@mediaindonesia
SABTU, 29 07 2017
Berdebatlah secara Argumentatif di MK http://bit.ly/2uDN6ys
NO. 13188/ TAHUN KE-48 24 HALAMAN
@mediaindonesia
Abdon Nababan Raih Magsaysay Award http://bit.ly/2w5BWQG
Rp4.000/eks
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
Pertemuan Menteri Ekonomi RISingapura Hasilkan Tiga Kesepakatan https://shar.es/1TeQOY
E-mail: cs@mediaindonesia.com
www.mediaindonesia.com Customer Service:
Harian Umum Media Indonesia
@mediaindonesia
@mediaindonesia
Media Indonesia
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
(021) 5812113 & 5801480
J U J U R
B E R S U A R A
IBADAH HAJI
Jemaah RI Diimbau tidak Lepas Masker
MI/SISWANTINI SURYANDARI
BASAHI MASKER JEMAAH: Petugas dari Kementerian Agama RI daerah kerja bandara menyemprotkan air ke masker yang dipakai seorang jemaah haji kloter 1
embarkasi Medan, di Pavillion 3 Bandara Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi, kemarin. Masker dibasahi untuk membantu jemaah agar wajah tidak cepat kering dan mencegah mimisan akibat suhu udara cukup panas.
SEBANYAK 11 kloter jemaah haji Indonesia 1438 H/2017 tiba di Bandara Prince Muhammad bin Abdulaziz Madinah, kemarin. Kloter pertama yang tiba pada pukul 11.24 waktu setempat berasal dari embarkasi Medan Mes 01 dengan 389 anggota jemaah. Para tamu Allah itu diminta menjaga kesehatan dengan baik, fokus beribadah, dan mematuhi aturan yang berlaku di Arab Saudi. Hal itu dikatakan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Sunarto dan Konjen RI di Jeddah Mohamad Hery Saripudin saat menyambut kedatangan kloter jemaah haji di Pavillion 3 Indonesia. “Sesuai arahan Menteri Agama dan Menteri Kesehatan, hendaknya menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker mengingat suhu di Arab Saudi sangat panas, istirahat cukup, dan banyak minum serta makan buah-buahan. Beribadah haji bukan perjalanan biasa,” ujar Sunarto. Menurut laporan wartawan Media Indonesia Siswantini Suryandari dari Madinah,
turut hadir dalam penyambutan itu rombongan Komite III DPD RI dipimpin Ahmad Jazuli, dan Kadaker Bandara Arsyad Hidayat. Di tempat yang sama, Hery juga mengingatkan jemaah haji akan pentingnya mematuhi peraturan. “Selain tamu Allah, kita juga tamu Arab Saudi. Patuhi rambu-rambu yang berlaku,” pesannya. Sementara itu, saat melepas kloter pertama jemaah haji di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, serta Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong juga mengingatkan jemaah haji agar menjaga kesehatan dan menaati peraturan. “Setiap kita menyandang Merah Putih, saya mohon jaga nama Indonesia dengan berperilaku baik. Bapak dan ibu akan berada di tempat-tempat mustajab. Mohon didoakan seluruh pemimpin kita untuk senantiasa mencintai rakyatnya dan rakyat juga mencintai pemimpinnya,” ujar Lukman. (Bay/X-7) Suhu saat Wukuf... | Hlm 16
Tidak Ada Kekuasaan Absolut Pemerintah membuka peluang kepada semua pihak untuk menempuh jalur hukum atas setiap kebijakan yang dinilai tidak demokratis. RUDY POLYCARPUS
rudy@mediaindonesia.com
P
RESIDEN Joko Widodo menepis pernyataan yang menuding pemerintahannya bersifat absolut. Jokowi mengemukakan hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) seusai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Puri Cikeas, Bogor, Kamis (27/7) malam. “Perlu saya sampaikan saat ini tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak. Kan ada pers, ada LSM, ada DPR. Rakyat juga mengawasi langsung. Artinya, tidak ada kekuasaan absolut, mutlak. Enggak ada,” kata Jokowi seusai membuka
program vokasi industri di Cikarang, Bekasi, kemarin. Jokowi menilai pernyataan SBY ihwal penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah amat berlebihan. Setiap produk perundang-undangan, lanjut Jokowi, harus disepakati bersama pemerintah-DPR. “Pemerintah tidak seenaknya menerbitkan UU atau perppu, termasuk UU Pemilu yang diprotes Demokrat dan Gerindra, tetapi disetujui mayoritas fraksi di DPR. Rakyat harus mengerti, jangan ditarik-tarik seolah-olah presidential threshold 20%-25% itu salah,” ujar Kepala Negara.
Jokowi pun menyampaikan keheranannya mengapa kini ada pihak menentang presidential threshold 20%-25%. Padahal, dalam dua pemilihan presiden sebelumnya hal itu juga sudah disepakati dan berjalan lancar. “Ingat, dulu meminta dan mengikuti, kok sekarang jadi berbeda. Ketimbang menuding pemerintah tidak demokratis, lebih baik menempuh jalur hukum ke MK,” ungkap Jokowi. Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menurut Presiden, pun sudah sesuai mekanisme. “Di DPR nanti ada proses. Kalau
tidak setuju, ke MK. Kita ini negara demokrasi sekaligus negara hukum.” Sebelumnya, SBY dalam konferensi pers seusai bertemu Prabowo mengatakan Demokrat dan Gerindra akan mengawal perjalanan bangsa ini untuk kepentingan rakyat. “Power must not go unchecked. Kami harus memastikan pemegang kekuasaan tidak melampaui batas sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran manakala penggunaan kekuasaan melampaui batas rakyat akan mengoreksi,” kata Presiden ke-6 itu.
Di manakah letak kekuasaan absolut seorang presiden ketika sang presiden menerbitkan perppu berdasarkan UUD, bukan berdasarkan kekuasaan semata?”
Daya Beli Turun Dinilai hanya Isu
Putusan Terdahulu Menjadi Rujukan MK
Isu SARA masih Marak di Pilkada 2018
Pemerintah terus berupaya mencari skema untuk meningkatkan daya beli. Salah satunya dengan memperluas jumlah penerima kartu PKH.
Putusan MK pada 2008 yang menyatakan ambang batas itu konstitusional akan menjadi pertimbangan dalam menangani gugatan baru.
Kepala Baintelkam Polri Lutfi Lubihanto mengakui pencegahan konflik dan kerawanan kejahatan di Pilkada 2018 sedang dianalisis.
Editorial | Hlm 2
Selekta | Hlm 2
Politik & Hukum | Hlm 3
Politik & Keamanan | Hlm 4
Sementara itu, Prabowo menekankan Gerindra dan Demokrat menilai kini terjadi cara-cara tidak sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat. “Terlihat sikap Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS dalam UU Pemilu. Gerindra tidak melawan logika. Presidential threshold 20%-25% itu lelucon politik. Saya tidak mau terlibat.” Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyayangkan pernyataan SBY dan Prabowo. “SBY harus menjelaskan di mana abuse of power-nya. Sewaktu berkuasa, SBY beberapa kali mengeluarkan perppu. Jadi, di mana
otoriternya pemerintah?” Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan Unpad Bandung, Muradi, menilai pernyataan SBY tidak mencerminkan sikap kenegarawanan. “Beliau berhalusinasi ketika menyebut pemerintahan Jokowi melakukan abuse of power. Pemerintah tetap membuka keran demokrasi. Pemerintah memiliki legitimasi membuat perundang-undangan. Jadi, apa yang dimaksud SBY dengan pemerintahan absolut itu terlalu mengada-ada.” (Deo/ Mtvn/Ant/X-3) Pertemuan Cikeas... | Hlm 3
“Penggunaan (dana haji) untuk belanja itu tidak boleh. Tetapi kalau untuk investasi, nah, itu boleh.” Bambang Brodjonegoro Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia Ekonomi | Hlm 13 DUTA
Jalan di Tempat War on Drugs
Situasi pasar narkoba harus dibuat tidak nyaman sehingga pengedar narkoba tidak merasa aman. Ketika pasar narkoba tetap eksis, perang terhadap narkoba akan diam di tempat.
PA N G A N
Pemerintah Susun Regulasi Baru KEMENTERIAN Perdagangan memastikan tidak akan memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Karena itu, aturan yang berlaku saat ini ialah Permendag No 27 Tahun 2017 sebelum dikeluarkan regulasi baru. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan bersama pihak terkait akan merumuskan peraturan tentang komoditas beras, baik jenis dan harga, untuk kemudian ditentukan berapa harga acuan yang sesuai di tingkat petani dan konsumen secara
umum atau di luar penugasan Perum Bulog. “Senin (31/7) pekan depan, kita akan membentuk tim. Kita susun rencana penataan beras. Tentu orientasinya ialah memperhatikan kepentingan petani, konsumen, dan pedagang. Tiga komponen itu yang menjadi prioritas,” ujar Enggar saat mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, kemarin. Rumusan yang dihasilkan tim tersebutlah yang nantinya akan digunakan untuk mengatur tata niaga komoditas beras dari hulu hingga ke hilir. “Kewenangan memang sepenuhnya ada pada pemerintah. Namun, sebelum dikeluarkan aturan itu, kita diskusikan
dulu sampai mencapai kesepakatan,” terangnya. Permendag 47/2017, walau telah ditandatangani Mendag, belum diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM sehingga secara hukum belum sah. Aturan baru ini menetapkan penjualan beras premium dan medium di tingkat konsumen sebesar Rp9.000 per kilogram (kg). Permendag 27/2017 menetapkan harga acuan, tetapi khusus untuk penugasan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dan tidak disebutkan terkait dengan jenisnya. Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) M Syarkawi Rauf mengatakan HET beras yang ditetapkan
pemerintah harus dipikirkan ulang. KPPU akan menyusun rekomendasi untuk penentu HET agar tata niaga lebih adil dan seimbang antara petani, distributor, dan konsumen. “Dengan HET ini diharapkan seluruh pihak fair atau adil tidak merasa dirugikan, baik petani maupun konsumen,” katanya saat kunjungannya ke Polda Sumsel kemarin. Sementara itu, Polri membantah adanya dugaan malaadministrasi serangkaian proses penggerebekan hingga penyidikan kasus terkait PT Indo Beras Unggul (IBU). Polri menilai rangkaian penindakan kasus itu sesuai dengan prosedur. (Pra/Mal/AT/AD/WJ/ UL/LD/DW/X-10)
Opini | Hlm 5
SELA
Baca Media Indonesia Edisi Minggu
Beli Waktu Luang untuk Kebahagiaan
Inspirasi dari Ragam Jaket Presiden
MENGGUNAKAN atau membelanjakan uang untuk memiliki waktu luang lebih ternyata dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Hasil studi menunjukkan sebagian besar orang yang disurvei mengaku merasakan kebahagiaan lebih besar jika mereka menggunakan US$40 (sekitar Rp550 ribu) untuk menghemat waktu, misalnya, mengupah orang lain untuk mengerjakan tugas yang harus DUTA dilakukan. “Orang-orang yang mengeluarkan uang untuk membeli lebih banyak waktu luang merasa kepuasan hidup mereka lebih tinggi,” kata Dr Elizabeth Dunn, profesor psikologi di University of British Columbia, Kanada. (BBC/Hym/X-7)
Tidak hanya membuat tubuh makin proporsional, gaya busana dengan jaket ala Presiden Joko Widodo membuat penampilan hangat dan sporty. Pesona | Hlm 13
Mendaki dan Mengenalkan Gunung Perkembangan teknologi digital dan media sosial kini juga dimanfaatkan pendaki gunung untuk menyebarluaskan virus mendaki. Ini pula yang dilakukan presenter Uli Herdinansyah lewat video blog pendakian. Gaya Urban | Hlm 14
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG