solidaritas

apa yang benar-benar dibutuhkan suatu daerah untuk memajukan pendidikan di daerahnya.

Sebagai seorang praktisi pendidikan dari Taman Siswa, Darmaningtyas banyak menyoroti malpraktik yang dilakukan oleh penguasa negeri ini. Praktek-praktek pada arah kebijakan pendidikan yang selama ini terjadi di indonesia marak terjadi pasca bergulirnya era otonomi daerah. Dengan adanya desentralisasi dalam bidang-bidang yang telah ditentukan pemerintah, budaya korupsi pun tak ayal ikut terdesentralisasi pula ke daerah-daerah yang dulunnya enggan dan takut melakukan tindakantindakan penyelewengan. Dalam kolusi sekarang ini, tawar menawar jabatan guru dilakukan secara terangterangan antara calon guru dengan aparat pemerintah daerah.

Entah ada koordinasi antar daerah atau tidak, yang pasti, ada semacam keseragaman tarif untuk dapat diterima menjadi seorang guru negeri.

Untuk menjadi guru SD misalnya, tarifnya antara Rp. 10.000.000-Rp. 20.000.000 sedangkan untuk guru SLTP, karena dasar pendidikannya sama-sama S1, tarifnya antara Rp. 20.000.000.-Rp.40.000.000. (halaman 84).Pendidikan, kata Darmaningtyas, bukanlah sekedar anggaran. Alih-alih menganggarkan dana untuk pendidikan dengan alokasi yang sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah lebih disibukkan

dengan permasalahan persiapan “baku hantam� dengan rival politiknya. Padahal dalam pasal 31 UUD 1945 pemerintah menjamin seluruh kegiatan pendidikan untuk rakyat Indonesia.

Dengan melihat realitas yang terjadi di Indonesia, kita bisa mengatakan bahwa pemerintah mengkhianati konstitusi dengan tidak menjalankan amanat UUD 1945. Sesuai dengan judulnya, konten buku ini memang lebih banyak mengungkapkan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pendidikan Indonesia. Banyak fakta-fakta yang diungkapkan secara jelas dan lugas. Buku ini bukanlah pemikiran utuh dari si penulis berkenaan dengan pendidikan, namun kumpulan artikel yang pernah ditulis di pelbagai media massa. Tulisan ini cukup bagus untuk dijadikan refleksi bagi semua orang yang berkecimpung dan menggeluti pendidikan terutama kampus bekas IKIP seperti UNJ ini. Buku ini juga memaparkan sangat dominannya akan kegiatan agama mayoritas Indonesia (baca islam) di sekolah, hingga memunculkan tindakan diskriminatif dikehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di masyarakat. Sudah barang tentu akan membahayakan keragaman beragama yang ada di Indonesia.

Virdika Rizky Utama

Salah satu obat hati adalah berkumpul dengan orang-orang saleh. Mari kawan-kawan pegiat pers mahasiswa se-jakarta kita

BERKUMPUL !!!

Buletin Solidaritas 2013

FORUM PERS MAHASISWA SE-JAKARTA

SOLIDARITAS

TOLAK KURIKULUM 2013 Kontributor: Didaktika (UNJ)- Orientasi (Univ. Mercu Buana)- Kontak (APP)- Aspirasi (UPNV)Institut (UIN Syahid Jakarta)- Media Publica (Univ. Moestopo)

Cover: Indrotomo Buletin Solidaritas 2013

berita satu resensi

Buramnya Wajah Pendidikan Indonesia

P

Korupsi Dana Pendidikan

D

ipaparkan 40 kasus korupsi di bidang pendidikan yang di catat Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan lima modus yang telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 138,9 miliar sepanjang tahun 2012.

Dari 40 kasus tersebut setengahnya terjadi di tingkat Dinas Pendidikan daerah.

Peneliti ICW Siti Juliantari Rachman mengatakan, modus yang kerap terjadi dalam korupsi bidang pendidikan ini berupa laporan kegiatan/ proyek/dinas fiktif, mark up anggaran, pungutan liar, penggelapan dana, dan penyelewengan anggaran.

Namun, total kerugian terbesar disebabkan oleh modus mark up anggaran. “Transparansi yang masih belum berjalan baik di berbagai tingkat institusi pendidikan ini juga jadi alasan kenapa mark up anggaran ini masih sering terjadi,� kata Tari di Indonesia Education Outlook 2013 di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selanjutnya, berbagai kasus korupsi ini

2

Buletin Solidaritas 2013

diketahui terjadi nyaris pada semua institusi pendidikan, yaitu dari Dinas Pendidikan, DPRD, Kanwil Kemenag, perguruan tinggi, hingga sekolah.

Untuk sekolah, tindak korupsi umumnya dilakukan oleh kepala sekolah terkait dengan aliran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) siswa yang diselewengkan. “Ini membuktikan kalau korupsi pendidikan ini terjadi dari tingkat paling kecil hingga yang paling atas,� ujar Tari.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya pernah meminta informasi terkait dana BOS dan BOP tahun 2007, 2008, dan 2009 di lima SMP di Jakarta yang diajukan pada 2010 silam karena diduga ada penyelewengan. Namun, hingga saat ini, tak satu pun sekolah tersebut yang memberikan informasi tersebut. Akhirnya, kasus ini masih ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai sekarang.

April LPM Institut UIN Syahid Jakarta

endidikan di Indonesia telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak negara ini merdeka. Bermula sejak berdirinya Perguruan Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara dengan slogannya Tut Wuri Handayani.

Sekolah-sekolah negeri maupun swasta menjadi sarana dalam mewujudkan tujuan program pendidikan nasional. Tetapi sayang, keberhasilan dalam pertumbuhan dunia pendidikan di negara kita tidak diimbangi dengan keberhasilan dalam pendidikan moral dan nilai-nilai pribadi yang luhur. Berita-berita di media massa semakin hari semakin mengaburkan makna pendidikan selama ini. Para pejabat korupsi, pelajar tawuran. Itu hanya sebagian kecilnya saja, belum tayangan sinetron dan infotaiment yang kurang mendidik.

Pendidikan, baik formal maupun informal, memiliki tujuan yang sama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi apa yang salah selama ini? Sistem kah atau kurikulum yang kerap bongkar-pasang? Guru atau tenaga pendidik yang kurang kompeten? Di mana ruh pendidikan selama ini?

Pendidikan telah kehilangan ruh, pendidikan telah kehilangan peran vital dalam melakukan transformasi sosial. Inilah yang coba dipaparkan secara singkat dalam halaman pembuka buku.

Pendidikan telah mendapatkan stigma karena malpraktik yang dilakukan oleh penguasa dan pelaksana pendidikan di lapangan. Betapa tidak, banyak kasus negatif yang dilakukan institusi pendidikan.

Mulai dari pemotongan uang operasional dari

Judul Buku : Pendidikan Rusakrusakan Penulis : Darmaningtyas Penerbit : LKiS Yogyakarta Tahun Terbit : 2005 Jumlah Halaman : 360

Depdikbud hingga sampai ke tangan sekolah. Dan hal yang paling terkini adalah melambungnya dana rancangan kurikulum 2013, semula kemendikbud dan pemerintah setuju dengan dana 684,4 miliar.

Tapi dengan sangat tiba-tiba, Mendikbud berucap kebutuhan dana untuk pembentukan kurikilum baru sebesar Rp 2,49 triliun. Hal ini mengindikasikan lagi-lagi akan terjadi penyelewengan dana dari korps pendidikan.

Dengan adanya contoh seperti ini, terlihat institusi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia justru malah memberi contoh yang tidak manusiawi. Bagian demi bagian dalam buku ini merupakan realitas yang selama ini terjadi dalam praktek pendidikan di Indonesia. Mulai dari proses yang terjadi pada peserta didik di sekolah, praktek mengajar guru, sampai pada arah pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Gugatan demi gugatan merupakan sajian utama buku ini. Beberapa kritik tajam juga menyeruak seolah mencerminkan sebuah euforia pasca reformasi. Dewasa ini banyak yang menuntut pemerintah benar-benar merealisasikan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Lantas, jika pemenuhan itu direalisasikan mau apa? Mengingat kondisi geogarfis Indonesia yang berbeda-beda kebutuhannya dipikir ini sangat tidak cocok.

Semisal, pengadaan alat proyektor di sekolahsekolah tapi ada beberapa daerah yang masih belum dialiri listrik. Ini benar-benar terjadi di Indonesia terutama bagian timur Indonesia. Hal ini benarbenar mubazir. Alangkah lebih tepat bila pemerintah melakukan dialog partisipatoris untuk memenuhi

Buletin Solidaritas 2013

11

catatan

kabar

Kampus Hijau Tertibkan Mahasiswa 10

Buletin Solidaritas 2013

Menuju ajaran baru, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran� Jakarta (UPNVJ) sering kali mengadakan Inspeksi Mendadak (Sidak). Sidak dilakukan oleh Bambang B Sulistiyono selaku Warek 3 yang mengurus bidang kemahasiswaan, beliau memimpin jalannya sidak. Adapula Kepala Biro Kerjasama dan Kemahasiswaan, pembina ukm dan jajarannya serta satpam. Terkadang Kepala Biro Umum dan Warek 2 juga ikut, namun hanya sesekali saja. Beberapa lokasi seperi area ukm dan fakultas menjadi salah satu sasarannya. Berawal dari ruang ormawa fakultas dan seluruh ukm didatangi dan di foto. Tak lama kemudian muncul banner berisi peraturan-peraturan baru yang dipasang di setiap fakultas, dekat ukm dan di pintu masuk menuju parkiran.

Peraturan itu diantaranya besisi mengenai jam malam yang hanya sampai pukul 22.00. Jika mahasiswa ada yang masih berkeliaran lewat jam yang telah ditentukan, maka akan diusir. Adapula peraturan mengenai melarang mahasiswa kekampus bila tak ada kegiatan. Jika pun ada harus memakai surat dan diketahui rektorat dan satpam. Serta ada beberapa peraturan cara berpakaian, pencurian dan area bebas rokok.

Untuk pakaian, mahasiswa diwajibkan memakai kemeja. Namun, masih ada mahasiswa yang bandel dan tetap memakai baju tak berkerah itu.

Menindak lanjuti hal tersebut, warek 3 beserta jajaran dan satpam mencatat nama mahasiswa yang memakai kaos dan diberi surat. Isi surat tersebut mengenai pemanggilan mahasiswa untuk dikumpulkan pada keesokan harinya. Dikumpulkannya mahasiswa yang tak tertib peraturan itu untuk memberitahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya dilarang memakai kaos di area kampus hijau. Wajib berpakaian rapi, bersepatu dan tak boleh berambut gondrong.

Saat ini mahasiswa was-was dengan tata tertib yang sudah berjalan sedemikian ketat ini.

Terlebih lagi mahasiswa yang pernah mendapat masalah-masalah dikampus seperti pencurian atau sering menginap dikampus, mereka pasti akan lebih waspada. Seperti yang diketahui bahwa sidak ini akan dilakukan hingga 3 bulan kedepan. Maka, bulanbulan ini disebut bulan tertib UPNVJ. Lailani Sabila LPM Aspirasi UPNV

Juragan Kampus, Makelar Buruh

S

ebentar lagi tahun ajaran baru akan dimulai, peserta didik tingkat menengah akan melaksanakan UjianNasional.

Universitas, Akademi, Institut, dan Sekolah Tinggi Negeri pun Swasta akan mulai tebar pesona. Katalog mereka, akan berisikan gambar paling menarik, dan akan menutupi sisi paling representative dari segala kebobrokan internalnya masing-masing.

Calon mahasiswa dan orang tua mereka akan dengan lugu menimbang kampus mana yang akan membawa masa depan mereka. Bicara masa depan, rasanya selalu ada yang luput dari mereka-mungkin karena keluguannya tadi. Ada instrument spesifik justru di Universalisasikan dalam membangun asumsi mereka memandang masadepan.

Profesi apa yang akan dijalani nantinya, berapa upah yang akan diterima, dan pendidikan tinggi dianggap akan menjadi jaminan atau sebuah investasi yang sangat individual.

Peminat dan penyelenggara pendidikan tinggi seolah lupa pada kodratnya. Kodrat saat mereka disebut sebagai sivitas akademika. Beruntunglah, masih ada perguruan tinggi yang dihuni dengan dosen-dosen produktif secara fungsional. Maksud saya, dosen yang menerima panggilannya menjadi dosen yang sepenuhnya mengerti posisi dan tanggung jawabnya.

Dalam undang-undang republic Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi telah diatur di dalamnya mengenai kedudukan dan peran dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian serta menyebarluaskannya.� Bila fenomena local di Universitas Mercu Buana, tempat saya bernaung, maka dosen hanyalah format tetapdari system yang tidak berkembang. Di luar dari pada metode pengajaran, dosen sebagai refleksi mahasiswa sebagai calon ilmuwan-mengingat jenis pendidikan UMB adalah keakademikan-maka dosen haruslah representative dari ilmu pengetahuan.

Fenomena yang terjadi, dosen dan kurikulum pengajarannya seperti Trainer yang memposisikan

ilmu pengetahuan sebagai ilmu terapan bukan pengembangan selayaknya ilmuwan. Hal ini yang membuat pandangan mahasiswa dan gagasannya kerdil itu.

Kurikulum yang amat teknis membuat asumsi akan keilmuwan tak kalah dangkalnya, sementara itu perguruan tinggi yang amat teknislah yang justru mampu menopang perekonomian negara dengan menciptakan lulusan yang profesional. Hal inilah tadi yang saya maksud di universialisasikan oleh banyak kalangan. Karena sesungguhnya, pembagian peran perguruan tinggi sudah diatur secara spesifik.

Kekeliruan interpretasi inilah yang pada akhirnya membuat siklus kebutuhan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan tidak lagi berada pada fungsionalitas kelimuwan melainkan penerapan praksis sehingga pragmatism pendidikan semakin berurat dan berakar, bahkan bercabang, hingga membuahkan hasil yang tidak sama sekali kontekstual menjawab kebutuhan lingkungannya.

Hari ini kita tidak bisa lagi berharap pada pendidikan sebagai jalan keluar dari segala keterkungkungan system dan pemunculan gagasan yang mampu mendobrak peradaban, atau setidaknya selaras dalam menanggapi perkembangan peradaban.

Karena mengkuti perkembangan peradaban haruslah melihat aspek-aspek spesifik yang jelas berbicara akan fungsi ilmu sebagai ilmu bukan ilmu sebagai terapan.

Bila paradigma yang didukung oleh sistem yang mapan seperti ini tetap berkelanjutan, maka pragmatism akan menjangkit pada tataran yang lebih luas. Dosen dan mahasiswa akan bertatap muka sebagai formalitas, yang bahkan tidak akan menghasilkan kedunguan yang sama. Belum lagi bila kita melihat realitas pada penerapan keilmuwan secara teknis pun tidak selesai, dana akhirnya memaksa sarjana berorientasi pada penghasilan provit tanpa mempedulikan konteks keilmuwannya. Karena dedikasi terhadap ilmu pengetahuan mengalami pernggarapan yang serba instan dan tak usai.

Dimas Aditya LPM Orientasi Univ. Mercu Buana

Buletin Solidaritas 2013

3

catatan

Pesta-Pesta Anggaran Pendidikan

S

udah lebih dari setengah abad kita mengelola pendidikan agar semakin berkualitas dan dapat dinikmati mutunya oleh semua kalangan masyarakat.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bertolak dari asumsi bahwa untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pertama-tama harus terlebih dahulu memposkan anggaran yang cukup.

Terhitung semenjak tahun 2009 pemerintahan SBY menganggarkan sebesar Rp. 200,5 triliun/20 persen dari APBN kita. Pencapaian pemerintahan SBY bukan main tentunya dibanding presidenpresiden sebelumnya dalam pemprioritasan anggaran pendidikan. Tidak cukup disitu bahkan, pemerintah SBY pada tahun 2012 menambah anggaran itu menjadi RP. 286,6 triliun atau menjadi 20, 2 persen.

Suatu pencapaian yang telah melampaui amanat

4

Buletin Solidaritas 2013

UUD ’45. Sungguh luar biasa.

Pemerintah begitu jor-joran dalam prioritas anggaran pendidikan yang berarti mereka peduli terhadap nasib kualitas anak bangsa. Lewat dana yang begitu besar, sangat membekas kliamnya terutama perluasan akses pendidikan dengan adanya Bidik Misi untuk akses perguruan tinggi, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD, SMP, dan SMA. Karena kualitas peserta didik rendah maka dibuatlah evaluasi yang “mematikan” seperti Ujian Nasional. Menyadari rapuhnya kualitas guru sebagai insan terdepan dalam peningkatan kualitas pendidikan maka dibuatlah program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Para guru pun pasca program bagian dari sertifikasi tersebut pun diberi stimulus dengan diberi tunjangan. Harapan yang akhirnya guru rasakan setelah sekian lama mengalami

Kemudian berbicara tentang teknis UN banyak lagi kecurangan, apalagi pemerintah mewajibkan 100% lulus bagi setiap sekolah.

Tentulah menambah beban bagi pihak sekolah untuk menjalankan grandesign pemerintah tersebut.

Apalagi tidak semua murid mempunyai kompetensi yang sama. Jadi jangan heran, kalau masih banyak adegan contek mencontek saat UN ataupun adanya bocoran soal.

Kurikulum baru Membahas pendidikan tentulah masalah kurikulum tidak bisa dipisahkan, karena itulah grandesign nya.

Bagi saya, seandainya grandesign kurikulum sangat sesuai dengan keadaan bangsa ini. Tentulah kejadiankejadian seperti permasalahan UN, dan liberalisasi pendidikan tidak akan terjadi. tapi kenyataanya?

Tapi, seperti kebiasaan pemerintah yaitu menambah masalah sebelum menyelesaikanya. Itulah yang terjadi pada rencana kurikulum 2013 yang akan disahkan bulan ini. Nampaknya, pemerintah mulai bemartaforgana dengan modernisasi dan keadaan pasar. Lihat saja kurikulum yang hanya membuat pelajar bersikap pragmatis.

Kalau kita ingin menganalisa satu persatu, tentulah lucu seperti penghapusan bhs innggris dan TIK untuk SD (Sekolah Dasar). Bukanya di era modern saat ini, dua ilmu tersebut sangat lah penting? kemudian penghapusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) untuk SMK (Sekolah Menengah Kejuruaan). Dan masih banyak lagi yang lucu lainya.

Tentulah harus disadari oleh setiap elemen masyarakat bahwa grandesign merupakan hal terpenting bagi sebuah bangsa. karena setiap bangsa pastinya besar dari desain pendidikan yang baik. Tapi kalau pemerintah hanya membuat desai bedasarkan keadaan pasar ataupun kemauan pasar, bagaimana nasib para penerus-penerus bangsa ini?

Karena itu, pemerintah harusnya tidak mengambil resiko untuk memaksakan grandesign yang besar tapi pemakainya belum siap? pemerintah pun harus mulai kembali ke grass root supaya pendidikan lebih kontekstual. Tentulah setiap lapisan pendidikan seperti guru, pemerhati pendidikan pun berhak mengutarakan pendapat. Tidak hanya pemerintah ataupun profesor-profesor yang memonopoli grandesign pendidikan Rizki Kusumo LPM Kontak APP

berita dua

Fasilitas Kampus Belum Menunjang Kurikulum

K

riteria infrastuktur kampus yang menunjang kurikulum, ialah yang memenuhi kebutuhan mahasiswa di tiap fakultas, khususnya yang menunjang kurikulum tiap-tiap jurusan. Seperti halnya laboratorium, perpustakaan dengan koleksi buku lengkap dan juga suasana kelas yang nyaman untuk proses belajar mengajar.

Hal ini pun disampaikan oleh Drs. Iskandar, akt., MM, selaku Wadek (Wakil Dekan) I FE, “kegiatan belajar mengajar yang jadi utama adalah yang harus menunjang proses belajar mengajar seperti ruangan kuliah yang memadai. Ruangan nyaman, dilengkapi dengan informasi peralatan tekhnologi yang canggih.”

Namun berbeda dengan FISIP, baik halnya mengenai ruang kelas, perpustakaan dan ruang praktek tidak menjadi kendala berarti selama proses kurikulum berjalan. Seperti yang diungkapkan Drs. I Gede Wisura, M.Si, selaku Wadek I FISIP yang merasa bahwa fasilitas yang ada cukup memadai, dengan tidak adanya mahasiswa yang mengeluh.

Mengenai tanggapan fasilitas oleh mahasiswa Fikom, berdasarkan hasil polling yang dilakukan oleh Litbang LPM Media Publica pada NovemberDesember 2011, sebesar 92,5% menyatakan kurang puas. Sebagian beralasan jangkauan wi-fi kurang luas, anjungan informasi kurang memadai, parkiran dan alat pendukung belajar di kelas juga dirasa belum cukup.

Diharapkan dengan penataan ruang seperti yang dijanjikan oleh yayasan tentang pengadaan perpustakaan terpadu dan ruang praktek yang akan dibangun ini bisa cepat terealisasi, sehingga proses kurikulum akan berjalan lebih baik lagi. “Konsepnya sudah ada, tapi kembali kita akan mencoba menata ruang dengan yayasan. Kita sedang menuju kesitu,” jawab Sunardi, Warek I UPDM (B).

Afni dan Randy LPM Media Publica Univ. Moestopo

Buletin Solidaritas 2013

9

catatan

Betapa tak Menariknya Pendidikan Hari Ini

P

ada era kebangkitan nasional 1908, para pendiri bangsa telah menancapkan mercusuar besar bagi bangsa ini.

Pastinya teringat oleh kawankawan, sebuah mercusuar bernama pendidikan mampu mengantarkan kita kepada kemerdekaan. Saya berpikir, bagaimana pendidikan saat itu akhirnya melahirkan bangsa Indonesia? akhirnya memunculkan kesimpulan, bahwa begitu pentingnya pendidikan.

Nampaknya, pendidikan pra proklamasi memang terkontekstual untuk menciptakan Indonesia akan merdeka. Hal inilah yang membuat pendidikan saat itu lebih terarah dan menjadi sebuah kebutuhan. Namun, melihat kontekstual kurikulum untuk generasi setelah proklamasi memunculkan pertanyaan besar?

Saya masih mengingat esai Soe HokGie berjudul Betapa Tak Menariknya Pemerintah Sekarang yang terbit 44 tahun lalu. Ulasan itu mengangkat kinerja pemerintah dari zaman Soekarno hingga awal soeharto yang tidak menyentuh masyarakat. Hal itu menggugah sebuah penganalisaan, bagaimana pendidikan menjadi sebuah modul jangka panjang generasi bangsa.

Namun, bila sistem pendidikan menjadi tidak menarik, pembentukan karakter apa yang ingin dibangun?

Tentulah grandesign telah dibuat, supaya nantinya memiliki keluaran atau output yang berkualitas. Pada hal ini, output nya adalah para pelajar atau mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas dibidang masing-masing. Permasalahanya, grandesign yang dibuat selalu berlandaskan cobacoba. Lihat saja, beberapa tahun ini kurikulum sudah berganti misal KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) kemudian ke KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi).

Bagi saya grandesign nya menjadi tidak

8

Buletin Solidaritas 2013

fokus karena para guru ataupun satuan pelajar lain harus cepat menyesuaikan dengan kurikulum baru. Dampaknya para siswa hanya menjadi korban sebuah grandesign yang prematur. Beberapa hari yang lalu saya pernah mendengar ungkapan seorang guru, “grandesign pemerintah untuk pendidikan layaknya mobil mercy, kami (para guru dan murid) hanya melihat saja, karena tidak mampu mengendarainya”. Mungkin analogi seperti itulah yang tepat bagi pendidikan Indonesia saat ini.

Pendidikan pasca reformasi Permasalahan pendidikan pun harus mulai dibedah pada tingkat SD, SMP, hingga SMA, bagaimana seorang anak akhirnya memasuki dunia intelektualnya. Bagi saya, pada tataran ini pendidikan mampu memulai desain agar muncul output yang diinginkan. Seperti misalnya anak-anak mampu mengamalkan kedisplinan ataupun kejujuran, Atau agar mampu bersaing mereka harusnya sudah mampu menguasai bhs inggris ataupun TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Namun, masuknya liberalisasi pendidikan malah memunculkan skat-skat pemisah antara SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) dan sekolah biasa.

Para kepala sekolah ataupun pejabat sekolah terkait hanya berlomba-lomba agar sekolahnya mampu mendapat sertifikat “Internasional” tersebut. Bahkan beberapa sekolah hanya memfasilitasi beberapa kegiatan yang mereka anggap mampu menjual sekolah mereka, tentulah ini sangat ironis?

Belum lagi permasalahan UN (Ujian Nasional), bagaimana pemerintah ingin melahirkan lulusan sesuai patokan nilai. Tentulah kita bisa melihat, bagaimana pemerintah ingin mendesain lulusan berstandar nasional. Tapi, bagaimana mungkin menyamakan sistem mengajar di Jakarta dengan Papua? Padahal mulai dari fasilitas, tenaga pengajar tidaklah sama bahkan kurang?

kemelaratan.

Geliat bangunan-bangunan program tersebut tentunya merupakan implikasi dari anggaran raksasa buat pendidikan. Ya, pemerintah telah bekerja? Tentu saja. Namun, program-program tersebut nyatanya tidak berhasil mengangkat kualitas pendidikan.

Kerusakan dan kelemahan, juga kebodohan, terpampang jelas dalam banyak survey bahkan amatan mata telanjang sekalipun. Pendidikan Indonesia nyatanya tidak beranjak dari yang sudahsudah, bahkan semakin parah.

Data TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Studies) dan PIRLS (Progress in International Reading Literacy Studies) misalnya. Kemampuan para siswa kita di bidang matematika dan sains terus turun, bahkan di lingkungan Asia Tenggara. Rata-rata matematika siswa kelas VIII di Indonesia hanya 386 dan menempati urutan ke-38 dari 42 negara.

Hasil sains tak kalah mengecewakan. Indonesia di urutan ke-40 dari 42 negara dengan nilai ratarata 406. Di bawah Indonesia ada Maroko dan Ghana. Yang mencengangkan, nilai matematika dan sains siswa kelas VIII Indonesia bahkan berada di bawah Palestina yang negaranya didera konflik berkepanjangan.

Di bidang literasi, posisi Indonesia juga masih memprihatinkan meskipun sedikit mengalami kenaikan. Siswa kelas IV Indonesia berada di urutan ke 42 dari 45 negara dengan nilai rata-rata 428. Di bawahnya ada Qatar, Oman, dan Maroko. Rendahnya kemampuan siswa-siswa Indonesia di matematika, sains, dan membaca juga tecermin dalam Program for International Student Assessment (PISA) yang mengukur kecakapan anak-anak berusia 15 tahun dalam mengimplementasikan pengetahuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia nyata.

Ya, itu hanyalah sederet kulit angka-angka dari dari apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah saat ini, khsususnya Kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud). Di kulit kenyataan yang borok tersebut, jika ditelisik lebih dalam dan makin dalam, kita bakal melihat fondasi dan konfigurasi pendidikan kita telah membusuk. Triliunan rupiah untuk memperbaiki kualitas guru lewat penataran/ sertifikasi yang kolosal dan kilat hanya menampakan seonggok guru yang jauh dari kata bermutu, bahkan

profesional (Menurut Worl Bank dalam Kompas. com 18/12). Ujian Nasional malah memassalkan para pelajar untuk berbuat curang. Impact yang sangat menjungkirbalikan tujuan pendidikan tentunya. Kualitas infrastruktur pendidikan dan akses masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan tetap memampangkan kabar miris. Pendidikan tetap menjadi barang mewah bagi mereka yang berada dalam strata paling bawah.

Dari kulit-kulit informasi itu, kita akan mendapatkan banyak cerita tentang lemahnya, kurangnya, bahkan gagalnya pemerintah dalam mencerdaskan rakyat. Apa yang dianggarkan sebesar lebih 280 triliun tersebut hanya untuk dihamburhamburkan dalam hitungan bulan saja. Programprogram peningkatan mutu pendidikan seperti dijelaskan di awal hanyalah upaya dalam mempermak politik salon pemerintah agar terlihat berhasil dan serius dalam penyelenggaraan pendidikan. Padahal di dalamnya, korupsi meruyak dimana-mana. Lembaga pendidikan pun dicap sebagai lembaga terkorup ketiga di Indonesia. Tapi baru-baru ini, pemerintah tetap akal-akalan untuk menyerap dana besar pendidikan lewat proyek bernama Kurikulum 2013.

Pemerintah lewat Kemendikbudnya, tetap tak bergeming untuk menggoalkan proyek sebesar 2, 4 triliun untuk kurikulm ini. Walau mendapat tentangan dari banyak praktisi pendidikan dan masyarakat. Ini sebuah hal ironi, dimana penolakan sekaligus pengajuan riset tandingan selain dari Mendikbud tersebut mengenai kualitas kurikulum itu dianggap sebuah “ketidakmengertian”. Padahal, kebanyakan dari mereka yang duduk di Kemendikbud ialah orang-orang yang diangkat karena pertimbangan politis, bukan mengacu pada kapasitasnya dalam ilmu pendidikan.

Ya, lagi-lagi kita tetap dibenturkan dengan budaya “kepala batu” pejabat negara untuk peduli terhadap kemajuan bangsa. Maka dari itu, bagi saya ini adalah sebuah perang, tanpa tanda kutip.

Perang global, bukan jenis asimetri sebagaimana dikenal dalam militer. Ini perang yang menyangkut keseluruhan (bukan hanya tok pendidikan) hajat hidup rakyat dan bangsa kita. Maka dari itu, mari kita wujudkan Revolusi Pendidikan, untuk mewujudkan pembangunan bangsa yang bersifat kerakyatan!

Indra Gunawan LPM Didaktika UNJ

Buletin Solidaritas 2013

5

catatan

K

Gramsci dan Kurikulum 2013 6

Buletin Solidaritas 2013

ementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutnya sebagai bonus demografi. Sebagai alasan penyebab gagasan kurikulum 2013 lahir ke dunia pendidikan. Yang menerangkan bahwa pada tahun 2035, Indonesia akan dibanjiri oleh populasi usia produktif .

Untuk itu, Kemendikbud menyikapinya dengan perubahan kurikulum. Sebagai bentuk penyesuaian membludaknya populasi usia produktif tersebut. Melalui pendidikan, Kemendikbud mengharapkan usia produktif disiapkan guna menghadapi apa yang disebut sebagai arena pasar bebas dan globalisasi.

Tanpa menyampingkan alasan lain atas lahirnya kurikulum 2013. Di mana dalam tulisan Wakil Presiden Boediono pada sebuah harian media nasional. Merasa prihatin dengan jumlah buku yang harus dibawa cucunya ke sekolah.

Bonus demografi, menjadi motif yang harus dilihat dari perubahan kurikulum 2013. Sebagai sebuah pandangan bahwa perubahan kurikulum ini tidak ada kaitannya dengan usaha pemerintah.

Mengembalikan posisi pendidikan hari ini, sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945.

Sebab, sudah banyak penyimpangan yang dilakukan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan. Sebagai sebuah hak di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya.

Hal ini kemudian memaksa kita menarik ingatan ke belakang sebelum lahirnya gagasan kurikulum 2013 ini ada. Di tangan menteri pendidikan sebelumnya yaitu Bambang Sudibyo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat ini Muhammad Nuh. Mereka semakin menjauhkan pendidikan sebagai hak, di mana negara mesti bertanggung jawab atas semuanya.

Komersialisasi pada masa ini dilakukan begitu masif. Sekolah-sekolah yang mempunyai kualitas bagus dirubahnya menjadi sekolah bertarif internasional. Sehingga anak-anak miskin tidak mampu mengakses sekolah-sekolah bermutu.

Di tingkat pendidikan tingginya, kita tentu masih ingat dengan Undang-Undang Badan Hukum

Pendidikan. Kini menjelma menjadi Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Yang mengakibatkan biaya kuliah pendidikan tinggi menjadi semakin melangit sehingga sulit di akses oleh mayarakat miskin. Meskipun pemerintah mengagas program beasiswa bidik misi sebagai solusinya. Ternyata hal yang berbentuk live service ini, tidak tepat sasaran dan dianggap sekadar buang-buang anggaran.

Syahdan, kurikulum 2013 menjadi pintu masuk atas sejumlah penyimpangan yang dilakukan pemerintah. Dalam mencampuradukan pendidikan dengan kepentingan bisnis. Sehingga komersialisasi pendidikan semakin menjadi dan akses masyarakat miskin atas pendidikan, jadi semakin tertutup.

Hegemoni Pendidikan Pergantian kurikulum ini memaksa kita untuk melihat kembali keberpihakan pendidikan. Sudah bukan barang baru lagi jikalau perubahan kurikulum lahir. Penyebabnya bukan karena semangat zaman yang berubah, melainkan kepemimpinan politik yang kemudian acuannya adalah kepentingan ekonomi global.

Guna menjelaskan hubungan antara pergantian kurikulum dengan kepemimpinan politik. Kita dibatu oleh seorang pemikir Italia yang hidup semasa gerakan fasisme bergelora yaitu, Antonio Gramsci.

Hegemoni tidak hanya dilakukan oleh negara, yang dalam hal ini negara sekadar menjadi kepentingan kelas sosial tertentu.

Oleh karena itu, hegemoni bisa dilakukan oleh seluruh kelas sosial. Maksud Gramsci, dominasi kelompok satu atas kelompok lainnya tidak mungkin terelakan dapat terjadi dalam suatu negara. Sebabnya ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu wajar yang bersifat moral, intelektual serta budaya.

Dominasi yang paling sering dilakukan adalah oleh alat-alat kekuasaan negara seperti sekolah.

Gagasan yang disusupkan lewat alat-alat tadi. Bagi Gramsci merupakan kesadaran yang bertujuan agar ide-ide yang diinginkan negara (dalam hal ini kepentingan kapitalisme) menjadi norma yang disepakati oleh masyarakat.

Melalui sekolahlah, kita bisa melihat hari

ini bahwa stratifikasi sosial justru diproduksi dari lembaga sekolah. Meskipun telah dihapus, rintisan sekolah bertaraf internasional dan gagasan world class university. Membagi masyarakat ke dalam kutub-kutub yang bertentangan. Kaum miskin dirumuskan sebagai orang yang tidak menempuh pendidikan di lembaga sekolah dan perguruan tinggi.

Kewajiban bersekolah menentukan peringkat bangsa-bangsa di dunia menurut sistem kasta internasional. Semua negara diurutkan seperti pada sistem kasta, di mana posisi setiap negara di bidang pendidikan. Ditentukan berdasarkan jumlah tahun rata-rata rakyatnya bersekolah.

Lahirnya kurikulum 2013 pun tidak terlepas dari analisa Program for International Assessment of Student (PISA) dan The Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) yang menyatakan kemampuan pelajar Indonesia terendah dalam pelbagai bidang pelajaran, terutama sains.

Ukuran-ukuran kualitas internasional ini kemudian tidak senada dengan kualitas dan kesejahteraan guru buruk. Serta keberadaan ruang kelas yang tidak komunikatif antara guru-murid/siswa.

Tujuan lahirnya kurikulum 2013 sebagai jawaban atas bonus demografi. Kurikulum ini berniat menghasilkan teknokrat-teknokrat ilmiah serta upaya kulturisasi masyarakat agar sesuai dengan nuansa industrialisasi. Kurikulum ini merancang sumber daya manusia berwawasan ilmiah, guna menyongsong era industrialisasi dan pasar bebas di Indonesia.

Hal ini jelas, pendidikan yang sebenarnya merupakan proyek humanisasi berubah menjadi pabrik kuli. Pendidikan hanya menghasilkan kulikuli ekonomi untuk kepentingan kelas penguasa.

Pendidikan hanya dipakai sebagai pencetak tukang untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan kepentingan industrialisasi. Syahdan, gagasan Gramsci pun menyatakan bahwa kurikulum 2013 lahir bukan untuk kepentingan kelas miskin.

Melainkan sebagai alat pemenuhan kelas kaya guna melanggengkan proses kemiskinan struktural.

Satriono Priyo Utomo LPM Didaktika UNJ

Buletin Solidaritas 2013

7