Suara media nasional edisi 269 by Suara Media Nasional

CMYK

Sudah Terdaftar di Dewan Pers. Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

Media Online: suaramedianasional.co.id

SuaraMedia NasionalCom

@smedianasional

Edisi 269 Tahun IX / 9 - 15 Januari 2017

Nomor ISSN: 2355-6501

Harga Rp 5.000,(Luar Kota + Ongkos Kirim)

Dewan Pers: Barcode untuk Antisipasi Media Nonpers Ilustrasi

Jokowi Ingin Indonesia Kurangi Ketergantungan Energi BBM

Jokowi menilai, 50 persen di antara BBM yang tersedia saat ini diproduksi di dalam negeri dan sekitar 50 persen lainnya bergantung pada impor.

Jakarta, SMN - Dewan Pers tengah merancang barcode untuk memilah media pers dengan media nonpers. Langkah ini untuk mengantisipasi maraknya media non-

pers yang kerap memberitakan kabar bohong (hoax) alias “penumpang gelap”. “Selama ini kami temukan kecenderungan media nonpers isinya tidak menaati asas

Bersambung di halaman 11

Pemerintah Telah Blokir 800 Ribu Situs Samuel dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu, 7 Januari 2017. Ia mempersilakan masyarakat untuk mengakses http:// trustpositif.kominfo.go.id untuk mengetahui data rincinya. Samuel menjelaskan pemblokiran itu mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun2014.Sebelummemblokir, tim dari Kemenkominfo menganalisa terlebih dahulu konten yang dilaporkan masyarakat. “Setelah itu, baru Ilustrasi

Bersambung di halaman 11

Jakarta, SMN - Mulai Jumat (6/01) ini kenaikan tarif STNK dan BPKB sebesar tiga kali lipat mulai berlaku meski banyak mendapat protes dari masyarakat melalui media sosial dan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Bersambung di halaman 11

Pemerintah Siapkan Aturan Harga Susu Segar Jakarta, SMN - Pemerintah akan menyiapkan aturan untuk menentukan harga dasar (floor price) susu segar dalam negeri (SSDN) agar peternak sapi perah mendapatkan tingkat harga komoditas yang layak sehingga kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu, mengungkapkan hal itu ketika melakukan kunjungan kerja ke peternakan PT Greenfields Indonesia bersama dengan empat menteri kabinet kerja

ICW: Ada 58 Dinasti Politik di Indonesia Jakarta,SMN-Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, menyatakan terdapat 58 dinasti politik yang berkembang di Indonesia. “Ada 58 dinasti yang terbesar di berbagai daerah. Yang paling fenomenal adalah Banten,” kata Adnan dalam diskusi mengenai dinasti politik di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu, 7 Januari 2017. Di Banten, anak kandung mantan Gubernur Atut Chosiyah, Andika Hazrumy, maju menjadi Wakil Gubernur Banten. Ada-

pun Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany merupakan ipar Atut. Sedangkan Bupati Serang Tatu Chasanah merupakan adik Atut. Menurut Adnan, dinasti politik berpotensi besar menimbulkan perilaku korupsi. ”Dinasti politik cenderung melahirkan korupsi daripada politisi lain yang berkembang tanpa melibatkan keluarga,” kata dia. Pemerintah telah mengatur pencegahan berdirinya Adnan Topan Husodo.

Dalam keterangan pers bersama dengan Kementerian Keuangan di Kantor Staf Presiden Jumat siang, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar mengatakan selama ini pelayanan sektor publik di kepolisian dianggap belum transparan dan akuntabel. “Polri merupakan salah

satu institusi yang masuk dalam program reformasi birokrasi nasional, yang masuk dalam (reformasi birokrasi) Polri itu adalah sektor pelayanan publik karena selama ini terdapat hal-hal yang tidak transparan dan akuntabel, “ jelas Boy Rafli. Menurut Boy, pembayaran Bersambung di halaman 11

Iklan / Langganan hubungi: Tlp. (0354) 4526358, HP 081 231 515 435, 082 233 313 345

lainnya di Pujon, Malang, Jawa Timur, Jumat (6/1). Empat menteri Kabinet Kerja itu adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiarto Lukito dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Menteri Perdagangan Enggartiasto menyebut, pemerintah akan segera berkoordinasi, khususnya dengan tiga kementerian terkait yakni menteri perdagangan, menteri Ilustrasi susu sapi

Bersambung di halaman 11

Industri Minta Pemerintah Berantas Rokok Ilegal

Bersambung di halaman 11 Petugas memperlihatkan rokok ilegal yang telah terkemas di Kantor Dirjen Bea Cukai, Jakarta, Jumat (30/9). Rokok ilegal ini diproduksi oleh mesin dengan total produksi 1500 batang per menit.

Pemerintah Sebut Kenaikan Tarif STNK dan BPKB untuk Cegah Pungli YLKI, karena dianggap terlalu besar. Kepolisian Indonesia mengatakan menyatakan proses kenaikan tarif STNK dan BPKB per 6 Januari ini- sudah diproses sudah lama dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

hanya media cetak atau online yang tercatat sebagai perusahaan pers yang standardisasinya sesuai ketentuan di Dewan Pers. Untuk yang

Kementerian Koperasi dan UKM akan tetap melanjutkan program revitalisasi pasar rakyat pada 2017.

Sampai Desember 2016

Jakarta, SMN Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah membuat Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna mengatur hal-hal teknis Sukamta terkait penerapannya. “Yang harus dilakukan pemerintah ketika ada indikasi pelanggaran UU ITE

radikal. Menurutnya, tidak semua media itu merupakan media pers. Untuk memilah hal itu, salah satunya dengan menerapkan barcode. “Nantinya yang mendapat barcode

Deputi bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta merinci, jumlah pasar rakyat yang akan direvitalisasi terdiri dari 11 di daerah tertinggal atau daerah perbatasan, dan 40 lainnya di daerah reguler.

Jakarta, SMN - Kementerian Koperasi dan UKM akan tetap melanjutkan program revitalisasi pasar rakyat pada 2017, meski anggaran yang dimiliki menurun dari tahun sebelumnya. Sebanyak 51 pasar rakyat yang tersebar di 24

Legislator Minta Pemerintah Buat PP UU ITE

Dia mengatakan, Dewan Pers perlu bersikap menyusul maraknya media, terutama media online yang menyebarkan berita palsu (hoax) bahkan menyebarkan paham

Pemerintah Targetkan Revitalisasi 51 Pasar Rakyat pada 2017

Jakarta, SMN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pemangku kepentingan agar menyiapkan dari sekarang sumber-sumber energi yang bisa digunakan di masa depan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya bergantung pada penggunaan bahan bakar minyak (BBM). “Sebetulnya, banyak sumber energi di negara kita. Ini harus kita persiapkan mulai dari sekarang,” ujar Presiden Jokowi ketika membuka sidang paripurna Dewan Energi Nasional di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/1). Presiden menyebut, 50 persen di antara BBM yang tersedia saat ini diproduksi di dalam negeri dan sekitar 50 persen lainnya masih bergantung kepada impor.

Jakarta, SMN - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan sampai Desember 2016 sudah ada 800 ribu situs yang diblokir oleh pemerintah. Mayoritas situs yang ditutup memuat konten berisikan pornografi dan judi. Beberapa di antaranya menyebarkan berita bohong (hoax). “90 persen pornografi, ada beberapa untuk yang (situs penyebar) hoax,” kata

dan kode etik, tapi saat ada masalah maunya dianggap pers. Itu namanya ‘penumpang gelap’,” kata anggota Dewan Pers Imam Wahyudi di Jakarta, Jumat (6/1).

Polri menunjukkan kenaikkan tarif administarasi STNK dan BPKB

Jakarta, SMN - Kalangan industri meminta pemerintah mengawasi peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal menggerus industri rokok di dalam negeri. Penerimaan cukai pada tahun 2016 menurun karena produksi rokok stagnan. Penyebab turunnya penerimaan cukai adalah penurunan produksi hasil tembakau dari 348 miliar batang di tahun 2015 menjadi 342 miliar batang di tahun 2016, atau turun sebesar 1,7 persen. Industri menilai, turunnya produksi rokok disebabkan oleh tergerusnya pasar oleh rokok ilegal. Ketua Gabungan Produsen Bersambung di halaman 11

Email: suaramedianasional@gmail.com

Tulungagung

Edisi 269 / IX / 9 - 15 Januari 2017

Bupati Emil Kembali Ambil Sumpah dan Lantik serta Kukuhkan 108 Orang (90 Orang Pejabat Stuktural dan Pejabat Fungsional di lingkup Puskesmas yang Diberi Tugas Tambahan 18 Orang)

Bupati Trenggalek, Dr. Emil Dardak saat melantik 108 pejabat struktural di Lingkup Pemkab Trenggalek.

Trenggalek, SMN - Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak M.Sc, kembali mengambil sumpah jabatan, melantik dan mengukuhkan pejabat struktural di lingkup Pemkab Trenggalek, Kamis (5/12). Sebanyak 108 pejabat ini sebagian besar mendapatkan promosi. 108 pejabat ini terdiri dari 1 Pejabat Administrator, 77 Pejabat pengawas, 9 pejabat pelaksana, 3 Pejabat Administrator dan pengawas di Kantor Kesbangpol yang dikukuhkan kembali dan 18 dokter yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas. Pelantikan ini dilakukan di Pendopo Manggala Praja Nugraha Trenggalek. Pelantikan Pejabat oleh Bupati ini dilakukan untuk menyempurnakan kebutuhan personil pada OPD baru yang banyak berubah di tahun 2017 ini, serta untuk me-

Apel Kemitraan Pemkab Tulungagung dan Polres Tulungagung Tulungagung, SMN - Wakapolres Tulungagung, Kompol I Dewa Gde Juliana, SH SIK MIK Rabu (4/1) memimpinApel kemitraan antara Polres Tulungagung de-

ngan Pemkab Tulungagung di halaman Kantor Pemkab Tulungagung. Apel Kemitraan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung serta unsur pimpi-

nan Polres Tulungagung. Apel diikuti oleh lebih kurang 150 peserta yang terdiri dari pegawai Pemkab Tulungagung dan personil Polres Tulungagung. Menurut I Dewa Gde Juliana, apel pagi hari ini adalah apel kemitraan, tujuannya agar polisi dapat

Apel Kemitraan Dihalaman Pemkab Tulugagung

bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dalam melayani masyarakat, memberikan pengayoman dan menjaga ketertiban dan keamanan di Kabupaten Tulungagung. “Program Apel di kantor Pemkab Tulungagung ini merupakan salah satu program kerja Polres Tulungagung, yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang bersinergi antara Pemerintahan Kabupaten Tulungagung, masyarakat dengan pihak kepolisian. Sehingga, tercipta kondisi wilayah hukum Polres Tulungagung dalam keadaan aman, tertib dan kondusif.” Ujarnya. Dirinya menghimbau agar masyarakat waspada terhadap keamanan di lingkungan serta mewaspadai penyalahgunaan narkoba di lingkungan masingmasing, jika ada informasi tentang penyalah gunaan narkoba segera laporkan kepada polsek setempat. Ia juga mengimbau agar warga masyarakat tidak menerima barang yang patut disangka sebagai hasil dari kejahatan. (yas)

Satlantas Polres Tulungagung Menggandeng Komunitas Motor Tulungagung, SMN - Dalam rangka bulan bakti tertib lalu lintas Triwulan pertama tahun 2017 Satuan Lalu lintas Polres Tulungagung yang dipimpin Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Doni Dwija Romansya, S.T. menggandeng komunitas motor Honda se Kabupaten Tulungagung menggelar acara sarasehan membudayakan tertib berlalu lintas sebagai kebutuhan bersama. Acara yang digelar pada tanggal 3 Desember tadi malam, bertempat di barat Masjid Al Muslimun Kepatihan Tulungagung. Acara yang dimulai pada pukul 20.00 WIB ini dihadiri oleh kurang lebih 500

orang yang tergabung dalam komunitas klub motor Honda Tulungagung. Dalam acara yang digelar sangat meriah ini dibuka oleh Kasat Lantas Polres Tulungagung kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang cara yang aman dan selamat dalam berkendara.Kasat lantas ketika dikonfirmasi wartawan menjelaskan “Kita boleh tergabung dalam sebuah klub seperti klub motor, namun faktor keamanan dan keselamatan itu harus tetap diutamakan demi menjaga keselamatan diri dan orang lain sehingga nantinya tidak menimbulkan kerugian dan keresahan di masyarakat”jelas Kasat

Kasat lantas bersama perwakilan club honda Tulungagung

lantas. Di akhir acara, dilakukan pembacaan ikrar bersama tentang tertib berlalu lintas dan tetap

menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas menuju Indonesia tertib bersatu, keselamatan nomor satu.(yas)

maksimalkan kinerja aparatur pemerintah yang ada. 108 Pejabat ini diambil sumpahnya oleh Bupati, sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh amanah. Salah satu tenaga administrator yang dilantik Bupati dalam pengukuhan ini antara lain, Heru Dwi S. dari Kabid Pelayanan Pengadaan Elektronik menduduki jabatan baru sebagai Kabid Perindustrian di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Trenggalek. Drs. Widarsono, MM dikukuhkan kembali menjadi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, bersama dua jajaran dibawahnya. Beberapa kepala Puskesmas juga dilakukan mutasi oleh Bupati Trenggalek. Pada pengukuhan ketiga pejabat struktural ini Pasangan Bupati Trenggalek Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, dan Wakilnya H. Moch. Nur Arifin kembali merombak besar jajaran di beberapa

OPD. Hal ini dilakukan keduanya untuk melakukan penyegaran di setiap OPD yang ada, sehingga kinerja OPD bisa lebih maksimal dan mampu menjawab tantangan masyarakat. Dalam sambutannya Bupati Emil Dardak menyampaikan “di era IT dan menjamurnya media sosial, saya tidak alergi memantau perkembangannya. Saya pernah melihat video di era tahun 90, salah satu pakar menyatakan generasi medsos telah merubah generasi milenial”, ucap bupati. “Generasi milenial ini kurang produktif. Pasalnya pada era ini untuk mencari sesuatu harus mencari referensi di perpustakaan ataupun tempat lainnya yang pastinya memakan waktu. Sedangkan di era ini orang dapat dengan mudah mencari referensi melalui internet. Dengan googling saja orang dengan mudah bisa mendapatkan referensi tentang sesuatu hal”. Wakil ketua umum APKASI ini mengharapkan semua pejabat yang ada bisa memanfaatkan kece-

patan informasi di era globalisasi untuk membawa perubahan yang baik. Diceritakan oleh bapak dua anak ini bagaimana perjalanan hidup dalam menggapai impiannya di usia muda, untuk memotifasi para pejabat yang ada untuk bisa bekerja maksimal. Ditambahkan oleh Emil Dardak, “inti dari semua kesuksesan adalah kepercayaan. Tidak mungkin semua hal itu bisa berjalan baik bila kepercayaan itu tidak ada,” imbuh bupati muda Trenggalek. “Jangan pernah dalam bekerja untuk berfikir kesuksesan saya, melainkan pikirkan kesuksesan bersama. Kesuksesan seorang pemimpin, adalah dirinya bisa sukses mengorganisasikan timnya dengan baik,” tandasnya. Bupati mengucapkan kepada semua pejabat yang dilantik, selamat memasuki dunia kepemimpinan. Pemimpin dimana yang bisa mengorganisasikan dengan baik timnya dengan rasa saling percaya antar anggota di dalam tim tersebut. (kan)

Bupati Trenggalek, Dr. Emil Dardak saat meninjau kondisi jalan yang rusak

Perbaikan Jalan Ruas Ngetal

Menjadi Perhatian Penting Bupati Untuk Perbaikannya Trenggalek, SMN - Jalan Nasional ruas Ngetal dan Karangsoko mengalami kerusakan parah. Kondisi ini menjadikan perhatian serius Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc. Namun karena jalan ini merupakan Jalan Nasional, membuat Bupati Trenggalek ini tidak bisa membuat suatu langkah kebijakan. Pasalnya APBD tidak bisa dipergunakan untuk perbaikan jalan ini secara sepihak. Sehingga yang dapat dilakukan Bupati hanyalah berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional yang ditunjuk untuk melakukan pemeliharaan ruas jalan Nasional ini. Untuk memudahkan koordinasi, Bupati Trenggalek telah

menerjunkan Tim Bappeda dan Binamarga untuk meninjau dan menginventarisir kondisi jalan yang rusak. Sehingga koordinasi mengenai perbaikan dengan satker jalan ini bisa dilakukan dengan baik. Saat dikonfirmasi mengai kondisi jalan berlubang di ruas Ngetal ini, Bupati Trenggalek Dr. Emil Dardak menyatakan “pertama ruas jalan ini merupakan jalan Nasional, jadi kami tidak bisa menggunakan anggaran APBD untuk melakukan perbaikan,” ucap Bupati. “Jadi pada waktu hari Jum’at usai shalat Jum’at, tim terpadu dari Bappeda dan dari PU Bhinamarga telah meninjau jalan ini. Sebenarnya kalau dilihat, kerusa-

kan yang terparah itu sebenarnya ada di Kranding. Lalu ada satu spot di sekitar Masjid Darussalam, satu spot di sekitar SMK Pogalan lalu satu spot lagi di Karangsoko di sebelah toko Alul. Itu semua sudah kita inventarisir. Saya sendiri ikut turun di sana”, imbuh Bupati. “Jum’at siang Tim Bapeda dan Binamarga serta Asisten II akan melakukan koordinasi dengan kepala Satkernya, untuk langsung dan secepat mungkin menindak lanjuti hal ini di bulan Januari ini”. “Jadi ini menjadi perhatian penting kita, meskipun kewenangan nasional, kita turut mendukung apa yang bisa kita lakukan di bawah,” tandas Emil Dardak. (kan)

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 4526358. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Imam Subawi, Yon Taufik Hidayat. Bendahara: Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem, Ir. Prayudi Bahagia RW, Edi Sunarko RD, Bayu Wijayanto, S.Sos, Gembong Pranowo, SH, Mardianto, Setiawan. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Taufik Ismail. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok Surat Izin Usaha Sumargono. Penerbitan Pers: Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Susi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S., Abin Sutowo, Wendy Eko Winarto, Lania Novfita. Nganjuk: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Junaidi. Blitar Kota/Kab: Agus Imam SK Menkum Ham S, Fero Ferdias. Tulungagung/Trenggalek: Muhamad Ilyas, Indah. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Arwin Tambora (Kabiro), Badri, Hermanto. Bangkalan, Sampang:Wahyudi Hermawan. Pamekasan: Dyah Heny Nomor: Andrianty. Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Banyuwangi: Syamsudin. Jombang: Slamet W, Puji, Himma Rafinda Irsyad, Titin M, Nur Faidah. Mojokerto: Selamet. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. AHU-62124.AH.01.01 Magetan, Ngawi: Kundari Pri Susanti S.T., Priyanto. Ponorogo, Pacitan: Ir. Prayudi Bahagia RW, Samsul Huda, Yon Taufik Hidayat. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro). Kota/Kab. Probolinggo: Edi Sunarko RD (Kabiro), Rebudi, Gunardi. Lumajang, Jember: Atiek. Bondowoso, Situbondo: D. Daryanto, Titus Yohanes. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Made Isabela. Tahun 2013. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Gunung Mas: Mandau Suwandi. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Kabupaten Serang: Penanggungjawab: Adam. Kabupaten Tangerang: Nurhasan. Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau: Iwan. Biro Tanjung Pinang: Indro Waskito, Biro Kepulauan Riau: Iwan Fajar. Biro Lampung: Iwan S. Kabupaten Kepulauan Meranti: Bukhari. Kanti Wiyoto Perwakilan Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Biro Provinsi Banten: Riyan Dwi Prastika. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono. No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. Rek. 0781000922. A/N: PT. Suara Media Nasional. Website: www.suaramedianasional.co.id. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo, Alamat Percetakan: Pergudangan Permata Gedangan Blok AE-3 Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8533668. Isi diluar tanggungjawab percetakan. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/ Fax. (0354) 4526358, 081231515435, 085645867811. Admin SMN: 081230908358. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber. Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”. Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers). Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030. Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Edisi 269 / IX / 9 - 15 Januari 2017

Dari Kediri untuk Indonesia

Goa Selomangleng Kediri

Jangan Terpancing Isu Perpecahan dan SARA terima kasih kepada umat Kristiani Kabupaten Kediri atas peran serta dukunganya dalam melaksanakan seluruh programpembangunan, terlebih telah menciptakan suasana kondusif, menunjukan cinta kasih dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berkembang tentang perpecahan dan SARA.” Jelas dr. Hj. Haryanti Sutrisno. Kabag Kesra, Slamet Turmudi mengatakan kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh Pemkab Kediri

dalam rangka ikut memeperingati hari Natal yang bertujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Kediri. Acara ini dihadiri juga oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta 1500 umat kristiani Se-Kabupaten Kediri. Sebagai informasi, dalam puncak kegiatan ibadah bersama umat Kristiani, Khotbah Natal disampaikan oleh Pdt. Dr. M. Sudhi Dharma M. Th.(kan)

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno saat menghadiri acara perayaan Natal bersama umat Kristiani Se-Kabupaten Kediri.

Kediri, SMN - Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat menggelar perayaan Natal bersama umat Kristiani Se-Kabupaten Kediri. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Aula Bawah Area di Simpang Lima Gumul, Jumat (6/1). Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti

Sutrisno saat menghadiri acara ini mengucapkan selamat Natal dan tahun baru bagi umat Kristiani. Beliau berharap, semoga dengan damai Natal dan tahun baru 2017 ini kita dapat terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan Negara. “Saya juga menyampaikan

Suasana acara perayaan Natal bersama umat Kristiani Se-Kabupaten Kediri.

Samin Pengrajin Kuda Kayu dari Desa Dayu Kabupaten Kediri

Samin, seorang pengrajin Mainan kuda kayu yang berasal dari Dusun Dayu, Desa Dayu, Kecamatan Purwoasri.

Kediri, SMN - Mainan kuda kayu di era tahun 80an sangatlah digemari oleh sebagian besar anakanak. Bahannya sangat sederhana terbuat dari kayu yang dirakit dan dicat hingga menyerupai kuda sungguhan.Menariknya lagi sampai detik ini masih saja ada yang masih menyukai mainan yang terbilang jadul tersebut. Di Dusun Dayu Desa Dayu Kecamatan Purwoasri ada seseorang yang sangat terampil meles-

tarikan mainan ini. Walaupun keterbatasan fisik yang dialaminya sejak lahir khususnya invalid kakinya. Namun semangat yang dimiliki tak pernah padam. Nampak tangannya sangat lihai membentuk sebongkah kayu menjadi mainan mirip seperti kuda. Alat-alatnya pun masih sangat sederhana, hanya dengan gergaji, golok, tatah, palu dan paku hingga kuda kayu pun siap dipakai. Mas Samin namanya pemuda

berusia 38 tahun anak kedua ke 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara ini sejak tahun 1995 sudah menekuni pembuatan mainan kuda kayu. Usaha yang digelutinya selama bertahun-tahun ini merupakan usaha turun temurun dari sang ayah yang bernama Karmidi dan dibantu pula oleh Suryono adiknya. Pada saat Tim Kominfo berkunjung ke tempat usahanya Selasa (3/ 1/17). Samin mengatakan dalam pembuatan mainan kuda kayu yang paling sulit membuat kepalanya, sehari hanya bisa membuat kepala sebanyak 5 buah, sedangkan untuk membuat badannya sehari bisa mencapai 20 buah. Untuk keseluruhan unit kuda kayu mulai dari kepala hingga papan jungkat jungkitnya sehari maksimal bisa memproduksi 2 (dua) buah saja. Selanjutnya jika sudah lengkap kepala, badan, kaki, ekor dan papan jungkat jungkitnya barulah diambil oleh pengepul. Perbiji mainan kuda kayu saya jual mulai harga Rp. 30.000,- sampai dengan Rp. 50.000,- sesuai besar kecilnya mainan tersebut. Saya menjualnya dalam bentuk mentah kemudian di pengepul dirakit dan dicat hingga siap jual. Ungkap Samin.

Dari satu buah mainan kuda kayu saya mendapat keuntungan Rp. 3.000,-, Alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk pemasarannya saat ini masih hanya sekitar Kediri saja belum mampu menembus luar daerah. Kata Samin. Bahan kuda kayu adalah kayu randu yang saya dapat dengan membeli dari kebun-kebun milik warga sekitar. Harga satu pohon randu sekitar Rp. 25.000,- sampai Rp. 50.000,- . Dari satu pohon yang telah dibeli tersebut bisa menjadi 5 sampai 8 buah mainan kuda kayu. Imbuh Samin. Kendala yang selama ini dihadapi adalah terbentur kurangnya modal. Sebenarnya saya bisa membuat kerajinan ini sampai finishing, ya itulah karena modal yang pas pasan sehingga saya belum bisa. Terang Samin sambil memotong kayu. Harapannya saya jika ada bantuan modal dan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Kediri, usaha ini bisa semakin berkembang, kualitas produksi meningkat dan pemasaran juga meningkat serta secara otomatis meningkatkan pula kesejahteraan usaha ini. Terang Samin.

Kementerian Agama Gelar Upacara Hari Amal Bakti ke 71 Tahun 2017 Kediri, SMN - Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Kediri menggelar upacara Hari Amal Bakti (HAB) Ke 71 Kementerian Agama tahun 2017. Acara ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purwoasri, Selasa (3/1).. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno. Upacara diikuti kurang lebih sebanyak 900 orang. Terdiri dari seluruh PNS dilingkup Kantor Kemenag Kabupaten Kediri meliputi pegawai KUA, guru RA (Raudhatul Athfal), MI (Madrasah Ibtidiah), MTS (Madrasah Tsanawiyah) dan MA (Madrasah Aliyah). Dalam sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin yang dibacakan Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno, disebutkan bahwa agama yang diyakini dan diamalkan oleh umatnya masingmasing harus menjadi unsur pembentuk “Nation and Character Building”bangsa Indonesia yang majemuk ini. “Karena itu, seluruh umat beragama harus menyadari dan disadarkan bahwa nilai-nilai agama merupakan unsur perekat integrasi nasional. sehingga, toleransi dan kerukunan bukan milik suatu golongan umat beragama semata, tetapi harus menjadi milik semua golongan dan berlaku untuk semua pemeluk agama. Saling menghormati dan saling menghargai identitas keyakinan antar umat beragama harus terus dijaga dalam upaya melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).” Ungkapnya. Selanjutnya beliau melanjutkan bahwa sejalan dengan tema Hari Amal Bakti Kemente-

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno saat bertindak sebagai Inspektur Upacara

rian Agama ke-71 tahun 2017 yaitu “Bersih Melayani” dan motto “Lebih Dekat Melayani Umat,” diharapkan peringatan ulang tahun Kementerian Agama ini semakin memperkuat komitmen bersama terhadap integritas dan etos kerja sebagai pelayan masyarakat dan pengayom semua umat beragama. “Seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama harus senantiasa mengembangkan wawasan serta meningkatkan ketrampilan dan kesigapan dalam bertugas. Ego sektoral, sektarianisme dan sejenisnya harus disingkirkan dari lingkungan kerja Kementerian Agama.” Imbuhnya. “Kita harus bersikap sebagai agamawan sekaligus negarawan yang menempatkan kepentingan umat dan bangsa diatas kepentingan pribadi dan kelompok. Ditengah cepatnya perubahan sosial dan pesatnya teknologi informasi, kita juga harus menjadi pelayan publik yang dapat diandalkan,” paparnya. Lebih lanjut ditambahkan terhadap kinerja-kinerja positif, mengajak untuk bersyukur dan teruslah istiqomah (konsisten)

Peresmian Pasar Rakyat Upacara hari Amal Bakti ke 71 tahun 2017

Bupati Blitar: Jangan Takut Bersaing Blitar, SMN - Perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Blitar mengalami kemajuan yang cukup signifikan, baik dari segi produktivitas, distribusi maupun pangsa pasar. Peluang pasar masih akan terbuka luas sehubungan dengan telah ditetapkannya kebijakan regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan ditandai dengan tumbuhnya pasar maupun toko modern. Terkait hal itu, merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Kabupaten Blitar dalam mengembangkan potensi perdagangan dalam negeri termasuk industri perkayuan. Ini juga dalam rangka menuju Kabupaten Blitar lebih sejahtera, maju dan berdaya saing. Demikian sambutan Bupati Blitar, H.Rijanto diacara Penandatanganan Prasasti Renovasi Pasar dan Pembangunan Gedung UPT. Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Pasar Kademangan, Rabu (4/1). Bupati Blitar juga menegaskan, untuk mewujudkan itu, Pemerintah Kabupaten Blitar memfasilitasi peningkatan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing khususnya pedagang dan perajin industri kayu, diantaranya membangun pasar tradisional dan UPT. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Harapannya pembangunan sarana perdagangan ini dapat menunjung kelancaran arus distribusi barang, jasa serta men-

Bupati Blitar saat meresmikan Pasar Rakyat

jaga kestabilan harga. Sementara keberadaan UPT. Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa dimanfaatkan oleh para perajin mebel di wilayah Sutojayan serta masyarakat Kabupaten Blitar umumnya, untuk meningkatkan produktifitas dan menekan harga. Sehingga produk mebel dari Sutojayan bisa bersaing dengan produk luar daerah Blitar. Sebagai pekerjaan rumah SKPD terkait, Pendopo Ronggo Hadinegoro yang notabene merupakan cagar budaya yang ada di kabupaten dengan julukan Kabupaten Seribu Candi ini, harus furniture asli Kabupaten Blitar. Mengingat sementara ini menggunakan produk luar daerah Blitar. Gerakan Ayo Bela dan Beli Produk Blitar diharapkan bukan sekedar slogan namun harus diaplikasikan diberbagai kesempatan. Masya-

rakat Kabupaten Blitar tidak perlu takut untuk bersaing dengan produk daerah lain. Untuk itu, harus ditanamkan mencintai produk sendiri. Jika sudah mencintai produk sendiri, kualitas dan kuantitas akan semakin maksimal. Sehingga perputaran ekonomi semakin baik. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga menceritakan pada Tahun 1984-1988 kondisi Pasar Kademangan masih jauh dari layak. Karena dukungan berbagi pihak, pasar-pasar rakyat di wilayah sekarang ini semakin bagus kondisinya. Bahkan pengelolaan desa menjadi desa wisata maupun industri mulai berkembang. Agar berkembang dengan pesat tentunya harus didukung perbankan yang memberikan kredit lunak kepada pelaku usaha. Diharapkan pula, pelaku usaha baik pedagang

pasar maupun perajin mebel agar terus mendapat pembinaan, evaluasi agar program peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas di bidang manajemen maupun kemampuan teknologi industri dapat terus dilaksanakan. Sehingga mendorong tumbuh kembangnya perekonomian di Kabupaten Blitar. Diakhir sambutannya, Bupati Blitar menegaskan, agar pedagang dan masyarakat menjaga ketertiban, kebersihan pasar. Sehingga pengunjung merasa aman dan nyaman. Seperti diketahui, Bupati Blitar meresmikan Pasar Rakyat Kademangan, Pasar Rakyat Wlingi, Pasar Rakyat Garum serta UPT. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blitar juga memotong tumpeng yang diberikan kepada Kepala Disperindag, Ir. Agung Pudjianto. Dalam laporannya, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Ir. Agung Pudjianto menyampaikan, luas bangunan Pasar Wlingi yang dibangun sekitar 2240 m² yang meliputi antara lain, paving melingkar, kios, parkir, renovasi pasar lama. Untuk Pasar Kademangan luas bangunan 2500 m², meliputi paving melingkar, mushola, kios 7 unit,

Simpang Lima Gumul Kediri

dalam jalur yang baik. Sebaliknya, menghimbau untuk benahi catatan-catatan negatif yang tersisa. Sebab itulah, kata “Bersih Melayani” yang merupakan tema HAB tahun lalu tetap dipertahankan. “Harapannya, kita harus benar-benar bersih tanpa menyisakan sedikit pun noda. Hanya saja, tahun ini tema itu dilengkapi dengan motto “Lebih Dekat Melayani Umat” yang bermakna kita harus lebih peka mendeteksi aspirasi masyarakat, lebih sigap membereskan masalah, dan lebih cekatan memenuhi kebutuhan umat.” tegasnya. Wujud dari motto tersebut, tahun ini kita mulai membangun Pusat Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui unit ini, kita berupaya mencapai standar mutu yang prima dalam melayani umat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, segala proses per izinan, beasiswa, hingga bantuan social dilakukan secara lebih simpel, pasti, dan bebas pungli. Mengakhiri sambutannya Menteri Agama RI, Bupati Kediri menyampaikan bahwa Berbagai langkah baik tidak akan berjalan mulus tanpa sinergitas dan kebulatan hati. Saya berharap, lima Nilai Budaya Kerja makin dijiwai dalam sanubari setiap kita, serta dilengkapi dengan semangat kerja sama yang apik . Insyaallah, hasilnya akan nampak nyata dan jadi berkah bagi kita semua. Inilah sesungguhnya hakikat dari bekerja dengan berlandaskan agama. Sebagai informasi, dalam rangka memperingati HAP mulai hari ini, dilaksanakan kegiatan aksioma (ajang kompetisi seni dan olahraga) tingkat MI, MTS, dan MA Se-Kabupaten Kediri.(kan)

Kasus Korupsi SMK Negeri 01 Kota Blitar

Program pembuatan perakitan body mobil di SMKN 1 Blitar, terjadi dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 80 juta.

Blitar, SMN - Kanit Tipikor Satreskrim Polres Blitar Kota, Ipda Salam mengatakan kemarin pihaknya sudah menyerahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Kepala

kantor dan toilet serta renovasi pasar induk. Sementara Pasar Garum dibangun pada lahan seluas 426,5 m² yang meliputi pembenahan talang, paving dan drainase. Sedangkan untuk UPT. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dibangun diatas tanah seluas 1450 m² meliputi antara lain area planner, open kayu, kantor, dan gudang.(mam)

SMKN 1 Blitar lelaki inisial IM (54) & guru SMKN 1 Blitar lelaki inisial HM (52) dalam pengadaan barang kebutuhan untuk sekolah. Kasus ini sudah diselidiki oleh Polres Blitar Kota sejak tahun 2014. Dalam modus operandi yang dilakukan kedua tersangka, membuat data fiktif pengadaan barang untuk SMKN 1 Blitar. Setelah dilakukan penyidikan, kedua tersangka ini terbukti melakukan penyelewengan dana yang tidak sesuai untuk peruntukannya sehingga menyebabkan kerugian negara hingga Rp 80 juta. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka IM & HM sempat 2 kali tidak memenuhi panggilan polisi. Saat dilakukan pemanggi-

lan pertama, kedua tersangka ini tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Lalu saat dilakukan pemanggilan ke-2, hanya kuasa hukum dari kedua tersangka yang datang & menyampaikan keduanya sedang ada tugas dinas. Sehingga kemarin, polisi melayangkan panggilan ke-3 & langsung menjemput paksa keduanya lalu diserahkan ke Kejaksaan Negeri Blitar. Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar, Safii membenarkan jika saat ini IM & HM sudah ditahan di Kejari Blitar. Selanjutnya, pihaknya segera mengirim kasus ini ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan. Kedua tersangka terancam penjara maksimal 20 tahun. Kasus penyelewangan dana ini awalnya dapat diungkap setelah adanya laporan dari masyarakat tentang adanya kejanggalan dalam pengadaan barang2 pembuatan mobil untuk SMKN 1 Blitar. Setelah melakukan penyelidikan & penyidikan serta dilakukan audit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan) Jawa Timur, dari dana anggaran di tahun 2010 yang digunakan untuk program pembuatan perakitan body mobil di SMKN 1 Blitar, terjadi dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 80 juta.(mam)

Potret

Edisi 269 / IX / 9 - 15 Januari 2017

Bupati Berharap Pejabat yang Satlantas Polres Bondowoso Baru Dilantik Kreatif dan Inovatif Sosialisasi Tarif PNBP yang Baru Bondowoso, SMN Hari Kamis (05/01) Bupati Bondowoso mengambil sumpah dan melantik 664 pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkup pemerintah Kabupaten Bondowoso serta melantik kepala desa Ambulu Kecamatan Wringin. Jajaran pejabat yang dilantik hari ini terdiri dari 23 pejabat pimpinan tinggi pratama, 4 pejabat yang lolos seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, 621 pejabat administrator dan pejabat pengawas yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor

Bupati Bondowoso saat melantik 664 pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkup pemerintah kabupaten Bondowoso, Kamis (05/01/2017)

: 188.45 / 4 / 430.6.2 /2017; 188.45 / 5 / 430.6.2/2017; 188.45/6/430.6.2/2017,serta 1 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 15 pejabat administrator yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor : 821.22-10375 Tahun 2016 dan 821.2-1210 Dukcapil Tahun 2016. Upacara pelantikan terbanyak sepanjang sejarah di Kabupaten Bondowoso ini berlangsung di Gedung Education Devel-

opment Center (EDC) dan dihadiri oleh forum pimpinan daerah, wakil bupati, ketua DPRD, seluruh pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan dharma wanita persatuan serta suami/isteri pejabat yang dilantik. Dalam sambutannya Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni mengatakan bahwa pejabat yang baru dilantik di tahun yang baru ini harus mempunyai semangat baru. Bekerja keras mengejar ketertinggalan, dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. “Ekspektasi masya-

rakat terus meningkat, tumbuh melebihi kemampuan pemerintah, oleh karena itu kita dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif memaksimalkan keterbatasan potensi yang ada, “terang Bupati Di bagian akhir Bupati berpesan agar semua pejabat yang baru dilantik harus mempunyai nilai integritas yang tinggi. “Atas nama pribadi dan Bupati Bondowoso, saya ucapkan selamat, tunaikan tugas dengan amanah dan penuh dengan tanggungjawab,” pungkas Bupati.(dar)

Lahan Kopi Bondowoso Diperluas Penuhi Tingginya Permintaan Bondowoso, SMN Lahan kopi rakyat di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, tahun ini diperluas 10.000 hektar mengikuti tingginya permintaan pasar luar negeri akan kopi dari Bondowoso. Perluasan itu menggunakan lahan milik PT Perhutani di kawasan hutan produksi bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Targetnya, produksi kopi bisa meningkat lima tahun ke depan. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso

Muhammad Erfan mengatakan, pasar kopi di luar negeri tak terbatas. Selama ini mereka menyerap berapa pun produksi kopi Bondowoso yang layak ekspor. “Bondowoso baru bisa mengisi 2.500 ton kopi bentuk green bean tahun lalu”, kata Erfan seusai Serasehan Petani Kopi bertema Pengelolaan Kopi Hutan, Rabu (4/1/2017), di Bondowoso. Bupati Bondowoso Amin Said Husni mengatakan, perluasan lahan itu akan menggunakan konsep ramah lingkungan dan keberlanjutan. Arti-

nya, tidak merusak hutan. Praktek itulah yang dilakukan Pemkab lima tahun terakhir. Pelatihan pengolahan kopi juga akan ditingkatkan agar mutu kopi rakyat tetap terjaga. Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Perkebunanan Kabupaten Bondowoso, dari luas perkebunan kopi rakyat di Bondowoso 13.000 hektar (ha), baru 4.000 ha yang produktif. “Sisanya baru bisa produksi tahun ini, tahuntahun mendatang”, kata Erfan. Peneliti sekaligus pakar kopiIndonesia,SuripMawardi,

Peresmian gedung ruang kelas bari di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif 41 Tarbiyatul Islamiyah yang dihadiri Perwakilan Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Yoshiharu Kato, Kamis (5/1/2017)

Jember, SMN - Perwakilan Konsul Jenderal Jepang di Surabaya, Yoshiharu Kato, Kamis (5/1) pagi hadir di Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan guna untuk meresmikan gedung ruang kelas baru di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma‘arif 41 Tarbiyatul Islamiyah. Menurut Kato, hal ini

dilakukan pihak Pemerintah Jepang melalui program bantuan hibah untuk keamanan manusia tingkat akar rumput (grant assistance for grass roots human security project) yang hal itu dilakukan dengan MoU pada tanggal 22 Maret 2016 lalu. “Saya ucapkan terima

0823/02 Plus Pkm Panji berawal dari laporan ketua RT 01 RW 02 yang menerima laporan belasan warga yang terindikasi Cikungunya, setelah dilakukan pengobatan oleh Dinkes Kabupaten Situbondo melalui PKM Panji ditemukan 33 Orang dari 26 KK. “Setelah mendapat laporan dari RT dan RW ternyata ditemukan penderita Cikungunya sejumlah 33 Orang dari 26 KK, Makanya saya minta dilakukan pengobatan massal sekalian mendeteksi kemungkinan korban bertam-

bah,” Ujar kepala Desa Juglangan Subagio. Kepala PKM Panji Bagus Sulaksona S.kep. MSi. mengatakan setelah jJumat kemarin mendapat laporan, PKM mengadakan pengobatan dan menerjunkan dokter dari Puskesmas,”Setelah dilakukan pengambilan sample darah dari beberapa warga. Pihak dokter menyimpulkan jika penyakit yang menyerang warga itu memang cikungunya,”Papar Bagus Sulaksono. Ditambahkan oleh Kepala PKM Panji, selain

Kasatlantas AKP Hadi Siswoyo saat sosialisasi tarif PNBP lewat radio

kan tarif mulai penerbitan STNK baru dan perpanjangan, pengesahan STNK, penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), dan lainnya, dengan kenaikan ratarata 100 persen dari tarif awal. “Dengan adanya sosialisasi seperti ini diharapkan masyarakat tidak

kaget lagi apabila nanti melakukan perpanjangan ataupun pengesahan STNK, karena lebih mahal dari tahun – tahun sebelumnya,” jelas Kasat lantas. Sekedar diketahui bahwa peraturan pemerintah no 60 tahun 2016 tentang (PNBP) ini mulai diberlakukan sejak tanggal 6 Januari 2017.(dar)

Bupati Lumajang

Bupati didampingi pimpinan Bank Jatim saat sarasehan petani kopi.

dalam acara itu mengatakan, perluasan lahan perlu dilakukan karena permintaan kopi global akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan

dunia. Dia mengatakan, kopi yang dikembangkan dalam hutan produksi menjadi alternatif terbaik karena bisa menggerakkan ekonomi rakyat.(dar)

dan ruang unit kesehatan sekolah (UKS) untuk mereka belajar. “Mulai saat ini dengan adanya ruangan dan peralatan belajar yang baru sebab siswa siswi dapat belajar di lingkungan yang lebih baik. Dan saya berharap siswa siswi dapat belajar lebih giat lagi sehingga mereka dapat melanjutkan ke Jepang sehingga menjadi jembatan penghubung antara pemerintah Jepang dan Indonesia,” bebernya. Disampaikan juga oleh Kato bahwa bantuan ini merupakan itikad baik dari penduduk Jepang kepada masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hubungan persahabatan baik antar negara. “Semoga itikad baik ini dapat diterima oleh MI Ma`arif 41 Tarbiyatul Islamiyah dengan cara mera-

wat dan menggunakan fasilitas sekolah ini sebaik mungkin, sehingga bantuan ini dapat berkontribusi besar serta bermanfaat juga dalam jangka panjang bagi warga di daerah ini,” ujarnya lagi. Sebelumnya dikatakan oleh Ketua Yayasan Ma‘arif 41, Mukidi lbahwa bantuan yang diterima pihaknya sebesar Rp 994.180.000 yang diwujudkan pembangunan 5 ruang kelas. pembangunan 1 perpustakaan serta pengadaan meubeler kelas dan perpustakaan seperti kursi siswa, papan tulis, meja dan kursi guru. Pada acara peresmian ini dihadiri oleh Asisten Ekbang Pemkab Jember, Slamet Urip yang mewakili Bupati, Kepala Kemenag Jember, M Fachrur Rozi serta Muspika Wuluhan dan wali murid. (atiek)

Dinkes Situbondo Tetapkan KLB Cikungunya di Dua Desa Diwilayah Panji Situbondo, SMN Dalam 3 hari Puluhan warga dua dusun diDesa Juglangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. terserang penyakit chikungunya. hingga beberapa warga sempat lumpuh tidak bisa berjalan. Penyuluhan sekaligus pengobaran massal bertempat di rumah ketua RT , dusun wringi Rt 01 Rw 02 Desa Juglangan.(7/01). Penyuluhan dan Pengobatan massal yang digelar oleh tiga pilar Plus yaitu Pihak Desa Juglangan, Poksek Kapongan, koramil

turan yang baru ini, menurutnya dengan turun ke jalan bisa memberitahu kepada masyarakat dan diharapkan masyarakat bisa memahami. “Kita tindaklanjuti dengan sosialisasi lewat berbagai cara, pemasangan spanduk dan banner di sejumlah lokasi strategis, hingga sosialisasi melalui media dan sosialisasi langsung dengan menyapa masyarakat dengan turun ke jalan,” ujarnya saat ditemui usai acara sosialisasi lewat radio. Hadi Siswoyo mengharapkan dengan gencarnya sosialisasi tersebut masyarakat sudah tahu dan mencari tahu tarif apa saja yang naik dan besarannya. Kenai-

Lantik 793 Pejabat Baru

Pemerintah Jepang Bantu Madrasah untuk Bangun 5 Lokal Kelas Baru kasih yang sebesar besarnya kepada panitia dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember serta masyarakat Jember yang telah menyambut saya dengan luar biasa sebab ini kunjungan pertama kalinya,” kata Kato, kemarin. Dikatakan lagi oleh Kato bahwa pendidikan dasar merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. “Jadi melalui bantuan hibah ini untuk keamanan manusia tingkat akar rumput oleh pihak kami dan ini telah dibangun 5 ruang kelas baru dan perpustakaan serta pengadaan peralatan peralatan belajar mengajar,” jelasnya. Bantuan hibah itu diberikan dikarenakan sejak tahun 1962 gedung lama yang dibuat para siswa MI Ma‘arif 41 Tarbiyatul Islamiyah, yaitu ruang baca

Bondowoso, SMN Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku mulai Jumat, 6 Januari 2017, Satuan Polisi Lalu lintas Polres Bondowoso mulai gencar mensosialisasikan terhadap masyarakat, dengan demikian diharapkan masyarakat menaati peraturan dengan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Kapolres Bondowoso AKBPAfrisal SIK melalui Kasatlantas AKP Hadi Siswoyo menyatakan, PP No. 6/2016 sudah terbit sejak Desember 2016 diharapkan masyarakat dapat mengetahui pera-

Ilustrasi

Desa Juglangan terdapat laporan juga diDesa Klampokan beberapa warganya juga terindikasi terke-

na cikungunya yang saat ini masih belum diketahui karena masih menunggu hasil pemeriksaan, Dalam

Bupati Lumajang Drs. H. As’at, M.Ag saat melantik 793 orang untuk mengisi jabatan yang baru yang digelar di Pendopo Kabupaten Lumajang.

Lumajang, SMN Untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas pemerintahan yang baik, bertempat di Pendopo Kabupaten Lumajang (03/01). Bupati Lumajang Drs. H. As’at, M.Ag melantik 793 orang untuk mengisi jabatan yang baru. Dari jumlah 793 orang itu diantaranya 1 or-

ang pejabat eselon II.a, 23 orang pejabat eselon II.b, 68 orang pejabat eselon III.a, 108 orang pejabat eselon III.b, 523 orang pejabat eselon IV.a dan 70 orang pejabat eselon IV.b. Pelantikan Pejabat Pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkab juga

dihadiri Wakil Bupati Lumajang dan Ketua DPRD Lumajang. Usai pengambilan sumpah jabatan, Bupati Lumajang meminta kepada seluruh pejabat yang dilantik untuk tidak mempersoalkan rotasi jabatan tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi rotasi atau mutasi merupakan hal yang biasa. “Sesuai tekad pemerintah di tahun 2017 diharapkan kinerja aparatur negara lebih baik, sebaik baiknya, sejujur jujurnya dan seadil adilnya. Sumpah dan kesanggupan yang telah diucapkan merupakan tanggung jawab jabatan yang kelak akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Tuhan,” tegas Bupati. Bupati juga meminta

kepada para pejabat agar dapat mempertahankan dan meningkatkan Prestasi yang telah berhasil diraih oleh Kabupaten Luamajang pada kurun waktu 2016-2017. Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Drs. Nurwakit Ali Yusron, M.Si menyampaikan, bahwa Pelantikan yang dilakukan di lingkungan Pemkab Lumajang merupakan implementasi dari Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Daerah nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. (atiek)

Tarif STNK Naik Masyarakat Berteriak Sampang, SMN Berita niaknya tariff STNK dan BPKB Pemerintah Pusat sudah memasuki Hari pertama diberlakukannya. Hal ini ternyata dikeluhkan oleh sebagian warga di Sampang. Kebijakan kenaikan tersebut dinilai memperberat perekonomian warga. Khususnya yang berpenghasilan tidak menentu seperti pedagang dan wiraswasta lainya. Hal ini di keluhkan oleh Moh Farhan warga desa polagen “ sebenarnya dengan kenaikan yang merupakan kebijakan pemerintah ini cukup memberatkan saya mas, saya hanya pekerja serabutan yang menggantungkan diri kepada sepeda motor, ini saya katakan karena setiap saya dapat kerjaan saya menggunakan sepeda moto itupun tak tentu bayarannya, bagi saya dan keluarga saya ini sangat berat” tegasnya saat di temui di kantor samsat saat hendak akan perpanjang STNK Jum’at(6/1/2017).

penyuluhan tersebut dijelaskan terhadap warga bahwa penyebab Cikungunya dari penyakit virus yang menyerang manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. “Penyakit Cikungunya berlangsung 3 – 10 hari. Virus ini termasuk self limiting disease alias hilang

Meski ada kenaikan tarif, warga yang melakukan perpanjangan STNK dan pengurusan BPKB terlihat normal dan tertib. “yang namanya aturan suka tidak suaka ya tetap kita lakukan meskipun berat dan cari utangan untuk membayar pajak,” imbuh Farhan. Menanggapi keluhan itu, Ketua DPRD Sampang, Imam Ubaidillah, tampaknya tidak begitu keberatan atas kenaikan tarif yang sudah diberlakukan hari ini. Menurutnya, kenaikan tarif bukan pajak itu sudah berdasarkan pertimbangan dan kebijakan. “Itu sudah dari pusat, dan pastinya pemerintah pusat sudah melakukan pertimbangan dan kebijakan sebelum mengeluarkan keputusan,” tegasnya. Sekadar diketahui, kenaikan tarif sesuai perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi PP Nomor

dengan sendirinya. Jadi, usahakan jangan panik jika anggota keluarga mengalami penyakit ini karena tidak sampai menimbulkan kematian, dengan kejadian korban melebihi 30/orang ini sudah termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB), jadi upaya pengobatan dan pencegahan harus maxi-

60 Tahun 2016, yang didalamnya mengatur tarif pengurusan surat kenda-

mal, khusus warga yang tidak bisa berjalan akibat Cikungunya ini kita datangi kerumah yang bersangkutan”Jelas Bagus Sulaksono. Dinas Kesehatan melalui PKM Panji menghimbau untuk bersama – sama melakukan Pencegahan dengan membebaskan sarang nyamuk di

raan bermotor, yang naik hingga tiga kali lipat. (why)

setiap rumah, sekolah, masjid, dan tempat-tempat umum lainnya dengan 3M Plus Menguras , menutup, mengubur dan mendaur ulang, selain itu warga juga dihimbau untuk mempersiapkan lingkungan masing – masing karena mulai besok hari minggu akan di lakukan Fogging dan Pengasapan.(han)

Fokus

Edisi 269 / IX / 9 - 15 Januari 2017

Bupati Sidak Kehadiran Karyawan/Ti Upacara Peringatan Hari Amal Bakti Kementrian Agama Ke 71 Pemkab Madiun Madiun, SMN - hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 merupakan hari pertama bagi seluruh karyawan/ti Pemerintah Kabupaten Madiun masuk kerja setelah mengikuti cuti bersama untuk merayakan Tahun Baru 2017. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada Jumat, 30 Desember 2016 Bupati Madiun telah melantik seluruh Pejabat Struktural di Kabupaten Madiun. Selanjutnya Bupati Madiun menghimbau agar seluruh Pejabat yang baru dilantik dan diambil sumpahnya segera untuk menempati jabatan yang diamanahkan. Sehubungan dengan dua hal terbut, yaitu pelak-

sanaan cuti bersama tahun baru 2017 dan mutasi Pejabat, maka pada hari ini Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dengan didampingi Sekda Kab. Madiun Ir. Tontro Pahlawanto melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Madiun. Sedangkan Wakil Bupati Madiun Drs. H. Iswanto, M.Si dengan didampingi oleh Inspektor Kab. Madiun Drs. Basito, M.Si melaksanakan sidak ke Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan dan ke Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Madiun Pada kesempatan ini

Bupati Madiun menjelaskan terkiat dengan adanya pergeseran Pejabat saat Mutasi tanggal 30 Desember 2016, Bupati Madiun mejelaskan bahwa mutasi merupakan hal yang biasa dalam sebua organisasi. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari adanya kejenuhan dan sekaligus untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Seperti dikatahui bersama bahwa bidang Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Kab. Madiun. Terkiat dengan inspeksi mendadak pada beberapa SKPD Pemkab. Madiun dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran karyawan/ti pada hari perama

Di Kemenag Kab. Madiun Bupati Madiun H.Muhtarom, S.Sos saat sidak PNS di hari pertama masuk kerja.

ini relative bagus sesuai dengan ketentuan. Kalaupun ada beberapa diantara mereka yang tidak masuk pada hari ini, lebih dikarenan karena alas an sakit dan ada surat resminya. Untuk itu Bupati Madiun mengapresiasi sekali tingkat kehadiran karyawan/ti pada hari ini. Hal ini menunjukkan, bahwa mereka

dapat melaksanakan amanah dengan baik, disiplin dalam tugasnya masingmasing. Dengan disiplin dan kekompakan diharapkan seluruh program Pemerintah Kabupaten Madiun dapat terlaksana dengan baik sebagaimana visi dan misi yang telah di sepakati. (Sy)

Perayaan Natal 2016 Dan Tahun Baru 2017 Bersama PNS, TNI, Dan Polri Umat Kristiani di Pendopo Muda Graha Kab. Madiun

Bupati Madiun H.Muhtarom, S.Sos memberikan santunan pada anak kurang beruntung di dalam peringatan Hari Natal di Pendopo Muda Graha Madiun.

Madiun, SMN -tanggal 3 Januari 2017 Pemerintah Kab.Madiun mengadakan perayaan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 bersama PNS, TNI, Dan Polri Umat Kristiani di Pendopo

Muda Graha Kab. Madiun. Dalam acara tersebut hadir Bupati dan Wakil Bupati Madiun, Ketua DPRD Kab. Madiun, Forpimda Kab. Madiun, Sekda Kab. Madiun, Ibu Ketua Tim Penggerak

PKk Kab.Madiun, Saudara Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, dan Camat Se Kab. Madiun, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Madiun Ketua MUI Kab. Madiun, Sdr Ketua Badan Musyawarah Antar Agama (Bamag) Madiun, Pastor Paroki, Suster, Pendeta, dan Wali Gereja, Karyawan, Kariyawati PNS, Anggota TNI dan Polri Umat Kristiyani, serta para undangan. Dalam sambutannya pada acara tersebut Bupati Madiun mengucapkan selamat Natal Bagi Umat kristiyani, dan selamat Tahun Baru 2017. Dan berharap agar dengan perayaan Natal ini tercipta ke-

damaiana tidak hanya dalam kepribadian umat Kristiyani, namun juga diantara umat lain di Kab. Madiun. Selain itu Bupati Madiun menyampaikan dalam rangka memasuki tahun 2017 ini beliau mengajak kepada para masyarakat Kab. Madiun, terutama yang hadir dalam acara tersebut agar pada tahun 2017 ini menjadi lebih baik dari tahun 2016, selalu bercermin untuk menempuh dan memperbaiki kekurangan yang ada di tahun 2016. Mengakhiri sambutannya Bupati Madiun berharap kepada para saudara Kristiyani untuk selalu mendukung dan

ambil bagian dalam kegiatan social masyarakat tanpa memandang latar belakang keturunan, suku, ras, dan agama maupun kelompok/ golongan. Dan turut mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan umat beragama sebagai perwujudan Bhineka Tunggal Ika, sebagai Modal Bagi terwujudnya Suasana Kondusif di tengah Masyarakat. Pada kesempatan tersebut Bupati Madiun H.Muhtarom, S.Sos Juga memberikan Bingkisan dan Tali Asih Kepada 10 orang Yatim Piatu dari Panti asuhan Debora dan Bhakti Luhur. (Sy)

Waduk Pondok Jadi Arena Ber-Jet Sky Ngawi, SMN - Waduk Pondok yang ada di Kecamatan Bringin menjadi salah satu ikon yang akan diandalkan dalam mendukung program Ngawi Visit Year 2017. Di Waduk Pondok pula Bupati beserta sejumlah pejabat teras beserta anggota DPRD Kabupaten Ngawi, naik jet sky bersama pada 44 Januari 2017 lalu Jet Sky merupakan salah satu sarana yang baru disediakan di Waduk Pondok. Warga Ngawi pun ikut tumpah di Waduk Pondok

Jet sky di Waduk Pondok

untuk menyaksikan para pejabat saling beradu kebolehan mengemudikan jet sky di permukaan Waduk Pondok yang tenang. “Waduk Pondok merupakan salah satu andalan pariwisata

di Ngawi yang ingin kita angkat,” ujar Kanang, sapaan akrabBudiSulistyono,Bupati Ngawi. Jet Sky sendiri masih belum begitu familiar bagi masyarakat Ngawi terma-

suk bagi kalangan masyarakat di sekitar Waduk Pondok. Mereka pun tampak takjub dengan keberadaan jet sky yang bisa dikemudikan di Waduk Pondok. “Sebenarnya kami tidak tahu, kami juga khawatir kalau sewa jet sky untuk wisatawan bisa tidak ya, dan apakah tidak mahal?” ujar Sumadi, salah satu pengunjung. Para pejabat sendiri yang berkesempatan mencoba naik jet sky tampak tersenyum puas usai naik ke daratan. Mereka juga

mengaku senang karena air waduk cukup bersahabat di Bulan Januari ini. “Baguslah, lumayan untuk liburan anak-anak,” ungkap salah satu anggota DPRD Ngawi yang ikut dalam rombongan. Wisata Waduk Pondok selama ini belum bisa maksimal karena akses jalan ke arah waduk belum lama mulus.Kulinerandalandiarea waduk selama ini hanyalah ikan bakar yang hanya berisi patin dan nila dengan penyajian yang masih sangat sederhana. (ari)

Bupati Sidoarjo Lantik 841 Pejabat Struktural Sidoarjo, SMN.- Sebanyak 841 pejabat struktural yang terdiri dari eselon II, III dan IV Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa, (3/1). Pelantikan dilakukan dalam dua gelombang. Pelantikan gelombang pertama dilakukan pukul 08.00 WIB dan gelombang kedua pukul 13.00 WIB. Gelombang pertama dilakukan pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi eselon IIa dan IIb serta Jabatan Administrator IIIa dan IIIb. Sedangkan gelombang kedua dilakukan pelantikan Jabatan Pengawas eselon Iva dan IVb. Pelantikan tersebut disaksikan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Sidoarjo. Seperti Wakil

Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH, Ketua DPRD Sidoarjo H. Sullamul Hadi Nurmawan S.Thi, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Muh. Anwar Nasir S.I.K., M.H, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol. Inf Andre Julian serta Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo M. Sunarto SH,MH. Mengawali sambutannya Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah mengucapkan selamat atas pelantikan tersebut. Ia mengatakan proses memilih seseorang sebagai pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidaklah mudah. Ada sederet proses panjang yang harus dilalui. Seperti penilaian komptensi maupun penelusuran rekam jejak masing-masing pegawai. Hal tersebut dilakukan agar kedepan bisa mendapatkan figur seorang pejabat

struktural yang mampu dan mumpuni sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kompetensi tersebut baik dilihat dari kemampuan pengetahuan maupun ketrampilan. Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah juga menyampaikan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Seiring dengan ada-nya omongan jabatan penting dan tidak penting, ia menegaskan bahwa semua jabatan sekarang adalah jabatan yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Pemberian jabatan yang dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat untuk menjadikan Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi. Bupati Sidoarjo H.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum saat melantik 841 Pejabat struktural di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Selasa (3/1/2017) lalu

Saiful Ilah juga mengatakan pengisian jabatan struktural kali ini seiring dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena itu terjadi perombakkan yang cukup besar pada tatanan organisasi di tingkat pusat, provinsi maupun daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal terse-

but juga tidak terlepas dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomer 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Oleh karena itu dilakukan pengisian jabatan struktural dalam penataan kelembagaan atau organisasi perangkat daerah. Dalam kesempatan tersebut Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah berpesan

Bupati Madiun H.Muhtarom, S.Sos beserta Ketua DPRD Kab.Madiun dan Kepala Kemenag Kab. Madiun bersama jajarannya telah mengadakan Upacara peringatan Hari Amal Bakti Kemenag ke71

Madiun,SMN-tanggal 3 Januari 2017 Kemenag Kabupaten Madiun mengadakan upacara memperingati HariAmal Bhakti Kementrian Agama Ke 71 Di Halaman Kemenag Kab.Madiun. Bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup) Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dengan dihadiri oleh Ketua DPRD Kab.Madiun, Kepala Dinas Pendidikan Kab.Madiun, Kepala Kesbangpoldagri Kab. Madiun, Kepala Polisi Pa-

mong Praja Kab. Madiun, Kepala Dishub Kab. Madiun, Kepala Kantor Imigrasi Kab.Madiun, Ketua Ormasormas Keagamaan Kab. Madiun, Ketua FKUB Kab. Madiun, Ketua Persaudaraan Pensiunan Kab. Madiun, Pejabat Struktural dan fungsional di lingkungan kemenag Kab.Madiun. Bupati Madiun dalam sambutannya membacakan sambutan tertulis Menteri Agama RI antara lain mengatakan. Sejalan dengan tema hari amal

bhakti kementrian Agama ke 71 tahun 2017 yaitu “Bersih melayani” dan Motto “ Lebih Dekat Melayani Umat” bapak menteri berharap peringatan ulang tahun kementrian agama ini semakin memperkuat komitmen terhadap integritas dan etos kerja sebagai pelayan masyarakat dan pengayom semua umat beragama. Beliau juga berkata berbagai langkah baik, tidak akan berjalan mulus tanpa sinegritas dan kebulatan hati. Dan beliau berharap nilai Budaya Kerja makin dijiwai dalam sanubari setiap kita, serta dilengkapi dengan semangat kerja sama yang baik, dan hasilnya akan Nampak nyata dan jadi berkah bagi kita semua. Dan akhirnya mentri Agama juga berpesan kepada seluruh jajaran kementrian Agama agar senantiasa menjaga marwah kementrian yang di cintai sebagai organisasi yang sarat dengan nilai ,

kultur, dan tradisi baik. Dalam kaitan itu Bapak mentri dalam sambutannya juga berpesan agar seluruh jajaran kementrian agama yang masih aktif perlu memelihara silaturahmi dengan para senior yang pernah menjabat di masa lampau . generasi yang datang perlu belajar dari perjuangan dan pemikiran para pendahulu dan pandai menghargai jasa para senior yang telah memberikan kontribusi pada umat , bangsa Negara dan organisasi kementrian Agama pada eranya masing-masing. Dalam acara tersebut Bupati Madiun H. Muhtarom, S. Sos juga memberikan Tropi bagi siswa yang telah memenangkan Kompetensi Sains Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah Se Kab. Madiun Tahun 2016. Kompetensi Kepala Madrasah berprestasi Tingkat provinsi Jawa Timur. (Sy)

Ratusan Pejabat Dilantik Saat Pagi Buta di Benteng Van Den Bosch Ngawi, SMN - Saat pagi buta, 3 januari 2017, bertepatan dengan hari pertama masuk kerja bagi kalangan PNS, Bupati Ngawi Budi Sulistyono alias Kanang melakukan pelantikan pejabat yang unik. Sebanyak 839 pejabat dilantik di Benteng Van Den Bosch, dengan undangan pelantikan tertulis pukul 05.00 WIB. Pelantikan ini juga merupakan penyesuaian dengan organiasi perangkat daerah (OPD) yang baru. Ada 19 kepala dinas dan 3 orang staf ahli yang ikut dilantik. “Sebagian pejabat lama sebagian orang baru, semuanya harus dilantik lagi karena menyesuaikan OPD yang baru,” kata Kanang, sapaan akrab Bupati Ngawi itu. Mengenai waktu pelantikan yang dilakukan pada pagi hari sebelum jam kerja dan dilakukan di Benteng Van Den Bosch atau acap disebut sebagai Benteng Pendhem, menurut Kanabg, merupakan sebuah kesengajaan. Dia berharap, usai pelantikan semua PNS bisa kembali ke satuan

kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk segera merapatkan barisan. Pasalnya tugas yang dipercayakan semakin berat dan menuntut tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. “Sekali lagi saya mengucapkan “selamat” kepada saudara sekalian, tunaikan tugas yang telah diamanatkan ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab serta senantiasa mengutamakan keseriusan, kesungguhan dan kearifan dalam bersikap,”pesannya. Dalam pelantikan pejabat struktural Jabatan Pimpinan Tinggi tadi pagi tidak terdapat nama-nama baru. Para pejabat struktural tersebut hanya bergeser dari instansi satu ke instansi lainnya atau menempati instansi baru yang dibentuk sesuai

kerja dan yang tidak digeser tetap bisa bekerja seperti semula. Sedangkan yang bergeser posisinya memiliki kesempatan berpamitan dan bersiapsiap. “Karena selain PNS yang kemungkinan bergeser, posisi kantornya juga bisa saja berubah menyesuaikan OPD yang baru,” ungkapnya. Dalam pelantikan tersebut, Bupati Ngawi juga mengangkat pelaksana tugas Sekretaris Daerah Ngawi yakni M. Shodiq Tri Widhiyanto. Shodiq sebelumnya adalah Inspektur Ngawi. Selain itu, Budiono sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Esti Wahyuni Dwi Suparpti menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PPTSP), Prasetyo Hari Adi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom), Yulianto Kusprasetyo Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BK2P)danSlametPurwono Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sedangkan Indah

dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo. Seperti Drs. Joko Santoso, MM yang sebelumnya sebagai kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo bergeser sebagai Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo. Badan Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo sendiri adalah salah satu

Pelantikan di Benteng an Den Bosch

Kusumawardhani menduduki kursi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (D3PA dan KB), Yusuf Rosyadi Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPP dan TK), Mohamad Arif Suyudi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) dan Setiyono mendapat jatah sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (KLH). Sementara itu Sugeng masih sama menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Sofyan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Bambang Supriyadi sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD)

OPD baru di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo sekarang di isi oleh Drs. Ec. Asrofi MM yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten I Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo. Begitu pula dengan Drs. Ahmad Zaini, MM yang semula sebagai kepala

dan untuk Abimanyu mengalami nasib yang sama masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Nasib Bambang Lestari Widodo masih duduk ditempat yakni menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan demikian halnya Sunito sebagai Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Marsudi masih sesuai induknya dulu sebagai Kepala Dinas Pertanian, Hadi Suroso Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU dan TR) dan disusul Purwono Broto Wasisto menahkodai sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman (Dispermukim) begitu juga Sunarto didapuk sebagai Kepala Dinas Sosial. (ari)

Badan Pelayanan Perijinan terpadu Sidoarjo beralih sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangu-nan Daerah (Bappeda) Sidoarjo. Sedangkan Ir. Sulaksono yang sebelumnya sebagai kepala Bappeda Sidoarjo sekarang menduduki jabatan seba-gai kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Sidoarjo.(sla)

Probolinggo

Edisi 269 / IX / 9 - 15 Januari 2017

DKP Kota Probolinggo Edukasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah

Kepala DKP Ir. Budi Krisyanto, Msi Saat mengunjungi Usaha Budidaya ikan KOI Diwilayah Kel. Suka Bumi Kota Probolinggo.

Probolinggo, SMN - Dalam rangka mempersiapkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Probolinggo melakukan Edukasi kepada para Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil

Mikro (UKM ) Binaan DKP (5/1). Dipimpin langsung oleh Kepala DKP Ir. Budi Krisyanto, Msi. bersama Teamnya mengunjungi beberapa UKM dan IKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan ringan yang bahannya dari Bahari

seperti produk Kripik Pisang Mangrope, Rengginang Udang / Ikan, dan yanglainnya. Ir.Budi Krisyanto bersama Team selanjutnya mengunjungi Usaha budidaya Lele binaan DKP yang saat itu sedang Dipanen dan selanjutnya mengunjungi Usaha budidaya ikan Koi, serta yang lainnya. Kepala DKP Ir. Budi Kriyanto, Msi dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa D K P selalu berusaha untuk melakukan pemantauan dan koordinasi kepada UKM dan IKM binaan DKP Kota Probolinggo. “ Tujuan mengunjungi UKM dan IKM ini adalah dalam rangka mengedukasi para pengusaha dan koordinasi apa yang menjadi permasalahan para pengusaha tersebut.” Lebih lanjut Kepala DKP menjelaskan bahwa selama ini para

pengusaha sangat terbantu dengan baik, mengenai Pemasarannya, Promosinya, bahannya dan lainnya. Kepada para pengusaha Kepala DKP juga mempersilahkan menggunakan fasilitas Rumah Kemasan bilamana diperlukan. “Saya kedepan akan akan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata agar nantinya kalau ada Turis baik lokal maupun manca negara bisa menyempatkan waktunya untuk mengunjungi Usaha Mikro Kecil yang ada di Kota Probolinggo, ini bertujuan agar produk produknya dapat dikenal dan dapat komunikasi sehingga dimungkinkan dapat bekerja sama.” Tidak hanya cukup disitu saja menurut Kepala DKP kedepan juga Produk produk olahan yang ada di Kota Probolinggo akan dipromosikan di tempat promosi kantor Pemprof Jawa Timur. (edy)

LKKN Merasa Kecewa Tertundanya Audensi Dengan Dinas Cipta Karya Pamekasan, SMN - LKKN merasa kecewa atas tertundanya audensinya dengan Kepala Dinas Cipta Karya kembali tertunda dan tidak dapat di laksanakan pada hari Kamis (05/01/17) seputar pukul 13.00. Namun dari hasil surat pemberitauan sebelunya bahwa pada hari kamis ( 05/01/17) tertulis di surat pemberitahuan seputar pukul 13.00 wib kalau saat itu pelaksanaan Audensi Kepada Dinas Cipta Karya. Begitu saat dan waktu yang di tunggu tunggu sesuai jam yang sudah di jadwalkan sesuai dengan surat yang di tentukan audensi belum bisa dilaksanakan oleh Lembaga Kajian Keuangan Nasional tanpa adanya pemberitahuan dari pihak Dinas Cipta Karya. Sementara menurut keterangan dari Ketua LKKN, Bahri menjelaskan kalau ia sudah berusaha sabar dan surat itu sudah jauh jauh sebelumnya yang kami layangkan. Namun yang di kecewakan oleh LKKN dari Pihak Dinas

Cipta Karya tidak ada komunikasi dengan kami, terang Bahri. Surat yang kami layangkan itu lengkap dengan kontak person, mengapa dari Pihak Dinas tersebut tidak lakukan dengan cara fian telpon seluler ke Lembaga kami secara prosedural dan sama sama menghargai Lembaga kami, tuturnya. Mohtar mengatakan kepada awak media SMN kalau dirinya sudah datang jauh jauh dan standbye di tempat yang sesuai dengan surat dan jam 13.00 wib yang sudah ditentukan tetapi sesampai di kantor Cipta Karya acara audensi di tunda dengan sebuah alasan bahwa Kepala Dinas Cipta Karya tidak ada ditempat dan ditambahkan kalau Kepala Cipta Karya sedang sakit, tutur Arif dari salah satu pihak Kantor Cipta Karya. Dilansir dari SMN, Kekecewaan yang dialami oleh LKKN benar benar merasa di rugikan dengan tenaga dan dengan hal tak lepas tercetus sebuah kata Maaf saja

LKKN kecewa atas tertundanya audensi dengan kepala Dinas Cipta Karya yang rencananya dilaksanakan pada hari kamis (05/01/2017)

yang kami dapatkan padahal ini menyangkut Kepentingan Rakyat tambahnya mereka penuh rasa kecewa lalu pamit pulang. Bahri dan kawan kawan berharap semoga dan mudah mudahan

Tasyakuran Peringati HUT Kota Kraksaan

Probolinggo, SMN - Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, Kota Kraksaan ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Probolinggo. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo akhirnya menetapkan tanggal tersebut sebagai HUT Kota Kraksaan yang diperingati setiap tahun. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Kraksaan ke-7, sejumlah agenda telah dibuat oleh Pemkab Probolinggo. Salah satunya tasyakuran yang dipusatkan di Pendopo Kecamatan Kraksaan, Kamis (5/ 1/2017). Tasyakuran HUT Kota Kraksaan ke-7 ini dihadiri Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari SE didampingi anggota Komisi VIII DPR RI Drs H Hasan Aminuddin MSi. Tampak pula Wakil Bupati Probolinggo Drs HA. Timbul Prihanjoko beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo. Hadir pula Ketua MUI Kabupaten Probolinggo KH. Munir Kholili, Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Kraksaan H Nasrullah A. Suja’i, Pimpinan Bank Jatim Cabang Kraksaan Elfaurid Aguswantoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo HM. Nawi serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo. Drs.H.Hasan Aminuddin, Msi dalam sambutannya mengatakan bahwa Kota Kraksaan ini harus dijaga dengan baik. Diantaranya menjaga kebersihan yang lebih sulit dari pada memba-

Bupati Probolinggo didampingi Suami Drs.H.Hasan Aminuddin.Msi dan Wakil Bupati Drs. HA.Timbul Prihanjoko serta unsure Forkopinda saat memotong tumpeng pada acara tasyakuran.

ngun. Serta tertib terhadap peraturan perundang undangan, khususnya pada hari Jum’at mulai pukul 11 siang sampai selesainya sholat Jum’at para pedagang untuk tidak melakukan transaksi atau melayani pembeli. “Pesan moral yang perlu disampaikan dan merupakan menyarankan kepada Camat Kraksaan untuk melakukan tindakan yakni jangan memberikan toleransi untuk mendirikan bangunan rumah atau bangunan lain di pinggir kali atau sungai,” Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari.SE mengatakan selama 7 tahun terakhir, pemerintah daerah bersama Forkopimda telah bersama-sama berdiskusi dan melahirkan kebijakan,

Dua Atap Asrama Polres Pamekasan Terbang Bersama Angin Puting Beliung

hal ini tidak terulang lagi dan bersepakat dengan bapak Arif Cipta Karya mudah mudahan Kepala Dinas kita cepat sembuh dari sakitnya. (hen)

Dua Pelajar MAN di Pamekasan Berbuat Mesum Di Grebek Warga

Surat pernyataan

Pamekasan, SMN - Taman Asri yang berada di lokasali Desa Kowel sangat meresahkan warga sekitar.Karena di saat waktu jam sekolah maupun sore hari banyak para remaja berkumpul dan ada

pula yang berpacaran.Kemaren pagi warga desa Kowel mempergoki ke dua remaja yang hendak berbuat mesum di Taman Asri, seputar Kamis ( 05/01/2017) sekitar pukul 09.00 wib.

Dua remaja yang masih tercata sebagai siswa di salah satu Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ) di Pamekasan Madura telah di grebek warga Desa Kowel. Menurut keterangan Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Osa Maliki terhadap awak media mengatakan bahwa pebangkapan pasangan muda mudi yang sedang di mabuk asmara itu di lakukan di Taman Asri Kowel, kamis (05/01/ 2017). Perbuatan terlarang itu dilakukan saat jam sekolah berlangsung. Ke duanya dengan berpura pura masuk ke dalam kamar kecil, terangnya dalam keterangan persnya pada wartawan kamis (05/ 01/2017). Menurut Osa, hal ini warga sekitar Taman Asri mencurigai dengan ke duanya maka warga

kemudian melakukan pengebrekan. Ke duanya di arak ke kantor Kelurahan Kowel yang selanjutnya dilaporkan ke Babinkamtibmas dan Babinsa setempat. Karena warga menduga ke dua pelajar itu hendak melakukan perbuatan mesum dan menangkap pelajar tersebut kemudian menghubungi Lurah dan anggota kami dan Babinsa, pungkasnya. Ke duanya masing masing yang laki laki asal warga Kecamatan Larangan yang berinisial IP (17) sedangkan yang perempuan tercatat warga Kecamatan Galis dengan berinisial NA (18). Keduanya setelah menandatangani surat pernyataan langsung diserahkan ke pihak sekolah agar diberikan peringatan lebih lanjut.(hen)

Bupati Malang Terima Kunjungan Lima Menteri Pujon, SMN - Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna menerima kunjungan lima Menteri Republik Indonesia di Koperasi SAE (Sinau Andhandani Ekonomi) Pujon, Jumat (6/1) siang. Tamu spesial itu meliputi Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Perindustrian, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perdagangan dan Menteri PU Perumahan Rakyat. Ketua Umum Koperasi SAE Pujon, H. Abdi Suwasono berkesempatan memaparkan profil koperasinya yang sukses memproduksi hingga 92.741 liter per hari pada bulan Desember 2016. Koperasi yang punya makna nama belajar memperbaiki ekonomi ini berdiri 30 Oktober 1962. Ia juga menjelaskan, Kop SAE mulai 1

Januari 1975 sudah bekerja sama dan mengirimkan susu ke PT Nestle hingga kini memiliki omset Rp 16 Milyar per bulan. Namun pihaknya masih menjumpai kendala dalam upaya meningkatkan jumlah produksi, antara lain berkaitan dengan genetika, pakan dan kandang. Hasilnya, jumlah induk sapi perah terus menurun dibanding kelahiran, kesulitan pakan utamanya ketika memasuki musim kemarau, dan biaya pembangunan instalasi air bersih hingga ke kandang. Kendala-kendala tersebut pun langsung coba diberikan solusi oleh kelima menteri yang berkunjung. Hal ini dibenarkan Bupati Malang, Dr. H. Rendra Kresna ketika dikonfirmasi para awak me-

dia. Ia menjelaskan, kendala genetika ini juga berkaitan dengan keterbatasan stok pakan. Kedepan, para menteri menjelaskan akan ada upaya bagi peternak dengan diberikan indukan sapi, baik ras impor yang berkualitas. Sehingga, dari yang kini baru menghasilkan susu 8-10 liter per ekor, minimal meningkat hingga 16-30 liter per ekor. “Terkait pakan, kendalanya adalah ketersediaannya yang sangat terbatas. Harapannya, peternak bisa memproduksi pakan dan dengan cara membuat lahan hijauan. Selama ini mengambil di hutan, kurang lebihnya sapi ini membutuhkan 40 kg, sekarang hanya 25 kg. Pakan konsentrat juga perlu subsidi,” ucapnya kepada

awak media usai para menteri dan rombongan meninggalkan Kop SAE. Sedangkan perihal persoalan kandang, Bung Rendra, sapaan akrab Bupati Malang menegaskan kandang sudah banyak yang modern. 80 persen sudah bagus tetapi masalahnya adalah ketercukupan air untuk hewan ternak lantaran instalasi airnya yang masih kesulitan. Disebutkannya, air tersebut harusnya mencapai hingga ke kandang, dan selama ini baru sampai ke rumah untuk kebutuhan rumah tangga, bukan juga untuk hewan ternak. “Jika ketiga nya sudah terintegrasi maka produksi susu Koperasi SAE bisa semakin tinggi, bahkan bisa menghasilkan hingga

khususnya di bidang pembangunan di Kota Kraksaan. Terlebih MUI dan FKUB aktif memberikan masukan pemikiran demi perbaikan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. “Tidak ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan kecuali dengan musyawarah mufakat lintas tupoksi dan lintas amanah. Sehingga permasalahan yang ada bisa bersama-sama diselesaikan. Begitu indahnya kebersamaan,” Tasyakuran peringatan HUT Kota Kraksaan ke-7 sebagai ibukota Kabupaten Probolinggo ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Tantri dan Wabup Timbul. Kegiatan ini diakhiri dengan makan nasi tumpeng bersama-sama. (edy)

Kondisi atap asrama Polres Pamekasan pasca angin puting beliung

Pamekasan, SMN - Akibat hujan lebat yang di sertakan angin kencang, beberapa pohon yang ada di sekitar Asrama Polres Pamekasan tumbang dan menimpa dua (2) Asrama Polres Pamekasan. Kejadian yang menimpa dua Asrama Polres berkisar pukuk 16.00 wib, Senin (03/01/17).

Hujan lebat yang disertakan angin kencang itu sangat mengagetkan para penghuni asrama polres. Dua asramah yang tersapu oleh angin kencang tak lain asrama yang ditempati oleh Kanit Reskrim dan Kasat Intel Polres Pamekasan mengalami rusak. Pantauan SMN, atap dua

asrama yang di tempati Kanit Reskrim Polres dan Kasat Intel Polres tersebut karena atap rumah itu di bawa terbang angin puting beliung. Sementara anggota Kanit Reskrim Polres Pamekasan Fredy menyampaikan bahwa hujan lebat yang di sertai angin kencang juga menumbangkan pohon yang ada di lokasi asrama polres.Awal mulanya rumah asrama pada saat itu seperti bergoyang dan tiba tiba beberapa atap rumah asrama polres dibawa angin puting beliung, pungkasnya. Ditambahkan dari Kanit Reskrim Polres Pamekasan, menambahkan bahwa angin puting beliung tersebut juga telah membawa kursi di lapangan olah raga depan asrama dan berserakan. Dalam peristiwa angin puting beliung ini beruntung tidak ada korban dalam peristiwa itu dan kami bersama sama masih bersih bersih, tandasnya. (hen)

Pemda Pasuruan Fokus Perbaikan Infrastruktur Pascabanjir Pasuruan, SMN - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengunjungi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yang pada Kamis (5/1) dilanda banjir. Menurutnya meluapnya Sungai Surak hingga menghancurkan tembok rumah warga baru pertama kali ini terjadi. Ia mengungkapkan pemerintah provinsi dan kabupaten akan secepatnya memperbaiki infrastruktur yang rusak.

150 ton per bulan. Sedangkan, mengapa ada hewan ternaknya dipotong? Itu karena harga susu alami penurunan dan harga daging naik, sehingga mereka berpikiran praktis demi penuhi kebutuhan ekonomi maka indukan sapi kemudian di sembelih untuk konsumsi daging,” pungkas Bung Rendra. (jun)

Akibat banjir, jembatanjembatan kayu yang dibuat oleh warga hancur terseret arus air sehingga menutup ruas jalan. “Sedang kita duga penyebab banjir, kemungkinan karena alih fungsi lahan atau akibat adanya pembangunan jalan tol PandaanMalang,” kata Gus Ipul, sapaan Wagub Jatim, di sela tinjauan lokasi banjir, Jumat (6/1). Menurutnya para pemangku kepentingan di Pasuruan akan fokus pada perbaikan rumah warga dan ruas jalan yang terdampak banjir. “Dari bupati hingga kepala desa berkoordinasi agar recovery dilakukan secepatnya,” imbuh Gus Ipul. Sementara itu dinas di tingkat provinsi akan bertanggung jawab memastikan perbaikan plengsengan (tanggul di tepi sungai). Bupati Pasuruan mengatakan pihaknya menduga penye-

bab banjir adalah tingginya curah hujan yang turun pada Kamis (5/ 1). Akibatnya air sungai meluap dan menghanyutkan jembatan kayu dan bambu yang dibangun warga. “Jembatan itu rusak dan materialnya menutup aliran air,” kata dia. Ia menuturkan masih akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab banjir. Sejak semalam, lanjutnya, pemkab sudah memasok logistik kepada para warga yang terdampak banjir. Hari ini pemkab sudah mulai menginventarisir kerusakan dan apa saja perbaikan yang diperlukan. Diperkirakan banjir merusak lahan pertanian padi seluas empat hektar dan lahan palawija seluas satu hektar. “Semua akan diinventarisasi dan direcovery menggunakan dana yang sudah disiapkan dalam APBD,” kata dia. (win)

Ponorogo

Edisi 269 / IX / 9 - 15 Januari 2017

Hingga Akhir Tahun 2016

Asisten Staf Khusus Menaker

7000 Ribu Pemohon Paspor di Kanim Kelas III Ponorogo

Sidak TKW Dianiaya

Ponorogo, SMN - Dibukanya pelayanan Imigrasi di Ponorogo tanggal 5 April 2016 lalu memang sangat menggembirakan masyarakat Ponorogo. Seperti diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Ponorogo bekerja ke luar negeri sebagai TKI. Oleh karena itu dengan adanya kantor Imigrasi di Ponorogo sangat membantu warga Ponorogo dalam pengurusan paspor ketika akan keluar negeri baik sebagai TKI maupun ketika akan umroh dan haji. Sejak dibuka bulan April 2016 kantor ini tidak sepi pengunjung. Dari data yang ada rata-rata sekitar 50 hingga 70 pemohon paspor setiap hari. “Rata-rata setiap hari sekitar limapuluh hingga tujuh puluh pemohon paspor. Lima puluh persen dari PJTKI karena memang banyak warga Ponorogo yang bekerja sebagai TKI, dua puluh

persen pemohon paspor untuk umroh dan sisanya mereka yang ingin wisata ke luar negeri. Namun di musim liburan ini ada sedikit lonjakan pemohon seperti hari ini hingga seratus lebih pemohon, “terang Najarudin Safa’at, M.Si kepala kantor Imigrasi Ponorogo. Sejak buka layanan tanggal 5 April hingga Desember 2016 ini tercatat sekitar 7000 pemohon paspor di kantor Imigrasi kelas III Ponorogo. “Tahun 2017 kami berharap sudah bisa membuka pelayanan orang asing. Peralatan sudah ada tinggal nunggu pemasangan, dengan dibukanya layanan orang asing maka kantor ini sudah beroperasi100%, “imbuh Najar. Namun kurangnya SDM masih menjadi kendala. Saat ini baru ada 14 pegawai di Kanim kelas III ini sedangkan idealnya adalah 30 orang. “Karena kurangnya tenaga

Najarudin Safa’at, M.Si kepala kantor Imigrasi Ponorogo

maka kami dibantu beberapa tenaga honorer untuk kegiatan sehari-hari, “imbuh Najar. Mengenai sarana yang kurang memadai dia berharap masyarakat bisa maklum karena Kantor Imigrasi ini masih num-

pang. Kelak ketika sudah menempati lahan sendiri diharapkan bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan sarana yang memadai. (any/wid)

Banyuwangi Akan Bangun 15 Embung Baru

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat memimpin Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur di Banyuwangi, Jumat (6/1/2017).

Banyuwangi, SMN - infrastruktur pertanian menjadi salah satu prioritas usulan pembangunan pada 2017. Khususnya untuk pembangunan fasilitas sumberdaya air seperti embung dan jalan usaha tani penghubung antardesa yang bisa memudahkan petani dalam mendistribusikan hasil panennya. Bahkan, tak tanggungtanggung, Pemkab Banyuwangi telah menyiapkan dana mencapai Rp150 miliar. “Jadi selain teknis pertaniannya kami perkuat, misalnya dengan

inovasi budidaya maupun pascapanen, kami juga bangun infrastrukturnya, terutama untuk sumberdaya air. Aliran air ke lahan harus dipastikan tidak macet dan dalam jumlah yang cukup,” ujar Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat memimpin Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur di Banyuwangi, Jumat (6/1/2017). Nantinya, kata Anas, untuk memperluas layanan sumberdaya air bagi sektor pertanian di Banyuwangi, pihaknya bakal kembali menambah jumlah embung baru

pada tahun ini. Pada tahun ini, dibangun 15 embung baru dengan kapasitas tiap embung * 20005000, meter kubik. Jaringan irigasi tersier juga bakal dibenahi dan ditambah sebagai upaya percepatan daya hantar air dari hulu ke lahan-lahan pertanian. “Tahun ini APBD Banyuwangi mengalokasikan dana Rp 150 miliar untuk pembangunan infrastruktur sumberdaya air guna menopang kinerja sektor pertanian,” jelas Anas. Selain infrastruktur sumberdaya air, pembangunan infrastruktur pertanian juga difokuskan ke jalan usaha tani untuk menunjang aspek pasca-panen. “Aksesibilitas jalan antar desa dan kecamatan dibangun dan diperbaiki. Dengan aksesibilitas yang meningkat membuka peluang pasar yang lebih besar bagi petani,” ujar Anas. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU)Pengairan Guntur Priambodo mengatakan dengan pembangunan irigasi secara berkelanjutan, pihaknya menargetkan persentase ketersediaan air bagi petani bertambah dari saat ini 200 persen menjadi 230

persen dalam dua atau tiga tahun ke depan. “Artinya, sebagian petani atau sekitar 30 persen bisa menambah jumlah masa tanamnya, dari yang dulu cuma dua kali bisa menjadi tiga kali dalam setahun,” katanya. Dia menambahkan, salah satu embung yang dibangun adalah embung berkapasitas sedang, yaitu embung Tasmuin di Kecamatan Songgon. Embung ini berkapasitas 500.000 meter kubik. Selain itu, empat embung besar berkapasitas hingga 2 juta m3 disiapkan di Banyuwangi wilayah selatan. “Jika ini terealisasi maka ketersediaan airnya hampir menyamai Waduk Bajulmati di Wongsorejo atau kawasan Banyuwangi utara yang mencapai 10 juta meter kubik,” pungkasnya. Di Banyuwangi, jaringan irigasi primer mencapai 3.718 kilometer, irigasi sekunder 2.204 kilometer, dan irigasi tersier 797 kilometer. Jaringan tersebut mengairi sekitar 66.000 hektar sawah. Selain itu, ada kawasan perkebunan sekitar 82.000 hektar yang juga membutuhkan sumberdaya air dalam skala tertentu.(syam)

Bupati Bojonegoro Diminta Ajari E-Government Daerah Lain Di Indonesia Bojonegoro, SMN - Bupati Bojonegoro Suyoto berbagi pengalaman tentang pemerintahan terbuka yang dilakukan Pemkab Bojonegoro dihadapan Menteri PAN-RB Asman Abnur, antara lain Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kementerian Kominfo, Lembaga Sandi Negara, dan lembaga lainnya di Jakarta, Kamis (05/01). Dalam paparannya Bupati Bojonegoro menerangkan latar belakang Bojonegoro dengan berbagai tantangan yang dihadapi, masalah-masalah yang ada serta bagaimana menyelesaikan berbagai permasalahan dengan dukungan teknologi yang diterapkan di Bojonegoro. “Beberapa aplikasi telah diterapkan dan dikembangkan terkait dengan pelayanan masyarakat, pengaduan, keterbukaan pemerintahan, bahkan sampai dengan sistem keterbukaan anggaran keuangan desa,” ungkap Kang Yoto sapaan akrab Bupati Bojonegoro.

Dalam kesempatan itu Kang Yoto juga menyampaikan bahwa E-Government bukanlah adu proyek IT, namun apa yg dilakukan dan di inisiasi Bojonegoro adalah untuk menyelesaikan problem yang ada, bukan money follow program namun money follow problem dan IT adalah pendukung untuk menciptakan tepat sasaran, akuntabel dan terbuka. Salah satu bentuk aplikasi yang menjadi inisiasi Bojonegoro adalah Open Data Contract, yang juga merupakan salah satu poin rencana aksi Open Government Partnership 2017. “ODC akan membuka seluruh rangkaian tata kelola dan proses bisnis pemerintah sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan belanja barang jasa, pengawasan dan pelaporan yg terintegrasi sebagai siklus yang terus berjalan, “ karena birokrasi ini kerjanya ya merencanakan, ya melaksanakan sekaligus melaporkan,” jelas Kang

Bupati Bojonegoro Suyoto berbagi pengalaman tentang pemerintahan terbuka yang dilakukan Pemkab Bojonegoro dihadapan Menteri PAN-RB Asman Abnur

Yoto. Sementara itu Menteri PANRB Asman Abnur mengapresiasi apa yang telah dilakukan Bojonegoro, selanjutnya keberhasilan

ini akan diteruskan ke daerah lain. “Kalau perlu Bojonegoro langsung terjun ngajarin beberapa daerah lain di Indonesia,” ujar Menpan –RB. (syam)

Ponorogo, SMN - Asisten Staf Khusus menteri tenaga kerja (Menaker) Lily Jatmiko sidak langsung ke dinas tenaga kerja (DisNaKer) kabupaten Ponorogo sekalian membesuk pasien rumah sakit Darmayu Fadila Rahmatika selaku tenaga kerja wanita (TKW) dari Ponorogo yang telah menjadi korban penganiayaan majikan di Singapura pada hari Jumat (6/1) lalu. Dalam hal ini Lily Jatmiko menjelaskan, pihaknya akan memastikan hak-hak yang yang seharusnya diterima oleh korban dan asuransinya dapat dinikmati sekaligus sebagai ganti rugi atas penganiayaan itu. Walaupun yang bersangkutan berangkat tidak melalui prosedural, pihaknya akan mendesak KJRI di Singapura untuk terus mengusahakan agar supaya hak-hak korban dapat tersampaikan secara penuh atau terpenuhi, termasuk asuransinya, ujar Lily. Menurut Lily, Pihaknya turun langsung ke Ponorogo dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kasus dan kondisi Fadila, selain itu juga mencari tahu dan meminta pertanggung jawaban kepada siapa pembuat dokumen palsu, sehingga Fadilla bisa berangkat ke Singapura, serta meminta agar pihak rumah sakit Darmayu melakukan visum lagi dan general Check up secara keseluruhan,” Visum dan general check

Asisten Staf khusus Kemenaker Lily Jatmiko saat membesuk TKW teraniaya Fadila

up akan digunakan untuk klaim ke Singapura. Fadila punya hak asuransi yang harus diklaimkan,” tegas Lily. Saat ini pihak kemenaker masih terus berusaha menyelesaikan kasus tersebut termasuk mencari majikan dimana Fadila bekerja. Sementara itu kepala dinas tenaga kerja kabupaten Ponorogo, Bedianto memaparkan, Pihaknya juga berupaya untuk memberikan hak-hak Fadila dengan memanggil pihak-pihak yang memberangkatkan Fadila Rahmatika ke Singapura,” Sudah saya panggil pihak-pihak yang

memberangkatkan dan yang bersangkutan juga siap memberikan santunan kepada korban,” Paparnya. Saat ini pihaknya juga tengah melakukan penyelidikan karena ditengarai dalam kasus Fadila ada dugaan terjadi pemalsuan dokumen dan human trafficking, pasalnya saat berangkat yang bersangkuatan masih belum cukup umur. Kedepan pihaknya akan terus mengawasi dengan selektif setiap proses pemberangkatan TKI ke luar negeri,” Kejadian ini semoga menjadi yang terakhir kalinya di Ponorogo,” Pungkas Ibed. (Wied)

Jabat Dengan Amanah Pasti Jadi Ibadah

Bupati Fadeli saat melantik dan mengambil sumpah 1.031 orang pejabat di Halaman Kantor Pemkab Lamongan, Sabtu (31/12).

Lamongan, SMN - Bupati Fadeli melantik dan mengambil sumpah 1.031 orang pejabat di Halaman Kantor Pemkab Lamongan, Sabtu (31/12). Mereka adalah bagian dari gelombang pertama pejabat yang diangkata pasca adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Karena hasil dari penataan OPD tersebut, secara keseluruhan ada 1.143 formasi jabatan baik dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) atau yang dulu pejabat eselon II, 236 formasi Pejabat Administrator (PA) atau yang dulu eselon III dan sisanya Pejabat Pengawas (PP) atau yang dulu menggunakan istilah pejabat eselon IV. Kepada yang dilantik, Fadeli berpesan agar amanah menjalankan jabatannya. “Insya Allah jika jabatan ini dijalankan dengan amanah, akan menjadi ibadah bagi kita semua, “ kata Fadeli. Dia menyebut tidak mungkin semua yang hari itu dilantik bisa puas dengan posisinya seka-

rang. “Saya yakin ini sudah pilihan terbaik. Berdasarkan performance, kinerja, kapabilitas dan profesionalisme selama ini. Saya berharap ini menjadi semangat baru untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, “ katanya menambahkan. Dengan adanya penataan OPD baru itu, semua pejabat dilantik, termasuk Yuhronur Efendi selaku Sekkab Lamongan. Diantara PPTP yang pagi itu dilantik dan diambil sumpah adalah Aris Wibawa yang sebelumnya Kepala Bappeda kini menajdi Asisten Administrasi Umum Setda, dan posisi Kepala Bappeda diisi Mursyid. Selanjutnya Muhammad Satuwi Heruwidi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PU Bina Marga kini menjadi Asisten Tata Praja dan Gunadi yang sebelumnya Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Sementara Moch Faiz Junaidi di posisi Asisten Ekonomi dan Pembangunan dan Yuliarto Dwi Martono masih sebagai Direktur RSUD Dr Soegiri. Hery Pranoto dilantik menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah dan posisi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah diisi Sulastri. Bupati Fadeli juga membuktikan bahwa jabatan staf ahli bukan posisi buangan, Muchtar yang sebelumnya menjabat staf ahli dilantik menjadi Kepala Dinas Kearsipan Daerah. Kemudian Mohammad Nalikan menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Fida Nuarida yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan kini menduduki posisi sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hamdani Azahari sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta A Farikh yang mantan Asisten Tata Praja dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Pejabat lain yang digeser adalah Tony Tamtama Jati yang sebelumnya menjabat Kasatpol PP kini menjadi Kepala Dinas Perpustakaan Daerah dan Kepala Satpol PP kini dijabat Bambang Hadjar Purwono. Untuk Bambang Kustiono yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial, Aris Setiadi sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikulturan dan Perkebenan serta Moh Kamil dilantik sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja.(syam)

Pariwara

Edisi 269 / IX / 9 - 15 Januari 2017

Ratusan Pejabat Eselon III dan IV di Meranti Resmi Dilantik

Saat berlangsungnya pelantikan di lapangan Futsal Afifa Jalan Banglas, Selatpanjang, Kamis (5/1/17)

Meranti, SMN - Sebanyak 441 pejabat eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (5/1/ 2017) resmi dilantik oleh Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi. Pelantikan ini merupakan pelantikan yang kedua sejak memasuki tahun 2017, Pelantikan ini untuk mengisi organisasi perangkat daerah (OPD) baru

sebagai mana di keluarkan Undang Undang baru tentang Organisasi Perangkat Daerah No 23 Tahun 2014 dan PP 18 tahun 2016. Pelantikan tersebut di gelar di lapangan futsal Afifa Jalan Banglas Selatpanjang,Terlihat hadir Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, Wakil Bupati Drs H Said Hasyim, Wakil Pimpinan DPRD Muzamil, dan

ratusan pejabat serta keluarganya. Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan Nasir Msi menyampaikan Dengan berlakunya undangundang baru tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Meranti lakukan pelantikan dan pengukuhan pejabat Eselon III dan IV dalam jumlah yang terbesar yakni 441 pejabat Eselon III dan IV. “Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 dan PP 18 tahun 2016 telah di amanatkan kepada kita beberapa kewenangan di tarik ke Provinsi, Oleh karena itu kita mengalami perampingan struktur organisasi, Sebelumnya di kabupaten Meranti untuk eselon II memiliki 33 jabatan namun setelah peratruran OPD ini di berlakukan ada 3 posisi eselon II di eliminasi, Pejabat Eselon III sebelumnya 141 kini mengalami perampingan menjadi 133, sementara itu untuk eselon IV tersisa menjadi 141 jabatan,” Jelas Irwan. (gun/nur/rg)

Wali Kota Bogor Uji Coba Bus Wisata Uncal Bogor Tengah, SMN - Wali kota Bogor, Bima Arya sudah memutuskan dua titik pemberhentian bus wisata Unforgettable city tour at lovable city (Uncal). Pagi tadi sekitar pukul 08.15 WIB, Bima Arya melakukan uji coba rute menyusuri beberapa ruas jalan di tengah Kota Bogor. Dimulai dari Balaikota Bogor Jalan Sudirman - Jalan Pemuda Jalan Heulang - Jalan Jalak Harupat - Jalan Sempur - Taman Kencana Jalan Padjajaran - Jalan Otto Iskandardinata (Otista). “Rute ini masih belum fix, masih akan berubah lagi, tapi yang jelas bus uncal ini akan berhenti di dua titik, diantaranya Taman Ken-

cana dan Tugu Kujang, tadi sendiri kita berikan kesempatan kepada Warga untuk foto-foto dulu di landamark Kota Bogor, Lawang Salapan dan Tugu Kujang “ kata Politis PAN. Sepanjang perjalanan, Bima tidak duduk. Suami dari Yane Ardian memilih berdiri dan mempersilahkan warga yang duduk. “Pegel sih engga, biasa aja, mendahulukan warga dulu,” ujaranya. Sejumlah warga Kota Bogor yang berada di sekitar Balaikota pun langsung memanfaatkan momen itu. Menurut Pantauan media ini, tampak sejumlah warga saling berebut naik ke bus uncal.

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara

Lampura, SMN – Dana sertifikasi untuk guru SD dan SMP triwulan ke-IV di Kabupaten Lampung Utara segera dicairkan. Pasalnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Lampura saat ini tengah memproses pencairan tersebut.

langsung naik cari tempat duduk,” ujar seorang warga, Saskia Miranda.(trb)

Hal ini dikatakan Staf Bagian Sertifikasi Dinas Pendidikan Lampura,Amelia Umnis, mewakili Kepala Dinas Pendidikan, Lampung Utara, Suwandi, Kamis (5/1). Ia mengatakan pencairan sertifikasi guru triwulan keempat,

terhitung bulan Oktober, November, Desember 2016 akan dicairkan pada pekan depan. Dikatakan dia, proses verifikasi berkas guru bersertifikasi telah selesai dilakukan. Saat ini tinggal menunggu kepulangan Kepala Dinas, Suwandi yang sedang menjalani ibadah umroh untuk ditandatangani. “Pada prinsipnya dana itu sudah ready di bank. Ya Senin depan (9/1) berkas kita akan masukan ke BPKAD, setelah turun SP2D (Surat Perintah Pencarian Dana) maka kita tinggal mencairkannya ke bank dan di transfer ke rekening masingmasing guru,” terang Amelia diruang kerjanya Kamis (5/1). Selama ini, kata dia, terjadi keterlambatan dalam pencarian dana sertifikasi disebabkan oleh

proses verifikasi ulang yang dilakukan. Karena sebelumnya terdapat temuan (audit) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal tidak mencukupinya syarat-syarat (itemitem) sertifikasi seperti absensi guru dan sebagainya. “Ya kemarin kita mendapat teguran BPK perihal absensi guru yang tidak memenuhi syarat, dan akhirnya mereka itu diharuskan mengembalikan dana sertifikasi yang telah diterima kepada kas negara,” ungkapnya. Untuk itu, lanjut dia, para guru bisa lebih bersabar lagi. Karena proses pencairannya tidak lama lagi. “ Data yang ada pada saya. Terdapat 2007 guru SD dan 730 guru SMP yang akan menerima dana sertifikasi pekan depan,” tutupnya.(ilp)

Pilgub Banten 2017

Pedagang daging ayam

2, 5 bulan dan ada daerah yang bernama KETAMA yang berpenduduk kurang lebih 6000 jiwa dan hampir semua penduduknya menjadi petani ganja secara legal, Ketama menyumbang lebih dari 30 persen devisa bagi kerajaan Maroko, namun Maroko tetaplah menjadi salah satu barometer peradapan negara Islam didunia. Yang ironis adalah Swiss dan Belanda merupakan barometer clean governance di dunia, dengan kata lain hampir nol persen negara tanpa koruptor. Penulis juga mempunyai kawan baik yang tinggal di Amerika Serikat, di negara bagian California dan disana ganja diperjual

belikan dengan bebas dan legal menurut hukum negara bagian California, disanalah Silicon Valley berada, yang menjadi barometer tehnology Amerika Serikat dan dunia. Google, facebook, apple, microsoft dan masih banyak lagi perusahaan berbasis tehnology bermarkas di Silicon Valley. California juga merupakan negara bagian yang paling clean governance dan demokratis di Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan Indonesia yang menetapkan hukuman mati bagi para bandar narkoba. Apakah hukuman mati juga patut dikenakan pada para koruptor sebagai efek jera budaya korupsi di Indonesia?, Mungkinkah…?. (was)

Wakil Walikota Himbau Pejabat Lingkup Pemkot Laksanakan Tugas Sesuai Aturan Berlaku Blitar, SMN - Sebagai upaya untuk memberantas pungutan liar, Pemerintah pusat sudah membentuk Tim Saber Pungli yang dikoordinatori dari pihak kepolisian. Bukan hanya fokus di pemerintah pusat, namun juga didaerah dan keberadaan tim hingga tingkat kabupaten kota. Drs. Santoso, M.Pd Wakil Walikota Blitar pada Selasa (03/ 01), mengatakan bahwa meskipun tim saber pungli sudah melaksanakan tugas hingga ke tingkat daerah, namun keberadaan mereka tidak diketahui oleh Pemda setempat. Untuk itulah bagi para PNS baik staf maupun pejabat yang berani berbuat diluar ketentuan berpotensi terendus. Jika terbukti melakukan tindakan pungli, bahkan sampai tertangkap tangan oleh tim, PNS bersangkutan akan langsung menerima sanksi. Terberat dipecat dari keanggotaan sebagai PNS.

“Kebetulan lagi ada di Balaikota, sayang kalau kesempatan ini dibiarkan gitu aja, jadi cepet-ceper

Dana Sertifikasi Ribuan Guru di Lampung Utara Segera Cair

Efek Jera Hukuman Mati Bagi bandar Narkoba dan Bagaimana Dengan Sang Koruptor Batam, SMN - Ketika penulis menilik hukum positif Indonesia terhadap hukuman mati bagi bandar narkoba, apa yang melandasi penetapan hukuman mati tersebut?, itu sebuah pertanyaan fundamental dalam benak penulis. Penulis pernah berkelana lebih dari 8 tahun di benua Eropa, mungkin ada hal yang dapat penulis bagi dengan para pembaca sekalian, ketika penulis mengunjungi Belanda dan menetap disana hampir 9 bulan lamanya, penulis melihat disana berjamurnya coffee shop yang menjual bebas ganja atau mariyuana yang dapat pengunjung nikmati sambil meminum secangkir teh ataupun kopi susu, namun Belanda tetap menjadi salah satu barometer science maupun perekonomian di Uni Eropa. Dan penulis juga pernah mengunjungi Swiss dan menetap disana selama 3,5 bulan, pemerintah Swiss melegalkan warganya untuk menanam 3 pokok tumbuhan ganja untuk setiap individu. Bahkan penulis melihat disana ada tempat-tempat khusus yang dapat dikunjungi oleh para jungkis (istilah untuk para pemakai narkoba) miskin untuk mendapatkan narkoba secara gratis, namun Swiss tetap menjadi barometer science dan perekonomian dunia, dan penulis juga pernah mengunjungi Maroko dan menetap disana kurang lebih

Uji coba rute bus Uncal, Sabtu (7/1/2017)

Menurut Santoso, selama 6 tahun Kota Blitar berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu sebagai bukti selama ini penganggaran di Kota Blitar terbebas dari korupsi. Untuk itulah

Denpasar, SMN- Partai NasDem Bali mendeklarasikan dukungan kepada Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra untuk maju dalam pemilihan Gubenur Bali tahun 2018. Deklarasi tersebut diperoleh setelah menggela Rapat Pleno DPW, DPD dan DPC perwakilan dari 9 Kabupaten Kota dan Kecamatan di Bali yang digelar di Hotel Nusa Indah Denpasar. “Kami pengurus di DPW tidak berbicara sedikit pun. Kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pengurus di tingkat bawah untuk menyampaikan aspirasinya setelah mereka sendiri menyerap

pihaknya menghimbau bagi PNS di Kota Blitar, khususnya bagi para pejabat baru untuk tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar terhindar dari jeratan hukum.(mam)

aspirasi masyarakat sebelumnya. Dan semuanya mendukung Rai Mantra,” ucap Ketua DPW Partai Nasdem Bali Ida Bagus Oka Gunastawa, Rabu (4/1/2017). Dari hasil pleno diambil dua keputusan. Pertama, mendukung dan menyepakati untuk mengusung dan atau mengusulkan Ida Bagus Dharmawijaya Mantra untuk menjadi gubernur dalam Pilgub Bali tahun 2018. Kedua, meminta kepada Ketua DPW NasDem Bali untuk memperjuangkan nama tersebut ke tingkat DPP Nasdem yang sudah memiliki tim 7 untuk mengusulkan ke Ketum dan Sekjen. Menurut Oka, sekalipun secara

Rano Karno Janji Bangun Infrastruktur Banten dari Pajak Bandara Banten, SMN - Calon Gubernur Banten Rano Karno berkampanye di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Kecamatan ini adalah daerah yang bersentuhan langsung dengan wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta milik Angkasa Pura. Dalam satu kesempatan menyampaikan visi-misi pembangunan infrastruktur dan upaya memaksimalkan pajak dari keberadaan bandara, Rano bercerita bagaimana ia dulu berjuang agar Provinsi Banten mendapatkan pajak dan meminta agar SoekarnoHatta tidak disebut berada di Cengkareng, Jakarta. “Bertahun-tahun bandara ini tidak semeter pun tanah Jakarta, ini tanah Banten. Maka saya bertemu dengan Pak Budi Karya yang sekarang menteri dan Pak Presiden Jokowi. Kami ingin pengakuan,” kata Rano Karno bercerita awal mula bagaimana memperjuangkan agar Bandara Soekarno-Hatta diakui berada di tanah Banten, Jumat (6/1/2017). Ia bercerita, setelah pertemuan dengan pihak Angkasa Pura dan Presiden Jokowi, pada 15 Januari 2016 Bandara Soekarno-Hatta diakui berada di Banten, bukan Jakarta. Penyebutan oleh pilot saat

Calon Gubernur Banten Rano Karno (kanan)

mendarat pun diganti dari Cengkareng menjadi Tangerang, Banten. “Setiap pesawat mau mendarat sekarang menyebut, ‘Selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten,’” ujarnya. Selain itu, yang ia lakukan terkait keberadaan bandara adalah memaksimalkan penerimaan pajak. Menurut Rano, selama ini pajak yang masuk dari Bandara Soekarno-Hatta hanya masuk ke tingkat Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten sela-

ma ini menerima pajak nol persen dari keberadaan bandara tersebut. Padahal, menurutnya, ada 70 juta penumpang yang memanfaatkan bandara itu setiap tahun. Setelah diakui bahwa SoekarnoHatta terletak di daerah Banten, program nasional, menurut Rano, datang dalam bentuk proyek nasional pelebaran bandara yang hampir 1.000 hektare. “Semuanya masuk ke wilayah Banten, ini sudah termasuk juga pembangunan kereta api ke ban-

dara dari Sudirman,” kata Rano menjelaskan kepada wartawan. “Ini menjadi potensi besar tidak hanya dari pajak, tapi logistik juga,” katanya. Terakhir, Rano mengatakan, jika proyek nasional pelebaran bandara terwujud, ia berpikir positif Banten akan lebih maju. APBD provinsi yang hanya Rp 10 triliun bisa meningkat dengan adanya maksimalisasi pajak, yang salah satunya dari Bandara SoekarnoHatta. (bri/erd/dtk)

NasDem Bali Deklarasikan Dukungan untuk Walikota Denpasar

Ketua DPW Partai NasDem Bali Ida Bagus Oka Gunastawa (tengah) dan jajaran pengurus Partai NasDem Bali saat mendeklarasikan dukungan kepada Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Rabu (4/1/2017).

nasional berkoalisi dengan PDIP namun untuk calon kepala daerah

partai yang didirikan Surya Paloh tersebut sangat fleskibel.

“Partai NasDem harus mengambil langkah cepat mengusung calon yang dianggap bersih, populer, dan merakyat. Kita akan membawa nama Rai Mantra ke Jakarta dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang akan disampaikan secara langsung ke Jakarta,” imbuhnya Selain itu Oka mengaku, sekalipun instruksi partai adalah memenangkan Pilkada Buleleng namun dinamika politik di Bali membuat Partai NasDem harus mengambil langkah cepat dan strategis untuk mengusung atau mengusulkan nama calon yakni Rai Mantra. Nama yang dibawa ke Jakarta adalah tidak ada nama paket. Karena keyakinan yang tinggi kalau Rai Mantra akan memperoleh kemenangan di

Bali, maka untuk calon wakilnya dikembalikan kepada Rai Mantra. “Siapa pun calon wakil yang dipilih Rai Mantra akan didukung oleh NasDem. Sebelumnya, NasDem pernah mengusulkan nama tanpa paketnya,” ujarnya. Contoh yang paling jelas adalah Pilkada di Tabanan, Pilkada di DKI dimana NasDem hanya mengusulkan nama calon gubernurnya saja. Partai NasDem sendiri tidak meminta jatah apa pun apalagi mahar. Untuk calon wakil guberur dikembalikan kepada calon terpilih. “Apa pun yang terjadi, NasDem kalau sudah mendukung tetap akan mendukung. Kalau partai politik tidak melirik kami akan gunakan jalur independen,” ucapnya. (tmi)

Nusantara

Edisi 269 / IX / 9 - 15 Januari 2017

Sejumlah Dinas Dihapus, Sebagian TKS Musirawas Diputus Kontrak Kerja

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mura Isbadi Arsyad

Musirawas,SMN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) harus segera mencari solusi terkait nasib tenaga kerja sukarela (TKS) akibat penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 terkair Nomenklatur. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mura Isbadi Arsyad memastikan tidak akan lepas tangan dan berjanji tetap akan memberdayakan para TKS ini sesuai kebutuhan. “Sebagian yang dapat kita akomodir, sebagian terpaksa kita putus kontrak,” ujarnya pada media, Jumat (6/1) Akibat nomenklatur tersebut, dari 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya tersisa 28 SKPD lagi. Terkait TKS, Isbadi menyata-

kan akan dikembalikan pada kebijakan pimpinan SKPD terkait. “Semuanya tergantung pada kesiapan anggaran, jika tidak mencukupi untuk membayar TKS jangan memaksakan diri,” katanya. Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP) Mura Rudi Irawan menyebutkan sedikitnya ada beberapa Dinas hilang, yakni Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Badan Penyusul, Dinas Kehutanan, serta Dinas PU-Pengairan. Sementara untuk nomenklatur sedikitnya terdapat OPD baru yakni, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Badan Pengelolaan Pajak Retribusi, Dinas Konminfo, serta

Dinas Perumahan Pemukiman. “Untuk imbasnya ke TKS akan segera kita evaluasi. Tentumya jika TKS memang memiliki kemampuan, akan tetap dipertahankan, sesuai dengan kebutuhan SKPD,” ungkapnya. Di tahun 2016 lalu, tercatat 640 orang menjadi TKS di lingkungan Pemkab Mura. Melalui sistem kontrak, para TKS ini digaji berkisar Rp 500 ribu hingga Rp 1,25 juta setiap bulannya. “Peruntukkannya TKS ini sesuai dengan SK Bupati, ada yang tenaga medis, administrasi teknis, penyuluh, hingga tenaga administrasi umum. Di tahun 2017 ini kita belum tahu jumlahnya, tapi yang pasti akan berkurang karena nomenklatur,” jelasnya. (Joy/trb)

36 ASN Siap Perebutkan 13 Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Musirawas Musirawas, SMN - Masa pendaftaran lelang jabatan dari 13 formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilelang oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) resmi ditutup pada Jumat (6/1/2017). Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang resmi mendaftar sebanyak 36 orang. “Dari 36 orang yang mendaftar, 34 diantaranya merupakan ASN yang memang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mura, sedangkan dua ASN lainnya masing-masing berasal dari Kota Palembang dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara),” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Mura Rudi Irawan Ishak, Jumat (6/1) Dijelaskan Rudi, dari 36 orang yang mendaftar merupakan ASN yang menjadi pejabat fungsional mulai dari tingkat kecamatan hingga Dinas. Setiap pendaftar hanya diperbolehkan memilih satu formasi dari 13 jabatan yang dilelang. “Prosesnya akan dilaksanakan pada tangal 9 sampai 14 Januari mendatang. Tahapannya pertama assesment, kedua pemaparan makalah, lalu ketiga wawancara. Satu orang akan mendapat satu sesi

Ilustrasi

selama 1-2 jam, bahkan satu hari bisa saja sembilan orang,” jelasnya. Ia juga menyampaikan untuk penentuan hasil lulus atau tidak dikembali ke panitia pelaksana yang telah ditunjuk. Namun, untuk ASN di lingkungan Pemkab Mura yang sudah mengikuti assesment beberapa waktu lalu, tak perlu khawatir, karena 30 persen hasil penilaian adalah hasil assesment tersebut.

serta penindakan adanya di KPID atau Dishubkominfo. Oleh karena itu, sebelum ada tindak lanjut dari pemerintah pusat terkait penertiban media online yang dinilai abal-abal, KI mengimba masyarakat Provinsi Banten untuk tidak menelan mentah-mentah informasi yang disajikan di media, baik media online maupun media cetak. “Semua informasi kan kadang sesuai dengan kejadiannya, kadang juga tidak. Nah, masyarakat Banten harus cerdas untuk memilih media mana yang tepat untuk dijadikan sumber berita. Yang jelas media online maupun

Pemerintah Provinsi Banten mengundang para pengelola media online di Banten pada awal dan akhir 2016. “Kalau ukuran layak atau tidaknya, memang belum ada ketentuan yang mengatur dengan jelas soal keberadaan media online. Tapi secara pengelolaan sebenarnya bisa terlihat,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten, Deden Apriandhi. Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Banten melakukan kemitraan dengan media online yang intens atau update dalam pemberitaan. Namun, kata Deden,

Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten

daerah (pilkada), pelaksanaan proyek dan kepentingan tertentu. “Biasanya sih media abalabal itu muncul kalau ada momen tertentu saja. Sekarang kan Provinsi Banten akan melaksanakan pilkada, jelas media itu muncul untuk melakukan provokasi dan propaganda bagi kepentingan calon tertentu,” kata Rohimah kepada media, Jumat (6/ 1/2017). Ia mengaku prihatin dengan keberadaan media tersebut, karena dapat merusak citra pers. “Saya sangat prihatin, adanya media online abal-abal yang tentu sangat merusak citra pers, dan juga menyesatkan masyarakat melalui informasi yang diberitakan,” tuturnya. Peran KI Banten dalam hal ini, kata Rohimah, hanya bisa melakukan monitoring dan pendataan. Sementara fungsi dan kewenangan untuk pengawasan

cetak adalah yang terdaftar dan berbadan hukum. Itu yang bisa kita jadikan sandaran untuk mencari informasi,” terangnya. Rohimah berharap, Kemkominfo RI dapat segera melakukan tindakan untuk memberantas dan menghukum oknum yang mengelola media online abal-abal tersebut, sesuai dengan undangundang dan aturan hukum yang berlaku. “Saya sangat berharap, pemerintah pusat dalam hal ini Kominfo bertindak cepat untuk memberantas media online abalabal. Ya kalau bisa dipenjarakan saja, biar ada efek jera,” pungkasnya. Asosiasi Media Online Banten Di Provinsi Banten, kemunculan media online terbilang sporadis belakangan ini. Bahasan mengenai keberadaan media online, sebelumnya telah dibahas saat Biro Humas dan Protokol

pihaknya menerapkan kebijakan kerjasama dengan media online yang dikelola aktif secara konsisten dalam waktu minimal 1 tahun. “Kami juga sudah meminta company profile masing-masing media online, termasuk minta foto kantornya,” ujarnya. Iffan, salah seorang pengelola media online di Banten mengatakan, dalam waktu dekat akan dibentuk asosiasi yang di dalamnya terdiri dari para pengelola media online di Banten. “Kami sedang komunikasikan dengan semua kawankawan pengelola media online di Banten. Memang perlu kita membuat wadah untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang ideal untuk sebuah media online. Kami akan rumuskan bersama-sama, karena sejauh ini media online di Banten kurang ada pengakuan, seperti media cetak,” katanya. (Ifal/nmd)

“Bahkan apabila tak lulus masih bisa kembali ke jabatan lama, sedangkan untuk yang lulus otomatis akan dilantik,” ujarnya. Adapun formasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan diisi melalui seleksi terbuka tersebut yaitu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik, Sekre-aris DPRD, Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Pemberda-

yaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selanjutnya, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan. (Joy/trb)

1.248 Pejabat Kota Tangerang Dilantik Usai Shalat Subuh Berjamaah

KI Banten Sebut Media Online Abalabal Muncul Karena Momen Tertentu Serang, SMN - Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten menyikapi rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia yang akan memblokade 40 ribu lebih media online yang dianggap abal-abal. Ketua KI Provinsi Banten, Rohimah, mengatakan, di Provinsi Banten banyak media online yang dinilai tidak layak, sehingga bisa dikategorikan sebagai media abal-abal. Menurut Rohimah, biasanya media online tersebut muncul lantaran ada momen-momen tertentu, seperti pemilihan kepala

Mesjid Raya Al-Azhom, Kota Tangerang, Banten.

Tangerang, SMN - Sebanyak 1.248 pejabat di lingkup Pemerintah Kota Tangerang, Banten, dilantik usai shalat subuh berjamaah di Masjid Raya Al-Azhom, Selasa. Pelantikan pejabat ini terkait diber-

lakukannya Susunan Organisasi dan Tata Terja (SOTK) baru sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. “Hari ini (3/1) dilaksanakan

pelantikan pejabat esalon II, III, dan IV untuk yang Muslim dilaksanakan di Masjid Raya Al Azhom sekaligus shalat subuh berjamaah. Sedang untuk non muslim akan dipimpin olek Pak Wakil di Puspem di Ruang Al Amanah. Mudahmudahah dalam rangka SOTK baru teman-teman punya semangat baru lagi di tahun baru 2017 agar pembangunan bisa lebih baik lagi,” kata Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah sesuai melakukan pelatikan di Masjid Raya Al Azhom. Wali Kota juga berharap agar para pejabat yang baru dilantik bisa lebih maksimal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat. “Kinerja pemerintah Kota Tangerang bisa lebih optimal dalam rangka melayani masyarakat Kota Tangerang, dan mari kita ba-

ngun semangat saling melengkapi dalam membangun Kota Tangerang yang lebih baik lagi,” ujar Wali Kota. Sementara itu, menyinggung pelaksanaan waktu pelantikan, Wali Kota menyampaikan hal ini merupakan usaha Pemkot Tangerang untuk menggiatkan shalat subuh berjamaah di kalangan umat Islam yang menjadi mayoritas di Kota Tangerang. “Kita ingin menggiatkan gerakan shalat subuh berjamaah di kalangan umat Islam, makanya kita mulai dari para pejabat, biar mereka bisa memberikan contoh juga buat masyarakatnya,” jelasnya. Maka itu, ke depannya akan dilaksanakan shalat subuh keliling di wilayah Kota Tangerang yakni seminggu dua kali agar masjid dan mushollah semakin ramai.(rpb)

Kumuh, Berbau Menyengat di Parit-parit dan Sudut Kota Batam Batam, SMN - Pantauan awak suara media nasional di wilayah bengkong melihat sungai yang berwarna hitam bak air kopi yang berbau busuk menyengat hidung dan hampir muntah akibat dari bau disekitar sungai itu, masyarakat yang hidup didaerah sekitarnya juga tidak merasakan akan hal itu, serta banyak lagi di temui aliranaliran sungai atau parit di kota batam bertumpuk sampah. Sepertinya dinas kebersihan kota tidak menaruh perhatian akan hal itu padahal dana dinas kebersihan dan pertamanan tahun anggaran

2016 sebesar Rp. 130.781.706.477,31 dan dana Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam tahun anggaran 2016 sebesar Rp.6.979.378.200,00, ketika awak suara media nasional melihat air sungai yang sudah berwarna hitam bak air kopi dengan bau yang sangat menyengat, timbul pertanyaan akan kinerja dinas kebersihan kota batam selama ini namun sampai berita ini diturunkan awak suara media nasional belum mendapat konfirmasi dari pihak yang terkait.(was) Sungai di wilayah Bengkong berwarna hitam dan berbau busuk

Warga Negara Asing Banyak Jadi PSK di Batam Batam, SMN - Dunia hiburan di Batam ternyata memang luar biasa, Bisnis usaha jasa hiburan malam sepertinya sangat menjanjikan bagi para pengusaha di bisnis tersebut. Tak hanya tempat-tempat hiburan malam seperti karaoke dan discotique, bisnis prostitusi pun terus hidup dan berkembang. Sepertinya hiburan malam tak bias dipisahkan dengan prostitusi,

tak heran jika di tempat-tempat hiburan malam bisa dipastikan memiliki wanita pekerja seks komersil (PSK). Bukan hanya PSK lokal atau Pekerja seks komersil yang didatangkan dari daerah, bahkan PSK Import yang didatangkan dari luar negeri pun menjamur. PSK impor ini kerap beraksi di hotel-hotel dan tempat hiburan malam di Batam. Pub Morena yang berada di wilayah Nagoya Batam adalah salah satu tempat hiburan malam yang menyediakan jasa PSK WNA. PSK import tersebut berasal

dari sejumlah negara: China, Vietnam, Filipina, Uzbekistan, hingga beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Usia mereka rata-rata 18-30 tahun. Para PSK WNA tersebut sangat mudah untuk dibedakan, karena hampir semua PSK WNA tidak berkomunikasi dengan baik, mereka tidak bias berbahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia. Biasanya mereka hanya menggunakan bahasa isyarat saja. Namun jika kita ingin memakai jasa mereka, sebelumnya kita harus melalui perantara atau yang biasa dipanggil Germo.

Dan jika sudah setuju dengan tarif yang disampaikan oleh Germo tadi baru lah PSK WNA tersebut bisa di bawa ke hotel dimana kita menginap. Informasi yang kita dapat “Untuk LT (long time) Rp3,5 juta, kalau ST (short time) Rp1,5 juta. Mereka sengaja didatangkan dari sejumlah negara yang biasa “mengekspor” para PSK kelas atas. PSK paling laris biasanya didominasi dari Uzbekistan. Selain bertampang Eropa, berkulit putih bersih, tinggi semampai, kecantikannya juga tak kalah menarik.(was)

Olahraga

Edisi 269 / IX / 9 - 15 Januari 2017

Eks Pelatih Timnas Minta PSSI Cari Solusi untuk Lisensi Nasional

Mantan pelatih Timnas Indonesia, Nandar Iskandar (kiri) berharap PSSI memberikan solusi untuk lisensi pelatih nasional.

Bandung, SMN - Harapan besar diapungkan para pelatih bersertifikat A Nasional kepada para pengurus PSSI Pusat di bawah komando Edy Rahmayadi jelang Kongres tahunan PSSI yang rencananya akan digelar di Bandung, Minggu (8/1/2017). Para pelatih berlisensi A Nasional ini berharap Kongres membahas juga nasib mereka untuk ke depannya. Pasalnya, hingga saat ini tidak jelas kegunaannya, padahal itu adalah produk PSSI, sementara klub-klub saat ini mewajibkan pelatih memiliki sertifikat A AFC dan asisten pelatih B AFC. “Kami mohon PSSI memberikan penjelasan kepada kami mumpung nanti ada Kongres PSSI, soal nasib kami yang bersertifikat A Nasional. Sekarang harus bersertifikat AFC sementara pelatihpelatih dulu banyak yang A Nasional,” ujar Nandar Iskandar, eks pelatih Timnas Indonesia (19992000), Kamis (5/1/2017) di Bandung.

Menurut Nandar, sertifikat lisensi A Nasional seharusnya bisa disetarakan dengan lisensi AFC, entah itu A AFC, B AFC, atau C AFC. Pasalnya, secara materi dan kurikulum yang diberikan di AFC tidak jauh beda dengan A Nasional. “Kalau menurut saya lisensi A Nasional itu setaranya dengan A AFC, karena saya yakin kurikulumnya sama dengan AFC,” imbuh Nandar yang didampingi eks pelatih Persikab Kabupaten Bandung, Yudi Septiawan. Masalah tersebut lanjut Nandar harus segera ada penjelasan dari PSSI kira-kira setaranya di mana, sehingga para pelatih A Nasional bisa melanjutkan untuk menempuh sertifikat AFC. “Bagaimana kami mau bekerja (jadi pelatih), sementara sebuah tim harus bersertifikat A AFC. Apa yang harus kami tempuh,” ungkap Nandar. Diakui Nandar, saat ini pelatih yang bersertifikat A Nasional ada sekitar 75 orang, sedang yang

bersertifikat B Nasional mencapai ratusan orang, begitu juga dengan lisensi C Nasional. Mantan pemain Persib era 7080-an menambahkan, dalam Kongres PSSI, tidak hanya fokus utama membahas ke tim nasional, kompetisi, dan lainnya, tapi masalah kepelatihan juga harus menjadi perhatian, ketentuan, dan penjelasan dari PSSI sehingga tidak membingungkan. Sementara Amir Yusuf Pohan, eks pelatih Persiba U-21 menyatakan hingga saat ini PSSI memang belum ada penyetaraan lisensi A Nasional. “Ada kabar burung lisensi A Nasional tidak berlaku maka itu kami mempertanyakan juga kebenarannya,” ucap Amir. Amir juga berharap soal kejelasan pelatih lisensi A Nasional tersebut apakah boleh jadi pelatih klub Liga Nusantara atau Divisi Utama. “Ini harus dijelaskan di Kongres PSSI nanti agar pemilik klub tahu,” tegasnya.(bol)

PBSI Tetap Bidik Medali di SEA Games 2017 Jakarta, SMN - Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) tetap membidik perolehan medali tim bulu tangkis Indonesia dalam Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games 2017 meskipun pemerintah tidak menetapkan target bagi kontingen MerahPutih. “SEA Games akan menjadi salah satu prioritas kami. Kejuaraan multi-cabang olahraga itu akan menjadi ajang pembuktian bagi pemain-pemain pelapis, bukan pemain utama kami,” kata Sekretaris Jenderal PP PBSI Achmad Budiharto selepas jumpa pers komposisi atlet dan pelatih pelatnas di Jakarta, Rabu (4/1). Namun, PBSI, lanjut Budiharto,

belum menentukan komposisi atlet pelatnas yang akan turun maupun jumlah target medali dalam SEA Games 2017. “Itu akan menjadi keputusan bidang pembinaan dan prestasi. Apakah akan menurunkan pelatnas utama dikombinasi dengan pelatnas pratama atau semua pemain dari pelatnas pratama,” kata Budiharto. SEA Games 2017 akan bertepatan dengan penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2017 di Glasgow Skotlandia pada Agustus. “Kejuaraan Dunia akan tetap menjadi prioritas utama. Kami bersyukur pemerintah telah selektif untuk menentukan target sehingga SEA Games menjadi sasaran antara saja,” kata Budiharto.

Ketua pelatih sektor ganda putra pelatnas PBSI Herry Iman Pierngadi berharap atlet-atlet yang mengikuti SEA Games 2017 adalah atlet-atlet muda seperti Fajar Alfian. “Meksipun bukan sepenuhnya atlet-atlet pelatnas pratama, kami berharap setidaknya atlet-atlet muda dalam pelatnas utama yang turun. Kami ingin mendorong atletatlet muda dalam SEA Games,” kata Herry. Herry mengaku siap untuk mengajukan sejumlah nama pemain-pemain muda sektor ganda putra menuju SEA Games. Sedangkan pemain senior pada pelatnas utama akan fokus menghadapi Kejuaraan Dunia 2017.(rpb) Achmad Budiharto

Bali Siap Gelar Kejuaraan Tinju Asia

Para pengurus PP Pertina dipimpin Ketua Umum Brigjen Pol Johni Asadoma berfoto bersama Gubernur Bali I Made Mangku Pastika.

Jakarta, SMN - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan bahwa Bali siap menjadi tuan rumah kejuaraan tinju Asia 30 April sampai 7 Mei mendatang. Bali punya cukup sarana dan prasarana yang mampu mendukung kesuksesan kejuaraan tinju tingkat internasional. Penegasan itu disampaikan Pastika ketika menerima delegasi PP Pertina di kantor Gubernur Bali di Renon Denpasar, Jumat (6/1) siang. Delegasi Pertina dipimpin langsung oleh Ketua Umum PP Pertina Brigjen Pol Johni Asadoma didampingi Sekjen Shelly Miranda, Wakil Ketua Umum Semuel Haning, Humas Chris Mboeik, Bidang Organisasi Martinus Hukom, Komisi Teknik Pino Bahari dan sejumlah pimpinan Pertina Bali. Menurut Pastika, pihaknya mendukung penuh kegiatan tinju tersebut karena selain positif untuk kemajuan dunia olahraga Tanah Air juga selaras dengan upaya Bali mengembangkan sport tourism.

Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Johni Asadoma yang dinilainya potensial membawa kemajuan bagi dunia tinju Indonesia. “Olahraga tidak akan berkembang kalau unsur politik yang dominan di dalamnya. Pertina menjanjikan harapan karena dipimpin oleh orang yang tepat dan profesional,” katanya seraya menegaskan dukungannya terhadap keinginan Pertina menjadikan Bali sebagai tuan rumah kejuaraan tinju Asia. Dalam pertemuan selama hampir dua jam itu, Johni Asadoma melaporkan kepada Made Mangku Pastika bahwa akhir Desember lalu badan tinju Asia (ASBC) dan asosiasi tinju dunia (AIBA) telah sepakat menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan tinju Asia. Dan hasil rapat internal Pertina sepakat untuk menjadikan Bali sebagai kandidat utama penyelenggara selain DKI Jakarta. Respons positif Gubernur Bali

membuat PP Pertina satu suara untuk memilih Bali sebagai penyelenggara. “Ini merupakan sejarah tersendiri karena Indonesia terakhir menjadi tuan rumah kejuaraan tinju Asia pada tahun 1977 atau 40 tahun yang lalu,” kata Johni. Menurut Johni banyak nilai tambah yang dimiliki Bali untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik. Apalagi Bali sejak beberapa tahun belakangan ini telah menjadi kiblat dunia tinju amatir nasional. “Kita juga berharap kejuaraan tinju Asia di Bali bisa menjadi momentun kebangkitan tinju Indonesia. Waktu tersisa menuju hari H pertandingan akan benar-benar dimaksimalkan untuk memacu petinju-petinju Indonesia agar bisa meraih medali. Paling tidak medali perak atau perunggu. Syukursyukur emas sehingga kita tidak hanya sukses sebagai penyelenggara tapi juga sukses dalam prestasi,” tandas mantan petinju Olimpiade Los Angeles 1984 ini.(bst)

6 Latihan Mental untuk Memaksimalkan Olahraga Anda SMN - Latihan kesadaran menjadi cara yang semakin populer untuk memaksimalkan program olahraga Anda dengan cara membantu melatih otot-otot seraya menyeimbangkan pikiran. Sekarang ini, ada semakin banyak studio kebugaran yang menyediakan latihan bagi otot dan mental Anda sekaligus, menggabungkan latihan kekuatan dengan yoga dan meditasi. Tapi, Anda tidak harus berlatih di studio karena latihan ini bisa dilakukan sendiri di rumah dengan tip dari Brian Delmonico, pencipta Circuit of Change, sebuah camp

pelatihan bagi tubuh dan pikiran, serta Ariane Machin, Ph.D., seorang psikolog olahraga dan salah satu pendiri Conscious Coaching Collective di Raleigh, North Carolina, berikut ini. 1. Letakkan tangan ke jantung Duduk dengan kaki disilangkan di lantai. Tempatkan tangan kiri Anda di atas dada an tangan kanan di atas kepala Anda, bernapas lambat dalam-dalam dalam 10 hitungan. 2. Pemanasan Biarkan darah Anda mengalir

dan bangun intensitas dengan melakukan urutan ini tiga kali: Dari child pose, angkat pinggul ke downward dog kemudian high plank. 3. Memilih mantra Mantra atau kata-kata penyemangat berguna untuk menguatkan mental Anda. Anda bisa memilihnya sendiri kata-kata yang mengandung semangat, atau kesabaran, atau keyakinan, atau pengampunan. Ucapkan saat akan memulai dan mengakhiri latihan. 4. Biarkan detak jantung Anda meningkat Tantangan fisik seringkali merupakan tantangan mental juga. Doronglah kemampuan fisik Anda hingga mencapai batas maksimal,

apakah itu melompat lalu jongkok, menendang atau berlari. 5. Lakukan gerakan ringan berulang Selama satu menit lakukan gerakan sederhana berulang, seperti mengibaskan lengan dan kaki. Dalam pengobatan tradisional Cina, praktisi menggunakan gerak repetisi sebagai salah satu cara meditasi dan untuk menransfer energi. 6. Pendinginan Lakukan selama lima menit penuh pose Savasana. Ini adalah pose yoga di mana Anda berbaring telentang, bernapas dalam-dalam dan membiarkan pikiran Anda dalam kedamaian.(kmp)

Ilustrasi.

Rona-rona

Edisi 269 / IX / 9 - 15 Januari 2017

Revitalisasi 51 Pasar Rakyat

Antisipasi Media Nonpers

Sambungan dari hal. 1

provinsi masuk dalam rencana revitalisasi tersebut. “Anggaran kecil bukan berarti kita tidur dan tidak berbuat apaapa tetapi kita dituntut harus kreatif,” ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram dalam keterangannya, Sabtu (7/1/2017). Sementara itu, Deputi bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta merinci, jumlah pasar rakyat yang akan direvitalisasi terdiri dari 11 di daerah tertinggal atau daerah perbatasan, dan 40 lainnya di

daerah reguler. Untuk biaya revitalisasi masing-masing pasar dianggarkan Rp 950 juta. “Daerah perbatasan itu diantaranya misalnya di NTT, Papua, Kalimantan. Memang kami menyiapkan dana hibah untuk nanti dikelola oleh pemda,” jelas Wayan. Ia menjelaskan revitalisasi pasar rakyat itu dengan memperbaiki pasar lama yang kondisi bangunannya sudah tidak bagus, kumuh, kemudian diperbaiki menjadi bangunan permanen. Di setiap pasar akan dilengkapi dengan fasilitas berupa WC, westafel,

maupun tempat pembuangan sampah. Dari pengalaman meninjau pasar rakyat yang sudah direvitalisasi di sejumlah daerah, ternyata program tersebut memberikan dampak bagi kenaikan pendapatan pedagang. Daerah yang pernah dikunjungi diantaranya pasar di Bima, Gianyar, Bangli, Palembang dan Sukabumi. “Bahkan bukan hanya jumlah pengunjung yang banyak tapi pedagang banyak untung itu sebagai bukti. Kami pernah kaji jadi semakin bagus,” tandasnya.

Revitalisasi pasar rakyat dan pembangunan pasar rakyat merupakan agenda prioritas sebagaimana agenda Nawa Cita Presiden Jokowi. Pemerintah sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menargetkan merevitalisasi 5.000 pasar rakyat di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, Kemenkop UKM menargetkan bisa berkontribusi sebanyak 1.075 pasar rakyat sampai dengan tahun 2019. Namun, pada tahun 2015 lalu baru berhasil direvitalisasi 64 pasar rakyat. (Yas/ Gdn/lp6)

Kurangi Ketergantungan Sambungan dari hal. 1 “Saya kira, ke depan sangat rigid sekali kalau kondisi ini masih kita pakai, tanpa kita melakukan riset, terobosan dalam membangun ketahanan energi, utamanya karena sekarang kita memiliki produksi CPO (minyak sawit) yang tidak kecil,” terangnya. Rapat Paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin Jokowi antara lain, membahas strategi pencapaian energi baru dan terbarukan dan program listrik 35.000 megawatt (MW). “Saya ingin mengingatkan

bahwa ketersediaan energi nasional kita adalah kunci dalam mengentaskan kemiskinan dan kunci mengurangi ketimpangan,” kata mantan gubernur DKI Jakarta. Pemerintah ingin lebih fokus lagi bekerja dalam mempercepat pemerataan termasuk di dalamnya sektor energi. Sehingga, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. “Kita tidak boleh membiarkan rakyat di Papua, di daerah perbatasan, pulau terluar, terpencil, mengalami ketidakadilan karena harga

BBM yang berlipat-lipat dibanding di Jawa dan Sumatra,” tegas dia. Pemerintah, ia melanjutkan, juga tidak boleh membiarkan rakyat di pelosok nusantara tidak memperoleh listrik di malam hari. Mengenai energi alternatif selain CPO, Jokowi juga menyebutkan bahwa Indonesia mempunyai bio-massa dan batu bara yang besar. “Perlu ada riset besar-besaran untuk CPO, batu bara biomasa, dan bahan yang kita miliki sendiri ini agar ada terobosan. Sehingga, kita

tidak mengalami ketergantungan terus kepada BBM,” tuturnya. Produksi CPO yang besar dari lahan sebesar 13 juta-14 juta hektare, salah satu contoh peluang agar Indonesia tidak bergantung dari negara lain. “Jangka panjang kalkulasi seperti itu harus kita lakukan, sehingga kita punya plan (rencana) jangka menengah dan panjang. Sehingga, ketakutan akan kekurangan BBM atau energi sudah terdesain sejak awal. Ini yang menurut saya belum kita seriusi dengan baik,” pungkasnya.(bir/gen/cnn)

Aturan Harga Susu Segar Sambungan dari hal. 1 perindustrian dan menteri pertanian harus bersama-sama menentukan floor price untuk harga susu sapi segar dari peternak. “Tak hanya harga dasar, kami juga akan mengkaji wajib serap SSDN oleh Industri pengolahan susu (IPS) karena hingga saat ini kebutuhan susu nasional masih tergantung oleh impor susu bubuk sebesar 82 persen,” katanya. Wakil Ketua APSPI (Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia) Heru S. Prabowo pada kesempatan itu menyebutkan bahwa rendahnya harga SSDN di tingkat peternak menjadi penyebab utama keengganan peternak untuk memelihara sapi perah. “Harga saat ini berkisar antara Rp5.000 - Rp5.500 rupiah per liter,” kata Heru. Menurut Heru harga tersebut tidak mampu menutupi biaya operasional untuk pemeliharaan sapi terutama pakan sapi perah.

Ia mengusulkan harga dasar yang setidaknya dibutuhkan oleh peternak sapi perah adalah Rp6.000 per liter karena dengan harga tersebut peternak diperkirakan bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp1,9 juta per bulan. “Kalau harga Rp6.000 peternak senang, industri senang,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama. “Kalau harga tinggi paling margin dari IPS (industri pengolah susu) berkurang sedikit karena hanya (wajib) menyerap 20 persen saja,” kata Airlangga. Pendampingan Peternak Isu lainnya yang juga diangkat dalam kunjungan tersebut mengenai pendampingan kapasitas peternak untuk memelihara dan memproduksi SSDN. “Satu ekor sapi di Greenfields saat ini bisa memproduksi sekitar

31 liter susu per hari,” ujar Operation Manager Milk Sourcing Unit, Irwansah. “Jumlah produksi tersebut bisa dicapai karena sapi di Peternakan Greenfields dibuat senyaman mungkin mulai dari kebersihan kandang, suplai pakan yang terus menerus serta batas maksimal satu jam per hari interaksi antara sapi dengan manusia hanya selama memerah,” katanya. Jumlah produksi tersebut terhitung cukup tinggi dibandingkan produksi susu sapi oleh peternak yang hanya di kisaran 1520 liter per hari per sapi. Angka produksi tersebut merupakan rerata jumlah produksi peternak sapi binaan Greenfields. Dengan jumlah total binaan sebanyak 165 peternak dengan populasi 1.100 ekor yang terdiri 700 sapi produksi dan sisanya pedet serta sapi yang tidak berproduksi mampu menghasilkan 7.000 liter susu per hari.

“Kalau melihat peternakan Greenfields pola peternakan sapinya sudah sangat ideal, masih butuh banyak waktu untuk bisa mengejar mengembangkan peternakan seperti ini di tingkat peternak,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution. Oleh karena itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan faktor terpenting adalah edukasi dan pendampingan untuk peternak dan calon peternak. Saat ini pemerintah juga sedang menggalakkan pelatihan terutama untuk sekolah kejuruan. Peternakan Greenfields beroperasi sejak 1997 dan hingga saat ini memiliki populasi sapi sebanyak 8.000 ekor dan merupakan peternakan sapi perah terbesar di Indonesia. Bibit sapinya Holstein dari Australia dan dikembangkan secara lokal dengan kemampuan produksi susu sebesar 42 juta ton susu setiap tahunnya. (ant)

Berantas Rokok Ilegal Sambungan dari hal. 1 Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO) Muhaimin Moefti mengapresiasi usaha Bea Cukai untuk terus memerangi rokok ilegal. “Sejalan dengan terus ditingkatkannya usaha pemberantasan rokok ilegal, kebijakan cukai yang berkesinambungan serta menjamin keberlangsungan industri juga penting,” kata Moefti di Jakarta, Jumat (6/1/2017). Ia melanjutkan, sudah tiga tahun ini memang produksi rokok stagnan. Dia juga mengatakan, rokok ilegal mampu bersaing karena harganya murah. “Saat harga rokok legal bisa mencapai Rp 18.000 per bungkus, rokok ilegal bisa dijual di kisaran

Rp 8.000. Ini karena rokok ilegal tidak membayar cukai,” katanya. Menurut Moefti, untuk membantu memperlambat pertumbuhan rokok ilegal, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kebijakan cukai yang diambil pemerintah. Kenaikan cukai drastis yang terlalu besar akan memicu maraknya perdagangan rokok ilegal. Ia juga meminta pemerintah memperhatikan kenaikan cukai tak jauh dari inflasi yakni sebesar 6-7 persen. “Bila mencapai 10 persen ini menjadi beban buat industri,” lanjutnya. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo,

menurut penelitian UGM saat ini peredaran rokok ilegal mencapai 12 persen. “Kondisi ini dipicu dari regulasi yang ada dan permintaan yang tinggi di pasar. Jangan sampai di tahun depan jumlahnya semakin meningkat,” paparnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) harus mewaspadai terjadinya perembesan atau kebocoran penerimaan cukai dari penyelundupan rokok ilegal. Sehingga penting meningkatkan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia.

“Kita harus waspada, (penerimaan) cukai dari rokok legal merembes jadi ilegal. Di sinilah pentingnya penegakkan hukum untuk rokok ilegal, karena jangan sampai statistik penerimaan dari cukai rokok legal menurun, tekanan menaikkan cukai terus tinggi, tapi merembes jadi rokok ilegal. Ini yang harus diwaspadai,” terang dia. Sri Mulyani mencatatkan penerimaan bea dan cukai di APBNP 2016 sementara sebesar Rp 178,7 triliun atau 97,2 persen dari patokan Rp 184 triliun. Kontribusinya berasal dari setoran cukai yang realisasinya Rp 143,5 triliun atau masih lebih rendah 96,9 persen dari target Rp 148,1 triliun.(lp6)

Wawali Sidak Pelayanan di Dispendukcapil

Wawali Sutiaji (kemeja putih berkopiah memakai kacamata) saat melakukan sidak layanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Malang

Kedungkandang, SMN Wakil Wali Kota Malang Drs. Sutiaji melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang,

Rabu (4/12). Sidak kali ini dilakukan Wakil Wali Kota Malang setelah mendapat informasi bahwa terjadi antrean panjang di kantor Dispendukcapil. Banyaknya antrean yang

tak biasa terjadi ini membuat warga yang mengurus berbagai surat administrasi kependudukan harus sabar menunggu untuk dilayani. Wawali Sutiaji membenarkan sidak kali ini dilakukan setelah

mendapatkan informasi dan keluhan dari masyarakat yang tidak terlayani dengan cepat. Setelah dilakukan peninjauan langsung, ternyata memang terjadi antrean panjang akibat penumpukan di loket pelayanan karena pemindahan layanan dari semula di kelurahan yang kini dipindahkan kembali ke Dispendukcapil. “Sebelumnya pelayanan KK, KTP maupun akta kelahiran dilakukan di kelurahan. Tetapi karena petugas outsourcing yang ditempatkan di kelurahan masa kontraknya habis, kini semua layanan dipindahkan langsung ke Dispendukcapil,” tegas Sutiaji. Masa kerja tenaga outsourcing yang ditempatkan di kelurahan habis pada bulan Desember sesuai dengan apa yang sudah ditandatangani dalam kontrak kerja.

nonpers, ya terserah itu bukan urusan kami,” kata Imam. Ia menjelaskan, pembuatan barcode ini merupakan pelaksanaan Deklarasi Palembang 2010 saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN). Saat itu, ada empat peraturan Dewan Pers yang diratifikasi oleh sebagian besar pemilik media besar di Indonesia. Empat peraturan inilah yang menjadi prioritas media pers, yaitu standar perusahaan pers, kode etik jurnalistik, standar perlindungan profesi wartawan, dan standar kompetensi wartawan. Rencananya penggunaan barcode akan dilakukan saat HPN

di Ambon tahun ini. Dengan adanya barcode, profil media akan bisa diakses dalam database Dewan Pers dan bisa diketahui jatidiri perusahaan pers, alamat, penanggung jawab redaksi, dan badan hukum. Keberadaan barcode juga akan memudahkan memilah mana yang media pers dan mana media yang nonpers. Kalau barcode sudah diberlakukan, maka yang tidak terdaftar di Dewan Pers, berarti bukan media pers dan tidak berada di wilayah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Bila merasa sebagai media pers, mereka harus mendaftar ke Dewan Pers untuk

diverifikasi,” kata Imam. Terkait pemblokiran 11 media oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) karena dinilai mengandung unsur suku agama ras dan antargolongan (SARA), Imam mengungkapkan bahwa setiap melakukan blokir, Kemkominfo konfirmasi dulu ke Dewan Pers. Menurutnya, kalau media pers tentu tidak akan diblokir, tapi diproses sesuai UU Pers. “Intinya kalau bukan media pers berarti wilayahnya kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan itu ada UU-nya sendiri. Jadi, silakan media nonpers diproses sesuai UU yang berlaku,” kata dia.(bst)

Blokir 800 Ribu Situs Sambungan dari hal. 1 kami tertibkan,” tuturnya. Ia menampik anggapan pemerintah terlalu ketat mengawasi dunia maya. Semenjak UndangUndang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disahkan, pemblokiran berbagai macam situs sudah dimulai. Menurut dia, bila pemerintah cuek terhadap situs-situs penyebar berita bohong, makan bisa berpotensi terjadi kekacauan di masyarakat. Pemblokiran, kata Samuel, masih sebatas tahap peringatan. “Karena penyebar-penyebar hoax ini sudah seharusnya diproses hukum,” ujarnya. Pemblokiran situs dianggap sebagai upaya pembelajaran bagi

para pemilik situs yang diduga menyebarkan hoax. Pengelola bisa mengajukan pemulihan (normalisasi) untuk membuka blokir terhadap situsnya. Samuel berujar selama ini Kemenkominfo tidak pernah memblokir media jurnalistik. Situs-situs yang diblokir, kata Samuel, mengklaim sebagai produk jurnalistik, namun sejatinya bukan. Samuel menuturkan produk jurnalistik terikat dengan undangundang dan kaidah pers. Bila para pemilik situs yang telah diblokir ingin diakui sebagai produk jurnalistik, ia meminta untuk mengikuti kaidah dan Undang-Undang tentang Pers. “Jangan mengklaim

ini produk jurnalistik,” ujarnya. Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi mengatakan, pascarevolusi digital, banyak bermunculan situs-situs yang mirip seperti pers. Produknya dinamakan berita dan memiliki struktur kepengurusan. Menurut Imam, bila ingin disebut pers, maka harus mengacu pada UU Pers, kode etik, standar dan prinsip jurnalistik. “Dalam kaitan media yang diblokir, apakah kontennya sudah sesuai jurnalistik?” ucapnya. Selain itu, bila ingin disebut sebagai pers, maka media itu harus terdaftar di Dewan Pers. “Sejauh ini, mereka (situs-situs yang diblokir) tidak terdaftar dalam Dewan Pers,” ujarnya. (tmp)

Buat PP UU ITE Sambungan dari hal. 1 harusnya membuat PP terlebih dulu supaya aturan mainnya jadi lebih jelas,” kata Sukamta dalam diskusi tentang informasi hoax dan UU ITE di Jakarta, Sabtu. Sukamta menjelaskan fungsi dari PP tersebut ialah mengatur hal yang sifatnya lebih teknis dari UU Nomor 19 Tahun 2016 perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. PP tersebut, lanjut Sukamta, mengatur tentang beberapa hal seperti ketentuan konten yang

diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di dunia maya, siapa otoritas yang memiliki kewenangan dalam penindakan, dan bagaimana prosedur penindakan terhadap pelanggaran UU tersebut. Dengan begitu, menurut Sukamta aturan mengenai konten di dunia maya jadi lebih spesifik dan adil bagi pemerintah, masyarakat, dan media. “Tanpa ada PP pasti tidak akan memuaskan pihak yang dirugikan. Tanpa aturan pasti akan terjadi

anarki,” kata Sukamta. Dia memamaparkan bahwa UU ITE mengamanahkan pemerintah untuk membuat tata kelola konten di dunia maya sebagai standar dan terdapat batasanbatasan yang harus dipatuhi oleh pengguna pada sistem dalam jaringan. Sukamta sendiri mengakui bahwa dalam UU ITE tidak spesifik membahas dan mengatur tentang berita bohong atau hoax. (ant)

Dinasti Politik Sambungan dari hal. 1 dinasti politik melalui UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pene-tapan Peraturan Pemerintah Peng-ganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Dalam aturan

tersebut, orang yang me-miliki ikatan perkawinan dan darah lurus ke atas, ke bawah, dan ke sam-ping dengan inkumben tidak boleh menjabat kecuali jeda satu periode. Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, mengatakan dinasti politik dalam pemerintahan daerah tidak membawa

manfaat. Kemajuan daerah menjadi taruhannya. “Tidak ada satu pun daerah yang maju dengan dipimpin dinasti politik,” kata Endi. Menurut Endi, potensi korupsi muncul karena ruang pengawasan yang hilang. Kepemimpinan antar keluarga dalam dinasti politik, kata dia, melonggarkan fungsi pengawasan.(tmp)

Untuk Cegah Pungli Sambungan dari hal. 1 yang dilakukan dengan sistem online akan menghapuskan pungutan liar karena langsung ke rekening yang masuk ke kas negara. Kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan: 1. Penerbitan STNK roda dua / roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp50.000 menjadi Rp100.000. Untuk roda empat, dari Rp75.000 menjadi Rp200.000, 2. Kenaikan penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp80.000, dengan peraturan baru ini, akan menjadi Rp225.000. Roda empat yang sebelumnya Rp100.000 kini Rp375.000 atau meningkat tiga kali lipat. Kenaikan tarif itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP nomor 60 tahun 2016, tentang Jenis

“Keadaan ini hanya berlangsung sementara. Nanti setelah pengadaan tenaga outsourcing, tentu tenaga baru sudah kembali bertugas di kelurahan-kelurahan,” ungkap Sutiaji. Ke depan Wawali Sutiaji berharap ada pendampingan bagi tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di kelurahan sehingga saat tenaga outsourcing habis masa kontraknya, pelayanan di kelurahan-kelurahan tetap berjalan dengan baik.(jun)

dan Taris atas Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP yang berlaku pada Polri. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, menyebutkan perolehan dari PNBP pada pelayanan publik Polri ini sebesar 92% akan dikembalikan untuk pelayanan publik yang dilakukan oleh kepolisian. “Jadi kembali ke masyarakat dan tidak digunakan untuk yang lain seperti yang dicantumkan dalam amanat UU tentang PNBP, bukan untuk dimanfaatkan oleh kepolisian tetapi untuk meningkatkan pelayanan, untuk transparansi , akuntabilitas dan juga untuk menghapus pungli di layanan pemerintah yang masih ditemukan” jelas Askolani. Dalam audit BPK, menurut Askolani, masih banyak ditemukan pungutan yang tidak ada dasar hukumnya. Pembahasan kenaikan ini, menurut Askolani sudah lama dilakukan oleh kepolisian dan Kementerian Polhukham dan juga Kementerian Keuangan yang mengawasi. Kenaikan yang mencapai 300% ini dikritik oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, karena terlalu besar dan tidak transparan. YLKI Protes Kenaikan 300% Ketua Pengurus Harian YLKI

Tulus Abadi mengatakan alasan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan karena inflasi, itu tidak tepat karena biaya ini adalah untuk pelayanan publik bukan komersial. “(Alasan) Inflasi ga cocok untuk public services, itu cocok untuk barang bebas atau komersial. Jadi keliru kalau menyebutkan kenaikan karena inflasi,” jelas Tulus. Dia meminta pemerintah agar mengkaji kembali kenaikan tarif untuk STNK dan BPKB karena dianggap terburu-buru diputuskan, tidak transparan dan akuntabel. “Kenaikan ini terlalu ugalugalan karena sampai 300%, nah sebenarnya kita tak anti-kenaikan tapi yang wajar saja, 30% ,” kata Tulus. Dia juga menyarankan agar pemerintah menaikkannya secara bertahap dan juga harus menyampaikan hitungan kenaikan tarif secara transparan kepada publik. “Sehingga baru ditetapkan biaya STNK atau BPKB itu, artinya hitungannya harus transparan, disebutkan berapa ongkos produksinya,” kata dia. YLKI, menurut Tulus masih sering mendapatkan keluhan dari konsumen terkait dengan pelayanan pengurusan STNK dan BPKB antara lain waktu yang mencapai enam bulan dan blangko yang sering kosong. (bbc)

CMYK

Jawa Timur

Edisi 269 / IX / 9 - 15 Januari 2017

Menko Perekonomian

Mojokerto Hidupkan Pasar Akui Jatim Layak Jadi Percontohan Kliwon, Tambah Pusat Kuliner

Surabaya,SMN-Dr.H.Soekarwo, Gubernur Jatim, mendampingi Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, di hari ketiga kunjungan kerjanya ke Jawa Timur. Setelah tadi pagi meninjau sistem irigasi pertanian di Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, serta Desa Kweden Anyar, Kabupaten Mojokerto, siangnya ia bersama Menteri Perekonomian mengadakan jumpa pers di Hotel JW Marriot Surabaya, Sabtu (7/1). Dalam jumpa pers itu, Darmin Nasution mengakui Jawa Timur sebagai provinsi yang selalu menarik untuk diikuti. Menurutnya, Jatim punya banyak potensi yang bisa dikembangkan serta berbagai inovasi yang menjadi contoh provinsi lain. “Jatim selalu menarik untuk kita ikuti karena banyak hal yang bisa berkembang disini. Selama tiga hari kunjungan kerja ini, ada banyak hal yang bisa kami jadikan masukan bagi Pemerintah Pusat dalam mengeluarkan kebijakan. Semua ini akan kami sempurnakan untuk mengambil inisiatif baru. Ya tentunya kebijakan yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyat, serta menjamin ketersediaan pangan,” kata Darmin. Terkait dengan upaya menjamin ketersediaan pangan, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, saat mengikuti orasi ilmiah di Universitas Brawijaya kamis (5/ 1) lalu menuturkan bahwa prioritas utama pembangunan pertanian di

Menko perekonomian dan Gubernur Jatim Soekarwo adakan jumpa pers di Hotel JW Marriot sabtu pagi

2017, Menko Perekonomian dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jatim. Dalam kunjungannya, Menteri Perekonomian didampingi Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rudiantara,Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan. Sebelumnya, pada Hari pertama, Darmin dan rombongan mengunjungi Perusahaan Industri Pertahanan dan Keamanan Indonesia (Industri Senjata) PT Dahana yang bekerjasama dengan PT Sari Bahari di Malang, Jatim. Perusahaan ini mampu memproduksi roket-roket dan senjata yang tak kalah kuali-

Jatim adalah memperbaiki infrastruktur pendukung yang sudah ada, bukan membangun yang baru, salah satunya adalah memperbaiki infrastruktur irigasi. Irigasi yang baik, menurutnya, akan meningkatkan hasil pertanian dan meningkatkan indeks pertanaman di Jatim. ”Manajemen pengairan dalam pertanian ini sangat penting. Misalkan Sungai Bengawan Solo dibenahi, tentunya wilayah-wilayah di sekitarnya yang mengalami masalah kekeringan seperti Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Bojonegoro, Lamongan hingga Gresik akan terkena dampaknya dan hasil pertanian akan meningkat” katanya. Selama tiga hari, 5-7 Januari

tasnya dari negara lain. Selajutnya, ketiga menteri kabinet kerja tersebut melakukan Orasi ilmiah di Universitas Brawijaya Malang, serta peninjauan Situation Room Pengendalian Daerah Aliran Sungai Brantas Perum Jasa Tirta I. Setelah itu, rombongan melakukan launching agrosegar.com, aplikasi e-commerce untuk produk UMKM di Pemkot Batu. Di Hari Kedua, Rombongan Menko Perekonomian mengunjungi mata air di Arboretum Sumber Brantas, Kota Batu, Koperasi Sinau Andhandani Ekonomi (SAE) di Pujon, Kabupaten Malang, serta Pabrik Pengolahan Susu PT. Greenfields Malang. (*)

Kota Mojokerto, SMN Untuk menghidupkan kembali Pasar Kliwon yang terletak di Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Pemkot Mojokerto membangun pusat kuliner. Sebanyak 22 Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Majapahit menempati 22 stand yang disediakan secara gratis. Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus mengatakan, sejak dulu Pasar Kliwon merupakan terminal dan kuliner, pedagang sayur hanya tambahan. “Aslinya orang ingin makan enak ya di Pasar Kliwon sehingga kuliner ini yang dikembalikan dan dikembangkan,” ungkapnya usai meresmikan stand kuliner, Rabu (4/1/2016). Masih kata orang nomor satu di Kota Mojokerto ini, desainnya nanti adalah sebagai tempat pasar kuliner dan desainnya ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Walikota berharap, nantinya berbagai macam makanan ada di Pasar Kliwon. Sementara terkait akses jalan menuju Pasar Kliwon yang sempit harus dipikirkan. “Nek onok pangganan enak dan dlusup pasti diparani orang (kalau ada makanan enak dan lokasi terpencik pasti akan didatangi orang, redo) sehingga harus ada keunggulan komperatif dan keunggulan kompoditif. Nantinya yang akan mengisi stand

Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus mencoba salah satu kuliner di pasar Kliwon

adalah PKL di Jalan Majapahit tapi punya jualan khas,” katanya. Sementara itu, Kepala Disperindag Kota Mojokerto, Ruby Hartoyo mengatakan, ada 22 stand yang sudah disiapkan dan sudah diisi oleh PKL Jalan Majapahit. “Nantinya akan tambahan sebanyak 10 stand, ini tidak akan mematikan stand yang ada tapi justru menghidupkan pasar induk,” ujarnya. Kuliner tersebut, lanjut Ruby, hanya untuk mendukung keramaian Pasar Kliwon yang selama ini dikeluhkan para pedagang sepi. Untuk menghidupkan Pasar Kliwon, pihaknya juga akan memasang wifi dan hot spot di dua titik serta panggung yang nantinya akan ada elektone.

“Semua sudah terisi dari PKL Jalan Majapahit, ini memang mengutamakan PKL Jalan Majapahit dan warga Kota Mojokerto. Stand ini diberikan gratis, tidak ada biaya sewa, hanya enam bulan nantinya akan ada retribusi. Pasar induk masih ada, di depan adalah pasar kering dan di dalam pasar basah,” tuturnya. Sementara di atas, lanjut Ruby, banyak yang tutup karena para pedagang mengeluh sepi. Pihaknya akan menghubungi para pedagang tersebut dan diberikan waktu satu bulan untuk buka, jika tidak mau buka maka diminta untuk pindah. Nantinya akan disiapkan stand khusus makanan khas Kota Mojokerto.(kan)

MENYONTEK!!! (Ali Rohmad, Dosen FKIP UNISKA Kediri)

Ali Rohmad Dosen FKIP UNISKA Kediri

SMN - Menyontek atau menjiplak adalah mencontoh, meniru, atau mengutip tulisan, pekerjaan orang lain sebagaimana aslinya. Mencontek menurut sebagian siswa atau bahkan hal yang wajar. Ada seseorang yang bilang, jika manusia tidak akan ada yang mau melakukan perbuatan yang salah. Walaupun mencontek itu perbuatan yang salah, tapi hal itu wajar. Bahkan semua guru juga mengetahui jika siswanya tidak akan pernah lepas dari hal yang disebut “mencontek”. Mungkin itu juga dikarenakan pengalaman beliau pada waktu sekolah. Mencontek bisa berarti positif dan juga negatif. Tergantung dari orang itu sendiri, bagaimana memanfaatkan cara mencontek itu. Berarti positif bila mencontek hasil karya orang lain, kemudian kita mencoba membuat yang sama dengan orang itu, dengan sedikit mencoba memberi hal yang beda dari karya orang itu, maka, mencontek itu akan bermak-

na dan bukan hal yang buruk. Sedangkan mencontek menjadi hal yang buruk, ketika mencontek hanya menyalin saja. Tidak pernah berfikir bagaimana kita akan mendapatkan jawaban itu, hanya meng-copy tugas itu. Itu bakalan tidak menjadikan kita lebih baik, malah akan menjebak kita menjadi seseoranmg yang lebih buruk dan tidak akan pernah menjadi orang yang bisa mengembangkan pikiran kita sendiri. Padahal, pikiran kita jika dimanfaatkan akan menjadi hal yang tidak pernah kita bayangkan. Otak manusia yang sekarang jika diteliti, hanya digunakan 20% saja! Jadi, kita tidak bisa membayangkan jika otak manusia, digunakan 100%. Untuk lebih menyakinkan, kita kutip pendapat Deighton (1971), cheating adalah upaya yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan keberhasilan dengan cara-cara yang tak fair (tak jujur). Tak hanya itu, menyontek dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai nilai yang terbaik dalam ulangan atau ujian pada setiap mata pelajaran. Begitu juga Ronney dan Steinbach (Barzegar dan Khezin, 2011) menyontek didefinisikan sebagai menggunakan cara apapun untuk mendapatkan sesuatu yang tidak adil, yang termasuk berbohong, menutupi kebenaran, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Berdasarkan uraian diatas,

dapat disimpulkan bahwa pengertian perilaku menyontek adalah kecurangan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang maksimal dengan cara yang tidak halal seperti membuka catatan, bertanya kepada teman, ataupun melihat langsung jawaban dari internet, dan perilaku lainnya yang tidak

perilaku menyontek) Kesulitan yang dihadapi (Kesulitan yang dihadapi siswa dalam bentuk keterbatasan waktu yang mereka miliki untuk mengerjakan tugas dan pada kesulitan yang ada pada materi pelajaran). Kurangnya kualitas pendidik (Kualitas pendidik juga merupakan faktor pe-

dibenarkan untuk dilakukan karena tidak hanya merugikan bagi orang lain, tetapi juga sangat merugikan diri sendiri. Faktor-faktor perilaku menyontek yaitu: Ingin mendapatkan nilai dengan cara yang mudah; Lingkungan Pendidikan (Pengaruh lingkungan di sekolah atau institusi pendidikan lain karena tekanan teman sebaya, budaya sekolah, budaya bersenang-senang, dan rendahnya resiko untuk ditangkap atau dihukum jika melakukan

nyumbang terjadinya perilaku menyontek. Siswa melihat tugas, bahan yang tidak relevan dan sikap guru yang acuh tak acuh, yang menjadi faktor timbulnya perilaku menyontek) Bentuk-bentuk perilaku menyontek antara lain: a. individualopportinistic; b. independentplanned,; c. social-active; d. social-passive, e. melihat jawaban teman pada saat tes berlangsung, f. meminta jawaban kepada teman, g. mengizinkan teman menyalin

jawaban, h. menggunakan bahan yang tidak sah pada setiap kegiatan akademik, i. plagiat, j. membantu orang lain untuk terlibat dalam perilaku menyontek, k. membuat catatan sendiri, l. membuka buku saat ujian, m. membuat coret-coretan di kertas kecil, rumus di tangan, di kerah baju, n. mencuri jawaban teman, dan o. menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Dampak Perilaku Menyontek : 1. Perilaku menyontek dapat mendidik siswa untuk berbohong, 2. Siswa tidak menghargai proses belajar; 3. Melahirkan koruptor, penipu, plagiator, dan penjahat yang menghalalkan segala cara; 4. Tidak mau berusaha sendiri dan selalu mengandalkan orang lain; 5. Malas belajar, malas berpikir dan merenung, malas membaca dan tidak suka meneliti.; 6. Membodohi diri sendiri; 7. Mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Upaya Penanggulangan Perilaku Menyontek; A. Diri Sendiri (a.Bangkitkan Rasa Percaya Diri (Selfefficacy); b. Arahkan Self-consept ke arah yang lebih proporsional; c. Biasakan Berpikir Lebih Realistis dan Tidak Ambisius) B. Orang Tua (Orang tua yang terlalu mengharapkan anaknya mendapatkan prestasi yang baik akan mempengaruhi anak untuk memperoleh nilai yang baik bagaimanapun caranya, termasuk menyontek). C. Guru; Guru hendaknya meningkatkan pengawasan dan memberikan hukuman tegas pada siswa

yang menyontek sehingga siswa tidak berani mengulangi perbuatannya. Guru juga hendaknya tidak menganggap bahwa menyontek sebagai perbuatan yang wajar, akan tetapi harus menyikapinya dengan serius. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru untuk mengurangi intensitas menyontek adalah sebagai berikut: a. Membentuk hubungan saling menghargai antara guru dengan siswa, serta menolong siswa bertindak jujur dan tanggung jawab. b. Membuat dan mendukung peraturan sehubungan dengan menyontek, karena siswa memahami peraturan dari tindakan guru. c. Mengembangkan kebiasaan dan keterampilan belajar yang baik dan menolong siswa merencanakan, melaksanakan cara belajar siswa. d. Tidak membiarkan siswa menyontek jika hal tersebut terjadi dalam kelas dengan teguran atau cara lain yang pantas dengan perbuatannya, sebagai penerapan disiplin. e. Bertanggung jawab merefleksikan “kebenaran dan kejujuran”, yaitu guru menjadikan diri sebagai teladan siswa dalam menanamkan nilai kebenaran dan kejujuran. f. Menggunakan tes subjektif sebagai dasar proses ulangan dan ujian. g. Menekankan “belajar” lebih sekedar mendapat nilai, yaitu membantu siswa memahami arti belajar sebagai suatu tujuan mereka sekolah dan nilai akan berarti bila murni dengan kemampuan siswa sendiri. D.

Sekolah/ Institusi Pendidikan; ada 10 prinsip yang harus dilakukan dalam menangani masalah menyontek, yaitu sebagai berikut: 1. memberikan penegasan atau penguatan tentang pentingnya integritas akademik, 2. mendorong kecintaan belajar, 3. memperlakukan siswa sebagai diri mereka sendri, 4. membantu terciptanya perkembangan lingkungan yang saling percaya, 5. mendorong tanggung jawab siswa dalam meraih integritas akademik, 6. melakukan klarifikasi atas harapan siswa, 7. membuat atau menciptakan bentuk tes yang adil dan relevan, 8. mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakjujuran akademik, 9. melawan ketidakjujuran akademik yang terjadi, dan 10. membantu mendefinisikan dan mendukung terciptanya standar integritas akdemik. Jadi menyontek juga berkaitan dengan pola pikir siswa terhadap perilaku menyontek, jadi berkenaan dengan ini sekolah hendaknya mengubah pola pikir siswa bahwa menyontek merupakan suatu perilaku yang tidak baik, menyontek dapat mengikir kejujuran dan moral seseorang. E. Guru BK atau Konselor; Untuk menanggulangi perilaku menyontek, guru BK dapat menggunakan Konseling Kognitif Perilaku (KKP) dan konseling REBT berbasis kelompok. Semoga bermanfaat untuk perbaikan kualitas pendidikan. (Ali Rohmad, DosenFKIPUNISKAKediri;Anggota Dewan Pendidikan Kota Kediri)