40/2017 tentang Perasuransian. “Kepemilikan 80% asing masih bisa dimaklumi. Namun, karena pasar begitu besar, harusnya bisa dimanfaatkan pelaku nasional,” ujar anggota Komisi XI dari fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo pada rapat kerja dengan Menkeu Sri Mulyani yang dipimpin Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, tadi malam. Selain itu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di-

minta untuk mengkaji kembali kecukupan modal perusahaan asuransi lantaran masih banyak perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan. “Kami juga mendorong pemerintah membuat ramburambu pengelolaan industri asuransi lebih ketat mengingat pengelolaannya belum sekuat industri perbankan,” kata dia. Terkait ini, anggota dari Fraksi NasDem Johnny G Plate mencontohkan masalah restrukturisasi PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera. Ia menggarisbawahi harus ada urgensi pemerintah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyelesaikan masalah restrukturisasi yang sangat kompleks karena melibatkan 1,6 juta pemegang polis. Pada bagian lain, fraksi Par-

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diminta untuk mengkaji kembali kecukupan modal perusahaan asuransi. tai Demokrat belum sepakat atas usulan pada RPP yang merupakan amanat UU No 40/2014 tentang Perasuransian itu. Partai berlambang mercy itu berpendapat komposisi kepemilikan asing yang ideal pada perusahaan asuransi sebaiknya 49% karena memperluas ruang investor lokal. “Karena itu, atas pengajuan

RPP, sejatinya kami belum sepakat. Kami minta pemerintah memberlakukan porsi kepemilikan asing sebesar 49%,” cetus anggota fraksi Partai Demokrat Tutik Kusuma Wardhani. Saat menanggapi itu, Menkeu Sri Mulyani menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan OJK terkait batasan kepemilihan asing pada perusahaan asuransi nasional. “Batasan maksimal 80% (untuk asing) tidak akan memberikan potensi delusi lagi,” tutup Sri.

Kerja sama asuransi Secara terpisah, PT Pupuk Indonesia Holding Company yang membawahkan sembilan anak perusahaan menjalin kerja sama asuransi dengan sembilan perusahaan asuransi di bawah koordinasi PT Asuransi

Jasa Indonesia (Jasindo). Mereka yakni Jasindo, Asuransi Ramayana, Tugu Pratama Indonesia, Asuransi Central Asia, Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Jasaraharja Putera, Asuransi Bangun Askrida, Asuransi Asei Indonesia, dan Wahana Tata Indonesia. Dirut Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat mengaku kerja sama itu mampu menghemat biaya asuransi sebesar 50%. Sebab, kerja sama dilakukan serentak, berbeda dengan kerja sama anak perusahaan sebelumnya dengan perusahaan asuransi yang berbedabeda. “Yang jelas (efisien) 50% ketimbang waktu ditutup setiap perusahaan,” ungkap Aas seusai melakukan perjanjian kerja sama, di Jakarta, kemarin. (Nyu/E-3)

OTOMOTIF

KAMIS, 27 JULI 2017

OTO INFO

Sensasi Mendaki Bromo dengan CR-V Turbo

Michelin Luncurkan Ban Moto-GP untuk Bebek dan Skuter MICHELIN meluncurkan ban Michelin Pilot Moto-GP seri terbaru di Indonesia untuk merayakan keikutsertaannya kembali dalam Moto-GP. Ban ini dirancang untuk memberikan karakteristik handling yang sporty dan keamanan yang maksimal kepada pengendara motor komuter dan segmen skuter. Pola tapak semi-slick, yang digunakan juga oleh ban motor supersport Michelin radial, memberikan tingkat cengkeraman yang kuat, baik dalam kondisi basah maupun kering. Dengan begitu, ban ini sangat sesuai untuk pengendara sepeda motor yang membutuhkan performa prima dalam berkendara sehari-hari. “Ini momen berharga bagi Michelin

karena kami dapat bekerja sama dengan Moto-GP untuk meluncurkan produk ikonik yang diberi label Michelin dan Moto-GP yang merupakan ban dengan performa maksimal untuk kebutuhan komuter di Indonesia,” kata Fritz Mueller, President Director Michelin Indonesia, saat meluncurkan ban tersebut di Jakarta, Sabtu (22/7). Michelin Pilot Moto-GP yang menggunakan silica rubber compound tersedia dalam empat ukuran, yaitu depan 90/8014, belakang 100/80-14, depan 90/80-17, belakang 100/80-17. Ban ini dibanderol mulai Rp350 ribu dan tersedia secara eksklusif di lebih dari 500 gerai Planet Ban di seluruh Indonesia. (Gnr/S-2)

Pasar Toyota Semester I Tumbuh 11,9% PASAR otomotif Indonesia pada semester I/2017 membukukan total penjualan wholesales 533.903 unit atau tumbuh 0,3% ketimbang periode serupa pada tahun lalu yang mencatat penjualan 532.127 unit. Pada semester I 2017 itu pun, Toyota mampu membukukan total penjualan wholesales 195.288 unit dengan pangsa pasar 36,6%. Pencapaian tersebut tumbuh 11,9% dari semester I/2016, sebanyak 174.541 unit dengan market shares 32,8%. Presdir PT Toyota-Astra Motor (TAM) Yoshihiro Nakata menyebutkan produkproduk baru yang diluncurkan Toyota mendapat respons positif di pasar otomotif nasional. “Kami berterima kasih kepada para pelanggan karena kinerja positif se-

Mobil jenis sport utility vehicle (SUV) generasi kelima Honda CR-V ini cukup tangguh walau hanya bermesin 1.500 cc.

panjang semester I 2017 ini tentu tidak terlepas dari dukungan pelanggan Toyota,” ujar Nakata melalui siaran pers, kemarin. Kinerja yang positif itu, tambah Vice President Director TAM Henry Tanoto, berkat segmen MPV yang berkontribusi lebih dari 70% dari total penjualan wholesales Toyota sepanjang semester I. “Segmen itu mencatatkan wholesales lebih dari 140 ribu unit,” ujarnya. Segmen MPV Toyota hadir mulai entry segment seperti Calya, low segment dengan Avanza dan Veloz, serta Sienta, kemudian medium segment dengan Innova dan Venturer, hingga luxury segment dengan Alphard dan Alphard Hybrid. Di semester II 2017, kondisi pasar otomotif nasional diharapkan akan lebih kondusif. (RO/S-2)

Menjajal Duo Mercedes E-Class Teranyar FOTO-FOTO: MI/M. SOLEH

TEST DRIVE: Mobil All New Honda CR-V Turbo dikendarai melintasi kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, saat Media Test Drive Kamis (20/7). Kegiatan menyusuri kawasan wisata Gunung Bromo tersebut, antara lain untuk mencoba berbagai fitur baru All New Honda CR-V Turbo berkapasitas tujuh penumpang yang diluncurkan pada 27 April lalu.

VICTOR NABABAN

victor@mediaindonesia.com

ERJALANAN test drive All New Honda CR-V Turbo dimulai dari Bandara Abdul Rachman Saleh, Malang, Rabu (19/7). Selama dua hari, 60 jurnalis termasuk Media Indonesia merasakan ketangguhan dan kenyamanan sport utility vehicle (SUV) yang diluncurkan pada pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 pada 27 April lalu itu. Rute yang dilalui ialah Malang-BromoSurabaya sepanjang 260 km, melintasi jalan aspal yang nyaman, berlubang, bergelombang, hingga ekstrem berdebu di gurun pasir Gunung Bromo. CRV Turbo memiliki bagasi belakang yang lega dan dapat lebih luas lagi dengan melipat kursi ke depan di baris ketiga hingga baris kedua. Rombongan test drive mobil tujuh penumpang bermesin 1,5L VTEC Turbo itu, dari bandara langsung menuju Djati Lounge, untuk makan siang sekaligus mendengar penjelasan singkat terkait dengan kegiatan yang melibatkan 20 All New CR-V Prestige, varian tertinggi dari SUV andalan Honda ini. Setelah itu, rombongan menuju tempat wisata Coban Rondo. Selama perjalanan, kami mengeksplorasi fitur-fitur yang ada, seperti panoramic sunroof yang membuat kabin lebih terang. Lalu di sektor entertainment, ada monitor LCD yang mewah dan bisa berfungsi sebagai mirroring dari ponsel pintar.

“Kami sengaja memberikan sesi test drive khusus dengan trek beragam dan menantang seperti ini. Tujuannya agar media dapat melakukan eksplorasi sepenuhnya dan merasakan sensasi berkendara terbaik ala Honda,” ujar Predir PT Honda Prospect Motor (HPM) Takehiro Watanabe yang didampingi Direktur Pemasaran dan Layanan Purnajual Jonfis Fandy. Perjalanan dilanjutkan ke penginapan di Bromo Cottage Hotel di Desa Tosari, Pasuruan, yang harus melalui jalan yang cukup menantang. Jalan sempit yang terjal dengan mudah dilalui tanpa perlu mengganti posisi transmisi dari ‘D’ ke ‘S’. Tarikan paling terasa ketika putaran mesin mencapai angka 3.000 rpm akibat komponen turbo yang mulai bekerja. Yang lebih menarik ialah kekedapan suara di dalam mobil. Raungan mesin berkapasitas kecil dari CR-V Turbo tak terdengar di dalam kabin. Keesokan harinya rombongan berkendara mendaki Gunung Bromo. Perjalanan dimulai pukul 04.00 WIB. Tanjakan dan tikungan tajam menuju puncak Gunung Bromo yang biasa dilalui kendaraan berpenggerak roda empat (4WD) kami lalap habis. Fitur brake hold pun menjadi penyelamat dari rasa lelah menahan pedal rem ketika kendaraan rombongan tertahan di tanjakan. Fitur tersebut secara otomatis akan menahan pengereman meski kaki telah diangkat dari pedal. Kami juga berkesempatan menjajal kendaraan ini di Pasir Berbisik dan Bukit

Teletabis. Lagi-lagi, kami bisa merasakan kenikmatan berkendara yang ditawarkan Honda ini sehingga tak terasa hari sudah menjelang sore dan kami harus melanjutkan perjalanan ke Surabaya sebagai akhir perjalanan test drive.

New Honda Jazz Kemarin, HPM juga memperkenalkan New Honda Jazz. Kendaraan generasi kelima Honda Jazz tersebut tampil lebih sporty dan stylish. Sejak diluncurkan pada 2004 di Indonesia, Honda Jazz telah terjual hingga 287.240 unit yang menjadikannya sebagai hatchback dengan penjualan tertinggi di Tanah Air. “New Honda Jazz tampil dengan lebih sporty dan stylish untuk mendukung ambisi tersebut,” kata Watanabe kepada pers saat peluncuran New Honda Jazz di Jakarta, kemarin. New Honda Jazz dipasarkan dengan harga terendah Rp232,5 juta untuk tipe MT, tipe CVT Rp242,5 juta, RS MT Rp262,5 juta, dan tipe termahal New Jazz RS CVT Rp272,5 juta. Jonfis Fandy mengaku optimistis kepopuleran Honda Jazz akan terus bertahan di kalangan anak muda, ajang balap, dan komunitas modifikasi. “Selama 10 tahun terakhir, Honda Jazz selalu memimpin di kelasnya dengan market share hingga 47%. Kami menargetkan bisa terus mempertahankan market share tersebut hingga akhir tahun ini. Untuk semester kedua ini kami menargetkan bisa menjual hingga 8.000 Honda Jazz,” kata Jonfis. (Gnr/S-1)

Jaga Mesin Mobil dengan Oli Aisin MENYADARI kebutuhan terhadap oli berkualitas yang dapat memberikan proteksi maksimal bagi transmisi dan mesin mobil, terutama bila digunakan dengan intensitas cukup tinggi. Aisin, salah satu produsen suku cadang mobil terbesar di dunia, berkomitmen memberikan oli terbaik bagi pasar Indonesia. Hal itu telah dibuktikan melalui produk oli yang telah diluncurkan di Tanah Air. Perusahaan yang berdiri pada 1949 dan menghasilkan sejumlah produk suku cadang mobil seperti drive-train, brake system, chassis, engine, dan body parts, itu merupakan salah satu penghasil oli mesin dan transmisi terbaik di dunia. Aisin bahkan berani mengklaim satu dari lima mobil transmisi otomatis di dunia menggunakan produk oli miliknya. Hal itu juga terwujud melalui kerja sama dengan sedikitnya 40 produsen mobil di seluruh dunia yang menyediakan transmisi otomatis, layaknya Toyota, Mitsubishi, Volkswagen, dan General Motors. Itu membuat Aisin menjadi salah satu produsen transmisi otomatis terbesar di dunia sekaligus oli bagi transmisi otomatis

yang berkualitas. Produk oli transmisi otomatis Aisin dipastikan dapat membantu meningkatkan kualitas pergantian gigi sehingga pengguna tidak akan merasakan getaran pada saat perpindahan transmisi. Performa mobil pun akan meningkat di samping proteksi maksimal pada mobil transmisi otomatis. Di Indonesia, melalui PT Berkat Otopart Indonesia sebagai distributor, Aisin telah meluncurkan tiga produk oli transmisi, yakni AFW, AFW+, dan CFEx. Meski demikian, untuk menjaga keandalan transmisi, Aisin merekomendasikan untuk melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap gearbox transmisi setiap 2 tahun sekali atau 20 ribu km untuk mendapatkan kualitas pergantian gigi yang baik, memperpanjang umur transmisi otomatis, dan terhindar dari reparasi yang memakan biaya besar. Selain untuk transmisi otomatis, Aisin merupakan salah satu OE supplier untuk produk yang berhubungan dengan mesin, seperti piston, oil pump, oil control valve, dan vari-

able valve timing. Sebagai produsen OE, Aisin mengerti kebutuhan pada one stop lubricant solutions untuk meningkatkan performa mobil dan meminimalkan biaya servis. Karena itu, Aisin mengembangkan oli berperforma tinggi, andal, dan ramah lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda. Oli menggunakan formula khusus dan teknologi milik Aisin dari pengalaman memproduksi spare part yang berhubungan dengan mesin mobil. Oli Aisin menggunakan synthetic-base oil, memiliki tingkat kejernihan yang setara air minum, memberikan performa lebih baik, dan perlindungan ekstra pada mesin mobil di temperatur ekstrem. Saat ini ada enam jenis oli mesin yang diluncurkan Aisin untuk pasar Indonesia, yaitu Aisin semi-synthetic motor oil SN/CF 10W-40, Aisin semi-synthetic motor oil SN/CF 10W-30, Aisin fully synthetic motor oil SN/CF 5W-40, Aisin fully synthetic motor oil SN/CF 5W-30, Aisin fully synthetic motor oil CI-4/SL 10W-40, dan Aisin semi-synthetic motor oil CO-4/SL 15W-40. (Gnr/S4-25)

FOTO-FOTO: DOK. MERCEDES-BENZ INDONESIA

MERCEDES-BENZ, produsen otomotif ternama asal Jerman, terkenal dengan kualitas kemewahan produkproduknya. Namun, Mercedes-Benz tidak berhenti pada kemewahan. Mereka pun menyematkan berbagai inovasi teknologi canggih untuk terus bertahan menghadapi ketatnya persaingan otomotif secara global. Perpaduan kemewahan serta kecanggihan teknologi berkendara tersebut terejawantah pada duo sosok seri E-Class terbaru Mercedes-Benz, yakni E250 dan E300. Dengan rute JakartaBandung, Media Indonesia berkesempatan untuk menjajal kedua mobil itu atas undangan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI). Kesan mewah dan canggih langsung terasa ketika kami menaiki kabin mobil. Kedua varian tersebut memiliki interior berbalut bahan kulit yang menguarkan aroma khas mobil-mobil mewah Eropa. Duo seri E-Class tersebut juga dilengkapi layar sejenis tablet berukuran 12,3 inci. Layar itu bisa menampilkan beragam informasi, mulai spidometer, peta navigasi, media hiburan, hingga fitur kamera 360 derajat yang bisa memantau kondisi real time sekitar luar mobil. Layar digital juga bisa dikonfigurasikan untuk menampilkan jarak tempuh, status ban, berselancar di dunia maya, dan sebagainya. Pada sesi test drive, mobil pertama yang kami coba ialah seri E-250 yang diproduksi secara lokal di Wanaherang, Bogor. E-250 dibekali mesin empat silinder berkapasitas 1.991 cc. Mesin ini mampu menghasilkan 211 tenaga kuda dengan torsi 450 newton meter. Kondisi tol Cipularang arah Bandung yang dipenuhi dengan berbagai tanjakan

pun dapat kami lewati dengan mobil ini tanpa kendala yang berarti. Transmisi 9 percepatan atau 9G Tronic turut memberi andil dalam meningkatkan performa serta kenyamanan dalam mengendarai E-250. Transmisi ini sangat cerdas dalam membaca perpindahan gigi yang diinginkan pengemudi. Jika bosan dengan transmisi otomatis, ada fitur paddle shift yang disematkan di balik kemudi untuk mengoperasikan perpindahan gigi secara manual. Baik varian E250 maupun E300, keduanya memiliki empat mode berkendara, yaitu eco, comfort, sport, serta sport+. Pada fitur eco, komputer secara otomatis akan membuat mobil melaju dengan prinsip eco driving. Menghemat bensin hingga rerata 1/10 km saat melaju konstan di jalan tol. Mode comfort digunakan jika ingin merasakan kenyamanan lebih karena suspensi terasa menjadi sangat lembut. Sebaliknya, sport atau sport+ akan membuat suspensi mengeras dengan respons gas yang lebih responsif. Setiba di tempat tujuan, yaitu Hotel Trans Luxury Bandung, kami menguji fitur autopilot parking. Jadi, tidak perlu cemas kesulitan memarkirkan mobil dengan dimensi panjang 4,923 meter dan lebar 1,852 meter ini. Saat perjalanan pulang ke Jakarta, kami berpindah ke tipe E-300. Kelebihannya ketimbang E-250, antara lain adanya panoramic sliding sunroof, surround sound system dari Burmester, dan mesin dengan 245 tenaga kuda dan torsi 370 newton meter. Kedua mobil ini dibanderol dengan harga off the road Rp1,1 miliar untuk tipe E250 dan Rp1,3 miliar untuk E300. (Uta/S-2)

MEGAPOLITAN POLDA METRO JAYA

KAMIS, 27 JULI 2017

BEKASI

Kasus Novel Jadi PR Utama Kapolda Baru

Dinas PUPR Kebut Normalisasi 15 Saluran MEMASUKI musim penghujan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi mengebut pengerjaan normalisasi 15 sungai yang ada di wilayah mereka. Targetnya, sebelum masuk Oktober, normalisasi kali/saluran besar sudah rampung. Kepala Dinas PUPR Kota Bekasi Tri Adhianto menyampaikan pihaknya masih fokus pada normalisasi saluran besar karena besaran anggaran pemeliharaan saluran pada tahun ini hanya Rp20 miliar. “Pemelih a r a a n berupa normalisasi tahun ini masih sebatas saluran besar, sebab anggaran pemeliharaannya memang terbatas,” ungkap Tri, kemarin. Menurut Tri, perilaku masyarakat yang belum berubah menjadi penyebab utama proyek normalisasi harus berulang tiap tahun. Perilaku itu ialah kebiasaan masyarakat membuang sampah ke kali. Banyak ditemui beberapa saluran yang sebelumnya sudah dinormalisasi tetapi harus kembali dibersihkan karena dipenuhi sampah. Misalnya saja, dua hari lalu, Dinas PUPR baru saja mengang-

kut 2 ton sampah dari saluran Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu. Lalu, kemarin, tim kembali harus mengangkat sampah dari aliran saluran. Sampah-sampah itu sudah menumpuk di jaring perangkap yang sengaja dipasang di tengah aliran tersebut. “Akhirnya kembali kita angkat sampah tersebut dari sungai agar tidak menyumbat goronggo rong di bawah Jembatan Pengasinan. Lokasinya persis di sebelah stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Pengasinan Raya, Rawa Lumbu,” kata Tri. Saat ini, jelas dia, tim normalisasi kali terdiri atas sekitar 20 petugas. Mereka dilengkapi dengan dua alat berat untuk mengeruk endapan lumpur dan sampah yang berada di saluran tersebut. Tiap hari, tim tersebut dipecah menjadi dua untuk membersihkan saluran di dua tempat berbeda. Meskipun demikian, terkadang mereka hanya sanggup menormalisasi di satu titik saluran. “Terkadang medannya sulit lantaran badan sungai yang sempit,” ujar dia. (Gan/J-1)

Perilaku warga yang suka membuang sampah ke kali membuat normalisasi saluran menjadi proyek abadi di Bekasi.

ANTARA /RIVAN AWAL LINGGA

SERTIJAB KAPOLDA METRO JAYA: Pejabat baru Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis (kanan) bersama dengan pejabat lama Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan memasuki ruangan saat akan melakukan serah terima jabatan Kapolda Metro Jaya di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Idham Azis resmi menjabat Kapolda Metro Jaya menggantikan M Iriawan yang menduduki jabatan baru sebagai Asisten Operasi (Asops) Kapolri.

NSPEKTUR Jenderal Idham Aziz resmi menjabat Kapolda Metro Jaya menggantikan pendahulunya, Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan. Dengan rekam jejaknya di bidang reserse, Idham Aziz diharapkan bisa menyelesaikan sejumlah kasus besar di Polda Metro Jaya yang belum tuntas, salah satunya kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. “Beliau orang lama di Jakarta. Dari letnan dua, dinasnya sudah di Jakarta, kasat reserse di Depok, kemudian pernah di Polda Metro Jaya di reserse. Saya katakan dia kawakan di reserse,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian seusai memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat baru di Mabes Polri, kemarin. Tito menuturkan sejumlah prestasi pernah diraih Idham di ranah reserse. Hal itu pula yang menjadi pertimbang-

annya untuk mengangkat mantan Kadiv Propam tersebut sebagai pucuk pimpinan Polda Metro Jaya. Idham dikenal berpengalaman di ranah pemberantasan terorisme. Ia pernah menangani kasus Bom Bali dan menyergap teroris asal Malaysia Dr Azahari Husain. Selain itu, ia pernah turut serta dalam Operasi Tinombala di Poso, Sulawesi Tengah. Di kesempatan terpisah, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan segudang pekerjaan rumah sudah menanti kapolda yang baru. Sejumlah kasus yang menjadi sorotan publik, seperti kasus Novel Baswedan dan Rizieq Shihab, harus segera ditangani. Apalagi Idham ia nilai memiliki rekam jejak yang baik di bidang reserse. “Pak Idham Azis lama bertugas di Jakarta dan ahli di bidang reserse. Jadi saya optimistis beliau dapat menjalankan tugas barunya dengan

LINTAS BERITA

Berkas Firza Husein Tertahan Lama di Kepolisian PENYIDIK Polda Metro Jaya hingga kini belum juga memenuhi petunjuk dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam melengkapi berkas perkara dugaan percakapan dan foto pornografi Firza Husein. Padahal, berkas tersebut dikembalikan kejaksaan ke kepolisian sejak awal Juni 2017. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta Masyhudi, di Jakarta, kemarin, menyatakan pihaknya belum menerima kembali berkas Firza Husein. “Belum, berkasnya belum dikembalikan penyidik polda,” kata dia. Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nirwan Nawawi mengungkapkan, setelah jaksa peneliti kejaksaan melakukan pemeriksaan, peneliti menemukan kekurangan dalam berkas tersebut. Itu disebabkan, untuk memenuhi syarat penuntutan, syarat formal dan material harus dipenuhi sehingga formatnya menjadi P-21. Untuk itu, Kejati DKI Jakarta pun mengirimkan surat pemberitahuan berkode P-18 kepada Polda Metro Jaya. (Ant/J-1)

Gudang Miras Dekat Kantor Polres dan Wali Kota Digerebek RESERSE Unit Jatanras Polres Depok menggerebek gudang minuman keras (miras) di Terminal Depok. Dari tempat itu, ditemukan puluhan dus berisi ratusan miras dari berbagai jenis merek. Tak cuma itu, belasan drum minuman ciu juga disita petugas. Pemilik gudang miras itu tergolong nekat karena beroperasi berdekatan dengan Kantor Wali Kota Depok dan Polres Depok di Jalan Margonda Raya, Pancoran Mas. Ketika digerebek polisi, pemiliknya hanya bisa pasrah. Kanit Jatanras Polres Depok Iptu Harun Al Rasyid mengatakan penggerebekan gudang miras itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat atas penjualan miras dan ciu. Atas dasar keresahan itu, pihaknya kemudian melakukan tindakan tegas. “Mendapatkan informasi dari warga, anggota kita datang ke gudang tersebut dan mendapatkan puluhan dus berisi ratusan miras segala merek dan ciu disimpan di dalam drum. Bahkan sudah ada ciu yang dibungkus dalam plastik dan siap edar,” jelas dia, kemarin. (KG/J-1)

baik. Kita harapkan kasus-kasus yang diproses Polda Metro yang mendapat perhatian publik seperti kasus kekerasan terhadap Novel Baswedan, kasus HRS (Rizieq Shihab), dapat diproses secara tuntas,” kata Poengky saat dihubungi. Dalam pandangannya, tantangan menjadi Kapolda Metro Jaya saat ini cukup berat. Hal itu disebabkan tingkat kriminalitas di DKI Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang tergolong sangat tinggi. Menjadi pekerjaan rumah bagi Kapolda Metro Jaya yang baru untuk mampu mengedepankan tindakan pencegahan kejahatan dan mengedepankan peran masyarakat dan Bhabinkamtibmas. “Apalagi dengan jenis kejahatan yang makin berkembang ke arah cyber crime, terorisme, hingga illegal traﬃcking. Diharapkan, semua satuan kerja dan satuan wilayahnya cepat dan sigap,” kata dia.

Tugas baru Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, yang digantikan Idham Azis, ditunjuk Kapolri menjadi Asisten Operasi (Asops) Kapolri. “Di Metro Jaya, ia cukup berhasil menghadapi demo, kasus narkoba, kasus pembunuhan, dan perampokan. Semuanya relatif mampu diselesaikan dengan baik. Tugas barunya enggak kalah menantang,” kata Tito. Kapolri pun menambahkan prestasi Iriawan lainnya ialah keberhasilan yang bersangkutan dalam pengamanan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam jabatan baru sebagai Asops Kapolri, Iriawan akan bertugas mengamankan beberapa acara penting, antara lain pelaksanaan pilkada serentak 2018 di 171 daerah, penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, serta IMFWorld Bank Annual Meeting 2018 di Bali. (Nic/J-1)

SEPI PENGUNJUNG DAN PEDAGANG: Warga melintas di depan sejumlah toko yang tutup di Mal Blok M, Jakarta Selatan, kemarin. Maraknya penjualan secara daring berimbas pada sepinya sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, salah satunya di Mal Blok M.

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA

Menikmati Air Mancur Bersama Rhoma Irama

“K

E mana, ke mana kita mencari hiburan di malam minggu ini? Mencari hiburan malam ini. Jangan jauh-jauh, kita ke Monas saja.” Demikian penggalan lirik lagu dangdut lawas Ke Monas yang didendangkan Rhoma Irama dan Elvi Sukaesih. Ketenaran lagu itu di awal 70-an sama populernya dengan Monumen Nasional (Monas) yang menjadi pilihan muda-mudi di masa itu untuk menghabiskan malam minggu. Kini, tak lama lagi lagu tersebut akan kembali menggema di Monas untuk menghibur para pengunjung. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dalam waktu dekat berencana meresmikan air mancur yang bisa berjoget di Monas. Beberapa air mancur yang menari akan dilengkapi dengan lampu warna-warni. Lagu Rhoma Irama berjudul Ke Monas akan menjadi salah satu soundtrack. Alunan gerak air mancur akan dibuat seirama dengan alunan musiknya. “Ini semua pertunjukan gratis

di malam hari untuk warga Jakarta,” kata Djarot, kemarin. Ia menjelaskan air mancur di Monas akan kembali menari setelah diresmikan pada 12 Agustus 2017 mendatang. Air mancur nantinya akan menari dengan diiringi lagu-lagu daerah dan lagu-lagu bertema keindonesiaan. Tidak tanggung-tanggung, Djarot turut menggandeng musikus kawakan Addie MS untuk mengaransemen lagulagu daerah yang akan diputar mengiringi air mancur itu berjoget. “Kami kerja sama dengan dengan Pak Addie MS untuk memasukkan lagu-lagu daerah dan beberapa lagu yang temanya tentang keindonesiaan, tentang keindahan Indonesia, tentang keindahan Monas,” kata Djarot. Kejayaan air mancur menari Monas pudar sejak rusak pada 2007. Sejak saat itu, jumlah pengunjung Monas menyurut di malam hari. Kejayaan itu kini coba diangkat kembali oleh Pemprov

DKI Jakarta. Upaya serius sudah dilakukan Kantor Pengelola Kawasan (KPK) Monas yang telah memasang lampu di 405 titik kawasan Monas. Tentu saja rencana revitalisasi air mancur Monas itu langsung mengundang rasa ketertarikan masyarakat. Merry, 34, salah seorang warga Jakarta Barat, mengaku sudah sangat sangat penasaran dengan air mancur berjoget itu. Hal itu disebabkan, meski sudah seperempat abad lebih tinggal di Jakarta, ia belum pernah melihat atraksi air mancur berjoget itu. “Saya penasaran banget, apalagi nanti kalau pakai lagu Rhoma Irama. Kalau pakai lagu yang judulnya Begadang dan Judi, mungkin jadi makin seru ya,” kata Merry. Arif, 24, warga Depok, bahkan sudah tidak sabar menunggu 12 Agustus saat peresmian nanti. Ia sudah kebelet untuk membawa sanak saudaranya agar dapat menikmati indahnya air mancur yang berjoget. (Yanurisa Ananta/ J-1)

ANTARA/EKO

MOBIL PENINDAKAN KEJAHATAN: Kabarhakam Polri Komjen Putut Bayu Seno (kedua kanan) didampingi Kapolres Jakarta Utara Kombes Dwiyono (kanan) secara simbolis menerima bantuan mobil operasional Tim Tiger dalam penindakan kejahatan dari Presdir PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto di Jakarta, kemarin.

HUMANIORA

KAMIS, 27 JULI 2017

SEKILAS

Kampanyekan Pengarusutamaan Gender PERGURUAN tinggi (PT) Islam berperan penting dan strategis dalam mentransmisikan pengetahuan, nilai, norma, dan ideologi serta pembentukan karakter bangsa, termasuk kesetaraan dan keadilan gender. ‘’Saya berharap kalangan perguruantinggi keagamaan Islam atau PTKI yang melakukan penandatanganan (MoU) untuk dapat mengintegrasikan perspektif gender secara lengkap dalam kurikulum yang akan diterapkan di kampus masing-masing,’’ kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yambise pada acara penandatanganan kerja sama (MoU) bersama enam rektor PTKI tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kantor Kementerian PP-PA, Jakarta, kemarin. Enam PTKI yang melakukan MoU tersebut ialah UIN Ar Raniry Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam; UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat; IAIN Ternate, Maluku Utara; UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten; IAIN Ponorogo, Jawa Timur; dan Institut Agma Islam Swasta (IAIS) Sultan Muhammad Syarifuddin Sambas, Kalimantan Barat. (Bay/H-1)

Para Ibu Teluk Naga Ikuti Sekolah Gizi

ANTARA /BUDI CANDRA SETYA

KERETA DOMBA: Sejumlah anak manaiki kereta domba di Gombengsari, Banyuwangi, Jawa Timur, kemarin. Kereta mainan anak itu ditarik menggunakan domba yang dihias sehingga menarik dan disewakan Rp3.000 sekali jalan.

Bila pelaku perundungan tidak diarahkan dengan tepat, suatu saat mereka akan menjadi pelaku kejahatan yang lebih serius. PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI putri@mediaindonesia.com

NAK pelaku perundungan harus diberi arahan dan pendampingan agar dapat mengubah perilaku. Selain itu, pendampingan diperlukan agar mereka tidak ikut terpuruk bila kasus menyebar dan ramai diberitakan. Psikolog sosial Universitas Indonesia (UI) Ratna Djuwita dalam diskusi di Fakultas Psikologi UI, Depok, kemarin, mengatakan banyak pihak kerap lupa bahwa status pelaku perundungan mayoritas anak-anak. Mereka kemudian dianggap sebagai tersangka pelaku kejahatan. Menurut Ratna, lingkungan dan sekolah sangat berperan

Pelaku Perundungan Harus Didampingi

dalam menekan kasus perundungan. Sekolah dianjurkan untuk tidak menyelesaikan kasus perundungan dengan hanya memindahkan pelaku ke sekolah lain. Hal itu hanya akan membuat terjadinya pertukaran lokasi pelaku dan tidak menyelesaikan masalah. “Fokus intervensi bukan pada perundungannya, melainkan dalam menumbuhkan suasana prososial di sekolah. Semua harus punya budaya dan keberanian yang sama untuk mau menghentikan bila melihat adanya perundungan,” ujarnya. Ketika pelaku perundungan tidak diarahkan dengan baik, ujar Ratna, dalam jangka panjang, ketika pelaku dewasa, mungkin mereka terlibat dalam tindakan kriminal, nar-

koba, hingga sulit mencari pekerjaan. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengatakan sekolah harus dapat menyikap i dengan baik perundungan yang terjadi di lingkungan mereka. Sekolah dilarang menyelesaikan masalah dengan hanya mengeluarkan siswa secara sepihak dari sekolah. “Mereka harus berusaha menyelesaikan dan membimbing. Kalau memang tidak memungkinkan bagi pelaku untuk terus berada di sekolah yang sama, sekolah harus berkoordinasi untuk memindahkan siswa ke sekolah lainnya,” ujarnya. Sekolah yang melanggar hal

tersebut, kata Yohana, dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, sekolah harus bijaksana dalam menangani kasus perundungan yang terjadi di lingkungan mereka. “Kami terus memastikan dan bekerja sama dengan Kemendikbud agar dapat menciptakan sekolah yang ramah anak. Kami juga berharap ada kerja sama dari masyarakat untuk ikut memantau dan melapor bila dirasa ada yang salah ke P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) atau polisi,” ujar Yohana.

Belum optimal Sebelumnya, ia juga me-

nyatakan P2TP2A menjadi perhatian utama kementerian yang dipimpinnya. Pada tahun ini, P2TP2A akan dievaluasi karena banyak yang belum berfungsi dengan optimal. Sebagian besar menghadapi masalah sarana prasarana dan finansial, terutama di daerah terpencil. Selain akan mengoptimalkan fungsi P2TP2A, ujar Yohana, pihaknya terus mengu p aya k a n p e m b a n g u n a n P2TP2A di kabupaten dan kota yang hingga kini belum memiliki unit tersebut. Ia menyebutkan, di seluruh Indonesia, baru terdapat sekitar 300 P2TP2A. Ditargetkan, pada 2019 seluruh atau 516 wilayah kabupaten dan kota memiliki minimal 1 P2TP2A. (H-2)

Freeport Berantas Malaria

DOK KEMENSOS

RAKOR KESERASIAN BANSOS: Menteri Sosial,

Khofifah Indar Parawansa ( kiri) membuka Rakor dan Bimtek Pengelolaan Bansos Keserasian Sosial di Jakarta, kemarin. Kemensos menggelontorkan Rp17 miliar untuk bansos keserasian sosial di seluruh indonesia.

PT Freeport Indonesia (PTFI) yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, terus berupaya memberantas penyakit malaria dengan berbagai cara untuk melindungi kesehatan karyawan dan masyarakat dari penyakit akibat gigitan nyamuk itu. Upaya tersebut antara lain dilakukan di wilayah Kualakencana dan Timika. Manager Community Health Development (CHD) PTFI Govert Waramori menjelaskan upaya pemberantasan malaria secara komperhensif, yakni mulai deteksi dini, tindakan pencegahan, pengobatan, pemantauan, hingga pembangunan drainase dan sanitasi yang baik untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk malaria. “Kita zero tolerance terhadap malaria. Karena memang kita

terus berupaya untuk menekan penyakit malaria sampai titik terendah di beberapa tempat, seperti Kualakencana dan Timika, yang menjadi tempat industrial PT Freeport Indonesia,” kata Govert ketika berkunjung ke Kantor Media Group di Jakarta, kemarin. Sementara itu, program utama yang dilakukan dalam pengendalian malaria di area industri yakni pengendalian vektor termasuk pemantauan jentik nyamuk dan nyamuk dewasa, serta pengelolaan lingkungan. Selain itu, pihaknya menangani kasus malaria, termasuk survei kontak, diagnosis, dan pengobatan. “Tim kami juga melakukan program lain seperti investigasi temuan kasus, pencatatan dan pelaporan, resistensi insektisida, serta

pencegahan melalui promosi kesehatan kepada karyawan setiap tahun,” papar Govert. Selain itu, Govert memastikan tim dokter dan mikroskopis yang menjadi ujung tombak program penanganan kasus malaria memiliki sertifikat dari lembaga kesehatan dunia, WHO. “Dokter dan tim mikroskopis kita sudah memenuhi standar dan mendapat sertifikat uji dari WHO. Tim itu sangat penting karena mereka yang pertama kali memberikan diagnosis apakah benar terjangkit malaria atau tidak,” jelasnya. Kehadiran Pusat Pengendalian Malaria tersebut, ujarnya, merupakan salah satu upaya dalam menurunkan angka kasus malaria di Mimika. (Rio/ H-2)

PARA ibu di Tegal Angus, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, mengikuti program Berbagi Kelezatan bersama Sahabat Gizi Kita (Sagita). Mereka tidak hanya mendapat makanan tambahan bergizi bagi anak-anak mereka, tetapi mereka turut program ‘sekolah gizi’. Program yang didukung produsen bakso Sumber Selera dan PKPU Human Inisiative, sebuah lembaga sosial dan kemanusiaan, dengan Dinkes Kab Tangerang serta para ibu itu dibuka di Puskesmas Teluk Naga, kemarin. Dalam sambutannya, General Manager Operation PT Sumber Prima Anugerah (SPA) Abadi Mumu Alqodir berharap program ini bermanfaat dan bisa dinikmati secara jangka panjang. “Mengingat gizi erat kaitnya dengan masa depan anak-anak,” katanya. Indah Kusumawati dari PKPU menegaskan, pihaknya bekerja sama dengan dinkes setempat memilih lima kader gizi di Desa Tegal Angus. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Tangerang dr Yeti menyebut program ini cocok bagi Desa Tegal Angus yang jumlah anak kurang gizinya tergolong tinggi. (Drd/H-1)

Sineas Cilik Indonesia Bersaing di Jepang Tim sineas cilik dari SD Al-Azhar Bintaro, Tangerang Selatan dan SMP Regina Pacis Bogor akan mewakili Indonesia pada ajang Kid Witness News (KWN) Global Summit 2017’ di Tokyo, Jepang, 1-5 Agustus 2017. “Kami yakin mereka juga mampu untuk berkompetisi di ajang internasional,” kata Corporate Communication Manager PT Panasonic Gobel Indonesia Viya Arsawireja dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, kemarin. Tim sineas cilik itu sebelumnya memenangi Program Kid Witness News 2016/2017 yang diadakan Panasonic Gobel Indonesia. Mereka akan berkompetisi dengan tim sineas cilik dari seluruh dunia. Sekitar 100 perwakilan sineas cilik dari 26 sekolah di 18 negara juga akan berdiskusi mengenai create our future together dengan melihat isu sosial dari perspektif mereka. (Ant/H-1)

SMA/SMK Tetap Dikelola Pemprov MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan pengelolaan urusan pendidikan menengah (SMA/sederajat) tetap dipegang pemerintah provinsi. Hal itu disampaikan Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). “Pengalihan kewenangan pengelolaan urusan pendidikan menengah yang diberik a n ke p a d a p e m e r i nt a h provinsi--yang secara potensial dapat berakibat adanya kerugian hak konstitusional bagi para pemohon, yaitu biaya waktu dan tenaga, jika pelayanan itu tidak dilakukan pemerintah kabupaten/kota-tidak beralasan menurut hukum,” tutur Arief, di Gedung MK, Jakarta, kemarin. Untuk diketahui, permohonan perkara yang teregistrasi dengan nomor 31/ PUU-XIV/2016 tersebut diajukan Bambang Soenarko dkk. Mereka ialah warga Surabaya yang merasa hak konstitusional mereka terlanggar dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda.

Salah satu alasan pemohon ialah sudah terdapat daerahdaerah kabupaten/kota yang secara mandiri mampu menjalankan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah. Namun, berlakunya pasal a quo membuat pemda kabupaten/ kota yang sudah melaksanakan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah tidak lagi dapat mengelola pendidikan tingkat menengah tersebut. Dalam putusan tersebut, satu hakim konstitusi memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu hakim konstitusi Saldi Isra. Ia menilai kabupaten/kota yang sudah memiliki kemampuan melaksanakan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah tetap bisa melaksanakan kewenangan tersebut. Untuk itu, kata Saldi, dalam mengatur kewenangan pengalihan pengelolaan pendidikan menengah juga harus melihat kondisi dan keberagaman daerah. “Ketika kewenangan dialihkan, semua akan memulai dari awal dan membutuhkan penataan dalam masa peralihan yang tidak sebentar.” (Nur/H-1)

Ulama Diminta Terus Jaga Kebinekaan PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk terus berkomitmen menjaga kebinekaan Indonesia. Peran ulama dinilai penting dalam mengatasi permasalahan bangsa yang pelik. “Saya ucapkan selamat milad ke-42 kepada MUI. Semoga terus berkiprah menjaga bangsa dan kebinekaan,” kata Presiden melalui video yang ditayangkan dalam acara Tasyakuran Milad Ke-42 MUI di Balai Sarbini, Jakarta, tadi malam. Menko Polhukam Wiranto, dalam sambutan mewakili Presiden Jokowi, menyampaikan apresiasi atas kiprah MUI selama ini.

“Peran MUI telah banyak dalam ikut serta menyelesaikan masalah bangsa yang pelik dan rumit. Peran MUI kita perlukan. Meneguhkan peran MUI merupakan keniscayaan,” ujarnya. Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin pun menyatakan di usia 42 tahun, MUI berkomitmen untuk meneguhkan visi kebangsaan sesuai dengan citacita para ulama pendiri bangsa. “MUI menegaskan komitmen ketaatan pada pemerintahan yang sah, sepanjang kebijakannya untuk kemaslahatan umat dan sejalan dengan konstitusi,” tegasnya. Di bidang ekonomi, Ma’ruf mengatakan MUI akan terus

mengusung ekonomi syariah sebagai salah satu jalan terbaik dalam meniti era baru ekonomi Indonesia dengan menekankan sisi keadilan sosial. “MUI mendukung dan mendorong realisasi komitmen Presiden untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat keuangan syariah dunia.”

Anugerah Syiar Ramadan Pada kesempatan itu juga diumumkan program-program televisi yang menjadi pemenang Anugerah Syiar Ramadan 2017. Program Tafsir Al Mishbah yang ditayangkan Metro TV selama Ramadan keluar sebagai pemenang di kategori talk show.

Menurut Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis, programprogram yang menjadi pemenang dalam Anugerah Syiar Ramadan 2017 sudah melewati proses seleksi yang dilakukan KPI dan MUI. “Secara prinsip program televisi yang kita pilih ialah yang memuat semangat syiar Ramadan untuk meningkatkan spiritualitas umat. Sebagaimana amanat UU Penyiaran bahwa program televisi, yang dalam hal ini memakai frekuensi publik, harus mampu meningkatkan moralitas manusia atau umat berdasarkan nilai agama,” kata Darwis. (Bay/ Ths/H-3)

DOK TEATER KOMA

JELANG PEMENTASAN: Sutradara dan penulis naskah Warisan Nano Riantiarno (ketiga dari

kanan) bersama Pimpinan Produksi Ratna Riantiarno (kedua dari kanan ) menyampaikan keterangan tentang produksi ke-149 Teater Koma dengan lakon Warisan di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, kemarin. Pementasan akan digelar di Gedung Kesenian Jakarta pada 10 sampai 20 Agustus 2017.

HUMANIORA

KAMIS, 27 JULI 2017

4 Pilar Kebangsaan agar Jadi Pedoman Rektor dan Dosen Institut Pertanian Bogor membentengi mahasiswa baru mereka dengan memberikan pemahaman dan pembinaan empat pilar kebangsaan dan paham agama yang moderat. SYARIEF OEBADILLAH

oebay@mediaindonesia.com

ANTARA /FIQMAN SUNANDAR

PENDIDIKAN DAERAH TERPENCIL: Salah satu relawan Banua Pangajari (rumah belajar) melakukan proses belajar mengajar di daerah terpencil di Dusun Ngata Papu, Desa Balumbewa, Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (25/7). Banua Pangajari yang bergerak dalam bidang pendidikan itu menyebutkan sebanyak 35 anak yang tinggal di daerah terpencil tersebut masih buta aksara.

Konsumsi Produk Ramah Lingkungan Perlu Terus Didorong TINGKAT konsumsi masyarakat yang tinggi atas berbagai kebutuhan hidup membawa konsekuensi buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan produk-produk pasar rendah emisi melalui perubahan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (sustainable consumption and production/SCP). Menurut Direktur Policy, Sustainability, and Transformation WWF Indonesia Aditya Bayunanda, masyarakat sebagai konsumen perlu mengubah perilaku konsumsi menjadi bertanggung jawab. Ia meyakini pola SCP dapat menjadi solusi untuk permasalahan lingkungan. “SCP artinya menjauhi produk yang terkait dengan perusakan lingkungan,” kata dia dalam peluncuran proyek Sustainable Consumption and Production Thailand, Indonesia, dan Filipina (SCP TIP) di Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan sama, Kepala Bidang Standardisasi Produk Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan

(Pustanlinghut) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nurmayanti menyatakan penciptaan pasar yang menghasilkan barang-barang rendah emisi perlu terus didorong. “Masyarakat membutuhkan produk ramah lingkungan, harus ada ketersediaannya dari pasar,” tegasnya. Menurutnya, pemerintah sudah menjalankan SCP sebagai bagian dari kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim. Saat ini pemerintah tengah fokus menggarap pola produksi berkelanjutan dengan menggandeng sektor bisnis. Program SCP KLHK diluncurkan empat tahun lalu. Menurut Nurmayanti, saat ini pelaksanaannya sudah mengalami kemajuan. Salah satu contoh SCP ialah penerapan ekolabel, yakni pengategorian produk-produk pasar yang ramah lingkungan misalnya produk yang bahannya mudah terurai.

Nurmayanti mengatakan sejumlah produk kertas dan plastik sudah menerapkan ekolabel. Selain ekolabel, ada program eco-oﬃce yang bisa diterapkan di kantor-kantor dengan menghemat penggunaan energi dan air. Executive Director Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Budi Santosa menyatakan sektor bisnis memang perlu menjalankan usaha dengan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan. “Private sector perlu berproduksi secara bertanggung jawab. Mulai produksi, distribusi, hingga urusan supply chain demi mengakomodasi keinginan konsumen,” jelasnya. Terkait dengan peluncuran SCP ITP, Campaign and Mobilization Manager WWF Indonesia Dewi Satriani mengatakan WWF akan membantu pengintegrasian pola konsumsi dan produksi berkelanjutan di Tanah Air yang secara khusus menyasar sektor agrobisnis, terutama perkebunan sawit. (Dhk/H-2)

RAIMUNA NASIONAL:

Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault (kanan) bersama Ketua Dewan Kerja Nasional (DKN) Yudha Adyaksa saat berkunjung ke kantor Media Group, Jakarta, kemarin. Dalam kunjungannya, Adhyaksa Dault menjelaskan agenda kegiatan Raimuna nasional (Rainas) 2017 yang diikuti 15 ribu peserta berasal dari dalam dan luar negeri. Rainas akan digelar di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, pada 13-21 Agustus 2017.

MI/SUMARYANTO BRONTO

PNPI untuk Gaungkan Kesepakatan Paris KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan menggelar Pekan Nasional Perubahan Iklim (PNPI) pada 2-4 Agustus mendatang. Kegiatan besar yang digabungkan dengan Rakornas Perubahan Iklim Berkeadilan tersebut menjadi momentum untuk menggaungkan komitmen Paris Agreement atau Kesepakatan Paris tentang penurunan emisi gas rumah kaca. “Misinya, menggaungkan komitmen kita bersama yang telah dibuat di dalam Paris Agreement, yaitu komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca,” ujar Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian LHK Nur Masripatin, di Jakarta, kemarin. Selain itu, ajang yang menurut rencana akan dibuka Presiden Joko Widodo tersebut bakal dimanfaatkan untuk menyusun langkah-langkah konkret terkait dengan perubahan iklim terutama dari sektor energi, industri, pengolahan

limbah, dan pertanian. “Presiden Jokowi akan menegaskan sekali lagi pentingnya perubahan pola pikir terkait dengan sinergi antara upaya pemeliharaan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi,” kata dia. Selama ini, lanjut dia, dua hal tersebut sering kali dibenturkan. Padahal, keduanya bisa berjalan beriringan. “Itu sudah dipraktikkan di luar negeri dan itulah juga kenapa Presiden menegaskan kembali pola pikir seperti ini bahwa pemeliharaan lingkungan hidup harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi.” Beragam kegiatan akan digelar selama tiga hari, antara lain seminar yang menghadirkan pembicara dari enam sektor untuk membahas emisi gas rumah kaca dan rencana konkret pengurangannya. Enam sektor yang dimaksud ialah sektor kehutanan, pertanian, energi,

industri khususnya industri pupuk, pengolahan limbah, serta adaptasi dan perangkat pengurangan emisi. “Kementerian LHK juga akan menggabungkan pembicara dari level tertinggi yakni dari pihak kementerian dan presiden, hingga pembicara dari pihak-pihak yang sudah melakukan aksi pengendalian perubahan iklim.” Elaborasi terhadap upaya pengendalian perubahan iklim juga akan dilakukan pada kegiatan tersebut untuk memantapkan rencana aksi sampai 2030. “Nanti juga ada pameran untuk merefleksikan implementasi Kesepakatan Paris yang mewakili pemerintah pusat dan daerah. Juga, akan ada klinik untuk sistem registrasi nasional perubahan iklim,” imbuhnya. Secara nasional, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% hingga 2030 mendatang. (Ths/H-3)

MPAT pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), harus menjadi pedoman warga negara termasuk rektor dan dosen. Jajaran akademik yang menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ataupun yang terindikasi terlarang akan didekati secara persuasif. “Intinya, semua pegawai pemerintah harus setia dan taat sepenuhnya pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancaslia, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ini menjadi hal yang sangat penting. Jika ada sebagian warga negara seperti dosen dan sebagai pegawai di Kemenristek dan Dikti tidak setia pada empat pilar ini, berarti melawan hukum. Maka ada sanski yang diberikan berupa sanksi administrasi. Namun, menurut undang-undang, kami melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu,” kata Menristek Dikti M Nasir, kemarin, seusai rapat tertutup tentang evaluasi semester dengan seluruh jajran rektor PTN di Kantor Kemenristek dan Dikti Jakarta. Nasir menegaskan para rektor PTN dan PTS telah diingatkan untuk mengawasi tidak hanya yang menjadi anggota HTI, tetapi juga kemungkinan jajaran akademik menyeleweng dari empat pilar kebangsaan tersebut. “Mereka akan kita bina sehingga mereka kembali menjadi warga negara Indonesia dan kegiatan yang menyeleweng harus ditinggalkan. Jika tidak, sama saja mereka sekadar melepas baju tetapi aktivitasnya tetap berjalan,” tegasnya. Mengenai data anggota HTI, menurutnya, para rektor ma-

sih melakukan pendataan dan ia menginstruksikan untuk dibina. Jika terbukti melakukan pelanggaran administrasi, mereka harus diberi peringatan. Dalam kesempatan itu, Wakil Rektor IPB Hermanto Siregar mengungkapkan di kampusnya terdapat enam dosen yang termasuk anggota HTI. “Terhadap mereka ini kita lakukan pembinaan dan terus dipantau jika suatu saat terbukti mereka radikal akan kami beri sanksi tegas,” kata Hermanto.

MI/PANCA M SYURKANI

“Jika ada sebagian warga negara seperti dosen dan pegawai Kemenristek Dikti tidak setia pada empat pilar ini, berarti melawan hukum.’’ M Nasir Menristek Dikti Terhadap mahasiswa IPB, pihaknya membentengi mahasiswa baru dengan pembinaan empat pilar kebangsaan dan paham agama yang moderat.

Cinta Tanah Air Pada bagian lain, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendeklarasikan cinta

Tanah Air dan Pancasila untuk menjaga keutuhan dan kemajemukan bangsa. Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi menegaskan deklarasi tersebut didasari alasan terjadi fenomena yang menunjukkan gejala-gejala intoleran, konfliktual, dan ekstrem yang mengancam nilai-nilai keindonesiaan. “Demi menjaga keutuhan bangsa, kami jajaran PGRI meliputi perguruan tinggi PGRI, asosiasi profesi dan keahlian sejenis, dan perempuan PGRI, sebagai organisasi profesi yang berkhidmat dalam pembangunan sumber daya manusia dan karakter bangsa, turut serta mengukuhkan dalam menjaga empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” kata Unifah kepada pers di Jakarta, kemarin. Terkait dengan hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional PGRI di Yogyakarta pekan lalu, PGRI mendeklarasikan sikap cinta Tanah Air dan NKRI yang tertuang dalam tiga poin. Pertama, PGRI setia kepada empat pilar kebangsaan yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, UUD 1945, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, bertekad menjadikan lembaga persekolahan dan perguruan tinggi sebagai wadah inklusif yang membentuk generasi muda berkarakter kuat yang memiliki kesalehan pribadi, jiwa mandiri, rasa nasionalisme yang demokratis dan moderat, serta menghormati. Ketiga, berkomitmen menjadikan guru sebagai figur penyemai kerukunan dan kedamaian serta menolak radikalisme, terorisme, dan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. (H-1)

NUSANTARA

KAMIS, 27 JULI 2017

Polisi Malang Usut Beras Berpestisida

ANTARA/JESSICA HELENA WUYSANG

PENANGGULANGAN KEBAKARAN TERPADU: Bupati Sanggau, Paolus Hadi (tengah) menyimak penjelasan Direktur Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas, Suhendra Wiriadinata (kanan)

tentang alat pemadam api untuk lahan gambut ‘Sambunesia’ hasil ciptaan GM Sinar Mas Forestry Region Kalbar, Sambusir Yusuf (kiri) saat Kongres Dayak Internasional 2017 di Pontianak, Kalbar, kemarin. APP Sinar Mas berpartisipasi dan mendukung kelestarian sumber daya alam, melalui program sistem penanggulangan kebakaran, dan program Desa Makmur Peduli Api.

Satgas Terpadu Atasi Kebakaran BNPB mengerahkan 18 helikopter ke lima provinsi. Pemadaman dilakukan dari darat dan udara. PUTRI ROSMALIA OCTAVIYANI putri@mediaindonesia.com

IMA provinsi sudah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Kelima daerah itu ialah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Penetapan status itu diambil setelah beberapa kabupaten dan kota menetapkan status serupa. “Satgas terpadu sudah dibentuk di setiap provinsi untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Selain satgas darat, ada

satgas udara, satgas pelayanan kesehatan, satgas penegakan hukum, dan satgas sosialisasi,” ujar Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di Jakarta, kemarin. Ia mengakui sebagian besar penyebab kebakaran ialah kesengajaan untuk membuka lahan. Untuk mendukung operasi penanganan itu, BNPB telah mengerahkan 18 helikopter yang digunakan untuk melakukan pengeboman air. Sebarannya, di Riau 5 helikopter, Sumatra Selatan 5, Kalimantan Barat 4, Jambi 2, dan Aceh 2. Di Aceh,

siaga darurat baru ditetapkan di Kabupaten Aceh Barat, dan belum di tingkat provinsi. Sementara itu di Riau, lanjut Sutopo, selama 2017 sudah 548,72 hektare lahan dan hutan yang terbakar. “Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Cuaca makin kering sehingga mudah memicu kebakaran.” Jumlah titik api berdasarkan pantauan satelit Aqua, Terra, dan Lapan terus meningkat dalam tiga hari terakhir. Pada 23 Juli ada 150 titik api, sehari kemudian bertambah menjadi 170 titik dan pada 25 Juli menjadi 179 titik.

Salat Istiska Berharap turunnya hujan, warga Kabupaten Aceh Barat dan Aceh

Besar, kemarin, menggelar salat minta hujan atau Istiska berjemaah. Di Aceh Barat, salat digelar di kantor polres di Meulaboh. “Kami memohon rahmat kepada Allah SWT untuk menurunkan hujan. Kemarau panjang telah mengakibatkan kekeringan dan terjadinya kebakaran hutan,” kata Kapolres Aceh Barat Ajun Komisaris Besar Teguh Priyambodo Nugroho. Di Aceh Besar, salat digelar di tengah hamparan sawah di Kecamatan Simpang Tiga. Selama tiga hari berturut-turut, warga salat berjemaah memohon hujan. “Ribuan hektare sawah di sini akan gagal panen kalau hujan tidak turun dalam waktu dekat ini. Kami menanti rahmat Allah,” ujar Zulkifli, kepala adat setempat.

Di Riau, Wakil Komandan Satgas Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, Edwar Sanger, mengungkapkan, selain memadamkan api dari darat dan udara, satgas juga sudah menangkap enam pelaku pembakaran lahan. “Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya. Dari sejumlah daerah, kemarin, dilaporkan, areal kekeringan terus meluas. Di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul, DI Yogyakarta, setidaknya 14 ribu warga sudah terdampak kekeringan. “Kami sudah membentuk satgas kekeringan untuk menanggulangi dan membantu warga,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana DIY Krido Suprayitno. (MR/FD/RK/DW/AT/LD/ AD/RF/SS/N-2)

TARAKAN, KALIMANTAN UTARA

PULAU KE PULAU

Sorong Kekurangan SMA Negeri

Penyebab Kecelakaan Kapal masih Diselidiki

PRAKTISI pendidikan di Kota Sorong, Papua Barat, mendesak pemerintah provinsi untuk menambah jumlah sekolah. Pasalnya, animo warga untuk meneruskan pendidikan ke sekolah negeri sangat besar, tidak seimbang dengan jumlah bangku sekolah yang ada. “Jumlah SMA negeri di Kota Sorong hanya tiga sehingga perlu dimekarkan. Ke SMA Negeri 1 saja, tahun ini ribuan calon siswa mendaftar, sedangkan daya tampung hanya ratusan,” kata Kepala SMAN 1 Kota Sorong, Yoseph Kambu, kemarin. Ia berharap sekolah baru dibangun di luar kota sehingga bisa mendapat lahan yang luas. Selain untuk menampung siswa yang berada di pinggiran, pendirian itu akan membuat sekolah memiliki lahan yang luas. (MS/N-2)

Tapanuli Utara Bangun PLTHM PEMKAB Tapanuli Utara, Sumatra Utara, berencana mendirikan badan usaha milik desa yang menggeluti bidang penjualan daya listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga hidro mikro (PLTHM). Dinas tenaga kerja sudah menyiapkan tenaga terampil di bidang ini dengan menggulirkan program pelatihan tenaga kerja. “Untuk membangun satu instalasi pembangkit hidro mikro dibutuhkan waktu 60 hari dan investasi dana Rp300 juta,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Tapanuli Utara Sofian Simanjuntak, kemarin. Ia menambahkan tenaga yang dilatih untuk menangani pembangkit itu merupakan warga setempat sehingga jika ada kerusakan, bisa diperbaiki dengan cepat. (JH/N-2)

Cilegon Tambah Fasilitas Manufaktur PT Thermax International Indonesia mendirikan pabrik baru di kawasan industri Krakatau di Cilegon, Banten, kemarin. Perusahaan energi lingkungan itu memproduksi boiler kemasan, pemanas, pendingin, aksesoris uap, air, dan pengolahan air limbah, peralatan pengendalian polusi udara dan bag filter. “Pabrik ini akan mendukung pelanggan di pasar ASEAN. Kami fokus di pasar Indonesia dan Asia Tenggara,” papar Chairperson Thermax Group, Meher Pudumjee. CEO Thermax MS Unnikrishnan menambahkan perusahaannya optimistis dapat berkontribusi pada pertumbuhan wilayah regional. Fasilitas yang baru diresmikan akan melayani sektor industri makanan dan minuman, minyak sawit, tekstil, bahan kimia, tenaga, serta perhotelan. (WB/N-2)

Peretus Situs Minta Tebusan SITUS resmi milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diretas sepekan terakhir. Pelakunya meminta imbalan sejumlah uang sebelum mereka membuat laman itu berfungsi normal kembali. “Aksi peretasan kali ini diduga dilakukan sekelompok orang dan sudah profesional. Selain menyasar situs milik Pemkab Sukabumi, mereka juga menyasar milik pemerintah daerah lain,” kata Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukabumi, Yudi Panca Yoga, kemarin. Ia menambahkan aksi peretasan pada situs resmi Pemkab Sukabumi itu merupakan yang keempat kalinya. Pada tiga kali aksi peretasan sebelumnya tidak ada permintaan imbalan. (BB/N-2)

KEPOLISIAN Resor Malang, Jawa Timur, masih menyidik empat kasus dugaan penyelewengan pengolahan dan produksi beras. Keempat lokasi usaha itu berada di Kecamatan Bululawang, Tajinan, Pakis, dan Gondanglegi. “Yang paling berbahaya, dari salah satu lokasi pengemasan di Bululawang, kami mendapati mereka mencampurkan bahan kimia dan pestisida pada beras sebelum dikemas. Beras dicampur bahan kimia agar lebih bersih, dan diberi pelicin serta pengharum, dan selanjutkan disiram pestisida,” ungkap Kapolres Malang Ajun Komisaris Besar Yade Setiawan Ujung, kemarin. Penggunaan pestisida, lanjutnya, bertujuan mematikan kutu beras. “Proses seperti itu, pada Undang Undang Pangan jelas tidak diperbolehkan.” Dari gudang milik UD Widodo itu, polisi menyita 140 ton beras dalam kemasan. Pengusaha mencantumkan sembilan merek dalam karung-karung tersebut. Penyidik menjerat pengusaha dengan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen. “Mereka juga melanggar karena melakukan proses produksi tanpa memiliki izin,” tambah Yade. Di tiga lokasi lain, polisi menyidik karena ketiganya tidak memiliki izin pergudangan. “Kita tidak mengenal terminologi penimbunan. Kalau tidak punya izin gudang dan izin gangguan, ya mereka ilegal,” tandas Yade. Penggerebekan di pabrik pengemasan beras yang memproduksi merek Ayam Jago dan Maknyuss membuat Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menurunkan tim ke pasar. “Karena kedua merek itu dinyatakan sebagai beras oplosan, kami akan lakukan pengawasan. Sejauh ini, kedua produk itu belum ditemukan beredar di Badung,” kata Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Ketut Karpiana. Di Sukabumi, Jawa Barat, peredaran beras Maknyuss di sejumlah pusat perbelanjaan modern sudah kembali normal. Tingkat pembelian juga stabil, tanpa ada peningkatan. “Tidak banyak warga Kota Sukabumi yang membeli Maknyuss. Kemungkinan karena harganya lebih mahal dari beras biasa,” terang Alexander Ardi, 42, store managerr di salah satu pusat perbelanjaan modern. (BN/RS/BB/RF/N-2)

MI/VICTOR RATU

SPEED BOAT TERBALIK: Tim penyelamat dibantu warga berusaha mengevakuasi penumpang

korban kecelakaan terbaliknya speed boatt SB Rejeki Baru Kharisma tujuan Tarakan Tanjung Selor di perairan Tarakan, Kalimantan Utara, Selasa (25/7). Speed boatt yang membawa 48 orang tersebut terbalik dan menewaskan 10 penumpang.

SURABAYA, JAWA TIMUR

Petani Garam Butuh Modernisasi K RISIS garam sudah berlangsung lama. Untuk mengatasi masalah ini di masa mendatang, anggota DPRD Jawa Timur Badrut Taman meminta pemerintah memperbaiki infrastruktur dan regulasi untuk kepentingan petani garam. “Selama ini petani garam menggunakan cara tradisional untuk berproduksi sehingga sangat bergantung pada cuaca. Ke depan, pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang baik sehingga pembuatan garam bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi mo dern,” papar anggota Fraksi PKB itu, di Surabaya, kemarin. Dengan modernisasi itu, lanjut dia, petani tidak lagi bergantung pada matahari. Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki regulasi soal harga garam, yang saat ini sangat murah sehingga kehidupan petani garam lebih

terjamin. Badrut mengaku tidak masalah jika pemerintah melakukan impor saat ini. “Sepanjang stok dalam negeri minim, kami tidak keberatan.” Korban krisis garam juga terus berjatuhan. Di Banyumas, Jawa Tengah, usaha pengemasan garam terpaksa merumahkan karyawannya sejak satu bulan lalu. “Kami tidak mendapat pasokan garam sehingga perusahaan terpaksa ditutup sementara. Ada puluhan karyawan yang tidak bisa bekerja lagi,” ujar pemilik UD Garam Giat, Setyo Puji Santosa. Ia menambahkan, biasanya setiap bulan omzet perusahaannya mencapai 18 ton. Pasokan garam berasal dari Rembang, Jawa Tengah. “Karena cuaca yang tidak menentu, petani garam di Rembang tidak panen.” Di Kota Pasuruan, Jawa Timur, puluhan usaha pengola-

han ikan asin rakyat terancam tidak bisa berproduksi lagi. Mereka sulit mendapat pasokan garam. “Bahan ikannya sih cukup berlimpah. Tapi, garam susah didapat, kalaupun ada harganya sudah kelewat mahal,” kata Khoiriyah, perajin ikan asin. Sejak Lebaran harga garam terus naik. “Saat ini sudah mencapai Rp4.000 per kilogram,” lanjut Khoiriyah. Meski banyak cerita sedih, kegembiraan justru meruyak di kalangan petani garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Harga garam di tingkat petani yang mencapai Rp2.500Rp3.000 per kilogram membuat mereka bungah. “Pada 2015 lalu, garam hanya dihargai Rp200-Rp400 per kilogram. Harga saat ini jauh di atas tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Insyaf Supriyadi, petani garam dari Desa Rawaurip, Pangenan. (FL/LD/AB/UL/ CS/RF/N-2)

KANTOR Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tarakan, Kalimantan Utara, masih menyelidiki penyebab kecelakaan kapal cepat yang menewaskan 10 penumpang. Nakhoda yang juga pemilik kapal cepat, Aris Rusdianto, mengkau tiba-tiba saja kapalnya oleng dan miring ke kanan hingga terbalik. “Padahal, tidak ada sesuatu yang menghalangi jalur kapal. Kondisi cuaca tidak bermasalah dan tidak ada ombak tinggi di perairan Tarakan, saat peristiwa itu terjadi,” kata Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Kesyahbandaran Tarakan, Syaharuddin mengutip keterangan Aris. Menurut Syaharuddin, Aris bukan nakhoda baru di Tarakan. Ia sudah membawa kapal cepat sejak 1984. “Surat-surat berlayarnya lengkap. Aris juga mengaku belum tahu masalah yang terjadi di kapalnya.”

Kecelakaan yang pada Selasa (25/7) itu terjadi saat kapal cepat SB Rejeki Baru Kharisma hendak masuk perairan Tarakan membawa 55 penumpang dari Tanjung Selor. Sebanyak 10 penumpang ditemukan tewas dan satu penumpang lain masih dicari. Di lokasi, pencarian terhadap satu penumpang yang hilang belum membuahkan hasil. “Kami sudah melakukan penyisiran dalam radius 2,5 kilometer dari lokasi kejadian,” kata Kepala Seksi Operasional Basarnas Kaltim-Kaltara, Octavianto. Basarnas, unsur SAR Gabungan dan agen kapal juga menggelar rapat koordinasi guna memastikan jumlah penumpang. Untuk sementara, jumlah penumpang ditetapkan sebanyak 55 orang, 44 selamat, 10 tewas, dan satu hilang. (VR/N-2)

DOK JAMKRINDO

PENUTUPAN SMN: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Jamkrindo, Rusdonobanu (tengah) didamping Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Sucofindo, Beni Agus Permana, menyerahkan plakat Siswa Mengenal Nusantara (SMN) kepada Sekda Bangka Belitung, Yan Megawandi, saat penutupan program SMN di Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (25/7).

PEREMPUAN PERKASA

KAMIS, 27 JULI 2017

SITI ZULAEDAH

Biodata Nama

Siti Zulaedah

Tempat, tanggal lahir Kudus, 21 Juli 1983

Pendidikan

S-1 Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) (2001)

Anak

1. M Rasyid Fatihurrahman 2. M Fathan Ramdhanirahman 3. M Fakhri Ramdhanirahman

Karier

1. Pendiri & Pengelola Yayasan Ar Rohman, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor (2014-sekarang) 2. Staf Biro Hukum, Promosi, dan Humas Institut Pertanian Bogor (2006-sekarang) 3. Penulis di www.ipb.ac.id, IPBmagz.ipb.ac.id, Pariwara IPB, Pariwara Wisuda IPB, Majalah IPB, Bulletin Karya Kita, Pesona Lingkar Kampus (2014-sekarang) 4. Koordinator Program IPB TV (2014-sekarang) 5. Koordinator Burning Issue (2012-2013) 6. Koordinator Pesona Lingkar Kampus (2013-2014) 7. Koordinator Pariwara Wisuda (2014-2015) 8. Produser film Wirausaha Muda (2011) 9. Produser film Karya untuk Negeri (2010)

MI/ BARY FATHAHILAH

Sang Penggagas

IPB Mengajar 2.0 Pengantar:

Perempuan perkasa tidak mesti diukur lewat karier, tetapi justru mereka yang sehari-hari berjuang menjadi kepala keluarga dan tulang punggung pendapatan. Tidak jarang pula mereka mampu menjawab kondisi penuh beban itu hingga melahirkan kemajuan lingkungan. Dalam memperingati HUT ke-47 Media Indonesia, apresiasi untuk para perempuan perkasa kami hadirkan lewat ke 47 sosok di antara mereka. Berikut sosok ke-24.

Ketika diuji, ia melihat ke bawah. Perempuan ini menolak terpuruk dan menemukan penghiburan dengan berkontribusi. RIZKY NOOR ALAM

rizkynoor@mediaindonesia.com

A membesarkan tiga anak sebagai orangtua tunggal plus berkontribusi kepada sekitar dengan menggagas program pendidikan informal bagi anak-anak yatim, yakni IPB Mengajar 2.0. Ia pun membagikan dan menularkan semangat kepada sekitarnya, mahasiswa-mahasiswa IPB yang menjadi pengajar bagi program yang

KEHILANGAN

RUANG USAHA

Tlh Hilang SHGB Nomor:11605,Kelurahan

Disewakan/Subleased ruang kantor di

Jalupang,Kecamatan Serpong Utara,Kota

MidPlaza 2 Sudirman,luas 894.6m2,full

Tangerang Selatan,Banten. Bila Menemu-

partisi,karpet, harga negotiable. Hub. Heri

kan, Harap Menghubungi No.Telepon:021-

Budiono di 08129292377/08158060428

5864002, HP: 0816708449.

email: heri.budiono@tppi.co.id

PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bkas/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079, 0812 9455 198 Apt Menteng Prada Lt. 1 No.10 A dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

INFORMASI PEMASANGAN IKLAN Sales Counter 021 - 581 2088 ext. 41159/41160

dibinanya. Keistimewaan pada sosok Siti Zulaedah itulah yang memacu Media Indonesia menjumpainya di kampus IPB di Dramaga, Bogor, Senin (10/7). Zulaedah ialah staf di Biro Hukum, Promosi, dan Humas IPB. Daftar kontribusinya kepada sekitar bertambah ketika ia berkisah tentang Yayasan Ar-Rohman yang berawal dari tempat mengaji kecil, di Desa Cikarawang, Dramaga, Bogor, yang ia dirikan dan kelola sejak 2014 silam. “Yayasan kami bergerak di bidang pendidikan anak yatim, santunan, serta pemberdayaan janda. Kami mengajarkan bahasa Inggris, matematika, mengaji, maupun menghafal Alquran kepada mereka dan anak-anak lain di sekitarnya. Khusus untuk pendidikan informal inilah, kami wadahi dalam IPB Mengajar 2.0 karena melibatkan mahasiswa-mahasiswa IPB sebagai pengajar,” ujar Zulaedah.

Mengomparasi nasib Zulaedah mengaku terusik untuk terjun berkontribusi karena membandingkan anak-anak yatim di sekitarnya dengan nasib ketiga anaknya yang juga tak berayah sejak sang suami meninggal pada Maret 2014. “Saya berusaha mendidik anak agar tumbuh menjadi saleh meski tanpa ayah mereka. Saya antar anak mengaji, sekolah di SD Islam Terpadu, juga dibantu saudara-saudara. Lama-kelamaan saya berpikir bagaimana dengan anak yatim yang lain?” imbuhnya. Penelusurannya berujung pada temuan bahwa pendidikan anak-anak yatim di lingkungannya jauh dari

ideal. “Untuk pendidikan akademik saja kurang terpenuhi, apalagi pendidikan agamanya,” lanjutnya. Ia pun menghimpun mahasiswamahasiswa IPB yang piawai bahasa Inggris dan matematika untuk mengajari anak-anak yatim tersebut serta mendatangkan guru mengaji. “Akhirnya anak-anak sekitar yang tadinya tidak bisa mengaji berdatangan. Mereka juga tertarik karena ada pelajaran ekstra yaitu bahasa Inggris,” tandasnya. Jumlah anak yang datang pun semakin bertambah, dari yang awalnya hanya 10-12 orang kini sudah mencapai 30 orang. Itu awalnya dikhususkan untuk anak yatim di lingkungan sekitarnya, tetapi semakin merambat ke anak-anak nonyatim yang juga ingin ikut. “Ternyata anak-anak sekitar, yang bukan yatim, yang tadinya enggak mengaji jadi ikut mengaji. Ini tidak dipungut biaya. Mahasiswanya juga enggak dibayar,” jelasnya.

Plus beras Bahkan sejak 2015, ada donatur tetap yang rutin memberikan beras melalui kegiatan ini agar disalurkan kepada para anak yatim tersebut. “Yang rajin mengaji mendapatkan 9 liter per bulan, yang kurang rajin 5 liter per bulan,” imbuh Zulaedah. Kegiatan pendidikan yang dilakukan setiap Senin-Jumat setelah asar sampai menjelang magrib tersebut, menurut Zulaedah, sudah mulai memberikan dampak positif. Berdasarkan pengamatannya, anak-anak yang awalnya malu-malu terhadap orang asing

saat ini berani dan percaya diri bahkan berebut untuk menjawab jika diberi pertanyaan. Kalau dari sisi orangtuanya pun mengakui prestasi anaknya semakin meningkat di sekolah, yang tadinya tidak mendapatkan rangking menjadi masuk 10 besar. Bahkan, lanjut Zulaedah, seorang anak asuhnya menjadi ketua OSIS. Jadi setelah 3 tahun belajar dan bertemu kakak-kakak mahasiswa, mulai timbul rasa percaya diri dan jiwa kepemimpinannya. Sang anak bahkan sudah terbayang ingin kuliah hingga orangtuanya pun mulai bertanya cara menguliahkan anaknya, masuk SMK atau SMA. “Jadi ibunya juga sudah punya bayangan anaknya akan kuliah. Saya tidak punya ukuran untuk melihat hasilnya, tapi yang terjadi ialah perubahan pola pikir mereka,” paparnya.

Sistem pengajaran Mayoritas anak yang diajar ialah anak-anak mulai kelas 1 hingga 6 SD. Jumlah mahasiswa yang mengajar ada 17 orang, dengan jadwal pengajaran setiap Senin bahasa Inggris, Selasa matematika, Rabu membaca Alquran dan terjemahan, Kamis matematika, Jumat kaligrafi, dan Sabtu nantinya akan diadakan kelas menghapal Alquran. Kegiatan yang diberinya nama IPB Mengajar 2.0 tersebut tidak hanya sukses mengajarkan pendidikan akademis dan nonakademis bagi anak-anak di lingkungan sekitarnya. Itu bahkan turut mendapatkan penghargaan sebagai juara 3 dalam Literacy Award 2017 yang diselenggarakan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). (M-1)

Bekal bagi Tiga Laki-Laki BAGI Siti Zulaedah, pada awalnya menjalani hidup tanpa suami bukanlah hal yang mudah. Apalagi suaminya meninggal di saat usia anak-anaknya masih belia. Anak yang sulung pada saat itu berusia 6 tahun dan yang bungsu, kembar, berusia 2,5 tahun. “Kuat enggak kuat, ya, harus dijalani. Anak saya laki-laki semua, yang besar dulu umur 6 tahun dan yang kecil itu kembar berusia 2,5 tahun,” ungkap ibu yang juga memiliki hobi membaca dan menulis tersebut. Di tengah-tengah kesibukan, dirinya selalu mewajibkan mengurus anak-anaknya di pagi hari sebelum mereka bersekolah. “Pagi mengurus anak-anak, pokoknya saya mengikuti alur saja. Ada kalanya saya harus galak kepada anak-anak untuk mengajarkan ketegasan, ada kalanya saya juga harus lembut kepada anak,” lanjutnya.

Calon imam Bagi Siti Zulaedah, pendidikan agama anaknya ialah hal yang utama di samping pendidikan akademis. Itu disebabkan semua anaknya adalah laki-laki yang akan menjadi imam keluarga masing-masing di kemudian hari. “Saya utamakan pendidikan dan Alquran. Jangan sampai anak saya terpenuhi pendidikan akademisnya, tapi pendidikan agamanya malah kurang, karena mereka semua lakilaki yang merupakan calon imam keluarga,” pungkasnya. (Riz/M-1)

OLAHRAGA

KAMIS, 27 JULI 2017

SEKILAS GELANGGANG

16 Atlet Kempo NTT Wakili Indonesia SEBANYAK 16 atlet kempo asal Nusa Tenggara Timur (NTT) mewakili Indonesia berlaga di Shorinji Kempo World Taikai 2017 di Stadion San Mateo, California, Amerika Serikat, pada 29 Juli-3 Agustus. Atlet kempo NTT terpilih mewakili Indonesia setelah tampil sebagai juara umum pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 di Jawa Barat dengan merebut 7 emas, 1 perak, dan 5 perunggu. Di AS, mereka tergabung dalam tim Indonesia II, sedangkan tim gabungan dari berbagai daerah tergabung dalam tim Indonesia I. Ketua kontingen kempo Indonesia Esthon Foenay mengatakan para atlet sudah menjalani latihan intensif sejak tujuh bulan terakhir bersama atlet dari Kalimatan Timur dan Jawa Barat. “Kita target merebut tiga emas,” kata Esthon, kemarin. Kabid Olahraga Pendidikan Menengah, Deputi Bidang Pemberdayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Ary Mulyadi mengatakan kesempatan berlaga di kejuraan internasional sanagt langka. Karena itu, ia meminta para atlet percaya diri. (PO/R-3)

Solok Selatan Sulit Berpartisipasi di TdS

AFP/MARTIN BUREAU

BABAK PENYISIHAN: Salah seorang perenang Tiongkok, Wang Shun, beraksi pada babak penyisihan nomor 200 meter gaya ganti perseorangan putra di Kejuaraan Dunia Renang FINA 2017 yang berlangsung di Budapest, Hongaria, kemarin.

Inasgoc Pastikan 431 Nomor Sejumlah persoalan yang masih mendera cabang-cabang olahraga diharapkan tidak mengganggu persiapan para atlet dalam menghadapi Asian Games 2018. NURUL FADILLAH

fadillah@mediaindonesia.com

ANITIA Pelaksa Asian Games 2018 (Inasgoc) 2018 memastikan sebanyak 431 nomor pertandingan dari 39 cabang olahraga akan dipertandingkan pada pesta olahraga negaranegara Asia tersebut. Ketua Inasgoc Erick Thohir mengatakan pihaknya sebenarnya mengusulkan 426 nomor ke Komite Olimpiade Asia pada 18-19 Juni lalu. Namun, OCA menambahkan lima nomor pertandingan

sehingga total nomor yang dilombakan menjadi 431. “Lima nomor itu OCA yang tentukan, tetapi sampai sekarang belum ada keputusan dan kita berharap sebelum Rapat Koordinasi Komite bulan depan OCA sudah ada keputusan,” ujar Erick se-usai acara silaturahim antara cabang olahraga dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (25/7) malam. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Inasgoc Harry Warganegara menuturkan, untuk penentuan lima cabang olahraga memang OCA yang

memiliki kewenangan sebagai penyelenggara Asian Games. Namun, lanjut Harry, Inasgoc tetap menganjurkan cabangcabang untuk menegosiasikan langsung ke OCA jika ingin berpartisipasi. “Ini sudah diskresinya Presiden OCA dan kita enggak bisa ikut campur. Tapi cabang olahraga silakan kalau mau lobi-lobi ke OCA,” ujar Harry.

Delapan negara Menjelang berlangsungnya Asian Games 2018, tim pencak silat Indonesia berniat menggelar test event sebagai uji coba arena dan kesiapan tim. Sekretaris Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) Erizal Chaniago mengatakan, dalam uji coba yang rencananya digelar pada 10-14 Februari tersebut, me-

reka mengundang 10 negara. Erizal menjelaskan test event tersebut akan mempertandingkan 16 kelas yang terdiri atas 10 nomor tanding dan enam nomor seni (jurus). “Sampai hari ini sudah ada delapan negara yang konfirmasi, di antaranya Iran, Timor Leste, Korea Selatan, dan Jepang. Test event itu kami anggap sebagai latih tanding dan juga uji coba venue yang berlokasi di padepokan pencak silat Taman Mini Indonesia Indah,” jelas Erizal. Sayangnya, menjelang berlangsungnya test event mereka masih memiliki kendala terkait dengan izin renovasi bangunan karena hingga kini padepokan pencak silat masih belum diperbaiki. “Bangunan padepokan itu punya Yayasan Pencak silat

Indonesia, tidak ada keterkaitannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ataupun Sekretariat Negara (Setneg) sehingga sampai sekarang belum direnovasi. Kendala hanya di masalah atap yang sampai sekarang masih bocor. Kalau untuk perlengkapan teknologi informasi dan sistem scoring, itu sudah bagus semua,” jelas Erizal. Kontras dengan silat, Pengurus Besar Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia (PB Porlasi) terpaksa menunda penyelenggaraan test event hingga Februari tahun depan lantaran ketiadaan anggaran. Ketua Umum PB Porlasi Darwanto mengatakan semula pihaknya berencana menggelar test event di kawasan Ancol, Jakarta Utara, pada November mendatang. (R-3)

Lewati Hadangan Qatar, Bonus Menanti Tim Voli TIM nasional voli putra Indonesia berhasil memenuhi target dengan lolos ke babak delapan besar pada Kejuaraan Senior Voli Putra Asia Ke-19 yang berlangsung di GOR Petrokimia, Gresik, Jawa Timur. Kesuksesan itu didapat tim besutan Syamsul Jais tersebut setelah pada laga terakhir di babak penyisihan grup, kemarin, mengalahkan Qatar 3-2 (24-26, 14-25, 25-20, 25-21, dan 15-11). Berkat kemenangan tersebut, Indonesia berada di peringkat kedua Grup A dengan nilai 6 di bawah Kazakhstan

yang menjadi juara grup dengan nilai 7. Pada pertandingan yang disaksikan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi tersebut, kedua tim langsung menyerang sejak awal. Pasalnya, laga itu menjadi penentu kedua tim untuk melangkah selanjutnya. Alhasil duel sengit pun terjadi. Ironisnya, Indonesia yang mendapat dukungan dari penonton justru sempat tertinggal 0-2. Bahkan tim ‘Merah Putih’ seperti tidak ada harapan lantaran kalah cukup telak di set kedua.

ANTARA

Imam Nahrawi Menpora

Namun, pelan tapi pasti timnas yang dimotori Agung Seganti mulai mampu menemukan kembali performa

terbaik di set ketiga. Beberapa kali smes Rivan Nurmulki mampu menusuk area Qatar dan gagal diantisipasi lawan. Indonesia selamat dari kekalahan menyesakan setelah unggul 25-20. Di set keempat, timnas menambah tempo permainan. Mereka pun sukses memaksa pertandingan berlanjut ke set kelima setelah menang 25-21. Pada set penentuan, semangat juang timnas tampak begitu menggelora. Itu bisa dilihat dari smes para pemain. Alhasil, Indonesia pun menang. Kemenangan itu disambut

gembira Menpora. Tanpa ragu, ia mengaku akan memberikan bonus atas keberhasilan tersebut. “Kalau bonus itu pasti, tapi jangan dipikirkan dulu karena yang utama ialah harus didorong agar para pejuang olahraga nasional mampu menaikkan peringkat di level dunia,” kata Imam. Senada, manajer timnas Nanang Masbudi menyebut bahwa kesuksesan itu membuktikan Indonesia masih mampu berprestasi meski dua kali absen di kejuaraan tingkat Asia. (Rul/Ant/R-3)

Indonesia Incar SEA Games 2019 KEPUTUSAN Filipina mengundurkan diri sebagai tuan rumah SEA Games 2019 membuka peluang negara-negara Asia Tenggara lain untuk menggelar multiajang dua tahunan itu. Indonesia pun ikut mempertimbangkan diri menjadi tuan rumah. Diungkapkan Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Erick Thohir, sejatinya arena untuk Asian Games 2018 bisa digunakan untuk kegiatan lain, seperti SEA Games. Tujuannya agar arena-arena itu tidak terbengkalai. “Saya kasih contoh Singapura, setelah SEA Games 2015 mereka bikin berbagai event, seperti menjadi tuan rumah laga uji coba pramusim Inter Milan, Bayern Muenchen, dan Chelsea. Harusnya Indonesia bisa seperti itu,” jelas Erick di Jakarta, kemarin. Sayangnya, pada 2019 men-

datang, Indonesia punya hajatan yang tidak kalah penting, yakni pemilu. Karena itu, menurut Ketua Komisi Pengembangan Olahraga KOI Harry Warganegara, jika mau menjadi tuan rumah, multiajang itu harus diundur satu tahun. “Kita mau diskusi dulu dengan pimpinan daerah. Selain Jakarta, siapa tahu Jawa Timur atau Jawa Barat bersedia. Soal berbenturan dengan pemilu, ya bisa saja diundur, tetapi itu tergantung apakah kita terpilih nanti. Pula kita harus tanya kesiapan daerah,” tutur Harry. Sementara itu, atlet ski air Indonesia Muhammad Zahidi Putu berambisi menyabet emas dan mencetak rekor di SEA Games Kuala Lumpur 2017 pada Agustus mendatang. Saat ini rekor SEA Games di nomor jumping putra yang

ANTARA/SIGID KURNIAWAN

PELATNAS KARATE: Sejumlah karateka tengah berlatih di Pelatnas SEA Games 2017 di Jakarta,

Senin (24/7). Cabang karate ditargetkan meraih dua medali emas di SEA Games Kuala Lumpur 2017. menjadi spesialisnya masih dipegang rekan sekompatriotnya, Ade Hermana. “Ini kesempatan saya untuk bisa pecahkan rekor SEA Games yang belum pernah terwujud sejak 2011. Saya semula berniat meraihnya di Singapura pada 2015, tetapi

saya cedera dan akhirnya Ade yang mencetak rekor,” ujar Zahidi di Jakarta, kemarin. Dari cabang balap sepeda, PB ISSI akhirnya memilih tiga atlet kategori BMX yang akan tampil di SEA Games 2017. Mereka ialah Elga Kharisma, Rio Akbar, dan I Gusti Bagus Sapu-

tra. “Dengan terpilihnya Elga, Rio, dan Bagus maka total atlet yang akan berpartisipasi di SEA Games dari balap sepeda ada 27 atlet. Khusus di BMX, hanya Elga yang kami targetkan emas,” ujar manajer tim balap sepeda, Budi Saputra. (Rul/R-3)

KABUPATEN Solok Selatan amat mungkin kembali tidak menjadi bagian etape Tour de Singkarak (TdS) 2017. Pasalnya, kondisi jalan di daerah tersebut masih rusak parah. Hal itu bakal menyulitkan para pembalap. Tahun lalu, Solok Selatan pun gagal menjadi penyelanggara karena masalah yang sama. Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria mengakui kondisi jalan saat ini tidak jauh berbeda dari tahun lalu. Bahkan, di sepanjang jalan terjadi kerusakan dan berlubang. “Bisa dikatakan jalan kami paling parah di dunia. Sepanjang jalan banyak yang rusak dan berlubang,” ujarnya seusai rapat koordinasi TdS 2017 di Hotel Mercure, Padang, kemarin. Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit juga mengatakan demikian. Menurutnya, hingga hari ini jalan di Solok Selatan belum siap untuk TdS. “Untuk persoalan jalan, tadi pagi saya sudah hubungi kepala balai jalan. Besok katanya akan turun ke lapangan dan tanggal 3 Agustus akan ada rapat bersama tim dari pusat juga.” (YH/R-3)

PBSI Bidik 1 Gelar di Kejuaraan Junior KEGAGALAN tim junior bulu tangkis Indonesia menjadi juara di nomor beregu Kejuaraan Asia Junior (AJC) 2017 setelah dikandaskan Korea Selatan di final tidak menyurutkan semangat PB PBSI. Kini induk cabang olahraga tepok bulu itu membidik gelar di nomor perorangan. Manajer tim junior Indonesia, Susy Susanti, mengatakan target satu gelar ialah yang paling realistis. Ganda campuran menjadi sektor yang dianggap paling berpotensi mewujudkan target tersebut. Tahun lalu di kejuaraan yang sama, Indonesia pulang dengan satu medali perak dari Gregoria Mariska. Namun, Gregoria harus pulang lebih dulu karena menderita cedera paha kanan. “Target satu gelar tidak menutup kemungkinan diraih dari sektor mana saja yang ANTARA penting setiap atlet bisa Susy Susanti menunjukkan permainan Manajer tim junior Indonesia terbaik.” (Rul/R-3)

SEPAK BOLA

KAMIS, 27 JULI 2017

Final Piala Asia U-19 bakal Digelar di SUGBK Stadion GBLA, Patriot, Wibawa Mukti, dan Pakansari juga akan digunakan sepanjang turnamen. SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

TADION Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) akan kembali menjadi kandang tim nasional tahun depan. Stadion yang kini tengah direnovasi untuk persiapan Asian Games 2018 (Agustus-September) tersebut akan dipergunakan untuk arena penyelenggaraan Piala Asia U-19 pada 18 Oktober-4 November 2018. Meskipun demikian, PSSI mengisyaratkan tidak semua pertandingan bakal dimainkan di SUGBK. Mengingat tanggal perhelatan bentrok dengan penyelenggaraan multiajang Asian Paragames (8-16 Oktober 2018), PSSI berencana menjadikan SUGBK hanya untuk partai final. “Tanggalnya memang beririsan dengan Asian Paragames untuk penggunaan stadionnya. Tetapi untuk final, ada kemungkinan kita bisa pakai GBK,” ujar Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria selepas bertemu dengan perwakilan

B E L A J A R d a r i ke s a l a h a n yang pernah mendera terkait dengan urusan dokumen kartu izin tinggal terbatas (kitas) pemain asing, PSSI mengaku lebih proaktif agar kejadian serupa tidak mengganggu realisasi kebijakan wasit asing. Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria mengaku pihaknya telah mulai mengurus keperluan dokumen administratif bagi pekerja

dari Kementerian Pemuda dan Olahraga di Jakarta, kemarin. Total, PSSI menyiapkan lima stadion untuk penyelenggaraan turnamen itu. Selain SUGBK, penggunaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Stadion Patriot Kota Bekasi, Stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi, dan Stadion Pakansari Kabupaten Bogor juga akan dimaksimalkan.

Timnas akan otomatis berlaga di putaran final meski tetap menjalani kualifikasi Grup F bersama Korsel, Malaysia, Timor Leste, dan Brunei. “Kalau dari segi kebutuhan, memang hanya butuh dua (stadion) seperti penyelenggaraan

ANTARA/INDRIANTO EKO SUWARSO

TIMNAS U-19: Pemain timnas Indonesia U-19 saat latihan di Lapangan Atang Sutresna, Jakarta, 5 Mei lalu. Tim yang kini ditukangi Indra Sjafri itu bakal tampil di putaran final Piala Asia U-19 saat Indonesia menjadi tuan rumah pada 18 Oktober-4 November 2018 mendatang. Kendati lolos langsung, timnas U-19 bakal mengikuti kualifikasi pada 31 Oktober-8 November 2017 di Korea Selatan. sebelumnya, tapi kami siapkan lima stadion,” kata Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driyono. Penunjukan stadion itu merupakan langkah PSSI dalam merespons surat resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia U-19. Dengan peresmian itu,

skuat besutan Indra Sjafri akan otomatis berlaga di putaran final turnamen itu meski tetap menjalani fase kualifikasi Grup F bersama Korea Selatan, Malaysia, Timor Leste, dan Brunei Darussalam. ‘Untuk Piala Asia U-19 2018 diputuskan Indonesia yang dipilih menjadi tuan rumah.

AFC yakin status tuan rumah Piala Asia U-19 2018 akan mempercepat pemulihan dan pengembangan sepak bola Indonesia setelah dibekukan FIFA’, tulis rilis dari AFC.

Pahami kegagalan Selain mengutarakan soal timnas U-19, dalam pertemuan

dengan Kemenpora yang diwakili Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto, PSSI juga menjelaskan evaluasi kegagalan timnas U-16 di Piala AFF U-15 dan timnas U-22 di kualifikasi Piala Asia U-23. Menurut Tisha, pemerintah memahami kegagalan itu. “Tadi kami lapor dari PSSI

PSSI Proaktif Urus Kitas Wasit Asing asing tersebut sejak awal pekan ini. PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) memang satu kata untuk menjalankan penggunaan wasit asing pada putaran kedua Liga 1, Agustus mendatang. Hal itu buntut seringnya kritik yang menghujani federasi pimpinan Letnan

Jenderal (Letjen) TNI Edy Rahmayadi itu akibat buruknya kepemimpinan wasit lokal selama ini. “Kami sudah mulai urus dari tiga hari yang lalu, diawali dengan persiapan yang dibutuhkan. Kami juga sudah update soal itu kepada Kemenpora, tapi tidak meminta dipermudah karena ini prosedur yang

umum. Yang penting jangan sampai wasit asing tidak punya dokumen kerja tersebut,” ujar Tisha saat ditemui di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di Jakarta, kemarin. Lebih jauh lagi, PSSI kini sedang dalam tahap terus berkomunikasi dengan federasi negara-negara di Asia dan

Eropa untuk mengirim wasit berlisensi FIFA ke Indonesia. Sebut saja negara Asia Barat seperti Iran, Kirgizstan, dan Uzbekistan, serta negara yang berada dalam satu wadah di AFF, semisal Thailand dan Australia. Sayangnya, gemerlap Liga 1 tidak merembet ke ‘saudara terdekatnya’, yakni Liga 2. Sa-

lah satu klub yang berkompetisi di kasta kedua itu, Pro Duta FC, memutuskan mundur dari pertarungan lewat surat resmi yang dikirim Ketua Umum Pro Duta FC Sihar Sitorus kepada PT LIB, Senin (24/7). Keuangan menjadi masalah utama. Keputusan PSSI yang akan memangkas kontestan Liga 2 menjadi hanya

seperti apa kondisinya, target kita juga seperti apa, laporan secara singkat gambaran yang ada. Responsnya, kedua belah pihak dari PSSI dan pemerintah sama-sama mengerti bahwa ini merupakan suatu ujian berat juga untuk tim nasional kita dan PSSI,” kata Tisha selepas pertemuan. Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 1 jam tersebut secara garis besar hanya membahas agenda PSSI ke depan. Selebihnya, pemerintah hanya menitip pesan akan adanya sinergi antara PSSI dan Kemenpora, serta mempersiapkan tim untuk menyambut Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang. “Dari Pak Sesmen sendiri yang pertama berpesan bahwa fokus kerja dari PSSI harus segera dibentuk dan disinergikan area kerja dengan pemerintah untuk segera bisa dilaporkan. Hal-hal yang berkaitan dengan program sudah kami sampaikan,” imbuh Tisha. “Ada juga hal yang disepakati antara PSSI dan Kemenpora, nantinya akan ada diskusi dan dialog seperti ini rutin, misalnya sebulan sekali,” tandasnya. (R-4)

24 tim (dari 55 klub) musim depan membuat mereka enggan meneruskan kompetisi karena sudah tidak mungkin lagi bertahan di Liga 2. “Sudah diketahui siapa yang naik dan turun sebelum kompetisi berakhir, konsekuensinya cash flow keuangan juga tidak berjalan. Kita terus merugi dan ini berjalan bertahun-tahun,” kata Sihar saat ditemui di Jakarta, kemarin. (Sat/R-4)

SEPAK BOLA

KAMIS, 27 JULI 2017

CUSTOMER SERVICE:

(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:

(021) 5812113 / 5801480

HALAMAN 28

Liga Primer Menuju Pemecahan Rekor Manchester City yang finis 15 poin di belakang juara Liga Primer, Chelsea, merupakan tim yang paling berhasrat untuk menjadi tim paling boros. SATRIA SAKTI UTAMA

satria@mediaindonesia.com

LUB-KLUB Liga Primer Inggris berpeluang besar memecahkan rekor dalam hal pemborosan uang pada bursa jual-beli musim panas ini. Ka-lender transfer baru memasuki fase pertengahan, tetapi animo tim-tim di Inggris untuk menguras harta mereka untuk mendatangkan pemain baru terus meningkat. Dengan sokongan kontrak televisi yang mencapai 8,3 miliar pound sterling (Rp144 triliun) plus pendapatan lain, 20 klub Liga Primer tidak punya alasan untuk tidak jorjoran. Hingga kemarin, tak kurang dari 800 juta pound telah dikeluarkan alias semakin mendekati rekor sebelumnya yang mencapai 1,2 juta pound. Rekor bisa saja pecah karena proses jual beli masih menyisakan satu bulan lagi atau hingga 31 Agustus. Manchester City yang finis 15 poin di belakang juara Liga Primer, Chelsea, merupakan tim yang paling berhasrat untuk menjadi tim paling boros. Skuat didikan Josep Guardiola itu baru saja memecahkan rekor untuk pemain belakang dengan menebus bek AS Monaco, Benjamin Mendy, dengan mahar 52 juta pound. Mendy datang hanya selang beberapa hari setelah the Citizens mengunci Danilo dari Real Madrid plus membayar nilai yang hampir sama untuk bek kanan Tottenham Hotspur, Kyle Walker. Jumlah itu belum termasuk pembelian pemain sayap Bernardo Silva, punggawa Vasco da Gama, Douglas Luiz, serta kiper Benfica, Ederson. Total dana fantastis 215 juta pound (Rp3,7 triliun) telah dihabiskan klub milik taipan Timur Tengah itu. Kucuran dana tersebut belum melebihi rekor City pada 2009 yang menggelontorkan dana hingga

221 juta pound. Akan tetapi, kabar yang menyebut ‘Manchester Biru’ masih berminat dengan penyerang Arsenal Alexis Sanchez, atau wonderkid Monaco, Kylian Mbappe, dapat membuat perhitungan itu bisa kembali berubah. “Kami tidak bisa menafikan dua penyerang yang sudah kami miliki, yaitu Gabriel (Jesus) dan Sergio (Aguero). Kami akan menunggu. Bursa baru akan berakhir 31 Agustus,” tukasnya. Di peringkat selanjutnya ada tim juara bertahan Chelsea yang sejauh ini menghabiskan 120 juta pound, hampir setengahnya untuk menebus Alvaro Morata dari Real Madrid. Selanjutnya ada Manchester United yang mengeluarkan dana tidak kurang 108 juta pound untuk mendatangkan dua pemain saja, yakni penyerang Romelu Lukaku dan bek Victor Lindelof.

Coutinho ke Barca Ketika banyak klub berlombalomba mencari pemain baru untuk melengkapi tim mereka, Liverpool justru melepas pemain kuncinya musim lalu. Radio Catalan, RAC1, melaporkan bahwa Coutinho sudah setuju untuk bergabung bersama Barcelona mulai musim depan. Dewan direksi Barca bahkan dikabarkan sudah terbang ke London untuk memfinalisasi kontrak dengan manajemen the Reds. Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak. Kedatangan winger asal Brasil itu dipercaya Blaugrana bisa membuat Neymar mengurungkan niat untuk pindah ke Paris Saint-Germain seperti yang diisukan belakangan ini. Namun, ada juga yang menyebut Liverpool dan Barcelona belum mencapai kata sepakat setelah pekan lalu tim asuhan Juergen Klopp itu dikabarkan menolak tawaran 80 juta euro dari Barca untuk membeli Coutinho. (Dailymail/R-4)

AP/JULIO CORTEZ

SANG PENENTU: Marco Tumminello (kanan) meluapkan kegembiraan setelah mencetak gol penentu kemenangan AS Roma yang unggul 3-2 atas Tottenham Hotspur pada laga uji coba internasional di Harrison, New Jersey, Amerika Serikat, kemarin. Kegembiraan Tuminello menjadi duka bagi pemain Tottenham Ben Davies yang menutup muka karena gol itu tercipta hanya beberapa saat sebelum pertandingan selesai.

Jajal Skema Anyar Spurs Dibekuk Roma TOTTENHAM Hotspur menelan kekalahan dramatis 2-3 dari AS Roma di ajang pramusim Internasional Champions Cup (ICC) 2017 di Red Bull Arena, AS, kemarin. Salah satu biang kekalahan ialah keputusan pelatih Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino untuk menjajal skema baru yakni dengan menempatkan tiga bek sejajar di jantung pertahanan. Pelatih asal Argentina itu tampaknya ingin coba mengekor keberhasilan Arsenal yang cukup efektif menggunakan skema serupa akhir musim lalu. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Harry Kane dkk bermain sangat buruk hingga membuat Pochettino pun kehilangan kesabaran. Diego Perotti membawa AS Roma unggul dengan eksekusi penalti di menit ke-12. Keunggulan Il Lupi--

julukan Roma--semakin melebar karena sumbangan gol dari gelandang asal Turki, Cengiz Under. Saat laga seakan bakal berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk tim ibu kota Italia, Spurs mampu bangkit dan menyamakan kedudukan 4 menit menjelang laga usai. Gol Harry Winks (88’) dan Vincent Janssen (91’) bentuk kebangkitan the Lilywhites--julukan Tottenham. Akan tetapi, buruknya performa lini belakang Spurs membuat Roma unggul lagi berkat torehan Marco Tumminello saat injury time memasuki menit kedua. Hal lain ialah buruknya aksi pemain muda Tottenham. Pochettino menarik tiga pemain muda dan hanya menyisakan Walker-Peters di babak kedua. “Pemain lain punya kesempatan yang sama untuk bermain, untuk

belajar dan unjuk kualitas mereka. Namun, yang terpenting, pemain yang kita bicarakan masih terlalu muda dan membutuhkan waktu dengan tim utama,” jelas Pochettino. Di lain pihak, pelatih Roma Eusebio Di Fransesco juga tidak puas dengan penampilan anak didiknya. Dua gol balasan di menit-menit

akhir menjadi tanda tembok pertahanan AS Roma masih rapuh. Ia pun dengan terbuka mengkritik penampilan salah satu bek, Bruno Peres. ”Dia hanya siap 85 menit. Anda harus berpikir untuk bertahan hingga menit ke-95,” ujar suksesor Luciano Spalletti itu. (AFP/ Sat/R-1)

KISI-KISI

Mulai Tukangi Al-Fujairah

Sambangi Latihan Skuat el Real

Unggul Akurasi Tendangan

DIEGO Armando Maradona terlihat bersemangat untuk melatih tim barunya, AlFujairah, yang saat ini tengah bersiap menghadapi Liga Divisi Satu Uni Emirat Arab. Namun, sejak bergabung, Mei lalu, Maradona belum sekali pun menjumpai pemain yang akan dilatihnya. AFP Rencananya mereka akan dipertemukan saat kamp pelatihan perdana di Belanda, Agustus mendatang. Legenda Argentina itu telah merencanakan strategi tim akan lebih difokuskan pada penguatan lini serang karena itu akan menjadi titik kekuatan “Saya sangat menanti-nantikan untuk bisa melatih mereka dan saya sudah siap untuk bekerja dengan cara yang hebat. Saya akan memberikan segalanya kepada pemain agar mereka bisa tampil maksimal dan terbaik di lapangan,” tandas bintang kejayaan skuat ‘Tango’ saat memenangi Piala Dunia 1986 yang ditandai aksi ‘gol tangan Tuhan’ itu. (Dailymail/Rul/R-1)

LEGENDA sepak bola Inggris, David Beckham, tampaknya ingin mengenang masa manis bersama mantan klubnya, Real Madrid. Beckham menyempatkan menyambangi Los Blancos yang saat ini tengah menjalani laga tur pramusim di Amerika Serikat. Mantan gelandang el Real INSTAGRAM itu pun hadir di saat para punggawa Madrid tengah menikmati waktu istirahat di Hotel Beverley Hills yang terletak di Los Angeles, kemarin. Kedatangan Beckham pun mendapat sambutan hangat dari pemain, seperti Gareth Bale dan Sergio Ramos. ‘Saya baru saja bertemu dengan pria ini. Apakah dia (Beckham) terlihat akrab di mata kalian? Senang melihat kalian!’, tulis Ramos menyertai fotonya bersama Beckham di akun Instagram miliknya. Tak ingin ketinggalan, Bale juga mengunggah foto bersama mantan kapten tim nasional Inggris itu di akun Instagram. ‘Kunjungan yang luar biasa hari ini. Dia adalah pria ini’, tulis Bale. (Dailymail/Rul/R-1)

NEYMAR memang kalah tajam ketimbang dua rekan setimnya di Barcelona, Lionel Messi dan Luis Suarez, musim lalu. Namun, itu semua telah dituntaskan penyerang asal Brasil itu saat pemusatan latihan sekaligus tur pramusim di Amerika Serikat, kemarin. Messi menjadi penyerang AP paling tajam dengan 37 gol, diikuti Suarez dengan 29 gol, dan Neymar menjadi yang paling buncit dari trio MSN itu dengan 13 gol. Meski begitu, Neymar yang kini menjadi incaran klub elite Eropa dengan transfer termahal dunia itu unjuk akurasi tendangan yang mengalahkan Messi dan Suarez. Tantangannya yakni adu tendangan jarak jauh dan bola harus mengenai tiang gawang. Tendangan Messi dan Suarez gagal menerpa sasaran. Sebaliknya bola tendangan Neymar membentur tiang. Pemain 25 tahun itu pun melompat kegirangan, seperti di tayangan video situs resmi Barca. Neymar pun meledek Messi dan Suarez. (Soccerway/Rul/R-1)