RESEARCH
AND DEVELOPMENT PROJECT 2019
DESA ADAT DALAM HUKUM TATA RUANG INDONESIA
Dhiya Sholiha H Desk researcher
brought to you by:
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
ISI Tataruanghariini:KerangkaKebijakanTataRuang TataruangDesa Case1 Case2 Konflik TataRuangDesaAdat Tataruangdesaadat Arfak IsuPenataanRuangDesaAdat PenyelesaianKonflik PeranKita Whatshouldwedo? WhatshouldShirvanodo?
DAFTAR
TATA RUANG HARI INI
Kerangka Kebijakan Tata Ruang
:
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
Sumber Gambar : https://economy.okezone.com/read/2016/11/03/470/1532125/banyak-peraturan-tata-ruang-daerah-yang-tumpang-tindih
MAKSUD PENATAAN RUANG
“
Perlunya peningkatan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial
Konsiderans Undang-Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
4
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
Kewenangan Tata Ruang Milik Siapa?
Pasal 8 Undang-Undang Penataan ruang menyebutkan bahwa kewenangan tata ruang adalah pemerintah dalam hal Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pelaksanaan dan Koordinasi .
Sumber Gambar: Kompas, 2018
5
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
PROSES PERENCANAAN TATA RUANG
Sumber : Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
Sumber Gambar: https://www.radarbangka.co.id/berita/detail/global/8781/kebudayaan-lokal-lahirkanmasyarakat-berkarakter.html
dimana tata ruang desa?
Saat ini, kerangka kebijakan perencanaan tata ruang tidak secara khusus mengatur tentang kewenangan penataan ruang tingkat desa
Meskipun begitu, beberapa desa sudah menetapkan peraturan desa tentang penataan ruang pada wilayah desanya masing-masing.
7
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
Kenapa Penting Pengaturan Penataan Ruang Desa?
Faisal Riza (2016) menyebutkan bahwa setidaknya ada 2 alasan mengapa Penataan Ruang Desa menjadi penting
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
•Semakin sempitnya lahan yang tersedia untuk dikelola •Industri yang menghasilkan produk terbarukan cenderung melakukan perluasan wilayah
Langkah Selanjutnya : Membuat Peraturan
Tentang Tata Ruang Desa?
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
Persebaran wilayah yang sudah memiliki aturan tentang penataan ruang
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019 Sumber : Notula CIFOR pada pelatihan penyusunan peraturan desa di bidang tata ruang, 2004
Berdasarkan notula CIFOR tahun 2004, sudah ada banyak desa yang memiliki kesadaran untuk melakukan pengaturan mengenai penataan ruang, diantaranya adalah 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasir 2. Perda Kabupaten Kota Baru Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Kerjasama Antar Desa 3. Piagam Kesepakatan Pemeliharaan Dan Pengelolaan Hutan Adat Desa Guguk Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin 4. Keputusan musyawarah Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Arso Jayapura Nomor 02/KPTS-DPMAA/DJ/94 Tentang Pembangunan, Hak Masyarakat Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
CASES : PENATAAN RUANG DI DESA BANGSAL DAN SUMATERA UTARA
LANSKAP LESTARI
DESA BANGSAL
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
• Desa Bangsal merupakan sebuah desa di Pulau Kuro, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. • Kondisi Desa Bangsal dikelilingi oleh rawa gambut • Aktivitas masyarakat lokal sebagian besar berkebun karet, bertani, mencari ikan dan beternak kerbau rawa
Lanskap Lestari
kondisi wilayah Desa Bangsal yang terancam dengan perkebunan sawit dan tumbuhnya infrastruktur
Lanskap Lestari dibuat untuk menetapkan wilayah permukiman, perikanan, pertanian, perkebunan karet dan perternakan kerbau rawa
Lanskap
memiliki tujuan untuk mewujudkan kemandirian secara
dan lingkungan
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
Kenapa
•
•
•
Lestari
pangan, ekonomi
sehat.
Lanskap Lestari Desa Bangsal RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019 Budidaya ikan air tawar Mempertahankan persawahan dan pertanian pekarangan rumah Meningkatkan kualitas dan hasil produksi kerbau rawa Mencetak petani melalui pendidikan Pengembangan biogas dan pariwisata
17 Sumber Gambar: Mongabay (https://www.mongabay.co.id/2019/03/26/hutan-sumut-menyusut-beralih-ke-kebun-sawit-perusahaan/) Lahan yang tergerus di Riau Pada 2015, 2,5 juta hektar wilayah di Riau menjadi objek dalam izin konsesi milik PT Asia Pulp Paper (PT APA), akibat dari hal ini, 500 desa di wilayah Riau termasuk desa adat ikut terkena dampaknya RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
apa masalahnya?
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
Grafik Tipologi Konflik
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
tiplogi
yang
konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan menempati posisi kedua yang paling sering terjadi dari konflik-konflik sumber daya alam dan agraria.
Sumber : HuMa, Konflik Sumber Daya Alam dan Agraria, 2012
Berdasarkan
konflik
ada,
Isu dan Tantangan dalam Penataan Ruang Desa Adat
Sumber
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
Gambar : https://www.boredpanda.com/indonesian-village-photography-herman-damar/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
DESA ADAT
Indonesia memiliki 71034 Desa (kemendesa, 2018) dan dalam Undang-Undang Desa, desa adat termasuk desa yang berada di suatu wilayah tertentu Pada 2017, ada 538 komunitas masyarakat hukum adat yang mendapatkan pengakuan melalui ketetapan dari pemerintah daerah setempat
Sumber : Epistema, Policy brief, Volume 01 2015,
21
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
PENGAKUAN & KEWENANGAN TATA RUANG DESA ADAT
•“ Indigenous people, in exercising their right to self determination, have the right to autonomy or self-government in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for financing their autonomous function “ (Article 4 UNDRIP)
•“ The State Parties to the present covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family.. “ (ICECSR) •“ ….. nor shall private property be taken for public use, without just compensation” U.S Constitution article V amendment 5
22
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
PENATAAN RUANG DALAM DESA ADAT Dalam menata ruang, umumnya desa adat membagi wilayahnya menjadi 3 jenis kawasan Kawasan Budidaya Kawasan Pemukiman/ tempat tinggal Kawasan Ladang/Pertanian Kawasan produksi Kawasan Konservasi RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
EXPLORING THE VILLAGE OF ARFAK
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
ARFAK
Masyarakat hukum adat arfak adalah penduduk asli dari daerah pedalaman Manokwari. Sebagaimana masyarakat hukum adat pada umumnya, Arfak juga memiliki tatanan hukum serta struktur pemerintahannya sendiri.
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
Penggunaan tanah meliputi kawasan budidaya (permukiman dan perladangan), Kawasan Konservasi, dan kawasan lainnya (pembagian berdasarkan topografi)
PERSPEKTIF ARFAK TERHADAP WILAYAHNYA
Tanah adalah Ibu Tanah menciptakan suku arfak RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
PENATAAN RUANG WILAYAH
MHA ARFAK
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
PENATAAN RUANG SUKU BESAR ARFAK
Upacara Ritual untuk penentuan 4 fungsi kawasan
Ada pengaruh pemerintah dan NGO
Tidak punya hak ulayat atas wilayah yang ditempati
Masyarakat kehilangan akses terhadap wilayah
23
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
Isu Penataan Ruang Desa Adat
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
Hukum Adat vs Hukum Negara :
bagaimana pengakuan negara terhadap hukum adat yang ada di Indonesia
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
Penyelesaian Konflik
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
•Penyelesaian Konflik
•Non Yudisial
•Negosiasi
•Arbitrase
•Pengadilan Adat
•Quasi Yudisial
•Komisi khusus penyelesaian konflik agraria
•KNuPKA
•Pengadilan Formal
Sumber : Epistema, Policy Brief, Volume 3 Tahun 2016
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
Peran Kita
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
What Should We Do, Then?
•Realise that indonesia is not just about you
•We advise government about this
•Empower our own people and place
35
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
SHIRVANO DO? 36
dan mengadvokasi masyarakat pada
perdesaan untuk dapat mewujudkan tata ruangnya sendiri Menghargai pilihan dan hak masyarakat dalam proses perencanaan penataan ruang 1 2 3 Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemecahan masalah-masalah sosial dalam perencanaan penataan ruang RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
WHAT SHOULD
Mengedukasi
kawasan
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 2007)
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota
United Nation Declaration on The Rights of Indigeneous Peoples, 2007
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966
Epistema, Policybrief, Volume 01, 2015
Epistema, PolicyBrief, Volume 3 Tahun 2016
Faisal Riza, TinjauanHukumtentangUrgensiPengaturanTataRuangDesa, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016
Hammar, Roberth Kurniawan Ruslak, PenataanRuangBerbasiskearifanLokal, Calpulis, Yogyakarta, 2017
HUMA, ChartTipologiKonflik, https://humawin.huma.or.id/new-report#/chart/TipologiKonflik, diakses Maret 2019
Mongabay, Taufik Wijaya, 4 Maret 2019, LanskapLestari,CaraDesaBangsalBerdaulatPangandanMenjaga Bentang Alam, https://www.mongabay.co.id/2019/03/04/lanskap-lestari-cara-desa-bangsal-berdaulat-pangan-dan-menjaga-be ntang-alam/, diakses pada Maret 2019
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT!
RESEARCH AND DEVELOPMENT PROJECT SHIRVANO CONSULTING INTERNS BATCH #4 2019
