GERBATAMA 84 // 05 -2019
KONTEN 4
20
Opini Pembaca
Resensi
19
Opini Sketsa
21
Opini Foto
23
Teka - Teki Silang
11
Galeri Foto
12
Musik
8
Kuliner
10
17
Liputan Utama: Antara Romantisme Reformasi dan Pergerakan
22
Infografis
Liputan Khusus: Labelling Kubu Politik
14
Opini Pembaca
Struktur Redaksi Suara Mahasiswa UI 2019 Pemimpin Umum : Halimah Ratna Rusyidah Pemimpin Produksi : Kezia Estha T Sekretaris : Ramadhana Afida Rachman Bendahara : Ajeng Riski Anugrah Kepala Divisi PSDM : Ika Madina Kepala Divisi Humas Eksternal : Victoria Yama Kepala Divisi Humas Internal : Nadia Farah Lutfiputri Kepala Divisi Media Partner : Nada Salsabila Kepala Divisi DTP : Vega Myland Kepala Divisi Audio Visual : Riardi Solihin Joyo Taruno Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan : Hani Nastiti Pemimpin Redaksi Gerbatama : Aniesa Rahmania Pramitha Devi Redaktur Pelaksana Gerbatama : Muhammad Insan Fadhil Pemimpin Redaksi Website : Grace Elizabeth Kristiani Redaktur Pelaksana Website : Muhammad Aliffadli Pemimpin Perusahaan : Shinta Farida
E ditorial A
pril 2019 akan menjadi momen bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berpesta demokrasi. Pemilihan umum atau Pemilu akan diselenggarakan serentak dari Sabang sampai Merauke. Tak hanya memilih calon legislatif, tahun ini rakyat Indonesia dapat memutuskan untuk tetap dipimpin oleh presiden yang sama atau berbeda. Pemilihan presiden (Pilpres) tahun dapat dikatakan sebagai Pilpres 2014 ronde kedua. Bagaimana tidak, rakyat Indonesia disuguhi dua pilihan calon presiden yang
ed isiM E I 2019
sama, tetapi dengan calon wakli presiden yang berbeda. Berbagai gejolak di masyarakat pun terjadi. Ada yang menyambutnya dengan positif, tetapi tak sedikit pula yang memandangnya negatif Munculnya dua kubu yang biasa disebut Cebong dan Kampret merupakan salah satu efek negatif Pilpres tahun ini. Kedua kubu ini menjagokan jagoan paslon mereka masing-masing dengan cara sesuka mereka. Tak jarang mereka saling membuat hoaks atau menyebarkan ujaran kebencian
satu sama lain. Adanya media sosial membuat aktivitas mereka semakin mudah untuk digencarkan. Terpecahnya lapisan masyarakat akibat perbedaan pandangan ini disebut juga sebagai polarisasi. Gerbatama Edisi 84 ini akan menelisik lebih dalam mengenai apa itu polarisasi dan bagaimana sejarahnya. Selain itu, akan dipaparkan pula bagaimana efek polarisasi di bidang sosial dan politik, serta di kehidupan kampus.
redaksi
Struktur Redaksi Buletin Gerbatama 84 Pemimpin Redaksi Redaktur Pelaksana Reporter
: Aniesa Rahmania Pramitha Devi : Muhammad Insan Fadhil : Fannisa Shafira Ridfinanda Zalfa Ramadhanti M Zakia Shafira Ahmad Thoriq Alya Namira Nasution Syarifa Amira Satrioputri Trisha Dantiani Ersa Pasca Dwi N
Penelitian dan Pengembangan Fotografer Desain, tata letak, dan pracetak
: Hani Nastiti Ruth Margaretha Millania : Riardi Solihin Anggara Alvin Irmansyahputra : Fajria Aulina Mulianingsidhi Syarifah Ni’mah Azzahra Aqilla Nasyia Maulidia
‘‘
SUara NYATA “Tentang nasib angkatan ini Itu adalah urusan sejarah Tapi tentang penegakan kebenaran Itu urusan kita”.
-Taufiq Ismail-
04 Laporan Utama GERBATAMA 84 // 05 -2019
Sehatkah Polarisasi Politik di Indonesia? Reporter : Fannisa Shafira R, Zakia Shafira, Zalfa Ramadhanti M Foto: Riardi Solihin
P
emilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia, untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) dan presiden. Kandidat politik pun melakukan kampanye untuk menarik simpati dari masyarakat. Karena hanya ada dua paslon presiden, masyarakat pun secara tidak langsung terbelah menjadi dua kubu yang menyebabkan terbentuknya polarisasi di masyarakat. Polarisasi merupakan pembagian kelompok atas dua bagian yang berlawanan untuk kepentingan masingmasing. Menjelang pemilu ini, polarisasi di tengah masyarakat pun semakin memanas. Terlebih lagi, semenjak merebaknya narasi-narasi mengenai politik identitas, konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan politik semakin santer terjadi. Tidak jarang ditemukan ujaran-ujaran kebencian yang dilontarkan masing-masing pendukung paslon presiden dan wakil presiden di media sosial. Tak hanya konflik skala nasional,
masalah yang disebabkan oleh perbedaan pilihan ini sampai juga ke kehidupan pribadi calon pemilih. Contohnya seperti yang dialami oleh seorang mahasiswi tingkat dua Universitas Indonesia (UI) yang berinisial TH. Dirinya mengakui pernah memutuskan pacarnya yang memiliki perbedaan pandangan politik. Walaupun terdengar sederhana dan sepele, menurut pemaparannya, cukup sulit membina hubungan dengan seseorang yang tidak dapat membangun diskusi politik yang sehat. “Belum tahu sama sekali awalnya kalau dia beda banget sama gue. Sampai akhirnya kejadian 212. Sebenernya dia sih nggak ikut, padahal gue nggak melarang atau apa. Maksud gue, ‘kan, gue mencoba nerima pasangan gue yang beda pandangan politik,” paparnya semangat. “Tapi kok lama-lama kayak ada jarak di antara kita. Sampai akhirnya kita obrolin, nih soal 212 dan 411; menurut gue Ahok nih gini, menurut dia Ahok gitu. Tapi diskusi kita tuh mentok gitu lho, sampai akhirnya dia bilang ‘gue ngerasa
gagal bikin lu mencintai firman Tuhan’. Kalau gitu ya, gue nggak bisa bantah lagi, gue nggak ngomong dalam ranah agama, gue ngomong dalam ranah politik. Sejak itu, sebenarnya jadi ada batas, kayak oke nih gue nggak bisa ngomongin ini sama dia,” paparnya. Hal serupa tapi dengan hasil yang berbeda dialami oleh FN, seorang mahasiswa UI yang memiliki pilihan politik yang berbeda dari mayoritas teman-teman jurusannya. “Iya, kalau di jurusan gue merasa minoritas, sih, dalam hal pandangan politik. Di fakultas juga kayaknya iya,” paparnya. Namun, menurutnya, dalam hal pertemanan, ia tidak memberi sekat antara mereka yang berbeda pandangan politik dengannya. Kadangkadang justru temannya yang berbeda pandangan politik dengannya cenderung berkumpul dengan orangorang yang satu pandangan. Berawal dari Kasus Ahok “Sejak tahun 1960-an, polarisasi sudah ada di masyarakat ketika
GERBATAMA 84 // 05 -2019
Laporan Utama
05
06 Laporan Utama GERBATAMA 84 // 05 -2019
kasus pemisahan antara kaum pribumi dengan kaum etnis Tionghoa ketika pemerintahan Orde Baru berlangsung, yang berujung pada ketimpangan ekonomi pada tahun 1998. Setelah Reformasi, relatif sudah lebih demokratis. Orang dipaksa untuk menerima kenyataan bahwa sekarang kita harus berdemokrasi,” ujar Drs. Amri Yusra, M.Si., dosen Ilmu Politik UI. Polarisasi pada saat Orde Baru bersifat politis karena mengutamakan kepentingan tertentu untuk mempertahankan eksistensinya Amri mengatakan bahwa polarisasi yang terjadi sekarang bersifat mengerucut. Hal tersebut berawal dari peristiwa ‘kepleset lidah’ oleh Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang berujung pada kasus penistaan agama yang menjadi isu besar selama pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2016. “Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang politik, bahwa pada dasarnya situasi politik yang terjadi terkait dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu sudah mengarah pada polarisasi. Artinya, momen kejadian kepleset lidahnya Ahok dimanfaatkan oleh kelompokkelompok pendukung (calon -red) lain untuk dikapitalisasi dan dimanfaatkan menjadi sebuah isu,” tambahnya.
Kejadian tersebut mengakibatkan kelompokkelompok tertentu mengadakan demo 212 untuk menentang apa yang mereka anggap sebagai pelecehan agama. Menurut Amri, hal tersebut wajar dilakukan karena tidak ada orang yang ingin agamanya dihina serta dicaci maki. Namun, karena momentumnya bertepatan dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Ahok merupakan salah satu calonnya, akhirnya isu agama dengan isu politik tidak bisa dipisahkan. “Memang isu itu isu agama. Tetapi sulit memisahkan bahwa itu adalah isu politik. Mengapa? Karena orang-orang 212 itu, ‘kan, sebenarnya berbicara tentang kepemimpinan. Nah, kelompok yang berkepentingan tersebut mengarahkan suaranya dan diarahkan suaranya kepada calon tertentu. Sementara Ahok sendiri dengan tanda petik sial, dia bilang nggak sengaja lah, nggak niat lah, dan sebagainya, menjadi sebuah kecelakaan dan menjadi sebuah musibah bagi dia. Pengaruhnya adalah dalam situasi politik yang bertepatan pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta menjadi momentum yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu dengan melihat Ahok yang berbeda agama dengan kelompok tersebut,” ujarnya. Pada
dasarnya
polarisasi
merupakan hal yang diperbolehkan untuk mengajak dan mendukung kandidat dalam politik agar memenangkan kursi. Namun, dalam melakukan polarisasi tidak diperbolehkan untuk memfitnah dan mencaci maki sehingga menimbulkan konflik. “Yang penting proses merekayasanya, proses untuk melakukan polarisasinya itu adalah trik pertama untuk memenangkan kandidat. Yang kedua berhenti sesaat setelah selesai proses. Yang berbahaya itu ketika polarisasi itu terus mengerucut. Berarti ada masalah. Kenapa? Jadi gini, polarisasi akan semakin mengerucut kalau seandainya proses memecah belah masyarakat itu terjadi lama. Jika calon yang akan menang nanti tidak dapat menghilangkan polarisasi yang bersifat mengerucut, maka perpecahan di Indonesia akan terancam. Kenapa? Karena kalau ini terus berlanjut yang terjadi adalah gesekan-gesekan di bawah yang menyebabkan terjadi kekacauan, kerusuhan dan keresahan sosial. Dan itu nggak sehat buat pembangunan suatu bangsa,” ujar Amri. Amri memberi pesan bahwa siapapun yang menang di Pemilu nanti harus dapat meredakan polarisasi yang mengerucut dan dapat
GERBATAMA 84 // 05 -2019
Laporan Utama
menyatukan umat. “Jadi, sekali lagi polarisasi adalah hal yang wajar dan itu akan terus terjadi di setiap momen tertentu. Tetapi PR besar kita, baik pemimpin maupun masyarakat, adalah tidak melestarikan dan melanggengkan pola-pola polarisasi tersebut. Yang penting setelah pemilihan, kembali untuk menyatukan persatuan. Jadi euforia politik karena merasa ingin memenangkan calon itu bisa membuat orang menjadi punya militansi yang lebih bahkan kelewatan. Nah, di sini pada akhirnya juga kembali (kepada -red) pengaruh bagaimana kandidat yang ada, (apakah -red) calon yang ada itu bisa meredam pendukungnya agar lebih santun, tidak mudah terprovokasi dan sebagainya.� Polarisasi Politik di Mata Sosiologi Menurut dosen Ilmu Sosiologi UI, Johannes Prio Sambodho, S.Sos, M.P.P., polarisasi politik di Indonesia saat ini belum sampai di titik yang menggambarkan bahwa masyarakat terpolarisasi berdasarkan ideologi. Hal ini disebabkan karena keberagaman ideologi yang ada pada zaman Orde Lama disamaratakan melalui program Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) di zaman Orde Baru. Melalui NKK/BKK tersebut, pola pikir
masyarakat ditekan sehingga masyarakat hanya memiliki satu pilar ideologi yakni nasionalisme. Dampaknya adalah di masa reformasi ini, masyarakat tidak memiliki pendirian ideologi dan terlalu mudah untuk beralih aliran politik. Begitu pula dengan partai-partai politik yang ada, mereka tidak menunjukkan identitas mereka melalui ideologi yang mereka usung. Hal yang membedakan antara polarisasi ideologi dan polarisasi isu seperti yang lazim terjadi di Indonesia adalah ada atau tidak adanya pergerakanpergerakan ideologis organisasi. “Mereka (organisasi politik -red) bergerak secara lebih terorganisir, mereka bergerak secara termobilisasi, dan secara langsung. Sekarang ini kita jangan confused dengan mobilisasi di saat Pilpres karena ada polarisasi,� ujar Prio. Menurutnya, walaupun tidak ada polarisasi ideologi, secara tidak langsung masyarakat akan tetap terpolarisasi menjelang Pilpres. Media sosial juga menjadi kunci penting terhadap berkembangnya masyarakat yang semakin terpolarisasi secara politik. Pasalnya, media sosial dijadikan media bagi partai politik untuk berkampanye dan sebagai media bagi masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya.
07
Pada mulanya, media sosial digunakan tahun 2009 sebagai ajang kampanye kreatif. Pada pemilu sebelumnya yaitu tahun 2014, orang-orang mulai menggunakan media sosial secara masif hingga tahun 2019 media sosial diperalat sebagai senjata. Walaupun polarisasi kerap menimbulkan banyak perseteruan, secara sosiologis sebenarnya polarisasi tidak selamanya berdampak buruk. Polarisasi akan selalu melahirkan kontestasi. Dalam kontestasi inilah masyarakat dapat dinilai sehat atau tidak sehatnya mereka dalam berkontestasi. (mif/arpd/ket)
08 Kuliner
GERBATAMA 84 // 05 -2019
Ikon “Sengketa” Andalan FIB-FISIP Reporter: Ersa Pasca Dwi N. Foto: Riardi Solihin
‘Sengketa’
bukanlah kata yang identik dengan sesuatu yang membangkitkan selera. Namun, beda ceritanya jika yang mendengar kata tersebut adalah mahasiswa UI. Sengketa di sini berarti Mi Ayam Sengketa, gerobak mi ayam yang berada di parkiran Gedung X Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya (FIB). Jam buka mi ayam ini tidak lazim karena baru mulai berjualan dari pukul 19.00 WIB. Namun, di balik keunikan nama dan jam bukanya, Mi Ayam Sengketa tidak pernah sepi pengunjung. Keunikan utama terletak pada kata ‘sengketa’ yang hingga kini dijadikan nama dari mi ayam tersebut. Lantas, dari mana asal-usul nama ‘Sengketa’ ini? Kisah gerobak ini berawal dari tahun 1988, saat si pemilik Mi Ayam Sengketa, Purwidodo (49), atau akrab dipanggil Wiwid, memutuskan untuk merantau ke Depok. Tidak terpikirkan olehnya untuk mengawali usaha ini karena ia yang saat itu berumur 18 tahun berangkat dengan tujuan melanjutkan sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia mengikuti
temannya merantau ke Depok dan membantunya berdagang mi ayam. Hal itu berjalan sekitar setengah tahun hingga akhirnya ia menggantikan posisi temannya sebagai pemilik gerobak mi ayam. Penghasilannya yang tidak sedikit membuatnya memutuskan untuk terus berjualan mi ayam dan melupakan niat aslinya merantau ke Depok. “Giliran udah dapet duit, lupa sekolah,” ujar Wiwid sambil terkekeh. Tahun 2004, Wiwid mulai berdagang mi ayam dengan gerobaknya di kawasan UI dengan lokasi yang berpindah-pindah. Ia menuturkan bahwa ia pernah berdagang di berbagai tempat di kawasan UI, mulai dari Politeknik UI (Politeknik Negeri Jakarta -red), di depan Gedung Rektorat, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Danau Kenanga, Fakultas Teknik (FT), hingga akhirnya menetap di FIB mulai 2014 hingga saat ini. Banyak perubahan nama pada mi ayam tersebut, mulai dari Mi Ayam Pardos (parkir dosen), Mi Ayam Konflik, Mi Ayam Galau, Mi
Ayam FIB, Mi FISIP, hingga akhirnya menjadi Mi Ayam Sengketa. Berbagai sebutan unik tersebut berasal dari mahasiswa-mahasiswa FIB dari berbagai angkatan. Mereka datang secara bergerombol, lalu dengan spontan mengusulkan pada Wiwid. Pada akhirnya, “Yang menang itu, yang bikin (nama –red) Sengketa paling banyak,” ujar Wiwid menjelaskan mengapa pada akhirnya nama Sengketa yang melekat pada gerobak mi ayamnya. Nama ‘sengketa’ dipilih karena lokasinya berada di antara FISIP dan FIB. Terlepas dari namanya, kerumunan orang yang seringkali terlihat mengelilingi gerobak Wiwid menjadi bukti menariknya mi ayam ini bagi sivitas akademika di UI. Pengunjung yang datang harus langsung memesan karena sekitar pukul 20.00 WIB pun sudah ramai dan dikhawatirkan sudah habis. Alasan para pengunjung memilih Mi Ayam Sengketa adalah karena mi ayamnya yang enak dan murah. “Kita harus nunggu dulu. Jadi, tuh, kita bisa makan bareng-bareng sama teman-
GERBATAMA 84 // 05 -2019
Kuliner
teman lainnya,� jawab salah seorang pengunjung saat ditanya keunikan dari Mi Ayam Sengketa. Peminat Mi Ayam Sengketa tidak dari FIB saja. Mahasiswa luar FIB pun tidak sedikit yang berdatangan. Contohnya adalah Miftahul Jannah, mahasiswa Geografi yang baru pertama kali makan mi ayam tersebut. Ia merasa tidak menyesal saat mencicipi makanan ini, “Dengan harga sepuluh ribu bisa mendapatkan porsi yang terbilang banyak,� jelasnya. Di balik berbagai keunikannya, ternyata masih ada beberapa hal yang disayangkan oleh pelanggan mi ayam racikan Wiwid ini. Salah satunya adalah tidak adanya bangku sehingga pengunjung harus duduk di
pinggiran parkiran Gedung X. Beberapa pengunjung merasa jika Mi Ayam Sengketa perlu menyediakan bangku atau tikar bagi para pengunjung untuk meningkatkan kenyamanan. Selain itu, hanya ada Wiwid yang dibantu satu orang anaknya dalam mengolah mi ayam, sehingga pembeli harus menunggu cukup lama sebelum semangkuk mi ayam sampai ke tangan mereka. Ada juga tanggapan yang menilai jam operasional pada malam hari ini kurang efektif. Namun, bagi sebagian pengunjung yang lain, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena dianggap unik dan membedakannya dengan mi ayam lain yang kebanyakan buka di siang hari. Wiwid sendiri mengaku jika jam bukanya yang tidak lazim ini
09
sebenarnya dilatarbelakangi oleh masalah perizinan. Hingga kini, Wiwid belum merencanakan pindah lagi karena birokrasi yang rumit, sehingga Mi Ayam Sengketa ini akan terus menetap di FIB hingga menjadi salah satu ikon andalan fakultas tersebut. Namun, ternyata Wiwid tidak hanya membuka usaha di parkiran Gedung X FIB. Bagi yang tidak sabar menunggu jam buka Mi Ayam Sengketa pada malam hari, bisa ke Kukusan Teknik karena Wiwid membuka cabang di sana pada siang harinya. Mi Ayam Sengketa ini sangat direkomendasikan untuk sivitas akademika UI dan sangat disayangkan jika belum pernah mencicipi kuliner khas UI ini. (arpd/mif)
10
GERBATAMA 84 // 05 -2019
Opini Pembaca
Oleh: Isra Novita (Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI 2018)
POLARISASI POLITIK di Kalangan Mahasiswa
P
olarisasi politik yang terjadi di kalangan mahasiswa tidak lepas dari peranan media serta alat penyebar informasi. Saat ini berbagai macam informasi bisa diakses dengan mudah oleh mahasiswa. Namun, tantangan bagi mahasiswa di era milenial ini yaitu pentingnya untuk memfilter berbagai informasi yang masuk. Proses filterisasi terhadap informasi yang masuk di kalangan mahasiswa saat ini tentunya sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Sikap kritis serta validasi dari sumber berita menjadi bagian penting bagi para mahasiswa untuk memastikan bahwa informasi yang diterima adalah informasi yang benar bukan hoax. Berdasarkan hasil diskusi yang diselenggarakan pada hari Senin (14/11/16) tentang Problematika Polarisasi Ppini dalam Demokrasi Digital di Indonesia, dimana pembicaranya ialah Damar Juniarto dan Wasisto Raharjo Jati, peneliti P2P LIPI (Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), pola komunikasi generasi web 3.0 di satu sisi mampu menghadirkan banyak pilihan bagi komunikan. Komunikan akan bebas memilih dan mencari pembanding informasi. Namun, sisi negatifnya ketika hal ini
bersinggungan dengan pilihan politik, maka hubungan antara komunikator dengan komunikan akan menjadi lebih kompleks. Ibarat bisnis, konsumen masih gampang untuk memilih suatu komoditas dan mendapatkan barang pembanding yang lebih variatif. Namun, ketika bersinggungan dengan pilihan politik maka narasi dukungan atau pilihan terhadap kelompok tertentu. Hal tersebut justru memperkuat polarisasi.
Misalnya saja banyak opini politik yang menjurus kepada paham liberalisme maupun kapitalisme, yang notabene merusak generasi kita. Namun sebaliknya, ketika media membawa opini politik berdasarkan sudut pandang agama tertentu, maka dianggap sebagai sebuah kesalahan. Padahal, hakikatnya politik ialah mengurusi rakyat, bukan hanya sekadar membahas siapa dan bagaimana berkuasa.
Dari salah satu hasil diskusi tersebut telah membuktikan peran informasi serta alat penyebar informasi tersebut yaitu media sosial dan media massa. Peran para informan sangat mempengaruhi para mahasiswa dalam menentukan keputusan politiknya. Namun sangat disayangkan bahwa informasi yang disampaikan oleh pihak media terkadang belum berpihak pada kebenaran. Bahkan tidak sedikit yang berpihak pada kepentingan tertentu dan tidak memberikan netralitas kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.
Polarisasi politik tetap akan terjadi selama sumber informasi masih dilandaskan kepada orang-orang yang tidak berpihak kepada kebenaran. Hal tersebut juga akan tetap terjadi selama sistem yang diterapkan adalah sistem yang tidak berpihak kepada kebenaran. Polarisasi politik di kalangan mahasiswa tidak akan terjadi jika perpolitikan yang dibawa sesuai dengan kebenaran yaitu hukum syara’ serta sistem yang diterapkan adalah sistem yang benar. Maka, yang menjadi sorotan utama pada polarisasi politik di kalangan mahasiswa saat ini bukan lagi siapa berpihak kepada siapa. Namun, tentang bagaimana keberpihakan terhadap kebenaran dan bagaimana upaya untuk mewujudkannya. Wallahu a’lam bishshawwab.
Opini-opini negatif yang mengantarkan kepada kebathilan masih banyak ditemukan di berbagai macam media saat ini.
GERBATAMA 84 // 05 -2019
Galeri Foto
Oleh: Rezkita G. A. S.
11
12
GERBATAMA 84 // 05 -2019
Infografis
GERBATAMA 84 // 05 -2019
Infografis
13
14
GERBATAMA 84 // 05 -2019
Liputan Khusus
Labelling Kubu Politik: Dari Orde Lama Hingga Era Reformasi
T
ahun politik tengah berlangsung, rakyat Indonesia mulai membuka mata dan wawasan mengenai perpolitikan Indonesia. Kedua kandidat presiden kembali dipertemukan hasrat untuk meraih kemenangan. Lagi-lagi, rakyat Indonesia terpolarisasi. Dua kubu tercipta dan saling bertentangan satu sama lain. Muncul istilah-istilah seperti ‘cebong’ dan ‘kampret’ yang kini sering terdengar di telinga. Kedua kata berkonotasi negatif tersebut digunakan untuk memberi simbol terhadap pendukung masingmasing kandidat presiden. Terdengar tidak sopan dan menyinggung memang, tapi nyatanya fenomena seperti ini bukanlah yang pertama terjadi di Indonesia. Kedua kata itulah contoh peristiwa labelling dalam kehidupan politik di negara ini. Sejarah Kemunculan Labelling Menurut Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum., dosen ilmu Sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI, masalah labelling dalam dunia politik mulai muncul sejak rakyat Indonesia mengenal demokrasi,
yaitu sejak Indonesia merdeka dan melaksanakan proses Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955. Dalam setiap pemilu, akan ada konsentrasi di antara partai-partai politik. Untuk mempermudah mengenali lawan atau kawan, digunakan labelling sebagai suatu penanda. Ketika pemilu pertama, masa kampanye cukup panjang sehingga mulai terjadi friksi di dalam masyarakat. Konflik yang terjadi pun tidak hanya melibatkan kalangan elite saja, tetapi juga kalangan bawah. Namun, karena pada zaman itu belum ada media sosial, labelling tidak berlaku secara nasional dan hanya muncul di tempat-tempat tertentu seperti perkotaan. Fenomena labelling pada masa itu ialah panggilan ‘santri’ bagi orang-orang yang memeluk agama Islam dan panggilan ‘komunis’ atau ‘orang tidak beragama’ bagi siapa pun yang mendukung atau tergabung dalam PKI. Jenis labelling ini bertahan paling tidak hingga peristiwa G30S/PKI 1965. Sejak peristiwa berdarah tersebut, labelling—dalam kasus PKI—menjadi bentuk
penandaan bagi orang yang dianggap harus ‘dihilangkan’ sehingga labelling ini cukup ‘mematikan’. Orang yang dicap sebagai komunis akan disingkirkan, bukan hanya secara sosial tetapi juga secara fisik. Bondan berkata, di masa Orde Baru, siapa pun yang dicap sebagai komunis, maka saudara hingga keturunannya memiliki kemungkinan besar menghadapi masalah yang berkepanjangan. Kemungkinan menjadi tertutup untuk terlibat dalam aktivitas pemerintahan, tidak bisa meminjam uang di bank, tidak bisa berurusan dengan dunia pendidikan, dan tidak bisa masuk universitas negeri. Jika sudah dicap sebagai PKI atau komunis, status individu tersebut sebagai orang Indonesia sudah menjadi persona non-grata. Semenjak kejadian tersebut, rakyat Indonesia menjadi terbiasa untuk menamai orang yang memiliki sifat atau pilihan berseberangan dengan istilah yang tidak etis. Polarisasi pun terjadi kembali pada pemilihan presiden, contohnya seperti
GERBATAMA 84 // 05 -2019
Liputan Khusus
pada Pemilihan Umum 2019 ini. Muncul labelling bagi pendukung dua calon presiden dengan nama binatang yang terkesan tidak senonoh. Bagi Bondan, bukannya labelling tidak diperkenankan, tetapi sebaiknya dibarengi dengan etika dan tidak boleh saling merendahkan secara berlebihan. Labelling itu sebetulnya hanya sekadar penamaan. Namun, karena penamaan dilakukan dengan nama binatang dan terkesan merendahkan, hal tersebut membawa implikasi pada konotasi yang buruk. Hal semacam ini harus dihentikan karena tidak mendidik dan bukan bagian dari sistem demokrasi yang sehat. “Sampai sekarang pun saya kira yang namanya labelling dalam konotasi negatif banyak terjadi di kota-kota besar, seperti di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, tetapi mungkin nggak di pedalaman. Saya menemukan satu contoh kasus di pedesaan Jawa Timur, satu desa itu saling berbeda pendapat tentang pilihan politik, tapi mereka nggak memberi label yang negatif. Mereka tetap bisa hidup rukun dan dalam harmoni, bekerja sama dan segala macam,” ujar Pak Bondan saat ditanya mengenai peristiwa labelling yang makin marak terjadi di Indonesia. Beliau percaya bahwa budaya asli Indonesia sesungguhnya mengutamakan persaudaraan daripada pandangan politik. Namun, karena mungkin akhirakhir ini kehidupan masyarakat perkotaan sering terpapar pengaruh dari luar, nilai-nilai yang ada mulai bergeser, kebersamaan hilang, kemudian
membuat karakter budaya yang ada mulai mencair. Tidak heran mengapa labelling dengan konotasi negatif lebih sering muncul di kota-kota besar dibanding pedesaan. Labelling dari Sudut Pandang Ilmu Politik Jika dilihat dari sudut pandang politik, Cecep Hidayat, S.IP, IMRI., dosen ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, berkata bahwa labelling dalam politik biasanya berhubungan dengan relasi kuasa. Ada pihak yang mendominasi dan pihak yang didominasi sehingga terjadi hubungan yang tidak seimbang. Namun, karena fenomena ‘cebong’ dan ‘kampret’ merupakan keberlanjutan pemilihan presiden 2014, ada dua kubu yang sama-sama kuat dan berhadapan satu sama lain. Setiap fenomena politik tentu memiliki dampak, begitu juga dengan labelling politik. Dampak yang timbul bisa baik dan buruk. “Politik kita ini baiknya bipolar, jadi saat ada pihak yang berkuasa, ada pihak yang mengawasi. Jadi kontrol demikian bagus. Fungsi saling menyeimbangkan dan saling mengawasi, check and balance bagus gitu. Nah, tapi kemudian pada sisi yang lain ini makin mempertajam gap, sisi konflik di antara dua kelompok ini,” jelas Cecep. Menurutnya, politik Indonesia sebenarnya baik, karena siapapun yang akan memenangkan pemilihan nanti akan tetap ada yang menjadi pengawas atau watchdog. Berdasarkan penjelasan Cecep, penggunaan labelling dengan nama binatang ini merupakan bentuk euforia atau kebebasan
15
ekspresi rakyat setelah reformasi, karena pada masa Orde Baru, banyak pendapat yang dibungkam dan bahasabahasa yang diperhalus. Pada masa Orde Baru, tidak mungkin ada yang berani membawa kerbau yang dinamakan dengan nama presidennya, atau memanggil petinggi negara dengan sebutan semacam ‘cebong’ atau ‘kampret’. Walaupun memang hanya sebagai ekspresi kebebasan dan penanda terhadap pihak lain, mungkin hal ini sudah bisa dibilang kebablasan atau melewati batas kewajaran.
Labelling Politik di Mata Mahasiswa M. Lazuardi atau yang akrab disapa Elang, mahasiswa Fakultas Hukum UI 2016 memiliki pendapat mengenai polarisasi politik di Indonesia menjelang pemilu. Menurutnya, fenomena polarisasi adalah hal yang wajar dalam konteks politik elektoral. Namun, ia mengingatkan jika politik bukan hanya mengenai elektoral dan bukan tentang masalah calon presiden mana yang menang, melainkan lebih luas dari itu. “Siapa pun yang menang, kalau peraturan hukumnya masih sama ya nantinya juga akan terulang,” tegasnya. Berkaitan dengan fenomena labelling yang marak terjadi di masyarakat termasuk mahasiswa, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2019 ini berkata bahwa ekspresi politik semacam itu cukup menyebalkan. Baginya, itu seperti bentuk fanatisme terhadap pilihan politik. Labelling adalah hasil dari pendidikan politik yang tidak
16
GERBATAMA 84 // 05 -2019
Liputan Khusus
berjalan dengan baik. “Lo timses tapi lo nggak tahu apa yang dibawa calon (presiden dan wapres -red), lo pasti jelek-jelekin lawan lo karena lo melabel lawan. Beginilah partai politik nggak menurunkan pendidikan politiknya. Jadinya mereka nggak punya bahan untuk propaganda kecuali labelling itu,” ujar Elang. “Lo punya hak politik, tapi please use it wisely.” Labelling yang sering digunakan dalam pemilu seperti ‘cebongkampret’, ‘nasi kotak-nasi bungkus’ dan lain-lain— memang merupakan bentuk ekspresi politik masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Indonesia sedang dalam tahap melek politik, banyak
orang ingin mengerti dan mengemukakan pendapatnya. Namun, penggunaan bahasa yang cenderung kasar dan berlebihan justru memperlihatkan sisi demokrasi Indonesia yang belum dewasa dalam menyikapi perbedaan. Seperti yang dikatakan Bondan sebelumnya, labelling dapat digunakan dan menjadi bagian dari sistem demokrasi Indonesia selama tidak menggunakan kata-kata berkonotasi negatif dan melampaui batas. Setelah reformasi tahun 1998, spektrum kekuasaan Indonesia yang awalnya otoriter berubah menjadi demokrasi. Indonesia sedang dalam tahap untuk mencapai consolidated
Reporter: Ahmad Thoriq, Alya Namira N, Syarifa Amira S Foto: Anggara Alvin, M. I. Fadhil
democracy, sehingga dapat dimaklumi bila dalam praktiknya sering terjadi proses trial and error (coba-salah -red). Struktur demokrasi yang terkonsolidasi dengan baik akan menjadi budaya keseharian yang baik, tapi hal ini butuh waktu dan proses sebelum tercapai. Nantinya, demokrasi diharapkan dapat menjadi the only one game in town atau menjadi satu-satunya penguasa dan permainan yang mengatur sebuah daerah. Semua narasumber pada akhirnya berharap agar masyarakat Indonesia bisa lebih memahami dan menghargai perbedaan yang ada serta berharap perpolitikan Indonesia bisa lebih dewasa dan terstruktur dengan baik. (mif/arpd/ket) Kutipan
:
Labelling
dapat
GERBATAMA 84 // 05 -2019
Musik
17
MUSIK INDIE: Melampaui Batasan Genre Reporter: Trisha Dantiani H. Foto: Anggara Alvin,
S
eiring perkembangan zaman, selera musik yang digemari dan disebut trending berubah dari satu genre ke genre lain. Salah satu aliran musik yang sedang naik daun baru-baru ini adalah musik indie yang dikenal dengan lirikliriknya yang tidak pasaran dengan iringan musik yang enak didengar dan anti-mainstream.
dari liriknya. Kadang-kadang lirik mereka itu semacam sindiran-sindiran, dari yang gua dengarkan ya. Mereka itu liriknya lebih dekat kepada realita sosial dibandingkan dengan yang kayak yang ngayangngayang percinta-cintaan.” ujar Dono, seorang mahasiswa FISIP yang merupakan seorang penikmat musik indie.
Indie berasal dari kata ‘independen’ yang berarti bebas, mandiri, dan tidak terikat ataupun tergantung pada pihak mana pun. Selain itu, indie dapat diartikan sebagai sikap atau semangat dari orang-orang yang berkarya secara bebas dan mendistribusikannya secara mandiri. Biasanya, mereka memanfaatkan media sosial sebagai tempat pemasarannya. Musisi indie juga dikenal tidak memakai label besar dalam melakukan produksi atau distribusi karyanya.
Definisi yang berbeda disampaikan oleh Baskara Putra, vokalis dari .Feast, band indie rock yang beranggotakan lima alumni mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia. “Sebenarnya awalnya emang musik independen tanpa label, terus semenjak banyak banget musik yang tanpa label jadi begitu musiknya, dianggap jadi aliran. Sebenarnya kalau mau nanya yang politicalcorrectness secara kata-perkata, indie itu metode musisi mendistribusikan karyanya.”
Namun, istilah ‘musik indie’ itu sendiri tidak mudah untuk didefinisikan dengan sekadar deskripsi genre. Persepsi terhadap apa yang disebut dengan musik indie berbeda antara penikmat dan musisi. Bahkan antar musisi pun bisa memiliki opini yang berbeda tentang apa yang disebut indie. “Kalau gua ngelihatnya dilihat
.Feast menambahkan bahwa artis-artis seperti Tulus, Raisa, Naif, dan Slank masih terhitung indie karena mereka menggunakan label sendiri. Selain .Feast, band indie lain yang beranggotakan alumni Universitas Indonesia adalah Sudhobool. Berbeda dengan musik rock-nya .Feast, band yang terdiri dari alumni Fakultas
Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) ini memainkan musik bernuansa orkes dan Bahasa Jawa. “Jadi indie tuh lebih ke gerakan sih menurut saya. Apapun ngelakuin sendiri gitu. Kalau sekarang kan, indie lebih kayak masuknya ke genre musik tertentu gitu, ya. Sebenarnya indie tuh ya gerakan aja, intinya kita ngelakuin apaapa sendiri gitu.” ujar Munjin, gitaris dari Sudhobool. Kedua band sepakat bahwa internet dan media sosial memainkan peran besar dalam menyebarkan popularitas musik indie ke kalangan masyarakat, terutama generasi muda. “Sekarang zamannya orang memilih konten. Kalau dulu di TV yang ada cuma itu doang, jadi seleranya ditarik untuk... ya udah deh. Sekarang ada Spotify. Dengan misalkan lu punya reference band luar gitu, ntar dengan kecanggihan komputer ala terminator ini bisa ngebaca kebiasaan lo ini.” ujar Dicky dari .Feast. “Populer tuh karena ekspresi indie yang katakanlah bebas, sejalan dengan gaya mahasiswa yang pengin mencoba berbagai hal baru gitu. Ditambah dengan mulai 2010 ke sini kan, ada Instagram, format media sosial itu kencang,”
18
GERBATAMA 84 // 05 -2019
jelas
Coko
Musik
dari
Sudhobool.
Meski kedua band tersebut diklasifikasikan sebagai band indie, sebenarnya mereka berangkat dari beragam inspirasi dan gaya bermusik berbeda. “Referensi kita tuh beda-beda. Kan Baskara itu ke pop, gua funk metal, Awan tuh rock vintage 70-an, Dicky tuh yang ala-ala AC/DC glam metal gitu deh,” kata Bodat, drummer .Feast. Baskara menjelaskan bahwa konsep genre itu sendiri sudah melebur sehingga sebagian besar musisi tidak memilih genre. Mereka lebih memilih membuat karya musik yang terinspirasi dari lagu-lagu yang mereka suka dengarkan. “Karena sembilan puluh persen gua bisa bilang teman-teman kita semua di ruang musik itu, mereka engga memilih genre, genrenya memilih mereka.” kata Baskara. Hal yang sama juga dirasakan
oleh para anggota Sudhobool yang memiliki selera musik berbeda-beda tetapi disatukan musik orkes dan dangdut. “Jadi mungkin kalau gua suka metal, nih Munjin suka metal, ada juga yang suka punk gitu. Giliran orkes kita enggak kayak kita main pop gitu ya, jadi lebih senang aja karena orkes sama dangdut, apapun yang kita nyanyiin orang happy aja,” kata Yudha Sudhobool. Untuk ke depannya, Sudhobool berharap para penikmat dan para musisi bisa mengembangkan musik indie menjadi sarana ekspresi yang bermanfaat dan bukan sekedar kultur. “Kalau gua sih harapannya, kalau untuk musisinya ciptakan kreativitas yang lebih bebas lagi. Terserah mau ngomong apa yang penting itu buat kebaikan bersama. Kalau buat penggemar, gua saranin lebih belajar lagi lah. Jangan kata indie itu terjebak di stigma
kopi susu, males-malesan gitu. Intinya, lebih belajar lagi lah buat penggemar. Karena indie tuh kebebasan berekspresi, jadi kita pemuda bareng-bareng ekspresiin sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain.” kata Munjin Sementara itu, .Feast berharap penggemar musik indie dan industri musik itu sendiri bisa meningkatkan apresiasi terhadap karyakarya musisi indie dengan membeli rilisan fisik maupun membiasakan penyelenggaraan acara musik tanpa bayaran. “Pokoknya, intinya adalah bagaimana caranya diapresiasi dengan baik lah. Kalau rilisan fisik lu bisa beli kan, cuma ini kan, kalau penyelenggaraan acara kan itu sesuatu yang kayak lu punya power 100% dari penyelenggaraan acara ini mau berbayar apa engga.” tutur Baskara. (mif/arpd)
GERBATAMA 84 // 05 -2019
Mendengar Suara:
Resensi
19
Lahir Baru, Suasana Baru
Nama Album Artis Artis Pendukung Tanggal Rilis Genre
: Mendengar Suara : Payung Teduh : Citra, Tia, Titi, Natlia, Ghina, Vini, Yudhistira : 3 Agustus 2018 : Folk, keroncong, jazz
P
ayung Teduh memulai debutnya dengan genre lagu folk, keroncong, dan jazz. Grup musik ini beranggotakan empat orang, di antaranya adalah Mohammad Istiqomah Djamad (Is), Alejandro Saksakame, Comi Aziz Kariko, dan Ivan Penwyn. Lirik lagu menyentuh hati dan alunan musik yang nikmat menarik hati para pendengarnya. Puncak kepopuleran band ini saat lagu Akad sukses merajai tangga musik dan memperoleh salah satu penghargaan bergengsi pada tahun 2017 silam. Selepas hengkangnya salah satu ikon Payung Teduh yakni sang vokalis, Is, secara resmi pada Januari 2018, membuat penikmat lagu Payung Teduh kecewa. Kini posisi Is digantikan oleh Ivan. Kepergian Is bukan berarti grup musik yang berdiri sejak 2007 ini berhenti berkarya. Para penggemar dapat menikmati alunan musik dari album Mendengar Suara dengan sajak yang mendayudayu. Warna baru album Payung Teduh ini diiringi dengan nyanyian suara wanita dari pemusik Teater Pagupon Universitas Indonesia (UI). Lagu dalam album ini mengiringi pementasan Teater Pagupon UI ke100 berjudul Dedes pada Agustus 2018. Pementasan ini disutradarai oleh Catur Ari Wibowo yang sekaligus menjadi penulis sebagian besar lirik album Mendengar Suara. Selain
itu, lirik juga diambil dari naskah teater. Pembuatan album kelima ini dilakukan setelah pementasan Dedes digelar. Sebelum pembuatan album, lagu sudah dapat didengar di aplikasi musik berupa JOOX dan Spotify. Pada tanggal 3 Agustus 2018, album Mendengar Suara resmi dirilis dan pada 18 Juli dipublikasikan di YouTube. Album dengan sampul bernuansa senja ini terdiri dari sepuluh lagu dan memiliki warna yang berbeda dari album sebelumnya. Gagasan untuk menamakan album tersebut sebagai Mendengar Suara diambil dari penggalan lirik lagu pertama bertajuk Ugil-ugil. Lagu ini memiliki komposisi keroncong yang kental dan terdapat pengulangan lirik. Selanjutnya, Lagu Duka dipilih sebagai single dan terdapat klip videonya yang diunggah ke YouTube bersamaan dengan dirilisnya album tersebut. Hal ini dilakukan agar para penggemar tidak terkejut akan perubahan musik Payung Teduh. Selain itu, lantunan ini sekaligus menjadi bagian pembukaan dari pementasan Dedes. Salah satu suara dari beberapa penyanyi perempuan, bernama Citra, yang merupakan pemain Teater Pagupon dapat kita dengar pada lagu ketiga bertajuk Diam. Selain itu, Payung Teduh juga berkolaborasi dengan Orkes Panawijen dan lagu ini menceritakan bagaimana seseorang ingin menjadi
salah satu bagian penting dari sosok yang dikasihinya. Terdapat juga klip video yang menampilkan peristiwa di balik layar Teater Pagupon yang disajikan oleh lantunan Diam ini. Selanjutnya, Tertawalah mengajak para pendengar untuk tetap tertawa walaupun dalam keadaan yang kurang mendukung. Senandung ini juga menyuguhkan lirik yang begitu sederhana dan puitis. Lagu lainnya yang dijadikan single adalah Pagi Belum Sempurna yang pertama kali dimainkan langsung dalam Konser Harmoni Rasa, The Sunan Hotel Solo, Jumat (15/2). Bila diperhatikan, lagu ini terdengar seperti alunan musik Jawa, begitu pula dengan lagu Berjalanlah. Sementara itu, senandung Mencarimu, Pudar, dan Makin Lelah terdengar melankolis serta pantas didengar di suasana yang sendu. Payung Teduh hendak menampilkan sisi lain yang unik dalam lagu bertajuk Diam Dangdut. Terbukti melalui lagu kesepuluh ini, selain dinyanyikan dua wanita, band yang lahir dari sebuah pertunjukan teater ini juga menyajikan sensasi musik lainnya berupa dangdut. Kiranya melalui pembaharuan Payung Teduh dalam berkarya tidak mengurangi jumlah penikmatnya yang sulit move on dari Is tetapi mampu menarik para pendengar agar dapat menikmati keunikan atau sisi lain dari band tersebut. (arpd)
20 TTS (Teka Teki Silang) GERBATAMA 84 // 05 -2019
GERBATAMA 84 // 05 -2019
Opini Sketsa
21
22 Surat Pembaca GERBATAMA 84 // 05 -2019
Luqy Afifah. FEB 2017. luqy.afo Lebih ke pemilihan kata aja sih ya.. Kayak misalnya kata “kalo”, menurut gua mending tetep pakai “kalau” aja walaupun itu konteksnya dialog ya. Terus ada inkonsistensi gitu, gua lihat di artikel lain, penggunaan kata nggak baku itu di-italic gitu, kayak misalnya kata “enggak”, terus juga di artikel itu ada kata “tuh” yg di-italic sementara kata-kata nggak baku lain dijadiin normal aja gitu. Tapi overall penyajiannya udah bagus!
Suma UI menjawab: Terima kasih, Luqy atas kritiknya mengenai penggunaan diksi dalam penyajian berita di Suma UI. Perlu diketahui bahwa ketika kami mengutip perkataan narasumber, kami berusaha untuk memaparkannya sesuai fakta yang ada termasuk bagaimana narasumber kami mengucapkan kata per kata tersebut.
Michael Eliezer. FASILKOM 2018. michaeleliezer Kritik: Menurut gua sih beberapa berita ada yang agak monoton karena tulisan semua, kalau ada gambar lebih enak diliat. Saran: Adain gambar, terus juga kalimat-kalimat ajakan atau nasihat untuk mahasiswa / pembaca kek, buat ajakan ajakan baik, misal buang sampah pada tempatnya gitu kalau artikelnya soal lingkungan
Suma UI Menjawab: Terima kasih, Michael atas kritik dan sarannya. Kami akan berusaha kedepannya untuk meningkatkan kuantitas gambar di publikasi berita kami, namun untuk saran mengenai artikel ajakan karena berita merupakan tulisan yang memberikan informasi maka berita Suma UI menurut fungsinya berusaha untuk memberikan informasi secara jelas agar kemudian pembaca dapat mengambil informasi tersebut untuk kebermanfaatan publik.
Nabila Atika. FIA 2017. nabila.atikahh Kontennya bagus dan pemakaian bahasanya juga enak dibaca. Tapi kurang berwarna jadi bikin orang yang ga biasa baca jadi ga tertarik buat baca. Kontennya kalau bisa ditambah lagi. Saran untuk nambahin ilustrasi dan warna supaya lebih menarik dibaca. Saya juga berharap Gerbatama menambahkan konten lifestyle dan lebih diperluas lagi distribusinya supaya mahasiswa lain juga bisa ikut baca.
Suma UI menjawab: Terima kasih, Nabila atas kritik dan saran terhadap produk berita kami. Kritik dan saran dari Nabila kedepannya akan kami evaluasi untuk bisa membuat produk berita Suma UI lebih berwarna dan beragam, ya.
GERBATAMA 84 // 05 -2019
Opini Foto
23
Oleh: Riardi Solihin
Opini Puluhan Mahasiswa perkumpulan FSLD dari daerah Jakarta,Depok & Bekasi mengadakan Aksi didepan gedung DPRD rakyat Jakarta pada 19 Maret 2019 . Mereka mendesak kepada DPRD agar membiarkan Anies Baswedan,Gubernur Jakarta untuk menjual saham Bir yang dinilai bisa digunakan untuk berbagai keperluan DKI Jakarta yang lain.