BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Ini lah persoalan yang perlu diperhatikan, bahwa pembatasan terhadap pembangunan di Kelurahan Dago bisa dikatakan terlambat. Apabila kebijakan terkait penataan ruang di Kelurahan Dago dalam konteks konservasi dilakukan lebih awal, angka perkembangan lahan terbangun antara tahun 2008 – 2018 bisa jadi tidak sebesar itu, sebagaimana perkembangan lahan terbangun antara tahun 2018 – 2028.

Persoalan lainnya yang perlu diperhatikan terkait perencanaan adalah kurang selarasnya arahan fungsi lahan yang direncanakan pada satu peraturan dan peraturan lainnya. Hal ini dapat terlihat dari penjabaran bagian 3.1. Contohnya, pada Peraturan Daerah Kota Bandung 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015 – 2035, peruntukan yang dominan pada Kelurahan Dago adalah permukiman serta perdagangan dan jasa. Pada dokumen yang sama juga tercantum rencana pembangunan jalan layang dan stasiun. Hal ini tentu akan meningkatkan aktivitas di Kelurahan Dago. Kebijakan yang disebutkan tadi dapat memicu perkembangan lahan terbangun.

Tapi di sisi lain, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, yang juga dijelaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, menyebutkan Kelurahan Dago sebagai daerah konservasi.

Maka dari itu, perlu pemerintah perlu berkomitmen untuk menghindari pertumbuhan lahan terbangun di Kelurahan Dago dalam hal perencanaan dengan cara memberikan kejelasan dalam kebijakannya.

2. Persoalan dalam Penegakkan Kebijakan

Persoalan berikutnya adalah tentang penegakkan kebijakan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa telah terdapat berbagai jurnal maupun media populer yang menuliskan fenomena alih fungsi lahan di Kelurahan Dago. Misalnya pembangunan Apartemen The Maj di kawasan Jalan Ir. H. Djuanda yang diduga bermasalah. Ketua Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat, Dadan Ramadhan, menyebutkan terdapat kesalahan prosedur perihal IMB. Hal yang sama juga terjadi pada Pembangunan Apartemen Dago Suite. Menurutnya, warga tidak pernah dilibatkan pada proses awal pembangunan apartement tersebut. Terdapat pula ketidakjelasan dalam dokumen AMDAL maupun dokumen penunjang lainnya. Pembangunan ini mengakibatkan kualitas udara yang buruk disekitar lingkungan sejak awal dibangun tahun 2011.

Maka, perlu dilakukan penegakkan kebijakan yang lebih ketat oleh pemerintah. Karena pemerintah lah yang dapat melakukan kontrol terhadap pembangunan ini. Jangan sampai terjadi peningkatan pengembangan lahan terbangun pada masa depan, lebih dari prediksi yang telah disimulasikan karena kurangnya ketegasan pemerintah dalam penegakkan kebijakan.