Suara Media Nasional #271

CMYK

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.co.id

Sudah Terdaftar di Dewan Pers.

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

Nomor ISSN: 2355-6501

@smedianasional

Edisi 271 Tahun IX / 23 - 29 Januari 2017

Harga Rp 5.000,(Luar Kota + Ongkos Kirim)

Dewan Pers: Seharusnya Ada Asosiasi Situs Online Ilustrasi

Pemerintah Optimistis Capai Mufakat Soal RUU Pemilu

Jakarta, SMN - Penyebaran berita hoax tak hanya terdapat pada media sosial, melainkan di situs-situs online yang banyak ditemukan di internet.

Selain bermuatan politis di media sosial, berita hoax juga tersebar melalui situs-situs

dengan domain .com untuk mendapatkan keuntungan sendiri dari iklan adsense.

Diakui oleh Henry Subiakto, Staf Ahli Bidang Hukum Menteri Komunikasi dan Informatika, mengatakan penyebaran berita hoax tak hanya

bermuatan fitnah, namun juga tak akurat.

“Berita hoax biasanya yang melanggar undang-undang dan menyajikan fitnah.

Namun bukan hanya di bidang politik, dalam kesehatan pun terdapat berita-berita

yang tak benar,” kata Henry, Kamis (19/1/2017).

Menurut Wakil Ketua Dewan Pers, Ahmad Djauhar, seharusnya situs online memiliki asosiasi sendiri untuk memverifikasi pemberitaannya.

Dengan mengajukan ke-

terangan telah mengikuti perundangan dan taat kepada kode etik, asosiasi tersebut nantinya dapat menegur setiap anggota yang melakukan pelanggaran.

“Seharusnya ada asosiasi dari situs online nantinya me-

reka mengajukan keterangan bahwa mereka mengikuti perundangan dan kode etik pers,” kata Djauhar.

Menurutnya, asosiasi tersebut dapat menjadi lembaga independen layaknya Dewan Pers di bidang jurnalistik dan Pers. (okz)

Aturan Baru

Menteri Hanya Boleh Pidato 7 Menit Bila Ada Presiden “Ya apapun kan Presiden kita ini adalah Presiden yang tidak mau bertele-tele, langsung pada substansinya, pada inti persoalan,” kata Pramono di Istana Kepresidenan

Tjahjo Kumolo.

Jakarta, SMN - Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu diharapkan menguatkan kualitas demokrasi dan regulasi kepemiluan. Pemerintah Bersambung di halaman 11

Pemerintah Evaluasi Kemajuan Smelter Tiap 6 Bulan Jakarta, SMN Pemerintah akan mengevaluasi kemajuan pembanguArcandra Tahar nan smelter yang dilakukan perusahaan tambang, setiap enam bulan sekali,

Jakarta, SMN - Sekretaris Kabinet mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan waktu menteri dan pimpinan lembaga menyampaikan sambutan jika di acara tersebut ada Presiden. Menteri dan pimpinan lembaga hanya diizinkan memberi sambutan

Bersambung di halaman 11

Sekretaris Kabinet Pramono Anung

Bersambung di halaman 11

Tilik Desa Bupati Ponorogo H. Ipong Muchlissoni di Desa Siwalan

“One Village One Product”

Bupati Ponorogo H.IpongMuchlissoni saat menandatangani BumDes Nirwana yang disaksikan kepala desa Siwalan H. Abdul Roziq Yusuf, Sekda Agus Pramono,Wabup H.Sudjarno dan Forpimka kecamatan Mlarak.

sukses ini juga meyampaikan, pihaknya akan berdialog bersama masyarakat sebagai sarana untuk menjalin komunikasi secara langsung guna mengetahui keinginan masyarakat serta menyerap aspirasi-aspirasi yang akan disampaikan kepada Bupati, serta melihat potensi-potensi desa yang bisa dikembangkan sebagai modal dalam membentuk badan usaha milik desa (BumDes) yang terkait erat dengan program unggulan “One Vilage,One Product” sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, ujarnya.

Lebih dari pada itu juga memaparkan, Dirinya akan terus mendorong berjalannya program-program yang lain seperti penggunaan pupuk organik, memperjelas progress bantuan dana 300 juta /

desa/tahun untuk jalan poros desa, 25 juta/Bumdes dan 6 juta/ posyandu untuk lansia maupun balita serta memastikan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan berjalan dengan baik, paparnya.

“Tugas kita sebagai Pemerintah menjembatani keinginan masyarakat, dan kita sesuaikan dengan program,karena pemerintah bekerja sesuai dengan program yang ada,” urainya. “Untuk BumDes tidak pasti 25 juta, bisa tambah bisa juga kurang, bahkan bisa juga gak dapat, semua itu dilihat dari perkembangan BumDes,” Pungkas Ipong.

Sementara itu masih di tempat yang sama, Kepala desa Siwalan Abdul Roziq Yususf mengungkapkan, Pihaknya merasa senang dan sangat berterimakasih dengan kehadiran bapak bupati H.Ipong

Muchlissoni yang telah lama dinanti-nanti dan sangat diharapkan di desa Siwalan selama ini, dengan kehadiran bupati ke desa Siwalan, masyarakat bisa menjadi semakin dekat dan bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi yang selama ini telah menjadi unegunegnya, sehingga masyarakat merasa lega dengan dialog langsung antara masyarakat dengan pemimpinnya, katanya. Roziq juga menjelaskan, terkait dengan badan usaha milik desa (BumDes) dengan nama Nirwana di desa Siwalan sudah berjalan diantaranya ternak ayam, pasar buah jambu dan sirkaya. Untuk jambu dan sirkaya pada tahun 1960 sampai dengan 1980 Siwalan terkenal dengan kota jambu dan sirkaya, “Buah inilah yang akan kami harapkan sebagai

one village one product”, Harapnya, dan untuk buah naga sebagai tanaman kesehatan masyarakat ditanam disetiap tepi ruas jalan di sepanjang area desa Siwalan, urainya.

Kepala desa yang terkenal dengan keramahannya itu juga sangat mendukung program organik pemkab Ponorogo dan berharap bisa mempunyai gapoktan pupuk organik dan pasar buah organik, disamping itu pihaknya juga berharap untuk bantuan KopWan, penambahan alokasi dana desa (ADD) dan air waduk bisa mengaliri persawahan desa Siwalan,pasalnya setiap musim kemarau tiba desa Siwalan sering kali terjadi kekeringan, serta kehadiran Bupati bersama rombongan diharapkan membawa berkah untuk masyarakat desa Siwalan. (hms/adv/Wied)

“Tugas kita sebagai Pemerintah menjembatani keinginan masyarakat, dan kita sesuaikan dengan program,karena pemerintah bekerja sesuai dengan program yang ada,” urainya Bupati Ipong.

Ponorogo, SMN - Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni dalam melaksanakan program pemerintahannya “Ponorogo Berbenah menuju Ponorogo yang Berkemajuan, Berbudaya dan Religious,” Diawali dengan melakukan kegiatan tilik desa yang telah diagendakan dalam jadwal setiap seminggu sekali tepatnya hari Jumat, dibarengi dengan Shalat Subuh berjamaah dan senam kesehatan jasmani bersama semua

SKPD di Aloon-Aloon Ponorogo.

Desa yang akan dikunjungi bergiliran kedepan seluruhnya berjumlah 306 desa, dengan tujuan bersilaturahmi,mendekatkan antara pemimpin dan rakyatnya serta meresmikan badan usaha milik desa (BumDes) dan melihat potensi desa yang bisa dikembangkan sebagai one village one product, juga mengontrol sejauh mana kemajuan-kemajuan desa di Ponorogo,ujar bupati Ipong dalam sam-

butannya saat melaksanakan tilik desa di desa Siwalan yang diawali dengan penanaman jambu Siwalan dan penandatanganan peresmian Bumdes Nirwana yang dihadiri Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni, Wakil Bupati H.Sudjarno, Sekda Agus Pramono, semua SKPD terkait, Kepala desa Siwalan Abdul Roziq Yusuf dan segenap masyarakat serta undangan yang hadir pada hari jumat 20/01 kemarin.

Bupati yang juga pengusaha

Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni saat menyerahkan potongan tumpeng kenduri berkah tani kepada kepala desa Siwalan H.Abdul Roziq Yusuf.

Iklan / Langganan hubungi: Tlp. (0354) 4526358, HP 081 231 515 435, 082 233 313 345

Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni saat menanam jambu bersama kepala desa Siwalan H.Abdul Roziq Yusuf

Email: suaramedianasional@gmail.com

2

Tulungagung

Edisi 271 / IX / 23 - 29 Januari 2017

Awal Tahun Anggaran 2017 Sekda Ali Mustofa Perintahkan RUP Segera Dipublikasikan

Suasana acara Coffee Morning, Jumat (20/1) lalu.

Trenggalek, SMN - Keterbukaan informasi publik menjadi

komitmen bagi pasangan Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto

Dardak, M.Sc, dan Wakilnya H. Moch. NurArifin. Untuk memberikan informasi kepada publik, Pemkab Trenggalek telah menyediakan kanal informasi maupun aduan melalui website Trenggalek Membangun.

Keterbukaan informasi yang dimaksud tersebut tidak hanya dalam bentuk umum saja, dalam bidang belanja barang dan jasa pun Pemkab Trenggalek berusaha untuk terbuka. Untuk bisa mengetahuinya, masyarakat dapat dengan mudah mengakses Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui LPSE Trenggalek. Informasi tersebut tidak hanya dapat dilihat, melainkan publik pun bisa mengunduhnya.

Pengumuman RUP melalui jaringan internet sendiri sesuai dengan amanat Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, Drs. Ali Mustofa, M.Si, dalam coffee morning Jum’at (20/1), meminta kepada SKPD di awal tahun 2017 ini, untuk segera mengirimkan rencana umumnya sehingga dapat segera dipublikasi.

Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sehingga tidak sampai dengan pertengahan tahun RUP bisa diakses oleh masyarakat.(hms/kan)

Wakapolres Tulungagung Pimpin Apel Sinergitas Kemitraan Tulungagung, SMN - Komisaris Polisi (kompol) I Dewa Gede Juliana S.H., S.I.K., M.I.K. memimpin apel sinergitas kemitraan yang diikuti oleh personil Polres Tulungagung didepan Kantor DPRD Setempat, Rabu (18/01).

Apel sinergitas kemitraan ini suda berjalan yang ke 3 kalinya yaitu yang pertama di halaman kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung, yang kedua di halaman Makodim 0807 Tulungagung, dan hari ini (17/01) bertempat di halaman kantor DPRD.

Dari informasi yang berhasil dihimpun dilapangan, kegiatan tersebut akan terus berlanjut setiap hari Rabu dan akan berpindah di kantor instansi yang berada di Kabupaten Tulungagung.

Dalam sambutannya, Wakapolres Tulungagung menyampaikan untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan antar instansi.

“Saya berharap saling bekerjasama dengan baik, menumbuhkan rasa saling kepedulian, dan selalu menjaga kekompakan seperti moto Kabupaten Tulungagung ‘Ayem

Kabag humas polres dan Kasatlantas Polres mengikuti apel sinergitas di halaman DPRD

Tentrem Mulyo Lan Tinoto’,” jelasnya.

Di penghujung sambutanya Wakapolres Tulungagung juga menyampaikan trimakasih atas kinerja selama ini dan selalu ting-

katkan kewaspadaan.

“Juga berterimakasih atas pengamanan kunjungan kerja Wapres kemarin (16/01) di Tulungagung,” pungkasnya. (yas)

Korupsi Workshop K2 Seret 5 Tersangka Blitar, SMN - Setelah tertahan hampir tiga tahun, kasus dugaan korupsi workshop Kategori II (K2) Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, kini berulir lagi. Yang terbaru, polisi kini menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut. Mereka: RM, HP, AS, AT, dan SW. Kelima orang ini merupakan pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar pada 2012 lalu.

“Satu orang tersangka saat itu masih berstatus sebagai honorer,” ujar Kapolres Blitar, AKBP Slamet Waloya SIK, di kantornya, Selasa (17/1).

Penetapan para tersangka itu dilakukan setelah polisi memintai keterangan 50 orang saksi dalam kasus yang terjadi pada Juli 2012 lalu. Selain itu, polisi juga sudah memintai keterangan dua orang ahli pidana untuk dimintai keterangan sebagai saksi ahli.

Pada Senin (16/01) lalu, Satres-

Kantor Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar

krim Polres Blitar melaksanakan gelar perkara untuk menentukan tersangka dalam dugaan korupsi workshop ini. Hasilnya, Polres Blitar menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus workshop ini.

Ia menegaskan, kelima tersangka ini sebelumnya sudah dimintai keterangan sebagai saksi oleh Polres Blitar. Pihaknya akan kem-

bali memintai keterangan kelima orang tersebut sebagai tersangka.

“Saat ini kami buatkan surat pemanggilan, untuk pemeriksaan sebagai tersangka minggu depan,” tandasnya.

Kapolres menjelaskan modus tersangka dalam melakukan perbuatanya dengan menarik pungutan sebesar Rp 250 ribu kepada

masing-masing tenaga honorer K2.

Saat itu, ada 1.168 honorer K2 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Menurutnya penarikan iuran ini tidak berdasar, sehingga termasuk kegiatan pungutan liar. Bahkan, dari uang penarikam iuran untuk wrokshop ini terkumpul dana sebesar Rp 292 juta.

Sementara itu, uang pungutan ini digunakan untuk kegiatan workshop dan menyisakan uang sekitar Rp 100 juta yang diantaranya mengalir ke lima tersangka. Pihaknya juga memiliki bukti dokumen-dokumen kegiatan workshop dan kwitansi pembayaran dari honorer K2 untuk panitia kegiatan workshop ini.

Kelima tersangka ini melanggar undang-undang nomor 32 tahun 1999 yang dirubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2000.(mam)

Wabup Arifin Pimpin Musyawarah Kemiskinan di Karangturi Munjungan

Wabup Trenggalek H. Moch. Nur Arifin saat memimpin musyawarah kemiskinan di Desa Karangturi Munjungan, Rabu (18/1) lalu

Trenggalek,SMN-Kemiskinan merupakan permasalahan komplek yang dihadapi oleh hampir setiap daerah di Indonesia. Telah banyak program Pusat, Provinsi maupun daerah dikucurkan untuk menanggulangi permasalahan ini. Namun lagilagi program yang digelontorkan terkendala dengan ketepatan data penerima yang banyak tidak tepat sasaran.

Belajar dari kendala ini, Pemerintah Kabupaten Trenggalek serius menangani permasalahan pengentasan kemiskinan daerahnya. Melalui program (Gertak) Gerakan Tengok Bawah Masalah kemiskinan, Wabup Trenggalek H. Moch. Nur Arifin getol dorong suksesnya program ini. Seperti halnya yang dilakukannya di Desa Karangturi Munjungan, Rabu (18/1). Wabup muda ini pimpin musyawarah kemiskinan.

Permasalahan data yang selama ini menjadi kendala nantinya diselesaikan dan ditentukan melalui musyawarah desa Ka-

rangturi. Warga masyarakat dilibatkan dalam musyawarah ini, pasalnya merekalah yang sangat tahu dan paham mengenai kondisi riil dilapangan.

Dikonfirmasi mengenai kegiatanya di Munjungan, Wabup Arifin menyampaikan, “kegiatqn di Munjungan dalam rangka musyawarah kemiskinan untuk program gertak. Jadi dalam spektrum strategi program Gerakan Bawah Tengok Kemiskinan (Gertak), itu ada golden standart. Maksudnya standart emas orang dikatakan miskin itu apa?” ucap Wabup.

“Bagi kami standart emas kemiskinan adalah masyarakat sendiri yang mendefinisikan, siapa itu orang-orang yang berhak, siapa yang dianggap kurang berhak dan janganlah merebut kuotanya yang berhak ataupun segala macam lainnya.”

“Makanya kami akan mengadakan musyawarah. Jadi kita sekarang ingin masuk kedalam rezim strategi dimana kita ingin

Pisah Kenal Kepala Dinas Kesehatan

Serah terima jabatan Kepala Dinas Kesehatan

Tulungagung, SMN Bertempat di Hotel Narita, pada

Selasa (10/01) kemarin dilaksanakan acara Pamit Kenal Kepala

10 Puskesmas di Kabupaten Blitar Akan Mengurus Akreditasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Dokter Kuspardani

Blitar, SMN - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Dokter Kuspardani menyampaikan, sebelumnya di tahun 2016 sudah ada 2 Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Blitar yang

sudah mengurus Akreditasi yaitu Puskesmas Srengat dan Puskesmas Wonodadi, sedangkan untuk tahun 2017 akan dilanjutkan pengurusan akreditasi 10 Puskesmas yang ada di Kabupaten Blitar

yang terbaik, maka berbaik sangkalah kepada semua. Kalau berdasar survey, ternyata hasil survey itu selalu ada kesalahan.”

“Kalau ditentukan dari bawah, katanya dari bawah itu hanya elitelit bawah yang dapat, artinya perangkat atau apa, segala macam.

Kita ingin menemukan hal ini di tengah. Kita ingin berbicara menemukan di tengah siapa sih yang lebih berhak mendapatkan.”

“Seperti katanya ustad-ustad kalau perkara amal lihatlah keatas, sedangkan kalau perkara harta benda lihatlah kebawah siapa tahu ada saudaramu yang lebih layak atau lebih membutuhkan.”

“Kita target sebelum musrenbang Kecamatan semua hasil musyawarah kemiskinan ini sudah bisa di capture, sehingga di Kecamatan nanti sudah bisa diketahui mana desa-desa yang masih memiliki tingkat kemandirian yang kurang karena angka kemiskinannya yang masih tinggi,” tandas Arifin.(hms/kan)

meliputi Puskesmas Doko, Binangun, Sutojayan, Wonotirto, Udanawu, Wates, Kesamben, Bakung, Wlingi dan Puskesmas Garum. Menurut Kuspardani, pengurusan Akreditasi Puskesmas belum bisa dilakukan secara serentak, dikarenakan 12 Puskesmas yang lainya belum siap untuk melengkapi

berbagai persyaratan dan pengurusan akan dilanjutkan di tahun 2018. Kuspardani menambahkan, perbedaan yang ada pada Puskesmas yang sudah ter Akreditasi dan yang belum nantinya terlihat dari sarana prasarana serta penataan alat yang ada di setiap Puskesmas.(mam)

Dinas Kesehatan dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Dihadiri oleh seluruh staf beserta pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten beserta Kepala UPTD Puskesmas se Kabupaten Tulungagung acara berlangsung secara meriah dan penuh haru.

Bapak dr. Gatot Dwi Prijo Poerwanto, MKK selaku Kadinkes yang lama digantikan oleh Bapak dr. Mochamad Mastur, MM yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sedangkan Ny. Tutiek Ratnawati Gatot selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung digantikan oleh Ny. Dwi Enggarwati Mastur.

Acara ini dihadiri pula oleh seluruh staf dan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Tulungagung dan GFATM serta seluruh karyawankaryawati Stikes “Hutama Abdi Husada” Tulungagung.(yas)

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 4526358. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Imam Subawi, Yon Taufik Hidayat. Bendahara: Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem, Ir. Prayudi Bahagia RW, Edi Sunarko RD, Bayu Wijayanto, S.Sos, Gembong Pranowo, SH, Mardianto, Setiawan. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Taufik Ismail. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok Surat Izin Usaha Sumargono.

Penerbitan Pers: Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Susi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S., Abin Sutowo, Wendy Eko Winarto, Lania Novfita. Nganjuk: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Junaidi. Blitar Kota/Kab: Agus Imam SK Menkum Ham S, Fero Ferdias. Tulungagung/Trenggalek: Muhamad Ilyas, Indah. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Arwin Tambora (Kabiro), Badri, Hermanto. Bangkalan, Sampang:Wahyudi Hermawan. Pamekasan: Dyah Heny Nomor: Andrianty. Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Banyuwangi: Syamsudin. Jombang: Slamet W, Puji, Himma Rafinda Irsyad, Titin M, Nur Faidah. Mojokerto: Selamet. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto.

AHU-62124.AH.01.01 Magetan, Ngawi: Kundari Pri Susanti S.T., Priyanto. Ponorogo, Pacitan: Ir. Prayudi Bahagia RW, Samsul Huda, Yon Taufik Hidayat. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro). Kota/Kab. Probolinggo: Edi Sunarko RD (Kabiro), Rebudi, Gunardi.

Lumajang, Jember: Atiek. Bondowoso, Situbondo: D. Daryanto, Titus Yohanes. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Made Isabela.

Tahun 2013.

Perwakilan Prov. Maluku Utara: Syaiful. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Gunung Mas: Mandau Suwandi. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari.

Penanggungjawab: Kabupaten Serang: Adam. Kabupaten Tangerang: Nurhasan. Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau: Iwan. Biro Tanjung Pinang: Indro Waskito, Biro Kepulauan Riau: Iwan Fajar. Biro Lampung: Iwan S. Kabupaten Kepulauan Kanti Wiyoto Meranti: Bukhari. Perwakilan Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Biro Provinsi Banten: Riyan Dwi Prastika. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435.

Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono.

No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. Rek. 0781000922. A/N: PT. Suara Media Nasional. Website: www.suaramedianasional.co.id. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo, Alamat Percetakan: Pergudangan Permata Gedangan Blok AE-3 Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8533668. Isi diluar tanggungjawab percetakan. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/ Fax. (0354) 4526358, 081231515435, 085645867811. Admin SMN: 081230908358. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber.

Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”.

Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers).

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030.

Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Edisi 271 / IX / 23 - 29 Januari 2017

Dari Kediri untuk Indonesia

Goa Selomangleng Kediri

73 Rumah Warga Mendapat Bantuan BSPS

Bantuan Dana BSPS digunakan untuk perbaikan rumah oleh salah satu warga desa Joho, Kecamatan Semen.

Kediri, SMN - Pemerintah Kabupaten Kediri terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Salah satu upaya tersebut melalui program. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk melakukan pembenahan rumah atau dengan kata lain bedah rumah.

Seperti yang ada di Desa Joho Kecamatan Semen, terdapat 73 rumah warganya yang memperoleh bantuan untuk memperbaiki rumah atau tempat tinggal. Salah satunya adalah Kaswan, yang berprofesi sebagai petani.

Kaswan (37 tahun) mendapat

bantuan dana untuk memperbaiki rumahnya pada bulan Oktober 2016. Saat ini pengerjaan rumahnya sudah dalam tahap akhir. “Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kediri juga kepada Pemerintah Desa Joho atas bantuannya. Sehingga saya bisa memperbaiki rumah saya.”

Deddy Saputra Kepala Desa Joho mengungkapkan, bantuan tersebut merupakan peningkatan kualitas bagi warga yang tidak mampu. “Antusias masyarakat Desa Joho sangat tinggi. Bantuan dana tersebut ditambah dengan biaya swadaya masyarakat, sehingga bisa dikatakan pembangu-

nan baru.”

Di Desa Joho terdapat 260 RTM (Rumah Tangga Miskin).

Dalam menentukan warganya yang mendapatkan bantuan, Deddy melakukan musyawarah desa terlebih dahulu untuk menentukan skala prioritas warga.

“Dalam pembangunannya, dilakukan secara gotong-royong oleh masyarakat. Dengan dibentuk per kelompok 7 orang. Setelah selesai rumah pertama, akan dilanjutkan kerumah kedua. Begitu seterusnya.” Kata Deddy (19/1).

Desa Joho terdiri dari 3 Dusun, yakni Dusun Joho, Dusun Nongkopait dan Dusun Genengan.

Dengan jumlah penduduk 2700

jiwa dan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani.

Dalam kesempatan yang lain Camat Semen Elok Etika.S.Sos mengatakan dengan bantuan bedah rumah dari Pemda Kabupaten Kediri melalui program BSPS, saya berharap supaya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, paling tidak bisa membantu warga yang memang betul-betul membutuhkan, saya sendiri langsung terjun melihat proses pembangunan rumah warga, saya sangat kagum dengan sifat gotong royong, kerukunan, kekompakan dan semangat warga Desa Joho.

Lebih lanjut dikatakan “ tahun ini (2017) kami harus berjuang keras untuk menuntaskan Desa Joho mendapat BSPS dan yang kami usulkan sekitar 200 rumah bisa mendapat bantuan. Saya juga berharap untuk Kecamatan Semen bebas ODF dan untuk percontohan bebas ODF ada 4 Desa di Wilayah Kecamatan Semen salah satunya Desa Joho, disamping sebagai Desa Wisata juga mendapat anugerah Hutan Sehat untuk Kabupaten Sehat tahun 2016.

Mulai bulan ini saya mengadakan lomba kebersihan tingkat RT dan Alhamdulilah bak gayung bersambut, kegiatan ini langsung direspon oleh Kepala Desa, semoga berhasil. kata Elok sembil tersenyum.(kan)

Polres Kediri Kota Terapkan E-Tilang Kediri, SMN - Proses pembayaran sanksi tilang di Kota Kediri akan berbeda dari sebelumnya, karena menerapkan sistem aplikasi elektronik atau e-tilang.

Dengan menggandeng pihak perbankan, para pelanggar lalu lintas yang kena tilang bisa langsung membayar lewat ATM atau membayar tunai di bank yang ditunjuk.

Penerapan aplikasi e-tilang ini diberlakukan mulai besok paska ada kesepakatan atau memorandum of understanding antara kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan Negeri setempat.

Pada saat operasi lalu lintas, nantinya melibatkan Bank Rakyat Indonesia (BRI), sehingga para pelanggar yang terkena tilang bisa langsung membayar lewat ATM. Tetapi seandainya masyarakat

pelanggar yang tidak mempunyai ATM, bisa membayar langsung di bank BRI Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Amirul Hakim mengatakan, terbosan ini merupakan salah satu program dari Kapolri, dan baru bisa terlaksana karena perlu koordinasi dengan jajaran samping.

“Program ini tujuannya memangkas birokrasi agar pelayanan masyarakat lebih cepat,” kata Amirul Hakim, Jumat (20/1/2017).

Meskipun sudah tersedia layanan e-tilang, tetapi pihaknya tetap memberikan opsi kepada masyarakat bisa bayar menggunakan aplikasi atau sidang di Pengadilan Negeri.

Sementara itu, bagi pelanggar lalu lintas yang tidak sesuai spesifikasi diantaranya knalpot brong,

Blitar, SMN - Sabtu (21/1) bertempat di Aula besar SMK Negeri 1 Udanawu Kabupaten Blitar, sosialisasi Program Indone-

sia Pintar (PIP) diselenggarakan.

Sosialisasi dihadiri Kepala Sekolah, Ketua Komite dan Wali murid SMKN 1 Udanawu. Harapan sosia-

tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya Direktur PDAM Kabupaten Blitar, Drs. Basuki Agus Riono menuturkan bahwa pembangunan Mushola ini sempat mengalami beberapa hambatan,namun berkat dukungan dari Bupati Blitar pada tahun 2016 ini dapat diresmikan dan mulai digunakan. Selain itu beliau juga berterima kasih kepada Bupati Blitar atas semua petunjuk mulai dari pemberian nama,hingga pemilihan tempat, sehingga menurut masyarakat setempat Mushola ini dapat berdiri di tempat strategis

e - Kinerja Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja ASN Kediri, SMN - Sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang diemban untuk mengimplentasikan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri, reformasi birokrasi merupakan salah satu bagian visi misi Bupati KediriTerpilih dr.Hj Haryanti Sutrisno. Salah satu bentuknya terdapat pada misi No. 11 yakni terwujudnya Aparatur Pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi.

Dr. Sonny Subroto Maheri Laksono, M.Si, selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri menjelaskan, bahwa banyak hal yang harus dipersiapkan, pertama infrastruktur peraturan agar perangkat daerah dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Kedua, penata ulang perangkat daerah berdasarkan UU no 23 Tahun 2014.

Bagian Organisasi sebagai leading sektor reformasi birokrasi, setelah organisasi berjalan maka perlu diatur mengenai tatalaksana, bagaimana membuat bisnis proses pelaksanaan kinerja perangkat daerah dapat berjalan dengan baik” “e-Kinerja disetting agar semua ASN di Kabupaten Kediri dapat berkinerja dengan baik dan terukur, sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya bisa dilakukan dengan baik, terkontrol oleh pimpinan dan

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Dr. Sonny Subroto Maheri Laksono, M.Si

akuntabel” urai Sonny.

Hal senada juga dijelaskan oleh Joko Suwono, S.Sos. MAP Kepala BKD Kabupaten Kediri, sebagai pembinaan kinerja ASN. Program peningkatan profesionalisme ASN di Kabupaten Kediri di tahun 2017 ini menerapkan penilaian kinerja PNS berbasis online dengan nama eKinerja.

Aplikasi ini menyediakan ruang bagi ASN untuk mencatatkan aktifitas kerja, yang dituangkan dalam aplikasi, catatan tersebut nantinya akan diakumulasi selama di jam kerja dengan satuan menit.

Aplikasi e-Kinerja ini berkembang seirama dengan penerapan absensi sidik jari berbasis online

Ilustrasi

sepeda motor protolan dan bodong akan disita sebagai barang bukti. baru setelah melangkapi

peralatan sesuai standart akan dikembalikan ke pemiliknya.(kan)

lisasi ini dapat menjaring semua masyarakatnya untuk bersekolah dan tidak ada yang tidak bersekolah.

PIP diselenggarakan dalam rangka melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.

Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2016 merupakan lanjutan berdasarkan Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar, yang mana Permendikbud ini ditetapkan dan mulai diundangkan pada tanggal 12 Mei 2015.

Program Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada

peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Jumlah siswa SMKN 1 Udanawu yang menerima PIP sebanyak 290 siswa dengan nominal ada yang 500 ribu,serta Rp.1.000.000, yang di gunakan untuk pembiayaan sekolah.

Supriyono selaku kepala sekolah SMKN 1 Udanawu mengatakan, dengan adanya program Indonesia Pintar pihaknya sangat terbantu karena siswa yang kurang mampu dapat bersekolah tanpa terkendala biaya, serta pihak sekolah juga akan membantu mekanisme pencairan bantuan Program Indonesia Pintar apabila ada siswa yang tidak mengetahui proses pencairannya nanti.(mam)

Mushola Al Zam-Zam, Dari PDAM untuk Masyarakat Blitar, SMN - Bupati Blitar, Bapak Drs. H. Rijanto, MM. meresmikan Mushola yang dibangun oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Blitar, Senin (16/01). Mushola yang diberi nama “Al Zam-Zam” ini dibangun di belakang Kantor PDAM Kabupaten Blitar, Jalan Gajah Mada 87A Kecamatan Wlingi. Peresmian Mushola ini ditandai dengan penandatanganan prasasti pembangunan oleh orang nomor satu di kabupaten Blitar yang didampingi oleh Kepala BAPPEDA,Direktur PDAM, Muspika Wlingi, serta

Simpang Lima Gumul Kediri

dengan nama Siabjo. ASN punya kewajiban mentaati jam kerja dan mengisi aplikasi e-Kinerja, mempunyai kontribusi terhadap organisasi, memanfaatkan waktu jam kerja dalam kedinasan. Dimulai dari apel pagi hingga pada saat jam pulang, semua terdokumentasikan pada aplikasi e-Kinerja.

Kata Joko Suwono.

Harapan terbesar dalam penerapan e-Kinerja yakni adanya peningkatan kinerja sehingga apa yang ingin dicapai adalah pegawai memiliki kontribusi positif dalam peningkatan target, capaian yang sudah ditetapkan terutama dalam mendukung visi dan misi Bupati Kediri. Tambah Joko Suwono sambil praktek absen siabjo.(kan)

Pelayanan Berbasis IT, Antar Gadungan PerolehAnugerah Desa 2016

Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) SMKN 01 Udanawu

Suasana Sosialisasi Ujian Akhir Kelas XII dan Sosialisasi Penerima Beasiswa PIP bertempat di Aula besar SMKN 1 Udanawu Kabupaten Blitar, Sabtu (21/1/2017) lalu

3

Bupati Blitar, Bapak Drs. H. Rijanto, MM. meresmikan Mushola yang dibangun oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Blitar, Senin (16/01)

Desa Gadungan, Kecamatan Puncu menerapkan Pelayanan berbasis IT

Kediri, SMN - Salah satu Prioritas Pembangunan yang ada di Kabupaten Kediri adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pemerintahan, sebagai Desa Percontohan adalah Desa Gadungan. (18/1) Pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama Pemerintah Desa Gadungan Kecamatan Puncu. Beragam bentuk pelayanan kepada masyarakat diterapkan dengan sangat baik, dengan proses yang mudah dan ringkas.

Plt. Kepala Desa Gadungan Kecamatan Puncu Herry Cahyono Setiawan menjelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dirinya menerapkan program kerja yang sederhana.

Akan tetapi harus dilaksanakan secara maksimal.

“Penataan administrasi kita mulai tahun 2012. Kita membangun arsip sejak tahun 1950 yang kini berada di ruang arsip khusus.

Kemudian arsip tersebut kita dan nama yang memiliki makna yang dalam. Direktur PDAM juga berjanji akan terus melakukan penyempurnaan terhadap bangunan mushola agar semakin layak digunakan untuk beribadah.

Sedangkan dalam sambutannya Drs. H. Rijanto MM mengapresiasi pembangunan mushola ini. Beliau juga mengakui bahwa nama Al Zam-Zam adalah pilihannya. Beliau berharap dengan nama Zam-Zam yang diilhami dari nama sumur mata air yang terletak di kawasan Masjidil Haram, sebelah tenggara Ka’bah ini dapat membe-

digitalisasikan dengan membangun Sistem IT untuk memudahkan dalam bekerja dan pencarian,” kata Herry.

Sistem Informasi Manajemen Dan Profil Desa (SIMPADE) menjadi salah satu program unggulan Desa Gadungan yang dilaksanakan hingga sekarang. Simpade merupakan sebuah pelayanan kepada masyarakat berbasis IT. “Salah satunya adalah Pelayanan Akta Kelahiran Lima Menit Jadi. Hal tersebut diharapkan akan membantu dan memudahkan masyarakat. Selain itu juga ada SMS Gateway yang akan menampilkan harga-harga hasil hortikultura, pertanian dan juga UKM yang ada di Desa Gadungan,” tambahnya.

Pelayanan Prima tersebut ditunjang dengan Kinerja Perangkat Desa yang sangat baik pula. Kedisiplinan Perangkat Desa juga didukung oleh adanya Absensi Finger Print. Dan juga adanya peningkatan Bandwith rikan manfaat bagi jamaahnya serta dapat meningkatkan ketaqwaan para karyawan dan karyawati PDAM. Mantan Direktur PDAM ini juga menyampaikan harapanya agar mushola ini tidak hanya diperuntukan bagi karyawan dan karyawati PDAM saja namun juga masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar dapat mendapat kesejukan spiritual dari berdirinya Mushola Al Zam-Zam ini. Dalam kegiatan ini diacarakan pula pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur atas selesainya pembangunan mushola ini.(mam)

Internet Desa yang sebelumnya 1 Mbps menjadi 40 Mbps.

Berkat pencapaian tersebut, Desa Gadungan meraih Gelar Juara 1 Kategori Inovasi Terbaik Bidang Administrasi Masyarakat dalam Anugerah Desa Award tahun 2016. Herry juga menambahkan, gelar juara tersebut akan terus memotivasi Pemerintah Desa Gadungan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Rencana kedepannya dalam pelayanan surat menyurat, akan diterapkan secara online, sehingga bisa diakses di rumah warga.

Dan juga akan dipasang CCTV di hampir setiap pertigaan dan perempatan desa untuk memantau secara real time kondisi desa,” ujar Herry.

Ditambahkan juga oleh Herry, untuk menindak lanjuti program tersebut diatas, ia ditugaskan oleh Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan atau menerapkan program layanan administrasi berbasis IT ke desa-desa seKabupaten Kediri. “Hari ini saya menjadi Narasumber di Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih,” ujar Herry.

Herry menambahkan pelayanan pada malam hari mulai pukul 19.00 s.d 21.00 WIB juga direncanakan untuk masyarakat.

Pelayanan ini akan dilaksanakan dengan sistem piket. Hari Sabtu kantor desa juga akan buka.

Imam Syaifudin warga Dusun Kapasan RT 02 RW 02 Desa Gadungan yang sedang mengurus akte kalahiran putrinya, mengatakan sangat terbantu dengan pelayanan berbasis IT tersebut. “Disamping cepat, lancar dan tidak antri, Â juga tidak jauh. Seperti harus ke Kecamatan atau ke Kantor Capil yang jauh berada di Ibu Kota Kabupaten Kediri. Sekarang cukup di Kecamatan saja bisa mendapat akte kelahiran secara gratis. Saya sebagai warga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah terutama Desa Gadungan karena bisa memberikan pelayanan prima dan sangat bermanfaat bagi kami yang ekonominya kelas menengah kebawah,” tutur Imam Syaifudin. (kan)

4

Potret

Edisi 271 / IX / 23 - 29 Januari 2017

Dalam Rangka Hari Kesadaran Nasional Bupati Bondowoso Lantik Lima Polres Bondowoso Gelar Upacara Bendera Pejabatnya Bondowoso, SMN Jajaran Polres Bondowoso menggelar Upacara Bendera dalam rangka Hari Kesadaran Nasional yang dilaksanakan di halaman Mapolres Bondowoso. Selasa (17/01/2017).

Upacara Hari Kesadaran Nasional berupa upacara bendera yang dilaksanakan tanggal 17 setiap bulan, mempunyai makna yang sangat penting, karena disamping untuk memantapkan kualitas pengabdian serta meningkatkan kecintaan kepada negara dan bangsa, juga merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan tugas

Upacara bendera dalam rangka Hari Kesadaran Nasional

dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Polri selaku insan Bhayangkara.

Pada pelaksanaan upacara kali ini Polsek Pujer mendapat giliran sebagai pelaksana, dimana Kapolsek Pujer AKP Tunggul

Prabowo bertindak sebagai perwira upacara, Kanit Intel Iptu Edy Pramono sebagai Komandan Upacara serta beberapa personil Polsek Pujer yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut sedangkan yang

menjadi Inspektur Upacara adalah Kabag Ren Polres Bondowoso Kompol Latif.

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur upacara membacakan amanat Kapolres Bondowoso yang berisi apresiasi Kapolres terhadap seluruh anggota Polres Bondowoso yang telah bekerja dengan baik sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru meskipun masih dengan berbagai kekurangan akan tetapi kita akan menganalisa dan mengevaluasi sebagaimana yang telah

kita lakukan sesuai jadwal yang telah disusun sehingga kedepan kinerja kita selaku anggota Polri semakin hari semakin baik dan masyarakat merasa aman dalam beraktifitas.

Selain itu Kapolres juga berharap kepada seluruh personil Polres Bondowoso agar meningkatkan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan YME sebagai wujud rasa syukur dalam mengaplikasikan kreatifitas, meningkatkan terus kualitas penggelaran personil di lapangan utamanya pengaturan dan patroli pada tempat-tempat rawan.(dar)

Panen Padi Organik dengan Metode Hazton dan SRI Lumajang, SMN Pemerintah Kabupaten Lumajang Panen Raya untuk jenis padi organik yang menggunakan metode HAZTON dan SRI pada Kelompok Tani “Tangguh”, sebagai bukti nyata peningkatan produksi dan produktivitas padi untuk Ketahanan Pangan Nasional, bertempat di Desa Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Selasa kemarin (17/01).

Demplot padi organik metode HAZTON ini, merupakan implementasi dari MOU antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Perwakilan Bank Indonesia Jember pada tahun 2013 lalu. Hal

ini merupakan terobosan untuk memacu peningkatan produksi beras, salah satunya dengan melalui metode HAZTON yang dikembangkan Bank Indonesia dan konsultannya.

Bupati As’at mengatakan bahwa sub sektor tanaman pangan khususnya komoditas padi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam membangun perekonomian daerah.

Untuk itu perlu terus diupayakan pengembangannya, karena telah berperan sebagai penyedia pangan untuk ketahanan pangan daerah, penyediaan lapangan kerja dan sumber pendapatan masyarakat demi menuju peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Bupati As’at juga menyampaikan agar petani tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan dan kegagalan dalam upaya meningkatkan hasil pertanian. Melalui metode hazton ini, diharapkan dapat menambah penghasilan petani, karena padi organik jenis merah nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan beras biasa. “Menurut pantauan terakhir harga padi jenis merah harganya berkisar antara 23 hingga 25 ribu per kilogram”, ujar Bupati As’at.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Ir. Paiman, mengatakan bahwa metode HAZTON

Bupati Lumajang, Drs. As’at saat panen raya padi organik di Desa Banyuputih Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Selasa (17/1/2017) lalu

ini lebih efisien dalam penggunaan sarana produksi. Oleh sebab itu, Kepala Dinas Pertanian menyebut metode ini dengan “SRI” yaitu metode “Sitik Rodok Irit”, yang artinya sedikit tapi irit dalam penggunaan sarana produksi pertanian.

Turut hadir pada panen padi tersebut, Bupati Lumajang, Drs. As’at, M.Ag dan

Wakil Bupati Lumajang, dr.

Buntaran Suprianto, M.Kes bersama dengan Forkopimda Lumajang, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang, Perwakilan BI Jember, Konsultan BI Prof.

DR. Indah Prihartini, Muspika Jatiroto, Kepala Desa, tokoh masyarakat, kelompok tanisertaundanganlainnya.(tik)

CSR HM Sampoerna untuk Jember Jember, SMN - Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR., di dampingi segenap SKPD terkait hadiri audiensi bersama PT. HM. Sampoerna Tbk. yang berlangsung di ruang rapat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Kamis (12/1) beberapa waktu yang lalu.

Tim dari PT. HM. Sampoerna menjelaskan paparan mengenai program CSR Jember, yang mana acara ini juga sebagai mempererat tali silaturahmi dengan harapan hasil diskusi ini dalam pelaksanaan kedepan dapat sejalan dengan visi dan misi Pemkab Jember.

Menurut paparan yang di jelaskan PT HM Sampoerna memiliki payung program Sampoerna untuk Indonesia yang fokus dengan 4 kegiatan yaitu akses dunia pendidikan, peningkatan ekonomi masyarakat kepada masyarakat lebih luas dalam hal masyarakat bisa berdaya berdikari dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan sumberdaya ekonomi, pemberdayaan perempuan karena sosok perempuan dalam keluarga merupakan elemen penting yang bisa membantu mensejahterakan masyarakat, dan penanggulangan bencana saatnya untuk sadar akan potensi bahaya bencana di sekitar yang dapat mengurangi resiko terhadap bencana dan di harapkan semua elemen memangku kesadaran agar dampak dari bencana dapat terminimalisir.

Fokus dengan apa yang telah di lakukan di Kabupaten Jember dengan Jember merupakan pemasok utama bagi HM Sampoerna yang salah satunya adalah petani tembakau dan dengan program pendampingan asistensi kepada petani untuk menyesuaikan tembakau sesuai dengan kebutuhan.

Pernah di lakukan untuk menginisiasi pemberdayaan perempuan yang mana para perempuan menjadi suatu kelompok untuk menambah perputaran ekonomi tenaga kerja dengan di bentuk suatu kelompok usaha.

Program beasiswa tetap di jalankan kepada siswa-siswa sederajat dan kegiatan after school untuk program pendidikan dasar yang penting bagi

Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR saat foto bersama usai audiensi bersama PT. HM Sampoerna Tbk. siswa siswi, pentingnya kesadaran anak dan orangtua bahwa pentingnya pendidikan dasar, maka setelah pulang sekolah di berikan kegiatan dan di berikan pelatihan kepada sekolah dengan sasaran sekolah dasar.

Rutin juga di wilayah pedesaan melakukan kerja sama dengan suplayer tembakau untuk memeriksa dan menyelesaikan permasalah kesehatan di pedesaan, juga diberikan dan dilaksanakan pelatihan UKM kepada perempuan yang mana sasaran ini kepada UKM yang sudah berdiri yang dapat menumbuhkan perekonomian keluarga di masyarakat Jember.

Bantuan bencana Pengobatan gratis (2008-2016), Pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi mereka yang membutuhakan. Khususnya bagi petani tembakau dan keluarganya, dilaksanakan bergantian di seluruh kabupaten jember, penerima manfaat : ,2008 :895 ,2010 : 558 ,2011 : 403 ,2012 : 223 ,2013 : 398 ,2014 : 248 ,2015 : 311 ,2016 : 252 Program yang akan dating Peningkatan ekonomi masyarakat, Small medium enterprise ( UMKM ) ( 20162017), Pelatihan dan pendampingan bagi usaha mikro. Kecil dan menengah di jember, penerima manfaat 100 UMKM, Program pertanian yang baik, Program kemitraan petani (ips), Program kemitraan antara HMS dengan petani dan pemasok dalam hal pendampingan dan pelatihan mengenai best practice cara bertani tembakau. Penerima manfaat total 1,168 petani di 19 kecamatan, Gelar tanam dan bakti social, Sebagai bagian dari pro-

gram kemitraan dengan petani HMS bersama dengan para petani mengadakan acara gelar tanam serta bakti sosial.

Pemberdayaan perempuan, Community learning group (CLG-CLC), Pemberdayaan masyarakat dan keluarga petani untuk meningkatkan pemahaman atas isu resiko pekerja anak dan pentingnya pendidikan bagi anak. Penerima manfaat, 2011-2012 : 364 orang, 2013 : 212 orang, 20142015 : 226 orang, Daerah 20112012 desa kamal kec.arjasa, 2013 desa kalisat kec.kalisat, 20142015 desa subo kec. pakusari.

Akses edukasi Beasiswa (2013-2014), Bantuan beasiswa kepada siswasiswi SMA sederajat sekabupaten jember, penerima manfaat 435 siswa SMA di seluruh kabupaten jember.

After school program Kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa SD dengan bertujuan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mengenai keterampilan dasar yang merupakan program dengan tujuan memberikan alternatif kegiatan setelah jam sekolah untuk mencegah mereka bermain di ladang tembakau, Penerima manfaat ada 8 sekolah terdiri dari 600 siswa, 40 guru, 400 orang tua.

Daerah SDN 3 kalisat kecamatan kalisat, SDN 1 glagahwero kecamatan kalisat, SDN 2 gumuksari kecamatan kalisat, SDN 1 jatian kecamatan pakusari, SDN 1 pakusari kecamatan pakusari, SDN 1 mayang kecamatan mayang, SDN sumberkejayan kecamatan mayang.

Tanggapan Bupati Faida mengenai penjelasan dari empat sasaran tersebut telah di

sepakati dan di arahkan oleh Bupati Faida untuk edukasi target di Jember siswa sekolah putus di SMA dan SMK hingga di kirimkan ke Provinsi, siswa tidak mampu membayar SPP cukup meberatkan dan sudah di data untuk siswa tidak mampu maka ini telah di anggarkan oleh Pemerintah dan data ini di mungkinkan bisa di kombinasi dengan program CSR Sampoerna.

Bupati Faida menginginkan untuk fokus pada petani tembakau sehingga sasaran CSR Sampoerna benar-benar petani tembakau. “Dengan menjadi anak tembakau mereka bisa kuliah”, program beasiswa untuk SMA atau SMK sederajat dapat di fokuskan juga pada keluarga petani tembakau.

Keterlibatan anak dalam bekerja yang mencari makan dengan posisi terpaksa dan sudah terdata yang dipastikan untuk tidak putus sekolah, CSR di fokuskan di 3 wilayah binaan agar lebiih fokus, untuk kesehatan diikutkan dengan program ngantor di Desa namun akan di pertimbangkan lebih lagi dan sasaran 3 wilayah kecamatan binaan di lakukan bersama HM Sampoerna.

UKM jahit juga dapat menjadi sasaran yang mana menyatukan penjahit yang sendiri sendiri menjadi satu

kelompok tukang jahit dalam program penetasan pengangguran di wilayah binaan tembakau, juga dengan melatih pemuda untuk penuntasan bencana yaitu pelatihan tanggap bencana di wilayah binaan, dengan kegiatan gotong royong bukan sekedar peduli memberi.

Ekonimi open tunity dalam menggerakan produk lokal bersama Pemkab mengangkat produk lokal untuk pelatihan, dan untuk warung berjaringan dapat di perpanjang masa ijinnya apabila 30 persen ada produk lokal. Dan diminta kepada segenap SKPD untuk tidak melangkah sendiri-sendiri melainkan berkelompok dan bersama-sama.

17 produk lokal dengan, melatih 1000 pemuda untuk barista profesial dan telah selesai pelatihan 200 barista dan pngelola warung rakyat.

Berkaitan dengan beasiswa mahasiswa di kategorikan dengan dua kelompok mahasiswa berprestasi dari masyarakat tidak mampu atau mahasiswa berprestasi dari masyarakat yang tidak berdaya.

Dan CSR ini diminta oleh Bupati Faida untuk memfokuskan programnya bersama Pemkab Jember pada 3 wilayah keluarga petani tembakau di Kabupaten Jember.(tik)

Bondowoso, SMN Bupati Bondowoso Amin Said Husni kembali melantik dan mengambil sumpah lima pejabat di lingkungan Pemkab Bondowoso. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di pendopo Bupati, Selasa (17/1).

Adapun pejabat yang dilantik antara lain yakni Agus Suwardjito yang sebelumnya sebagai direktur Rumah Sakit dr. Koesnadi menduduki jabatan baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Mohammad Ridwan sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Untung Kuzairi sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan di RSU dr.

H. Koesnadi; Fatchurrohman sebagai Kepala Bagian Umum RSU dan Rahmah Widyana sebagai kepala sub Bagian Keuangan Pada Bagian Perlengkapan dan Keuangan.

Bupati Bondowoso Amin Said Husni menyampaikan satu permintaan kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia ingin seluruh pejabat bisa mencurahkan segenap tenaga

dan kemampuannya dalam mengemban tugas baru.

“Saya memasrahkan sebagian amanah masyarakat pada pundak kalian.

Untuk itu, saya meminta agar amanah ini dijalankan dengan baik dan penuh tanggungjawab serta senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal,” ujarnya Amin juga menjelaskan terkait permohonan pengajuan agar tidak diperpanjang jabatanya Agus Suwardjito, sebagai direktur RSU dr. Koesnadi.

“Akan tetapi, saya tidak langsung menindaklanjuti surat permohonan yang diajukan saudara dr. Agus Suwardjito.

Saya meminta agar dia melaksanakan tugas dengan baik sampai masa akreditasi tuntas. Karena akreditasi ini membutuhkan penanganan yang maksimal dan melibatkan semua unsur yang ada,” jelasnya.

Sehingga, lanjut Bupati, dirinya memilih mempertahankan dr. Agus Suwardjito meski banyak dokter yang tidak menginginkannya. Itu dilakukan agar akreditasi dengan predikat B yang disandang RSU dr. Koesnadi selama ini tidak turun.

Disampaikan Dwijo, karena bencana banjir di Kec Jabon itu, sehingga khusus disana saat ini statusnya ditetapkan tanggap darurat.

Sedangkan di wilayah kecamatan lain tetap siaga. Bencana banjir yang terjadi di wilayah kec Jabon, dari analisa BPBD Sidoarjo, terjadi karena beberapa factor. Diantaranya, pintu air yang rusak akibat adanya angin putting beliung, sehingga membuat air dari bagian atas deras menyerbu wilayah Jabon.

Selanjutnya, juga terjadi karena limpahan air akibat

“Upaya ini membuahkan hasil dan mengapresiasi kinerja pihak RSU Koesnadi, karena meraih predikat lulus dengan peringkat Paripurna,” katanya.

Sedangkan jabatan Direktur RSU dr. Koesnadi, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) dr.

Suharto sebagai Direktur.

Bupati tidak langsung melakukan pengisian atau lelang jabatan karena pimpinan RSU masih dalam masa transisi.

“Sesuai peraturan perundang-undangan, RSU itu nantinya akan menjadi UPT di Dinas Kesehatan. Sehingga dalam masa transisi ini saya tidak memilih pengisian atau lelang jabatan biar tidak komplikasi kepegawaian atau kelebihan pejabat eselon dua,” kata Bupati.

Langkah ini diambil tegas Bupati sebagai respon dari aspirasi sejumlah dokter untuk melaku-

kan penyegaran di RSU Koesnadi. Pihaknya mengakui telah melakukan langkah yang sangat hatihati, agar tidak ada aturan yang dilanggar.

“Namun tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi solusi terbaik dalam mengakomodir, merespon harapan dan aspirasi para dokter spesialis,” ucap Bupati Bondowoso dua periode tersebut.

Ia berharap, dalam melewati masa transisi ini tanpa mendatangkan masalah baru. Untuk itu dia meminta dokter spesialis dan seluruh unsur di rumah sakit agar segera bersinergi.

“Tujuannya untuk mempersiapkan dan mencukupi semua kekurangan untuk kemajuan rumah sakit ke depan serta memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat,” pungkasnya.(dar)

Penderita DBD Tembus 626 Jiwa di tahun 2016 Sampang, SMN Selama tahun 2016, jumlah penderita DBD di Kabupaten Sampang mencapai 626 orang. Jumlah tersebut terhitung dari awal januari Hingga Desember 2016, dengan rincian 6 orang diantaranya meninggal dunia.

Jumlah tersebut, sebenarnya menurun dibanding tahun 2015 lalu, yaitu 638 orang dan 14 orang diantaranya dinyatakan meninggal. Namun, menurunnya jumlah penderita tersebut belum signifikan, dan sangat mengkhawatirkan mengancam di

tahun 2017 ini.

Kepala dinas kesehatan Sampang, Dr. Firman Priabadi melalui humas dinas kesehatan Sampang, Farid Bil Faqih mengakui, kasus DBD di Sampang tidak menurun secara signifikan. Menurutnya, ada banyak faktor yang sulit dihindarkan dari penyebab tingginya penyakit DBD tersebut. Antaranya genangan air kumuh akibat banjir yang sering melanda Kab. Sampang, Kemiskinan yang membiasakan hidup kumuh, serta kesadaran masyarakat yang kurang

akan kebersihan lingkungan.

Ditambahkan Farid, rata-rata penderita penyakit DBD berusia 5 sampai 25 tahun, dan daerah endemis DBD di Kabupaten Sampang, yaitu kecamatan kota Sampang dan kecamatan Jerengik sebagai daerah sering terdampak banjir, dan kecamatan kedundung, Sokobanah, Sreseh dan Banyuates yang dikenal daerah pesisir dan daerah kumuh.

Menurut Farid, selain hal di atas, pihaknya juga mengakui beberapa Fak-

tor tinngginya penderita hingga korban meninggal akibat DBD, lambatnya dirawat secara medis dan keterbatasan petugas medis kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat di tingkat desa kecamatan. Untuk itu, berbagai upaya mencegah DBD, sebenarnya sudah dilakukan, yaitu pemfogingan disetiap rumah warga dan tempat basah dan kotor atau endemis DBD dan Abate, serta sosialisasi 3M (menguras, mengubur dan menutup) jelas Farid. (why)

DPRD Desak Pemkab Realisasikan Proyek lebih Awal Sampang, SMN Realisasi sejumlah proyek fisik 2016 menjadi catatan tersendiri bagi sejumlah anggota komisi III DPRD Sampang, Pasalnya ditahun 2016 lalu banyak proyek pembangunan yang dikerahkan diakhir tahun Sehingga pengerjaannya diduga dila-

kukan secara asal-asalan, sehingga hal tersebut diyakini berimbas pada hasil pelaksanaan proyek.

Kabag Pembangunan Pemkab Sampang, Abd Hannan juga membenarkan bahwa sejumlah paket proyek ada yang dilakukan asal-asalan, bahkan ada pemutu-

Awal Tahun 2017, Sidoarjo Siaga Bencana Sidoarjo, SMN - Hujan terus turun pada awal tahun 2017 ini, membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Sidoarjo menetapkan status siaga bencana se Kab Sidoarjo, sampai dengan 28 Pebruari mendatang.

Disampaikan Kepala BPBD Kab Sidoarjo, Ir Dwijo Prawiro MT, bencana yang terjadi dalam awal tahun 2017 ini hanya banjir yang menimpa wilayah Kec Jabon.

“Alhamdulilah, menurut data di tempat kecamatan lain tidak ada masalah,” ujar Dwijo, Kamis (19/1) kemarin.

Bupati Bondowoso Amin Said Husni saat melantik dan mengambil sumpah lima pejabat di lingkungan Pemkab Bondowoso

banjir yang terjadi di wilayah Kab Pasuruan, yang dekat dengan wilayah Kec Jabon.

Serta berbarengan dengan terjadinya air laut pasang.

Akibat banjir di Kec Jabon itu, lima desa sampai kini tergenangi air. Diantaranya Desa Kupang, Desa Tambak kalisogo, Desa Kedung rejo, Desa Semambung dan Desa Kedung Pandan. “Info terakhir, kondisi disana fluktuatif, ada yang airnya sudah menurun, tapi ada juga sebagian yang malah naik,” katanya.

Karena kondisi banjir disana belum surut 100%,

menurut Dwijo, maka dari hasil rapat dengan Camat Jabon dan para kepala desa, disana akan didirikan Posko tanggap darurat, yang akan ditempatkan di Desa Kupang.

Dengan adanya Posko ini, diharapkan akan bisa memantau kondisi yang terjadi. Sehingga bisa setiap saat memberikan laporan kepada Pemkab. Selanjutnya akan cepat pula dalam mengambil keputusan untuk penanganan bencana yang terjadi.(sla)

san kontrak, namun demikian pria asal Karangpenang tersebut enggan disebut-sebut ikut bertanggung jawab pada seiumlah proyek didaerahnya akibat peluncuran pelaksaman yang lambat.

Sejurus kemudian, ia berjanji akan melakukan evaluasi secara menyeluruh pada gelaran proyek tahun ini, sebab menurutnya, pelaksanaan proyek pada tahun lalu harus dijadikan pembanding guna perbaikan ditahun tahun berikutnya. “Kalo soal pelaksanaan kami rasa ditahun 2016 lalu sudah cukup ideal, hanya saja-memang pada akhir tahun lalu terkendala faktor alam yaitu bersamaan dengan musim hujan, sehingga banyak proyek yang terbengkalai,” ungkapnya.

Sementara itu anggota KomisiIIIDPRDSampang, Anwar Sanusi mengatakan bahwa secara teknis, idealnya dalam pembangunan proyek tersebut minimal dilaksanakan selama 90 hari hingga 120 hari, bahkan untuk bangunan gedung bisa lebih panjang jangka waktu pelaksanaanya.

Dengan kondisi saat ini seharusnya Pemkab Sampang paham dengan kondisi yang ada. “Ditakutkan nantinya akan dilakukan secara asal-asalan, yang penting selesai tepat waktu, alhasil kondisi proyek yang dikerjakan tidak maksimal lagi,” katanya Kedepan lanjut politisi PDIP itu,pihaknya akan terus menagih komitmen akhir dari sebuah pembahasan yang telah sepakati bersama antara DPRD dengan Pemkab Sampang, yang rencana akan melaksanakan pengerjaan proyek lebih awal ditahun ini.”Saya tekankan, Ini tidak harus menjadi kebiasaan terlambat yang harus terulang setiap tahunnya, pemkab harus berubah dan berbenah agar setiap pembangunan di Kabupaten Sampang tidak selalu telat dan lelet,” tambahnya. Ia juga mengatakan realisasi perencanaan dinilai sebagai faktor utama suksesnya pembangunan. Jika perencanaannya bagus dan sesuai waktu yang ideal, maka kualitas proyek akan bagus, begitu juga sebaliknya. (why)

Fokus

Edisi 271 / IX / 23 - 29 Januari 2017

Wakil Walikota Madiun Sugeng Rismianto Meresmikan Pasar Sepoor Madiun, SMN - Wakil Walikota Madiun, Jawa Timur, Sugeng Rismiyanto, meresmikan Pasar Sepoor yang berada di Jalan Pahlawan dan Pasar Manguharjo di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Madiun, Jumat 21 Januari 2017.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya Ketua DPRD Istono, Sekda H. Maidi, kepala Satuan Kerja Perangkat (SKPD) dan undangan yang terdiri dari para pedagang Pasar Sepoor dan Pasar Manguharjo.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto, me-

ngatakan, peresmian Pasar Sepoor dan Pasar Manguharjo, merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Madiun untuk menekan inflasi. Karena dengan bertambahnya jumlah pasar, maka kebutuhan masyarakat mudah didapat.

“Saya minta kepada bapak ibu untuk segera menempati pasar ini. Biar kebutuhan masyarakat mudah didapat. Ini juga untuk menekan inflasi. Jangan seperti pasar burung lama. Sudah diresmikan dua tahun lalu, tapi belum ditempati,” kata Sugeng Rismiyanto, dalam sambu-

tannya.

Sugeng juga memastikan, tidak ada kolusi dalam pembagian bedak atau kios di dua pasar tersebut. “Saya jamin tidak ada kolusi. Semua transparan,” pungkasnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun, Gaguk Hariyono, mengatakan, Pasar Sepoor yang dibangun menggunakan anggaran tahun 2016 melalui Diskopperidagpar, menelan biaya sebesar Rp.1,596 milyar. Sedangkan Pasar Manguharjo yang ditangani Dinas Pasar, menelan anggaran APBD

2016 sebesar Rp.1,253 milyar.

“Untuk jumlah kios dan los, di Pasar Sepoor ada 16 kios dan 26 los. Kalau Pasar

Manguharjo, ada 27 kios dan 15 los,” terang Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun, Gaguk Hariyono. (Sy)

25 Desa Rawan Longsor, Warga Diimbau Waspada Madiun, SMN - Sebanyak 25 desa di enam kecamatan di Kabupaten Madiun yang rawan tanah longsor selama musim hujan berlangsung.

“Desa yang rawan longsor tersebut terdapat di lereng Gunung Wilis, di antaranya di Kecamatan Dagangan, Kare, Gemarang, Wungu, Saradan dan Dolopo,” ujar Kepala Bidang

Ilustrasi rawan longsor

Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun Heri Syuoko kepada wartawan diMadiun,Jumat(20/1/2017).

BPBD Kabupaten Madiun mencatat ke-25 desa tersebut antara lain Kecamatan Dagangan (Desa Mendak, Tileng, Padas, Ngranget, dan Segulung), Kecamatan Wungu

(Desa Wungu dan Kresek), Kecamatan Kare (Desa Bodag, Kare, Randualas, Bolo, Kepel, Cermo dan Morang).

Kemudian, Kecamatan Gemarang (Desa Winong, Batok, Durenan dan Tawangrejo), Kecamatan Saradan (Desa Sumberbendo dan Klangon) dan Kecamatan Dolopo (Desa Blimbing, Suluk, Bader, Kradinan dan Candimulyo). (Sy)

Miliki Saber Pungli

Masyarakat Berharap Kinerja Maksimal Ngawi, SMN - Tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) dikukuhkan Bupati Ngawi pada 17 Januari 2017 lalu di Pendapa Wedya Graha. Tim ini terdiri dari unsur penegak hukum ini, diantaranya Polres Ngawi, Inspektorat Ngawi, Kejaksaan Negeri Ngawi dan Sub Denpom 12 Ngawi, dengan beranggotakan 28 personel. “Tim ini semoga bekerja dengan baik dan melakukan pengawasan maksimal demi pencegahan adanya pungutan liar,” ujar Bupati Ngawi, Budi Sulistyono.

Tim Saber Pungli, menurut Kanang, sapaan akrab bupati Ngawi, juga memiliki kewenangan pengawasan dan tak akan mampu bekerja maksimal

tanpa bantuan dari masyarakat. Pencegahan pada pungli, menurut dia, bisa dilakukan bila prosedur pelayanan publik dilaksanakan dengan baik. “Prosedur yang dilakukan dengan baik dan benar, bisa mengantisipasi adanya gratifikasi, penyuapan ataupun pungli. Dengan adanya pelayanan publik yang tandar dan dilaksanakan dengan baik, akan mampu menekan potensi pungli maupun penyuapan,” ungkapnya.

Sebagai bupati, Kanang juga berharap bahwa tim saber pungli juga bisa mendorong berkurangnya keluhan atas pelayanan pemerintah, agar tidak terjadi upaya mempercepat suatu proses pelaya-

nan lewat jalan unprosedural seperti menyuap.

“Silakan saja tetap lakukan dan sudah ada tim Saber Pungli yang akan bertindak,” katanya.

Tim Satgas Saber Pungli untuk tahap awal lebih difungsikan untuk mengawasi pada instansi yang memiliki peran pelayanan kepada masyarakat langsung seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PPTSP) maupun dinas lainya.

Sementara itu Kapolres Ngawi AKBP Suryo Sudarmaji meminta masyarakat ikut aktif mencegah pungutan liar dengan

Bupati kukuhkan tim saber pungli

tidak membiasakan berbagai pengurusan pelayanan publik lewat jalan belakang. “Jangan cobacoba lakukan pungli kalau tidak ingin mendapatkan penindakan hukum,” ujarnya.

Masyarakat Ngawi sendiri berharap, adanya tim Saber Pungli, bisa berfungsi maksimal. Apa-

lagi beberapa pelayanan publik di Ngawi selama ini masih sering jadi keluhan.

Tarif pelayanan publik yang diatur dalam Perda, seringkali tidak dijelaskan dengan gamblang sehingga warga tidak mengetahui dengan pasti berapa tarif resmi pengurusan sebuah dokumen atau perizinan tertentu. (ari)

Aksi HMI Meminta Kapolres Pamekasan Adili Oknum Polisi Atas Tindakan Represif Terhadap Para Aktifis HMI Cabang Pamekasan Pamekasan, SMN Berkisar tanggal 5 febuari 1947 merupakan kelahirannya HMI yang kini sudah mencapai usia 70 tahun. Sejarah besar dan Bangsa Indonesia tidak pernah terlepas dari Peran dan Fungsi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Selama tumbuh dan hidup di Nusantara ini HMIenapak Peranan dan Fungsinya sekaligus memegang teguh Komitmen. Aksi luruk HMI ke Mapolres Pamekasan digelar seputar pukul 10.00 wib, Selasa(17/01/2017).Aksiturun jalan ini mulai dari kawasan arek lancor menuju Mapolres Pamekasan dengan tututan dan pernyataan sikap atas bentuk tindakan Represif aparat kepolisian dan meminta oknum polisi tersebut harus meminta maaf secara terbuka kepada korban dan keluarga besar HMI khisusnya HMI Cabang Pamekasan serta adili oknum polisi sesuai proses hukum yang ada dan meminta polres Pamekasan harus profesional tanpa pandang bulu dalam penegakan hukum.

Pernyataan sikap HMI tersebut tak lain untuk mengusut tuntas oknum polisi yang sudah melakukan pelanggaran disiplin juga penganiayaan terhadap aktifid HMI. Kro-

Aksi HMI meminta kapolres pamekasan adili oknum polisi atas tindakan represif yang digelar Selasa (17/1/ 2017) sekitar pukul 10.00 WIB nologis kejadian tindakan represif oleh aparat kepolisian terhadap aktifis berkisar pasca kader HMI lakukan aksi Bela Rakyat dalam rangka menolak kebijakan Pemerintah RI yang tidak Pro-Rakyat yang digelar di kantor DPRD Kabupaten Pamekasa (12/01/2017) beberapa hari yang lalu.

Melalui pantauan SMN, ketua umum HMI menyampaikan “Pantaskah jika provokator atas terjadinya kericuhan pasca orasi dihalaman kanto DPRD Kabupaten Pamekasan yang sudah mencoreng Kehormatan, Marwah dan Martabatv Institusi Polri khususnya polres Pamekasan, tandas Chaerul

Umam.

Para peserta HMI akan tetap dan tidak akan beranjak meskipun harus menunggu kedatangan bapak kapolres hadir untuk menemuinya.

Para peserta HMI tetap memperjuangkan tuntutannya agar kapolres yang dinilai sebagai orang nomor satu dan sebagai kemitraan segera hadir, meskipun pada saat itu kapolres sedang ada kesibukan (urjen) yang tidak bisa diwakilkan.

Semangat HMI membuat para pemerhati yang ada dilintas jalan turut bergemuruh.

Aksi tersebut benar benar berlangsung lama yang diperkirakan berlangsung waktu 2

2016, Polisi Kota Madiun Keluarkan 16.936 Surat Tilang

Polantas Kota Madiun Saat Adakan Operasi

Wawali Kota Madiun Sugen Rismianto Saat Meresmikan Pasar Sepoor.

jam. Meskipun hujan turun deras, aksi tersebut tetap tidak beranjak. Seperti yang dilansir SMN, seputar pukul 12.15 wib, AKBP Nowo Hadi Nugroho, SH.SIK hadir ditengah tengah para kader HMI. Kapolres Pamekasan, AKBP Nowo Hadi Nugroho mengatakan “ untuk proses hukum terhadap oknum polisi tetap akan dilakukan dan bertanggung jawab baik laporan pidana maupun masalah kedisiplinan, pungkasnya.

Selain itu ditambahkannya pernyataan perminta

maafnya atas kejadian yang sudah terjadi pada kader HMI Cabang Pamelasan dan sekaligus menandatangani kesiapan kapolres dalam menjawab tuntutan para mahasiswa yang telah menimpa rekan rekan sekalian, tandas AKBP Nowo Hadi Nugroho.

Dan dengan pernyataan kapolres yang secara Institusi, bahwa saya meminta maaf atas kejadian tersebut pada beberapa hari yang lalu dan maka pada saat itupula aksipun berkahir bubar dengan tertib. (hen)

Madiun,SMN-Jumlah pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Madiun Jawa Timur selama tahun 2016 meningkat dibandingkan dengan tahun 2015.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Madiun Kota AKP Purwanto Sigit Raharjo mengatakan peningkatan tersebut dilihat dari jumlah surat tilang yang dikeluarkan oleh aparat kepolisian setempat.

“Sesuai data yang ada, jumlah surat tilang selama

penataan akibat dari peraturan pusat terkait Sruktur Organisasi Tata Kelola pemerintahan yang baru, disnaker Lamongan menegaskan untuk memfokuskan pada pengawasan tenaga kerja asing di Lamongan.

Ketegasan itu disampaikan Kepala Disnaker Lamongan Moh.Kamil kepada Bhirawa, Rabu (18/1).

tahun 2016 mencapai 16.936 lembar. Sedangkan tahun 2015 hanya sebanyak 12.614 lembar,” ujar AKP Purwanto kepada wartawan,Jumat(20/1/2017).

Kasatlantas menjelaskan dari sebanyak 16.936 pelanggaran tersebut didominasi oleh pelaku usia pelajar tingkat SMP dan SMA. Di mana sesuai data, pelanggar usia pelajar SMA mencapai 14.000 orang, mahasiswa sebanyak 1.735 orang, dan SMP

sebanyak 1.164 orang.

Sisanya adalah masyarakat umum.

Ia juga membeberkan dari jumlah pelanggaran sebanyak 16.936 tersebut, rinciannya meliputi tidak menggunakan helm sebanyak 5.330 pelanggaran dan tidak membawa surat kelengkapan berkendara sebanyak 5.057 pelanggaran.

Selain itu, melanggar marka jalan sebanyak 4.294 pelanggaran dan tidak menggunakan kendaraan sesuai standar sebanyak 1.437 pelanggaran.

“Peningkatan jumlah pelanggaran tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman dari pengendara untuk beretika di jalan. Selain itu juga tingkat untuk mematuhi peraturan lalu lintas masih

minim,” kata Purwanto.

Dia mengatakan pihaknya akan intensif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang tata cara berkendara lalu lintas yang baik. “Kami akan sampaikan tentang etika berlalu lintas dan cara mengemudi yang baik dan benar,” kata dia.

Ia menambahkan, selain tindakan tilang polisi juga memberikan nasihat kepada pelajar yang bersangkutann agar tidak mengulangi lagi sampai ia cukup umur dan memiliki SIM. Hal penting lainnya, pihaknya juga mengimbau kepada orang tua siswa untuk bisa mengendalikan anaknya agar tidak mengendarai kendaraan bermotor sendiri sebelum memiliki SIM. (Sy)

Inspektorat Cermati Ambrolnya Proyek Talud Penahan Tanah Rp 457 Juta Ngawi, SMN - Proyek talud penahan tanah (TPT) yang baru selesai dibangun pada 10 Januari lalu di Desa Pelang Lor Kecamatan Kedunggalar ambrol. Ada dugaan proyek ini dibangun dengan tidak mengindahkan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Diantaranya tanpa ada pemasangan besi penahan atau skur sehingga bangunan sangat lemah dan langsung ambrol tergerus air hujan dan derasnya arus sungai.

Kepala Desa Pelang Lor, Suyadi, mengaku sudah menyerahkan pembangunan proyek ini ke pihak yang berkompeten. Walaupun dari dana desa namun pihaknya mengaku sudah tak tahu- menahu mengenai detail pelaksanaannya.

“Sudah diserahkan ke tim pelaksana,” ungkapnya.

Namun dari Inspek-

torat Kabupaten Ngawi sendiri, langsung mengerahkan tim investigasi untuk menelisik ambrolnya talud tersebut. M. Shodiq Tri Widianto, Inpesktur Kabupaten Ngawi mengaku, sudah mendengar laporan tentang ambrolnya talud tersebut. “Penyebab utama curah hujan tinggi dan arus deras,” ungkapnya.

Namun demikian, laporan mengenai gambar rencana dan detail alokasi keuangannya belum diserahkan dari pihak desa. Shodiq menyatakan, penggunaan keuangan desa selama ini masih diatur tersendiri dengan metode yang lebih sederhana untuk menyesuaikan kemampuan desa dan mengutamakan pemanfatannya. “Memang benar bahwa rencana penggunaan dana desa akan dikoordinasikan dengan kecamatan dan Dinas

Talud senilai Rp 457 juta yang ambrol di Desa Pelang Lor

Pemberdayaan Masyarakat, namun lebih berfungsi untuk pemberi saran,” ungkapnya.

Dengan penggunaan dana Rp 457 juta dan dominan menguras Dana Desa tahun 2016 di Desa Pelang Lor, sudah semestinya proyek TPT tersebut mendapatkan ketelitian sejak awal. Menurut Shodiq, pelaksanaan proyek desa dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) dimana TPK harus

mengantongi surat keterangan ahli baik itu SKT (Surat Keterangan Terampil) ataupun SKA (surat keterangan keahlian).

Sedangkan mengenai proyek yang baru selesai ahun 2017 padahal dari anggaran tahun 2016, menurut Shodiq masih dibolehkan. “Untuk dana desa, uang bisa keluar dari kas dengan SPJ menyusul dengan toleransi 1 bulan setelahnya,” katanya. (ari)

Diduga Jadi Ajang Protitusi, Warung di Dawung Ditutup

Petugas Temukan Belasan Kamar

Petugas menutup lokasi yang diduga ajang prostitusi di Dawung

Ngawi, SMN - Lokasi yang diduga menjadi ajang prostitusi dan berkedok warung makan, di Desa Dawung Kecamatan Jogorogo, dioprak

Tenaga Kerja Asing di Lamongan Bertambah Lamongan, SMN Semakin bertambahnya tenaga kerja asing di Kabupaten Lamongan menjadi titik fokus dinas tenaga kerja Kabupaten Lamongan dalam hal pengawasan tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi di Lamongan.

Meski perangkat disnaker Lamongan masih dalam

5

“Meski perangkat kita masih dalam proses penataan, Kita tetap fokus pada pengawasan tenaga kerja asing di Lamongan,” ujar Kamil.

Kamil juga menegaskan, pihaknya juga telah menjalin koordinasi dengan Tim Pora yang terdiri dari beberapa unsur. “Lamongan tidak boleh ada tenaga kerja asing yang ilegal.Tenaga kerja asing boleh

petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polres Ngawi unit Provost, Sub Denpom/1-2 Ngawi, Koramil dan Polsek Jogorogo mulai me-

masuk di perusahaan-perusahaan di Lamongan. Namun, semua tenaga kerja asing harus legal,” tegas dia.

Di sisi lain dia juga menyebutkan, tenaga kerja asing di lamongan di bulan Januari ini bertambah, sehingga total keseluruhan tenaga kerja asing yang sudah beraktivitas di perusahaan kabupaten Lamongan telah mencapai 104 TKA. “Januari ini bertambah jumlahnya, total tenaga kerja asing di kabupaten Lamongan yang telah beraktivitas dan legal telah mencapai 104 TKA,” sebut dia.(syam)

ngoprak tempat prostitusi berkedok warung tersebut mulai sekitar pukul 09.30 WIB pada Jum’at, (20/01).

Walaupun tidak menemui satu pun penjaja cinta di warung tersebut, namun petugas sempat dibuat heran dengan banyaknya kamar-kamar yang tersedia di lokasi itu. Kamar-kamar itu diduga menjadi ajang perbatan seksual dengan transaksi tertentu dan oleh petugas langsung ditutup. Semua pintu kamar dicopot oleh petugas agar belasan kamar tersebut tak lagi jadi lokasi transaksi asusila.

“Sudah pernah ada surat peringatan sampai dua kali dan yang ketiga kalinya ini ya kami tindak,” kata Didik Rahmad Purwanto Kepala Satpol PP Ngawi.

Meski hasil tangkapan nihil jelas Didik, petugas berhasil mengamankan beberapa botol minuman yang diduga mengandung alkohol dari tempat prostitusi milik Maryono. Botolbotol minuman itu pun langsung diangkut dalam kendaraan petugas.

Didik juga menegaskan, bukan hanya kawasan Dawung yang dter-

tibkan. Pihaknya akan segera menutup lokasi yang diduga menjadi ajang prostitusi seperti di Alas Malang, Desa/Kecamatan Karangjati, apabila surat peringatan yang telah dilayangkan beberapa waktu sebelumnya tidak digubris.

Untuk tempat prostitusi berkedok warung di Alas Malang yang jumlahnya mencapai 14 warung kata Didik, sangat berpotensi dilakukan penutupan paksa menggunakan alat berat mengingat tempatnya berada di satu lokasi. Hanya saja secara teknis penutupan tempat prostitusi di Alas Malang akan kerjasama dengan pihak pemerintahan desa sebab lahan yang ditempati milik tanah asset desa setempat.

“Kalau di lokasi ini (Alas Malang-red) kita akan kerjasama dengan desa sebab lokasinya itu ada di tanah milik desa.

Tetapi sangat kita harapkan sebelum ditutup paksa pihak desa harus segera memberikan sosilisasi ke tempat-tempat itu untuk menutup dan meninggalkan lokasi bagi pengelola yang bukan asli warga Desa Karangjati,” ujar Didik. (ari)

6

Probolinggo

Edisi 271 / IX / 23 - 29 Januari 2017

Dispendik Leces Silaturrahim Dengan Para Kepala SD Probolinggo, SMN - Banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kebersamaan, koordinasi dan komunikasi demi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Dispendik) Kecamatan Leces dengan melakukan silaturahim dengan para Kepala SD negeri/swasta seKecamatan Leces.

“Hal ini sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa dalam proses kemajuan pendidikan. Karena dengan saling berkoordinasi dan komunikasi maka permasalahan apapun akan mudah dipecahkan bersama,” kata Kepala Cabang Dispendik Leces Drs.Massajo.

Menurut Massajo, jumlah lembaga SD di Kecamatan Leces mencapai 33 lembaga, terdiri dari 27 negeri dan 6 swasta. “Kami ingin mengetahui gambaran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), PGRI dan Ketua Gugus KKG (Kelompok Kerja Guru). Kebetulan tahun 1992 saya pernah di Kecamatan Leces sebagai tenaga kontrak di bidang pendidikan masyarakat

Dispendik Jawa Timur,” Atas pengalaman itulah Massajo mengaku memiliki gambaran peta geografis, kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Leces. “Kami ingin semangat para pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan prestasi di bidang pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan masyarakat,” Massajo menegaskan bahwa sebenarnya Kecamatan Leces sudah kondusif dengan 8 (delapan) Standar Layanan Pendidikan, walaupun masih perlu catatan yang harus dibenahi mulai dari sarpras (sarana dan prasarana), pemenuhan guru dan jam belajar.

“Perlu didiskusikan agar SPM pendidikan masyarakat meningkat.

Dari sisi geografis layanan pendidikan di tingkat dasar sesuai dengan kondisi masyarakat. Artinya, walaupun ada di satu desa, jumlah anak didiknya masih ideal. Hal ini dikarenakan masyarakat masih menganggap adanya nilai historis dan kultur masyarakat. Dengan kata lain ada kedekatan sejarah,” Lebih lanjut Massajo menambahkan bahwa silaturrahim dengan

Dandim 0820 Pimpin Rakor Upsus Penuhi Target Tanam Okmar

Suasana saat Silaturahim Dispendik cabang leces dengan para kepala sekolah SD.

para Kepala SD ini bertujuan ingin membagi suasana keakraban dan meningkatkan komunikasi sesuai dengan kultur masyarakat.

“Tujuannya adalah membangun team work yang solid untuk memajukan dan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kecamatan Leces,” Melalui silaturrahim ini Massajo mengharapkan ada kesamaan persepsi agar suasana kerja dan informasi dapat tersampaikan. Semua program dapat dilaksanakan de-

ngan baik dan tidak terlalu formal kedinasan tetapi mampu mencapai cita-cita bersama.

“Ke depan ingin membuat team work yang mampu menjaga kekondusifan. Semua program dapat berjalan dengan baik dan terukur. Artinya jangan terlalu lambat dan jangan terlalu cepat.

Semua bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Tentunya juga melalui peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan SDM guru,” pungkasnya. (edy)

Dandim 0820 Letkol Inf. Hendhi Yustian Danang Suta saat memberikan paparan di acara Rakoor di Aula Makodim 0820 Probolinggo.

Probolinggo, SMN - Komandan Kodim (Dandim) 0820 Probolinggo Letkol Inf. Hendhi Yustian Danang Suta didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DPKH) Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari memimpin rapat koordi-

nasi (rakor) upaya khusus (upsus) dalam rangka memenuhi target tanam Oktober hingga Maret (Okmar) tahun 2017 (17/1).

Rakor yang digelar di Makodim 0820 Probolinggo ini diikuti oleh 182 orang peserta yang terdiri dari unsur TNI (jajaran

Danramil), DPKH, Camat, Kabag Administrasi Pemerintahan Kabupaten Probolinggo, PPL, UPTD, Poktan Kab/Kota, POPT Kabupaten Probolinggo, perwakilan dari Sub Divre Bulog Probolinggo serta utusan distributor pupuk wilayah Probolinggo.

Dandim 0820 Dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah memprioritaskan swasembada pangan secara nasional. Tapi persoalannya pangan sangatlah vital bagi kehidupan suatu negara.

“Suatu negara dikatakan makmur dan sejahtera salah satu tolak ukurnya dilihat dari kemampuan dalam menyediakan sumber pangan bagi rakyatnya. Oleh karena itu saya berharap bagi para pelaku upsus untuk merelakan hasil panen petani nanti 1020 % dijual kepada Bulog dan selebihnya silahkan ke tengkulak”. (edy)

Pemkab Pamekasan Gelar Sosialisasi Butuh Evaluasi Sagas Saber Pungli Kota Probolinggo Mekanisme Pemberantasan Pungli

Kapolres Kota Probolinggo AKBP Hando Wibowo, SIK. MSI dan Wakapolres Kompol Djumadi saat memberikan paparan di acara Coffee Morning dengan para Wartawan.

Probolinggo, SMN - Sepak terjang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kota Probolinggo yang dibentuk belum optimal. Hingga kini belum terdengar adanya aksi yang dilakukan. Sebab, pembentukan satgas tersebut hanya terkesan formalitas melaksanakan instruksi Presiden. Apalagi komposisi satgas diisi orang-orang di birokrasi yang justru menjadi ladang subur praktik pungli. Bisa diprediksi pungli akan makin marak terjadi karena melihat satgas tidak serius menjalankan tugasnya.

Wakil ketua DPRD Kota Probolinggo Zulfikar Himawan mengatakan “Saya melihat pelaksanaan yang sudah berjalan ini masih perlu dievaluasi lagi, baik masalah penganggaran, regulasi maupun implikasinya di lapangan,” (18/1).

Lebih lanjut Zulfikar Himawan mengatakan, tim saber pungli yang dibentuk pemerintah adalah langkah bagus untuk menekan praktek pungutan liar ataupun bentuk lain dari suap dan sebagainya.

Sejak dibentuk dan dikukuh-

kan harus dibarengi dengan melakukan sosialisasi tentang Saber Pungli sampai ke tingkat bawah hingga kecamatan dan kelurahan.

“Percuma kalau pungli hanya diberantas yang diatas atau institusi besar saja, sementara lingkup kecamatan dan kelurahan budaya pungli meski nilainya kecil tetap ada,” tandasnya.

Politisi partai Nasdem ini, berharap dengan adanya sosialisasi secara menyeluruh dan intensif tentunya akan lebih efektif pelaksanaannya.

Dengan demikian tujuan awal dari Saber Pungli ini akan dirasakan masyarakat, sehingga akan tercipta pola pelayanan pemeritah kepada masyarakat yang bersih dan tidak ada lagi biaya-biaya yang tidak dapat diprediksi atau biaya siluman yang sering dinamakan dengan pungli.

“Dengan demikian, dipastikan orang-orang luar daerah cenderung untuk tertarik melakukan innvestasi di daerah, khususnya Kota Probolinggo.”

Ketua Komisi B, DPRD Kota

Probolinggo, H. Rano Cahyono.

Pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Probolinggo membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

“Kami di DPRD berharap Tim Saber Pungli bisa bekerja optimal dan objektif dalam upaya pemberantasan pungli,” ucapnya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, melihat komposisi Tim Saber Pungli yang melibatkan unsur penegak hukum dari Kepolisian dan Kejaksaan, pihaknya yakin pemberantasan pungli akan berjalan. Sebab, tim ini selain melibatkan unsur internal Pemerintahan dari eksternal.

“Saat ini penindakan dalam pemberantasan pungli kerap dilakukan eksternal dari penegak hukum. Seperti saat pungutan parkir, yang aktif pihak kepolisian. Tetapi penindakan internal hampir tidak ada.”

Lebih lanjut Rano Cahyono, mengatakan dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan tim saber pungli hendaknya bisa bekerja seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ia pun optimistis jika pembenahan internal Pemerintahan telah dilakukan, pemberantasan pungli akan berbuah hasil.

“Kalau dari internal sudah bersih, otomatis masyarakat tidak akan bisa berkompromi dan praktik pungli bisa diberantas.”

Disisi lain, terbentuknya Tim Saber Pungli setelah terbentuk Tim Saber Pungli harus menunjukkan kinerjanya bukan hanya sebatas koordinasi dan sosialisasi.

“Tim Saber Pungli harus bekerja secara optimal dalam mencegah dan memberantas segala

bentuk pungli. Kami berharap tim ini segera difungsikan. Jangan sekedar dibentuk dan kinerjanya tak efektif,” Rano Cahyono juga menjelaskan, dampak yang ditimbulkan oleh pungli luar biasa dan sangat merusak, seperti menghambat investasi dan mengganggu pelayanan masyarakat.

“Tidak melihat besar kecilnya, tetapi pungli menjadi sebuah ancaman besar bagi proses percepatan pembangunan ke depan.

Pelayanan yang seharusnya bisa didapat dengan murah bahkan tanpa biaya malah menjadi biaya tinggi dan ini merugikan masyarakat.”

Wakil Ketua Tim Satgas Saber Pungli Kota Probolinggo, Kompol Djumadi, mengatakan, keberadaannya sudah dibentuk yang diketuai Walikota Hj Rukmini.

“Kebetulan saya diberikan mandat menjadi Wakil Ketua. Kami selalu mengedepankan perencanaan sebelum bertindak,” Wakapolres Probolinggo Kota jugamengatakan, kegiatan yang dilakukan Tim Saber Pungli Kota Probolinggo, meliputi pemetaan pelayanan yang rawan pungli dan membentuk kelompok penyuluhan. Apabila sudah dilakukan kegiatan pemetaan diketahui ada pungli, maka diserahkan kepada tim penindakan.

“Jika di provinsi atau daerah lain sudah memiliki Satgas Saber Pungli, Kota Probolinggo merupakan yang ke sepuluh di Jawa Timur yang terbentuk. Ini telegram dari Kapolda Jawa Timur,” Waka Polres kota juga telah memetakan pelayanan pelayanan yang berpontensi rawan pungli.(edy)

Lembaga PAU Koppas dan LPPNRI Ikut Mengantipasi Para PKL Pamekasan, SMN - Seruan hati para PKL yang berlapak di kawasan area taman arek lancor telah disampaikan langsung pada Komisi I yang kebetulan Komisi I hendak beristirahat di kawasan taman arek lancor, seputar pukul 10.00 wib Rabu (18/01/2017). Melalui pantauan SMN, suasana kedatangan Dewan Komisi I itu mendapat respon baik oleh PAU, KOPPAS dan LPPNRI pasca kedatangan para Komisi I yang tak lain hendak beristirahat atau berjedah sambil melihat situasi taman arek lancor.

Sementara Seketaris PAU, Rosi mengatakan kepada wartawan SMN, adanya seruhan dan keluhan para PKL ini kami berharap kepada pemerintah terutama kepada orang nomor satu di Pamekasan yakni Bapak Bupati Achmad Syafii, adanya PKl yang berlapak di arek lancor harus mempunyai kebijakan yang rasional, mengapa saya katakan demikian?, terang Rosi. Kalau PKL ini dibubarkan

Komisi I saat beristirahat di kawasan Taman arek Lancor

atau dikeluarkan dari kawasan arek lancor seharusnya pemerintah sudah menyediakan tempatnya.

Penggusuran para PKL yang semerta merta ini sama saja dengan Pembunuhan Moral namanya, yang artinya bolehlah dikeluarkan dari area arek lancor asal tempat untuk mereka sudah disediakan yang strategis yang banyak dipenuhi pengunjung.Lanjutnya, jika direlokasikan tentunya para PKL

sudah benar benar ada fasilatas bukan tempat banyak akan tetapi tidak cukup banyak pengunjung dan hal ini semacam tempat penjualan yang basi, tandasnya. Relokasi bagi para teman teman PKL perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah khususnya. Dan kalau untuk penutupan kawasan area arek lancor ini terkait untuk kebersihan yang ada di arek lancor ini seharusnya dicarikan solusinya

terbaik dan dibuatkan Perda untuk PKL yang artinya ketika ada para PKL yang membuang sampah sembarangan setidaknya diberikan sanksi agar menjadi perhatian bagi para PKL.Seketaris PAU berharap jika permasalahannya kebersihan di arek lancor, setidaknya pemerintah membuat Perda Kebersihan untuk di seluruh Pamekasan kota khususnya di kawasan area arek lancor, paparnya. Dan jika mereka para PKL harus dikeluarkan dari arek lancor benar benar diberikan lapak atau tempat yang strategis untuk mereka, papar Seketaris PAU. Lain pula dengan respon dari Ketua PAU, Tajudin menambahkan adanya PKL di arek lancor merupakan variasi kota yang istilahnya masalah kebersihan bisa diatur bersama. Kita sebagai masyarakat bangga dengan arek lancor yang adanya bermacam macam variasi yang ada di dalamnya baik itu mainan anak anak ataupun PKLnya sehingga masyarakat yang hendak berkunjung ke Pamekasan kalau tidak sampaik di taman arek lancor sepertinya belum beranjak di Pamekasan dan ini

Pamekasan, SMN - Giat sosialisasi dalam rangka untuk mengetahui, memahami dan mengaplikasikan dalam pelaksanaan sistem kerja unit pemberantasan pungli yang di buka langsung oleh Bupati Drs. Achmad Syafii ,MSi yang digelar di ruang Ambegh Paramarta seputar pukul 08.00 wib, rabu (18/ 2/2017). Acara sosialisasi mekanisme dan sistem kerja unit pemberantasan pungli tersebut dihadiri oleh Wakil bupati Khalil Asya ari, Kapolres Pamekasan AKBP Nowo Hadi Nugroho, SH. SIK, Kejari Toto Sucahyo, Sekdakab Alwie Beiq dan seluruh SKPD besertaa Camat se Kabupaten Pamekasan.

Dalam wawancaranya Bupati Drs.Achmad Syafii mengatakan kepada awak media, “setelah tim ini kita bentuk pada minggu yang lalu yang seharusnya sudah dimulai bekerja, namun perlunya sosialisasi pada masyarakat khususnya pada teman teman yang dilingkungan Pemerintahan Daerah,” tandasnya.

Sementara Bupati Pamekasan menambahkan bahdlwa dengan pelaksanaan sosialisasi mekanisme dan sistem kerja unit pemberantasan pungli ini yang ikut sertakan libatkan seluruh SKPD dan Camat seKabupaten Pame-

Suasana sosialisasi mekanisme dan sistem kerja unit pemberantasan pungli

kasan agar mereka bisa memahami dari awal yang sehingga dimulai dari sekarang sudah dapat untuk mengantipasi hingga tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan.

Disamping itu juga sosialisa pemberantasan pungli ini supaya ditindak lanjuti. Hal ini oleh para Camat bisa untuk dilanjutkan ke para kepala desa, serta untuk Kadis P dan K sekiranya untuk mengumpulkan para kepala sekolah agar segera diberikannya sosialisasi dan arahan yang sama.

Yang nantinya bagi mereka paham akan tentang terbentuknya tim ini, dan kita untuk lebih memperbaiki dari hal hal yang kurang baik, terang Bupati Pamekasan.

Seperti yang disampaikan Bupati Achmad Syafii, menambahkan adapun langkah langkah yang diambil Bupati tak lain untuk mengurangi pungli yang terjadi di lapangan yang dengan memanfaatkan tekhnolohi seperti tekhnologi informasi untuk mengurangi bersentuhan langsung dengan orang lain (online).

Dan lebih lanjut Achmad Syafii yang selaku pembina dan bersama Kapolres serta Kejari berharap “ Pemberantasan pungli di daerah ini diharapkannya nantinya pungutan pungutan liar akan terus kita berantas, sehingga pelayanan pada masyarakat pembangunan akan menjadi lebih baik lagi, imbuhnya. (hen)

Kabupaten Pasuruan Resmikan Tim Pemberantasan Pungutan Liar Pasuruan, SMN - Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf meresmikan tim Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli), Jumat (20/

merupakan kepentingan bersama agar lebih ditingkatkan pembinaan agar supaya jika yang di inginkan hanya kebersihan janganlah bermain usil dan mencari solusi yang terbaik dan barangkali ada komuniksai terbaik bagi para PKL dan mencarikan solusinya agar mereka mengerti keperluannya dan alasannya arek lancor di tutup. Hal itu bisa saya prediksi adanya kepentingan pribadi orang ter tentu. Dan kami sebagai ketua dari PAU terus memantau dan membantu pemerintah agar kepentingan masyarakat ini agar supaya di galakkan dan di carikan jalan yang terbaik.

Tajudin selaku ketua PAU menilai adanya tendensi dari pihak lain adanya pemanfaatan permasalahan adanya penutupan arek lancor tersebut ada kepentingan pihak lain yang mementingkan kepentingannya sendiri dalam arti kasarnya merebut kekuasaan ini yang kami pantau dan kita mengantipasi masalah ini untuk membantu masyarakat. (Hen)

1/2017) pagi. Tim ini beranggotakan 34 orang yang terdiri dari sejumlah instansi terkait yakni kepolisian, kejaksaan, dan masih banyak lagi. Tim ini bertujuan untuk memberantas segala bentuk apapun pungli yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya.

Gus Irsyad, sapaan akrab Bupati Pasuruan, mengatakan, pembentukan tim saber pungli ini bukan hanya semata seremonial.

Ia menyebut, tim ini nantinya akan bekerja dan mencari punglipungli yang ada di Pasuruan.

“Saya berharap paska dilantik dan dikukuhkan ini, tim segera berkumpul dan membentuk sebuah perencanaan matang. Selanjutnya, biar bekerja mencari punglipungli ini,” katanya.

Dia mengatakan, selain bersikap penindakan, tim ini nantinya juga akan memberikan sosialisasi ke masyarakat luas. Sosialisasi yang akan dilakukannya itu berkaitan dengan pencegahan pungli yang ada.

“Tim ini tidak akan berfungsi tanpa ada bantuan masyarakat.

Saya berharap masyarakat ikut aktif memberikan informasi ke tim ini. Sekecil apapun pungli, ayo silahkan melapor biar ditindak-

lanjuti,” papar Gus Irsyad.

Acara ini dihadiri kurang lebih 255 undangan dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepolisian, kejaksaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masih banyak lagi.

“Tim ini dibentuk sematamata untuk menjaga amanah jabatan dengan sebaik-baiknya.

Sampaikan pada masyarakat bahwa ini adalah implementasi niat baik pemerintah mewujudkan pelayanan yang bersih,” terangnya.

Kapolres Pasuruan AKBP Muhammad Aldian mengatakan, tim ini nantinya akan bekerja secara gotong - royong. Artinya, informasi di lapangan yang didapatkan di lapangan tidak hanya ditindaklanjuti satu pihak, melainkan semua pihak. Mulai dari unsur kepolisian, kejaksaan, hingga lainnya.

“Unit Pemberantasan Pungli bertugas mengumpulkan data, melakukan operasi pungutan liar, melakukan tangkap tangan dan memberikan rekomendasi sanksi pada pelaku pungli. Setiap dua bulan sekali harus melakukan evaluasi. Unit ini sepenuhnya dibiayai APBD Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya.(win)

Ponorogo

Edisi 271 / IX / 23 - 29 Januari 2017

Jabung Harapkan Mesin Plastik Ponorogo, SMN - Jabung, dikategorikan sebagai desa sedang mempunyai daya tarik kuliner yang tersohor hingga ke luar kota Ponorogo, bahkan sampai ke luar pulau ini mempunyai ciri khas yang artistik berkembang dengan berbagai program dan kegiatan yang beraneka ragam budaya dan seni diantaranya gajah-gajahan, Reyog dan karawitan.serta didukung oleh kapala desa yang masih muda, enerjik dan gesit, mempunyai keinginan memberdayakan sumberdaya manusia sebagai power produksi dengan membangun badan usaha milik desa berupa pabrik plastik. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni dalam agenda tilik desa yang dihadiri Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni, Wakil Bupati H. Sudjarno, Sekda Agus Pramono, semua SKPD terkait, Kepala desa Jabung Budi Ratno dan segenap masyarakat serta undangan yang hadir pada hari Jumat 20/01 yang bertempat di ruas halaman balai desa Jabung kemarin.

Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni saat memberikan sambutan di Balai Desa Jabung

Dalam sambutannya, Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni merasa salud, terpukau dengan pembangunan balai desa dan kantor desa Jabung yang begitu megah, dihiasi dengan pernik-pernik ukiran bak pendopo Kabupaten.

“Saya benar-benar salud dengan desa jabung yang bangunan balai desa dan kantornya begitu megah meskipun dipimpin oleh kepala desanya yang masih muda, biarpun muda tapi enerjik dan gesit”

Luar Biasa!”, sanjungnya. “Pihaknya juga akan membantu bumdes di desa Jabung sebesar 25 juta / tahun jika Bumdes bisa berkembang baik, PosYanDu untuk balita dan lansia sebesar 6 juta/tahun/PosYanDu,” ujarnya. Pihaknya juga akan membantu demi tercapainya cita-cita desa Jabung dan menyelesaikan permasalahan desa Jabung sesuai dengan program pemerintah yang saat ini sedang berjalan, “Tentunya sesuai dengan

kemampuan kami pemerintah kabupaten Ponorogo”, Pungkasnya.

Sementara itu ditempat yang sama dalam waktu yang berbeda, Kepala desa Jabung Budi Ratno mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni yang telah sudi hadir dibalai desa Jabung, sehingga mengetahui masalahmasalah yang ada di bawah dan bisa berkomunikasi secara langsung dengan masyarakatnya, dengan demikian semua aspirasi dan masukan dapat tersampaikan kepada bupati, dan diresmikannya badan usaha milik desa (BumDes) marganing kamulyan yang mengelola persewaan kursi, huler keliling dan pecah plastik sebagai pemanfaatan limbah sampah plastik, syukur-syukur desa Jabung ini bisa mempunyai pabrik plastik yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Pihaknya juga berharap dengan kedatangan bupati dan rombongan Jabung jadi semakin tambah maju dan berkembang. (Wied)

Satlantas Polres Ponorogo Launching Program “SOS”

Diharapkan Dapat Menekan Angka Laka Lantas di Kalangan Pelajar Ponorogo, SMN - Tingginya angka laka lantas yang melibatkan pelajar bawah umur mengundang keprihatinan banyak pihak. Dari data di Satlantas Polres Ponorogo di tahun 2016 jumlah laka lantas yang melibatkan pelajar sejumlah 112, korban meninggal dunia 20 orang, luka berat 2 orang, luka ringan 185 orang dengan kerugian materi mencapai Rp. 138.300.000,-. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya laka lantas di kalangan pelajar Satlantas Polres Ponorogo menggelar program “Save Our Student” atau “SOS”. Hal ini juga berdasarkan UU no. 2 tahun 2002 tentang Polri dan UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ serta atensi Kapolda Jatim pelajar bawah umur yang mengendarai motor ke sekolah.

“Kegiatan “SOS” ini bersifat preemtif berupa police go to school, PKS dan dikmas lantas ke sekolahsekolah. Tindakan preventif yang

dilaksanakan antara lain diadakannya ACS atau angkutan Cerdas Sekolah yang akan launching sebentar lagi. Sedangkan tindakan represif berupa penindakan pelanggararan terhadap pelajar bawah umur yang mengendarai motor ke sekolah, “terang Imam Mustolih Kasatlantas Polres Ponorogo.

Dan sebagai langkah konkrit untuk mensukseskan program “SOS” maka diadakan MOU tentang upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas bagi pelajar di bawah umur. MOU ini antara Polres Ponorogo dalam hal ini Satuan Lalu Lintas dengan Kantor Kementerian Agama Ponorogo yang dilaksanakan pada hari Rabu (18/ 1). MOU tersebut mencakup kerjasama dibidang sosialisasi tertib berlalu lintas dan pendidikan lalu lintas antara Satlantas Polres Ponorogo selaku pemangku kepentingan dibidang lalu lintas dan

Ponorogo, SMN - Kantor kehutanan Ponorogo yang beberapa tahun sebelumnya di bawah Dinas Pertanian, semenjak diberlakukannya SOTK baru pelaksanaan

Kemenag selaku lembaga yang menaungi MTS di seluruh Ponorogo. Dengan adanya MOU ini diharapkan upaya pencegahan terhadap laka lantas yang melibat-

kan pelajar dapat berhasil maksimal dan semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan secara berkelanjutan. (any/wid)

kemarin.

Menurut kepala UPT pengelolaan kehutanan wilayah II Ponorogo Suprapto, Sinkronisasi kegiatan pembangunan kehutanan di UPT pengelolaan kehutanan wilayah II Ponorogo merupakan kelembagaan baru sebagai pelaksanaan implementasi dari Undang-Undang pemerintah daerah no 23 tahun 2014, yang diawali melalui koordinasi dan dipimpin langsung oleh kepala dinas kehutanan propinsi Jawa timur bapak Indra wiragana, ujarnya.

Di kabupaten kewenangan kehutanan menangani tanaman hutan raya (TaHuRa) namun di Ponorogo tidak ada TaHuRa, sehingga kewenangannya langsung ditangani oleh kehutanan Propinsi

Jawa timur,” Sedangkan kegiatan area kewenangan UPT pengelolaan kehutanan wilayah II Ponorogo meliputi Madiun, Ponorogo, Magetan, Kota Madiun dan Ngawi,” Pungkas Suprapto.

Lebih lanjut, Hal senada juga diungkapkan Kepala dinas kehutanan Propinsi Jawa timur Indra Wiragana SH, Kegiatan ini merupakan perwujudan dan realisasi sebagai pelaksanaan implementasi dari Undang-Undang pemerintah daerah no 23 tahun 2014, yang diawali koordinasi, kemudian merumuskan dan menetapkan serta melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah hutan sesuai dengan peraturan serta tugas pokok dan fungsi (TuPokSi) masing-masing.

(Wied)

Banyuwangi Bentuk Inspektur Cilik di Sekolah-Sekolah Banyuwangi, SMN - Meningkatkan kesadaran siswa untuk menjaga konsumsi makanan sehat, Banyuwangi akan membentuk Inspektur Cilik. Inspektur yang dijabat oleh siswa ini akan mengawasi temannya untuk tidak jajan makananan yang mengandung zat membahayakan tubuh.

Hal itu dikatakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat pertemuan dengan 153 calon kepala sekolah Sekolah Dasar di pendopo Banyuwangi, Rabu (18/1). Anas mengatakan sengaja membentuk pengawas cilik ini karena saat ini banyak jajanan

yang dijual di sekitar sekolah mengandung zat berbahaya.

“Ini sangat membahayakan masa depan generasi kita. Pola makan seperti ini harus mulai kita ingatkan ke anakanak kita. Ini salah satu tugas inspektur cilik, mengingatkan sesama temannya untuk tidak mengkonsumsi makanan yang berbahaya,” ujar Anas.

Inspektur ini, kata Anas, akan dibentuk di tiap kelas. Bila inspektur ini mengetahui ada temannya jajan yang tidak sehat, dia bisa langsung mengingatkan temannya atau lapor ke guru dan kepala sekolah langsung.

Ponorogo, SMN - Program Ponorogo Berbenah menuju Ponorogo yang Berkemajuan, Berbudaya dan Religius, dengan melakukan kegiatan tilik desa yang telah diagendakan dalam jadwal setiap seminggu sekali tepatnya hari Jumat seusai senam bareng, kini tengah berjalan memasuki Jumat yang ke dua. Kali ini desa yang menjadi giliran kunjungan tilik desa bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni, Nglumpang. Hadir dalam giat tersebut, Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni, Wabup H.Sudjarno, Sekda Agus Pramono, semua SKPD, kepala desa Nglumpang Sucipto, Forpimka, masyarakat dan segenap undangan yang hadir pada hari Jumat 20/01 yang bertempat di area lingkungan balai desa Nglumpang kecamatan Mlarak kemarin.

Dalam acara ini penyambutan bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni luar biasa meriah, dengan dinaikkan gajah-gajahan dan begitu banyak masyarakat yang hadir, “Pokoknya rame sekali,ini penyambutan yang luar biasa kepada saya”, Ujar bupati Ipong dalam sambutannya, bupati Ipong juga menyampaikan, tujuan dari agenda tilik desa ini menjalin ukuwah dan bersilaturahmi, mendekatkan antara pemimpin dan rakyatnya serta meresmikan badan usaha milik desa (BumDes) dan melihat secara langsung potensi desa yang bisa dikembangkan sebagai one village one product, menjaring aspirasi masyarakat apa yang akan dibutuhkan, juga mengontrol

Penandatanganan MOU program SOS antara Satlantas Polres Ponorogo dan Kemenag Ponorogo

UPT Pengelolaan Hutan Wilayah II Ponorogo Sinkronisasi Kegiatan Pembangunan Kehutanan

Kepala UPT pengelolaan hutan wilayah II Ponorogo, Ir.Suprapto

Nglumpang Butuhkan Embung

Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni saat menandatangani peresmian BumDes Lantabur yang disaksikan kepala desa Nglumpang Sucipto dan Sekda Agus Pramono serta Wabup H.Sudjarno

sejauh mana kemajuan dan perkembangan desa di Ponorogo, sambungnya.

Untuk saat ini pihaknya memberikan kesempatan bantuan 25 juta/Bumdes dan 6 juta/ posyandu untuk lansia maupun balita, “Terkait BumDes yang dapat berjalan dan berkembang dengan baik akan kami tambah bantuannya, namun jika BumDes tidak berkembang atau macet tidak akan dibantu lagi, jadi bantuan BumDes tidak mesti setiap tahun,tergantung dari kemajuan BumDes, kalau bisa pilih satu atau dua item sebagai one village one product”, tandasnya. “Saya atas nama PemKab Ponorogo akan membantu semua permasalahan di desa sesuai dengan program pemerintah dan kemampuan yang ada”, Pugkasnya.

Lebih lanjut kepala desa Nglumpang Sucipto mengungkapkan, pihaknya sangat merasa senang dengan kehadiran bupati H.Ipong Muchlissoni dan mengakui program tilik desa ini program yang bagus, karena masyarakat bisa tatap muka dan langsung menyampaikan aspirasinya agar terbantu kesulitannya,” Kami sangat membutuhkan Embung yang memadai guna mengairi lahan sawah desa kami karena setiap musim seperti ini, lahan sawah kami mati disebabkan tidak ada air”, harap Sucipto.

Pihaknya juga mengucapkan terimakasih, BumDes Nglumpang telah dibantu bupati,” Untuk one village one product yang kami harapkan air mineral Hexana karena pemasarannya telah berjalan baik, Pungkas Sucipto. (Wied)

Serangan Harapkan Dana Rehap Kantor Desa

Implementasikan Undang-Undang No 23 Tahun 2014

Undang-Undang no 23 tahun 2014 telah berubah menjadi UPT Pengelolaan Hutan Wilayah II Ponorogo dibawah Kehutanan Propinsi Jawa timur, Hal ini telah diutarakan oleh Kepala UPT Pengelolaan kehutanan wilayah II Ponorogo Ir. Suprapto, dalam agenda Sinkronisasi kegiatan pembangunan kehutanan di UPT pengelolaan hutan wilayah II Ponorogo, yang dihadiri oleh kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa timur indra wiragana SH, kepala UPT pengelolaan kehutanan wilayah II Ponorogo Suprapto, Kepala dinas Pertanian Ponorogo Harmanto, segenap pegawai kehutanan dan undangan yang hadir, dan betempat di area halaman UPT II Kehutanan Ponorogo, pada hari senin 16/01

7

“Bukan hanya mengawasi jajanan temannya, namun Inspektur Cilik juga harus melaporkan ke pihak sekolah bila ada temannya yang tidak bisa sekolah maupun yang berpotensi tidak bisa melanjutkan sekolah. Biasanya siswa lebih tahu dulu kondisi temannya,” kata Anas.

Meskipun ada inspektur cilik, namun kata Anas, pengawasan makanan ini tetap menjadi tanggung jawab

pihak sekolah, terutama kepala sekolah. Karena, menurut Anas, soal kesehatan bukan hanya tanggung jawab bidang kesehatan saja.

“Sekarang ini pola makan kita sudah berubah, banyak yang menggangu kesehatan. Dibutuhkan langkah preventif. Untuk itu, tugas kepala sekolah salah satuny memastikan siswa mengonsumsi makanan yang tidak berbahaya di lingkungan seko-

Madiyono kepala desa Serangan

Ponorogo, SMN - Serangan sebagai desa binaan yang luas wilayahnya 80,22 hektar dengan penduduk yang berjumlah 1143 jiwa berkembang dengan berbagai program dan kegiatan yang beraneka ragam budaya dan seni diantaranya gajah-gajahan, Reyog dan karawitan. Desa yang mempuyai tanah sangat subur ini mayoritas penduduknya petani sehingga menggantungkan kehidupannya dalam sehari-hari dari bercocok tanam. Namun demikian, desa ini juga ingin membangun sumber daya manusia hingga berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan desanya.

Serangan dinahkodai oleh Madiyono, seorang kepala desa yang ramah tamah, bijaksana dermawan dan taat dalam bera-

gama, meskipun sebagai warga pendatang namun sangat dicintai rakyatnya,buktinya sudah dua periode ini dipilih.Orang nomor satu di desa Serangan ini mempunyai tekad memajukan desanya bukan hanya terkenal di lokal sebatas wilayah Ponorogo saja namun juga tersohor di seluruh Inonesia. “Meskipun saya bukan asli warga serangan namun niatan saya ingin memajukan desa saya menjadi desa sebaik mungkin, syukur-syukur terkenal sampai ke tingkat Nasional’, Ujarnya.

Kepala desa asli Banyuwangi sekaligus juga merangkap sebagai tukang gigi yang sukses ini mengungkapkan, karena dia menjadi kepala desa dipilih dan dipercaya oleh warga masyarakat serangan ini,maka dia harus membuktikannya,”Saya harus bisa mengemban amanah masyarakat dalam membangun desa Serangan ini secara total baik struktur, infrastrukur dan pemberdayaan sumber daya manusia dan Alhamdulillah untuk PBB Kami selalu mendapat ranking peringkat 1 samapai dengan 3,” ungkap Madiyono.

Pihaknya juga merasa berterimakasih kepada pemerintah, khususnya Kemendes yang telah memberikan dana desa yang sangat bermanfaat serta

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat pertemuan dengan 153 calon kepala sekolah Sekolah Dasar di pendopo Banyuwangi, Rabu (18/1). lah,” jelas Anas.

Anas pun menegaskan kepala sekolah harus berani mengajak penjaja makanan di sekolah untuk duduk bareng. Harus bisa mengajak mereka untuk tidak menggunakan bahan makanan berbahaya, seperti zat pewarna pakaian ataupun minyak yang dioakai berulang kali.

“Masa SD dan TK ini penting,

karena mereka dalam masa pertumbuhan. Semua sekolah harus melakukan ini, sekolah harus kompak melarang pedagang menjajakan makanan yang tidak sehat,” ajak dia.

Dalam kesempatan itu, Anas juga meminta kepada sekolah untuk menjadi manajer di sekolahnya, yakni bertanggung jawab terhadap anak didik juga terhadap lingkungan di sekitar

dapat membantu mewujudkan cita-citanya dengan membangun talud, drainase dan jalanjalan baru.

“Namun untuk rehap kantor desa sampai saat ini juga belum selesai pasalnya dananya kurang, dan kami berharap kepada bapak Bupati H.Ipong Muchlissoni untuk dapatnya membantu dana agar rehap kantor desa kami ini segera selesai dan secepatnya dapat dipergunakan”, kata Madiyono dengan penuh harap.

Untuk program pemerintah sebagai badan usaha milik desa kali ini yaitu ternak ayam pedaging, dan saat ini dalam proses pembangunan kandang,begitu pula dengan ternak sapi, pasalnya di desa tersebut tumbuh subur makanan ternak yang setiap saat tersedia,” Dalam pengembangan potensi desa Serangan ke depan kami sangat berharap dengan ternak ayam dan sapi jadi andalan di badan usaha milik desa kami, karena pakan ternak disini setiap saat tersedia, dan kotorannya ternak akan kami manfaatkan sebagai pupuk organik guna mendukung program pemerintah kabupaten Ponorogo Go Organik”, oleh karena itu kami juga berharap bantuan untuk sapi kereman Pungkas Madiyono. (Wied) sekolahnya.

“Sudah tidak ada alasan lagi bagi kepala sekolah untuk tidak bisa menyelesaikan masalah anak putus sekolah.

Pemkab dan juga aparat desa serta masyarakat sudah memiliki jaring pengaman untuk mereka. Mulai dari program garda ampuh, siswa asuh sebaya, hingga beasiswa Banyuwangi Cerdas,” tegas Anas.

Selain itu, kepala sekolah diminta lebih perhatian kepada lingkungan sekitar sekolah agar lebih asri, serta melakukan pendampingan kepada anak didik dari penggunaan media telekomunikasi dan tindak kekerasan pada anak. “Ajari mereka untuk berani melaporkan jika mendapat perlakuan kekerasan di tempat tinggalnya. Kita kan punya unit reaksi cepat Banyuwangi Children Center,” tegasnya.

Kepala sekolah juga harus bisa memotivasi kegiatan positif di luar jam sekolah.“Bisadenganmenumbuhkankegiatankebudayaandilingkungansekolah.

Dan, saya mohon, setiap Jumat bagi guru dan siswa Muslim mengadakan tahlil dan sholawatan,” pungkas Anas.(syam)

8

Pariwara

Edisi 271 / IX / 23 - 29 Januari 2017

Dengan Program Unggulan Pemprov Malut Komitmen Sejahterakan Petani berkoordinasi dengan pihak Pemkab Halmahera Timur dan para petani di Haltim untuk membicarakan program ini, sehingga hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri, kami juga akan memfasilitasi penjualan dari hasil panen tebu nantinya. Sebab kita memiliki pabrik gula terdekat seperti di Makassar sehingga para petani tidak lagi disibukkan hasil pertaniannya mau di jual kemana,” cetus Mukhtar.

Pada kesempatan itu pula, Mukthar juga menjelaskan sudah banyak program-program pertanian yang sudah dinikmati oleh masyarakat, misal ditahun 2015 kita memberikan bantuan alat olahan sawah di Subaim Kecamatan Wasilei Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Alhamdulillah sekarang hasilnya sudah dinikmati, para petani juga sudah tidak terlalu menggunakan tenaganya sendiri karena sudah dibantu dengan alat, tandasnya.

“Bapak Gubernur sendiri sangat respek dengan programprogram pertanian, program kita selama ini sudah dapat dinikmati hasilnya dan hal ini bagian dari komitmen Bapak Gubernur, tutupnya...(Ipul)

Petani tebu

Maluku Utara, SMN Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Ghani Kasuba, berkomitmen untuk mensejahterakan petani melalui berbagai program unggulan yang terus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing para petani di Provinsi Maluku Utara.

Hal itu disampaikan Kasubag Program Dinas Pertanian Pemprov Malut, Mukhtar Husen, kepada Suara Media Nasional melalui via telepon sabtu (14/01). “ Tahun ini, Dinas Pertanian mempunyai beberapa program unggulan, diantaranya kita konsentrasi untuk perkebunan tebu yang lokasinya akan kita

tempatkan di Kabupaten Halmahera Timur, ungkap Mokhtar.

Mukhtar menyebutkan Luas lahan perkebunan tebu kurang lebih 20 hektar dan perkebunan tebu ini nantinya akan dikelola langsung oleh petani, karena lahannya milik petani setempat, ujarnya.

Dengan adanya program perkebunan tebu, ini merupakan langkah awal untuk Dinas Pertanian merancang program unggulan di sector pertanian, apabila capaian target terpenuhi, maka hasilnya dapat dijual keluar serta hasilnya pun dapat dinikmati oleh masyarakat. “ Langkah awal kita akan

BPKP Malut Serahkan Hasil Pengawasan Internal Pemerintah Daerah

Maluku Utara, SMN - Penyerahan Hasil Assurance and Consulting oleh Badan Pengawas Kuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2016, disertai dengan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan Koordinasi Peningkatan Akuntabilitas Keuangan serta Kinerja Pemerintah Daerah.

Gubernur Malut, KH. Abdul Ghani Kasuba, dalam sambutannya mengatakan pihaknya berharap di tahun ini, kita lebih baik.

Karena dalam pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat meningkat di Maluku Utara yang selanjutnya diharapkan dapat mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ucapnya.

Pemerintah Daerah baik dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah/desa, kinerja pelayanan dan proses pembangunan yang dilakukan masih terdapat berbagai kelemahan yang perlu kita perbaiki, ujarnya.

Secara terpisah, Kapala BPKP Malut, Indra H Djaya, mengatakan BPKP itukan sebagai paparan pengawasan internal pemerintah, jadi dia berada dalam posisi membahas, membantu, mendu-

Kepala BPKP Malut Indra H Djaya

kung dan memfasilitasi, supaya pemerintah daerah itu lebih baik, tuturnya.

Dia menyebutkan daftar urutan Pemda Penerima Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan, diantaranya : Kota Ternate, Kabupaten Halut, Haltim, Halteng, Halsel, Kepulauan Sula, Pulau Morotai dan Provinsi Malut.

Sementara itu, urutan Pemda Penerima Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diantaranya Kota Tikep, Halut, Halbar,

Haltim, Halteng, Halsel, Kepulauan Sula, Pulau Morotai dan Pulau Taliabu, ungkapnya.

Sedangkan, untuk daftar urutan Pemda Penerima Penghargaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diantaranya, Kabupaten Halsel, Kota Ternate, Provinsi Malut dan Kabupaten Kepulauan Sula serta daftar urutan Pemda Penerima Penghargaan keuangan Desa diantaranya, Kabupaten Halut, Halsel, Tikep dan Halteng.

Ujarnya...(Ipul)

Tiga Kecamatan di Lampura Jadi Wilayah Pengembangan Peternakan

Ilustrasi peternakan.

Kotabumi, SMN - Merujuk road map (rencana kerja) Direktorat Jenderal (Dirjen) Peternakan, Kementerian Pertanian (Kementan), tiga kecamatan di Kabupaten Lampung Utara ditetapkan sebagai kawasan pengembangan peternakan di wilayah.

Kepala Dinas (Kadis) Pertanian, Lampura, Sofyan, di ruang kerjanya, Kamis (19/1/2017) mengatakan tiga kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan peternakan itu, yakni Kecamatan Sungkai Utara, Blambangan Pagar, dan

Kotabumi Selatan.

“Penetapan tiga kecamatan tersebut sebagai kawasan pengembangan peternakan karena jumlah populasi ternak besar, yakni sapi dan kerbau di kawasan cukup tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Peternakan, Yuli Endratmo, menuturkan selain tiga kecamatan ditetapkan sebagai kawasan wilayah pengembangan peternakan, merujuk road map tersebut juga ada tiga kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan pendukung

peternakan, yakni Kecamatan Abung Semuli, Abung Selatan, dan Bungamayang.

“Tiga kecamatan sebagai kawasan pengembangan peternakan dan tiga kecamatan sebagai pendukung peternakan yang ditetapkan Kementan di Lampura tersebut merupakan daya dukung kawasan utama peternakan di Kecamatan Abung Timur dan Abung Surakarta guna mendorong percepatan swasembada daging di kabupaten,” kata Yuli.

Menyoal upaya yang dilakukan, guna mendorong percepatan penambahan populasi ternak besar di wilayah, dia mengaku, melalui inseminasi buatan (IB). Untuk keberhasilan, merujuk hasil pendataan jumlah populasi ternak besar di Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Utara, di 2015 tercatat jumlah ternak besar berjumlah 26 ribu ekor dan 2016 jumlah itu meningkat menjadi 28 ribu ekor. Pada 2017 belum ada perhitungan jumlah populasi.

“Selama kurun waktu 2016, ada

MoU Pemkab. Meranti-Polda Riau Tuntas

20 Januari Proses Asessment Jabatan Tinggi Pratama Dimulai Pekanbaru, SMN - Pemkab.

Kepulauan Meranti dan Kepolisian Polda Riau melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), dalam rangka pelaksanaan Asessment Pejabat Tinggi Pratama Pemda Kab. Kepulauan Meranti, penandatangan dilakukan oleh Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim dan Karo Kombespol.

Benny Subandi SIK M.Si, disaksikan para Asessor Pold Riau dan Kepala BKD Meranti Drs. Revirianto, bertempat diruang Tri Brata, Polda Riau, Kamis (19/1).

Turut hadir Kepala Bagian Pembinaan Karier (Kabag Binkar) Polda Riau AKBP. Arif Bestari SIK MH, Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Meranti Drs. Revirianto, Kabag Hukum Sudandri SH, Kabag Humas H. Nasruni, Kabid Mutasi Widodo SE M.Si, H. Arifudin, Para Asesor Polda Riau AKBPArsyad,AKBPA. Harahap, Kompol Yasni, AKBP Yunus, AKBP. Wahyu dan lainnya.

Nota Kesepahaman ditandai dengan penandatanganan dokumen MoU antara kedua belah pihak (Pemda Meranti-Polda Riau), yang diikuti dengan penyerahan dokomen dari Karo SDM Polda Riau Kombespol. Benny Subandi kepada Wakil Bupati H. Said Hasyim.

Dengan telah dilakukannya penandatanganan Nota Kesepahaman itu, maka telah resmi dilakukannya kerjasama antara Pemda Meranti dan Polda Riau selaku pihak penyelenggara Asessment, untuk menguji calon Pejabat Tinggi Pratama dilingkungan Pemkab. Meranti.

Dalam pidatonya dihadapan para pejabat Biro SDM Polda Riau dan Asessor, Wakil Bupati Meranti H. Said Hasyim menjelaskan, pelaksanaan Asesment yang akan digelar oleh Pemda Meranti, sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) Nomor 5 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi Pemerintah.

Sekaligus keinginan dari Pemda sendiri untuk mencari pejabat yang bertangung jawab dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang tak kalah penting tidak terjadi cacat hukum dalam pengisian Jabatan Tinggi Pratama dilingkungan Pemkab. Meranti.

Diharapkan dengan pelaksanaan Asesment itu dapat menghasilkan para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mampu melaksanakan tugas di Satuan Kerja, dengan lebih baik, lancar, serta optimal melalui upayaupaya yang profesional. Hal ini lebih dikarenakan jabatan jabatan Pejabat Tinggi Pratama, merupakan amanah dan kepercayaan dari pimpinan untuk dapat dilaksan akan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita berharap pejabat yang terpilih nanti mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga Meranti sebagai Kabupaten baru, mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Seperti diketahui, Kabupaten Meranti baru berumur 8 Tahun, termasuk daerah yang terisolir dengan tingkat kemiskinan mencapai 33 Persen. Kemiskinan disebabkan berbagai faktor mulai dari kondisi alam yang berat, tingkat pendidikan, harga sembako yang melonjak karena masih diimpor dari Procinsi tetangga.

Dan faktanya dikatakan Wabup H. Said Hasyim, jarang sekali pejabat yang ingin bertugas di Meranti, yang akses daerah hanya terbuka kurang lebih 4 jam sehari. “Bila naik angkutan laut pagi jam 7.30-9.00 dan siang jam 12.30-14.00, jadi sangat terisolasi kecuali menyewa angkutan laut yang tentu memakan biaya besar,” jelasnya.

Meski begitu tidak mengurangi semangat Pemda Meranti untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, termasuk keamanan sehingga geliat kota jauh meriah dibandingkan daerah Kabupaten lainnya.

Wabup juga berharap, dengan terjalinya kerjasama Pemda MerantiPolda Riau hubungan yang baik terus terjalin meskipun pelaksanaan Asessment telah berakhir.

“Saya harapkan hubungan kerjasama yang terjalin baik ini dapat berkelanjutan khususnya antara pejabat yang mengikuti Asessment dengan pihak Asessor Polda Riau,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan komitmen Pemda Meranti dalam mendukung kinerja kepolisian Polres Meranti, khususnya dalam membebaskan lahan dan membangun Mapolres Meranti, sejauh ini

Pemkab. Kepulauan Meranti dan Kepolisian Polda Riau melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), dalam rangka pelaksanaan Asessment Pejabat Tinggi Pratama Pemda Kab. Kepulauan Meranti di ruang Tri Brata, Polda Riau (19/1). proses pembangunan masih dalam tahap pembebasan lahan dan kemungkinan tak lama lagi selesai yang akan dilanjutkan dengan pembangunan gedung Mapolres. “Kita telah menyediakan lahan dan secepatnya pembangunan Mapolres kita lakukan,” ujar Wabup yang mengaku juga telah menyiapkan anggarannya.

Sementara itu Karo SDM Polda Riau Kompespol. Benny Subandi dalam pidatonya mengaku, sangat mengapresiasi keinginan Pemda Meranti, menggelar seleksi terbuka untuk mengisi pejabat yang akan menempati Jabatan Tinggi Pratama.

Dengan Asessment diyakini proses seleksi akan berjalan Independen sehingga dapat menghasilkan pejabat yang memiliki Kompetensi, Integritas sesuai yang diharapkan.

Menurut Benny melalui Asessment, dalat diketahui profil dan karakter pejabat dalam menjalankan tugas pokoknya, sekaligus dapat menggali potensi dan kompetensi yang ada dalam diri pejabat bersangkutan.

Asessor Polda Riau akan memberikan penilaian secara objektif dan akan berusaha memotivasi pejabat sehingga mampu melaksanakan Tupoksinya dengan lebih optimal.

“Asessor kita bukan saja melakukan Asessi kepada calon Pejabat Tinggi Pratama tetapi juga akan memotivasi sehingga ia mampu menjalankan Tupoksi dengan lebih baik,” paparnya.

Proses penandatangan MoU penyelenggaraan Asessment antara Pemda Meranti dan Polda Riau yang berlangsung hangat dan cair itu, ditutup dengan salam-salaman dan foto bersama seluruh pihak yang terlibat baik

Pemda Meranti maupun dari Polda Riau.

Sekedar infomrasi seperti dijelaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Meranti Drs. Revirianto, melalui Kabid Mutasi Widodo SE M.Si, setelah penandatangan MoU tersebut, maka dalam waktu dekat BKD Meranti akan menggelar Asesment untuk mengisi Jabatan Tinggi Pratama (JTP) Eselon II B dan Jabatan Sekretaris Daerah Eselon II A. “Jika tidak ada halangan 20 January proses Asessment akan kita mulai, kita awali dengan mengumumkan nama-nama pejabat yang terdaftar untuk mengikuti Asessment,” ujar Widodo.

Setelah pengumuman dikeluarkan maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Asessment oleh Asessor Polda Riau yang rencananya akan digelar di Pekanbaru. Yang akan mengikutiAsesment untuk menduduki Jabatan Tinggi Pratama Eselon II A dan Eselon II B. Terdiiri dari pejabat Eselon III A dan Eselon II yang memenuhi syarat dengan jumlah kurang lebih 50 orang.

Berdasarkan penjelasan pihak Polda Riau, secara global materi uji yang akan diterapkan meliputi Kemampuan berfikir, Pengelolaan diri, Kemampuan mengelola orang lain, Mengelola tugas, Komunikasi, Perencanaan, pengambilan keputusan dan lainnya Untuk di Kabupaten Meranti Asesment akan dilakukan untuk mengisi jabatan Eselon II A Sekretaris Daerah dan Eselon II B setingkat Kepala Badan/Dinas. Untuk mengisi Jabatan Eselon II A Sekretaris Daerah, dikatakan pihak Polda Riau tingkatan Level Asesment sedikit lebih tinggi dibanding Eselon II B. (buk)

Ramah Tamah Pemda Meranti dengan Kota Lhokseumawe

Bupati Irwan : Kita Ini Sama - Sama Sakit, Jadi Perlu Obat Penawarnya Selatpanjang, SMN - Di pertengahan bulan Januari ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kedatangan tamu dari Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Pada awal rombongan Plt Wali Kota Lhokseumawe Nazaruddin SE bersama rombongan di sambut oleh Pejabat Pemkab Meranti dengan hangat dan luar biasa.

Dan pada malam harinya, Pemda Meranti membuat acara ramah tamah bersama Pemko Lhokseumawe yang bertempat di Ballroom Grand Meranti Jalan Kartini, Selatpanjang, Selasa (17/1) malam.

Dalam penyampaiannya, Pelaksana tugas (Plt) Walikota Lhokseumawe Nazaruddin SE mengatakan kunjungan kami ke Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau ini untuk menjalin silaturahmi, kerjasama dan juga mempelajari untuk bisa menyelesaikan yang lebih efektif pekerjaan dengan zaman yang serba susah sekarang ini. “ Oleh sebab itu, Kota Lhokseumawe saat ini dalam keadaan sakit sehingga membutuhkan obat.

Dan obatnya kami percayakan ada di Kabupaten termuda se Provinsi Riau, yakni Kabupaten Kepulauan

penambahan jumlah populasi ternak besar di Lampura sekitar 10 ribu ekor dengan perincian 7.000 ekor dari IB dan 3.000 dari hasil kawin alami. Dengan penambahan itu saya

optimistis Lampung Utara dapat menjadi daya dukung percepatan swasembada daging di Indonesia,” kata Yuli. (wan)

Meranti”, ujar Nazaruddin.

Dengan demikian Kami sedikit sakit dan perlu obat. Katanya obat tersebut ada di sini. Izin besok kami meminta obat itu,” kata Nazaruddin di hadapan Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi beserta Forkopimda Kabupaten Meranti.

Menanggapi pernyataan Plt Wali Kota Lhokseumawe Nazaruddin, BupatiKepulauanMerantiDrsHIrwan MSi mengatakan atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mengucapkan selamat Bapak Plt Wali Kota Lhokseumawe Nazaruddin bersama rombongan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Semoga kami siap selaku tuan rumah untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada Bapak Plt Walikota Lhokseumawe dan rombongan.

H. Irwan juga berharap kunjungan itu bisa menambah informasi dan wawasan masing-masing dalam berbagi ilmu dan pekerjaan.

Lanjut H. Irwan juga, Diapun menceritakan sejarah terbentuk Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam penyampaiannya, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kabupaten termiskin di Provinsi Riau. Dampak dari kemiskinan itu, tahun 2001 yang silam rencana pemekaran untuk menjadi kabupaten tidak memenuhi syarat. Dimana, kata H Irwan, ketika rencana pemekaran dibahas dan dievaluasi, ternyata PAD Meranti tidak memenuhi syarat untuk jadi sebuah kabupaten.

“Oleh karena itu, keinginan kami ditolak. Tapi alhamdulillah, berkat upaya keras dari semua tokohtokoh masyarakat dan banyak pihak, kami berhasil menjadi sebuah

kabupaten yang baru,” ujar Irwan.

H. Irwan juga menjelaskan, dari tahun 2010 yang lalu APBD Kepulauan Meranti hanya Rp350 miliar. Berkat kerja keras setelah perubahan menjadi Rp590 miliar.

Lalu, upaya terus ditingkatkan dan APBD Kepulauan Meranti meningkat Rp700 miliar tahun 2011.

Lalu, setelah perubahan menjadi Rp900 miliar.

Pada tahun 2012, APBD Kepulauan Meranti kembali meningkat menjadi Rp1,1 triliun. Hingga, pada tahun 2015 APBD Meranti menembus di angka Rp1,6 triliun.

Namun, disampaikan H Irwan juga, tahun 2016 Kepulauan Meranti yang merupakan daerah penghasil minyak harus menelan pil pahit. Itu seiring dengan menurunnya harga minyak secara drastis dan ditambah beberapa kebijakan lain. Dampak dari semua ini, APBD Kepulauan Meranti tahun 2016 menurun dari Rp1,6 triliun menjadi Rp1,4. Tahun 2017 kembali menurun dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,26 triliun.

“Ini sudah tuntutan situasi.

Mau tidak mau kita tetap menjalaninya,” katanya.

Di akhir kata, Bupati H. Irwan menjawab keluhan Plt Walikota Lhokseumawe Nazaruddin tentang sakit. Jadi Bapak Nazaruddin kita ini sama –sama sakit, untung saja ada hiburan, jawab Irwan diikuti gelak tawa semua yang hadir di acara ramah tamah tersebut. Kendati demikian, H. Irwan berharap semoga dengan adanya silaturahmi ini kita bisa saling berbagi ilmu, kerjasama dan bisa memberi motivasi untuk lebih giat lagi dalam bekerja, harapnya. (buk)

Nusantara

Edisi 271 / IX / 23 - 29 Januari 2017

BI Banten

Sosialisasikan Rupiah Emisi 2016 Serang, SMN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten menyosialisasikan uang rupiah emisi tahun 2016 kepada pemuka agama di daerah itu yang dihadiri sekitar 150 orang, Rabu.

“Kami akan terus menyosialisasikan uang rupiah baru ini sampai masyarakat Banten mengetahui keberadaan uang baru di wilayahnya, apalagi ada isuisu negatif terhadap kehadiran uang tersebut,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Banten Budiharto Setyawan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang.

Ia mengatakan dengan adanya isu terhadap gambar uang rupiah baru seperti lambang organisasi terlarang, warna uang yang identik dengan mata uang asing, dan pemilihan pahlawan yang tidak sesuai, serta adanya penambahan jumlah uang beredar, maka Bank Indonesia perlu meluruskannya bahwa isu tersebut tidak benar.

“Kami mengapresiasi Kakanwil Kemenag Banten yang bersedia memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik,” kata Budiharto seraya menambahkan bahwa sosialisasi disampaikan langsung oleh pejabat BI Pusat yang berkompeten yaitu Asisten Direktur Divisi Penanggulangan Uang Palsu Departemen Pengelolaan Uang BI, Eggi Gilkar.

Budiharto mengharapkan dengan sosialisasi tersebut masyarakat lebih memahami tentang kehadiran uang rupiah baru yang tidak ada kaitannya dengan isu-isu negatif yang

Lembaran mata uang Rupiah edisi baru.

beredar selama ini, dan memahami bahwa BI mencetak uang berdasarkan peraturan undangundang, dan tidak akan melanggar peraturan tersebut.

Sosialisasi yang juga dihadiri Kepala Kakanwil Kemenag Provinsi Banten HA Bazari dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten AM Romly. BI yang diwakili Eggi Gilkar menjelaskan tentang asal muasal mulai dari penentuan atau pemilihan pahlawan nasional yang ditampilkan di tiap uang rupiah, penentuan warna sampai tahap pencetakan di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Eggi Gilkar menjelaskan bahwa gambar terlarang yang heboh di masyarakat selama ini merupakan persepsi terhadap logo BI yang didisain dengan teknik rectoverso, yaitu gambar saling isi dan merupakan salah satu unsur pengamanan yang ada dalam uang rupiah.

Ia mengatakan rectoverso dibuat dengan suatu teknik cetak khusus pada uang kertas yang membuat sebuah gambar berada di posisi yang sama dan saling membelakangi di bagian depan

dan belakang.

“Apabila dilihat tanpa diterawang, gambar akan terlihat seperti ornamen yang tidak beraturan, namun apabila diterawang, rectoverso akan membentuk sebuah gambar yang utuh, dalam hal ini adalah lambang BI (singkatan dari Bank Indonesia),” katanya.

Dalam penetapan jumlah uang yang beredar, ia mengatakan BI melakukan pencetakan rupiah sesuai kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan jumlah yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar sehingga tidak menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Sosialisasi yang sudah dilaksanakan untuk ketiga kalinya itu, mengundang unsur selain dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, yaitu MUI Banten, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah Provinsi Banten, Pimpinan Gereja Katolik Banten, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Banten, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Banten serta Forum Umat Budha (FUB) Banten. (ant)

Bupati Musirawas: Perusahaan Bakar Lahan Izinnya Langsung Dicabut

Plt Gubernur Ingatkan Masyarakat Kuatkan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Serang, SMN - Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa harus terus hidup. Pancasila sebagai ideologi bangsa sejatinya dapat terus dipupuk oleh para generasi bangsa.

“Ideologi bangsa tidak boleh mati sampai kapanpun,” kata Plt Gubernur Banten, Nata Irawan saat menghadiri seminar wawasan kebangsaan, di Gedung DPRD Banten, Kamis (19/1/2017).

Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa dewasa ini mulai luntur. Hal inilah yang

Seluruh elemen masyarakat punya tanggung jawab menguatkan nilai-nilai luhur di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Musirawas, SMN - Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan menegaskan akan mencabut izin perusahaan apabila terbukti melakukan pembakaran hutan.

“Izinnya langsung kita cabut, karena dari Kementerian, Kapolda sudah menyampaikan apabila terbukti langsung cabut izinnya,” ujarnya, saat melakukan sidak di Kantor Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mura, Rabu

Tangerang, SMN - Pelaksanaan MHQ yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tahfidz Darul Quran dibuka langsung oleh Wali Kota Arief R. Wismansyah.

Dalam sambutannya Wali Kota menyampaikan harapannya agar pelaksanaan MHQ tersebut bisa menjadi ajang syiar nilai-nila islam yang rahmatan lil alamiin ke seantero dunia.

“Kegiatan ini menjadi sarana yang tepat untuk mengenalkan nilai-nilai agung yang terkandung dalam Al Quran, sekaligus juga kesempatan luar biasa bagi kita untuk menyebarkan islam yang rahmatan lil ‘alamin,” ujar Arief pada acara pembukaan yang dilaksanakan di Hotel Alium, Tangerang pada Jumat (20/1/2017).

Dalam acara pembukaan yang

(18/1).

Hanya saja, ungkap Hendra, pencabutan izin tersebut dilakukan apabila tahapan-tahapan sosialisasi kepada perusahaan semuanya telah dilakukan.

“Nanti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura melalui BPBD akan melayangkan surat edaran kemasing-masing perusahaan, supaya mereka tidak melakukan pembakaran lahan, Bahkan bila perlu setiap minggu

perusahaan dikirim surat sebagai bentuk imbauan, kalau cara demikian masih membandel izinnya langsung dicabut,” tegasnya.

Hendra mengungkapkan mengapa peringatan itu penting dan sikap pemerintah Kabupaten Mura tegas terhadap para pembakar lahan dan perusahaan.

Karena setiap ada kebakaran lahan di daerah, pasti yang akan dipanggil oleh Presiden adalah Bupatinya.(trb)

harus terus diingatkan.

“Sampai sekarang, Pancasila tetap tegak. Hal ini memberi pelajaran kepada kita untuk terus menguatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia,” ujar Nata.

Melalui seminar tersebut, Nata mengharapkan nilai yang terkandung dalam Pancasila, bertoleransi dalam kepercayaan, menjunjung tinggi persatuan dan rasa keadilan sosial tak pernah hilang.

“Terus ditanamkan agar ideologi bangsa kuat. Kita semua punya tanggung jawab untuk itu agar tegaknya NKRI,” pesannya.(Nda/trh)

12 Desa Katagori Tertinggal di Musirawas Dipasang Penguat Sinyal Jaringan Telekomunikasi Musirawas, SMN - Sebagian desa-desa di beberapa kecamata n dalam Kabupaten Musirawas sampai saat ini masih banyak yang belum terjangkau dengan jaringan telekomunikasi.

Karena itu, Pemkab Musirawas melalui dinas terkait pada tahun anggaran 2017 ini, menganggarkan dana untuk kegiatan pemasangan penguat sinyal. Terutama desa-desa di pelosok dan masuk kategori desa tertinggal.

“Hampir di setiap kecamatan, masih ada desa-desa yang belum

terjangkau jaringan telekomunikasi, atau tidak ada sinyal. Karena itu, kita programkan untuk membangun atau memasang penguat sinyal di desa-desa tersebut,” ujar Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemkab Musirawas, Bambang Hermanto, Selasa (17/1/2017).

“Namun kalau mau dipasang semuanya, anggaran kita belum cukup. Maka pada tahun ini, kita prioritaskan pemasangan penguat sinyal di 12 desa yang masuk kategori desa tertinggal,” sambungnya.(sjp)

Bambang Hermanto, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemkab Musirawas .

Penguatan Eksistensi Pasar Tradisional, Pemkot Kembali Gelar Festival Pasar

Seluruh elemen masyarakat punya tanggung jawab menguatkan nilai-nilai luhur di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Bupati Musirawas saat melakukan sidak di kantor BPBD Kabupaten Mura.

9

Denpasar, SMN - Penguatan eksistensi Pasar Tradisional dalam era modrn saat ini terus dilakukan Pemkot Denpasar. Tak hanya sebatas pada program berkesinambungan revitalisasi pasar tradisional namun juga dilakukan penguatan dalam aspek kebersihan, keamanan dan kenyamanan pasar tradisional lewat gelaran Festival Pasar Tradisional dibawah leding sektor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Puluhan pasar tradisional yang dikelola bendesa adat dan Perusahaan Derah Pasar (PD) Kota Denpasar dinilai beradu kebersihan dan kesegaran pasar tra-

disional. Penilaian Festival Pasar Tradisional akan dilaksanakan dari tanggal 30 Januari - 3 Februari 2017 mendatang dengan melibatkan Tim Perangkat Daerah Kota Denpasar. Terdapat 30 Pasar Tradisional yang akan dilakukan penilaian meliputi Pasar Desa Tegal harum, Pasar Tradisional Modrn Desa Adat Kesiman, Pasar Desa Pekraman Penatih, dan terdapat lima pasar dibawah PD Pasar Kota Denpasar diantaranya Pasar Ketapian, Pasar Sangglah, Pasar Lokitasari, Pasar Kumbesari dan Pasar Gunung Agung Utara.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kota Denpasar, Made Mertajaya saat ditemui Jumat (20/1) mengatakan penilaian Festival Pasar Tradisional tetap mengacu pada kriteria penilaian tahun-tahun sebelumnya yang menekankan pada aspek kebersihan, zonasi pedagang, keamanan dan kenyaman, keramahan, serta kesegaran pasar tradisional. Sebelum Festival Pasar dilaksanakan pihaknya juga telah melakukan sosialisi kepada pengelola pasar tradisional dan PD Pasar Kota Denpasar terkait de-ngan kriteria penialaian, sehingga aspek-aspek yang tercantum dalam penilaian dapat terpenuhi secara maksimal. Pasar

tidak saja sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli, namun memiliki aspek budaya metawahan yang masih tetap terjaga saat ini.

Disamping itu Mertajaya didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ni Made Puspita Sari juga menjelaskan program revitalisasi pasar tradisional yang terus digulirkan Pemkot Denpasar dibantu dengan dana pusat melalui APBN dapat dikuatkan lewat gelaran Festival Pasar Tradisional.

Dari data yang ada di Kota Denpasar terdapat puluhan pasar tradisional yang telah direvitalisasi dan telah masuk dalam agenda penilaian Festival Pasar Tradisional di Kota Denpasar. Pelaksanaan Festival Pasar Tradisional tak terlepas dari tujuan Pemkot Denpasar yang secara bersama-sama pengelola pasar mencari solusi baik dalam penataan fisik, pengelolaan dan zonasi pedagang yang ada.

Revitalisasi Pasar dan Festival Pasar Tardisional sebagai dampak positif bagi pengelola pasar untuk membawa pasar tradisional hidup kembali. Sehingga evaluasi dapat terus dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dari program-program yang telah dilakukan dalam membangkitkan eksistensi pasar tradisional. Dari evaluasi ini nantinya akan membawa Festival Pasar Tradisional dapat sebagai dasar untuk melakukan gerakan dan target-target festival berikutnya. (Pur/dkt)

Tangerang Tuan Rumah Musabaqoh Hifdzil Quran Tingkat ASEAN Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah membuka Musabaqoh Hifdzil Quran (MHQ) Tingkat ASEAN di Tangerang.

juga dihadiri oleh para Duta Besar dari Kuwait dan Arab Saudi dan juga perwakilan dari para Negara Asean tersebut, Arief juga memperkenalkan keragaman budaya yang dimiliki oleh Kota Tangerang.

“Semoga para delegasi dan juga perwakilan Negara sahabat

bisa menikmati atmosfer Kota Tangerang yang terkenal dengan keragaman budaya dan kulinernya,” ucapnya.

Selain itu, Wali Kota juga mengenalkan berbagai program yang telah dicanangkan oleh Pemkot Tangerang terutama terkait de-

ngan program MTQ dan Tangerang Magrib Mengaji.

“Dan untuk menciptakan generasi muda yang qurani, Pemkot Tangerang juga telah mengadakan Musabaqoh Tilawatil Quran di setiap kelurahan, yakni 104 kelurahan. Selain tentunya program Tangerang Magrib Mengaji yang bertujuan untuk merangsang para anak usia sekolah untuk

meluangkan waktu sejenak pada ba’da magrib untuk bisa belajar dan membaca Al quran di setiap masjid dan mushola,” kata Arief.

Sementara itu, Ustadz Yusuf Mansyur dalam konefensi pers yang diadakan setelah upacara pembukaan, menerangkan bahwa pelaksanaan MHQ tingkat Asean ini merupakan kegiatan tahunan yang diprakarsai oleh Pondok

Pesantren Tahfidz Darul Quran bekerja sama dengan International Islamic Charity Organization yang berbasis di Kuwait.

“Ini diikuti oleh 20 peserta dari 10 negara di Asean. Dan mereka akan mengikuti lomba untuk kategori 10 juz, 20 juz dan 30 juz, serta kategori Jazariyah (tajwid),” papar Yusuf Mansyur.

Pelaksanaan MHQ tingkat

Asean tersbeut rencananya akan digelar selama tiga hari kedepan dari tanggal 19-21 Januari 2017 di Hotel Alium dan Pesantren Tahfidz Darul Quran di Ketapang Kota Tangerang.

Adapun yang menjadi juri kegiatan tersebut adalah para ulama dari Kuwait dan dari Organisasi Tahfidz Internasional yang berkedudukan di Jeddah.(wkt)

10

Iklan PEMBERITAHUAN

Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA BEDUG yang berkedudukan di Dsn Dawung, Bedug, Ngadiluwih, Kediri, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 141, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI, SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Likuidator RUDI HARYONO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA KAYEN LOR yang berkedudukan di Kayen, Plemahan, Kediri, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 145, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Likuidator RUDI HARYONO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA SIDOMULYO yang berkedudukan di Sidomulyo, Puncu, Kediri, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 149, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Likuidator RUDI HARYONO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA BANGLE yang berkedudukan di Bangle, Ngadiluwih, Kediri, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 153, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Likuidator RUDI HARYONO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Januari 2017Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA NGLEBENG yang berkedudukan di Dusun Nglebeng, Panggul, Trenggalek, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 28 Desember 2016, No. 76, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI, SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami,

Edisi 271 / IX / 23 - 29 Januari 2017

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA PEH KULON yang berkedudukan di Peh Kulon, Papar, Kediri, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 142, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Likuidator RUDI HARYONO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA RINGINSARI yang berkedudukan di Ringinsari, Kandat, Kediri, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 146, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Likuidator RUDI HARYONO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA RINGINREJO yang berkedudukan di Ringinrejo, Ringinrejo, Kediri, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 150, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Likuidator RUDI HARYONO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA DOKO yang berkedudukan di Doko, Ngasem, Kediri, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 154, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Likuidator RUDI HARYONO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Januari 2017Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA SURUH yang berkedudukan di Dsn Jatirejo, Suruh, Trenggalek , telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 28 Desember 2016, No. 75, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami,

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA PURWOASRI yang berkedudukan di Purwoasri, Purwoasri, Kediri, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 143, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Likuidator RUDI HARYONO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA GAMPENG yang berkedudukan di Gampeng, Gampengrejo, Kediri, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 147, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI, SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Likuidator RUDI HARYONO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA JANTI yang berkedudukan di Janti, Papar, Kediri telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 151, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA PURWODADI yang berkedudukan di Purwodadi, Purwoasri, Kediri, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 144, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Likuidator RUDI HARYONO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA BANGSONGAN yang berkedudukan di Bangsongan, Kayen Kidul, Kediri, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 148, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI, SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Likuidator RUDI HARYONO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA JANTOK yang berkedudukan di Jantok, Purwoasri, Kediri, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 152, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Likuidator

Hormat Kami, Likuidator

RUDI HARYONO

RUDI HARYONO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA PEHWETAN yang berkedudukan di Pehwetan, Papar, Kediri, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 155, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Likuidator RUDI HARYONO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Januari 2017Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA MANGGIS yang berkedudukan di Dsn Krajan,Manggis, Panggul, Trenggalek, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 28 Desember 2016, No. 74, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI, SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami,

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Nopember 2016 Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA KUNJANG yang berkedudukan di Kunjang, Kunjang, Kediri, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 25 Oktober 2016, No. 156, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Likuidator RUDI HARYONO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Januari 2017Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA KELUTAN yang berkedudukan di Jl. Sukarno Hatta, Langsep, Kelutan, Trenggalek , telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 28 Desember 2016, No. 77, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri. Hormat Kami,

Direksi

Direksi

Direksi

Direksi

IHWAN SULTONI

HERLANTO

WIYADI

WIYADI

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Januari 2017Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA MLINJON yang berkedudukan di Mlinjon, Suruh, Trenggalek, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 28 Desember 2016, No. 73, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Direksi ARIF WIBOWO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Januari 2017Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA PARAKAN yang berkedudukan di Dsn Krajan, Parakan, Trenggalek, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 28 Desember 2016, No. 72, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Direksi ARIF WIBOWO

PEMBERITAHUAN Diberitahukan Kepada khalayak ramai bahwa per tanggal 03 Januari 2017Perseroan terbatas PT. BADAN KREDIT DESA BENDOREJO yang berkedudukan di Dsn Bendo, Bendorejo, Pogalan, Trenggalek, telah dibubarkan, demikian berdasarkan Akta tanggal 28 Desember 2016, No. 71, dibuat oleh Notaris SISCA UTAMI DAMAYANTI,SH,.MKn di Kediri.

Hormat Kami, Direksi HERLANTO

Rona-rona

Edisi 271 / IX / 23 - 29 Januari 2017

Aturan Baru Sambungan dari hal. 1 selama 7 menit.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, aturan itu juga dibuat berdasarkan karakter Presiden Jokowi yang lebih suka pembicaraan langsung pada permasalahan.

“Ya apapun kan Presiden kita ini adalah Presiden yang tidak mau

bertele-tele, langsung pada substansinya, pada inti persoalan,” kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Setiap acara yang dihadiri Presiden, para menteri atau pimpinan lembaga pasti melaporkan yang sudah dan akan dilakukan. Tapi tidak jarang, sambutan terlalu pan-

RUU Pemilu jang dan keluar dari substansi acara.

“Seyogyanya para menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, melaporkan apa yang harus dilakukan, bukan malah berorasi, berpidato di depan Presiden kan itu tidak layak,” Pramono memungkas.

Untuk aturan ini telah dibuat Surat Edaran No. B750/Seskab/ Polhukam/12/2016 tertanggal 23

Evaluasi Kemajuan Smelter Sambungan dari hal. 1 sesuai dengan komitmen yang telah disepakati dengan pemerintah. Jika tidak terdapat kemajuan, maka pemerintah akan mencabut fasilitas ekspor konsentrat yang diberikan kepada perusahaan tambang.

“Setiap enam bulan akan dievaluasi, bahkan untuk kepentingan tertentu bisa dilakukan sewaktu-waktu. Ini merupakan bentuk pengawasan pemerintah terhadap perusahaan tambang, supaya mereka melaksanakan komitmen untuk membangun smelter,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (21/1).

Hal ini ini dikemukakanArcandra

menjawab banyaknya pertanyaan mengenai alasan pemerintah kembali memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengekspor konsentrat. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta turunannya yakni Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri dan Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Persyaratan

Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Ketiga peraturan itu dikeluarkan pada 11 Januari 2017, atau sehari sebelum berakhirnya tenggat waktu bagi perusahaan tambang untuk melakukan ekspor konsentrat, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral(ESDM)Nomor1Tahun2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri. Dalam aturan itu disebutkan, penjualan mineral ke luar negeri dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dan berbentuk hasil pengolahan dalam jangka

Desember 2016. Dalam surat itu dinyatakan 2 perintah pokok yang harus dijalankan.

Pertama, materi sambutan para menteri dan pimpinan lembaga langsung memaparkan dan fokus pada pokok kegiatan. Kedua sambutan tidak lebih dari 7 menit.

Surat itu ditandatangani langsung oleh Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet.(lp6)

waktu tiga tahun sejak diterbitkannya Peraturan Menteri ini, yaitu pada tanggal 11 Januari 2014. Artinya, mulai 12 Januari 2017 hanya mineral hasil pemurnian yang diizinkan ekspor. Namun, dengat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 2017 tersebut maka peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun2014 tidak berlaku.

Arcandra mengakui bahwa sejatinya memang larangan ekspor konsentrat sudah diberlakukan, dan perusahaan tambang mengolah konsentrat tersebut di dalam negeri melalui smelter yang dibangun. “Idealnya memang seperti itu. Namun, kenyataan di lapangan berbeda, bahwa untuk membangun smelter memang tidak mudah.

Pemerintah mencoba untuk menjembatani gap antara kondisi ideal dengan kenyataaan,” katanya.(bst)

Bersama Warga Japanan, Mojowarno

Bupati Nyono Tanam Ribuan Pohon

Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko saat menanam bibit pohon di Wana Wisata Sumberboto

Jombang, SMN - Bersama Warga dan para pelajar Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko tanam 5 Ribu pohon.

Lokasi penanaman pohon dipusatkan di Wana Wisata Sumberboto yakni sepanjang jalan masuk hingga area wisata yang terkenal dengan pemandiannya tersebut.

“Semoga pohon pohon yang ditanam disini nantinya bisa mencegah adanya erosi apabila musim penghujan, sehingga menghindarkan masyarakat sekitar dari musibah longsor,”harap Bupati Nyono usai menanam Pohon Mahoni, Jumat (20/1/17) pagi. Sumberboto, menurut Bupati Nyono termasuk dataran tinggi, oleh sebab itu sangat tepat apabila penanaman pohon dilakukan dilokasi tersebut.

Sebelum dilakukan penanaman pohon, kegiatan pagi itu dibuka dengan acara Jalan sehat yang diikuti ribuan peserta yakni warga dan pelajar setempat, yang diberangkatkan oleh Bupati Nyono yang didampingi Wakil Bupati Hj.Mundjidah Wahab. Selain jalan sehat dan menanam ribuan pohon, Bupati dan Wabup juga menyempatkan untuk menebar ikan koi di sebuah kolam yakni di Sendang Pangkat.

Bupati Nyono berharap kegiatan tanam pohon yang di lakukan di Desa japanan tersebut dapat diikuti desa yang lain. Karena menurutnya pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan. “kalau di Japanan saja ditanam lima ribu pohon, se Kabupaten Jombang ada 306 Desa anda bisa menghitung berapa juta pohon yang tertanam, itu akan sangat bermanfaat bagi anak cucu kita kelak,”harap Bupati.

Samsun,Camat Mojowarno mengatakan sebelumnya warga Japanan sudah mengawali menanam ribuan pohon, tidak hanya pohon peneduh seperti pohon mahoni warga juga menanam pohon yang dapat menghasilkan seperti pohon belimbing. “Di Mojowarno belimbing sudah dibudidayakan, jadi agar bermanfaat dari sisi ekonomis, warga juga menanam ribuan pohon belimbing,” ungkapnya.(tin)

Rencana Peringatan Hari Gizi Nasional, Ikfina Tekankan Pentingnya Sayur dan Buah Kab. Mojokerto, SMN - Ketua TP PKK (Tim Penggerak PKK) Kabupaten Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa, menyampaikan beberapa rencana program-program yang bakal dijalankan sepanjang tahun 2017, yang diuraikan dalam acara Pertemuan Pleno TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Mojokerto, Selasa (17/1) pagi di Pendopo Graha Majatama.

“Ini adalah pleno pertama PKK dan DWP di tahun 2017. Programprogram PKK tahun 2017 ini, selanjutnya akan kita bahas lebih detail saat raker, yang Insyallah akan kita gelar bulan Februari depan. Mohon kepada ibu-ibu TP PKK kecamatan beserta anggota, untuk merencanakan dengan baik.

Sebab terhitung untuk kegiatan di 2017, akan lebih banyak dari tahun 2016,” jelas Ikfina.

Dirinya juga menyampiakan terkait rencana jumlah kegiatan yang bakal di laksanakan oleh dinas-dinas. “Kegiatan rutin akan tetap kita lakukan di tahun 2017 nanti, diantaranya Pildacil, lomba cipta menu dan produk unggulan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto punya 15 kegiatan yang nantinya juga melibatkan kecamatan, Dinas Kesehatan ada 6 kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup ada 6 kegiatan dan Dinas Pendidikan sebanyak 2 kegiatan. Perlu saya sampaikan juga bahwa sebelum raker nanti, kita adakan kegiatan Peringatan Hari Gizi Nasional tanggal 25 Januari ini,” lanjut Ikfina di acara yang dihadiri kurang lebih 203 or-

ang peserta ini.

Terkait Hari Gizi Nasional 2017 yang bakal mengusung tema “Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat dan Berprestasi” dan sub tema “Peningkatan Konsumsi Sayur dan Buah” Ikfina berharap gizi masyarakat menjadi lebih baik dengan konsumsi sayur dan buah.

“Pemerintah pusat mendirikan sekolah untuk penyuluh gizi pada tanggal 25 Januari, yang akan kita peringati sebagai Hari Gizi Nasional. Gizi masyarakat harus baik, mereka harus tau dan diharapkan senantiasa melek gizi. Karbohidrat, lemak dan protein dalam kebiasaan masyarakat kita terbilang sudah cukup, ini harus diimbangi dengan sayur dan buah. Pelaksanaan Hari Gizi Kabupaten Mojokerto rencananya akan kita gelar di Waduk Tanjungan Kemlagi, nanti kita libatkan juga anak-anak. Dalam diri mereka harus tertanam mindset pentingnya konsumsi sayur dan buah untuk menunjang pertumbuhan,” tambah Ikfina.

Dalam pleno ini juga dikukuhkan 15 orang Ketua DWP unsur Pelaksana ODP (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Mojokerto. Antara lain Ketua DWP Bappeda, BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pertanian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Trawas dan Kecamatan Mojosari.

Ketua DWP Kabupaten Mo-

11

Sambungan dari hal. 1 berkomitmen mengakomodir seluruh masukan dari Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu.

“Pemerintah tidak akan kaku.

Bagi kami yang penting kualitas pemilu ke depan harus bagus,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Sabtu (21/1).

Dia optimistis akan ada titik temu menyikapi perbedaan pandangan sejumlah fraksi. Khususnya terkait ambang batas partai politik (parpol) lolos parlemen atau parliamentary threshold (PT) serta pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (Pres-T). “Saya yakin ada kata mufakat,” ujar mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.

Dalam draf RUU, angka PT tetap sebesar 3,5 persen. Sedangkan angka Pres-T, sebanyak 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah pemilu.

Mendagri tak sependapat dengan wacana penghapusan PT. “Kalau bisa naik. Soal naiknya setengah persen ya yang penting naik, masak ada yang usul nol persen,” ujarnya.

Sementara mengenai Pres-T nol persen, dia mengaku akan menampung usulan tersebut.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penyelenggaraan

Pemilu dari 10 fraksi, mencapai 2.885 poin. Pembahasan intensif antara Pansus dengan Pemerintah dijadwalkan berlangsung pada 9 Februari 2017.

“DIM-nya itu berjumlah 2.885.

Tapi itu termasuk DIM yang menyatakan hal tertentu yang tetap tidak ada perubahan. Jadi mungkin ada 500-700 pasal yang tetap, sehingga 2.885 itu total semuanya,” kata Ketua Pansus, Lukman Edy. Dia mengakui bahwa masih terjadi perbedaan sikap terkait PT dan Pres-T. “Ada fraksi yang menyatakan persetujuan dengan presidential threshold, ada fraksi yang menyatakan ini inkonstitusional lebih baik nol persen presidential-nya,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Pengamat Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2014, Pres-T menjadi tak relevan diterapkan. Sebab, Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Presiden/Wakil Presiden (pilpres) 2019 dilaksanakan serentak.

Dia menyatakan, Pasal 22E UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Pemilu itu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil

Perkuat Daya Saing Sambungan dari hal. 12 produk siap ekspor tersebut, jika packagingnya bisa dibenahi maka harganya akan lebih kompetitif,” urainya.

Menurutnya, sebuah produk disebut berdaya saing jika kualitas produknya terstandar, harganya kompetitif, dan cepat sampai ke konsumen. Berdasar data yang ada daya saing produk-produk di Jatim menduduki peringkat kedua setelah DKI Jakarta di Indonesia.

“Jika daya saing daerah bisa ditingkatkan, maka pasar bebas ASEAN akan mampu dimanfaatkan optimal.

Meskipun konsekuensinya daya beli masyarakat juga meningkat,” tukasnya.

Ia menjelaskan, kinerja perdagangan barang dan jasa Jatim pada tahun 2016 mengalami surplus Rp. 108 trilyun. Sedangkan neraca perdagangan Jatim dengan ASEAN selama periode Januari hingga Juli 2016 surplus US$ 1.160.526.890.

Dengan semua negara ASEAN Jatim mengalami surplus di sisi ekspor, kecuali dengan Laos. Beberapa produk ekspor tertinggi di Jatim yakni perhiasan, minyak nabati, mebeller, dan ikan.

Lebih lanjut disampaikan, pertumbuhan perekonomian Jatim pada tahun 2016 mencapai 5,6%, nilai ini lebih tinggi dari nasional 5,04%. Bahkan inflasi di Jatim terjaga pada posisi 2,74%. Untuk prediksi pertumbuhan ekonomi Jatim pada tahun 2017 mampu mencapai 5,8%, sedangkan versi BI dikisaran 5,7% hingga 6,1%.

Dengan pertumbuhan ekonomi Jatim yang cukup bagus, Pakde Karwo berharap UMKM di Jatim semakin berkembang. Pemprov Jatim juga telah menerapkan beberapa strategi di sisi pembiayaan misalnya pemberian pinjaman bagi UMKM yang feasible not bankable. Khusus di industri primer Pemprov juga meluncurkan program Loan Agreement bekerjasam dengan Bank Jatim, dengan suku bunga hanya 7%. “Penguatan UMKM saat ini merupakan langkah tepat karena kontribusinya cukup besar pada PDRB. Selain itu Indonesia termasuk Jatim kalah di industri presisif,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dekranasda Prov. Jatim Dra. Hj. Nina Kirana Soekarwo, Msi, usai melantik Pengurus Dekranasda Prov. Jatim masa bhakti 2014-2019 mengatakan, Dekranasda Prov.

Jatim harus andil memajukan perekonomian Jatim agar makin kokoh dan stabil. Menurut data sampai dengan Triwulan III tahun 2016 tumbuh sebesar 5,57%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,04%. “Karenanya Dekranasda diharapkan bisa membangun komunikasi efektif dengan Dekranas guna meningkatkan produktivitas dan kualitas kerajinan Indonesia,” kata Bude Karwo sapaan akrab istri Gubernur Jatim.

Dijelaskan, saat ini masih terdapat masalah yang dihadapi para perajin diantaranya ketrampilan SDM dan ketersediaan pendam-

Presiden.

Khusus tentang pilpres, UUD 45 menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan.

Norma itu, menurut Yusril, selama ini diplintir oleh pemerintah dan beberapa fraksi DPR. Tujuannya, untuk mewujudkan keinginan politik masing-masing agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat dibatasi. Frasa “sebelum pemilihan umum dilaksanakan” diartikan sebagai sebelum pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

“Pemikiran yang lebih musykil mengenal ambang batas ini justru datang dari Mendagri yang ingin menjadikan perolehan kursi dalam Pemilu DPR sebelumnya dijadikan sebagai dasar penentuan ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden,” kata Yusril.

Dia mengatakan, setiap parpol peserta pemilu berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden sebelum pesta demokrasi digelar.

Perolehan hasil pemilu lima tahun yang lalu itu, tidak ada alasan rasionalnya untuk dijadikan dasar penentuan ambang batas. Situasi politik sudah berubah dalam kurun waktu lima tahun,” ujarnya. (bst)

ping lapangan serta desainer, regenerasi pengrajin, kapasitas teknologi industri, ketersediaan bahan baku dan bahan pendukung/penolong, desain kemasan dan labeling produk, promosi dan jaringan pemasaran serta permodalan. “Para perajin biasanya juga terkendala di sisi perijinan meliputi Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri dan Ijin Usaha Industri,” terangnya.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, lanjut Bude Karwo, Dekranasda Prov. Jatim tahun 2017 fokus pada 4 program yaitu program peningkatan kualitas SDM perajin, pembiayaan usaha dengan kredit murah, program kemitraan, dan perluasan jaringan pasar.

Dalam upaya memperluas jaringan pasar, Dekranasda Prov. Jatim berpartisipasi aktif pada agenda rutin promosi antara lain Pameran Inacraft, Batik Bordir dan Aksesoris, serta Surabaya Jewellery Fair (SJF). “Dekranasda Prov. Jatim juga mendorong penerapan e-commerce bagi industri kerajinan di Jatim,” tukasnya.

Ia menambahkan, showroom Dekranasda Prov. Jatim sampai saat ini telah memfasilitasi promosi lebih dari 20 ribu produk kerajinan dari 800 IKM yang berasal dari 38 Kab/Kota se Jatim. Produk kerajinan tersebut utamanya berupa produk batik, bordir, kulit dan produk kulit, makanan dan minuman, kerajinan, garmen, perhiasan, dan aroma terapi. “Kami berharap keberadaan showroom ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Dekranasda Kab/kota se Jatim,” pungkasnya. (*)

Dinas TPHP Kab. Malang Ketua TP PKK (Tim Penggerak PKK) Kabupaten Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa saat mengukuhkan 15 orang Ketua DWP unsur Pelaksana ODP Kabupaten Mojokerto

jokerto, Diah Ratna Herry Suwito, dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas peran ibu-ibu yang telah berpartispasi dalam lomba-lomba memeriahkan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-17 tahun 2016 yang berjalan dengan lancar.

Di usia 17 tahun, Diah berharap agar DWP makin aktif dan ikut ambil peran strategis dalam konstelasi pembangunan nasional. Ia juga ingin agar organisasi ini berkembang lebih modern, profesional, berkontribusi terhadap program nasional serta peka terhadap perkembangan zaman.

“Kami ucapkan atas partispasi ibu-ibu sekalian dalam lombalomba HUT DWP ke-17 tahun 2016 yang sudah terlaksana dengan baik. Terimakasih juga atas partispasi dalam mengikuti senam bersama dan lomba slogan yang diadakan GOW (Gabungan Organisasi Wanita) kala memperingati Hari Ibu. Semoga DWP Kabupaten Mojokerto, lebih profesio-

nal, berkontribusi terhadap program nasional serta peka terhadap perkembangan zaman,” tutur Diah.

Di akhir acara, diadakan syukuran sangat sederhana peringatan hari ulang tahun Ikfina Kamal Pasa ke-39 yang dirayakan bersama-sama anggota TP PKK dan juga istri wakil bupati, Yayuk Pungkasiadi. (hms/kan)

Kab Malang, SMN - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Malang, pada tahun 2017 ini, menargetkan kenaikan luasan lahan pertanian sebesar 30 persen. Sementara saat ini, di Kabupaten Malang terdapat lahan pertanian seluas 74.433 hektar (ha).

“Jadi jika target terpenuhi maka luas lahan pertanian tersebut nantinya, akan mencapai 98.800 ha. Dengan adanya perluasan lahan pertanian itu, tentunya akan menambah tingkat produksi tanaman pangan di Kabupaten Malang,” papar Kepala Dinas TPHP Kabupaten Malang Nasri

Perluas Lahan Tanaman Pangan Abdul Wahab, Kamis (19/1), kepada wartawan.

Dijelaskan, di kabupaten ini masih banyak ruang yang bisa diolah dan dimanfaatkan untuk bisa dijadikan sebagai luas panen tanaman pangan.

Sehingga untuk mencapai target penambahan luasan lahan pertanian, maka pihaknya juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pengairan.

“Langkah yang kita ambil dalam perluasan lahan tersebut, salah satunya untuk menambah ketersedian beras.

Sebab, Kabupaten Malang ini salah satu daerah di Jawa Timur (Jatim), setelah Kabupaten Ngawi juga sebagai lumbung padi nasional,” ungkap Nasri.

Selain dinasnya bisa meningkatkan ketersedian beras, lanjut dia, juga akan meningkatkan Indeks Pertanian (IP).

Karena saat ini IP di Kabupaten Malang kini tercapai 1,6 persen. Sehingga dirinya akan berusaha untuk memenuhi target IP sebesar 1,8 persen.

Sedangkan IP sendiri bisa ditingkatkan yakni dengan mengintensifkan jeda tanam. Artinya jarak waktu antara panen dengan masa tanam selanjutnya bisa lebih pendek.

“Kami berupaya agar masa panen dan tanam hanya memiliki jeda dua minggu. Dan untuk jeda tanaman

semacam sudah diterapkan di beberapa kelompok tani dibeberapa kecamatan.

Sehingga dengan model tanam seperti itu, maka nantinya panen padi di Kabupaten Malang meningkat, dan juga akan meningkatkan IP,” ujarnya.

Nasri menegaskan, beberapa tahun terakhir ini, Kabupaten Malang selalu surplus beras. Karena pada tahun 2016 mampu memproduksi padi seberat 74.443 ton. Dan target untuk tahun 2017 ini, bisa ada kenaikan sebesar 30 persen. Kenaikan produksi padi sebesar itu, hal tersebut sudah ada kesepakatan dari daerah-daerah provinsi di Indonesia, saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta.

Sehingga Kabupaten Malang pada tahun ini, targetnya harus mampu memproduksi padi seberat 98.843.000 ton “Guna untuk pencapaian target produksi padi, maka berbagai upaya akan kita jalankan, diantaranya meningkatkan angka IP. Sehingga Dinas TPHP akan bekerja keras untuk meningkatkan produksi padi, agar IP bisa mencapai target yang kita harapakan,” kata dia.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan percepatan jeda tanam dari panen hingga penanaman baru. Jika

kedua upaya ini dijalankan, maka akan meningkatkan kualitas dan juga kuantitas padi. Dengan begitu, produksi padi di Kabupaten Malang pada tahun ini, tentunya ada peningkatan produksi, dan surplus beras akan tercapai kembali.

Saat wartawan menyinggung terakit cuaca ekstrem yang berdampak pada harga cabai rawit mengalami fluktuasi atau tidak menentu, sehingga meresahkan masyarakat Kabupaten Malang ? Nasri menegaskan, naiknya harga cabai rawit diduga karena stok yang minim di pasaran akibat cuaca ekstrim yang merugikan petani.

Sehingga untuk menyikapi itu, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menyiapkan lahan seluas 1.330 ha, khusus untuk ditanami cabai rawit.

“Untuk penanaman cabe rawit, pihaknya akan melibatkan petani yang masuk dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) binaan yang tersebar di 33 kecamatan. Dan petani cabe nantinya juga akan kita bantu alsintan atau alat mesin pertanian. Dengan harapan bisa meningkatkan produksi cabai rawit, agar harga cabai tersebut stabil,” pungkasnya.(jun)

CMYK

12

Jawa Timur

Edisi 271 / IX / 23 - 29 Januari 2017

Pemkab Maksimalkan BK Desa di Tiga Desa Potensial Wisata Kampung dan Gapura Majapahit, Hunian Khas Para Kawulo Abad ke-14

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa memberikan sambutan dihadapan masyarakat dalam kegiatan sambang desa.

Kab. Mojokerto, SMN Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus berupaya mengaplikasikan grand design agenda prioritas Nawacita, khusunya mendorong dan membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Ini tercermin dari dana Bantuan Keuangan (BK) Desa Pemerintah Kabupaten pada 2017, yang mencapai hingga Rp 50 miliar kepada 45 desa

yang tersebar di 17 kecamatan.

Diantaranya Kecamatan Gedeg, Dawarblandong, Kemlagi, Trawas dan Jetis. Dana di atas bahkan menunjukkan angka kenaikan Rp 19 miliar dari tahun 2016 lalu, yang hanya Rp 31 miliar.

Dana-dana ini difungskikan untuk berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur, peruntukkannya difokuskan terutama untuk pembangunan jalan beton rigid dan aspalisasi. Begitu juga dengan proyek pembangunan pagar atau gapura di Kampung Majapahit sebagai lumbung wisata Kabupaten Mojokerto. Pembangunan berkelanjutan memang terus dilakukan demi mendongkrak nilai jual perkampungan yang disulap dengan gaya khas hunian para kawulo (rakyat biasa) di abad ke-14 ini.

Penerima BK Desa dengan anggaran cukup besar di tahun

2017 ini menyasar tiga desa, yakni Desa Watesumpak, Panggih, dan Sentonorejo, Kecamatan Trowulan.

Tiga desa dinilai memiliki potensi kuat dan program pembangunan cukup besar. APBD Kabupaten Mojokerto mengalokasikan dana kurang lebih Rp 8 miliar.

Dana APBD sebesar Rp 1 miliar sebelumnya telah digelontorkan untuk rehab situs bersejarah Makam Troloyo di Sentonorejo, pada tahun 2016 kemarin. Mengikuti rehab area parkir, pujasera, mushollah, sarana sanitasi yang mencapai Rp 2 miliar.

Tahun 2017 ini selanjutnya digelontor Rp 3 miliar lagi dari sumber yang sama yakni APBD. Menyusul Desa Panggih dan Watesumpak yang digelontor bantuan sebesar Rp 3 miliar dan Desa Jatipasar senilai Rp 2 miliar.

Desa Panggih sendiri jika diuraikan lebih detail, tercatat

Perkuat Daya Saing, Gubernur Dorong Perajin Tingkatkan Kualitas Packaging Surabaya, SMN - Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mendorong para perajin UMKM tingkatkan kualitas packaging / kemasan agar mampu memperkuat daya saing global. Peningkatan kualitas packaging itu juga harus didukung kreatifitas, inovasi, memanfaatkan teknologi terbaru, serta berstandarisasi internasional.

“Permasalahan serius yang dihadapi perajin lokal kita adalah masih rendahnnya kualitas pengemasan. Apalagi pemilik usaha sering kali memaksakan desain kemasannya meskipun tidak sesuai standar,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Musyawarah Daerah /Musda Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Prov. Jatim tahun 2017 dan Pelantikan Pengurus

Dekranasda Prov. Jatim Masa Bhakti 2014-2019,i di Ballroom Mercure Grand Mirama, Surabaya, Kamis (19/01).

Selain packaging, terang Pakde Karwo, masalah yang dihadapai perajin yakni disisi taste/rasa.

Dicontohkan produk keripik pisang dari Lumajang tidak bisa masuk ke pasar luar negri sebab rasanya terlalu manis, sedangkan orang luar negeri menyukasi rasa agak masam.

Karenanya Dekranasda diharapkan mampu bertanggung jawab terhadap eksistensi perajin, dengan terus meningkatkan kapasitas SDM nya.

Disampaikan, saat ini Pemprov Jatim dengan Dekranasda dan SKPD pendukung akan fokus dalam pembinaan SDM UMKM. Bahkan beberapa waktu lalu telah dibuat MOU dengan Bank Man-

Pakde Karwo Didampingi Para Pengurus Dekranasda Jatim dan Sekjen Dekranas Memukul Gong Peresmian MUSDA Dekranasda Jatim Tahun 2017

diri. Nantinya melalui galeri-galeri yang dimiliki Bank mandiri bisa menjadi inkubator pada 3000

produk yang sudah siap ekspor.

“Kita akan melakukan cek pada Bersambung di halaman 11

sudah ada 1.230 meter pagar bergaya Majapahitan termasuk jalan menuju petilasan Hayam Wuruk.

Ada 6 gapura perbatasan yang mengusung konsep sama, berdiri kokoh dengan ketinggian kurang lebih tiga meter.

Kepala Desa Panggih, Heriwati, mengungkapkan bahwa antusiasme warga sangat tinggi. Mereka sangat mendukung program Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dinilai cepat dan sesuai.

“Panjang yang dibangun awalnya (pagar Majapahit) 900 meter, namun kini meningkat menjadi 1.230 meter.

Warga merasa terbantu dan diuntungkan dengan program ini. Sebagian besar pagar sudah dipasang terakota (kesenian tembikar seperti patung atau sejenisnya), cuma beberapa saja yang belum. Pembiayaan semuanya kita terima dari pemerintah, manfaat BK Desa benar-

benar bisa kami rasakan disini,” tutur Heriwati.

Pada hakikatnya pembangunan nasional harus bersifat adil, demokratis, terbuka, partisipatif dan terintegrasi. Untuk mengatasi ketertinggalan suatu daerah tanggung jawab Pemerintah Daerah sangat besar. Dimana peran aktif,

fasilitasi dan koordinasi akan menunjang semua aspek berjalan dengan baik. Di bawah kepemimpinan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, wajah Kabupaten Mojokerto makin tertata baik dari kelengkapan infrastruktur, kemajuan pariwisata, iklim investasi maupun sosial budaya. (hms/adv/kan)

Gapura desa Panggih Kecamatan Trowulan

Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Data dan Sosialisasi Open Data

Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Data dan Sosialisasi Open Data di Kota Mojokerto Tahun 2017

Kota Mojokerto, SMN Acara penandatanganan Komitmen Keterbukaan Data dan Sosialisasi Open Data di Kota Mojokerto Tahun 2017, telah dilak-

sanakan di Ruang Nusantara Kantor Pemkot Mojokerto, Selasa (17/1/17) kemarin. Apa itu “Open Data”?, “Open Data (Data Terbuka) adalah data yang dapat

digunakan secara bebas, dimanfaatkan, dan didistribusikan kembali oleh siapapun tanpa syarat kecuali dengan persyaratan memberikan atribusi kepada si pemilik data”.

Dalam sambutannya, Walikota Mojokerto, H. Mas’ud Yunus berharap agar SKPD hendaknya proaktif untuk memperbarui data yang diberikan kepada masyarakat sehingga informasi yang diberikan adalah informasi yang aktual dan akurat. Selain itu, Walikota juga berharap agar SKPD dapat mengembangkan aplikasi - aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi atau data.(kan)