@mediaindonesia
SENIN, 30 10 2017
Kalla Sebut Pertemuan dengan Agus hanya Silaturahim http://ift.tt/2hmwLqS
NO. 13278 / TAHUN KE-48 28 HALAMAN
@mediaindonesia
Rp4.000/eks
Gus Sholah Yakin Pilkada Jatim tidak Seperti Jakarta http://ift.tt/2xwrEKB
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
Rp89.000/bulan
(di luar P. Jawa + ongkos kirim)
@mediaindonesia
E-mail: cs@mediaindonesia.com
Polisi Akui Kesulitan Identifikasi Jenazah Korban Kebakaran Kosambi http://ift.tt/2iH2jLk
www.mediaindonesia.com Hotline:
0811 123 7979 Customer Service:
(021) 5821303 Pemasangan Iklan:
J U J U R
(021) 5812113 & 5801480
B E R S U A R A
H
ARAP-HARAP cemas membayangi target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sudah diketukpalukan DPR, Rabu (25/10). Pasalnya, tahun depan bangsa Indonesia memasuki tahun politik, dengan 171 daerah menggelar pilkada serentak. Tak hanya itu, para bakal calon presiden yang akan berkontes pada Pilpres 2019 tentu sudah berancang-ancang pada tahun depan. Alhasil, keadaan itu dikhawatirkan menciptakan kegaduhan yang berimbas pada perlambatan ekonomi. Pengamat ekonomi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan dalam mengantisipasi potensi pelambatan ekonomi, pemerintah setidaknya harus memperhatikan sejumlah indikator pembangunan ekonomi. Misalnya, kata dia, arus investasi yang harus ditingkatkan. Pada semester I 2017, pertumbuhan investasi melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tercatat 5,1%. Sebagai gambaran, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi maksimal 6%, investasi harus tumbuh setidaknya 15% terhadap produk domestik bruto (PDB). “Iklim usaha yang baik menjadi kunci (pertumbuhan investasi). Ini perlu percepatan reformasi regulasi,” ujar Yose saat dihubungi, kemarin. Menurutnya, pelaku usaha cenderung bersikap wait and see di tengah ketidakpastian tahun politik. Regulasi yang harus direformasi, kata dia, ialah yang menghambat investasi, baik prosedur ataupun operasional investasi. Pertama, regulasi investasi asing dan kepemilikan asing dalam bisnis. “Beberapa sektor cenderung semakin tertutup, seperti keuangan, logistik, dan jasa lainnya,” katanya. Kedua, regulasi akuisisi tanah dan penggunaan lahan. “Di Indonesia HGU (hak guna usaha) hanyalah 30 tahun, sedangkan
UU Keselamatan Kerja, meskipun memiliki konten yang cukup komprehensif, dari segi mekanisme pemberian sanksi dinilai terlalu lemah. Selekta | Hlm 4
Kedewasaan elite
Beban APBN di Tahun Politik
Media Indonesia
Pertimbangkan Revisi UU Keselamatan Kerja
Vietnam minimum 50 tahun untuk investor asing,” katanya. Ketiga, regulasi perdagangan luar negeri. “Saat ini kebijakan perdagangan semakin restriktif sehingga menyulitkan dunia usaha yang membutuhkan impor,” pungkasnya.
Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali menekankan pentingnya kedewasaan elite politik agar tidak menciptakan kegaduhan yang berujung pada terhambatnya perekonomian nasional. “Padahal, saat ini terjadi momentum yang baik, harga-harga komoditas seperti batu bara dan sawit mulai merangkak naik,” ungkapnya. Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat target penerimaan perpajakan tahun depan Rp1.618,1 triliun, atau naik 10% dari proyeksi capaian penerimaan pajak tahun ini senilai Rp1.462,7 triliun, masih moderat. Namun, lanjutnya, faktor tahun politik menentukan target penerimaan tercapai atau tidak. “Di tahun politik para wajib pajak akan lebih sensitif dan pengusaha dalam posisi wait and see sehingga hal itu bisa membuat ruang gerak penegakan hukum oleh petugas pajak terbatas,” terangnya. (Tes/ Nyu/X-4)
@mediaindonesia
Editorial | Hlm 4
Pertumbuhan ekonomi 2018 (5,4%) bukan utopia bila iklim politik tetap kondusif dan reformasi regulasi terus dilakukan. fetry@mediaindonesia.com
@mediaindonesia
Perhelatan politik tahun depan semestinya menyokong pertumbuhan ekonomi, syukursyukur memilihkan perekonomian. Kuncinya ada pada sikap positif dan optimistis.”
Percepat Reformasi Regulasi di Tahun Politik FETRY WURYASTI
Harian Umum Media Indonesia
Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja
AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU
DEMO PERSATUAN NASIONAL: Pengunjuk rasa melambaikan bendera Spanyol dan Catalan Senyera saat
berdemonstrasi menyerukan persatuan nasional di Barcelona, kemarin. Demonstran yang menyerukan persatuan nasional berkumpul di Ibu Kota Catalonia, Barcelona, dua hari setelah Catalonia secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan untuk membagi wilayah dengan Spanyol, yang membuat negara itu dilanda krisis konstitusi.
K R I S I S S PA N Y O L
Peluang Suaka untuk Puigdemont BELGIA membuka peluang pemberian suaka untuk pemimpin Catalonia yang terguling, Carles Puigdemont, dengan alasan ia menghadapi tekanan yang tidak adil dari Madrid. Seperti diketahui, beberapa jam setelah parlemen Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan Republik Catalonia, PM Spanyol Mariano Rajoy langsung mengambil alih kekuasaan atas Catalonia dan memecat Carles Puigdemont dan wakil Puigdemont, Oriol Junqueras pada Jumat (27/10). Rajoy juga mencopot pejabat-pejabat Catalonia lainnya yang dianggap ikut mendukung keinginan berpisah dari Spanyol. Selain digulingkan, Puigdemont kini kemungkinan dapat dipen-
jara dengan alasan memberontak. Sikap keras Spanyol itu memicu kritik dari Belgia. Menteri Imigrasi Belgia, Theo Vrancken, menyebut Puigdemont bisa saja mendapat suaka di Belgia jika memintanya. “Melihat situasi sekarang, realistis saja (bahwa Belgia dapat melindungi Puigdemont),” ungkap Vrancken yang berasal dari Partai NVA, sebuah partai konservatif nasionalis yang mendukung pemisahan wilayah Flemish dari Belgia. “Sulit bagi Puigdemont untuk mendapat peradilan yang adil kalau melihat tekanan Madrid selama ini serta ancaman penjara yang diberikan,” tambah Vrancken. Sejauh ini tidak ada indikasi bahwa
Puigdemont akan pergi dari Catalonia. Kemarin, wakilnya bersikeras bahwa Puigdemont ‘masih dan tetap’ sebagai pemimpin untuk pemerintahan daerah itu. Puigdemont mengecam penangguhan otonomi itu dan berjanji akan terus berjuang untuk membangun sebuah negara yang merdeka. Dalam sebuah pernyataan di televisi, Puigdemont menuduh pemerintah pusat di Madrid telah menginjak-injak kehendak rakyat Catalonia yang menginginkan kemerdekaan. “Keputusan Madrid merebut kekuasaan Catalonia merupakan sebuah ‘agresi’,” tegasnya. (AFP/Hym/X-11)
Stabilitas politik dan keamanan harus terjaga sebab stabilitas politik dan keamanan berdampak signifikan pada sektor ekonomi. Politik| Hlm 5
Bawaslu Jadi Tumpuan Asa Bawaslu berjanji bekerja cepat untuk menyelesaikan pengaduan dari sembilan parpol. Keputusan atau rekomendasi akan dikeluarkan paling lambat pada 14 November mendatang. Polemik | Hlm 7
Protes Propersatuan... | Hlm 15
SENO
SELA
Ibu Mertua dan Fertilitas STUDI terbaru yang terbit di jurnal Royal Society Open Science mengatakan bahwa tinggal serumah dengan ibu atau ibu mertua ternyata dapat memengaruhi fertilitas. Para perisetnya, yaitu Susanne Huber, Patricia Zahourek, dan Martin Fieder dari Fakultas Antropologi Uni-
versitas Wina di Austria, telah memeriksa catatan kesehatan dari 2,5 juta perempuan dari 14 negara di seluruh dunia. Penelitian mereka menemukan data bahwa perempuan yang tinggal serumah dengan ibu
atau ibu mertua cenderung rata-rata memiliki anak lebih sedikit jika dibandingkan dengan yang tidak tinggal serumah. Fieder dan timnya menyebut faktor penyebabnya antara lain ada kemungkinan telah terjadi DUTA persaingan sumber daya dan persaingan reproduktif. (Medicalnewstoday/Ire/X-11)
“Kan silaturahim itu. Kalau pemimpin itu silaturahim, itu kan jarang selama ini antara presiden dan mantan presiden. Silaturahim kan jarang.” Jusuf Kalla
Wakil Presiden Politik | Hlm 9
Belanja sosial umumnya selalu meningkat menjelang tahun politik. Pada APBN 2009 dan 2013 belanja bantuan sosial naik 27,8% dan 21,8% dari tahun sebelumnya.
Kolom Pakar | Hlm 12
MENGGUNAKAN KERTAS DAUR ULANG