Edisi: September/Thn. II/2012
Ongkos Cetak: Rp. 500,-
SEJARAH GERAKAN TANI INDONESIA Kaum tani di Indonesia muncul pertama kali di masa masyarakat feodal, di mana pada waktu itu kaum tani berposisi sebagai tani hamba dari tuan tanah feodal yang menguasai tanah. Tani hamba bekerja menggarap lahan atau tanah milik tuan tanah feodal yang pada waktu itu menyebut dirinya sebagai raja. Seluruh hasil tanah yang digarap oleh tani hamba diserahkan kepada raja dan tani hamba mendapat bagian sesuai dengan kebijakan dari raja. Pada masa itu, yang banyak berlaku adalah aturan kewajiban tani hamba untuk menyerahkan upeti berupa hasil produksinya sebagian besar kepada raja sebagai bukti pengakuan kepemilikan tanah oleh raja sekaligus juga kepatuhan tani hamba terhadap sang raja. Selain keharusan untuk menyerahkan upeti, tani hamba juga harus siap swaktu-waktu untuk menyerahkan tenaga kerjanya tanpa dibayar ketika raja membutuhkan dan memiliki kehendak untuk mewujudkan keinginannya seperti membangun istana, jalan, bahkan berperang melawan kerajaan yang lain. Belum lagi pajak yang juga dikenakan oleh raja terhadap kaum tani di luar upeti. Dan apabila kaum tani tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka dipastikan mereka akan mendapatkan hukuman. Dapat dibayangkan bagaimana penderitaan tani hamba pada waktu itu dan kondisi hidupnya yang melarat dan miskin. Kepatuhan dan ketertundukkan kaum tani terhadap raja semakin diperteguh oleh kesadaran feodal di kalangan kaum tani yang menganggap bahwa raja adalah 'manusia pilihan' dan utusan Tuhan. Sehingga harus dihormati dan menjadi tempat untuk mengabdi. Kesadaran ini semakin dikuatkan oleh ajaran agama yang memperkuat kedudukan raja dalam masyarakat. Dan kemudian kaum tanipun terbenam dalam ketidakberdayaan dan penerimaan bahwa seluruh penderitaan yang dialaminya adalah takdir yang harus ditanggung dengan penuh kesabaran dan bahkan 'rasa syukur'. Namun bukan berarti bahwa kaum tani pada waktu itu tidak melakukan perlawanan terhadap sistem ekonomi politik yang menindas dirinya. Berbagai bentuk perlawanan muncul seperti misalnya
penolakan memberikan upeti, penolakan membayar pajak, bahkan juga melakukan perlawanan secara berkelompok sekalipun mudah dipatahkan oleh raja dan tentaranya. Pada perkembangannya, ketika bangsa asing masuk ke Indonesia sebagai tanda dimulainya masa penjajahan maka penderitaan petani bukannya berkurang tetapi justru bertambah hebat. Pada masa VOC, kewajiban para penguasa lokal untuk menyerahkan hasil pertanian menjadikan tekanan terhadap petani bertambah kuat. Demikian juga di masa pendudukan Inggris, telah diperkenalkan pajak tanah berupa uang, menggantikan penyerahan wajib (upeti). Kenyataannya, pajak tanah yang dikenakan oleh pemerintah penjajahan sangat tinggi dan banyak kaum tani yang tidak mampu untuk membayar pajak. Untuk membayar pajak tersebut, tidak jarang banyak kaum tani yang harus menjual tanahnya dan kemudian terpaksa menjadi buruh di perkebunan. Beban penderitaan yang bertumpuk-tumpuk itulah yang kemudian menjadi lahan yang subur bagi munculnya ketidakpuasan, kemarahan dan kebencian kaum tani terhadap pemerintah kolonial Belanda dan kaki tangan lokalnya. Perang Jawa atau banyak dikenal sebagai perang Diponegoro menjadi salah satu bentuk perlawanan kaum tani yang pada saat itu mengalami penderitaan karena dikenai berbagai macam pajak baik oleh Belanda maupun kerajaan Mataram. Itulah yang menjadi sebab mendasar kenapa massa rakyat bangkit melawan kekejaman penjajah dan penguasa kerajaan Mataram. Bukan pertama-tama karena kepahlawanan Pangeran Diponegoro, karena ajakan Diponegoro untuk melawan Belanda tidak akan disambut luas jika massa rakyat memang tidak memendam kemarahan besar terhadap Belanda. Di sinilah nampak dengan jelas bagaimana peranan massa rakyat yang menentukan Perang Jawa dapat terjadi, meluas di berbagai wilayah di Jawa, dan bertahan selama kurun waktu yang lama (5 tahun). Perang Jawa telah menimbulkan kerugian besar di pihak pemerintah Belanda baik berupa kerugian finasial (keuangan) maupun kehilangan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Perang Jawa juga telah menunjukkan kegigihan massa rakyat khususnya kaum tani dalam melakukan perlawanan bersenjata terhadap penguasa Belanda dan kaki tangan pribuminya. Namun pada akhirnya perang Jawa mengalami kegagalan dan dapat dihancurkan oleh Belanda karena dua sebab utama yaitu pertama, masih bersifat lokal atau kedaerahan karena hanya mencakupi wilayah DIY dan sebagian Jawa Tengah. Hal ini memudahkan Belanda untuk mengkonsentrasikan kekuatan militernya dari banyak tempat baik di Jawa maupun luar Jawa di Jateng dan DIY. Kedua, perlawanan
massa rakyat yang sebagian merupakan kaum tani masih dipimpin oleh penguasa feodal yaitu Diponegoro yang memiliki watak bimbang dan tidak teguh dalam memegang garis perjuangan terhadap penjajahan. Hal ini yang menyebabkan Diponegoro gampang dibujuk oleh Belanda dan melalui sebuah siasat perundingan, Belanda dapat menangkap dan mengasingkan Diponegoro. Karena kepemimpinan perjuangan terpusat di tangan Diponegoro, maka paska ia ditangkap tidak ada kepemimpinan yang meneruskan perlawanan massa rakyat. Dan kemudian perlawanan menjadi surut dan dapat ditumpas dengan lebih mudah oleh Belanda. Karena kerugian yang sangat besar dari perang Jawa, maka kemudian Belanda menerapkan pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (STP) baik di Jawa maupun di luar Jawa. Tujuannya jelas yaitu untuk menutup kerugian finansial yangdialami akibat perang Jawa selam 5 tahun. Sistem Tanam Paksa mengharuskan negeri jajahan Indonesia menyediakan tanah dalam jumlah yang sangat besar untuk ditanami tanaman komoditi ekspor yang akan diangkut ke negeri Belanda untuk kemudian dijual ke pasar dunia. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah Belanda menerapkan aturan bahwa kaum tani di Indonesia harus menyerahkan 1/5 tanah garapannya untuk ditanami tanaman ekspor seperti teh, kopi, vanili, tembakau dan lain-lain. Pada kenyataannya, pelaksanaan STP lebih parah daripada aturan formalnya, karena prkteknya kaum tani harus menyerahkan seluruh tanahnya untuk tanam paksa. Bahkan juga seluruh tenaga kerjanya harus diserahkan untuk mengurus tanaman ekspor yang mereka tidak pernah merasakan hasilnya. Apalagi pemerintah Belanda menggunakan penguasa feodal lokal seperti Bupati, Residen dan Kepala Desa untuk memaksa kaum tani menyerahkan tanah dan tenaga kerjanya. Pelaksanaan STP di satu sisi memberikan keuntungan yang luar biasa bagi pemerintah Belanda. Tercatat sampai akhir tahun 1870, keuntungan yang diperoleh pemerintah Belanda mencapai 725 juta gulden, yang kemudian dapat untuk membayar hutang-hutang mereka dan menjadi bagian terbesar yang menopang anggaran belanja negeri Belanda. Tetapi di sisi lain, menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang amat sangat di kalangan kaum tani. Bencana kelaparan dan penyakit menyerang massa rakyat khususnya kaum tani di Jawa. Krisis ekonomi melanda pulau Jawa secara luas pada akhir tahun 1880. Dan data sejarah mencatat, terjadi tragedi memilukan karena tingginya tingkat kematian akibat bencana kelaparan dan penyakit sehingga setengah dari jumlah penduduk Jawa berkurang. Selama kurun waktu tersebut, kaum tani juga tidak berhenti melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Sejarawan Indonesia Onghokham mengemukakan bahwa semenjak perang Diponegoro selesai
pada tahun 1830 sampai permulaan pergerakan nasional pada tahun 1908, diperkirakan terdapat lebih dari 100 pemberontakkan atau keresahan petani. Itu berarti hampir setiap tahun ada saja onrust atau uproar (kerusuhan), sifatnya lokal dan mudah ditindas, termasuk peristiwa paling spektakuler yakni pemberontakkan petani Banten pada tahun 1888. Pemberontakkan petani Banten pada tahun 1888 menjadi puncak perlawanan kaum tani terhadap penguasa penjajah dan kaki tangan pribuminya sepanjang abad 19 dan menjelang abad 20. Pemberontakkan petani Banten juga dilatarbelakangi oleh beban berat penderitaan kaum tani dan kebencian yang amat dalam terhadap penguasa Belanda maupun juga penguasa pribumi (Bupati dan Residen) yang dianggap sebagai antekantek Belanda. Pemberontakkan terjadi di Banten, Lebak dan juga sampai ke daerah Batavia. Pemimpin pemberontakkan berasal dari kalangan ulama yaitu kyai/tubagus maupun para jawara. Namun demikian pemberontakkan petani Banten tersebut dapat ditumpas dengan mudah karena seperti halnya karakter gerakan perlawanan kaum tani sebelum abad 20, masih bersifat lokal, kedaerahan dan dipimpin oleh tokoh feodal lokal. Pada awal abad 20, mulai bermunculan organisasi pergerakan modern yang sudah mulai mengusung tema-tema perjuangan nasionalisme dan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Seperti misalnya Sarekat Islam (SI) yang sekalipun tujuan awalnya untuk kepentingan perlindungan bagi usaha dagang pribumi, tapi dalam perkembangannya juga banyak bersentuhan dengan tema nasionalisme dan anti kolonialisme, dan segera saja memiliki keagngotaan luas di seluruh Indonesia. Kemudian juga lahir ISDV yang memang sedari awal memiliki garis anti kolonialisme dan banyak mempelopori lahirnya organisasi klas buruh seperti VSTP, serikat buruh kereta api. Kaum tani juga kemudian memiliki organisasinya yaitu Serikat Buruh Tani dan Perkebunan, yang pada perkembangannya berdiri sendirisendiri yaitu Serikat Buruh Tani dan Serikat Buruh Perkebunan. Perlawanan kaum tani juga tidak pernah surut, bahkan pada tahun 1926 meletuslah pemberontakan nasional kaum tani bersenjata. Pemberontakkan 1926 ini bertujuan untuk menghancurkan kolonialisme dan juga sisa-sisa feodalisme. Berbeda dengan perlawan kaum tani sebelum abad 20, pemberontakkan 1926 memperlihatkan karakter nasional. Bersifat nasional, karena telah terjadi di banyak tempat baik di Jawa maupun luar Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan. Tetapi karena kelemahan-kelemahan secara internal di dalam gerakan perlawanan kaum tani dan kepemimpinan klas buruh, maka pemberontakkan mengalami kegagalan dan dapat ditumpas oleh Belanda. Salah satu kelemahan misalnya pemberontakkan tidak dilakukan dalam waktu yang serentak, sehingga memudahkan Belanda menanganinya.
Paska 1926, gerakan kaum tani mengalami pengawasan dan penekanan yang ketat dan keras dari Belanda, karena kekuatiran muncul kembali perlawanan dan pemberontakkan dari kaum tani. Demikian pula di masa imperialisme fasis Jepang, polisi rahasia Jepang yang dikenal sangat kejam dan lihai senantiasa memata-matai gerak-gerik kaum tani dan para pimpinannya. Sehingga tidak sedikit yang kemudian ditangkap, disiksa dan dipenjarakan. Namun demikian tidak menghalangi kaum tani untuk tetap bergerak, dan puncaknya ketika Pembebasan Nasional 17 Agustus 1945, kaum tani yang dipimpin oleh para pemuda turut serta secara aktif dalam merebut persenjataan dari Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan. Di banyak tempat terbentuk laskar tani di samping laskar rakyat lainnya. Demikian juga ketika terjadi agresi Belanda dan kedatangan Sekutu selama kurun waktu 1945-1948, kaum tani juga turut aktif dalam perlawanan rakyat bersenjata. Pada bulan November 1945, diselenggarakan kongres petani yang pertama dan dalam kongres tersebut lahirlah Barisan Tani Indonesia (BTI). Kemudian disusul kelahiran Rukun Tani Indonesia (RTI) dan Sarekat Kaum Tani Indonesia (Sakti). Pada tahun 1947 berdiri Serikat Tani Islam Indonesia (STII) yang disponsori oleh Masyumi. Menyusul PETANI yang banyak dinilai dekat dan PNI dan PETANU yang dekat dengan NU. Organisasi-organisasi tani tersebut, khususnya BTI kemudian berkembang dengan pesat, bahkan pada akhir tahun1955, anggota BTI telah mencapai angka 3 juta lebih dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Gerakan petani paska berdirinya organisasi tani modern tersebut tidak dapat dilepaskan dari gerakan massa rakyat dalam perjuangan pembebasan kemerdekaan Indonesia. Program perjuangan dari organisasi tani khususnya BTI, RTI dan Sakti yang dikemudian hari meleburkan diri menjadi BTI digariskan dengan tegas yakni anti imperialisme/penjajahan dan juga anti feodalisme dengan memperjuangkan terlaksananya land reform. Organisasi tani inilah yang secara aktif menuntut nasionalisasi perusahaan asing dan pelaksanaan secara konsisten UUPA 1960. Pada tahun 1966, pemerintahan Soekarno jatuh dan naiklah orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Periode ini menandai awal dari sebuah masa kemunduran gerakan tani dan surutnya organisasi-organisasi tani. Pada awal naiknya orde baru, banyak anggota BTI yang dibunuh oleh pemerintahan Soeharto dengan tuduhan komunis. Hal tersebut menimbulkan trauma panjang di kalangan kaum tani untuk bangkit dan membangun gerakan tani. Hal tersebut memang merupakan strategi orde baru untuk melumpuhkan gerakan tani di Indonesia. Paska 1966, orde baru mempraktekkan kebijakan yang mengekang kebebasan berorganisasi bagi
kaum tani. Satu-satunya organisasi yang 'direstui' oleh orde baru adalah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia [HKTI]. Apabila kaum tani menolak masuk HKTI atau mendirikan organisasi sendiri maka akan dicap sebagai pembangkangan terhadap pemerintah. Demikian juga aturan tentang partai politik yang tidak diperbolehkan membentuk ranting sampai tingkat desa, merupakan upaya dan strategi orde baru untuk memberangus kesadaran politik kaum tani. Dan ini terbukti berhasil, di mana selama 32 tahun, kaum tani di Indonesia dibuat buta tentang politik dan menganggap hal yang tabu untuk berbicara atau berurusan dengan politik. Protes dan ketidakpuasan petani juga banyak dihadapi dengan kekerasan oleh orde baru, sehingga menimbulkan ketakutan yang mendalam di kalangan kaum tani. Dapat dikatakan, selama Soeharto berkuasa, gerakan tani mengalami kemunduran yang luar biasa. Namun bukan berarti bahwa selama masa orde baru berkuasa, kaum tani tidak melakukan perlawanan. Kebijakan orde baru banyak mengabdi pada kepentingan imperialisme/penjajahan. Akibatnya sangat merugikan kaum tani dan menelantarkan petani dalam penderitaan akibat praktek penyerobotan, perampasan dan penggusuran tanah rakyat dengan berbagai dalih seperti untuk kepentingan pembangunan, dirampas perkebunan, perhutani dan perusahaan, pembangunan perumahan
mewah dan industri, diambil alih militer dan lain sebagainya. Selama kurun waktu 30 tahun mulai 1970 sampai dengan tahun 2000, tercatat telah terjadi tidak kurang dari 1753 kasus sengketa tanah yang menghadapkan kaum tani dengan negara maupun pengusaha dan militer. Perlawanan kaum tani tetap dilakukan seperti misalnya dengan melakukan pembangkangan pembayaran pajak, aksi demonstrasi, aksi mogok makan, perusakan fasilitas pemerintah, penolakan untuk dipindahkan dari tanahnya, pembakaran milik perusahaan, penuntutan kembali hak atas tanah (reklaiming), pengambilalihan atau pendudukan tanah (okupasi) sampai juga perlawanan fisik. Demikian juga pendirian organisasi-organisasi tani secara independen di luar HKTI juga merupakan bentuk perlawanan secara organisasi. Praktek pertanian organik, pendirian koperasi-koperasi dan lumbung-lumbung benih merupakan bentuk perlawanan petani terhadap kebijakan pemerintah yang menempatkan petani dalam situasi ketergantungan terhadap input produksi seperti pupuk, benih dan obat-obatan yang banyak diproduksi pabrik terutama perusahaan asing. Paska Soeharto jatuh pada tahun 1998, kebebasan demokratik terbuka lebih lebar dibanding masa sebelumnya. Sehingga kemudian gerakan petani mengalami kebangkitan kembali. Aksi aksi petani menuntut dikembalikannya tanah-tanah yang dulu dirampas orde baru semakin marak terjadi di mana-mana bahkan sampai dilakukannya reklaiming dan pendudukan tanah. Demikian juga tuntutan untuk dilaksanakannya UUPA 1960 semakin bertambah besar. Organisasi-organisasi independen yang didirikan oleh kaum tani sendiri, baik di tingkat desa, kabupaten, propinsi bahkan nasional banyak bermunculan. Keberanian kaum tani dalam menyuarakan pendapat dan memperjuangkan kepentingannya semakin bertumbuh-kembang. Sekalipun demikian tetap harus menghadapi sikap yang keras dari negara, seperti kasus terakhir berupa penembakkan petani di Bulukumba, Sulawesi Selatan; Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang terakhir adalah Tanak Awu di Nusa Tenggaara barat --- serta banyak lagi kekerasan-kekerasan terhadap petani yang tak tercatat. Dari rangkaian ulasan singkat tentang sejarah gerakan tani di Indonesia, dapat dengan jelas disimpulkan bahwa penindasan terhadap petani telah terjadi dari masa ke masa. Demikian juga dalam setiap masa penindasan, selalu muncul perlawanan kaum tani. Ini membuktikan kebenaran hukum obyektif perkembangan masyarakat bahwa di mana ada penindasan, di situlah akan berkobar perlawanan. Dan sejarah gerakan tani di Indonesia membuktikan satu hal yang penting bahwa KAUM TANI MEMILIKI TRADISI BERLAWAN.
Mempertahankan tanah adalah perjuangan kami sekarang Jelang Hari Tani 2012, Reportase oleh Christina Yulita*
Sebentar lagi, 24 September 2012, Hari Tani. Berbagai konsolidasi gerakan sudah mulai dilakukan, bahkan bagi gerakan tani sudah mempersiapkannya sejak 6 bulan sebelumnya. Di Jakarta, Panitia Peringatan Hari Tani Nasional 2012 dibentuk. Panitia ini merupakan salah satu bagian dari gerakan rakyat anti perampasan tanah yang sedang melakukan persiapan menuju aksi hari Tani. Dua puluh dua organisasi terlibat dalam aliansi ini. Situasinya saat ini ditandai dengan semakin banyaknya perlawanan kaum tani yang mempertahankan tanah atas konflik agraria di wilayah PTPN, hutan Kemenhut dan BPN sekaligus meningkatnya represi aparat keamanan terhadap kaum tani. Sulit mengharap perlindungan negara atas persoalan tanah hari ini, karena semakin banyak regulasi yang justru membuat para petani kehilangan hak atas tanahnya. Salah satu diantaranya adalah UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah yang mulus diloloskan DPR. UU ini jelas berpotensi menimbulkan persoalan terutama terkait perampasan tanah berskala besar dari masyarakat yang akan menimbulkan konflik agraria. Belum lagi persoalan liberalisasi pertanian, seperti kebijakan import yang tidak menguntungkan petani. Agus Ruli Ardiansyah, Ketua Departemen Politik, Hukum dan Keamanan Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan ada ada beberapa hal yang perlu dilakukan di hari tani ini. Pertama, hari tani sebagai konsolidasi gerakan tani secara nasional baik di wilayah maupun di Jakarta. Konsolidasi tahun ini meliputi Serikat Tani Indonesia, Serikat Petani Pasundan, Serikat Petani Karawang, Aliansi Petani Indonesia, dan beberapa organisasi lainnya dalam satu tema besar yaitu “Rezim Kapitalisme Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono Gagal jalankan Reforma Agraria Sejati.� Kedua, berdasarkan refleksi dari hari tani sebelumnya, maka harus lebih diteguhkan lagi penguatan terhadap organisasi dan perjuangan tani itu sendiri: membangun kekuatan sendiri, tidak berharap pada pemerintah. Ruli juga mengatakan, walaupun direspon dengan kekerasan aparat, perlawananperlawan rakyat yang ada saat ini harus dikuatkan. Jika memang reforma agraria belum bisa diambil alih oleh negara, artinya rakyat sendirilah yang menginisiatifi pelaksanaan reforma agraria, dan sebagai organisasi nasional sebaiknya meneguhkan perjuangan itu agar rakyat menjadi yakin. Inisiatif dari rakyat harus didorong, direbut dan dipertahankan untuk dikelola rakyat. Represi yang dihadapi langsung oleh kaum tani belakangan ini tidak main-main. Peristiwa Ogan Ilir barubaru ini[1] dan penembakan terhadap dua orang anggota SPI di Jambi oleh aparat
karena mempertahankan tanah, adalah hal-hal menyangkut hidup mati sehari-hari perjuangan kaum tani yang tidak banyak diketahui publik. Salah seorang organiser Serikat Petani Pasundan (SPP) bernama Nuryana, terkait konsolidasi gerakan tani, menyatakan siap mendukung dan akan menguatkan gerakan tani di basisnya. Menurutnya, dalam rangka hari tani SPPsedang menyiapkan aksi di nasional (Jakarta) dan daerah. Sekitar 8000 petani Pasundan akan turun ke jalan melakukan aksi nasional ke Jakarta. Begitu juga dengan aksi di wilayah, mereka berusaha melakukan reclaiming yang sudah habis HGU tanahnya dengan metode pendudukan. Aksi ini juga didukung oleh organisasi mahasiswa yang mau membantu untuk mengorganisir petani. Sama halnya dengan kondisi petani pada umumnya hari ini, SPP juga sedang menghadapi dampak impor dan reclaiming tanah, menolak perpanjangan HGU. Persoalan lainnya adalah bagaimana petani bisa menjual hasil olahan mereka bukan hanya bahan mentah. Ini yang membuat perjuangan SPP bukan hanya merebut tanah, tetapi bisa mendapatkan hak-hak tani dan pengelolaan tanahnya. Disisi lain, sekarang ini, gerakan buruh juga sedang bergejolak menyerukan mogok nasional menuntut penghapusan sistem outosurcing dan upah murah. Bagaimana gerakan lain diluar tani melihat hari tani ini? Surya Anta, Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat (PPR) mengatakan bahwa momentum hari tani dan aksi sejuta buruh ini bisa menjadi momen penyatuan kaum tani dan buruh tidak sekedar solidaritas antar sektor tetapi justru secara obyektif memiliki penyebab yang sama, yakni Kapitalisme. Perampasan tanah, penghancuran pasar petani, dan pelumpuhan kaum buruh lewat upah murah, sistem kerja outsourcing dan kontrak serta pembabatan kebebasan demokrasi adalah ekses sekaligus mekanisme jalannnya sistem penghisapan tersebut. Represifitas yang terjadi terhadap kaum petani dan buruh cerminan dari serangan demokrasi yang mulai dilakukan oleh aparatus kekerasan. Jika kedua hal ini disadari oleh pimpinan serikat buruh dan pimpinan serikat petani maka aksi bersama menjadi tugas politik yang sebaiknya diemban bersama. Surya menekankan bahwa dalam realitanya memang tak mudah menyatukan gerakan. Hambatan-habatan penyatuan, menurutnya, adalah hal yang harus selalu didiskusikan dalam setiap kesempatan konsolidasi gerakan. Kesulitan penyatuan yang pertama adalah meyakinkan bahwa melawan kapitalisme dan militerisme tidak cukup dengan perjuangan sektoral, yang kedua, meyakinkan landasan pemikiran bahwa bersatu adalah syarat penting bagi kemenangan. Bila ini disadari maka, semestinya, hambatan-hambatan eksistensi bisa ditanggalkan. Sehingga perjuangan tani menuntut pembagian tanah, modal, pupuk dan teknologi untuk pertanian kolektif, bukan hanya menjadi kepentingan tani, tetapi menjadi kepentingan bersama. --------*Anggota redaksi Koran Pembebasan
Walhi Jawa Barat Tolak Kehadiran TNI di Proyek Waduk Jatigede Sumber: mediaindonesia.com. Jumat, 31 Agustus 2012
SUMEDANG--MICOM: Lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat mempertanyakan pelibatan personel TNI dalam pembangunan waduk Jatigede. Keberadaan TNI memang sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disetujui Pemerintah Kabupaten Sumedang. "Tindakan Pemprov Jawa Barat dan Sumedang adalah tindakan yang tergesa-gesa dan menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan dalam menangani proyek ini yang sudah sejak lama berlarut-larut," jelas Dadan Ramdan, Direktur Eksekutif Walhi, melalui rilis yang diterima, Jumat (31/8). Walhi menyebutkan lima alasan penolakan keberadaan TNI di Jatigede, yaitu masalah dalam proyek Jatigede belum sampai tahap konflik sosial sehingga harus melibatkan TNI; masalah di Jatigede bukanlah konflik sosial, melainkan konflik antarelite dan data; pengalaman dari proyek wduk Kedungombo pada 1989 menjadi bahan pelajaran agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi di Jatigede; pelibatan TNI hanya akan membuka potensi terjadinya gratifikasi dengan keluarnya biaya-biaya pengamanan dari pihak investor/perusahaan; dan yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah proyek Jatigede adalah transparansi dan akuntabilitas serta keterbukaan informasi dari pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten mengenai proyek ini, bukan pelibatan TNI. "Selain itu yang diperlukan adalah komitmen dan tindakan solutif dan tidak koruptif pemerintah yang terencana dan terbuka ke masyarakat. Berdasarkan situasi Walhi Jawa Barat menyatakan sikap menolak pembangunan waduk Jatigede, menolak pelibatan TNI dalam permasalahan pembangunan waduk Jatigede, mendesak Bupati Sumedang dan Gubernur Jawa Barat meninjau ulang pelibatan TNI dalam permasalahan pembangunan Waduk Jatigede, meminta Komnas HAM untuk memberikan rekomendasi penarikan TNI dari Jatigede, dan meminta judicial review terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2012 tentang penangangan konflik sosial yang melegalisasi pelibatan TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 33, 34, dan 35," jelas Dadan. Walhi mengklaim pembangunan waduk jatigede akan menghilangkan sekitar 6.379 Ha lahan pertanian yang subur dan hutan, akan mengusir 35 desa dari lima kecamatan di kabupaten Sumedang, akan menenggelamkan makam para leluhur orang Sumedang, dan akan memindahkan 70.000 jiwa dari 8.114 KK ke daerah lain dari pemukiman semula dan tanah kelahirannya. (OL-10)
Konfrensi Desa (Konferdes) STNPRM Desa Banyuresmi Kec. Sukasari Sumedang. Juli 2012.
Aksi STN-PRM Cipaku Kec. Darmaraja ke DPRD dan Pemda Sumedang. Senin, 13 Agustus 2012.
Forum Rakyat Jawa Barat. Bandung, 7 September 2012.
Serikat Tani Nasional Politik Rakyat Miskin (STN-PRM) Sumedang Phone: 082116927127 email: stnprmsumedang@yahoo.co.id Weblog: stnprmsumedang.blogspot.com