Suara media nasional edisi 273

CMYK

Sudah Terdaftar di Dewan Pers.

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

Media Online: suaramedianasional.co.id

SuaraMedia NasionalCom

Nomor ISSN: 2355-6501

@smedianasional

Edisi 273 Tahun IX / 6 - 12 Februari 2017

Harga Rp 5.000,(Luar Kota + Ongkos Kirim)

Pemerintah Siapkan Subsidi untuk 895 Ribu Rumah

Jokowi: Jangan Sampai Anak Putus Sekolah

“Agar semua anak bisa akses ke pendidikan, terlayani oleh pendidikan kita. Saya kira ke sana, baru beberapa sekolah diarahkan untuk sisi perbaikan kualitas. Jadi ada yang diurusi kualitasnya tetapi juga urusan anak harus, sekolah itu harus,” kata Jokowi.

Ilustrasi

Jakarta, SMN - Pemerintah daerah (pemda) diminta lebih aktif memanfaatkan program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Tahun ini, targetnya masih sama, yakni satu juta rumah dalam setahun dengan realisasi lebih dari 90 persen. Realisasi itu sangat tergantung pemda selaku pemilik wilayah dan masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga akhir 2016 masih ada

Jakarta, SMN - Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah berusaha keras dan bertekad mengurangi angka putus sekolah di kalangan anak usia sekolah di Indonesia.

Pemerintah terus mengupayakan akses pelayanan pendidikan yang merata bagi seluruh pelajar di Tanah Air. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu dan yatim piatu.

“Kita ingin anak-anak ini semuanya jangan sampai ada yang tidak

Bersambung di halaman 11

Sejumlah Murid Sekolah Luar Biasa Negeri A Citeureup membaca Alquran braile saat mengikuti pesantren kilat Ramadan di Aula SLBN A Citeureup, Jalan Citeureup, Kota Cimahi, Jumat 17 Juni 2016 lalu.

2017, Pemerintah Membangun 11 SLB Baru

Presiden Jokowi membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Sleman

Menkeu: 174 Peserta OJK Penuhi Berkas Administrasi Jakarta, SMN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak 174 peserta telah memenuhi kelengkapan berkas administrasi dalam tahap pertama seleksi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017 hingga 2022.

“Yang mendaftar 843, yang komplet laporannya mencapai 174,” kata Sri Mulyani yang juga merangkap ketua panitia seleksi di Jakarta, Jumat (3/2).

Sri Mulyani belum mengungkapkan namanama yang lolos tahapan administrasi tersebut karena hal itu akan diumumkan secara resmi. Dalam kesempatan terpisah, dia memastikan panitia seleksi akan mencari calon

Jakarta, SMN - Pada tahun ini pemerintah akan membangun 11 unit sekolah luar biasa (SLB) di 11 lokasi berbeda. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat dan memperluas akses pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Pasalnya, hingga saat ini baru sekitar 18 persen anak berkebutuhan khusus yang mencicipi bangku sekolah.

Bersambung di halaman 11

Bersambung di halaman 11

Pemkot Mojokerto Raih Piala Wahana Tata Nugraha 2016 “Penghargaan WTN ini patut kita syukuri dan kita tingkatkan di tahuntahun mendatang,” Ungkap Wawali Mojokerto, Suyitno Kota Mojokerto, SMN Pemkot Mojokerto kembali memperoleh penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN).

Penghargaan tertinggi yang diberikan Pemerintah RI atas kemampuan daerah dan peran serta masyarakatnya di bidang transportasi dan lalu lintas tersebut diserahkan Menteri Perhubungan RI, Ir Budi Karya Sumadi kepada Wakil Walikota Mojokerto, Ir H Suyitno, MSi di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 588 Tahun 2016 tentang Penerima Penghargaan WTN, Kota Mojokerto menjadi salah satu kota penerima piala Wahana Tata Nugraha tahun 2016 dengan kategori kota sedang, bersama kota dan kabupaten dari 11 provinsi di Indonesia. Ini merupakan kali ke 12 Kota Mojokerto memperoleh penghargaan yang sama.

Sebelumnya tahun 2005, Kota Mojokerto mendapat plakat WTN dan mulai tahun 2006 sampai dengan 2016 Kota Mojokerto berturut-turut

mendapat piala WTN. Wawali Mojokerto, Suyitno usai menerima penghargaan mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan wujud apresiasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemkot Mojokerto atas kinerja di bidang penataan transportasi dan lalu lintas yang selama ini dinilai sudah sangat baik.

“Penghargaan WTN ini patut kita syukuri dan kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Mojokerto atas partisipasi dan dukungannya dalam pencapaian prestasi yang membanggakan ini. Pemkot Mojokerto akan terus berbenah agar lalu lintas di Kota Mojokerto semakin baik untuk pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya, Selasa (31/1/2017).

Hal ini, lanjut Wawali, sebagai upaya perwujudan visi Kota Mojokerto sebagai service city atau kota pelayanan.

Ada tiga tahap penilaian pada penghargaan Wahana Tata Nugraha. Tahap pertama yaitu administrasi yang dilakukan oleh penilai Provinsi yang

Bersambung di halaman 11

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Jokowi: Kita Ingin 70 Persen Guru Ajarkan Praktik, Bukan Normatif

Presiden Joko Widodo

Yogyakarta, SMN - Presiden Joko Widodo menganggap pendidikan vokasional

Penghargaan WTN ini diserahkan oleh Menteri Perhubungan RI, Ir Budi Karya Sumadi kepada Wakil Walikota Mojokerto, Ir H Suyitno, MSi di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

meliputi perencanaan, pendanaan, kelembagaan dan perundang-undangan, sumber daya manusia, angkutan, prasarana, lalu lintas dan lingkungan.

Selanjutnya dilakukan penilaian oleh akademisi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang merupakan tahap kedua yaitu teknis dan operasional. Meliputi sarana, prasarana, lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pada puncak penilaian yang dilakukan pemerintah pusat yaitu mengenai komitmen kepala

daerah. Pada penilaian puncak ini, Kota Mojokerto mendapatkan nilai plus dalam hal penyediaan transportasi masal.

Salah satunya yaitu tersedianya angkutan sekolah gratis untuk berangkat dan pulang sekolah pelajar Kota Mojokerto. Pemerintah pusat mengapresiasi kebijakan Walikota Mojokerto, Mas’ud Yunus yaitu dengan mengeluarkan kebijakan dan komitmen untuk pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan. Lebih dari itu, Kota Mojokerto juga mengatur tata kelola transportasi

Iklan / Langganan hubungi: Tlp. (0354) 4526358, HP 081 231 515 435, 082 233 313 345

publik yang baik dengan menyediakan ruang milik jalan (rumija) di sepanjang jalan protokol di Kota Mojokerto.

Yaitu tersedianya trotoar untuk fasilitas pejalan kaki yang layak. Penilai juga mengapresiasi Pemkot Mojokerto yang melengkapi ATCS atau CCTV di setiap persimpangan jalan, tersedianya halte dan sepanjang jalan protokol yang dilengkapi dengan marka jalan, zebra cros untuk pejalan kaki dan rambu-rambu jalan yang jelas dan lengkap. (hms/adv/kan)

sangat penting di era persaingan saat ini.

Untuk itu, Presiden Jo-

kowi menginginkan agar kedepannya lebih banyak guru-guru yang fokus mengajarkan praktik ketimbang teori.

“Hal seperti itu yang kita ingin produksi gurunya 70 Persen yang itu, bukan guru-guru yang normatif,” ujar Presiden usai membagikan KIPdi SMKN 1 Tempel, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (4/2/2017).

Presiden Jokowi menjeBersambung di halaman 11

Pemerintah Alokasikan Rp560 Triliun Untuk Daerah Tertinggal Payakumbuh, SMN Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp560 triliun untuk mempercepat pembangunan wilayah kabupaten dan daerah tertinggal yang tersebar pada 33 provinsi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat ke Kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu mengatakan dana tersebut tersebar pada 19 kementerian serta lembaga yang

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo

melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

“Walaupun dana desa tahun ini hanya Rp60 triliun, tapi dana dari 19 kementerian dan lembaga yang masuk ke desa tertinggal mencapai Rp560 triliun,” kata Menteri Eko Putro Sandjojo ketika berkunjung ke Balai Pembibitan Ternak Unggul-Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengateh, Kabupaten Limapuluh Kota.

Ia menjelaskan seperti urusan pelayanan kesehatan Bersambung di halaman 11

Email: suaramedianasional@gmail.com

2

Tulungagung

Edisi 273 / IX / 6 - 12 Februari 2017

Trenggalek Raih Penghargaan Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas Tahun 2016

Kabupaten Trenggalek menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha kategori Lalu Lintas tahun 2016

Trenggalek, SMN - Tahun 2016, Kabupaten Trenggalek kembali meraih penghargaan Wahana

Tata Nugraha dalam kategori lalu lintas untuk yang ketiga kalinya.

Penghargaan dari Direktorat Jen-

dral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, Sigid Agus Hari Basoeki, SH, M.Si Selasa (31/1/2017) mewakili Bupati Trenggalek kemarin di Jakarta.

Kabupaten Trenggalek mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha ini karena dinilai Kementerian Perhubungan berhasil menyelenggarakan sistem transportasi Perkotaan dengan baik di tahun 2016.

Selain itu Trenggalek dinilai mampu membangun dengan baik dalam mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan operasional sistem transportasi perkotaan. Serta dinilai mampu mengajak peran serta masyarakat dalam meningkatkan sistem transpotasi perkotaan dan angkutan kota yang tertib, lancar, selamat, aman, efisien dan berkelanjutan serta menjamin ekuitas hak pengguna jalan.

Pemberian penghargaan oleh Kementerian Perhubungan ini melalui beberapa tahapan peni-

laian. Mulai dari penilaian administrasi yang meliputi, perencanaan, pendanaan, kelembagaan, SDM, angkutan, prasarana, lalu lintas maupun lingkungan.

Selain penilaian administrasi juga ada penilaian teknis dan penilaian komitmen atau political will atas kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan pembangunan transportasi perkotaan.

Diharapkan oleh Kementerian Perhubungan, Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan ini tetap konsisten meningkatkan kualitas penyelenggaraan transportasi di kawasan perkotaan yang handal dan berkelanjutan, untuk menjaga dan menjamin kesamaan hak pengguna jalan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam disiplin berlalu lintas, guna menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Penghargaan ini diserahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Pol (Purn) Drs Pudji Hartanto Iskandar, M.M, Selasa Kemarin. (yas)

Kabupaten Tulungagung Raih WTN 2016 Tulungagung, SMN - Wakil Presiden Yusuf Kalla memberikan penghargaan bidang perhubungan darat kepada pemerintah daerah dan operator trasportasi darat di Istana Wakil Presiden (31/ 1/2017). Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam laporan tertulisnya mengatakan, “Penghargaan ini merupakan langkah awal pembinaan berkelanjutan,” ucapnya.

Budi berharap agar apa yang dilakukan hingga saat ini sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin di capai. “Yaitu adanya peningkatan kualitas pelayanan dibidang transportasi darat sehingga dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lanjutnya.

Penghargaan yang diberikan Wakil Presiden atas: Wahana Tata Nugraha (WTN) kepada pemerintah daerah, Penghargaan kepada Perusahaan Angkutan Umum Orang Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Pariwisata dalam memberikan pelayanan terbaik, dan penghargaan kepada Perusahaan penyedia jasa angkutan penyebrangan berkinerja terbaik.

“Penghargaan Wahana Tata

Nugraha (WTN) merupakan Penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang mampu menata dan meningkatkan kinerja system transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, selamat, aman, dan efisien, berkelanjutan dan menjamin kesetaraan,” kata Budi.

Penghargaan WTN ini berupa : Plakat WTN (57 kota), Piala WTN kategori lalulintas (114 kota), Piala WTN kategori angkutan (5kota), Piala WTN (47 kota), Piala WTN kencana (2 kota), dan Piala WTN Wiratama (11 provinsi).

Untuk Kabupaten Tulungagung, penghargaan WTN diterima oleh Wakil Bupati Tulungagung Maryoto Birowo yang diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi di Istana Wakil Presiden RI. Kabupaten Tulungagung dinobatkan sebagai pemenang Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2016, kategori kota kecil.

Untuk mendapatkan WTN Kabupaten Tulungagung harus melewati tiga tahap penilaian.

Tahap pertama, merupakan tahap administrasi, dimana pemerintah Kab/Ko mengisi formulir dengan

Foto bersama usai penyerahan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Pemerintah Daerah di Istana Wakil Presiden (31/1/2017) lalu

metode Key Perfomence Indicator (KPI) dengan bobot 30 persen.

Tahap Kedua, penilaian Teknis dan Operasional dengan bobot 35 persen, dan tahap ketiga, Komitmen Pemerintah Kab/Ko (Political Will) terkait pembangunan dan pengembangan system transportasi perkotaan.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung Maryani mengatakan “WTN ini diharapkan dapat membangkitkan semangat

pemerintah daerah dalam memperbaiki berbagai sarana dan prasarana perhubungan, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat maksimal”.

“Penghargaan WTN bukan semata-mata ajang lomba antar kota, tetapi lebih diarahkan kepada upaya dalam peningkatan pelayanan transportasi disuatu wilayah, sehingga nantinya tercipta sinergitas antar pemerintah dan masyarakat,” lanjut Maryani. (yas)

Tulungagung Raih Nilai BB Dalam SAKIP Tulungagung, SMN - Pemkab Tulungagung peroleh nilai BB dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), hal ini terungkap setelah pemkab Tulungagung menerima hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari kementrian PAN dan RB pada selasa, 31 Januari 2017.

Penerimaan Evaluasi ini diterima langsung oleh Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.,S.E.,M.Si dari Menpan RB Asman Abnur

sekitar pukul 09.00 wib di Ruang Rapat Hayam Wuruk lantai 8 Kantor Gubernur Jawa Timur Jln. Pahlawan 110 Surabaya.

Dalam sambutan pidatonnya usai menyerahkan hasil evaluasi Menpan RB Asman Abnur diantaranya menjelaskan bahwa dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memperoleh nilai A dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia hanya ada tiga provinsi, ketiga provinsi tersebut yakni Jawa Timur,

DI Yogyakarta dan Jawa Barat.

“Kalau provinsi yang dapat nilai A dulu cuma dua, yakni Jatim dan Yogjakarta. Sekarang tambah satu Jawa Barat. Dari 34 provinsi baru tiga saja yang dapat nilai A dan belum ada yang raih nilai AA,” kata Menpan RB, Asman Abnur .

Lebih lanjut Menpan RB, Asman Abnur menjelaskan untuk kabupaten kota yang meraih nilai A saat ini hanya Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung.

Untuk nilai AA belum ada kab/kota

yang memperoleh. Nilai A hanya satu yakni Banyuwangi. Untuk nilai BB terdapat tiga daerah yakni Kab Tulugangung, Kota Malang, dan Kota Badung Bali. Kategori nilai B diperoleh 31 kab/kota, nilai CC 61 kab/kota, nilai C 50 kab/kota dan nilai D hanya satu kabupaten.

Disamping itu ia mengajak, bupati dan walikota serta gubernur untuk meningkatkan kinerjanya. “Jangan kalah waktu karena waktu cepat berlalu. Jangan menyesal kalau sudah tidak menjabat baru sadar

Wabup Arifin Terus Kawal Jalannya Musyawarah GERTAK Trenggalek, SMN - Wakil Bupati Trenggalek, H. Moch.

Nur Arifin, terus kawal jalannya musyawarah “GERTAK”. Musyawarah ini berfungsi memverifikasi dan memfalidasi data kemiskinan yang ada. Sehingga melalui GERTAK pengentasan kemiskinan di Kota tempe keripik ini dapat terlaksana dengan baik.

Kamis (2/2) musyawarah Gertak ini berlangsung di Kecamatan Watulimo. Tujuh Desa menggrlar musyawarah desa ini, mulai Desa Margomulyo, Dukuh, Slawe, Watulimo, Watuagung, Ngembel dan Pakel.

Dikonfirmasi usai mendampingi Musdes di Desa Margomulyo, Wabup Arifin menyampaikan. “Sebenarnya kalau data inclusif eror itu lebih terkawal lagi, artinya yang harusnya dapat tapi tidak terdaftar, tapi yang terdaftar tidak seharusnya dapat itu relatif sekarang lebih terkawal,” ucapnya.

“Terus kemudian masih ada data orang meninggal yang masih tercatat, padahal kita mendapatkan data rilis PBDT yang paling akhir. Orang yang sudah meninggal masih banyak, orang pindah masih tercatat dan yang pindah status menjadi mampu, data ganda bahkan disini tadi ada kasus namanya itu ada namun dicari orangnya tidak ketemu.”

“Nah Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan “GERTAK” ini memaksa masyarakat untuk mencari siapa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan.”

“Di desa-desa lain memang terdapat data menurun, namun Saya tidak mengharapkan data menurun ini. Karena apa, ini kan 40% data masyarakat berpenghasilan paling rendah. Secara

Wakil Bupati Trenggalek, H. Moch. Nur Arifin, saat memberikan paparan di acara Musyawarah GERTAK di Kecamatan Watulimo.

statistik kalau datanya segitu, kita inginkan data kita juga segitu.”

“Tapi yang paling penting sebenarnya perengkingannya.

Jadi siapa yang seharusnya maduk kedalam kategori desil 1 atau yang terparah itu siapa, yang agak menfingan itu siapa, inilah yang paling penting.

Karena program-program itu di design sesuai dosisnya.”

“Katakanlah sakitnya saya karena demam panas, ada yang sudah typus, atau ada yang harus operasi, harusnya penanganannya beda-beda. Kemiskinanpun juga begitu, dalam kemiskinan juga ada yang namanya indeks keperahan/ kedalaman kemiskinan. Jadi diantara kemiskinan itu kesenjangannya

juga ada.”

“Makanya masyarakatlah yang paling tahu, siapa-siapa masyarakat yang paling membutuhkan. Jadi spiritnya itu, di desadesa sudah cukup baik, di desadesa memang masih ada yang memaksakan Kepala Desanya atau perangkatnya dapat bantuan. Ada desa yang memaksakan disuruh mencoret tidak mau, tetapi semua anggota masyarakatnya didaftarkan. Karena masih ada yang berpandangan sedikit sekali seperti itu, namun kebanyakan masyarakat berpendapat bisa mendefinisikan kemiskinan itu sendiri. Masyarakat bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek untuk menentukan data kemiskinan ini,” tandasnya. (yas)

Bupati Kunjungi Mbok Ginah Tulungagung, SMN - Bupati Syahri Mulyo turun tangan langsung melihat kondisi, Ginah, warga Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, yang bernama Ginah. Untuk menindak lanjuti kabar nenek yang hidup sebatang kara dan hanya merebus air pengganti nasi itu, setelah muncul berita di media sosial.

Selain menyambangi, kemarin (30/1) Bupati Syahri Mulyo dan jajarannya juga memberikan bantuan. Hasilnya duketahui jika Wanita sepuh tersebut memeng mengandalkan bantuan dari

pentingnya SAKIP yang benar,” ujarnya.

Lebih lanjut Asman mengungkapkan ada empat strategi khusus untuk bisa meraih predikat SAKIP yang baik. Pertama yakni Money Follow Programe (uang mengikuti program), kedua stop pemborosan anggaran. Ketiga adalah fokus pada kinerja bukan SPJ dan penerapan E-Government. “Yang penting itu laporan kinerja dan keuangan”. Imbuhnya.

“Selama ini yang sudah baik seperti Kabupaten Banyuwangi.

Kami pun akan belajar banyak ke sana. Pemerintah pusat belajar ke pemerintah daerah kan gak apa apa

sanak saudaranya jika tidak punya uang untuk membeli makanan.

Orang nomor satu dilingkup Pemkab Tulungagung ini mengakui, jika dirinya kurang mendapat informasi dari bawah mengenai hal tersebut. Untuk itu memilih mengunjungi kediaman yang bersangkutan sekaligus memberikan bantuan. “Lebih baik informasi di sampaikan langsung kepada pemerintah untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,”katanya.

Bupati menambahkan, salah satu yang dikhawatirkan isi

selama itu baik”, tuturnya. Pembelajaran melalui konsep studi tiru oleh Kemenpan RB pada Pemkab Banyuwangi ini, kata dia, menjadi proses menuju reformasi birokrasi yang lebih baik. “Ini supaya inovasi tidak cuma dinikmati masyarakat Banyuwangi tapi juga seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya. Ia pun meminta Pemkab/ kota lain juga melakukan studi tiru di Banyuwangi. “Kalau mau studi tiru gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Cukup di wilayah Indonesia saja seperti Banyuwangi dan Kota Bandung yang SAKIP nya sudah bagus dengan nilai A,” tukasnya. (yas)

pemberitaan yang beredar di media sosial justru di politisir atau didramatisir. Sehingga isi yang terkandung dengan realita di lapangan berbeda 180 derajat.

Dari hasil peninjauan langsung di lapangan diketahui jika wanita tersebut masih makan teratur meskipun ada kalanya tetap dibantu sanak kerabatnya.

Untuk itu yang bersangkutan dibantu dengan sejumlah uang dari Pemkab Tulungagung.

Diharapkan setelah ini juga ada tindak lanjut dari pemerintah desa setempat untuk ikut serta membenahi rumah janda tua ini agar lebih layak untuk ditinggali.

“Pemerintah setempatpun segera turun tangan membenahi rumah Mbah Ginah karena rumah berdinding bambu ini perlu perbaikan. Entah itu separuh tembok atau cara yang lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, pria asli ngantru ini juga menawari apakah Ginah bersedia dirawat di panti jompo. Namun hal ini harus terlebih dahulu membutuhkan persetujuan dari pihak keluarga. Meski untuk sementara waktu keluarga belum bersedia. “Karena orang tua juga memiliki hak untuk dirawat Negara,” tandasnya.(yas)

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 4526358. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Imam Subawi, Yon Taufik Hidayat. Bendahara: Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem, Ir. Prayudi Bahagia RW, Edi Sunarko RD, Bayu Wijayanto, S.Sos, Gembong Pranowo, SH, Mardianto, Setiawan. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Taufik Ismail. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok Surat Izin Usaha Sumargono.

Penerbitan Pers: Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Susi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S., Abin Sutowo, Wendy Eko Winarto, Lania Novfita. Nganjuk: Rambu Magdalena, Joko Kustono. Blitar Kota/Kab: Agus Imam S, Fero Ferdias.

SK Menkum Ham Tulungagung/Trenggalek: Muhamad Ilyas, Indah. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Arwin Tambora (Kabiro), Badri, Hermanto. Bangkalan, Sampang:Wahyudi Hermawan. Pamekasan: Dyah Heny Andrianty. Gresik, Nomor: Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Banyuwangi: Syamsudin. Jombang: Slamet W, Puji, Himma Rafinda Irsyad, Titin M, Nur Faidah. Mojokerto: Syaiful Bahri, Siti Asmira. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto.

AHU-62124.AH.01.01 Magetan, Ngawi: Kundari Pri Susanti S.T., Priyanto. Ponorogo, Pacitan: Ir. Prayudi Bahagia RW, Samsul Huda, Yon Taufik Hidayat. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro). Kota/Kab. Probolinggo: Edi Sunarko RD (Kabiro), Rebudi, Gunardi.

Lumajang, Jember: Atiek. Bondowoso, Situbondo: D. Daryanto, Titus Yohanes. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Made Isabela.

Tahun 2013.

Perwakilan Prov. Maluku Utara: Syaiful. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Gunung Mas: Mandau Suwandi. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari.

Penanggungjawab: Kabupaten Serang: Adam. Kabupaten Tangerang: Nurhasan. Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau: Iwan. Biro Tanjung Pinang: Indro Waskito, Biro Kepulauan Riau: Iwan Fajar. Biro Lampung: Iwan S. Kabupaten Kepulauan Kanti Wiyoto Meranti: Bukhari. Perwakilan Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Biro Provinsi Banten: Riyan Dwi Prastika. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435.

Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. Rek. 0781000922. A/N: PT. Suara Media Nasional. Website: www.suaramedianasional.co.id. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo, Alamat Percetakan: Pergudangan Permata Gedangan Blok AE-3 Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8533668. Isi diluar tanggungjawab percetakan. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/ Fax. (0354) 4526358, 081231515435, 085645867811. Admin SMN: 081230908358. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber.

Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”.

Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers).

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030.

Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Dari Kediri untuk Indonesia

Edisi 273 / IX / 6 - 12 Februari 2017 Goa Selomangleng Kediri

Kediri, SMN - Acara Pisah kenal Dandim 0809 / Kediri dari Letkol Inf Purnomosidi, S.I.P, M.A.P beserta istri kepada Letkol Arm Joko Setiyo Kurniawan, M.Si. (Han) beserta istri berlangsung di Grand Panglima Polim Kediri, pada Jumat Pagi (3/2).

Pisah kenal itu, selain dihadiri oleh Danrem 082/CPYD, Kasrem 082, Para Dandim jajaran Korem 082, juga dihadiri oleh ketua DPRD, Jajaran Forkopimda serta Pengusaha, Ormas, Akademisi dan tamu undangan lainnya.

Pisah kenal ini dilakukan utnuk memperkenalkan Dandim

0809/Kediri yang baru dengan unsur Forkopimda Kabupaten Kediri, Tokoh Agama, Masyarakat dan Tokoh Pemuda.

Dalam kata pesan dan kesan pagi ini, Letkol Inf Purnomosidi, S.I.P, M.A.P menyatakan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Kediri, Bupati dan jajarannya serta masyarakat Kabupaten Kediri yang selama bertugas di wilayah ini sangat akrab dan bersahabat.

“Tanpa dukungan semua pihak maka kegiatan tidak akan berjalan dengan baik, aman dan lancar,” ucap Letkol Inf Purnomosidi.

Kediri, SMN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri melaksanakan operasi ketertiban PK5 dan operasi cendikia, Rabu (1/2). Berangkat pukul 09:00 WIB dari kantor Pemda Kabupaten Kediri para penegak perda ini dibagi 2 wilayah yaitu wilayah Kecamatan Papar untuk operasi cendikia dan wilayah Kecamatan Kunjang serta Pare untuk Opskib PK 5.

Sesampai di Desa Kunjang Kidul, Kecamatan Kunjang Satpol PP langsung menyasar ke warung yang sudah tidak terpakai. Warung tersebut milik Suyono yang dulunya untuk berdagang es tebu.

Karena warung tersebut berada di bahu jalan langsung dibongkar oleh Satpol PP disaksikan oleh sang pemilik.

Setelah selesai membongkar warung tersebut, rombongan bergerak ke Pasar Kunjang. Kabid Penegakan Perda, Susanto, SP. memberikan arahan dan peringatan kepada pedagang buah agar tidak berjualan di bahu jalan karena bisa

Ditambahkan pula mewakili keluarga dan keluarga besar Kodim 0809 beliau meminta maaf dan memohon do’a restu untuk tugas selanjutnya yang diemban, yakni Pabandya-2/Karbak TNI Spaban V/Bakti TNI Sterad.

“Kini tugas dan tanggung jawab Jabatan Dandim 0809/ Kediri telah diserahterimakan kepada Letkol Arm Joko Setiyo Kurniawan, M.Si. (Han),” ujar Letkol Inf Purnomosidi saat didampingi istrinya diatas panggung. Letkol Inf Purnomosidi kemudian meminta doa restu kepada Keluarga Besar Makodim 0809/Kediri serta masyarakat Kediri, agar selalu diberi kelancaran dalam menjalankan tugas selanjutnya.

Sementara itu pejabat Dandim yang baru Letkol Arm Joko Setiyo Kurniawan, M.Si. (Han), memperkenalkan diri dihadapan para tamu undangan. Dandim yang baru juga menyatakan mohon dukungan dan bantuan agar mampu menjalankan tugas dengan baik untuk masyarakat Kabupaten Kediri.

Dihujung acara dilanjutkan dengan pemberian cinderamata antara Danrem 082 beserta istri, dilanjutkan dengan perwakilan dari Pemkab Kediri dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kediri.(smg)

mengganggu lalu lintas dan menimbulkan kemacetan.

Tidak berhenti disitu saja, operasi dilanjutkan ke Simpang Kunjang, ditemui jasa tukang kunci yang tetap membandel buka lapak disitu. Parno pemilik jasa tukang kunci tersebut juga diperingatkan agar pindah mencari tempat yang lebih aman, karena sangat berbahaya tertabrak kendaraan yang lalu lalang.

Setelah dari Kunjang operasi diteruskan menuju Kecamatan Pare. Dari informasi yang diterima Satpol PP, di area PK5 eks Kantor PMI, terdapat salah satu warung yang menjual minuman keras (miras) illegal. Secara tegas mirasmiras tak berijin tersebut disita dengan disaksikan oleh Sekcam Pare, Edi Subiyakto dan Kepala Dusun Cangkring Pelem Pare, Bambang Widodo.

Susanto, SP Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Kediri mengatakan pedagang kaki lima boleh berjualan di pinggir jalan asalkan sesuai de-

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Puskesmas Pembantu Tiron dr. Hj. Sri Muntamah.

“Kami buka pos kesehatan mulai pukul 06.00 s.d. 13.00. Rencana pos kesehatan kita buka selama 1 minggu, selama 3 hari ini (mulai buka Jum’at) kita buka di Dusun Klepu tepatnya di rumah orang tua Pak Gimin (korban terdampak bencana),” terang Sri Muntamah.

Lebih lanjut dikatakan oleh Sri Muntamah, setiap hari warga yang datang memeriksakan kesehatannya sekitar 30 - 50 orang dengan keluhan kebanyakan myialgia, hypertensi serta pusing - pusing.

Kepala Desa Parang Dariyono membenarkan adanya pos kesehatan. Awalnya di Dusun Klepu, berhubung warga yang terdampak bencana banjir tidak

hanya Dusun Klepu saja, pos kesehatan dialihkan di Balai Desa Parang. “Kalau di Klepu kasihan warga yang dari Dusun Purut, terlalu jauh. Kalau di Balai Desa Parang pas tengah-tengah,” ujar Dariyono.

“Saya mengucapkan banyak terima kasih, baik kepada Pemerintah Kabupaten Kediri maupun semua pihak yang sudah membantu pemulihan pasca bencana banjir Desa Parang,” kata Dariyono.

Bersama warga, Dariyono terus melakukan rehabilitasi paska bencana banjir, termasuk memperbaiki sarana dan prasarana Dusun Klepu. Ia juga menghimbau agar warga meningkatkan kewaspadaan bila hujan deras turun dan menjauh bila potensi bencana dikhawatirkan terjadi. “Semoga bencana tidak terjadi lagi, baik di Desa Parang maupun di tempat lain.” harap Dariyono. (smg)

Ketua DPRD Kabupateb Blitar Suwito

Blitar, SMN - Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar telah menggelar rapat dengan Badan Pembentuk Peraturan Daerah pada hari Rabu, 1 Ferbruari 2017 sehubungan dengan rencana program legeslasi 2017. Adapun rapat pimpinan DPRD Kabupaten Blitar bersama Bapeda membahas 3 Ranperda dari eksekutif yang belum bisa diparipurnakan. Diantara 3 Ranperda yang masih dalam pembahasan yaitu Ranperda Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Ranperda PKL, dan Ranperda Minuman Berakhohol.

masa sidang di DPRD Kabupaten Blitar. Maka kita rapatkan bersama Baperda untuk menguatkan disisi fungsi-fungsi legeslatif. Di legeslatif ini kita tekankan lebih konsen dan lebih pro aktif supaya target yang sudah kita canangkan dapat terrealisasi. Ranperda itu” lanjut Suwito “produk Bupati dan DPRD Kabupaten Blitar, Kalau legeslatif harus pesetujuan Bupati kalau eksekutif harus

Para pelajar sangat antusias mengikuti acara Pameran Perguruan Tinggi yang digelar di area Basement Simpang Lima Gumul

Kediri, SMN - Selasa, 31 Januari 2017, suasana di area basement Simpang Lima Gumul meriah.

Ribuan pelajar kelas XII SMA/ SMK/MA negeri dan swasta dari Kabupaten dan Kota Kediri berkumpul di area basement Simpang Lima Gumul dalam acara Pameran Perguruan Tinggi. Acara yang diprakarsai oleh Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) SMA/MA Kabupaten Kediri ini digelar satu hari mulai pukul 08.00

s.d. 15.00 WIB dan secara resmi dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Kab. Kediri, MamiekAmiyati, SH., MH. Mamiek Amiyati, SH., MH. mengungkapkan bahwa Pameran Perguruan Tinggi merupakan upaya untuk memacu SMA/SMK meningkatkan kualitas, proses dan citra pendidikan. Kegiatan ini juga dapat menumbuhkembangkan iklim kompetisi yang sehat di antara peserta didik.

merusak para pemuda dan menimbulkan tindak kejahatan. Harapan saya para PK5 yang sudah ditertibkan dan diberi surat peringatan agar bisa lebih tertib lagi dalam mencari nafkah. Pemerintah tidak pernah melarang warga untuk berjualan asalkan sesuai dengan peraturan yang ada,” tegas Susanto.(smg)

“Tugas dan kewajiban institusi pendidikan tidak hanya mengajar dan mendidik siswa, namun juga memberi arahan dan pengetahuan kepada siswa tentang sekolah lanjutan yang diminati,” lanjut Mamiek Amiyati.

Kepada para siswa-siswi kelas XII, Mamiek Amiyati berpesan agar melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan memanfaatkan event ini dengan sebaik-baiknya.

“Dengan adanya era globalisasi, persaingan semakin ketat. Tuntut ilmu dan tingkatkan ketrampilan kalian. Melalui pameran ini kalian bisa mendapatkan informasi mengenai perguruan tinggi dan jurusan sesuai bakat dan kemampuan, agar tidak salah pilih,” pesan Asisten Administrasi Umum tersebut.

Di kesempatan yang sama, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Kediri Trisilo Budi Prasetyo sangat mengapresiasi terselenggaranya pameran ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan suatu inovasi dari MGBK SMA/MA Kabupaten Kediri untuk memudahkan peserta didik dalam mengakses informasi

pendidikan tinggi secara langsung.

“Saya harap kegiatan ini bisa terselenggara setiap tahun, atau setahun dua kali. Semoga pameran ini dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya oleh para siswa,” kata Trisilo Budi Prasetyo.

Pameran Perguruan Tinggi ini diikuti 65 Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta se-Jawa.

Meski sebagian besar peserta adalah perguruan tinggi di Jawa Timur, beberapa institusi pendidikan dari luar Jawa Timur turut pula berpartisipasi, seperti Politeknik Perkebunan LPP Yogyakarta, Akademi Statistika Muhammadiyah Semarang dan Telkom University Bandung.

Unang dari Telkom University mengungkapkan, keikutsertaan Telkom University dalam pameran pendidikan bukanlah pertama kali.

Institusi pendidikan yang dulu dikenal dengan nama STT Telkom ini pun kerap mensosialisasikan pengenalan kampus ke sekolahsekolah. “Semoga dengan pameran ini kami dapat menjaring bibitbibit unggul dari Kabupaten Kediri,” harap Unang.(smg)

Bupati Blitar Terima Penghargaan WTN Blitar, SMN - Bupati Blitar, H.Rijanto yang didampingi Kapolres Blitar, AKBP. Slamet Waluya, S.IK, dan Kepala Dinas Perhubungan,Toha Mashuri menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dibidang lalu lintas ketegori kota kecil. Penghargaan ini sebagai keberhasilan dalam mengikuti kinerja penyelenggara sistem tranportasi perkotaan Tahun 2016. Penghargaan diberikan langsung kepada Bupati Blitar ini oleh Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Pudji Hartanto Iskandar, Selasa, 31 Januari 2017 di Jakarta.

persetujuan DPRD. Kita tekankan di hubungan kinerja antara Bupati dan DPRD out put nya adalah Perda tentunya Ranperda Ranperda yang layak itu kita bicarakan sampai tuntas,” tegasnya. (mam)

Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Polres Blitar, dan Dinas Perhubungan. Masyarakat sebagai pengguna jalan telah sadar akan peraturan lalu lintas. Sementara dari pihak Polres dan Dishub saling bekerjasama menertibkan lalu lintas.

Ditegaskannya pula, ketertiban berlalu lintas bukan hanya sekedar formalitas untuk mendapatkan penghargaan, namun kesadaran masyarakat memang tinggi.

Ini dibuktikan pada lebaran Tahun 2016 tercatat zero accident. Ditambah dengan berbagai indikator yang sudah terpenuhi, sehingga orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini merasa yakin, Kabupaten Blitar mampu mendapatkan penghargaan WTN kategori kota kecil.

Ini sebagai motivasi agar meningkatkan kesadaran dan disiplin

KPK Mendorong Pemerintah Daerah Untuk Mencegah Korupsi Blitar, SMN - Kementerian Dalam Negeri berupaya melakukan terobosan untuk efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, satu diantaranya melalui e-Planning. Sistem berbasis aplikasi ini mengupayakan komunikasi perencanaan yang terintegrasi dari pusat ke daerah. Tujuannya, Pemerintah Daerah mengkomunikasikan semua rencana program kerja mereka dengan pusat. Terkait hal itu, pemerintah daerah melakukan MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi

ngan aturan, yaitu 11 meter dari As (tengah) jalan. Tujuannya agar tidak mengganggu para pengguna jalan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, ditegaskan sudah tidak ada toleransi lagi untuk penjual miras.

“Apalagi berjualan di tanah pemerintah, selain itu miras dapat

Permudah Akses Informasi Pendidikan Tinggi

Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar Bahas 3 Ranperda Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kabupateb Blitar Suwito saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, “Ranperda yang dari Eksekutif maupun inisiatif dari DPRD Kabupaten Blitar harus diberikan perhatian supaya 3 Ranperda benar-benar siap untuk proses lebih lanjut, karena ketidak siapan ini ketidak layakan sebuah Ranperda ini berpengaruh pada program legeslasi selama setahun atau

Petugas Satpol PP menyita sejumlah Minuman keras (miras) ilegal yang dijual di salah satu warung.

Pameran Perguruan Tinggi

Posko Kesehatan Untuk Pemulihan Kondisi Warga Pasca Banjir Kediri, SMN - Pemulihan pasca bencana banjir bandang di Dusun Klepu Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri terus dilaksanakan, tidak saja masalah fisik (bangunan rumah, jalan, jembatan), namun juga dalam hal kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri menugaskan tim dari Puskesmas Pembantu Tiron Kecamatan Banyakan untuk membuka Posko Kesehatan di Dusun Klepu Desa Parang.

“Tujuan dari pos kesehatan dimaksudkan untuk menanggulangi dan mencegah dampak bencana banjir bandang, juga mengantisipasi penyakit yang biasa terjadi seperti penyakit gatal-gatal atau alergi, jadi bisa langsung ditangani dengan cepat,” kata Adi Laksono, Kepala

Simpang Lima Gumul Kediri

Satpol PP Tertibkan PK5 Eks PMI Pare

Pisah Kenal Komandan Kodim 0809 / Kediri

Dalam kata pesan dan kesan pagi itu, Letkol Inf Purnomosidi, S.I.P, M.A.P menyatakan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Kediri, Bupati dan jajarannya serta masyarakat Kabupaten Kediri yang selama bertugas di wilayah ini sangat akrab dan bersahabat.

3

(KPK). Kabupaten Blitar merupakan salah satu Pemerintah daerah yang telah melakukan MoU dengan KPK beberapa waktu lalu di Sidoarjo. Untuk menindaklanjuti MoU tersebut, Divisi Pencegahan Korupsi KPK berkunjung ke Kabupaten Blitar. Kunjungan sehari tersebut langsung diterima oleh Bupati Blitar, Drs. H.Rijanto, MM di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro, Kamis (2/2).

Bupati Blitar yang didampingi Plt.Sekretaris Daerah dan beberapa Kepala OPD di Lingkungan Peme-

rintah Kabupaten Blitar menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan Tim Divisi Pencegahan dari KPK. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini berharap, KPK terus melakukan pendampingan terhadap Kabupaten Blitar. Komunikasi, konsultasi dengan KPK diharapkan juga berlangsung lancar. Sehingga para pejabat bisa bekerja tanpa beban rasa takut,tetap melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelayanan kepada masyarakat pun bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu Eva Ompita Soraya dari Divisi Pencegahan KPK menyampaikan, saat ini para pejabat didaerah banyak yang tersandung korupsi karena berawal dari perencanaan yang tidak tepat. Untuk itu, e planning, e budgeting benar-benar harus dilakukan dengan baik, tidak menabrak hukum.

Dia berharap, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Keterbatasan anggaran jangan sampai mengurangi kinerja dalam melayani masyarakat.(mam)

Bupati Blitar, H.Rijanto yang didampingi Kapolres Blitar, AKBP. Slamet Waluya, S.IK, dan Kepala Dinas Perhubungan,Toha Mashuri menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dibidang lalu lintas ketegori kota kecil.

dalam berlalu lintas.

Seperti diketahui, Tim Penilai Wahana Tata Nugraha (WTN) Kementerian Perhubungan memberikan apresiasi kepada pengguna jalan di Kabupaten Blitar. Masyarakat dinilai disiplin dalam berlalu lintas. Hal ini dikemukakan setelah para tim penilai mengunjungi Kota Wlingi sebagai lokasi penilaian, Senin 25 Juli 2016. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Toto Nurwicaksono saat paparan penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Selasa, 26 Juli 2016, mengungkapkan, masyarakat pengguna jalan di Kota Wlingi sudah sangat santun, artinya mereka menaati peraturan lalu lintas. Ini membuktikan kesadaran berlalu lintas mereka tinggi. Sejak hari Senin, 25Juli 2016, tim penilai telah meninjau lokasi. Indikator penilaian untuk penerima penghargaan

WTN ini mulai dari administrasi yang dilanjutkan dengan survey lapangan terkait sarana dan prasarana lalu lintas serta pelayanannya kepada masyarakat juga telah dilaksanakan. Dari beberapa hal yang telah dinilai, Kabupaten Blitar yang diwakili Kecamatan Wlingi sudah pantas mendapatkan penghargaan tersebut. Mengingat budaya berlau lintas, sarana dan prsarananya memadai.

Sebelumnya, waktu itu Bupati Blitar memaparkan terkait sarana prasarana, kondisi lalu lintas dan kebijakan Dishubkominfo dalam menggalakkan tertib berlalu lintas.

Selain itu juga penjelasan dari tim penilai WTN yang dilanjutkan dengan penyerahan hasil penilaian dari tim penilai kepada Bupati Blitar.

Sekedar diketahui, Kota Wlingi Kabupaten Blitar masuk dalam penilaian oleh Tim Penilai WTN Kemenhub bersama 30 Kabupaten/Kota lainnya di JawaTimur.(mam)

4

Potret

Edisi 273 / IX / 6 - 12 Februari 2017

Angkot Gratis Lumajang, Lumajang Sabet WTN Dilaunching Bupati As’at 13 Berturut Turut Bupati Lumajang Drs. As’at, M.Ag melaunching program angkot gratis bagi pelajar dan mahasiswa

Lumajang, SMN Senin pagi (30/01) lalu, Bupati Lumajang Drs. As’at, M.Ag secara resmi telah me-launching program angkot gratis bagi pelajar dan mahasiswa.

Acara launching tersebut dilaksanakan di pangkalan angkutan kota (lin) kawasan Terminal Minak Koncar Wonorejo. Program ini berlaku bagi pelajar dan mahasiswa dengan tujuan wilayah sekitar dalam kota Lumajang sebagai sarana transportasi untuk berangkat dan pulang sekolah atau kuliah.

Selain untuk memberikan dukungan kepada pelajar dan mahasiswa, program angkutan gratis ini juga ditujukan untuk mendukung angkutan kota di Lumajang yang selama ini sepi penumpang. Melalui program ini diharapkan bisa penumpang angkutan kota menjadi lebih ramai lagi.

Selain itu, program angkutan gratis tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat untuk mengurangi kemacetan lalu lintas pada jam-jam berangkat dan pulang sekolah.

Dalam sambutannya Bupati Lumajang menerangkan “dengan adanya program ini kita akan mengurangi kemacetan, setiap pagi Lumajang ini sibuk dengan lalu lintas yang sedikit padat.” Dan juga beliau menghimbau kepada para sopir angkot yang hadir dalam acara tersebut agar menghantar para pelajar setiap pagi ke sekolah dan siangnya pulang dengan selamat dan hati-hati, “selamatkan para pelajar dari kecelakaan”, ujarnya.

Oleh karena program ini merupakan tahap pembelajaran, maka Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Dinas Perhubungan akan terus mela-

kukan pengembangan agar program angkutan gratis bagi pelajar dan mahasiswa bisa lebih berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat Lumajang.

Adapun mekanisme program ini bagi armada angkutan kota gratis yaitu Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Perhubungan memberikan voucher senilai 8 liter BBM (Bahan Bakar Minyak) setiap harinya.

Dan dalam kesempatan tersebut, Bupati Lumajang dengan didampingi dari perwakilan DPRD Komisi A, Kepala Dinas perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan dan perwakilan perguruan tinggi, menyerahkan voucher BBM kepada sopir angkutan kota secara simbolis dan kemudian memberangkatkan angkutan kota yang sudah penuh dengan pelajar yang antusias menyambut program ini.

Sedangkan jadwal pemberangkatan angkutan gratis tersebut yakni Senin sampai dengan Sabtu pagi, mulai pukul 05:30 – 07:00. Senin sampai

dengan Kamis siang, mulai pukul 12:00 – 15:00. Jum’at siang mulai pukul 10:00 – 12:00 dan Sabtu siang mulai pukul 11:00 – 14:00.

Untuk trayek angkutan kota terbagi menjadi 2, yaitu : Jalur A Berangkat - Wonorejo (terminal Minak Koncar), Sukarno-Hatta, Jend. A. Yani, Jend. Basuki Rahmad, PB Sudirman, Kap. Kyai Ilyas, Kyai Muksin (RSI), Sastrodikoro, Imam Bonjol, Mayjen Panjaitan, Abu Bakar, Alun-alun Barat, Alun-alun Utara, Alaunalun Timur, Imam Suja’ai, Soekartiyo, Mahakam dan Halte Tukum.

Pulang - Halte Tukum, Mahakam, Soekartiyo, Suwandak, Menak Koncar, Mayjen Panjaitan, Imam Bonjol, (jembatan merah), Pelita, Gubernur Suryo (terminal MPU), Gatot Subroto, Sunandar Prio Sudarmo, Soekarno Hatta, Wonorejo.

Jalur B Berangkat - Wonorejo, Sukarno Hatta, Sunadar Prio Sudarmo, Gatot Subroto,

Veteran, Brigjen Katamso (pasar), Gubernur Suryo, Pelita, Imam Bonjol, Mayjen Panjaitan, Menak Koncar, Kapten Swnadak, Soekartiyo, Mahakam dan HalteTukum.

Pulang - Halte Tukum, Mahakam, Soekartiyo, Suwandak, Komodor Yos Sudarso, Kapten Kyai Ilyas, Kyai Muksin, Kyai Wahid Hasyim, Dr. Soetomo, Cokroaminito, Brigjen Katamso, Veteran, Jend. A. Yani, Sokarno-Hatta, Wonorejo (terminal).

Ada pun dengan adanya Program Angkutan Gratis bagi Pelajar dan Mahasiswa ini ada perubahan jalur bagi bus AKDP jurusan Surabaya menuju Kencong, dialihkan melalui Jalur Lingkar Timur (JLT).

Untuk trayek bus tersebut yaitu Terminal Minak Koncar – Jl. Raya Wonorejo – Simpang 3 Banyuputih Lor – Jalur Lingkar Timur (JLT) – Simpang 3 Tukum, begitupun juga jalur sebaliknya. Dan untuk bus AKDP jurusan MalangDampit-Lumajang Masih tetap melintasi jalur kawasan kota Lumajang.(atk)

Kapolres Lumajang Berikan Amanat Upacara Bendera di SMAN 2 Lumajang Lumajang, SMN Kapolres Lumajang AKBP Raydian Kokrosono S.I.K pada Senin (9/1) 2017 menjadi Pembina Upacara Bendera yang dilaksanakan di halaman SMA Negeri 2 Lumajang terletak di Jl. H.O.S Cokroaminoto 159 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Kota Lumajang.

Kehadiran Kapolres Lumajang ini disambut oleh Kepala sekolah Dra. Hj Widowati Tjindarwasih beserta segenap Bapak dan Ibu guru dan ratusan siswa-siswi yang ingin mendengarkan secara langsung amanat yang akan disampaikan oleh orang nomer 1 di Kepolisian Resort Lumajang ini.

Beliau menegaskan dalam kegiatan upacara ini banyak terdapat makna yang diambil diantara nya

dengan upacara kita dituntut untuk mengikuti aturan yang berlaku, selain itu dalam upacara ini terdapat juga pembacaan Pancasila dan UUD 1945 yang harus kita maknai.

Dalam kesempatan selanjutnya Kapolres mengatakan bahwa terdapat pihak pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan merusak bangsa kita dengan mengancam generasi muda seperti penyalah gunaan Narkoba serta Okerbaya (obat keras dan berbahaya lainnya).

“Adik adik sekalian, tugas kalian sekarang adalah belajar dan berdoa serta tidak terpengaruh hal hal negatif “ ujar Kapolres Lumajang.

Ditengah tengah masyarakat kita masih turut prihatin karena ada beberapa kenakalan remaja

yang berujung pada tindak pidana yang dilakukan generasi muda kita akhir akhir ini diantaranya penyalah gunaan narkoba serta okerbaya, konsumsi minuman oplosan, pelecehan seksual disertai pemerkosaan, kecelakaan lalu lintas yang berawal dari pelanggaran serta Fenomena Hoax.

Kapolres juga menyampaikan kepada keluarga besar SMAN 2 bahwa saat ini Polres Lumajang melaksanakan program yaitu I Like Lumajang Sae “Bersama Polri PEDULI Kamtibmas dan Kamseltibcar Lantas.”

Adapun beberapa penekanan Kapolres Lumajang untuk generasi muda diantaranya: 1. Tingkatkan Iman dan Taqwa terhadap Allah SWT melalui jalan ibadah.

Kapolres Bondowoso AKBPAfrisal SIK saat mempimpin RapatAnggota Tahunan (RAT) Primkoppol

Bondowoso, SMN Kapolres Bondowoso AKBP Afrisal SIK., memimpin langsung acara giat Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primkoppol Res Bondowoso Tahun

Buku 2016,yang berlangsung di Aula Polres Bondowoso.Kamis(26/01/2017).

Adapun Rapat Anggota Tahunan ini dihadiri oleh Wakapolres Bondowoso Kompol Kukuh S. Kurnia-

Kapolres Lumajang AKBP Raydian Kokrosono S.I.K saat menjadi pembina upacara

2. Isi kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita melalui kegiatan yang positif dan prestasi yang membanggakan.

3. Tuntut ilmu dengan belajar yang baik untuk tidak terhasut ke hal hal negatif.

4. Menjadi mitra kamtibmas yang PEDULI terhadap lingkungan sekitar (minimal berikan informasi kepada Polri jika ada se-

suatu yang menyimpang di tengah tengah masyarakat.

“Beri aku 1000 orang tua Niscaya akan kucabut Semeru dari akar nya, beri aku 10 pemuda Niscaya akan kuguncangkan dunia” ujar beliau di akhir amanat nya yang mengutip dari semangat presiden RI pertama. Upacara bendera berlangsung dengan khidmat tertib dan lancar. (atk)

nyetujui suatu usul atau menolaknya serta memberikan imbauan atau dalam masukan yang berkenaan terkait langsung dengan koperasi tersebut.

Dalam sambutannya, Kapolres menyampaikan,” Primkoppol merupakan salah satu bagian dari Polres Bondowoso yang bertugas membantu pimpinan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya agar dalam menata perekonomian keluarga anggota,akan lebih baik menuju keluarga yang sejahtera dan mandiri dengan manajemen yang baik dan serta pola hidup

yang wajar”, papar Afrisal Oleh sebab itu Kapolres memerintahkan kepada pengurus Primkoppol Resor Bondowoso agar mengelola koperasi secara profesional dan baik dengan mengedepankan rasa tanggung jawab serta kesejahteraan anggota dan penerapan manajemen yang baik, kejujuran dan transparansi dalam menjalankan usaha koperasinya.

Di akhir acara, Primkoppol Polres Bondowoso membagikan doorprize kepada anggota yang beruntung mendapatkan hadiah dan rapat berjalan dengan aman dan lancar.(dar)

Rival Terpidana, M.Hasum di Laporkan Balik Pasuruan, SMN Sengketa tanah sawah antara M.Hasum, warga desa Ngabar Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan melawan kakak beradik Mariman dan Muslihah, Foto Samping: M.Hasum menunjukkan putusan MA yang menyatakan rivalnya bersalah.

seolah-olah tidak ada ujung pangkalnya.

Setelah M.Hasum melaporkan Mariman dan Muslihah ke Polres Kota Pasuruan atas dasar penyerobotan, maka melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pid/2015 kedua kakak beradik ini pun diputus bersalah dan menjalani hukumannya.

Penghargaan WTN 2016 tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto Iskandar kepada Wakil Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes di Hotel Merlyn Park Jakarta, Selasa (31/1)

aman dalam berlalu lintas.

“Kami bersyukur apa yang telah kami upayakan bersama-sama masyarakat Kabupaten Lumajang bisa diapresiasi oleh pusat. Ini menjadi motivasi tersendiri untuk terus berinovasi dan mewujudkan Lumajang menjadi lebih baik, khususnya di bidang lalu lintas” katanya.

Berbagai program dan inovasi yang diga-

Lucunya lagi, ketika menantu dari terpidana ini melaporkan balik Hasum, warga desa Ngabar ini pun sekarang dalam proses penyidikan di Polres Kota Pasuruan.

Kuasa hukum Hasum yang ditemui wartawan Suara Media Nasional baru-baru ini mengatakan bahwa sampai saat ini, dia

belum mengetahui atas dasar apa M.Hasum dilaporkan. Namun lebih lanjut dijelaskan bahwa menantu dari kedua terpidana ini sudah mencabut laporan, sebelum Hasum dimintai keterangan.

Secara terpisah, M. Hasum mengatakan bahwa dia menyesalkan permasalahan sengketa sawah

gas Pemkab Lumajang, terbukti mampu mengubah ‘wajah lalu lintas “Bumi Lumajang” itu menjadi lebih baik.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Rochani, S.Sos menambahkan, terpenuhinya fasilitas kelengkapan jalan di daerahnya menjadi salah satu elemen penilaian yang mengantarkan Lumajang

Poktan Karya Tani II Bondowoso Panen Padi Organik

Poktan Karya Tani II saat panen padi organik di desa Lombok Kulon, Kec. Wonosari, Bondowoso.

Kapolres Bondowoso Pimpin RAT Primkoppol wan, beserta pengawas Puskoppol Polda Jatim AKBP (purn) Robikah, dan perwakilan Diskoperindag Kab. Bondowoso, Kabag, Kasat, Kapolsek jajaran serta seluruh anggota Polres dan Polsek jajaran Polres Bondowoso.

Rapat rutin tahunan anggota ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi yang berarti berbagai persoalan mengenai suatu koperasi hanya ditetapkan dalam rapat anggota tersebut.

Dalam ajang rapat tahunan ini, para anggota dapat menyampaikan usul dan pertimbangan, me-

Lumajang, SMN Kabupaten Lumajang kembali meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) bidang lalu lintas dari Kementerian Perhubungan RI. Penghargaan WTN 2016 tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto Iskandar kepada Wakil Bupati Lumajang, dr. Buntaran Suprianto, M.Kes di Hotel Merlyn Park Jakarta, Selasa (31/1) beberapa waktu yang lalu.

Wabup Buntaran mengatakan Lumajang tahun ini menerima WTN bidang lalu lintas untuk kategori Kota Sedang.

Menurut dia, pencapaian itu tidak lepas dari kerja keras Pemkab Lumajang untuk menata daerahnya secara menyeluruh, terutama lalu lintas jalannya, serta partisipasi masyarakat untuk tertib dan

kembali meraih secara berturut-turut piala penghargaan WTN ke-13 kali.

Seperti, marka jalan yang memenuhi standar, terpasangnya traffic light dan rambu-rambu lalu lintas di jalan-jalan kabupaten, provinsi maupun nasional.

“Selain fasilitas jalannya lengkap, ketertiban pengguna jalan di Lumajang juga dinilai baik oleh tim penilai. Seperti ketertiban menyalakan lampu kendaraan di siang hari, pemakaian helm dan ketertiban parkir. Ini menjadi nilai plus kita,” kata Rochani.

“Kitaharusbisamempertahankan prestasi yang sudah kita raih ini, untuk kedepannya saya ingin melihat kota ini tertib lalu lintas, nyaman dan indah.

Sehingga kota ini layak dihuni dan terukur melalui indikator-indikator perhubungan. Mana saja yang harus dibenahi akan menjadi prioritas pembangunan kedepan,”harap Wabup Buntaran. (atk)

Bondowoso, SMN Kelompok Tani Karya Tani II di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur melakukan panen pada Demplot Padi organik dengan metode Hazton dan SRI. Diketahui hasil panen mencapai 6,2 ton dengan luas lahan satu hektar.

Menurut Kurniatik, salah satu Petugas Penyuluh Pertanian Desa Lombok Kulon, hasil panen kali ini mencapai 6,2 ton gabah kering panen (GKP) dengan metode Hazton sedangkan untuk metode SRI hanya 4,2 ton.

Acara panen tersebut dihadiri oleh Kepala

Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, perwakilan Bank Indonesia Cabang Jember, serta Konsultan di bidang pertanian Bank Indonesia, Petugas Penyuluh Pertanian dan kelompok tani setempat.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pertanian, H. Munandar, dan perwakilan Bank Indonesia, Yuliarto serta Tenaga Ahli bidang pertanian Bank Indonesia, Prof. Indah Prihartini didaulat melakukan panen padi organik bersama.

Menurut Munandar, dari sekian metode yang telah diuji cobakan, metode Hazton paling berhasil meningkatkan produktivitas padi, “Metode Hazton ini paling berhasil.

Hasil panen kali ini untuk

metode hazton menghasilkan 6,2 ton sedangkan metode SRI menghasilkan 4,2 ton,” kata Munandar.

Selain Lombok Kulon, lahan pertanian padi organik di Bondowoso juga dikembangkan di Desa Taal, Kecamatan Tapen.

Munandar juga mengatakan bahwa ia mempunyai target untuk memperluas lahan pertanian padi organik di Desa Lombok Kulon. Oleh karena itu ia berharap agar para petani Desa Lombok Kulon dan jajaran Dinas Petanian agar bekerja keras mewujudkan hal tersebut.

“Saya targetkan seluruh wilayah yang ada sekitar 200 hektar lebih ini menjadi lahan pertanian padi organik, karena itu saya berharap para petani dan kita bekerja sama mewujudkannya,” tegasnya. (dar)

Pangdam V Brawijaya Kunker Ke Kodim 0826 Berpesan Jaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Harga Mati Pamekasan, SMN Dalam rangka kunjungan kerja Pangdam V Brawijaya Mayor Jendral TNI I Made Sukadana, kemaren Kamis pagi (02/02/2107) yang bertempat dilapangan Makodim 0826 Pamekasan.Dalam kunjungannya, Mayor Jendral I Made Sukadana beserta stafnya untuk memberikan pengarahan kepada seluruh anggota TNI dalam menjalankan tugasnya.

Dandim 0826 Pamekasan Letkol Inf Nuryanto dalam laporannya kunjungan Pangd V Brawijaya tersebut pengarahan yang dilakukan oleh Pangdam V Brawijaya ada 516 anggota TNI gabungan dan dengan Kodim 0827 Sumenep yang turut mengikuti pengarahan dari Pangdam V/ miliknya sampai sekarang masih berbuntut panjang, mengingat kedua rivalnya sudah dinyatakan bersalah ketika menguasai tanah tersebut. “Kalau musuh saya sudah ditahan karena tidak mempunyai hak atas sawah tersebut, terus saya

Brawijaya.

Sementara dari Pang-dam V/Brawijaya dalam sambutannya Mayor Jendral TNI I Made Suka-dana mengatakan, Indonesia lahir dengan penuh perjuangan untuk mencapai Kemerdekaan.

Dengan pengarahan guna mengajal kepada seluruh staf anggota TNI agar menjaga kedaulatan yang sudah dan telah diraihnya karena Indonesia merupakan sebuah negara yang letaknya diantara 2 Benua dan 2 Samudera.Ditambahkannya, Indonesia yang sebelumnya terdapat 2 Kerajaan Besar yaitu Kerajaan Mojopahit dan Kerajaaan Sriwijaya.

Namun dari 2 Kerajaan tersebut hancur sampai tidak ada bekasnya. Dan juga mau diperkarakan oleh orang yang terhitung tidak mempunyai buktibukti atas kepemilikan sawah, kemudian saya nantinya dinyatakan bersalah, lha status sawah itu milik siapa pak ?”, ujar Hasum kebingungan. (tim)

sampai yang tertinggal hanyalah puing puingnya Kerajaan tersebut, Kata Pangdam V/Brawijaya.Dalam pertanyaannya Pangdam V/Brawijaya kepada prajurit yang hadir apakah Indonesia bisa hancur atau tidak?, Indonesia ini bisa hancur jika kita tidak menjaganya dengan baik, terang Panglima asal Bali itu.

Karena para pendahulu kita susah payahnya memperjuangkan supaya kita Merdeka, tandasnya.

Seperti halnya dengan hancurnya kedua Kerajaan dulu.

Hancurnya ke dua Kerajaan itu ayas perebutan kekuasaan antara keluarga dan diera sekarang berebutnya dari para elit politik dan mereka merekapun tidak pernah berfikir, berbicara mempromofokasi orang orang agar dapatnya suara, ungkapnya.

Dan selama 350 tahun kita dijajah dan kita baru sadar yang kemudian para pemuda bangkit dan lahirlah Sumpah Pemuda di era tahun 192. Setelah bersumpah 17 tahun kita

merdeka.

Dilansir dari SMN, TNI - POLRI merupakan cermin ke Bhinekaaan yang terdiri dari bermacam macam suku, agama, ras. TNI - POLRI disebut sebagai Benteng Negara dan kita jangan Terprovokasi, kita harus mewaspadai dan jangan sampai terpengaruh berita berita bohong, tuturnya. Indonesia mempunyai ideologi negara yaitu Pancasila, UUD 1945,Bhineka Tunggal, NKRI. Selanjutnya Gubernur Jatim memperkenalkan 3pilar yang menjadi pemimpin terdepan dan harus menyikapi permasalahan yang dapat dipecahkan mulai dari yang paling tinggi sampai yang terbawah.Dalam imbuhannya, Mayor Jendral TNI I Made Sukadana berpesan sebagai prajuritvtidak boleh melawan atasan kita, kita bisa melawan tapi ada waktunya dan menjadi prajurit jujur.Dan kita jaga janganlah sampai kita terpecah belah sekaligus menjaga NKRI,UUD 45 dan Pancasila serta Bhineka Tunggal Ika. (Hen)

Fokus

Edisi 273 / IX / 6 - 12 Februari 2017

Bupati Madiun Buka Acara Sosialisasi Kebijakan Subsidi listrik

Bupati Madiun H.Muhtarom Saat Sosialisasi Kebijakan Subsidi Listrik

Madiun, SMN - Bupati Madiun, Jawa Timur, H. Muhtarom, membuka acara sosialisasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dan Pengaduan Pencabutan Listrik, di ruang

Graha Eka Kapti, Pusat Pemerintahan (Puspem) Mejayan, Rabu 1 Pebruari 2017.

Dalam sambutannya, H. Muhtarom, mengatakan, penanggulangan

kemiskinan merupakan salah satu masalah serius di Indonesia. Karena itu diperlukan kebijakan efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satunya adalah diberlakukannya kebijakan subsidi listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu.

“Salah satu aspek penting untuk mendukung program dan target capaian dalam rangka penggulangan kemiskinan sangat diperlukan adanya data kemiskinan yang akurat. Untuk itu diperlukan pemadanan data rumah tinggal miskin

dan tidak mampu dari data terpadu TNP2K dengan data pelanggan PLN,” kata H. Muhtarom.

Agar penerima man-faat subsidi listrik tepat sasaran, lanjutnya, pada tahun 2017, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2016, subsidi tariff tenaga listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui tarif tenaga listrik konsumen PT.PLN (Persero).

“Bagi rumah tangga miskin atau tidak mampu yang belum masuk dalam basis data terpadu dari TNP2K dan belum menerima subsidi listrik, dapat menyampaikan pengaduan melalui desa/kelurahan dan dikirim ke keca-

matan untuk di entry dan diemailkan ke Posko penanganan pusat,” terangnya.

Pemkab Madiun, lanjutnya, akan membentuk Posko pengaduan daerah yang berfungsi sebagai media penyaluran pengaduan oleh masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum masuk dalam daftar rumah tangga penerima subsidi listrik. Yaitu dimulai dari Posko tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan dan kabupaten.

“Saya minta kepada Kepala Desa/Kelurahan, untuk dapat memanfaatkan Posko pengaduan.

Kepada seluruh camat, agar mengawal, memfasilitasi dan memonitor kegiatan ini,” pungkasnya. (Sy)

5

Pemkot Madiun Gelar Forum Koordinasi Kehumasan Madiun,SMN-Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur, melalui Dinas Kominfo, menggelar acara Forum Koordinasi Kehumasan, di gedung Diklat, Jalan Duku, Kota Madiun, Jumat 3 Pebruari 2017.

Selain dihadiri Ketua DPRD Kota Madiun Istono, acarayangdibukaolehSekda H.Maidi dengan mengambil tema “Transparansi Perencanaan Pembangunan Kota Madiun Melalui Perjanjian Kinerja & Sirup Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Dan Infrastruktur” ini, hadir pula jajaran pimpinan Organisasi Pe-

rangkat Daerah (OPD), Asisten, Camat serta undangan lainnnya dari wartawan, LSM dan unsur masyarakat.

Sekda Kota Madiun, H. Maidi, mengatakan, diera keterbukaan informasi publik, masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi rencana pembangunan Kota Madiun.

“Siapapun berhak mendapatkan informasi.

Saya minta masyarakat turut mengawal kegiatan.

Tapi yang jelas, semua kegiatan di Kota Madiun, dilakukan dengan ektra ketat dan hati-hati,” kata Sekda Kota Madiun, H.

Sekda Kota Madiun Maidi Usai Gelar Forum Koordinasi Kehumasan di Gedung Diklat Kota Madiun

Maidi.

Maidi juga menyinggung tentang besaran APBD Kota Madiun

tahun 2017 yang sebesar Rp.1,065 trilyun. Jumlah tersebut, digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebanyak 986 item. Namun yang menjadi prioritas, yakni ada enam.

“Pertama peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan kesehatan, peningkatan daya saing perekonomian daerah, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan infrastruktur kota untuk meningkatkan kwalitas lingkungan hidup,” pungkasnya.

(Sy)

Kabupaten Madiun Terima Penghargaan WTN TK Kedungputri Ambruk,

Madiun, SMN - Kabupaten Madiun, Jawa Timur, menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari pemerintah pusat. Penghargaan ini, diserahkan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI kepada Wakil Bupati Madiun, H. Iswanto, di Jakarta, Selasa 31 Januari 2017.

Turut mendampingi Wakil Bupati Madiun dalam menerima penghargaan bergengsi untuk kategori lalulintas, yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kurnia Aminulloh dan Kabag Humas Setda, Herry Supramono.

Dalam sambutannya, Dirjen Perhubungan Darat, Poedji Hartanto, mengatakan, penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kotakota yang mampu menata transportasi publik de-

ngan baik.

“Wahana Tata Nugraha merupakan program nasional untuk meningkatkan dan merangsang Kepala Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mengkampanyekan budaya tertib berlalulintas,” kata Pudji Hartanto.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Kunia Aminulloh, mengatakan, penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2016 dilakukan berdasarkan kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Kota Mejayan (Kabupaten Madiun) sebagai kota baru, telah berhasil unggul dalam aspek penataan transportasi perkotaan yang berkelanjutan, yang berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan.

“Alhamdulillah, penilaian WTN di Kabupaten Madiun membuahkan

hasil dengan diterimanya penghargaan berupa piala WTN kategori Lalu Lintas.

Artinya, bahwa Kabupaten Madiun telah berhasil menata transportasi dengan prioritas pada sarana prasarana lalu lintas dan pemberdayaan masyarakat untuk mengutamakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas,” kata Kurnia.

Kurnia juga mengucapkan jerimakasih kepada semua pihak terkait yang telah mendukung segala upaya Pemkab Madiun selama ini dalam meraih WTN. Khususnya masyarakat Kota Mejayan dan sekitarnya.

“Kita harapkan ke depannya akan lebih baik lagi dalam penilaian WTN berikutnya. Sehingga dapat mendorong tersedianya pelayanan perhubungan di Kabupaten Madiun yang lebih baik dalam mendukung pem-

Anak-anak Jadi Korban

Wakil Bupati Madiun H. Iswanto Bersama Kepala Dishub Kurnia Aminulloh dan Kabag Humas Herry Supramono Saat Menerima Penghargaan WTN

bangunan Kabupaten Madiun lebih sejahtera,” pungkasnya.

Atas diterimanya penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2016 oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dari pemerintah pusat, Wakil Bupati Madiun H. Iswanto, menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah berkompeten dan berpartisipasi aktif sehingga Kabupaten Madiun mene-

rima penghargaan Wahana Tata Nugraha.

“Saya berharap, agar apa yang telah diraih saat ini bisa dipertahankan di waktu yang akan datang.

Saya juga berharap kepada masyarakt untuk terus berpartisipasi mendukung dan membantu kelancaran dan ketertiban dalam berlalu lintas dalam rangka kepentingan diri sendiri dan masyarakat pada umumnya,” kata H. Iswanto. (Sy)

Terduga Perakit Bom Gemolong Ternyata Warga Ngawi Ngawi, SMN - Warga Karangjati pada 31 Januari lalu sempat dikagetkan dengan kedatangan sejumlah petugas Densus 88.

Petugas berseragam lengkap itu menyergap rumah Salam, ayah dari Sugiono terduga pelaku rakitan bom, di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati.

Sugiono rupanya menjadi terduga pelaku bom yang meledak di Gemolong Sragen, Jawa Tengah.

Bom itu meledak di sebuah bengkel dan Sugiono sempat pula menjadi korban.

Sugiono sempat menjalani

perawatan di rumah sakit di Ngawi namun dia beralasan matanya terkena ledakan pecahan ban sepeda anaknya.

Setelah diteliti, bom ternyata merupakan hasil rakitan Sugiono yang lantas ditangkap petugas polisi. Hanya saja, usai kejadian, Sugiono sempat pulang ke rumah orangtuanya di Rejomulyo Karangjati dan diduga mengamankan sejumlah barang bukti di rumah Salam, ayahnya.Selain itu juga memulangkan adiknya yang baru berusia 12 tahun

Penggeledahan di rumah orangtua terduga perakit bom dan saat kejadian ikut

berada di Gemolong serta mengetahui kejadian meledaknya bom.

Petugas Desnsus pun

memburu ke rumah Salam di Rejmulyo. Saat menggeledah rumah Salam, hampir satu jam lebih mulai pukul

13.30 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Adapun barang bukti yang diamankan ada 20 jenis antara lain, 1 cebo warna hitam, 1 lembar berbentuk selebaran kording risalah tauhid edisi 214 Jum’at 27 Romadhon 1435 H dan edisi 001 Jum’at 4 Dzulhijah 1436 H, 1 lembar surat permohonan bantuan Rohingnya donasi katibah dan kwitansi donasi untuk pengungsi Rohingnya.

Selain itu ada lagi 2 buah solder warna biru dan orange, 1 pisau lempar, 3 butir gotri ukuran 6 milimeter dikemas botol plastik kecil, 1 buah shok paralon, 1 buku catatan tentang

Gedung TK Kesongo yang roboh

Ngawi, SMN - Sebuah gedung taman kanakkanak di Dusun Kesongo Desa Kedungputri Kecamatan Paron, ambruk saat jam belajar, pada Kamis, 2 Februari 2017 lalu. Akibatnya, sejumlah siswa TK mengalami luka-luka dan harus diraat di rumah sakit.

Robohnya bangunan atas sekolah TK saat jam belajar mengajar sedang berlangsung itu tentu mengagetkan guru dan sejumlah orang tua sisa yang tengah menunggui anak-anak mereka. Jerit tangis anak-anak bercampur dengan kepa-

jihad, 5 majalah media Islam An Najah, 1 buah buku karangan Abu Bakar Basyir dengan tema meluruskan makna Laa ilaaha illalloh dan makna ibadah dan beberapa barang bukti lainya.

“Tentu kami terkejut, tidak menyangka bahwa ada terduga teroris di lingkungan kami ini, Sugiono sendiri pernah pulang dengan luka di matanya tapi saat ditanya katanya karena kena serpihan ban sepda,” ungkap Sukidi, warga setempat.

Sementara Sugiono dan istrinya pasca bom rakitannya meledak di Purwodadi, sebenarnya pernah pulang ke Ngawi.

Dia bahkan sempat dirawat di RSUD dr Soeroto dan pernah dibedah untuk mengeluarkan serpihan benda tajam dari matanya.

Naun tak ada yang uriga sampai kemudian ada petugas densus yang menggeledah rumah orangtuanya tersebut. (ari)

nikan orangtua yang mencari putra-putri mereka. Ada 17 murid dan 4 orang guru di baah reruntuhan bangunan sekolah tersebut. Sebagian mengalami luka di kepala dan tangan dan harus dievakuasi untuk selanjutnya dirawat di Puskesmas dan rumah sakit.

“Anak-anak banyak yang bersembunyi di bawah meja, saya sendiri langsung lemas, begitu dengar brukkk, langsung habis rasanya,” ungkap Nurgianti, salah satu guru TK sambil menangis.

Ada beberapa anak yang sempat terkena tim-

bunan dan harus ditolong untuk keluar dari reruntuhan Menurut warga bernama Sukatmi, beberapa ada yang terluka di kepala dan orangtua mereka menangis panik mencari anak-anak. “KIta tolong yang bisa, tapi ada pula yang mesti agak berat mengeluarkannya,” ujarnya.

Sekolah tersebut dibangun sekitar tahun 2008 dari hasil bantuan desa dan swadaya warga setempat. Ada dugaan, faktor hujan yang turun semalam sebelumnya serta konstruksi bangunan atas di gedung TK tersebut menjadi salah satu penyebab robohnya TK ini seara mendadak.

Kejadian ambruknya gedung TK ini, mirisnya, terjadi saat Pemkab Ngawi justru sedang sibuk membuat branding daerahnya dengan pengambilan gambar oleh salah satu TV nasional di sejumlah lokasi wisata. Pejabat yang turun sesaat setelah gedung roboh pun, hanyalah kepala dinas pen-

didikan setempat.

Atas kejadian tersebut, sejumlah korban luka dibawa ke Puskesmas Widodaren dan ada lima orang yang dirujuk ke RSUD dr Soeroto Ngawi.

Aparat Polsek Paron pun berangkat ke tepat kejadian untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini.

“Ada dugaan tiang tumpu tidak kuat menahan beban atap, namun untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan intensif,” ujar Iptu Supardi, Wakapolsek Paron.

Pemerintah Kabupaten Ngawi sendiri melalui Kepala Dinas Pendidikan Abimanyu sudah menyatakan akan segera memberikan bantuan untuk bisa mendirikan lagi bangunan TK Kesongo ini. Sementara Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko juga mendukung langkah pemkab tersebut agar kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak TK Kesongo bisa berlangsung kembali dengan lancar. (ari)

Komisi I Mendesak Pemkab Segera Lengkapi Perbup Ngawi,SMN-Temuan dariKomisiI DPRD Ngawi atas ratusan perda yang tidak ada perbupnya, menjadikan prihatin. Pasalnya, ketiadaan peratuan bupati atau perbup akan menghambat sanksi atau tindakan tegas yang harus dilakukan oleh aparat terkait. “Jelas kami kecewa, karena kalau dari segi produktifitas, DPRD Ngawi itu sudah sangat banyak menelurkan Perda,” kata Siswanto, salah satu anggota Komisi I DPRD Ngawi.

Dewan menemukan ada sekitar 120 lebih Perda yang belum ada Perbupnya. Salah satu yang mem-

buat miris, perda-perda yang mangkrak tanpa perbup itu sudah ditetapkan sejak tahun 2013.

“Kalau yang dari tahun 2013 saja ada yang belum diberi Perbup apalagi yang baru ditetapkan tahun 2016,” ungkap Siswanto.

Kebiasaan tidak segera menindaklanjuti dengan penerbitan Perbup ini sebenarnya akan menghalangi esekutif sendiri dalam memberikan sanksi bila ada pelanggar. Karena hanya mendasar dari adanya perbup sajalah, sanksi secara detail bisa diatur dan diterapkan. “Misalnya bila ada Perda ten-

tang pelarangan lokasi prostitusi di Ngai ditetapkan tetapi tidak ada Perbupnya, bagaimana polisi pamong praja akan menindaknya?” kata Siswanto.

Komisi I DPRD Ngawi sendiri sudah memanggil Bagian Hukum Setda Ngawi namun disayangkan bahwa yang menghadiri hanyalah perwakilan dan bukan kabag hukum yang bisa memberikan kepastian. “Namun dari dewan sendiri berharap dalam tempo dua minggu sudah harus ada kejelasan mengenai terhambatnya perbup-perbup tersebut dibuat,” pungkasnya. (ari)

6

Probolinggo

Edisi 273 / IX / 6 - 12 Februari 2017

Bupati Probolinggo Kukuhkan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Probolinggo, SMN - Bertempat di Pendopo, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE mengukuhkan Unit Satuan Petugas (Satgas) Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) di Pendopo Kabupaten Probolinggo, (30/1). Pengukuhan ini dilakukan demi mendukung jalannya program pemerintahan serta memperlancar akses investasi dan kemudahan pelayanan public di Kabupaten Probolinggo.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifuddin, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Edy Sumarno, Kepala Pengadilan Negeri Kraksaan Suratno dan para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Probolinggo.

Bupati HJ. Tantri mengukuhkan sedikitnya 40 orang satgas yang secara simbolis diwakili oleh Wakapolres Probolinggo Kompol Hendy Kurniawan, Inspektur Soeparwiyono, Sekretaris Inspektorat Iswinaryo, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Probo-

linggo dan Kanit Propam Polres Probolinggo. Dilanjutkan dengan penyematan PIN Satgas Saber Pungli kepada para perwakilan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, khusus pasal 8 ayat (1) yang mengamanatkan pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungli di daerah, untuk mewujudkan pemerintahan Kabupaten Probolinggo yang efektif dan efisien.

Kapolres Probolinggo AKBP Arman Asmara Syarifuddin dalam sambutannya mengatakan pengukuhan Satgas Saber Pungli di Kabupaten Probolinggo ini nantinya menjadi percontohan di daerah lain. “Program unit Satgas Saber Pungli di Kabupaten Probolinggo dikuatkan dengan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 188/1076/426.12/2016 tanggal 30 Desember 2016.”

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Edy Sumarno.SH.MH dalam Sambutannya menjelaskan bahwa pungli merupakan latar belakang yang merusak sendi bangsa dan Negara.

Dengan itu merupakan sebuah

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE Saat mengukuhkan Satgas Saber Pungli di Pendopo Kabupaten Probolinggo.

langkah positif untuk memerangi pungli dan dapat merusak program pemerintahan dalam pelayanan publik.

“Upaya preventif untuk memberantas pungli dengan cara melakukan sosialisasi pada aparat pemerintah dengan elemen masyarakat dalam pelayanan publik sehingga dapat menghapus praktikpraktik “pungutan liar” atau pungli di Kabupaten Probolinggo.”

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE selaku Pembina Unit Satgas Pemberantasan Pungli di Kabupaten Probolinggo menjelaskan bahwa Unit Satgas Saber

Pungli ini dibentuk ingin memastikan proses pembangunan dan pelayanan dengan cepat, baik dan transparan. Dimana masyarakat dan semua aparat pemerintah menginginkan proses pembangunan berjalan dengan baik, aman, nyaman dan tertib.

“Selamat bekerja kepada Tim Satgas Saber Pungli yang dipimpin oleh Wakapolres Probolinggo Kompol Hendy Kurniawan. Semoga dapat menjalankan tugasnya dalam hal membantu melayani masyarakat dengan baik, mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo yang efektif dan efisien”. (edy)

Polres Probolinggo Kota Berhasil Ciduk Sepasang Pengedar dan Pengguna Sabu Probolinggo, SMN - Polres Probolinggo Kota berhasil mengamankan dua pengedar dan pengguna sabu, 19, Januari silam. Keduanya yakni Fandik Tribakti, 51, yang berperan sebagai pengedar sekaligus pemakai dan Le King, 40, yang merupakan pemakai.

Selain keduanya, polisi kini juga memburu bandar yang berinisial Y. Kedua pelaku ditangkap di jam berbeda. Mulanya, anggota Satreskoba Polres Probolinggo Kota mengamankan Le King, yang merupakan warga Jalan Ikan Tengiri, RT/RW 5, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan.

Le King diamankan di Jalan Supriyadi, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, pukul 13.00. Kasat Reskoba AKP Dodik Wibowo. Saat Pers Rilies (1/ 2 ) mengatakan, Le King memang menjadi incaran petugas. Saat dilakukan penangkapan, Le King tak bisa mengelak. Sebab, saat digeledah, ditemukan sabu 0,43 gram di saku celananya.

“Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu, sehingga

anggota mengamankan pelaku.”

Setelah diinterogasi, Le King mengaku mendapat barang haram itu dari seseorang bernama Fandik Tribakti. Tak menunggu waktu lama, hari itu juga polisi langsung melakukan pengintaian pada sosok Fendik.

“Selanjutnya, anggota melakukan under cover buy (UCB),” terangnya. Sekitar pukul 16.00, anggota yang menyamar menjadi pembeli, melakukan transaksi dengan Fandik. Mereka berjanji bertemu di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan/Kecamatan Kanigaran.

Saat terbukti membawa sabu, Fandik langsung dibekuk petugas.

“Setelah digeledah, ditemukan satu sedotan merah yang di dalamnya terdapat sebuah plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,12 gram. Klip itu ditaruh di dalam tisu, di dalam saku celana pendek sebelah kiri.”

Tidak berhenti sampai disitu, petugas kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan satu slop rokok yang

Pamekasan, SMN - Sarana cadangan unit produksi sebagai air baku yang berlokasikan di Desa Kodik Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang mempunyai luas 1,2 hektar ini merupakan sebuah Embung yang telah di bangun ini, pagi seputar pukul 09.00 wib, kamis yang telah di resmikan langsung oleh Bupati Pamekasan Drs.Achmad Syafii.MSi. Embung I Samiran ini merupakan pembangunan waduk yang dijadikan sebuah cadangan air

baku untuk kebutuhan pada saat musim kemarau panjang.Seperti yang dilansir SMN, Direktur PDAM Pameksan dalam sambutannya menjelaskan sebagai laporan pembangunan Embung I Samiran mengatakan dengan Peresmian bung I Samiran yang disertai dengan Penandatanganan MOU antara PDAM dengan Bank Jatim, BTN dan Kantor Pos Indonesia untuk pembayaran online, terang Drs.Agus Bahtiar. Dalam Peresmian Embung I Samiran

Setda kota Drs. H. Johny Haryanto, Msi didampingi Kasubag tata laksana dan pelayanan publik Nurindah Wijayanti dan Narasumber Prof. Unti Ludigdo Saat sosialisai di Ruang Puri Manggala Bhakti.

Probolinggo,SMN-Bertempat di Ruang Puri Manggala Bhakti kantor pemerintah Kota Probolinggo hari ini (1/2) menggelar sosialisai membangun birokrasi entrepreneurship yang dalam hal ini oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo yang diikuti oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, dan Lurah se-Kota Probolinggo.

Hadir sebagai nara sumber, Prof. Unti Ludigdo Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Kepala Bagian Organisasi, melalui Kasubbag. Tata Laksana dan Pelayanan Publik, Nurindah

Wijayanti dalam paparannya menjelaskan maksud dari kegiatan tersebut. Sosialisasi ini untuk melakukan perubahan kinerja serta kapasitas kinerja birokrasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya membentuk atau merubah mindset, sikap dan perilaku baik tingkat manajemen maupun staf dari budaya yang bersifat birokratis menjadi entrepreneurship.

“Membentuk profil dan manajemen birokrasi yang mampu melayani kebutuhan masyarakat yang sangat kompleks. Serta merubah orientasi aparatur organisasi publik agar lebih antisipatif, kreatif, ilustratif dan mampu

di dalamnya ada satu lembar tisu.

Nah, di dalam tisu itu terdapat satu buah klip besar yang berisi sabu seberat 3,5 gram.

Sabu itu terbagi dalam plastik kecil sebanyak 7 buah. Polisi tidak hanya mengamankan sabu saja, satu buah timbangan elektrik dan satu buah ponsel merek Nokia warna hitam juga turut diamankan. Pelaku mengaku membeli dan menjual barang tersebut seharga Rp 800 ribu per plastik, dengan

berat sekitar 0,34 gram.

Dari pengakuan Fandik, ia mendapatkan sabu dari Y. Polisi kini memburu Y yang sudah ditetapkan dalam daftar Pencarian Orang (DPO). Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 114 atau 112 ayat (1) Nomor 35/2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1 milliar,” tandas Kasat Reskoba AKP Dodik Wibowo. (edy)

disertakan pula Penebaran Benih Ikan yang sebanyak 125 ribu ekor ikan. Dalam Pemabanguna Embung I ini merupakan rangkaian kegiatan dalam memenuhi air bersih yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Untuk beberapa tahun ini kondisi air bawah tanah yang sudah di dapatinya, terangnya.

Dalam Pembangunan WTP I ini sekaligus merupakan tampungan air yang memiliki fungsi sebagai cadangan WTP untuk limpasannya saja dan yang dibutuhkan, tandasnya.Bersama Peresmian Embung ini, PDAM berkomitmen dalam pemanfaatan air yang selama ini hanya ingin memanfaatkan limpasannya, tandas Direktur PDAM. Dalam sambutan Bupati Pamekasan tengah mengatakan kalau Pembangunan Embung ini hanya sebagai suku cadangan air baku di kala musim kemarau panjang, yang limpasan airnya tidak ada untuk beberapa bulan dan itupun sudah kita kaji dalam beberapa bulan dan saat ketika limpasan air itu habis kita bisa untuk memanfaatkan Embung ini, terang Achmad Syafii. Melalui sambutannya Achmad Syafii menambahkan bahwa Embung ini selain sebagai air cadangan juga merupakan

nantinya bisa dijadikan Wahana Rekreasi, karena didalam perencanaannya ini masoh akan di bangun waduk yang seluas 4 hektar luasnya serta akan dibangun RTH yang fungsinya sebagai Taman Tempat Pancing dan Wisata Air, kata Bupati Pamekasan.(Hen)

Pamekasan, SMN - Di duganya Pemutasian Jabatan yang digelar sekitar Jumat pukul 13.00 wib (30/ 12/2016) yang dilaksanakan di Pendopo Ronggosukowati tahun lalu kesannya di duga KKN sebaga jual beli Jabatan yang telah di lakulan Bupati Pamekasan dengan melalui orang ketiga.

Komunitas Monitoring dan Advokasi (KOMAD) tadi pagi seputar pukul 10.00 wib, kamis (02/ 02/2017) telah lakukan aksi protes Bupati Achmad Syafii yang di duga telah lakukan jual beli Jabatan. Jumlah puluhan besar massa KOMAD yang bertandang di Kantor Pemkab Pameksan. Aksi demontrasi KOMAD tal lain untuk mempertanyakan tentang Mutasi Jabatan yang di duga adanya jual beli jabatan melalui orang ketiga.Kedatangan KOMAD ini untuk menyampaikan aspirasinya yang dianggapnya pada 30/12/2016 telah terjadi dan di duga adanya kongkalikong pasca Mutasi Jabatan.

Aspirasi yang tertuang KOMAD ini yang di tujukan Bupati Achmad

membaca peluang,” Sekda Kota Probolinggo, Drs. H. Johny Haryanto, Msi dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya sosialisasi semacam ini. Dengan memperdalam pengetahuan tentang entrepreneurship justru akan mengefisienkan birokrasi. “Suatu contoh, ada pengerjaan proyek infrastruktur. Jalan sudah diaspal mulus, ada pipa PDAM rusak.

Akhirnya jalannya digali, kemudian ditutup lagi oleh PDAM. Nah, tiba-tiba ada kabel milik Telkom yang nyangkut. Itu mereka gali lagi, dan dimuluskan lagi. Sudah berapa biaya yang keluar itu. Yang seperti ini kita harus pelajari dalam sosialisasi ini untuk mengefisienkan anggaran tadi,” Narasumber Prof. Unti Ludigdo menjelaskan prinsip dalam kewirausahaan birokrasi. Ia menekankan pada orientasi pejabat pemerintah pada kualitas layanan ke masyarakat sehingga terpenuhi kepuasan masyarakat sebagai pelanggan utama. Selain itu, unit-unit dalam birokrasi pemerintahan perlu memiliki derajat keluwesan dalam berkreasi dan berinovasi, sehingga petunjuk pelaksanaan yang sangat kaku dan mengikat harus dihindarkan.(edy)

Bupati Probolinggo Tanam Pohon Markisa di Alun-alun Kota Kraksaan

Kasat Reskoba AKP. Dodik Wibowo, KBO dan Kabag Humas, juga para tersangka saat Prees Release.

Penggunaan Embung I Samiran Desa Kodil Proppo Telah Di Resmikan Bupati

Embung I Samiran Desa Kodik telah diresmikan oleh Bupati Pamekasan

Pemerintah Kota Probolinggo Gelar Sosialisasi Membangun Birokrasi Entrepreneurship Tahun 2017

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE. Disaksikan para pejabat pemkab saat secara simbolis tanam Markisa.

Probolinggo, SMN - Sebagai upaya pelestarian lingkungan, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE melakukan penanaman pohon markisa di Alunalun Kota Kraksaan,(2/2) Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anung Widiarto, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Tutug Edi Utomo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rachmad

Waluyo, Kepala Disperindag Happy, Kabag Humas, Protokol dan Rumah Tangga Wiwit Suryaningsih dan Camat Kraksaan Muhammad Abduh Ramin.

Selain menanam pohon markisa, dalam kesempatan tersebut Bupati Tantri dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah mengunjungi bedak PKL Semarak Kraksaan dan menyapa para PKL. Kemudian dilanjutkan dengan makan bersama.

Bupati Tantri mengungkapkan bahwa penanaman pohon, khususnya pohon markisa ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap kelestarian dan keindahan di Alun-alun Kota kraksaan. “Serta sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan sekitar.”

Selain itu, Bupati Tantri juga mengungkapkan kabar baik kepada para pedagang untuk tempat PKL yang baru siap ditempati pada bulan Maret mendatang. Dimana para PKL yang semula berada di sisi timur Alun-alun Kota Kraksaan akan direlokasi di sebelah barat Masjid Agung Ar-Raudlah Kota Kraksaan.

“Perpindahan PKL ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi dari Alun-alun Kota Kraksaan. Supaya bersih dan indah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat bersama keluarganya. Para PKL nantinya akan menempati semua fasilitas tanpa dipungut biaya.” (edy)

Mutasi Jabatan Di Duga Jual Beli Jabatan KOMAD Lakukan Aksi Protes Bupati Pamekasan Syafii untuk menjelaskan dan bisa menemui para pendemo.

Aspirasi yang diharapkan KOMAD menuai kekecewaan para pendemo, kehadirannya tidak ditemui Bupati yang disebabkan dengan adanya acara diluar dan kehadiran pendomo ini hanya ditemui oleh Sekda Pamekasan.

Saat itu para pendemo mekmasa dan mencoba masuk kedalam untuk mengklarifikasi surat tugas kunjungan kerja bupati, terangnya.

Sementara dari pihak kepolisian meminta perwakilan dari pendemo untuk masuk guna menyampaikan aspirasinya kepada Sekda. Alhasil dari mereka tetap menolak dan ngotot minta agar bupati Achmad Syafii turun guna menemuinya dan menjelaskan.

Wer wer selaku Koordinator Lapangan (KorLap) menyampaik beberapa tuntutannya aksi KOMAD yang antaranya meminta bupati Pamekasan transparasi atas indikasi adanya pihak ketiga dalam Mutasi Jabatan dan segera untuk melakukan lelang SKPD yang masih PLT, tandasnya.

Ditambahkan dari Korlap KOMAD, bahwakamidatangkesinidenganbaikbaik

Aksi KOMAD, Alami kekecewaan dengan bakar sepeda motor agarbupatibisamenemuinyahanyadengan durasi waktu cuman lima menit yang dibutuhkannya, kataWer Wer. Sementara bentuk kekecawaan para pendemo tidak hanya sampai di sini dan mereka melakukan aksi membakar sepeda motor roda dua dan bakar ban bekas serta melempari kantor Pemkab dengan telur busuk.

Kedatangan kami kesini dengan

harapan bisa bertemu bupati serta ingin bersama sama menyampaikan aspirasi untuk membangun Kabupaten Pamekasan yang lebih baik lagi. Karena dari pantauan KOMAD selama ini kami melihat dan mengetahui dari beberapa SKPD yang berada di jajaran jabatannya terkesan dipaksakn dan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, terang Wer Wer. (Hen)

Ponorogo

Edisi 273 / IX / 6 - 12 Februari 2017

Tilik Desa Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni di Desa Sooko Bantu Karawitan dan Uang Tunai 10 Juta

7

Menteri Perhubungan Resmikan Terminal Seloaji Ponorogo

Harap Utamakan Pelayanan Kepada Sooko Harapkan Investor Marmer dan Air Mineral Masyarakat

Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni saat menandatangani peresmian kantor desa Sooko disaksikan kades Sooko Sudarto, Wabup H. Sudjarno, Sekda Agus Pramono dan Sri Wahyuni Muchlissoni Ponorogo, SMN - Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni tak pernah merasakan lelah melaksanakan program pemerintahannya “Ponorogo Berbenah menuju Ponorogo yang Berkemajuan,Berbudaya dan Religius,” meskipun banyak agenda yang telah menyita waktunya namun masih saja menjalankan kegiatan rutinnya tilik desa yang telah diagendakan dalam jadwal setiap seminggu sekali, tepatnya hari Jumat usai Shalat Subuh berjamaah dan senam bareng. Tak terasa kini telah masuk Jumat ke empat. Dengan tujuan menjalin dan memperkuat ukuwah sesama warga Ponorogo maupun sesama muslim serta bersilaturahmi sebagai sarana guna mendekatkan antara pemimpin atau pejabat dan rakyatnya. Dengan ukuwah akan dapat pecahkan masalah bersama-sama di hari Jumat keramat, karena hari Jumat hari yang berkah. Pihaknya juga akan menambah armada Damri PonorogoTrenggalek-Tulung agung demi untuk melancarkan ekonomi masyarakat Sooko. serta meresmikan badan usaha milik desa (BumDes) bila mana ada dan melihat potensi desa yang bisa dikembangkan sebagai one village one product, juga ingin mengetahui langsung sejauh mana kemajuan desa di Ponorogo selama ini. Sooko masih belum ada bumdes,” Secepatnya untuk BumDes segera dibentuk demi menambah ekonomi masyarakat mengingat banyaknya potensi wisata dan kerajinan serta home industri, dan salah satu difokuskan sebagai one village one product di Soko,” ujar bupati

Ipong dalam sambutannya, saat melaksanakan tilik desa di desa Sooko yang diawali dengan penandatanganan peresmian Kantor desa Sooko dan dihadiri Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni, Wakil Bupati H.Sudjarno, Sekda Agus Pramono, semua SKPD terkait, Camat Sooko Wasis,Kepala desa Sooko Sudarto dan segenap masyarakat serta undangan yang hadir pada hari jumat malam 03/02 kemarin.

Ruh Bupati dari partai Gerindra yang dermawan ini meyampaikan, Sooko termasuk kawasan daerah dingin yang sangat cocok untuk ditanami cengkeh namun bisa dikembangkan ke potensi yang lainnya diantaranya air mineral, juga padi, buah-buahan dan sayuran organik. Pihaknya juga akan berdialog bersama masyarakat sebagai sarana untuk menjalin komunikasi secara langsung guna mengetahui keinginan masyarakat serta menyerap aspirasi-aspirasi yang akan disampaikan kepada Bupati, serta melihat potensi-potensi desa yang bisa dikembangkan sebagai modal dalam membentuk badan usaha milik desa (BumDes) yang terkait erat dengan program unggulan”One Vilage,One Product” sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, ujarnya.

Ipong juga mengutarakan, dirinya akan terus mendorong berjalannya program-program yang lain seperti penggunaan pupuk organik, memperjelas progress bantuan dana 300 juta /desa/ tahun untuk jalan poros desa, 25 juta/ Bumdes dan 6 juta/ posyandu untuk lansia maupun balita serta memastikan

pelayanan di bidang pendidikan dengan memberikan insetif 100 ribu/bulan dan kesehatan agar berjalan dengan baik serta akan memberikan bantuan ambulance ke daerah sangat terpencil, urainya.” Tugas Pemerintah sebagai jembatan dalam mewujudkan keinginan masyarakat yang sesuai dengan program yang tengah berjalan saat ini,” jelenterehnya.” Untuk BumDes kali ini semua kita bantu dana 25 juta, namun untuk tahun berikutnya hanya BumDes yang berkembang saja,” Pungkas Ipong.

Sementara itu masih di tempat yang sama, Kepala desa Sooko Sudarto mengungkapkan, Pihaknya merasa senang dan sangat berterimakasih atas kehadiran bupati H.Ipong Muchlissoni yang telah sudi hadir di desa terpencil ini serta bantuan yang telah diberikan, karena kehadirannya telah lama dinanti-nanti dan sangat diharapkan di desa Sooko selama ini. Dengan kehadiran bupati ke desa Sooko, masyarakat bisa menjadi semakin dekat dan bisa menyampaikan aspirasinya yang selama ini telah menjadi uneg-unegnya, sehingga masyarakat merasa lega dengan dialog langsung antara masyarakat dengan pemimpinnya, katanya. Sudarto juga menjelaskan, terkait dengan badan usaha milik desa (BumDes) saat ini tengah dibentuk. Adapun potensi yang ada di desa Sooko saat ini banyak sekali tempattempat wisata yang belum tersentuh, diantaranya goa lowo,makam para pejuang, sumber air mineral,tambang marmer,pabrik tahu, jamur tiram, kripik tempe, holtikultura, sayur

Ponorogo, SMN - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan terminal Seloaji Ponorogo Jum’at (3/2). Hadir dalam acara tersebut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto, kepala BKN Bima Haria Wibisana, wakil gubernur Jawa Timur Syaifulah Yusuf, bupati Ponorogo Drs. H. Ipong Muchlissoni dan wabup Soedjarno serta kepala dinas Perhubungan beserta jajarannya. Dalam kesempatan tersebut Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan telah mendukung pembangunan Terminal Seloaji sebagai terminal angkutan jalan di Indonesia yang

mayur organik.” Karena desa kami dengan luas 338 hektar dengan jumlah penduduk 4038 jiwa sebagai desa kawasan yang meliputi pasar, tambang marmer serta air mineral.” Kami berharap pembangunan Infrastruktur wisata untuk desa wisata serta adanya investor guna mengelola tambang batu marmer dan air mineral sebagai PAD desa Sooko kedepan, begitu juga dengan Pasar sayur organik.” Harapan kami ke depan desa Soko bisa menjadi Pesona Wisata Kabupaten Ponorogo yang termashyur juga sebagai kawasan marmer bukan hanya lokal namun sampai mendunia”, pungkas Sudarto.

Lebih Lanjut,Hal senada juga diungkapkan camat Sooko Wasis, kami sangat berterima kasih dan menyambut positp, karena ini merupakan wujud tresna asihnya bapak bupati dan wabup kepada masyarakat Sooko dan Ngadirojo, dengan demikian masyarakat langsung bertatap muka menyampaikan aspirasinya sehingga akan mets dengan program bapak bupati,” Manunggaling Kawula Kelawan Gusti betul-betul dirasakan masyarakat Sooko”, ujarnya. Wasis juga menyampaikan, masyarakat Sooko sangat mendukung program organik sesuai dengan apa yang dikehendaki Bupati Ipong, dan pihaknya juga berharap Sooko ke depan bisa lebih maju, berbudaya dan religius.”Artinya secara fisik pembangunan berjalan dengan baik, kebudayaannya berkembang, masyarakat saling rukun dan memelihara sikap gotong royong serta masyarakat yang religius “, Pungkas Camat Sooko Wasis. (Wied)

cukup memadai untuk pelayanan masyarakat Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya dalam kebutuhan bermobilitas.” Dukungan Kemenhub pada pembangunan Terminal Seloaji merupakan salah satu perwujudan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur transportasi jalan. Terminal ini menerapkan konsep eco green building dengan harapan dapat meminimalisir ketergantungan pada energi listrik. Melalui ruang terbuka hijau pada area taman terminal dan pencahayaan ruangan, diharapkan terminal tetap terang tanpa terlalu bergantung pada energi listrik,” kata Budi.

Pembangunan dan rehabilitasi

terminal penumpang Tipe A Seloaji Ponorogo dilaksanakan pada kurun waktu 2013-2016 dengan total investasi sebesar ± Rp. 46 miliar, bersumber dari APBN, APBD Tk. I, dan APBD Tk. II. Terminal Seloaji Ponorogo dibangun di atas lahan seluas 46.960 m2 dg luas bangunan 5.944 m2. “Saya berharap pengelola Terminal Seloaji selalu memperhatikan kondisi fasilitas utama dan penunjang terminal, terutama kebersihan, ketertiban, kenyamanan, dan keamanan, serta melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas terminal secara baik,” imbuh Budi. Semuanya itu bertujuan agar tercipta pelayanan terminal angkutan jalan yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan berkeselamatan.

Selain itu, Budi juga menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pihak terkait. “Koordinasi dan kerja sama antara regulator dan operator dalam upaya peningkatan keselamatan, keamanan, dan pelayanan di terminal harus terus terjalin dengan baik,” kata Budi. Hal tersebut diperlukan agar kepercayaan masyarakat kepada moda transportasi umum terus meningkat. Sehingga penggunaan kendaraan pribadi dan kepadatan jalan diharapkan dapat berkurang.

Untuk meningkatkan pelayanan dan budaya antri di Terminal Seloaji, Kementerian Perhubungan pada tahun 2018 akan melanjutkan penyempurnaan fisik terminal dengan melakukan kegiatan penambahan beberapa fasilitas anataralain papan informasi, jalur difabel, kursi roda, CCTV, Sistem informasi berbasis IT, pagar sterilisasi, ruang kesehatan dan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut juga diadakan acara Penerimaan dan Pengukuhan Personil Terminal Penumpang Tipe A dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Seluruh Indonesia Sebagai Pegawai Kementerian Perhubungan secara sembolik.

Terkait hal tersebut, Dirjen Perhubungan Darat, Pudji Hartanto, dalam laporannya mengatakan, sampai saat ini SK untuk Personil Terminal Tipe A dan UPPKB yang sudah diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejumlah 2.705 orang dari total 3.072 orang PNS yang beralih status. Pudji menjelaskan

Pemencetan tombol tanda diresmikannya terminal seloaji Ponorogo terhadap yang belum selesai pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan BKN agar semua proses bisa berjalan lancar. “Diharapkan di awal bulan Februari 2017 semua SK sudah selesai guna menuntaskan proses serah terima P3D (Personil, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen),” kata Pudji.

Untuk mendukung proses pengalihan pegawai dan operasional terminal tipe A dan UPPKB seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran pada Tahun 2017 ini sebesar 1 Triliun yg terdiri dari 723 M untuk belanja pegawai, 73 M untuk operasional UPPKB seluruh Indonesia dan 212 M untuk operasional Terminal Tipe A seluruh Indonesia.

Pudji juga berharap kepada seluruh personil Terminal Tipe A dan UPPKB yang beralih menjadi pegawai Kementerian Perhubungan, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan pengelolaan Terminal dan UPPKB dan dapat mengendalikan diri untuk bekerja dalam koridor yang telah diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Jaga keamanan asset Terminal dan UPPKB di seluruh Indonesia sesuai wilayah masing-masing dan “STOP PUNGLI” dalam segala aspek pelayanan kepada masyarakat,” kata Pudji.

Budi berharap agar seluruh

personil Terminal TipeA dan UPPKB di seluruh Indonesia dapat selalu mengedepankan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa transportasi di Indonesia. “Bekerjalah secara profesional, berintegritas, disiplin dan bersih dalam melaksanakantugas,sertaHINDARIPUNGLI!,” tegasnya. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor yang sebelumnya menjadi urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dialihkan menjadi urusan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perhubungan awal tahun 2017.

Sebanyak 141 UPPKB dan 143 Terminal TipeA diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat.

Sementara itu Kordinator terminal Seloaji Ponorogo Suyatno mengatakan bahwa banyak yang masih harus dibenahi hingga terwujud terminal yang benar-benar aman, nyaman dan representative. Terkait pedagang di kios-kios dia mengatakan bahwa diutamakan para pedagang yang rutin berdagang disitu bukan mereka yang sudah lama tidak berdagang namun tiba-tiba ingin berdagang kembali karena terminal sudah bagus dan ramai. “Semua akan kami kondisikan dengan baik dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, “kata Suyatno. (any/wied)

8

Pariwara

Edisi 273 / IX / 6 - 12 Februari 2017

Panen Raya sukses 1.038 KK di Kabupaten Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Utara Dapat Bantuan Dana Perumahan Provinsi Riau Apresiasi Pemkab Meranti

Ilustrasi

Kotabumi, SMN - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) pada tahun 2017 akan mendapat bantuan stimulan perumahan swadaya.

Bantuan perumahan stimulan itu diperuntukan untuk rumahrumah yang tidak layak huni.

Dengan catatan rumah itu memang milik sendiri tidak mengontrak.

“Tahun 2017 ini Kabupaten Lampung Utara mendapat bantuan sebanyak 1.038 KK, dengan rincian dari Regulernya 502, dari DAK pusat 436 dan dari sharing APBD kita 100 KK. Yang rencananya akan kita laksanakan di

empat Kecamatan,” ujar Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Lampura Zulkifli Mihsan, Selasa (31/1/2017).

Dikatakan Zulkfili, Disperkim juga mendapat bantuan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat untuk membantu ketersediaan air bersih bagi warga.

Bantuan ini berupa sumur bor dan akan dibangun di 15 Desa yang ada di Bumi Ragem Tunas Lampung. Sumur bor akan ditempatkan di desa yang memang saat kemarau kekurangan air bersih.

“Supaya masyarakat tahu, selama ini bantuan-bantuan dari

pemerintah pusat itu tidak akan turun begitu saja tanpa adanya perjuangan dari Pemerintah Daerah dan pak Bupati,” terangnya.

Selain ingin membuat Lampura aman, nyaman, asri, elok dan bersih. Pihaknya juga akan menambah titik-titik Lampu jalan guna penerangan. Jika tahun 2016 itu Blambangan-Kotabumi dan ditahun 2017 ini ada dua rute yakni Kotabumi-Bukitkemuning dan Kotabumi-Hulusungkai, sehingga di tahun ini Lampura terang benerang.” Kita lihat Kotabumi ini sudah nyaman dan asri. Penerangan jalan itu akan terus kita lakukan, agar masyarakat merasa aman,” kata dia.

Bahkan Disperkim juga memiliki rencana untuk membuat suatu kawasan dengan memerlukan tanah seluas 2 hingga 3 hektar.

Di tanah tersebut akan dibuat taman hijau dengan dilengkapi taman bermain, taman lansia, tempat singgah peristirahatan dilengkapi dengan pedagangpedagang jajanan khas Lampura berserta sofenir.” Untuk lokasinya belum kita tentukan. Semua masih kita garap namun ini sudah dipersetujui oleh pak Bupati Agung. Penataan itu juga akan kita lakukan di Islamic Center Kotabumi ,” tukasnya.(trb)

Kembali, Bima Lantik Pejabat Struktural Pemerintah Kota Bogor Bogor, SMN - Wali Kota Bogor, Bima Arya kembali melantik dan mengukuhkan sejumlah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Pelantikan berlangsung di Paseban Sri Baduga Balaikota Bogor, Jumat (3/02/2017).

Pada kesempatan itu Bima mengungkapkan, setiap pelantikan kerap kali diiringi catatancatatan. Ada catatan tentang harapan, kebahagian dan ada juga catatan tentang kekecewaan. “Namun, mari kita samakan persepsi dan kita yakini bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya,” katanya.

Menurutnya, ketika seseorang meyakini jabatan tugas sebagai amanah, maka ketika amanah itu dijalankan penuh keikhlasan, akan diperoleh manfaat. “Jadi dimanapun posisinya, apapun catatannya jika dilaksanakan dengan penuh keikhlasan akan ada buahnya yang bermanfaat bagi semua,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu Bima mengingatkan tentang akselerasi pembangunan. Menurutnya, “Tahun ini kita canangkan sebagai tahun kerja, karena tahun depan sudah memasuki pilkada.

Tahun ini kita perlu kerja lebih

Selatpanjang, SMN - Panen Raya yang digelar di desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti Rabu (01/2) berjalan sukses. Panen raya itu dibuka oleh Bupati Meranti Irwan, dengan luas cetak sawah 284 ha tanaman padi.

Turut hadir juga Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, Plt. Sekdakab. Meranti Julian Norwis, Kapolres Meranti AKBP. Barliansyah, Kepala Otsus Pajale, Kepala Badan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Ferry HC, Kepala Dinas/Badan, Penyuluh dan Koordinator Pertanian, Camat Rangsang beserta jajarannya, Dandim Bengkalis Mayor TNI Tambunan penyuluh serta undangan lainnya.

Panen raya itu ditandai dengan penyabitan padi secara simbolis oleh Bupati Drs. H. Irwan M.Si bersama Keta DPRD Meranti H. Fauzy Hasan dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ferry HC diikuti rombongan Kepala Dinas/Badan dan Camat.

Tanah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti terhampar luas, jadi harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, seperti untuk bercocok tanam. Tanaman padi sangat dibutuhkan oleh masyarakat Meranti karena selama ini sebagian besar masyarakat Meranti mengkonsumsi beras dari daerah

lain, hal ini sebenarnya sangat di sayangkan. Akan tetapi sejak tahun 2012 lalu Pemerintah Kabupaten Meranti bertekad untuk mewujudkan Meranti sebagai wilayah swasembada pangan dari hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) hal ini mulai terwujud, dan tentunya juga berkat kerjasama antara Pemda dan masyarakat Meranti yang mampu menghasilkan dan meningkatkan hasil produksi tanaman padi setiap tahunnya.

“Dulu hampir 100 persen kebutuhan beras di Meranti terpaksa diimpor dari Thailand dan Provinsi tetangga, tapi kini ditahun 2016 produksi padi Meranti sudah mampu mencukupi 60 persen kebutuhan beras masyarakat” ujar Bupati.

Di hadapan masyarakat Bupati juga menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi Riau, khususnya masyarakat Meranti atas kinerjanya selama ini yang telah berhasil menyulap hutan seluas 330 Ha pada dua tahun yang lalu menjadi hamparan sawah yang menguning. Hal ini merupakan suatu anugrah dari yang Maha Kuasa dan patut kita syukuri.

Panen raya padi di Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Meranti

Bupati juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus memanfaatkan lahan tidur dengan menanam berbagai tanaman pertanian, agar kedepannya mampu meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat dan mencukupi kebutuhan bahan pokok di Meranti sehingga tidak ketergantungan lagi dengan daerah lain.

Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Ferry HC mengapresiasi kegigihan Pemkab Meranti dalam mendukung swasembada pangan di daerah, mulai dari menyiapkan SDM penyuluh dengan menyekolahkan di IPB Bandung

KPU Kota Tangerang : Ada Empat TPS Khusus di Lembaga Pemasyarakatan

Wali Kota Bogor, Bima Arya saat melantik sejumlah pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kota Bogor

kencang lagi dan melakukan akselerasi terkait program prioritas.”

Dalam mewujudkan akselerasi itu ia menginngatkan pula tentang harmonisasi. “Akselerasi tidak akan ada hasilnya tanpa harmonisasi. Artinya tidak ada one man show dan tidak ada yang superman,” tambahnya.

Oleh karena itu yang penting kerja kolektif dan tidak ada yang off side. Untuk itu ia mengingatkan, “Jangan ada yang main

sendiri, besar sendiri dan bangga sendiri. Kebanggaan satu OPD adalah kebanggaan bagi OPD yang lain.”

Pada akhirnya Bima mengajak setiap pejabat untuk menjadikan setiap prestasi dimana pun sebagai prestasi bersama. Mereka diminta untuk bisa saling memberikan semangat, motivasi satu sama lain dalam kondisi yang penuh tantangan seperti sekarang.(ktb) Kota Tangerang, SMN Sebanyak 36 Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Tangerang yang memberikan pelayanan

hingga lainnya, dan berjanji akan terus mengembangkan produksi padi di Kabupaten Meranti, seperti akan menerapkan bibit IP 200 dan selain itu akan mengirim penyuluh pertanian untuk melakukan penguatan kelembagaan selain itu juga akan memberikan bantuan sejumlah alat pertanian.

“Meranti adalah satu-satunya daerah di Indonsia yang serius meningkatkan SDM pertaniannya, sebanyak 120 orang telah dikirim ke Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk disekolahkan dan kini menjadi penyuluh pertanian,” ujar Ferry.(buk)

Ilustrasi - TPS

pasien selama 24 jam mengikuti rapat kordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang. Dalam kesempatan itu, menjelang Pilkada Banten ini, KPU menyiapkan 4 TPS khusus di Lembaga Pemasyarakan Kota Tangerang Turut hadir dalam koordinasi sosialisai yakni jajaran Polres Metro Tangerang Kota perwakilan Kejaksaan Negeri Tangerang bertujuan melayani hak suara calon pemilih pasien yang sedang

berada di rumah sakit dan dalam tahanan. Namun demikian disebutkan juga bahwa perhelatan Pilgub Banten kali ini pihak KPU memberikan fasilitas pengarahan pencoblosan suara kepada petugas rumah sakit dan Lapas.

Banani Bahrul, Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Tangerang mengatakan, pihaknya tidak memberikan fasilitas TPS di rumah sakit dan tahanan yang berada di Polres dan Polsek. Untuk calon pemilih tersebut diintruksikan supaya bisa

mencoblos di TPS terdekat rumah sakit, Polres serta Polsek masing masing.

“Nanti bakal ada dua pola, pertama petugas rumah sakit dapat meninggalkan pekerjaannya untuk datang ke TPS. Namun sebaliknya jika petugas rumah sakit itu tidak dapat meninggalkan tugasnya ada petugas TPS terdekat yang datang,” ujar Banani Kamis (02/02) lalu.

Sementara itu, bagi penghuni lembaga pemasyarakatan KPU

menyiapkan TPS khusus dan menurut Banani hal itu sudah dikoordinasikan dengan pihak Lapas.

“Ada 4 TPS khusus yang nanti diberikan, yaitu 1 di Lapas Pria kelas 1, 1 Lapas Wanita kelas II A dan 2 lagi di TPS di Lapas Pemuda kelas II A Tangerang,” ungkapnya.

Menurutnya, pendataan tahanan di Polres dan rumah sakit diharapkannya dapat di sampaikan ke KPU Kota Tangerang selambatnya pada H-3 sebelum pencoblosan. Untuk kemudian dilakukan pengecekan. Karena data tersebut, harus dicek terlebih dahulu apakah pendataan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dan pihak kepolisian sudah ada dalam DPT atau tidak.

“Kalau pemilih itu sudah terdaftar di DPT, nanti akan kami terbitkan formulir pindahannya, tapi kalau tidak terdaftar tidak dapat di terbitkan,” tandasnya.

Ditanya soal rumah sakit yang tidak menyerahkan data tersebut ke KPU Kota Tangerang kata Banani kami sifatnya hanya meminta. Jika antinya ada pihak rumah sakit yang tidak menyerahkan data tersebut tidak ada paksaan.

“Tapi kembali lagi, KPU adalah tugasnya memfasilitasi pemilih yang mempunyai hak suara, jadi segala upaya sudah kami tempuh baik dengan cara pendataan pemilih langsung sampai pemuktahiran data,” pungkasnya. (man/pmd)

Warga Denpasar Diajak Galakkan Biopori Denpasar, SMN - Untuk mengurangi luapan air saat hujan, Pemkot Denpasar menggalakkan pembuatan biopori di rumah-rumah penduduk. Dengan demikian kata

Kabag Humas Ida Bagus Rahoela, kekhawatiran terjadinya genangan air saat huj=-an akan berkurang.

“Kalau hujan, pastilah ada genangan air. Tapi kalau ada bio-

pori di setiap rumah penduduk, air akan mudah diserap,” kata Rahoela.

Rahoela mengatakan, biopori sangat berguna untuk mengatasi terjadinya genangan air. Cara ini

sebut Rahoela, sudah diterapkan di Denpasar sejak lima tahun terakhir dan ternyata biofori berhasil mengurangi luapan air.

Biofori adalah lubang beru-

kuran 20 cm x 20 cm dengan kedalaman satu meter. Di dalam lubang diberi gambut, sehingga selain bisa menyerap air, juga bisa membuat tanah menjadi lebih subur. “Sejak biopori dibuat di rumah-rumah penduduk, genangan air di jalan atau pekarangan rumah penduduk tidak terlalu lama. Paling lama 30 menit air sudah terserap oleh tanah,” katanya.

Rahoela mengatakan, Sejak tiga hari terakhir hujan lebat terus mengguyur kota Denpasar sepanjang hari. Namun demikian sebutnya, belum ada laporan sudah terjadinya banjir di ibukota Provinsi Bali itu “Kalau pohon tumbang memang ada, karena dahan pohon tidak mampu menahan air hujan yang lebat, ditambah dengan angin yang kencang,” katanya.(rpb)

Nusantara

Edisi 273 / IX / 6 - 12 Februari 2017

Debat Terakhir Pilkada Banten Dijaga 550 Petugas Serang, SMN - Debat terakhir pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ke III direncanakan akan digelar di Hotel Royal Krakatau, Kota Cilegon, Kamis (9/2/2017). Polda Banten akan mengerahkan 550 personel, 350 personil Polda Banten dan 200 personil Polres Cilegon.

Direktur Operasi (Dirops) Polda Banten Kombes Pol Hermansyah mengatakan, jumlah tersebut sudah cukup memberikan rasa aman. Dalam pengamanan tersebut, pihaknya akan menerapkan pengamanan dalam sistem ring.

“Kita akan atur sedemikian rupa agar acara berjalan lancar dan aman. Di dalam ruangan ring

Ilustrasi

satu dan yang diijinkan masuk adalah yang menggunakan id card,” kata Hermasnyah kepada wartawan, Jumat (3/2/2017).

Ia juga mengimbau kepada

para tim pemenangan masingmasing pasangan calon, untuk menjadikan Pilkada Banten yang berkualitas dan tidak menyerang satu sama lain.(yan)

Resmi Beroperasi, PT TEP Sumbang Produksi Migas Sumsel

9

Buka Diklat Simintir, Wabup Lebak Ajak Perkuat Gerakan Pramuka Lebak, SMN - Revitalisasi gerakan pramuka adalah pemberdayaan pramuka yang dilakukan secara sistematis, berkelanjutan serta terencana guna memperkokoh eksistensi organisasi dan lebih meningkatkan peran, fungsi dan tugas pokok gerakan pramuka.

Hal dikatakan Wakil Bupati Lebak yang juga Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Lebak, Ade Sumardi saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Sistem Admisintrasi Kwartir (Diklat Simintir), di Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi Provinsi Banten, Pasir Ona, Rangkasbitung, Jumat (03/02/2017).

“Revitalisasi gerakan pramuka tidak dapat berhasil tanpa kerja keras, kerja cerdas dan ikhlas serta adanya dukungan dari seluruh komponen gerakan pramuka di seluruh jajaran kwartir,” kata Ade. Ade mengajak seluruh jajaran kwartir untuk memperkuat gerakan pramuka, karena pramuka salah satu wadah pembentukan karakter bangsa. Menurutnya, bagi generasi muda pembentukan karakter bangsa amat penting dan menentukan nasib bangsa di masa depan.

Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi saat membuka acara Diklat Sismintir

“Hanya bangsa yang memiliki mental kepribadian yang kuat, bersemangat, ulet, pantang menyerah, disiplin, inovatif dan bekerja keraslah yang dapat mendorong kemajuan dan keberhasilan,”imbuhnya.

Ade mengimbau agar seluruh jajarannya senantiasa mengajak kaum muda untuk meningkatkan semangat bela negara, mengutamakan program dan kegiatan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam membela kepentingan bangsa.

“Kaum muda haruslah menjadi agen dan pelopor perubahan, negeri ini akan menjadi maju dan sejahtera apabila pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Kenalkan dan libatkan kaum muda dalam kegiatan yang mengarah dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional melalui karyakarya yang nyata,”katanya.

Sementara itu ketua pelaksana kegiatan, Unang Sunarnya mengatakan kegiatan Diklat Simintir dilaksanakan pada 3-4 februari 2017

ini untuk mensosialiasikan Sismitir kepada seluruh peserta, Menurutnya gerakan pramuka di Kabupaten Lebak perlu ditata dan dipelihara, terutama terkait tugas pokok dan fungsinya dalam menentukan batas-batas ruang lingkup tugas dan wewenang.

Tujuannya, lanjut Unang, untuk mengatur, menertibkan, dan memperlancar penyelenggaraan administrasi kwartir di lingkungan Gerakan Pramuka Lebak dan memberikan dasar-dasar yang sama sebagai pedoman penyelenggaraan administrasi kwartir, agar tercipta keseragaman dalam tata cara pengendalian dan terlaksananya pembinaan administrasi yang baik, tertib, teratur, dan terarah di lingkungan Kwartcab Gerakan Pramuka Lebak.

“Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kwartir ini untuk memberikan pedoman kepada pelaksana administrasi kwartir gerakan pramuka, agar dalam menunaikan tugas masing-masing agar dapat dicapai adanya dasar pengertian dan tata cara penyelenggaraan yang sama,” pungkasnya.(Ep/th)

Disnaker Palangka Raya Perketat Pengawasan Cegah WNA Ilegal Bupati Musirawas Hendra Gunawan memukul kendi ke bemper road tank milik PT TEP, menandai mulai beroperasinya perusahaan migas di Desa Petunang Kecamatan Tuahnegeri tersebut, Jumat (3/ 2/2017).

Musirawas, SMN - Perusahaan minyak dan gas (Migas) PT Tropic Energi Pandan (TEP) yang terletak di Desa Petunang Kecamatan Tuahnegeri, Jumat (3/2/2017), resmi beroperasi.

Untuk tahap awal dari pengoperasian satu sumur Ario Damar di Blok Station Lapangan Pandan PT TEP bisa menghasilkan minyak 600 barel per hari, dari target maksimal hingga mencapai 2000 barel perhari.

Dengan mulai beroperasinya sumur Ario Damar, maka PT TEP kini ikut memberikan sumbangan bagi produksi migas Sumsel.

Peresmian operasi sumur Ario Damar Blok Pandan, dihadiri langsung oleh Bupati Musirawas Hendra Gunawan.

Terlihat hadir, Ketua DPRD Sumsel Giri Ramandha Kiemas, Ketua DPRD Musirawas Yudi Fratama, Dandim 0406 Letkol Inf M Thohir, Kapolres Musirawas AKBP Hari Brata dan para tamu undangan lainnya.

“Sumur kami pertama sudah selesai dan mengalir cukup baik sesuai harapan kami. Pada 24 januari 2017, Kepala Operasional SKK Migas sudah membuka pipa menandai operasionalnya.

Hari ini kami luncur seluruh operasional Blok Pandan, dari sini pakai truk kewilayah Jene BTS Ulu, selanjutnya ke kilang di Plaju ,” papar Lukis Baroto Agung, General Manager PT TEP dalam acara syukuran dan silaturahmi operasional pertama sumur Ario Damar Blok Pandan di Desa Petunang Kecamatan Tuahnegeri, Jumat (3/2/2017).

Diungkapkan, butuh waktu lebih dari 12 tahun bagi PT TEP untuk mulai memproduksi minyak seperti saat ini.

Berawal pada bulan Desember 2004, PT TEP dapat kuasa dari pemerintah untuk mengelola Blok Pandan.

Dilanjutkan kegiatan seismik pada tahun 2005, setelah dapat konsesi dan berlangsung selama dua tahun sampai tahun 2007.

Seismik dilakukan pada delapan sumur, dapat cadangan migas, dilanjutkan dengan studi lagi.

“Pada tahun 2013, pemerintah katakan Blok Pandan layak dan ekonomis.

Tepatnya Maret 2013 dapat

persetujuan dari pemerintah.

Kemudian pertengahan tahun 2014, bangun fasilitas fisik, camp dan minyak, selesai tahun 2015 dan hari ini kami luncurkan seluruh operasionalnya,” kata Lukis Baroto Agung.

Diharapkan, setelah operasi pertama ini diluncurkan, masih ada cadangan lain yang bisa ditemukan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperkirakan cadangan lain tersebut masih ada.

Karena itu, pihaknya mengharapkan suport dari masy sekitar, pemerintah dan aparat agar kandungan yang ada bisa diangkat keatas.

“Setelah development, ada masa produksi, maka aktifitas meningkat, truk, drilling dan lainlain. Maka suportnya sangat kami harapkan . Disini, kami ajak gabung masyarakat lokal Musirawas, 80 persn tenaga kerja disini.

Kami terimakasih kepada pemda dan masyarakat, tanpa dukungan semuanya, tak akan berjalan baik,” katanya.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Tirat Sambu Ihtijar mengatakan, setelah menunggu lama, akhirnya PT TEP berproduksi. Walau jumlahnya sedikit, patut disyukuri.

Apalagi dengan terus menurunnya produksi migas di Sumsel.

Maka dengan adanya tambahan produksi dari PT TEP, maka ada tambahan baru produksi migas di Sumsel untuk menambah produksi secara nasional.

“Alhamdulillah sekarang berproduksi. Kita sudah menuggu lama, walau sedikit patut disyukuri di Sumsel produksi minyak turun terus. Mudahan puncaknya sampai 2000 barel per day bisa dipercepat, apalagi bsa studi lagi buka cadangan baru,” ujar Tirat Sambu Ihtijar.

“Dengan kehadiran Tropik (PT TEP), maka ada tambahan target nasional 815 ribu per day.

Butuh fasilitas lebih besar dari ini untuk mencapai itu, kita doakan semoga Tropik bisa dapat cadangan produksi lebih besar, harapan kami tropik bisa baca hasil seismik baru,” sambungnya.

Bupati Musirawas Hendra Gunawan mengatakan, PT TEP bisa berproduksi meski memakan waktu cukup lama untuk sampai

ke tahapan tersebut.

Menurutnya, semua itu bisa terlaksana berkat kesabaran dan bersyukur.

“Ketika pemegang saham tidak sabar, masyarakat juga tidak sabar, maka kita tidak bisa kumpul disini hari ini. Lebih dari 12 tahun untuk sampai pada hari ini. Kami jajaran Pemkab Musirawas mengucapkan selamat.

Mudah-mudahan apa yang direncanakan sejak 12 tahun lalu, hasilnya bukan hanya dinikmati rakyat Musirawas, tapi seluruh rakyat indonesia,” kata Hendra Gunawan.

Ia meminta pihak perusahaan perhatikan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar lokasi aktifitas dan masyarakat yang dilalui operasional perusahaan.

Kepada masyarakat dan semua pihak ia juga meminta, harus dapat menjaga apa yang sudah dihasilkan.

Diharapkan hasil migas meningkat dan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Musirawas.

“Kabupaten juga akan meningkat dalam hal dana perimbangan bagi hasil. Ditengah keterpurukan, dari Musirawas ada harapan, apalagi kalau ditemukan lagi cadangan yang luar biasa,” kata Hendra Gunawan.(sjp)

Denpasar, SMN -Komitmen Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra bersama Wakilnya IGN Jaya Negara untuk terus memberdayakan pasar tradisional melalui revitalisasi pasar mendapat apresiasi langsung dari Presiden RI Joko Widodo yang bertuliskan “Jaga Pasar Kita” Jokowi. Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk bantuan celemek pada dua ratus pedagang pasar Nyanggelan.

Penyerahan celemek tersebut dilakukan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra secara simbolis kepada lima pedagang, Jumat (3/2) di wantilan pasar Nyanggelan, Desa Pakraman Panjer.

Selain menyerahkan celemek, Rai Mantra juga menyerahkan ibah pengelolaan pada empat pasar tradisional yang telah direvitalisasi melalui dana Kementerian Perdagangan dimana selanjutnya pengelolaan langsung oleh desa adat

Palangkaraya, SMN - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palangka Raya memperketat pengawasan guna mencecah adanya warga negara asing (WNA) yang masuk secara ilegal ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

“Sampai saat ini kami belum menemukan adanya WNA di kota ini yang yang bekerja ilegal. Kami juga memperkekat pengawasan guna memastikan tidak adanya WNA apalagi yang bekerja tanpa dilengkapi surat-surat resmi,” kata Kepala Disnaker Kota Palangka Raya, Said Sulaiman di Palangka Raya, Kamis.

Di antara pengawasan yang dilakukan pihaknya dengan mendatangi dan mendata karyawan pada sejumlah perusahaan yang berada di “Kota Cantik” ini.

Selain itu, pemerintah kota juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak imigrasi dalam melakukan pengawasan keberadaan warga negara asing.

Mantan staf ahli wali kota bidang kepariwisataan ini pun meminta kepada masyarakat untuk melaporkan keberadaan warga negara asing(WNA) yang ada di

Ilustrasi

lingkungan tempat tinggal.

“Kami sangat mengharapkan kerja sama masyarakat, jika mengetahui ada WNA, agar langsung melaporkan ke pemerintah setempat,” kata Said Sulaiman.

Menurut mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Disnakertrans) Palangka Raya ini, pentingnya masyarakat untuk melakukan pelaporan tersebut untuk mengetahui tujuan keberadaan WNA itu.

“Ini untuk mencegah jangan sampai keberadaan WNA ini ilegal atau tidak ada izin,” katanya.

Para warga negara asing yang berada di wilayah ini pun diminta aktif melaporkan diri serta memperbarui izin tinggal maupun kerjanya baik setiap tahun maupun yang lima tahunan agar tidak menimbulkan masalah pada masa mendatang.(rpb)

Omset Pedagang Pasar Nyanggelan Terus Meningkat

Walikota Rai Mantra Serahkan Celemek Dari Presiden RI

setempat. Keempat pasar tradisional yang telah direvitalisasi tersebut adalah Pasar Nyanggelan, Pasar Padangsambian, Pasar Poh Gading dan Pasar Kerthawaringin Sari.

Bendesa Adat Pakraman Panjer Prof. I Nyoman Budiana mengatakan dengan adanya bantuan langsung berupa celemek dari Presiden RI Joko Widodo menjadi suatu kebanggaan mengingat pasar tradisional menjadi perhatian langsung orang nomer satu di Indonesia. Perhatian tersebut juga telah diberikan Walikota Denpasar

IB Rai Dharmawijaya Mantra sehingga hasilnya juga mendapat perhatian Presiden RI. Lebih lanjut I Nyoman Budiana menambahkan bahwa pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota saja melainkan bisa dilaksanakan secara merata terutama dalam membangun pasar tradisional. Meski senbagai pasar tradisional namun pengelolaannya tetap mengacu manajemen modern sehingga kebersihan, keramahan dan kenyamanan pembeli tetap terjaga. “Kita bisa lihat

dengan telah direvitalisasi pasar Nyanggelan omset yang bergulir di pasar mengalami peningkatan dari Rp 2,5 milyar sebelum direvitalisasi menjadi Rp 6,5 milyar setelah direvitalisasi akhir tahun 2016,” ujarnya. Dengan adanya pening-katan yang sangat signifikan tersebut tentunya akan membawa dampak adanya peningkatan kesejahteraan pada pedagang itu sendiri dan masyarakat Desa Pakraman Panjer.

Sementara Kepala Pasar Nyanggelan Wayan Dharmana mengatakan pihaknya selalu melakukan

pertemuan dengan pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Denpasar untuk membahas peningkatan pelayanan di pasar tradisional. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan terus kepercayaan masyarakat kepada pasar tradisional.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Denpasar Wayan Gatra menambahkan bantuan celemek pada pasar merupakan seleksi langsung dari tim kepresidenan. Dari seluruh pasar tradisional yang ada di Indonesia hanya 30 pasar yang mendapat bantuan tersebut salah satunya pasar Nyanggelan yang merupakan pasar tradisonal satu-satunya di Bali mendapat bantuan tersebut.

Selain mendapat bantuan celemek empat pasar yang dana pembangunan revitalisasi dari Kementerian Perdagangan telah dihibahkan desa adat setempat. “Jadi pengelolaannya langsung menjadi tanggungjawab desa adat setempat,” ujar Gatra.

Salah seorang pedagang Ni Nyoman Simpen mengaku sangat bangga dapat bantuan celemek dari presiden langsung. Ia juga menambahkan ini tidak terlepas dari perhatian Pemkot Denpasar yang telah merevitalisasi pasar sehingga membawa dampak meningkatnya omset penjualnnya.(Gst/dkt)

10

Olahraga

Edisi 273 / IX / 6 - 12 Februari 2017

PSSI: Piala Presiden 2017 Jadi Momentum Pembinaan Usia Muda

Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi

Sleman, SMN - Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi berharap penyelenggaraan Piala Presiden 2017 menjadi momentum untuk pembinaan pemain usia muda dan regenerasi pemain. Hal ini diutarakan Edy dalam sambutan pembukaan Piala Presiden di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (4/2).

Dikatakan Edy, Piala Presiden 2017 meneruskan sukses penyelenggaraan turnamen sebelum di tahun 2015. Tahun ini turnamen diikuti 20 tim peserta dimana 18 tim

diantaranya berasal dari ISL atau liga Satu dan dua tim dari divisi dua.

“Piala Presiden ini jadi momentum pembinaan usia muda dan regenerasi pemain. Turnamen ini sebagai awal dari liga profesional Indonesia yang diharapkan bisa meningkatkan profesionalitas dan insan sepakbola nasional, menggairahkan industri, menjaring pemain hebat untuk timnas yang hebat,” tutur Edy. Pembukaan Piala Presiden

dilakukan Presiden Joko Widodo dengan dihadiri pula oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Lebih lanjut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutannya berharap Piala Presiden ini menjadi titik awal kebangkitan sepakbola nasional.

Piala Presiden 2017 dibuka dengan pertandingan antara tuan rumah PSS Sleman melawan Persipura Jayapura.(bst)

Gelar Piala Presiden 2017, PSSI Kebanjiran Sponsor Sleman, SMN - Menggelar Piala Presiden 2017, PSSI kebanjiran sponsor. Saking banyaknya, Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi mengatakan kalau pihaknya harus menolak sponsor karena sudah tidak punya slot.

Edy mengatakan, PSSI membutuhkan dana Rp 43 miliar untuk menggelar Piala Presiden 2017.

Uang sebanyak itu sudah didapatkan PSSI dalam waktu singkat.

“Saya bangga dan semakin optimistis dengan dana yang dipatok oleh panpel sudah dipenuhi oleh rekan-rekan sponsor. Sampai-

sampai harus disetop karena sudah memenuhi,” kata Edy di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (4/2/2017).

Banyaknya dana yang didapat PSSI untuk menggelar Piala Presiden 2017 tidak terlepas dari kepercayaan sponsor kepada Edy Rahmayadi yang menjabat sebagai Panglima Kostrad.

“Dengan kepercayaan ini, harus ada manfaat ekonomi dari gelaran Piala Presiden bagi masyarakat banyak. Dan saya rasa ini bukti Piala Presiden dan PSSI sudah mendapatkan keperca-

yaan,” ucap Ketua Steering Committe Piala Presiden 2017, Maruarar Sirait.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Piala Presiden 2017, Iwan Budianto mengatakan kalau PSSI mendapat uang Rp 43 miliar dari sponsor yang hak siarnya dipegang oleh Elang Mahkota Teknologi (Emtek).

“Total Rp 43 miliar ini didistribusikan untuk hadiah, match fee, transportasi bagi tim tamu memberikan bantuan Rp 800 juta untuk tim tuan rumah,” kata Iwan kepada wartawan.(lp6)

Ketua SC, Maruarar Sirait (tengah) dan Ketum PSSI, Edy Rahmayadi (kiri) serta ketua panpel, Iwan Budianto, memberi keterangan jelang penyelenggaraan Piala Presiden 2017.

Vic Hermans Resmi Latih Timnas Futsal Indonesia

Vic Hermans resmi menjadi pelatih Timnas Futsal Indonesia.

Jakarta, SMN - Timnas Futsal Indonesia akhirnya memiliki nakoda baru pada tahun 2017 yang bernama Victor Hermans atau yang lebih dikenal dengan Vic Hermans.

Pelatih asal Belanda itu sudah melangsungkan tanda tangan kontrak selama satu tahun.

Proses tanda tangan kontrak oleh Vic Hermans disaksikan langsung oleh Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI), Hary Tanoesoedibjo, pada Kamis (2/2/2017) malam WIB. Setelah melakukan tanda tangan kontrak, Vic Hermans akan bertugas bersama Timnas Futsal Indonesia di empat macam ajang.

Ajang pertama AFC U-20 di Bangkok pada bulan Mei, lalu SEA Games 2017 di Kuala Lumpur di

bulan Agustus, selanjutnya Asian Indoor Games di Turkemenistan, dan terakhir pada ajang Piala AFF di Vietnam pada November mendatang.

Tugas Vic Hermans untuk menjadi Pelatih Timnas Futsal Indonesia cukup berat.

Terlebih, Timnas Futsal Indonesia gagal total di Piala AFF 2017 yang berlangsung Januari 2017 lalu.

Kendati demikian, mantan pelatih Timnas Futsal Thailand itu tidak mudah untuk menyerah.

Pelatih berusia 64 tahun itu akan segera bekerja mencari pemainnya di ajang Pro Futsal League seri pertama di Yogyakarta pada Sabtu (4/2/2017).

“Saya melihat di Indonesia dihuni banyak pemain potensial.

Saya sudah melihat permainan Timnas Futsal Indonesia di AFF Futsal 2016 kemarin dan banyak PR yang harus dikerjakan,” kata Vic. “Akhir pekan ini saya akan terbang ke Yogyakarta menghadiri pembukaan liga futsal (Pro Futsal League 2017). Saya akan melihat banyak pemain berbakat,” sambungnya.

Pelatih asal Belanda ini sebelumnya pernah berpengalaman menangani para pemain Asia karena pernah memimpin skuat timnas futsal Hong Kong, Malaysia, Iran, dan Thailand. (trb)

27 Atlet Pelatnas Berburu Gelar di Thailand Masters Jakarta, SMN - Sebanyak 27 atlet Pelatnas Cipayung akan bertolak ke Negeri Gajah Putih untuk mengikuti kejuaraan Princess Sirivannavari Thailand Masters 2017. Kejuaraan berhadiah total 120 ribu Dolar AS ini bakal dilangsungkan di Nimibutr Stadium, Bangkok, pada 7-12 Februari 2017. Tim pelatnas dijadwalkan terbang ke Bangkok pada hari Minggu (5/2).

Di tunggal putra ada Ihsan Maulana Mustofa, Jonatan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Muhammad Bayu Pangisthu dan Firman Abdul Kholik. Dua pemain senior yang kini menjadi pemain profesional, Sony Dwi Kuncoro dan Tommy Sugiarto juga tercatat bakal mengikuti kejuaraan ini.

Berbeda dengan tim tunggal putra yang menurunkan banyak pemain, sektor tunggal putri pelatnas kali ini tak menurunkan pasukannya. Sedangkan di ganda putra, pasangan-pasangan baru siap

untuk kembali berlaga seperti Berry Angriawan/Hardianto, Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira/Ade Yusuf, serta pasangan unggulan kedua, Muhammad Rian Ardianto/ Fajar Alfian. Nama pasangan gadogado Hendra Setiawan/Tan Boon Heong (Indonesia/Malaysia) pun tercantum dalam daftar pemain.

Di ganda putri, dua kombinasi pasangan baru Greysia Polii/Rosyita Eka Putri Sari serta Della Destiara Haris/Apriani Rahayu siap untuk memulai debut mereka. Sektor ganda putri juga mengirimkan pasangan Anggia Shitta Awanda/ Ni Ketut Mahadewi Istarani dan Rizki Amelia Pradipta/Tiara Rosalia Nuraidah.

“Saya berharap duet dengan Rosyita bisa membantu dia untuk tampil lebih pede, intinya sih saya mau membantu dan membimbing adik-adik saya di ganda putri,” sebut Greysia saat dijumpai di pelatnas.

“Kami baru latihan bersama

kurang lebih sebulan, kalau di latihan sih chemistry nya sudah ada, kami sering ngobrol juga.

Tetapi atmosfer di pertandingan kan beda, inilah yang mau kami coba di Thailand,” tambah pemain jebolan klub Jaya Raya Jakarta ini.

“Soal undian, kami akan bertemu wakil tuan rumah di babak pertama, kami ingin fokus satu demi satu pertandingan dulu. Keinginan juara itu pasti ada, tetapi saat ini kami pasang target minimal bisa tembus semifinal dulu,” imbuh mantan pasangan main Nitya Krishinda Maheswari ini.

Pasangan baru racikan pelatih Richard Mainaky, Tontowi Ahmad/ Gloria Emanuelle Widjaja kembali diuji di kejuaraan ini. Selain Tontowi/Gloria, ada Ronald Alexander/ Melati Daeva Octavianti yang dijagokan di tempat ketiga, serta pasangan Alfian Eko Prsetya/Annisa Saufika dan Yantoni Edy Saputra/ Marsheilla Gischa Islami.(bst) Pebulutangkis Indonesia, Tommy Sugiarto.

Rona-rona

Edisi 273 / IX / 6 - 12 Februari 2017

Siapkan Subsidi papan masih belum mendapatkan perhatian di daerah,” ujarnya.

Padahal, ada di antara daerahdaerah it yang infrastrukturnya sudah tergolong baik.

Program sejuta rumah bisa dimanfaatkan oleh pemda, menyesuaikan dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Program pemangkasan perizinan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) tinggal menunggu keluarnya peraturan pemerintah (PP).

Dua tahun belakangan, program sejuta rumah terealisasi di kisaran 70 dan 80 persen. Pada 2015, hanya tercapai 699.770 unit rumah.

Sementara, pada 2016 lalu, jumlah rumah yang dibangun mencapai 805.169 unit atau meningkat 15 persen. Rinciannya, rumah untuk MBR 569.382 unit dan non-MBR 235.787 unit.

Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus

menjelaskan, sejumlah subsidi siap digelontorkan agar masyarakat yang belum punya rumah bisa memiliki hunian. “Kami menargetkan subsidi untuk 895 ribu unit rumah,” terangnya.

Terdiri dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 120 ribu unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) 225 ribu unit, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) 550 ribu unit. Nilainya masing-masing Rp 9,7 triliun, Rp 3,7 triliun, dan Rp 2,2 triliun.(prk)

berkebutuhan khusus ini dapat mengembangkan potensinya agar mereka berkembang, menjadi mandiri, dan dapat diterima oleh masyarakat,” ujar Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2017.

Ia menuturkan, dalam pengembangan pendidikan, para pelaku pendidikan harus memegang paradigma pendidikan, yakni “Pendidikan untuk Semua”. Dengan paradigma ini, ucap dia, masyarakat secara perlahan akan terhindar

dari praktik-praktik diskriminatif dalam melakukan pengembangan pendidikan. Ia berharap, para orang tua siswa menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus.

“Pemerintah juga membentuk sekolah inklusi agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah bersama-sama anak-anak regular lainnya. Dengan begitu anak-anak berkebutuhan khusus tidak ketergantungan bersekolah di SLB saja. Saya juga mendorong kepada keluarga-keluarga agar menyekolahkan anak-anaknya di

sekolah di daerahnya,” katanya.

Ia menyatakan, untuk membantu kelangsungan sekolah inklusi, pemerintah akan memberikan insentif. Pemerintah juga akan meminta kepada sekolah inklusi untuk secara aktif mencari anakanak berkebutuhan khusus di lingkungannya. Mendikbud optimistis, dengan adanya SLB dan sekolah inklusi, masyarakat tidak akan lagi diskriminatif terhadap anak-anak berkebutuhan khusus.

“Sehingga anak-anak kita tersebut akan belajar untuk bergaul dengan masyarakat luas,” ujarnya.(pr)

Sambungan dari hal. 1 backlog (kebutuhan) sebesar 13,5 juta rumah. Di sisi lain, ada keperluan rumah baru 800 ribu unit per tahun. Bila tidak diimbangi pembangunan rumah, dikhawatirkan backlog bakal terus bertambah tiap tahun.

Dirjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin meminta pemda untuk ikut mengebut program perumahan di wilayah masing-masing. “Masalah

SLB Baru Sambungan dari hal. 1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah juga akan memperbanyak sekolah inklusi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Menurut dia, pemerintah terus berusaha untuk mewujudkan semua anak bangsa memeroleh pendidikan formal.

Ia mengatakan, peningkatan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus itu masuk dalam program prioritas. “Kami harus memastikan anak-anak

Alokasikan Rp560 Triliun Sambungan dari hal. 1 dilaksanakan Kementerian Kesehatan begitu juga fasilitas pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, infrastruktur digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kemudian pelayanan listrik dilaksanakan Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sektor pertanian oleh Kementerian Pertanian, serta banyak kementerian dan lembaga lainnya.

Sebelumnya Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan pihaknya berusaha semaksimal mungkin membantu tiga daerah di

provinsinya agar lepas dari ketertinggalan.

Ketiga kabupaten yang tertinggal itu, Kabupaten Mentawai, Solok Selatan, dan Pasaman Barat.

Menurut dia ada enam kriteria dan 27 indikator yang menjadi acuan daerah dikatakan tertinggal meliputi terkait perekonomian

masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Ia menyarankan kepala daerah wilayahnya masuk kategori tertinggal itu membuat program yang tepat agar keluar dari status daerah tertinggal.(ant)

11

Jangan Sampai Sambungan dari hal. 1 sekolah,” ujar Presiden Jokowi setelah membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Sleman dan sekitarnya.

Jokowi mengingatkan, dalam era persaingan global seperti sekarang ini, kualitas sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan. Bahkan, menurut data yang diterima, saat ini sebesar 42,5 persen tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD, sedangkan 66 persen lulusan SD-SMP, dan 82 persen lulusan SD-SMP-SMASMK. “Ini yang harus diperbaiki,” ucap dia.

Dengan memberikan bantuan KIP, pemerintah berharap semua anak dapat memiliki akses pendidikan yang sama sehingga kualitas dari tenaga kerja akan meningkat.

“Agar semua anak bisa akses ke pendidikan, terlayani oleh pendidikan kita. Saya kira ke sana, baru beberapa sekolah diarahkan untuk sisi perbaikan kualitas. Jadi ada yang diurusi kualitasnya tetapi juga urusan anak harus, sekolah itu harus,” kata Jokowi.

Untuk sekolah kejuruan, Jokowi ingin siswa lebih banyak lagi belajar praktik di lapangan.

“Gurunya juga harus guru yang produktif, artinya guru yang bisa melatih. Misalnya pemasaran, melatih yang berkaitan dengan IT Komputer, yang berkaitan dengan ‘assembling’ otomotif, yang berkaitan dengan pelatihan bangunan, dengan elektronika,” kata dia.

Bagi 1.190 KIP Jokowi membagikan 1.190 KIP

bagi para siswa yatim piatu dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Sleman. Pembagian dilakukan di SMK Negeri 1 Tempel di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Besar bantuan yang diberikan adalah Rp 450 ribu untuk siswa SD, Rp 750 ribu untuk siswa SMP dan Rp 1 juta untuk siswa SMA dan bantuan tersebut baru dapat diambil pada Juni-Juli 2017.

“Gunakan uang yang ada di kartu ini untuk keperluan sekolah.

Jangan sampai memakai uang di kartu ini untuk membeli pulsa. Hatihati, kalau ketahuan dicabut kartunya,” kata Jokowi.

Jokowi berpesan, agar para siswa dapat belajar dengan baik agar menjadi generasi yang cerdas dan siap bersaing.(lp6)

Peserta OJK Sambungan dari hal. 1 anggota yang memenuhi kriteria dan melakukan penilaian berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan anggota Dewan Komisioner OJK dalam 5 tahun terakhir.

“Berdasarkan itu, kita mencari kandidat yang bisa memperbaiki kinerja, mengoreksi hal-hal yang dianggap lemah industri, dan mengawal visi untuk membangun industri keuangan yang inklusif serta memiliki integritas,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Panitia Seleksi telah membuka pendaftaran calon

anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017 s.d. 2022 sejak Selasa (17/1) hingga Kamis (2/2) atau selama 12 hari.

Tahapan seleksi yang harus dilalui para peminat calon anggota Dewan Komisioner OJK, yaitu seleksi administratif, penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah, “Assessment Center”, serta pemeriksaan kesehatan dan wawancara.

Panitia Seleksi akan memilih 21 calon anggota Dewan Komisioner OJK untuk diajukan kepada

Presiden Joko Widodo yang akan menyeleksi sebanyak 14 calon untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat.

DPR akan menyeleksi 14 calon tersebut menjadi tujuh anggota Dewan Komisioner OJK terpilih periode 2017 s.d. 2022. Panitia Seleksi Pemilihan Anggota Dewan Komisioner OJK mengharapkan tujuh anggota baru tersebut dapat dilantik pada tanggal 21 Juli 2017, sebelum masa jabatan anggota komisioner 2012 s.d. 2017 habis pada tanggal 23 Juli 2017.(rpb)

Ajarkan Praktik, Bukan Normatif Sambungan dari hal. 1

Raih Penghargaan Sambungan dari hal. 12 kami menyampaikan banyak terimakasih atas aspirasi masyarakat yang berperan dalam mempertahankan budaya tertib berlalu lintas di Kota Blitar. “Mempertahankan memang sulit daripada meraih tapi Kota Blitar telah membuktikan, bahkan tahun ini meningkat penilaiannya”, tegas Samanhudi.

“Saya benar – benar mengucapkan terima kasih sebesar - besarnya kepada seluruh masyarakat Kota Blitar. Khususnya Polres Blitar Kota yang memberikan dukungan besar dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Semua akan berjalan baik apabila ada dukungan dari semua pihak. Tanpa adanya kesadaran, partisipasi dan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat Kota Blitar, hal ini tentu tidak mungkin dapat kita wujudkan”, ungkap Wali Kota Blitar. Dia menambahkan, penghargaan ini harus menjadi pemacu kita untuk menjaga, merawat, dan membudayakan kebiasaan tertib dalam berlalu lintas di Kota Blitar.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha diperoleh Kota Blitar karena beberapa indikator. Di antaranya Pemenuhan fasilitas kelengkapan lalu lintas, Kelancaran Angkutan Perkotaan, dan Goodwill dan Inovasi Pemerintah Daerah untuk sistem transportasi.

Wahana Tata Nugraha ini, jelas Samanhudi, adalah sasaran antara.

Tujuan yang sebenarnya adalah menciptakan masyarakat yang tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. “Kami berharap masyarakat Kota Blitar dapat menaati aturan lalu lintas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas.

Kami harapkan budaya dan disiplin berlalu lintas yang sudah baik ini

Foto bersama usai penyerahan penghargaan kepada Kepala daerah oleh Wapres Jusuf Kalla.

dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa –masa yang akan datang. Mengingat tahun depan kriteria penilaiannya akan semakin berat”, jelasnya.

Sementara itu, pada hari yang sama di tempat yang berbeda, Kota Blitar juga menerima penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Blitar mendapatkan Predikat “B” dari Menpan RB. Kepala Bappeda Kota Blitar, Ir. Djatmiko Budi Santosa menyampaikan, Kriteria penilaian yang ditetapkan saat ini selain mengacu kebijakan tertulis yang sudah ada, juga menuntut instansi pemerintah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan mempraktikan manajemen berbasis

kinerja dan mengacu pada praktik baik (best practices) yang berlaku ditempat lain, dengan tetap mengacu dan selaras dengan kebijakan tertulis yang berlaku.

Djatmiko menjelaskan, Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Blitar saat ini (kualitas sistem dan dokumen penduduknya), kami juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substanstif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan implementasinya.

Sementara Kepala Bagian tata Pemerintahan, Damanhuri, S.Pd, MM. Menjelaskan, Beberapa hal yang perlu diperhatikan beserta

rekomendasi yang diperlukan sehingga Kota Blitar mendapat predikat “B” adalah; Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan RPJMD dan Renstra pada perangkat Daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran strategis dan indikator kinerja pada RPJMD dan renstra yang telah semakin menggambarkan hasil kondisi yang seharusnya diwujudkan yang diharapkan oleh masyarakat. Karena RPJMD telah dijabarkan kedalam berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja pada renstra perangkat daerah sampai kepada pejabat eselon III dan IV. Kondisi ini menumbuhkan budaya kinerja pada sebagian besar aparatur Pemerintah Kota Blitar.

“Dengan predikat Kinerja “B” yang merupakan penilaian mulai dari Recana Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, serta Capaian Kinerja ini semakin menuntut efektif dan efisien dalam membelanjakan anggarannya. Artinya, konsep yang ditanamkan oleh kepala daerah sudah ditangkap oleh SKPD yang diterjemahkan dalam misi-misi RPJMD. Prestasi ini wajib kita tingkatkan di tahun tahun mendatang, mengingat semua SKPD dalam menyusun Renstra sudah mengacu pada RPJMD sehingga tinggal merumuskan dalam program dan kegiatan”, harap Damanhuri.

“Kepada masyarakat Kota Blitar, meski predikat SAKIP ini tidak berdampak langsung, tetapi bagi masyarakat Kota Blitar wajib bersyukur karena nilai tinggi ini membuktikan bahwa, pemerintah telah efektif dan efisien dalam membelanjakan anggaran daerah meski masih belum optimal”, pungkas Damanhuri.(hms/adv/mam)

Sekolah Inovatif Pacu Prestasi Siswa Kota Batu Kota Batu, SMN - Institusi Pendidikan di Kota Batu membuat langkah inovatif untuk meningkatkan kemampuan dan pemahanan siswanya terhadap pelajaran yang diterima. Yaitu, dengan menggunakan drama musikal yang harus dibawakan para siswa di dalam kelas. Hal ini untuk menguji kemampuan berbahasa Indonesia dari para siswa secara baik dan benar.

Di Kota Batu, penggunaan media drama musikal ini sudah diterapkan di SMKN 1 Batu. Para guru sekolah ini menguji kemampuan berbahasa Indonesia dari

para siswa melalui drama. Para siswa harus memerankan tokoh yang dimainkan lewatdrama musikal yang dibawakan masingmasing kelas.

“Kreatifitas para siswa otomatis juga muncul dalam upaya membuat penampilan mereka enak untuk dilihat,” ujar guru pendamping SMKN1 Batu, Chandra Devi, Rabu (1/2). Apalagi, katanya, cerita yang mereka angkat merupakan cerita rakyat, seperti Jaka Tarub, Malin Kundang, Legenda asal mula Danau Batur, Rama Sinta, Rara Jonggrang, Legenda Tengger,

Lutung Kasarung, Srikandi Mustaweni dan beberapa cerita rakyat lainnya.

Para siswa tidak hanya dituntut harus berusaha keras untuk membuat pertunjukkan yang bagus.

Mereka juga harus matang dalam perencanaan.

Mulai dari membuat proposal, mengorganisasikan pelaksanaan hingga menyetting panggung dan mengatur penggunaan anggaran.

Hasilnya penampilan mereka mengundang decak kagum banyak orang.

“Kita memang ambil dari sisi seni nya. Pelajaran bahasa Indo-

nesia itu juga ada pelajaran sastra dan seni. Ada drama juga di pelajaran bahasa Indonesia,” tambah Chandra.

Diketahui, ujian Bahasa dengab berdrama musikal ini dilakukan para siswa dari jurusan perhotelan, tata busana, tata kecantikan dan tata boga. Hal ini wajib dilakukan untuk memenuhi nilai kompetensi Apresiasi Seni Berbahasa di kelas 3.

“Untuk memenuhi standar nilai yang dibutuhkan, otomatis semua siswa berlomba untuk menampilkan penampilan terbaik mereka,” pungkas Chandra.(jun)

laskan bahwa saat ini diperlukan peningkatan kualitas belajar mengajar yang lebih baik.

“Ya kita ingin ini yang harus punya program besar merombak sekolah kejuruan kita yang vokasional school, rombak dalam artian memang harus lebih banyak

praktiknya,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi memberi contoh misalnya melatih bagaimana cara memasarkan produk, melatih IT, berkaitan dengan assembling otomotif dan elektronik.

“Jadi misalnya yang berkaitan dengan jurusan marketing, pema-

saran ya langsung sudah mempraktikan,” katanya.

“Apa sih penataan barang, layani konsumen, cara pasarkan sebuah produk kan cara-cara dengan cara-cara seperti ini yang akan terus dikembangkan ya,” tambah Jokowi.(trb)

Titipkan Anak Pada Ponpes Sambungan dari hal. 12 mal untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar ilmu pengetahuan umum yang diberikan oleh Guru atau para ustat dan ustajah. Pendidikan umum/formal yakni Diniah, Ibtidaiyah dan Snawiyah serta Aliyah atau pendidikan TK, SD, SMP dan SMA, yang diberikan pada pada jam-jam sekolah yakni pk.07.00 s.d pk 14.00 wib. Setelah

pendidikan umum selesai, baru sore harinya disambung lagi dengan pendidikan ilmu keagamaan secara keseluruhan. Ilmu agama ini sangat penting diberikan anak-anak usia dini hingga mereka tumbuh dewasa, karena berguna sebagai benteng dan pondasi serta sebagai pembentukan karakter bagi anak.

Mengapa? Karena, dengan

belajar agama dan membacaAlQur’an maka pengetahuan dan pendidikan ini bisa membentuk jiwa dan karakter serta perilaku anak agar tidak salah jalan, pergaulan serta dapat mencegah anak supaya tidak terjerumus dalam pergaulan bebas dan narkoba. Sebab, agama dan Al-Qur’an bisa menjadi penerang sekaligus petunjuk bagi yang membaca dan mempelajarinya.(met)

Support Penuh, Bupati Beri Bantuan Mobil Operasional Kab. Mojokerto, SMN - Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, memberikan bantuan sebuah mobil operasional bagi Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) Kabupaten Mojokerto.

Bantuan yang berasal dari sumbangan pribadi bupati ini diberikan di sela-sela acara Rakerda (Rapat Kerja Daerah) tahunan Himpaudi Kabupaten Mojokerto tahun 2017, di Pendopo Graha Majatama, Selasa (31/1) siang kemarin.

Penyerahan dilakukan langsung oleh bupati dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Zaenal Abidin, Ketua Himpaudi Kabupaten Mojokero, Khoirul Izza dan disaksikan seluruh anggota Himpaudi yang hadir.

“Semoga mobil operasional bisa membantu kelancaran aktivitas pengurus Himpaudi Kabupaten Mojokerto. Pekerjaan seorang guru merupakan pekerjaan yang mulia, sebab masa depan anakanak bangsa tergantung bagaimana cara seorang guru memberi tauladan dan cara bertingkah laku yang baik dan sopan. Saya harap ke depannya Himpaudi Kabupaten Mojokerto makin baik dan bersinergi dengan pemerintah,” harap bupati.

Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Penasehat Himpaudi Kabupaten Mojokerto, Ikfina

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, memberikan bantuan sebuah mobil operasional bagi Himpaudi (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) Kabupaten Mojokerto.

Kamal Pasa, dalam kesempatan kali ini memaparkan materi terkait Himpaudi sebagai sebuah organisasi mandiri dan profesional.

“Himpaudi secara lebih dalam merupakan wadah organisasi profesi yang bersifat idependen, yang menghimpun pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia. Organisasi ini memiliki visi untuk berusaha secara berdaya guna dan berhasil guna, serta menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia,” papar Ikfina.

Sebagai organisasi profesional, Ikfina berharap agar Himpaudi Kabupaten Mojokerto, memiliki

kemampuan dan pengetahuan yang tinggi dalam berorganisasi, memiliki kode etik dalam berorganisasi, serta bertanggung jawab dan punya integritas tinggi.

“Visi Himpaudi adalah menjadi organisasi profesional yang mandiri. Dimana Himpaudi harus bisa mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kompeten, berkualitas, dan bermartabat. Ini semua bisa dilakukan jika memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat, memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan proker. Saya berharap Himpaudi Kabupaten Mojokerto mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik,” tambah Ikfina.(hms/kan)

CMYK

12

Jawa Timur

Edisi 273 / IX / 6 - 12 Februari 2017

Kabupaten Mojokerto Sabet Piala WTN 2016

Mampu Penuhi Kamseltibcar Lantas Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) di bidang Lalu lintas ini diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Suwito, didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto, Achmad Rifa’i, serta Kasatlantas Polres Mojokerto, AKP Ramadhan Nasution, Selasa (31/1) di Merlynn Park Hotel, Jakarta Pusat

Kab. Mojokerto, SMN Pemerintah Kabupaten Mojokerto berhasil menyabet penghargaan

tingkat nasional, kali ini diperoleh di bidang lalu lintas yakni Piala Wahana Tata Nugraha (WTN)

Kategori Lalu Lintas tahun 2016.

Penghargaan ini diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Suwito, didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto,Achmad Rifa’i, serta Kasatlantas Polres Mojokerto, AKP Ramadhan Nasution, Selasa (31/ 1) di Merlynn Park Hotel, Jakarta Pusat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan (Kemenhub), mengapresiasi Kota Mojosari sebagai kota dengan tata kelola transportasi publik yang baik di wilayah Kabupaten Mojokerto. Keputusan ini berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 588 Tahun 2016 tentang Penerima Penghargaan WTN untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tahun 2016.

Piala WTN merupakan penghargaan prestisius terhadap daerah-daerah di Indonesia yang dinilai memiliki kinerja baik dalam pengelolaan sistem transportasi.

“Alhamdulillah kita berhasil memperoleh Piala WTN, ini merupakan hasil kerja keras, komitmen dan perbaikan yang kita lakukan secara kontinyu dalam tata kelola transportasi di Kabupaten Mojokerto,” ujar Herry Suwito.

Senada dengan Herry Suwito, Achmad Rifa’i juga mengungkapkan kebahagiaan atas diraihnya Piala WTN 2016 untuk Kabupaten Mojokerto. “Kita patut bersyukur atas diraihnya penghargaan Piala WTN 2016 Kategori Lalu Lintas.

Dalam kurun waktu 4 tahun yang lalu kita masih dapat plakat, kali ini kita berhasil dapat piala. Namun

Kota Blitar Raih Penghargaan Wahana Tata Nugraha dan Akuntabilitas Pemerintahan Kota Blitar, SMN - Penghargaan membanggakan tingkat nasional kembali diraih Kota Blitar.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Samanhudi Anwar, Kota Blitar meraih Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) berpredikat B. Piala diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden RI Jalan Medan Mereka Selatan Jakarta Pusat. Sementara Penghargaan AKIP diserahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Kantor Gubernur Jawa Timur, Selasa (31/1).

Berbeda dengan penghargaan WTN sebelumnya, kali ini Kota Blitar meraih Piala Wahana Tata Nugraha, sebelumnya Kota Blitar meraih WTN Kategori lalu lintas.

Piala WTN ini wujud pengakuan dan apresiasi Pemerintah Pusat terhadap penilaian kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dengan indikator paling

Kota Blitar mendapat pengharagaan AKIP yang diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kantor Gubernur Jatim

baik.

Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar seusai menerima piala

mengaku bangga. Dia mengatakan, piala ini wujud kerjasama semua pihak, terutama warga masyarakat

Kota Blitar yang peduli serta taat pada aturan lalu lintas. Untuk itu, Bersambung di halaman 11

bukan berarti kita berpuas diri, ke depannya harus bekerja lebih maksimal lagi,” ungkap Rifa’i.

Kondisi lalu lintas di Kabupaten Mojokerto dinilai telah memenuhi peraturan dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Antara lain kondisi jalan mulus, marka jalan, rambu lalu lintas, kesadaran masyarakat, trotoar untuk pejalan kaki, halte dan sudah memenuhi standard angkutan umum.

Kasatlantas Polres Mojokerto mengungkap keinginan yang sama terkait masa depan perlalulintasan di wilayah Kabupaten Mojokerto.

“Dalam mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar Lantas), harus didukung dengan perilaku masyarakat sebagai pengguna jalan. Fasilitas me-

madai harus didukung dengan kesadaran dan kedisplinan masyarakat itu sendiri. Piala WTN 2016 ini adalah perwujudan dukungan masyarakat yang kooperatif, sikap ini mesti dipertahankan,” urainya.

Walau berhalangan hadir, Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan seluruh masyarakat yang telah memberi support penuh.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak baik jajaran pemerintah maupun masyarakat yang telah mendukung penuh. Ke depan tugas kita makin berat, saya harap

penghargaan-penghargaan yang kita raih akan selalu memacu semangat kita agar bekerja lebih baik,” harap bupati di acara terpisah.

Sebagai informasi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan penilaian penghargaan bidang Perhubungan Darat tahun 2016 meliputi penerima Piala WTN Wiratama sebanyak 11 provinsi, Piala WTN Kencana sebanyak 2 kota, Piala WTN sebanyak 47 kabupaten/ kota, Piala WTN Kategori Angkutan sebanyak 5 kabupaten/kota, Piala WTN Kategori Lalu Lintas sebanyak 114 kabupaten/kota (termasuk Kabupaten Mojokerto) dan Plakat WTN sebanyak 57 kabupaten/kota.(hms/adv/kan)

Bagi Orangtua Yang Tidak Memiliki Waktu Banyak, Titipkan Anak Pada Ponpes Jombang, SMN - Pondok Pesantren (Ponpes) adalah tempat yang paling baik dan cocok dijadikan rujukan serta pilihan untuk menitipkan anak-anak, bagi orang tua yang tidak memiliki waktu banyak untuk mengawasi mereka.

Pernyataan tersebut disampaikan Wagub Jatim, Drs. Saifullah Yusuf saat memberikan tauziah pada acara peringatan Haul Kyai Wahab Pimpinan Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, yang diadakan oleh Majelis Manakip Perempuan Asarifah Jombang di PP Tambang Beras Jombang, Jum’at (3/2) malam.

Menurut Gus Ipul,panggilan akrap Wagub jatim saifullah Yusuf, Ponpes merupakan tempat pendidikan yang baik dan pas bagi anak-anak yang orang tuanya tidak banyak memiliki waktu untuk mengawasi mereka.

Wakil Gubernur Prov Jatim Berfoto Bersama Dengan Keluarga Besar Dari PP. Al Asy’riyyah Tambak Beras Jombang

Mengapa? Karena Ponpes sistem kegiatan belajar mengajarnya 24 jam. Dimulai sebelum subuh, pelajaran sudah dimulai dengan sholat sunnah malam dan diteruskan sholat subuh terus diisi dengan belajar membaca Al-Qur’an hingga pukul

06.00Wib. Setelah itu para santri kembali ke asrama atau kamar masing- masing untuk menyiapkan berangkat sekolah formal.

Setelah waktu menunjukkan tepat pukul 07.00 Wib, maka para santri berangkat ke sekolah forBersambung di halaman 11

Dewan Pers: Verifikasi untuk Menegakkan Profesionalitas dan Perlindungan Wartawan Guna Mewujudkan Kemerdekaan Pers Jakarta, SMN - Program verifikasi Perusahaan Pers yang dilaksanakan Dewan Pers adalah amanat UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mendata Perusahaan Pers sekaligus memastikan pelaksanaan komitmen mereka dalam menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan guna mewujudkan kemerdekaan pers. Perusahaan Pers yang professional dengan sendirinya menjalankan dan menghasilkan jurnalisme professional, menjadi penegak Pilar Demokrasi yang menjunjung tinggi kemerdekaan pers.

“Pers, dalam mejalankan perannya harus menjunjung kemerdekaan pers, menyampaikan informasi kepada publik secara jujur dan berimbang, serta bebas dari tekanan kapitalisme dan politik. Namun Pers tidak boleh menggunakan kebebasannya untuk bertindak seenaknya saja, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2)UU No40/1999 tentang Pers, wartawan adalalah profesi yang memiliki dan harus menaati Kode Etik Jurnalistik”, demikian pernyataan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo.

Pendataan perusahaan pers yang mensyaratkan pengelola media harus menegakkan kode etik jurnalistik, kaidah jurnalistik sekaligus mensertifikasi, menyejahterakan dan melindungi wartawannya, menjadi langkah strategis ketika Indonesia sudah memasuki pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), di mana persaingan global bukan hanya meliputi pergerakan barang, namun juga jasa profesional, termasuk profesi wartawan. Dengan sertifikat Uji

Gedung Dewan Pers

Kompetensi Jurnalis maka wartawan Indonesia dituntut memiliki standard dan kompetensi yang siap bersaing dengan wartawan di kawasan ASEAN. Perusahaan pers juga diharapkan juga bisa menerapkan merit system atau jenjang karir wartawan sesuai dengan sertifikat jenjang wartawan yang diperoleh.

Di sisi lain melalui pendataan atau verifikasi perusahaan pers, Dewan Pers bertekad mendorong

penguatan media pers dan positioning media mainstream dalam memasuki era konvergensi media.

Hal ini merupakan konsekuensi dari perkembangan pesat teknologi digital. Media mainstream juga harus bisa mengembalikan kepercayaan publik dengan menjawab tantangan atas maraknya serbuan berita hoax atau informasi bohong yang dibuat seolah-olah sebagai karya jurnalistik.

Melalui pendataan atau veri-

fikasi media ini, dengan sendirinya akan terlihat mana produk jurnalistik yang dihasilkan oleh perusahaan pers yang profesional, mana yang tengah berproses atau berupaya memenuhi standard professional, dan mana yang belum memenuhi standard professional.

“Ke depan, hanya perusahaan pers yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers yang akan mendapatkan dukungan dan perlindungan dari Dewan Pers bila terjadi seng-

keta pers yang mengaitkan perusahaan pers tersebut”, demikian ditambahkan oleh Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo.

Sementara itu, menurut Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Perusahaan Pers Dewan Pers, Ratna Komala, “momentum peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2017 di Ambon, oleh Dewan Pers digunakan sebagai “kick off” pencanangan komitmen Perusahaan Pers meratifikasi

Piagam Palembang, yang berisi komitmen memenuhi Standard Perusahaan Pers sesuai yang ditetapkan Dewan Pers, menegakkan Kode Etik Jurnalistik dalam kegiatan jurnalistiknya, mengikutsertakan jurnalisnya dalam Uji Kompetensi Jurnalis untuk mendapatkan sertifikat, dan pencantuman logo verifikasi Perusahaan Pers”.

Pada 2010 lalu ada 17 (tujuh belas) pemilik group media yang menandatangani Piagam Palem-

bang, namun baru pada 2016 lalu Piagam Palembang mulai diratifikasi oleh perusahaan perusahaan pers di bawah naungan group media penandatangan Piagam Palembang. Proses verifikasi ini akan terus berlangsung sesudah pencanangannya di Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon.

Saat pencanangan Ratifikasi Piagam Palembang oleh PerusahaanPerusahan Pers pada HPN di Ambon, akan ditandatangani bersama lembar KOMITMEN AMBON oleh 74 (tujuh puluh empat) Perusahaan Pers yang menjadi tahap awal program verifikasi oleh Dewan Pers.

Sebagai tanda bagi media cetak dan media online bahwa perusahaan pers sudah terverifikasi, Dewan Pers akan memberikan logo yang didalamnya ada QR code yang bila dicek menggunakan “smart phone” akan tersambung ke link database Dewan Pers yang berisi data perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan untuk media televisi dan radio akan dipasang bumper in dan bumper out yang mengapit program berita yang ditayangkan.

Bagi perusahaan-perusahaan pers yang belum diverifikasi oleh Dewan Pers diharapkan secara proaktif meregistrasi ke Dewan Pers untuk dapat segera diverifikasi, dapat dilakukan melalui korespondensi dengan sekretariat Dewan Pers di alamat e-mail sekretariat@dewanpers.or.id atau langsung datang ke Gedung Dewan Pers lantai 8, Jl. Kebon Sirih No 32-34 Jakarta Pusat. Formulir registrasi bisa diunduh di situs www.dewanpers.or.id.(kan)