Suara media nasional edisi 272 by Suara Media Nasional

CMYK

Sudah Terdaftar di Dewan Pers. Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.co.id

Nomor ISSN: 2355-6501

@smedianasional

Edisi 272 Tahun IX / 30 Januari - 5 Februari 2017

Harga Rp 5.000,(Luar Kota + Ongkos Kirim)

Dewan Pers Ungkap Perubahan Cara Masyarakat Cari Informasi Ilustrasi

Ke Magelang, Jokowi Bagi-bagi KIP dan Sepeda untuk Siswa

Presiden Jokowi membagikan KIP untuk siswa di Magelang

Magelang, SMN - Setelah menghadiri groundbreaking pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, Yogyakarta, Presiden Jokowi Bersambung di halaman 11

103 Sekolah di Jakarta Direnovasi Total Tahun Ini

Jakarta, SMN - Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo melihat saat ini ada pergeseran cara masyarakat dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Dia menilai ada kecenderungan masyarakat tidak

lagi mengandalkan informasi dari media konvensional, tapi menjadikan media sosial (medsos) sebagai pijakan. “Makanya di Dewan Pers, kita sedang bahas bagaimana mengembalikan kepercayaan publik (terhadap media kon-

vensional),” ucap Stanley saat berbicara dalam diskusi bertajuk Strategi Menang Melawan Hoax dan Fitnah, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu 25 Januari 2017. Stanley mengimbau kepada masyarakat untuk tetap

mengandalkan informasi dari lembaga pers. Sebab, informasi yang disajikan lembaga pers telah melalui proses panjang, termasuk editing. “Sementara medsos sifatnya hanya informasi, sedangkan kalau media sifatnya

berita dan ada konfirmasi,” ujarnya. Stanley mengingatkan media tidak mudah tergoda dengan informasi yang diungkap medsos. Menurut dia, media yang baik harus melakukan klarifikasi ketika mem-

peroleh informasi. “Namun hasil penelitian menyebut 85% jurnalis saat ini mendasarkan arah liputannya dari medsos. Ini tentu sangat mengkhawatirkan,” ucap Stanley. (sin)

Penyerahan SPPT PBB-P2 Kabupaten Kediri Tahun 2017 “Penerimaan PBB-P2 tahun 2017 diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli daerah sebesar 23%. karena itu kepada semua aparat yang terlibat dapat saling bekerja sama untuk mensukseskan pemungutan PBB-P2 tahun 2017,” kata dr. Hj. Haryanti Sutrisno.

Jakarta, SMN Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan merenovasi total 103 bangunan sekolah tahun ini. Anggaran yang diaIlustrasi lokasikan untuk renovasi sekolah ini mencapai Rp 1,5 triliun. Dana itu diambil

Kediri, SMN - Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri menggelar acara penyerahan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak terhutang) PBB-P2, pada hari Senin tanggal 23 Januari

Bersambung di halaman 11

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno saat menghadiri acara penyerahan SPPT PBB-P2 Kabupaten Kediri di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (23/ 11/2017) lalu.

Tilik Desa Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni di Desa Pudak Wetan Bantu 1 (Satu) Unit Mobil Ambulance Ponorogo, SMN - Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni tak henti-hentinya melaksanakan program pemerintahannya “Ponorogo Berbenah menuju Ponorogo yang Berkemajuan,Berbudaya dan Religious,” dengan kegiatan rutinnya tilik desa yang telah diagendakan dalam jadwal setiap seminggu sekali tepatnya hari Jumat usai Shalat Subuh berjamaah dan senam bareng, kini telah masuk Jumat ke tiga. Dengan tujuan menjalin ukuwah serta bersilaturahmi sebagai sarana guna mendekatkan antara pemimpin dan rakyatnya serta meresmikan badan usaha milik desa (BumDes) dan melihat potensi desa yang bisa dikembangkan sebagai one village one product, juga ingin mengetahui langsung sejauh mana kemajuan desa di Ponorogo selama ini. Pudak wetan masih belum ada bumdes,” Secepatnya untuk BumDes segera dibentuk demi menambah ekonomi masyarakat,” ujar bupati Ipong dalam sambutannya, saat melaksanakan tilik desa di desa Pudak Wetan yang diawali dengan penanaman cengkeh dan dihadiri Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni, Wakil Bupati H.Sudjarno, Sekda Agus Pramono, semua SKPD terkait,Kepala desa Pudak Wetan Purna Irawan dan segenap masyarakat serta undangan yang hadir pada hari jumat 27/01 kemarin. Bupati yang bukan hanya pengusaha sukses namun juga Begawan dari partai Gerindra ini meyampaikan, Pudak Wetan termasuk daerah dingin yang sangat

Wetan Purna Irawan mengungkapkan, Pihaknya merasa senang dan sangat berterimakasih atas kehadiran bapak bupati H.Ipong Muchlissoni yang telah sudi hadir di desa terpencil paling timur yang berbatasan dengan Kediri, karena kehadirannya telah lama dinantinanti dan sangat diharapkan di desa Pudak Wetan selama ini. Dengan kehadiran bupati ke desa Pudak Wetan, masyarakat bisa menjadi semakin dekat dan bisa menyampaikan aspirasinya yang selama ini telah menjadi unegunegnya, sehingga masyarakat merasa lega dengan dialog langsung antara masyarakat dengan pemimpinnya, katanya. Purna Irawan juga menjelaskan, terkait dengan badan usaha milik desa (BumDes) saat ini tengah dibentuk yang akan diberi nama BumDes

Pudak Wetan Lestari. Adapun potensi yang ada di desa Pudak Wetan saat ini banyak sekali tempat-tempat wisata yang belum tersentuh, diantaranya tanah goyang, air terjun centong, seribu tangga menuju khayangan, holtikultura,sapi perah, sayur mayur organik.” Karena desa kami sebagai ibu kota Pudak juga desa kawasan yang meliputi pasar desa, sub terminal dan sumber informasi, maka kami berharap pembangunan Infrastruktur wisata dan Pasar sayur sebagai pusat sayur organik.” Harapan kami ke depan Pudak Wetan bisa menjadi Pesona Wisata Kabupaten Ponorogo yang termashyur bukan hanya lokal namun sampai mendunia”, Pungkas Purna Irawan. Lebih Lanjut, Hal senada juga diungkapkan camat Pudak Kusni,

kami sangat berterima kasih, karena ini merupakan wujud tresna asihnya bapak bupati dan wabup kepada masyarakat Pudak, dengan demikian masyarakat langsung bertatap muka menyampaikan aspirasinya sehingga akan mets dengan program bapak bupati,” Manunggaling Kawula Kelawan Gusti betul-betul dirasakan masyarakat Pudak”, ujarnya. Kusni juga menyampaikan, masyarakat Pudak sangat mendukung program organik sesuai dengan apa yang dikehendaki Bupati Ipong,” Dan yang paling kami harapkan pembangunan infrastruktur untuk wisata dan Pasar organik sebagai pusat pasar sayur, sehingga bisa menentukan standart harga sayur di Ponorogo”, papar Kusni. (Wied / adv/Hms)

Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni saat menanam cengkeh di desa Pudak Wetan didampingi kepala desa Pudak Wetan Purna Irawan

cocok untuk ditanami cengkeh dan sayuran organik. Pihaknya juga akan berdialog bersama masyarakat sebagai sarana untuk menjalin komunikasi secara langsung guna mengetahui keinginan masyarakat serta menyerap aspirasi-aspirasi yang akan disampaikan kepada Bupati, serta melihat potensi-potensi desa yang bisa dikembangkan sebagai modal dalam membentuk badan usaha milik desa (BumDes) yang terkait erat dengan program unggulan”One Vilage,

One Product” sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, ujarnya. Ipong juga mengutarakan, dirinya akan terus mendorong berjalannya program-program yang lain seperti penggunaan pupuk organik, memperjelas progress bantuan dana 300 juta /desa/tahun untuk jalan poros desa, 25 juta/ Bumdes dan 6 juta/ posyandu untuk lansia maupun balita serta memastikan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan berjalan de-

ngan baik dan bantuan ambulance mengingat daerah terpencil, urainya.” Tugas Pemerintah sebagai jembatan dalam mewujudkan keinginan masyarakat yang sesuai dengan program yang tengah berjalan saat ini,” jelenterehnya.” Untuk BumDes kali ini semua kita bantu dana 25 juta, namun untuk tahun berikutnya hanya BumDes yang berkembang saja,”Pungkas Ipong. Sementara itu masih di tempat yang sama, Kepala desa Pudak

Iklan / Langganan hubungi: Tlp. (0354) 4526358, HP 081 231 515 435, 082 233 313 345

Kepala Desa Pudak Wetan Purna Irawan saat memberikan sambutan

Email: suaramedianasional@gmail.com

Tulungagung

Edisi 272 / IX / 30 Januari - 5 Februari 2017

Antisipasi Penyebaran Virus Antraks, Dengar Warganya Kesusahan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wabup Arifin Tidak Mau Tinggal Diam Trenggalek Lakukan Sidak Daging

Dinas Pertanian dan Pangan melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten Trenggalek saat sidak

Trenggalek, SMN - Menyusul tentang isu berkembangnya penyebaran virus antrax, Kamis, 26/1 Dinas Pertanian dan Pangan melalui Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Kabupaten Trenggalek menggelar sidak sekaligus sosialisasi di rumah pemotongan hewan dan kios – kios penjualan daging. Sidak dilakukan di tempat penjualan daging Bu Yayuk Kelurahan Ngantru, rumah pemotongan hewan Suseno Ngantru, kios daging Saiful Jagalan dan kios daging di Pasar Basah. Menurut kepala bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Kabupaten Trenggalek drh. Budi Satriawan sidak ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya daging sapi maupun domba yang mengandung antraks ke Kabupaten Trenggalek

mengingat pada tahun 2015 di Kabupaten Blitar sudah ada yang terjangkit dan tahun 2016 Kabupaten Pacitan dan baru baru ini terjadi di Kulon Progo. “Kabupaten Trenggalek berada di tengah – tengahnya hal ini menjadi kekhawatiran sendiri tidak menutup kemungkinan peredaran dagingnya bisa sampai Trenggalek oleh karena itu pihaknya bekerjasama dengan kepolisian berusaha menjaga memperketat lalul intas ternak yang akan masuk ke Trenggalek atau yang akan menuju ke Kabupaten Tetangga melewati Trenggalek dengan memeriksa dokumen ijin pengiriman apakah ternak tersebut sudah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan sehat, selain itu sosialisasi dan pemeriksaan daging akan terus dilakukan ke kios – kios daging

serta rumah pemotongan hewan yang ada di Trenggalek,” Terangnya. Antraks (anthrax) adalah penyakit infeksius dan menular pada hewan yang disebabkan oleh bakteri Bacillus Anthracis yang membentuk spora dan penyakit ini bisa ditularkan dari hewan penderita ke manusia.Penularannya pun bisa melalui kontak antara luka pada kulit hewan atau produk hewan yang mengandung antraks. Saluran pernafasan akibat terhirupnya spora bakteri antraks kedalam saluran pernafasan saat menangani produk hewan seperti kulit, bulu dan wol yang mengandung spora. Melalui saluran pencernaan akibat memakan pangan asal hewan yang mengandung spora bakteri antraks. lebih lanjut drh. Budi mene-

rangkan ada 2 gejala klinis gejala antrak pada hewan yang tidak kelihatan hewan tersebut tiba-tiba mati tanpa gejala dan gejala akut biasnya akan keluar darah dari lubang hidung, mulut, telinga dan dubur. Sedangkan gejala pada manusia sendiri terdapat 3 gejala yang pertama bentuk kulit bersifat lokal, timbul bungkul merah pucat yang berkembang jadi kehitaman dengan cairan bening berwarna merah, bungkul dapat pecah dan jadi koreng, bungkul berikutnya muncul disekitarnya, jaringan disekitar bungkul tegang bengkak dengan warna merah tua pada kulit sekitarnya.Jika tidak diobati penyakit akan berlanjut parah dan menyebabkan kematian (akibat septikimia) atau suatu keadaan dimana terdapatnya multiplikasi bakteri dalam darah . Bentuk pernafasan yaitu sesak nafas di daerah dada, batuk, demam tidak terlalu tinggi. Bentuk Pencernaan nyeri di bagian perut. drh. Budi menghimbau kepada para peternak jika ada sapi yang mati secara tiba-tiba untuk segera melaporkan ke dinas pertanian dan pangan untuk dilakukan pemeriksaan. “jika ada sapi yang baru masuk ke Trenggalek segera lapor dan nanti petugas akan datang untuk mengecek jika aman bisa di pelihara dan jika diperkirakan mengarah terjangkit antraks bisa segera di keluarkan dari Trenggalek, pihaknya pun juga telah menyediakan disinfektan yang diberikan secara gratis dan bisa di ambil di kantor bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Kabupaten Trenggalek Jl. Kanjeng Jimat No.195 Telp (0355) 791203,” pungkasnya. (kan)

Kapolres Pimpin Apel Pagi Anggota Polres Tulungagung anggota polri, sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, dengan demikian masyarakat merasa puas terhadap kinerja kepolisian”tegas Kapolres. Kapolres Tulungagung menambahkan pesan-pesan Kamtibmas kepada peserta apel semua dan supaya selalu hadir di setiap kegiatan masyarakat. “Setelah pelaksanaan apel pagi

Kapolres pimpin apel di lapangan Rejoagung

Tulungagung, SMN - Sudah jadi kegiatan rutin Polres Tulungagung menggelar apel di luar Mapolres, giliran hari Senin (23/1) lalu apel pagi digelar di lapangan Rejoagung Tulungagung. Apel pagi yang diikuti oleh para Pejabat Utama Polres, para Kapolsek, Bhabinkamtibmas dari masing-masing polsek jajaran polres Tulungagung, dan bertindak sebagai pucuk pimpinan apel Kapolres Tulungagung AKBP Yong Ferrydjon, S.I.K., M.H. Dalam arahannya Kapolres

Yong senantiasa menekankan kepada seluruh anggota Polres Tulungagung utamanya dalam penanganan kasus pelanggaran tindak pidana harus diselesaikan sampai tuntas. Hal tersebut selalu ditekankan oleh bapak Kapolres, disamping itu pihaknya sebagai umat harus senantiasa mensyukuri apa yang didapatkan dan dimiliki hingga saat ini. “Informasi atau pengaduan masyarakat harus segera kita layani, karena hal tersebut sudah merupakan tugas pokok sebagai

dilanjutkan dengan pengecekan jas hujan (pembagian dinas) disetiap kegiatan agar dibawa supaya tidak ada alasan untuk berteduh karena hujan. Semua anggota dalam melaksanakan apel pagi harus selalu siaga, tidak boleh tidak alasan hujan karena semua anggota sudah mempunyai jas hujan,” pungkasnya.(yas)

Wabup Trenggalek H. Moch. Nur Arifin saat mengunjungi salah satu warga di desa Sumberbening yang mengalami musibah dan belum memiliki BPJS maupun Jaminan Kesehatan lainnya.

Trenggalek, SMN - Wakil Bupati Trenggalek, H. Moch. Nur Arifin tidak mau tinggal diam mendengar warga didaerah yang dipimpinnya tertimpa kesusahan. Mendengar Ahmad Darmanto, 32 tahun warga Desa Sumberbening yang harus diamputasi kakinya karena laka lantas terjadi padanya, membuat Ketua TKPK prihatin. Kamis (26/1) Wabup termuda ini didampingi Kabag Protokol dan Rumah Tangga Setda Drs. Stefanus Triadi kunjungi rumah warga Sumberbening ini. Selain memberikan bantuan secara pribadi rencananya untuk meringankan beban warga RT. 45 RW. 08 Dusun Crabak Desa Sumberbening Dongko ini, Wabup Arifin akan mendaftarkan keluarga korban laka ini menjadi peserta BPJS. Rencananya untuk pembayarkan dana asuransi kesehatan tersebut Wabup akan mengambilkan dari dana BAZ. Setelah laka lantas yang dialami Bapak empat anak asal Sumberbening ini menderita cacat permanent, karena keretakan tulang yang parah kakinya harus diamputasi. Kejadian kecelakaan yang menimpa Darmanto ini terjadi pada, Rabu (18/1) malam setelah sholat Magrib. Malam itu Darmanto hendak menghadiri pertemuan P4S (Pusat Pelatihan Pertanian Pedesan Swadaya) di Balai Desa Sumberbening. Waktu itu Pria Sumberbening ini harus mengambil sedikit jalan ke tengah ketika hendak belok ke Balai Desa karena meng-

hindari gundukan pasir di tepi jalan. Naas ketika dalam posisi ini dari arah berlawanan melaju cepat mobil Izusu Panther. Kejadian kecelakaanpun tidak bisa dihindarkan. Akibat laka lantas tersebut korban harus dilarikan segera kerumah sakit. Dikonfirmasi usai mengunjungi keluaga korban, Wakil Bupati Trenggalek ini menyatakan, “saya mencoba memanfaatkan waktu, hari ini ada Musdes GERTAK di Panggul, kemudian saya mendapatkan kabar dari Kepala Desa Sumberbening, bawasannya ada warganya yang kesusahan. Warga ini sedang kena ujian/ musibah, sedangkan beliau belum memiliki akses seperti BPJS maupun jaminan kesehatan lainnya,” ucapnya. “Kita ngecek langsung apakah beliau merupakan orang yang berhak mendapatkan bantuan. Saya tadi memastikan di beberapa tempat, salah satunya beliau yang terkena kecelakaaan. Tadi data-datanya kita bawa, dan kita sepakati dengan menghubungi bendahara BAZ untuk biaya premi BPJS nya selama satu tahun ini dibayari oleh BAZ dan tahun-tahun berikutnya,” imbuhnya. “Bahkan kepala Desa didalam musyawarah Desa, bila ada kejadian seperti ini lagi mengajak warganya untuk bergotong-royong lewat BAZ seperti apa. Kalau desa saja ikut siap, menyambut komitment PNS yang akan menginfaqkan 1% gajinya untuk BAZ.”

“InsyaAllah minggu depan pengurus BAZ ini akan dilantik oleh Bapak Bupati, dan sejak itulah akan ada rekening baru. Nanti tiap dinas-dinas sampai dengan Kecamatan, UDP daln instansi, kantor dan badan lainnya nantinya akan ada UPZ (Unit Pengumpul Zakat).” “Kita punya target dalam satu tahun nanti bila dana ini tidak terpakai akan terkumpul dana sekitar Rp. 7 miliar di rekening BAZ, karena kita menggaji pegawai dalam satu tahun itu lebih dari Rp. 700 miliar.” “Dana yang terkumpulkan ini nantinya akan kita gunakan untuk mengcover iuran BPJS bagi masyarakat miskin yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan ini.” “Dan saya tadi pesen kemana-mana, bila bantuan pemerintah turun pasti ada yang belum tepat sasaran. Bantuan ini jangan dibagi, yang dibagi sesuai dengan data di musyawarah desa, sedangkan yang sisanya akan kita kembalikan kepada Kementrian Sosial. Sambari kita memberikan kabar bahwa kita telah melaksanakan musyawarah desa, bantuan yang tepat sasaran adalah ini-ini sesuai hasil musyawarah,” jelasnya. “Inilah langkah awal dari Program GERTAK, sehingga bisa menjadi penajam program dari Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Program ini juga bisa menarik kepedulian masyarakat untuk peduli terhadap sesama warga masyarakat,” tandasnya.(kan)

Dishub Berupaya Meminimalisir Tumbuhnya Angkutan Tak Berijin

Adam Bachtiar, Kabid Angkutan Jalan dan Terminal

Blitar, SMN - Maraknya taksi illegal atau taksi gelap yang muncul di wilayah Kota Blitar segera disikapi oleh instansi terkait yang ada. Bekerjasama dengan Satlantas Polres Blitar Kota, Dinas Perhubungan Kota Blitar berupaya untuk meminimalisir tumbuhnya angkutan tak berijin berupa taksi illegal. Adam Bachtiar Kepala Bidang Angkutan Jalan Dan Terminal Dinas Perhubungan Kota Blitar dikonfirmasi pada Kamis (26/01),

mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan oleh pihaknya di Kota Blitar memang mulai marak adanya praktik angkutan yang tidak memiliki legalitas dari pemerintah. Menurut Adam, taksi illegal paling banyak muncul di stasiun dan terminal Kota Blitar untuk memberikan jasa transportasi kepada warga yang tidak bisa menggunakan angkutan umum lainnya. Adam menjelaskan, sesuai aturan seluruh pelaku usaha transportasi harus memiliki badan hukum dengan

mengajukan ijin ke Dinas Perhubungan Provinsi. Adam mengaku, selama ini Dinas Perhubungan Kota Blitar hanya berhak memberikan pembinaan saja. Sementara untuk tindakan tegas barulah diserahkan kepada instansi samping yaitu pihak Satlantas Polres Blitar Kota. Adam menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengadakan operasi keberadaan taksi illegal di wilayah Kota Blitar.(mam)

Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 4526358. Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH, Rahmat Ardianto, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Imam Subawi, Yon Taufik Hidayat. Bendahara: Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Hartono Basingkem, Ir. Prayudi Bahagia RW, Edi Sunarko RD, Bayu Wijayanto, S.Sos, Gembong Pranowo, SH, Mardianto, Setiawan. Humas: Futi’ah SE. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Desain/Layout: Taufik Ismail. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST., Yoyok Surat Izin Usaha Sumargono. Penerbitan Pers: Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Susi, M. Ali Faizin, Supriyono, M. Shulthon I. S., Abin Sutowo, Wendy Eko Winarto, Lania Novfita. Nganjuk: Rambu Magdalena, Joko Kustono. Blitar Kota/Kab: Agus Imam S, Fero Ferdias. SK Menkum Ham Tulungagung/Trenggalek: Muhamad Ilyas, Indah. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet. Pasuruan: Arwin Tambora (Kabiro), Badri, Hermanto. Bangkalan, Sampang:Wahyudi Hermawan. Pamekasan: Dyah Heny Andrianty. Gresik, Nomor: Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Banyuwangi: Syamsudin. Jombang: Slamet W, Puji, Himma Rafinda Irsyad, Titin M, Nur Faidah. Mojokerto: Selamet. Kabiro Kota/Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Magetan, Ngawi: AHU-62124.AH.01.01 Kundari Pri Susanti S.T., Priyanto. Ponorogo, Pacitan: Ir. Prayudi Bahagia RW, Samsul Huda, Yon Taufik Hidayat. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro). Kota/Kab. Probolinggo: Edi Sunarko RD (Kabiro), Rebudi, Gunardi. Lumajang, Jember: Atiek. Bondowoso, Situbondo: D. Daryanto, Titus Yohanes. Biro Jawa Barat, Jakarta: Ahmad Faisholihin. Biro Cepu: Sucipto Achmad Najib. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Bali: Made Isabela. Perwakilan Prov. Tahun 2013. Maluku Utara: Syaiful. Perwakilan Kalimantan Tengah, Biro Gunung Mas: Mandau Suwandi. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Azhari. Kabupaten Serang: Adam. Penanggungjawab: Kabupaten Tangerang: Nurhasan. Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau: Iwan. Biro Tanjung Pinang: Indro Waskito, Biro Kepulauan Riau: Iwan Fajar. Biro Lampung: Iwan S. Kabupaten Kepulauan Meranti: Bukhari. Perwakilan Kanti Wiyoto Sulawesi Selatan: Adnan. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Biro Provinsi Banten: Riyan Dwi Prastika. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono. No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. Rek. 0781000922. A/N: PT. Suara Media Nasional. Website: www.suaramedianasional.co.id. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT . Citra Cetak Pratama Sidoarjo, Alamat Percetakan: Pergudangan Permata Gedangan Blok AE-3 Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8533668. Isi diluar tanggungjawab percetakan. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/ Fax. (0354) 4526358, 081231515435, 085645867811. Admin SMN: 081230908358. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”. Tidak dibenarkan meminta imbalan sesuatu dari nara sumber. Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL

“Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers”. Pesan ini disampaikan Suara Media Nasional dan Dewan Pers). Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8. Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488. 3504874. 3504874-75. Fax. (021) 3452030. Email: dewanpers@cbn.net.id. Twitter: @dewanpers. Website: dewanpers.or.id / www.persscouncil.or.id

KEDIRI RAYA Dari Kediri untuk Indonesia

Edisi 272 / IX / 30 Januari - 5 Februari 2017 Goa Selomangleng Kediri

Simpang Lima Gumul Kediri

RAT KPRI Canda Bhirawa 2017

Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno saat memberikan sambutan dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI Canda Bhirawa Kabupaten Kediri.

Kediri, SMN - Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Canda Bhirawa Kabupaten Kediri menggelar RAT (Rapat Anggota

Tahunan) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017, yang bertempat di Gedung Bagawanta Bhari. Dalam RAT ini, hadir Bupati

Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno, Sekretaris Daerah H. Supoyo, SH, M.Si. Serta 500 peserta yang terdiri dari 73 perwakilan dari Kantor/

Badan, 124 dari Dinas, 55 dari Bagian/Sekretariat, 89 dari Kecamatan, 137 dari Puskesmas, 12 dari RSUD Pare dan 10 dari Pengurus & Pengawas. Materi RAT kali ini berisi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawas Tahun Buku 2016. Serta ada beberapa hadiah yang diundi untuk para anggota koperasi, seperti televisi LED, lemari es, sepeda, kipas angin dan lain-lain. Dalam sambutannya Bupati Kediri dr. Hj haryanti Sutrisno memberikan apresiasi kepada para anggota KPRI Canda Bhirawa. Bahwa pada tahun 2016, para anggota KPRI Canda Bhirawa mampu berkontribusiaktifdanturutmemajukanKPRI. “Apresiasi saya sampaikan kepada para anggota KPRI Canda Bhirawa yang telah berperan aktif dalam memajukan koperasi. Dengan adanya peran aktif tersebut, maka KPRI Canda Bhirawa akan dapat terus tumbuh dan berkembang, sekaligus berkontribusi po-

Ada 500 peserta dalam acara ini yang terdiri dari 73 perwakilan dari Kantor/Badan, 124 dari Dinas, 55 dari Ba-gian/Sekretariat, 89 dari Keca-matan, 137 dari Puskesmas, 12 dari RSUD Pare dan 10 dari Pengurus & Pengawas.

sitif dalam pembangunan koperasi di Kabupaten Kediri,” kata Bupati Kediri. “Saya berharap pengurus KPRI Canda Bhirawa untuk terus

Pemulihan Paska Bencana Banjir Banyakan

Bupati Kediri dr. Hj Haryanti Sutrisno bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD Kabupaten Kediri dan Provinsi Jatim, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemukiman dan BPMPD Kabupaten Kediri saat melihat kondisi desa Parang Kecamatan Banyakan pasca banjir

Kediri, SMN - Banjir bandang di Desa Parang Kecamatan Banyakan sudah mulai surut, warga yang rumahnya terkena sapuan air bah mulai membersihkan lumpurlumpur sisa bencana yang terjadi

kemarin siang. Bagi warga yang rumahnya rusak parah saat ini mengungsi di rumah saudara-saudara terdekat yang tidak terkena musibah. Bantuan pun sudah mengalir yang segera dapat memenuhi

kebutuhan warga. Bupati Kediri bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPBD Kabupaten Kediri dan Provinsi Jatim, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemukiman dan BPMPD Kabupaten

Kediri, menyalurkan bantuan berupa Sembako dan peralatan dapur untuk warga, selain itu juga pakaian, selimut untuk menghangatkan warga saat kedinginan. Bupati Kediri dr. Hj Haryanti Sutrisno datang sejak pagi (26/1) langsung meninjau lokasi bencana. Bupati segera menginstruksikan semua jajarannya untuk membantu apapun yang dibutuhkan warga. Saat ini yang paling dibutuhkan warga adalah air bersih karena pipa-pipa saluran air putus diterjang banjir. Pada rapat singkat di Balai Desa Parang Bupati dr. Hj Haryanti Sutrisno mengatakan pada musibah ini kita harus selalu bekerjasama agar semuanya cepat selesai. Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa dan Pemda harus intensif agar setiap detail informasi cepat tersampaikan dan segera ditidaklanjuti. Air bersih merupakan kebutuhan yang penting bagi warga, saya berharap pipa-pipa saluran air yang putus harus segera diatasi agar warga tidak lagi resah dan terhindar dari krisis air bersih. jelas Bupati. Saya berpesan hutan-hutan yang gundul di Desa Parang harus

segera diadakan penghijauan, agar musibah serupa tidak terjadi lagi. Bencana alam itu datangnya tibatiba tanpa kita sadari, warga harus selalu meningkatkan kewaspadaannya. Pesan Bupati Kediri. Kepala Desa Parang Dariyono mengatakan musibah banjir bandang di desa ini menelan 2 korban jiwa yaitu Adi Busro (18) warga

meningkatkan profesionalitas pengelolaan dan pelayanan kepada anggota dengan mengedepankan transparansi yang didukung oleh sumber daya manusia mumpuni

yang menguasai informasi dan teknologi, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dan jati diri perkoperasian,” tambah dr. Hj. Haryanti Sutrisno. (Kominfo/adv/kan)

Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan Sofa (17) warga Desa Tiron Kecamatan Banyakan saat ini keduanya sudah ditemukan. Bencana ini telah merusak 7 rumah warga yang rusak parah sebanyak 3 rumah yaitu 1 di Dusun Jati, 2 di Dusun Klepu. Selain itu juga merusak 1 masjid dan 4 jembatan rusak parah 2 di Dusun Klepu, 1 di Dusun Jati dan 1 di Dusun Bamban. Banjir bandang

tersebut juga menghancurkan lahan pertanian seluas 150 Ha. Terang Dariyono Sesuai hasil rapat dengan Bupati Kediri, gerak cepat hari ini juga, saya benahi saluran pipa air bersih yang putus sepanjang 500 M dari 6 Km pipa air bersih yang setiap hari digunakan untuk suplai air bersih dan pipa sepanjang 500 M merupakan bantuan dari Dinas Pemukiman Kabupatem Kediri jelas Dariyono. (Kominfo/adv/kan)

Penyerahan bantuan berupa Sembako dan peralatan dapur serta pakaian dan selimut untuk warga korban bencana Banjir

“Hentikan Penyebaran AIDS HINO Dukung Potensi Kabupaten Blitar di Kabupaten Kediri” Kediri, SMN - “Kabupaten Kediri terus berupaya dalam menekan dan hentikan menghentikan jumlah pengidap AIDS. Diantaranya dengan beberapa upaya agar jangan ada lagi penghuni baru Pekerja Seks Komersial (PSK) yang mengidap HIV AIDS masuk di wilayah Kabupaten Kediri.” Demikian adalah kesimpulan yang mengemuka dalam Diskusi dan Pertemuan Jaringan POKJA Se-Kediri Raya ke 36 Dalam Rangka Program Penanggulangan HIV AIDS yang bertempat di eks Lokalisasi Dusun Tambi, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan. Diskusi ini merupakan bentuk bekerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan SUAR dan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS)untuk membantu memfasilitasi, mengelola, mengendalikan dan memantau penanggulangan AIDS. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Drs. Sujud Winarko, MM. mengatakan bentuk konkret dari pencegahan HIV adalah dengan memutus rantai penyebaran HIV, salah satunya dengan beralih profesi tidak lagi menjadi PSK. “Misal dengan berjualan atau mengembangkan UKM.

Bupati Blitar bersama jajaran pimpinan direksi PT. Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) sebagai main dealer kendaraan Hino meresmikan showroom CKMN. Peresmian ditandai dengan penombolan klakson truk Hino secara bersama-sama.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Drs. Sujud Winarko, MM (tiga dari kanan) saat memberikan paparan

Nantinya akan dibantu pemasaran online melalui web resmi kabupaten dan tidak dikenakan biaya,” Terang Sujud. Nur Munawaroh Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML) Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengatakan untuk lebih menambah kreativitas dan membangkitkan semangat, maka perlu adanya pelatihan khusus agar dapat memaksimalkan pendapatan mereka kedalam sebuah usaha kreatif. “Atau sekurangnya membangun kesadaran pentingnya mental kewirausahaan sebagai

bekal kelak pada saat kembali ke masyarakat. Lebih-lebih, agar mereka dapat meninggalkan pekerjaan sebagai dan lebih berguna bagi masyarakat dengan menjadi pengusaha,” Ujar Nur Munawaroh. KetuaSUARKabupatenKediri, Sanusi, mengatakan dirinya berharap ada alokasi dana desa yang bisa digunakan untuk pembinaan pencegahan AIDS. “Nantinya dapat digunakan untuk program pelatihan kewirausahaan atau pencegahan penularan yang intinya menjadi solusi nyata akan masalah HIV ini,” tutur Sanusi. (kan)

Blitar, SMN - Bupati Blitar, Drs. H.Rijanto, MM menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PT.Catur Kokoh Mobil Nasional (CKMN) yang secara resmi mendirikan showroom dengan fasilitas 3S (Sales, Service, and Spare Parts) di Kelurahan Sumberdiren, Kecamatan Garum, Harapannya, dengan kehadiran showroom tersebut, HINO semakin dekat dengan masyarakat Blitar. Potensi yang ada di kabupaten ini juga ikut terangkat, sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar meningkat. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menegaskan, potensi Kabupaten Blitar sangat banyak, mulai potensi dibidang pertambangan, pertanian, perkebunan dan peternakan. Kehadiran

HINO di Blitar diyakini akan memperlancar distribusi potensi yang dimiliki oleh kabupaten ini. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Blitar bersama jajaran pimpinan direksi PT. Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) sebagai main dealer kendaraan Hino meresmikan showroom CKMN. Peresmian ditandai dengan penombolan klakson truk Hino secara bersamasama. Bupati Blitar juga berkesempatan menyaksikan penandatanganan prasasti dan pemotongan tumpeng oleh Hiroo Kayanoki, President Direktor HMSI diacara tersebut. Sebelumnya, pihak HMSI menggelar jumpa pers di gedung utama showroom Hino Blitar. Dalam jumpa pers yang dihadiri media cetak dan elektronik terse-

but, Hiroo Kayanoki menyampaikan, dipilihnya Blitar sebagai showroom dengan fasilitas 3S ini karena Hino akan terus meningkatkan layanannya dalam hal apapun termasuk fasilitas, sarana dan prasarana. Semata-mata hanya untuk kepuasaan pelanggan. Juga sebagai wujud komitmen Hino memberikan pelayanan total support kepada pelanggan setianya. Dengan memberikan best fit product serta layanan purna jual yang mumpuni, tentu akan membantu bisnis customer Hino berjalan lebih mudah. Lokasi showroom Hino Blitar berdiri diatas tanah seluas 6.426 m² dengan luas bangunan 1.500 m². Outlet ini sudah mengaplikasikan desain dan standar fasilitas Hino dilengkapi dengan Sales Counter dan Unit Display untuk memberikan pelayanan penjualan yang

optimal bagi pelanggan. Showroom ini juga dilengkapi dengan gudang spare part seluas 132 m², untuk menjamin ketersediaan spare part bagi customer, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya. Sekedar diketahui, Hino Indonesia memiliki 164 jaringan penjualan. 263 bengkel dan lebih dari 2.873 toko suku cadang yang tersebar di Indonesia. Hino memiliki dua cabang yakni di Balikpapan Kalimantan Timur dan Medan, Sumatera Utara. Hino juga memiliki 5 Depo Suku Cadang di Tangerang, Surabaya, Banjramsin, Balikpapan dan Medan. Hadir dalam peresmian tersebut, Kapolres Blitar, AKBP. Slamet Waluya, SH, S.IK, perwakilan dari Kodim 0808 Blitar, beberapa Kepala SKPD Kabupaten dan Kota Blitar, serta pengusaha dari Blitar Raya. (mam)

Potret

Edisi 272 / IX / 30 Januari - 5 Februari 2017

Wabup Serahkan Ratusan Kendaraan Operasional Untuk Juru Air Jember, SMN -Bertempat di gedung PB. Sudirman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Jum’at (27/1) lalu, Wakil Bupati (Wabup) Jember Drs. KH. A. Muqit Arief menyampaikan arahan sekaligus juga penyerahan kendaraan Dinas roda 2 kepada juru air Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember, dengan di dampingi Plt. SekkabJemberDrs.Bambang Hariono MM., beserta Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember juga Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Jember. Dalam rangka penyerahan inventaris roda 2 selaku Plt. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember Sugiarto Abdul Gani SE menyampaikan dalam laporannya bahwa telah mendatangkan juru air hingga pelosok Jember dan sejak terbitnya perda nomer 3 tahun 2016 bahwa

Kendaraan operasional untuk Juru air

di tahun 2017 telah di berlakukan UU nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat Daerah sehingga adanya perubahan tersebut terdapat perubahan OPD yang di marger seperti contoh Dinas Pengairan dengan PU Bina Marga yang sekarang menjadi Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air. Dengan adanya perubahan tersebut untuk pengaturan lebih lanjut aset dari kedua Dinas ini salah satunya di berikan penyerahan kendaraan berupa sepeda motor untuk juru air sejumlah 130 kendaraan sesuai dengan jumlah juru air yang ada dan informasi dari pengurus

barat Dinas PU dan hadir semua penerima juru air, terkait administrasi akan diselesaikan lebih lanjut untuk di serahkan kembali pada PU Bina Marga dan Sumber Daya Air. Kemudian di lanjutkan dengan pengarahan Wakil Bupati Jember yang menyampaikan bahwa merasa bahagia karena berkecimpung dengan orang-orang di badan pengairan yang menjadi ujung tombak dimana Pemerintah Kabupaten Jember akan terus mempertahankan dan mengembangkan pembangunan ini yang salah satunya ialah dalam aspek pertanian. juru air bahwa tugas ini cukup berat karena jika

tidak ada pengatur air yang baik tidak akan ada sektor pertanian dan segala hal yang berhubungan dengan air walau jarang di bicarakan. “Tanpa bapak- bapak juru air tidak akan ada sektor pertanian yang sedang berkembang dan di andalkan saat ini. Tidak apa-apa kita tidak menjadi populer tapi manfaatnya dapat di rasakan oleh masyarakat,” ucap Wabup Kyai Muqit. Dan menurut beliau, sesuai dengan perubahan upd perda nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan perangkat Daerah di kabupaten Jember sebagaimana juga di Kabupaten yang lain telah terjadi perubahan-perubahan seperti Bina marga yang dulunya masih sendiri namun sekarang di satukan. Sebagai kosekuensi dalam pengelolaan aset di tarik kembali sementara untuk di bagikan kembali

karena adanya perampingan dan perubahanperubahan dengan sedikitnya keterlambatan penyerahan kendaraan hari ini kembali di serahkan untuk menunjang pekerjaan juru air semoga bisa membantu juru air dalam melaksanakan tugas dan ini secara berkelanjutan untuk kendaraan berikut yang mungkin roda tiga atau roda empat akan di atur kembali dan di serahkan kembali sesuai dengan kebutuhan. Sepeda yang di berikan adalah Inventaris Pemkab Jember maka diminta agar tidak di pindah tangankan dan di gunakan khusus kendaraan kerja dan untuk menghindari kecemburuan sosial maka di pakai pada saat bertugas saja. Terkait kondisi cuaca di Jember saat ini di harapkan kepada juru air selain melaksanakan tugas di pengairan apabila ada bencana peluapan air atau semacamnya untuk segera di sampaikan pada atasan hingga ke Dinas sehingga dapat di atasi. (tiek/fud)

DWP Sosialisasikan UU ASN Lumajang, SMN Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lumajang menggelar rapat pleno, dengan peserta para pengurus DWP Kabupaten Lumajang dan Ketua DWP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Rapat pleno yang diikuti puluhan peserta itu dibuka oleh Sekretaris Daerah, Drs. Masudi, M.Si, kegiatan yang berlangsung di Lantai III ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Selasa (24/1) beberapa waktu yang lalu. Hadir pada kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Drs. Masudi, M.Si, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lumajang, Drs. Imam Supriyono, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Lumajang, Enna Handayani. Kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisai UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, dan wawasan tentang

kebangsaan dan bela negara oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Lumajang. Dalam sambutannya Sekda Masudi menjelaskan perihal didalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN, bahwa sistem kepegawaiannya manganut “Merit System” yakni sebuah sistem yang lebih mengutamakan kompetensi, kemudian mempertimbangkan senioritas. Dalam hal ini berbeda dengan ketentuan kepegawaian sebelumnya, yang lebih mengutamakan senioritas, kemudian baru mempertimbangkan aspek kompetensi. Dengan demikian, Undang-undang ini mengesampingkan nepotisme dan latar belakang golongan, politik, agama, etnis dan sebagainya. Siapapun ASN itu, selama memiliki kompetensi tinggi, maka akan diutamakan didalam sistem kepega-

Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, H. Samsul Hadi Merdeka

Bondowoso, SMN Komisi III DPRD Bondowoso melakukan evaluasi terhadap Program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso tahun

sektor pariwisata. Maka tentu harus segera dimulai baik dari promosi, pengembangan kawasan wisata serta infrastruktur seperti jalan. Sebab ada aspirasi dari masyarakat saat ini Kawah Wurung jalannya masih rusak,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Samsul Hadi menjelaskan presentase capaian kinerja Pemkab Bondowoso harus tergambar secara detail. Khususnya pada pro-

gram pengembangan sektor wisata. “Lokasi wisata mana saja yang layak untuk dijual kepada wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Ini kita evaluasi,” papar politisi senior PKB ini. Dari hasil evaluasi tersebut, kata Samsul Hadi, peningkatan program pemerintah khususnya Disparpora sudah bagus. Baik dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selain itu, Kepala Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Harry Patriantono mengungkapkan, Pemkab Bondowoso juga akan membuat rest area di sekitar pemandangan Wringin Arak-arak yang InsyaAllah akan direalisasikan pada tahun 2017. “Di sana (WringinArakarak) merupakan salah satu pintu gerbang menuju Kabupaten Bondowoso bagi wisatawan, dan bisa menikmati indahnya wisata pemandangan arak-arak,” pungkasnya.(dar)

Pedagang Kuliner Sidoarjo Wajar Naikkan Harga Sidoarjo,SMN- Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Kab Sidoarjo, Nawari SH MSi, kenaikan harga cabai di Kab Sidoarjo dan tempat lain karena saat ini cuaca hujan yang tidak normal. Sehingga banyak merusak tanaman cabai dan menjadi busuk. Akibatnya stock di pasaran kurang. “Mereka menaikkan harga cabai itu mungkin realistis karena mereka kulakan dengan harga tinggi juga, nanti harga cabai akan turun kembali normal, bila cuaca juga normal,” komentarnya Kamis (26/1) kemarin. Dengan masih mahalnya harga cabai, diakui Nawari wajar bila ada

pedagang kuliner yang menaikkan harga. Tapi menurut pendapatnya jangan terlalu mahal. Karena produknya itu banyak untuk konsumen menengah kebawah. “Nanti bila harga cabai sudah turun lagi, ya saya harap harga makanan kuliner juga turun seperti semula,” ujarnya. Kondisi ini salah satunya dialami pedagang kuliner di Kota Sidoarjo, H Redy,pemilikCekerLapindo, masakan yang selalu menggunakan bahan baku cabai sebagai bahan pokok masakannya. Saat ditemui di warungnya, beberapa waktu lalu, yang ada di selatan

Lapas Sidoarjo, dia mengeluhkan harga cabai yang semakin tidak terkontrol hingga saat ini. “Sampai saat ini harganya melambung tinggi sampai Rp100 ribu lebih.. Bagi kami itu sangat berat. Karena masakan kami banyak memakai cabai untuk menjaga resep,” keluh H Redy. Menurut pria berusia 53 tahun ini, untuk bahan utama masakannya yang dikenal dengan pedasnya itu, ia setiap hari membutuhkan cabai sebanyak 25 hingga 30 Kg. Meski demikian, meski harga cabai mahal, H Redy mengaku tidak akan mengurangi bahan utama masakannya itu. Sebab,

Mendikbud Prof Dr Muhadjir Effendy MAP menyerahkan pengahargaan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra. Hj. Zubaidah MM, Rabu (25/1) malam kemarin di Jakarta.

wartawan, menyatakan penghargaan ini merupakan bukti jika kinerja insan pendidikan di Kota Malang selama ini

diamati, dicermati dan dinilai oleh Kemendikbud. “Kita tidak pernah tahu kalau ada pengamatan. Padahal

menjadi PNS / ASN hendaknya lebih fokus untuk mendukung tugas suaminya agar sukses dalam menjalankan tugasnya”, himbau Sekda Masudi. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Lumajang, Drs. Imam Supriyono juga menjelaskan bahwa pemahaman tentang wawasan kebangsaan dari bela negara bagi semua warga negara Indonesia itu sangat penting dipahami dalam ikut serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(tik)

Angota satpol PP saat penertiban

Sampang, SMN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Perhubungan (Dishub), TNI dan Polres Sampang terpaksa melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang pinggir Jalan Raya pasar Sentol, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jumat (27/01), petugas gabungan berhasil menertibkan kurang lebih 60 PKL. Bahkan, puluhan PKL yang didapati membandel lapaknya langsung disita.Ditemui wartawan dilokasi,Wakil Bupati Sampang, H Fadhilah Budiono

turut memantau penertiban PKL di kawasan itu. Sebelum penggusuran, sejak 2 bulan lalu pihaknya sudah koordinasi dengan para PKL. Namun mereka itu tetap memaksa untuk berjualan di tempat yang dilarang tersebut. “Kami sudah koordinasi dengan para PKL, namun PKL tetap memaksa berjualan. Dengan penertiban ini saya berharap agar mereka bisa bekerja sama agar tidak berjualan ditempat yang dilarang,” ujar Wabup. Menurutnya, untuk mengantisipasi agar pedagang tidak kembali

berjualan di pinggir jalan tersebut, pihaknya akan mendatangkan petugas Satpol PP.Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Muhammad Jalil menjelaskan, penertiban ini difokuskan kepada PKL yang membandel.”Kegiatan ini adalah penegakan peraturan daerah (Perda-red) yang berlaku. Sasarannya yang terindikasi menimbulkan gangguan trantibum langsung kita ambil tindakan,” ungkapnya. Jalil mengatakan untuk menertibkan para PKL yang masih membandel, pihaknya menerjunkan dua peleton personil. Menurutnya, keberadaan PKL tersebut sangat menggangu arus lalu lintas. Karena itu, Satpol PP dikoordinasi oleh pihak terkait, untuk melakukan tindakan karena sebelum-

nya para PKL telah diberi peringatan, namun tidak diindahkan. “Dalam penertiban ini kami sudah melakukan langkah persuasif, sudah beberapa kali dihimbau para PKL ini tidak boleh berjualan di pinggir jalan, namun tetap saja mereka membandel. Makanya langsung kita lakukan penggusuran secara paksa,” tegasnya. Terpisah, Koordinator pasar, Olip menuturkan sebanyak 60 PKL tersebut akan dipindahkan ke dalam pasar. Ia berharap setelah terjadi penggusuran, para PKL jera dan kembali ke dalam pasar.”Sebelum penertiban itu, sudah ada pemberitahuan sebelumnya sekitar dua bulan lalu, dan para PKL tersebut yang di tertibkan akan kami pindahkan ke dalam pasar,” tandasnya.(why)

Polres Situbondo

Sosialisasi Narkoba Siswa SMP Konsumen menikmati kuliner dengan rasa pedas, saat harga cabai sedang mahal-mahalnya.

selama ini konsumen sudah mengenal jika masakan Ceker Lapindo identik dengan pedasnya. “Kami tidak akan merubah resep. Kami takut pelanggan jadi kabur,” katanya Untuk menjaga rasa pedas pada Ceker Lapindo, H Redy mengaku terpaksa

menaikan hargaper porsinya. Jika sebelum harga cabai mahal, untuk satu porsi Ceker Lapindo senilai Rp16 Ribu, sekarang dinaikkan Rp18 ribu. “Tapi kalau nanti kalau harga cabai sudah normal, harga dagangan kami juga kami turunkan,” ujarnya. (sla)

Kota Malang Jadi Pengelola Pendidikan Terbaik Kota Malang, SMN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinobatkan sebagai pengelola pen-didikan terbaik di daerah. Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP mendikbud, menyerahkan penghargaan tersebut, kepada Kota Malang dan serta seluruh kepala dinas pendidikan tingkat kota dan provinsi se Indonesia, Rabu 25/1 malam kemarin di Jakarta. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Dra. Hj. Zubaidah,MM, yang menerima langsung penghargaan tersebut. Zubaidah, kepada

waian. Begitu juga dengan sebutan jabatan didalam Undang-undang ASN juga berubah, salah satu contohnya untuk eselon II menjadi pejabat tinggi pertama, eselon III berubah pejabat administrator, dan eselon IV menjadi pejabat pengawas, ujar Sekda Masudi. Sedangkan bagi para istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar untuk tidak ikut campur dalam urusan pekerjaan suaminya. “Selain itu juga dihimbau bagi para istri yang telah

Satpol PP Tertipkan PKL Bandel

Komisi III DPRD Bondowoso Eavaluasi Program Disparpora 2016 khususnya pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora), Rabu (25/1/2016). H. Edy Supriadi, salah satu anggota Komisi III yang ditemui usai rapat evaluasi dengan Kepala Disparpora mengatakan rekomendasi dari hasil evaluasi D komisi III adalah Disparpora segera menggenjot program pengembangan sektor pariwisata. “Karena Pemkab Bondowoso saat ini sedang menggalakkan program di

DWP Kabupaten Lumajang menggelar rapat pleno di Lantai III ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Selasa (24/1) lalu.

sebelumnya tidak ada pemberitahuan, kalau sedang dinilai. Tahu – tahu langsung diberikan penghargaan. Ini ini benar benar merupakan kebanggaan bagi kita semua,”kata Zubaidah. Zubaidah mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Malang di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Moch. Anton yang memberikan prioritas pada sektor pendidikan, serta jajaran legislatif yang juga selalu memberikan support demi kemajuan serta peningkatan kualitas pendidikan. Pihaknya menjelaskan

prestasi yang diterima dari Kemendikbud itu tidak lepas dari beberapa program yang selama ini sudah dijalankan dengan baik. Salah satu diantaranya seperti sekolah gratis, konsisten dalam membentuk sekolah adiwiyata, penciptaan lingkungan sekolah yang sehat melalui kegiatan UKS serta terobosan inovasi Green School Festival (GSF) program ini berdampak positif dalam dunia pendidikan. Tak hanya itu, untuk meningkatkan kualitas pendidik dan menata administrasi sekolah, Dindik Kota Malang juga

Situbondo, SMN Guna untuk mencegah penggunaan narkoba dikalangan siswa SMP jajaran Polres Situbondo terus melakukan pendekatan melalui sekolahsekolah se-Situbondo. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kenakalan pelajar yang belakangan ini mulai kebablasan. Tak hanya itu saja, para polisi Polres Situbondo juga memberikan bimbingan ekstra kurikuler khusus bagi ratusan siswa di SMP Negeri 4 Situbondo kemarin (25/ 1). Kegiatan ini mulai mendapat apresiasi dan sambutan positif dari kalangan guru dan orang tua murid di Kota Santri.

menggelar lomba kinerja kepala sekolah, transparansi pengelolaan dana Bosda dan Bosnas oleh satuan lembaga pendidikan hingga peningkatan kualitas tenaga pendidik serta tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan. Konsentrasi Pemerintah Kota Malang dalam menjamin keberlangsungan pendidikan bagi seluruh warganya melalui dengan berbagai program bantuan sarana prasarana

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, saat itu para Polisi memberikan bimbingan tentang narkoba dan minuman keras. Para siswa dibimbing tentang bahaya narkoba serta peredaran miras. Para siswa juga diperkenalkan secara visual dampak penyalahgunaan obat terlarang tersebut. Tak hanya mendapat bimbingan Satuan Reskoba, puluhan siswa SMP itu, juga mendapatkan materi bimbingan tertib berlalulintas. Para siswa diperkenalkan dampak ketidaktertiban berlalulintas di jalan raya. “Sebab selain bisa mengganggu orang lain, juga

baik bagi sekolah negeri maupun swasta dan juga bagi siswa – siswi di berbagai jenjang pendidikan merupakan faktor penilai yang dijadikan acuan kemendikbud dalam memberikan penghargaan kategori pengelolaan pendidikan terbaik di daerah. “Dengan diberikannya penghargaan kategori pengelolaan pendidikan terbaik di daerah oleh kemendikbud ini semoga

Kanit Dikyasa Polres Situbondo, Iptu Supoyo, saat memberikan sosialisasi pencegahan narkoba pada siswa SMP Situbondo kemarin.

dapat mengancam keselamatan diri sendiri,” papar Kanit Dikyasa Lantas Polres Situbondo, Ipda Supoyo. Supoyo juga menghimbau, agar para pelajar SMP di Kabupaten Situbondo itu tidak membawa sepeda motor sendiri

semakin memacu semangat serta melecut motivasi pada diri insan pendidikan Kota Malang untuk lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan pendidikan pada masyarakat,”tutup Zubaidah. Sementara itu, Wali Kota Malang, H. Moch Anton, mengaku bangga dengan torehan prestasi dari Dinas Pendidikan Kota Malang. Menurut Abah Anton, berbagai upaya dalam memajukan dunia pendidikan tak

saat berangkat ke sekolah. Sebaliknya, kata Supoyo, para siswa lebih diantar orang tuanya. “Jika tidak diantar orang tua, para siswa dihimbau untuk menggunakan sepeda pedal saja. Ini untuk menjaga keselamatan para siswa,” pungkas Supoyo. (han)

lepas dari citra Kota Malang sendiri yang sudah dikenal masyarakat sebagai kota pendidikan. Orang nomor satu di Kota Malang itu berharap Dindik Kota Malang terus bisa melakukan berbagai inovasi agar prestasi yang sudah diraih ini bisa ditingkatkan. “Inovasi perlu terus diupayakan agar dunia pendidikan kita bisa terus maju,”ungkap Abah Anton. (jun)

Fokus

Edisi 272 / IX / 30 Januari - 5 Februari 2017

Bupati Madiun Melantik Direksi Perusahaan Wawali Madiun Pimpin Daerah Air Minum “Tirta Dharma Purabaya” Serah Terima P3K Dari BPBD Kabupaten Madiun Masa Bhakti 2017 – 2021

Bupati Madiun Muhtarom telah melantik Direktur Utama dan Direktur PDAM Tirta Dharma Purabaya Kab. Madiun di Pendopo Muda Graha

Madiun, SMN - Setelah melalui proses tahapan pengisian jabatan Direksi PDAM “ Tirta Dharma Purabaya Kab. Madiun akhirnya pada Kamis, 26 Januari 2017 Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos berkenan malantik dan mengambil sumpah jajaran Direksi Perusahaan DaerahAir Minum (PDAM) “Tirta Dharma Purabaya” Kabupaten Madiun bertempat di Pendopo Muda Graha dengan disaksikan oleh anggota Forpimda atau yang mewakili, Staf

Ahli, Asisten, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Ketua TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kab. Madiun. Nampak hadir pula mantan Direktur Utama PDAM Kab. Madiun Drs. Subyantoro, M.Si. Direksi PDAM “Tirta Dharma Purabaya” Kab. Madiun yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Madiun pada siang hari ini yaitu : Sumaryono, SE sebagai Direktur Utama, Eka Wardaya, S.Sos sebagai Direktur Bidang Umum,

dan Sutrisna, ST sebagai Direktur Bidang Teknik, sesuai SK Bupati Nomor : 188.45/18/KPTS/402.013/ 2017, Nomor : 188.45/19/ KPTS/402.013/2017, dan Nomor : 188.45/20/KPTS/ 402.013/2017. Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos dalam sambutan pengarahannya antara lain mengatakan, bahwa kedepan PDAM “Tirta Purabaya” Kab. Madiun memiliki tantangan sekaligus peluang yang cukup banyak untuk dihadapi seperti adanya kompetitor dibidang air bersih. Peningkatan cakupan pelayanan, penguatan sumber daya perusahaan, angka kehilangan air yang harus ditekan, peningkatan air baku dan inovasi yang masih relevan bisnis inti perusahaan. Untuk itu sebagai Direksi harus bisa menggerakkan sumer daya yang ada sehingga perusahaan bisa maju secara manajemen pengelolaan dan juga terdepan

dalam mutu pelayanan. Menjadi seorang pemimpin harus mampu menggerakkan seluruh sumber daya manusia dibawahnya agar bisa bekerja maksimal sesuai peraturan yang ada. Selain memiliki kemampuan teknis, seorang Direktur perusahaan juga harus mempunyai kemampuan konseptual dan juga kemampuan non teknis (soft skill) yang menitik beratkan pada keterampilan pengelolaan diri sendiri dan bersosialisasi dengan orang lain dan karyawan yang didasrkan pada nilainilai perusahaan untuk menciptakan hubungan yang harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Pada kesempatan ini Bupati Madiun H. Muhtarom, S.Sos juga menyinggung tentang upaya perjuangan Diretur PDAM “Tirta Dharma Purabaya” periode 2013–2017Drs.Subyantoro, M.Si yang telah berupaya agar perusahaan yang dipimpinnya mampu bangkit, sehat

dan berkinerja baik dan bahkan menjadi percontohan bagi PDAM lainnya. Untuk itu Bupati H. Muhtarom, S.Sos berharap agar bisa meneruskan atau bahkan meningkatkan apa yang telah dicapai selama ini sehingga mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus Ikon perusahaan daerah yang berkinerja bagus dan unggul dalam pelayanan. Terkait dengan harapan Bupti Madiun, Dirt. PDAM “Tirta Dharma Purabaya” Kab. Madiun yang baru Sumaryono, SE mengatakan, bahwa saat ini perusahaan yang dipimpinnya telah meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya adalah pemasangan sumur bor di Balerejo dan juga di Wonoasri. Hingga saat ini PDAM “Tirta Dharma Purabaya” telah memiliki 34 ribu lebih pelanggan yang tersebar diseluruh wilayah Kab. Madiun. (Sy)

Terkait Tertangkapnya Calo CPNS

Bupati Madiun: Tidak Ada Rekrutmen CPNS Madiun, SMN - Terkait tertangkapnya beberapa orang calo CPNS, salah satunya seorang PNS, ternyata Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, tidak melakukan perekrutan CPNS dalam formasi apapun. Termasuk juga tenaga honorer. Menurut Bupati Madiun, H. Muhtarom, Pemkab Madiun tidak melakukan perekrutan CPNS maupun tenaga honorer. “Yang jelas saat ini tidak ada perekrutan CPNS maupun honorer di lingkungan Pemkab Madiun,” kata H.Muhtarom, dengan didampingi Kadis Kominfo, Barono, dan Kabag Humas Setda, Herry Supramono, kepada wartawan, Jumat 27 Januari 2017. Menurutnya lagi, kalaupun ada perekrutan

CPNS, sudah menggunakan sistem online dan tidak bisa diotak-atik. “Karena itu saya menghimbau agar masyarakat peka dengan informasi. Jangan tergiur oleh iming-iming calo,” himbaunya. Terkait adanya oknum PNS di jajaran Pemkab Madiun yang terlibat, H. Muhtarom berjanji akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku. “Kalau terbukti, saya ambil tindakan tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku. Cuma saya khan belum mendapat laporan resmi,” pungkas H. Muhtarom. Untuk diketahui, Kamis (26/1) kemarin, di Depot Sedap Mak’e Jl. Merbabu, Kota Madiun, petugas intelijen TNI-AD mengamankan Suheri, warga

Bupati Madiun, H. Muhtarom didampingi Kadis Kominfo, Barono, dan Kabag Humas Setda, Herry Supramono saat ditemui wartawan, Jumat (27/1) lalu

Jalan Gajahmada No. 505 A Kota Madiun, atas dugaan tindak pidana penipuan rekruitmen CPNS Satpol PP Pemkab Madiun. Dari hasil pemeriksaan sementara, pada 26 Januari 2016 pukul 11.00 WIB, bertempat di Restoran & Losmen Icha Orient Tarsan Jl. Raya Saradan Km. 3 Desa Ngepeh Kecamatan Saradan Kabupaten Ma-

diun, sedang dilaksanakan pertemuan yang diikuti sekitar 40 orang calon peserta CPNS SATPOL PP Pemerintah Kabupaten Madiun yang dikordinir oleh Muryani, yang juga seorang PNS Kantor Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Kemudian sekitar pukul 11.20 WIB, petugas gabungan tiba di Restoran &

Losmen Icha Orient Tarsan dan mengamankan sekitar 40 orang calon peserta CPNS Satpol PP Pemerintah Kabupaten Madiun. Termasuk Muryani, Ngatari warga Jalan P. Sudirman No. 118 Rt. 009 Rw. 003 Desa/Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun dan Nurhidajat warga Desa Kuncen Rt.003 Rw. 002 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, yang diduga kuat sebagai calo. Setelah dilakukan pendataan, korban dan pelaku penipuan kemudian dilimpahkan ke Polres Madiun. Dari sekitar 40 korban, ada 23 orang yang telah membayar ke pelaku dengan kisaran Rp.15 jutaRp.50 juta. Kini kasus tersebut sedang dikembang oleh polis. (Sy)

SMKN I Paron Gaduh Menyangkut Mutasi Kasek Komisi II juga menagkap kesan, ada keengganan dari JH, inisial Kepala SMKN I Paron sebelumnya. “Aneh saja, ada kepala SMK kok tidk bersedia dipindah,” ujar Anam. Keanehan dan kehebohan di sekolah ini juga bertambah karena sebelum dewan datang, ruang kepala sekolah ternyata dikunci sedangkan JH tidak bisa dihubungi.Alhasil, Bambang Suparmadi, tidak mampu masuk dalam ruang kerja barunya. Bahkan sam-

pai minggu ketiga Januari, tidak ada belum ada serah terima jabatan, laiknya pergantian kepala sekolah di lembaga-lembaga lain. “Padahal setelah ada SK mutasi, ya diikuti dengan pindahnya pegawai bersangkutan,” ujar Anam. SMKN I Paron beberapa kali dirundung masalah bahkan yang terbaru adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oknum guru terhadap murid. Seperti diketahuiBambangSuparmadi ditunjuk sebagai Kasek

SMKN 1 Paron mendasar Surat Perintah Tugas (SPT) dengan nomor : 094/017/ 101.6.18/2017 yang dikeluarkan oleh Supardi sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Ngawi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tertanggal 19 Januari 2017. Tentunya keputusan tersebut sebagai tindak lanjut dari salinan Keputusan GubernurJawaTimurNomor : 821.2/2153/212/2016 tertanggal30Desember2016.(ari)

Madiun, SMN -Wakil Walikota Madiun, Jawa Timur,H.SugengRismiyanto, memimpin apel serah terima Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen Pemadam Kebakaran (Damkar), dari BPBD kepada Satpol PP, di GOR Wilis, Kota Madiun, Kamis 26 Januari 2017. Penyerahan tugas Damkar dari BPBD kepada Satpol PP, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan PemerintahNomor18Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah. Dalam sambutannya, Wakil Walikota Kota Madiun, H.Sugeng Rismiyanto, menekankan kepada petugas dan relawan Damkar untuk terus mengasah kemampuan fisik dan skill sehingga mampu menjalankan tugas sesuai moto “Pantang Pulang Sebelum Padam Walaupun Nyawa Taruhannya”. “Pencegahan kebakaran lebih baik dari memadamkan kebakaran. Sehingga diharapkan Damkar mempunyai data yang lengkap mengenai kebakaran yang pernah

Wakil Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto pimpin apel serah terima Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen Damkar dari BPBD kepada Satpol PP

terjadi di Kota Madiun serta mampu menganalisis penyebabnya”, kata Sugeng dalam sambutannya. Selain Satpol PP, hadir dalam apel ini diantaranya

Sekda Kota Madiun H. Maidi, kepala OPD, perwakilan Linmas Kota Madiun, relawan serta pegawai Damkar. (sy)

Kepengurusan FKUB Kota Madiun Dikukuhkan

Pengukuhan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) periode 2016-2021, Jumat (27/1/2017) lalu

Madiun,SMN-Bertempat di ruang 13 Balaikota Madiun, Jawa Timur, dikukuhkan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) periode 2016-2021, Jumat 27

Januari 2017. Pengukuhan kepengurusan ini, berdasar SK Walikota Madiun No.450-401.2013/287/ 2016 tentang Pembentukan Forum Kerukunan

Umat Beragama masa bhakti 2016-2021. Selain itu, adanya amanat dari pemerintah pusat untuk menjaga keutuhan umat beragama dan NKRI. Wakil Walikota Madiun H. Sugeng Rismiyanto, dalam sambutannya, memberikan apresiasi atas jasa dan pengabdian pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Madiun masa bhakti 2013-2016 yang telah sukses mengemban tugas dengan baik dan menjadikan masyarakat Kota Madiun yang majemuk tetap rukun sehingga ter-

wujud persatuan, kesatuan dan keutuhannya NKRI. “Kepengurusan massa bhakti 2016-2021 diharapkan lebih sukses dalam mengemban tugasnya sebagaimana tercemin dalam pancasila sila ketiga, Persatuan Indonesia,” kata Wakil Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto Acara pengukuhan kepengurusan FKUB ini juga dihadiri Ketua DPRD Istono, Anggota Forkopimda lainnya, Sekda H. Maidi, anggota dewan penasehat, pengurus FKUB dan undangan lainnya yang terdiri dari tokoh lintas agama.(sy)

Talud Ambrol Ditinjau Komisi IV DPRD Ngawi Ngawi, SMN - DPRD Ngawi tak tinggal diam dengan sorotan terhadap ambrolnya bangunan talud penahan tanah (TPT) di Dea Pelang Lor, Kecamatan Kedunggalar. Talud dengan panjang 60 meter dan ketinggian sekitar 16 meter itu, dibangun dengan dana milik desa secara swakelola. Nmaun, talud ini ternyata ambrol dan diduga dipicu tidak adanya besih penahan pada talud. Siswanto Wakil Ketua Komisi I DPRD Ngawi mengatakan Komisi I sudah memanggil pihakpihak terkait seperti internal pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa (Kades) Pelang Lor selaku pengguna anggaran (PA) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. “Pihak kami dalam hal ini Komisi I sudah memanggil mereka yang terlibat dalam proyek talud itu baik desa maupun dinas. Soalnya kejadian ambrolnya talud itu sudah menjadi ajang pembicaraan

publik sehingga apapun itu harus ada yang bertanggung jawab,” terang Siswanto Wakil Ketua Komisi I DPRD Ngawi melalui via selular, Senin (23/01). Menurut legislator dari PKS ini, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hubungan fungsi pembinaan antara desa, kecamatan dan BPM. Beber dia, dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi I DPRD Ngawi pada Jum’at pekan kemarin, (20/01), ada beberapa item pekerjaan proyek talud dinilai menyalahi prosedur. “Hasil sidak kemarin itu memang ada beberapa dugaan hasil evaluasi kami seperti salah perencanaan pada awal pekerjaaan sehingga mempengaruhi proses selanjutnya,” jelasnya. Paparnya, proyek talud itu menyedot anggaran sekitar Rp 457 juta bersumber Dana Desa (DD) 2016. Pembangunannya dinilai memang terkesan asal-

Talud ambrol

asalan. Terlihat proyek sepanjang itu tidak menggunakan kerangka besi dan bahan material yang kurang bagus. Disisi lain proses pemadatan tanah terkesan kurang merata sehingga jika terjadi hujan tanah baru hasil urugan mudah tergerus air. “Dan perlu diingat lagi setahu kami proyek talud seperti dipinggiran kali semacam ini harus dibedakan dengan talud ditengah sawah terkait konstruksinya. Kalau terjadi seperti ini terus ambrol siapa yang rugi jelas masyarakat desa setempat kan,”

urai Siswanto. Sementara itu dari beberapa informasi disebutkan ambrolnya talud tersebut terjadi setelah satu minggu proses finishing pekerjaan yang dimulai sekitar bulan September 2016 lalu. Sebelum peristiwa terjadi kondisi talud sudah terlihat retak dibeberapa bagian sehingga memicu terjadinya ambrol setelah diguyur hujan. Selain itu juga disebutkan jika proyek swakelola bersumber dari DD sama sekali tidak memakai kerangka besi sebagai penguat bangunan. (ari)

Pertemuan antara Komisi II DPRD Ngawi dengan guru-guru SMKN I Paron

Ngawi, SMN - SMKN I Paron kembali membuat gaduh. Kali ini menyoal mutasi kepala SMKN I Paron. Kepala SMKN I Paron yang baru, yakni Bambang Suparmadi, tak bisa segera masuk ke ruangan karena dikunci oleh Kepala SMKN I Paron sebelumnya berinisial JH. Ada kesan, JH menolak dipindah, dengan dalih belum ada SK mutasi yang definitif. “Saya sendiri tidak tahu apa motifnya, saya kan hanya menunaikan tugas yang diberikan Dinas Pendidikan,” ujar Bambang Suparmadi. Kegaduhan di SMKN I Paron pun memantik rasa

penasaran Komisi II DPRD Ngawi yang segera melakukan tinjauan ke lokasi. Komisi II DPRD Ngawi langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah kejuruan yang berada di Desa Gentong, Kecamatan Paron tersebut, Senin, 13 Januari 2017. “SMA dan SMK memang sudah ada dalam kewenangan Dinas Pendidikan di provinsi, namun kami sidak sebab prihatin dengan nasib anak muridnya, nota bene mereka warga masyarakat Ngawi,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Ngawi, Khoirul Anam Mukmin. Anam dan para anggota

Sambil membawa spanduk bertuliskan ‘Tolak FPI Di Kabupaten Ngawi’ ribuan massa melakukan orasi dibeberapa titik seperti depan Pendopo Wedya Graha, DPRD Ngawi dan terakhir di Perempatan Kartonyono Ngawi. Ngawi, SMN - Aliansi Kebangsaan (Akang) di Kabupaten Ngawi meminta dibubarkannya FPI dan HTI. Kedua ormas tersebut dinilai terlalu banyak menebarkan kebencian tentang sesuatu yang berbeda dengan paham mereka. Tuntutan ini disuarakan Akang ini diwujud-

kan dengan menggelar demo dan orasi di Alunalun Ngawi, Jumat, 26 Januari 2017. Ribuan demonstran meminta Front Pembela Islam (FPI) dan Hisbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan karena berpotensi memecah belah bangsa Indonesia yang

Aliansi Kebangsaan Ngawi Tuntut Pembubaran FPI dan HTI

Aksi massa demo pembubaran FPI dan HTI

ditakdirkan sebagai negeri kaya akan budaya dan sejarah. Riabun massa bergerak menuju alunalun Ngawi menyusuri

beberapa jalan protokol dengan mendapatkan pengawal ketat dari aparat Polres Ngawi. Sambil membawa span-

duk bertuliskan ‘Tolak FPI Di Kabupaten Ngawi’ ribuan massa ini melakukan orasi dibeberapa titik seperti depan Pendopo Wedya Graha, DPRD Ngawi dan terakhir di Perempatan Kartonyono Ngawi. “KitatidakmaudiNgawi yang tenang dan nyaman ini dirusak oleh faham-faham yang bertentangan dengan kehidupan bernegara yang sah sesuai ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Maka apapun bentuknya jika ada ormas yang berbau radikalisme serta berten-

tangan dengan faham negara kami minta pemerintah harus tegas dan membubarkanya jangan sampai rakyat terpecah belah,” ujar Ali, salah satu peserta demo. Pengunjuk rasa menilai keberadaan FPI secara umum di tanah air dapat mengancam persatuan suku dan etnis di Indonesia. Karena itu, mereka menuntut dan mendesak pemerintah segera membubarkan ormas tersebut. Pengunjuk rasa juga meminta semua organisasi massa di Indonesia mema-

hami bahwa Indonesia sebuah negara kesatuan, bukan negara milik salah satu paham tertentu saja. Terkait aksi ribuan massa Akang ini, Kapolres Ngawi AKBP Suryo Sudarmadi menegaskan, untuk mengantisipasi keamanan baik pengunjuk rasa maupun warga masyarakat telah mengerahkan ratusan personel yang ditempatkan dibeberapa titik lokasi unjuk rasa. Dia membenarkan, tuntutan pembubaran FPI dan HTI dilakukan sekitar dua ribu massa. (ari)

Probolinggo

Edisi 272 / IX / 30 Januari - 5 Februari 2017

Bappeda Kota Probolinggo Gelar Sarasehan Perempuan Rencanakan Pembangunan Probolinggo, SMN - Bertempat di Ruang Puri Manggala Bhakti, Pemerintah Kota Probolinggo hari ini (26/1) Menggelar Sarasehan Perempuan Berpartisipasi Rencanakan Pembangunan tahun 2017, yang dalam hal ini Bappeda Kota Probolinggo. Pelaksana Tugas (PLT) Bappeda Heri Astuti dalam laporannya mengatakan bahwa acara tersebut digelar bertujuan untuk memberikan pemahaman pada perempuan terkait dengan siklus perencanaan pembangunan yang ada di Kota Probolinggo. Lebih lanjut Heri Astuti menjelaskan bahwa gelaran sarasehan juga memberikan kesempatan kepada para perempuan agar dapat menyampaikan aspirasi nya terhadap berbagai permasalahan yang ada, serta bagaimana solusi pemecahannya. Sekda kota Johny Haryanto dalam sambutannya mengatakan

sangat mengapresiasi acara sarasehan ini sebagai aksi nyata memberikan kesempatan untuk para perempuan mengajukan pendapatnya. Apalagi gelaran musrenbang yang sudah berjalan baik di kelurahan, kecamatan serta kota belum banyak melibatkan peran perempuan dan ibu-ibu. Lebih lanjut Setda kota mengatakan “Perempuan sebagai subyek, obyek serta pelaku pembangunan tidak sungkan menyampaikan aspirasinya, mengungkapkan pandangan mereka untuk pembangunan Kota Probolinggo kedepan,” terang Johny. Sebanyak 135 undangan dari unsur perempuan memenuhi undangan tersebut diantaranya Kader Posyandu, unsur PKK, kelompok keagamaan, kader lingkungan serta unsur perempuan lainnya. Drg Rochendah Selaku Narasumber dari Kelembagaan PUGPUHA pada Dinas Pemberdayaan Perenpuan Perlindungan Anak

Suasana Apel Pagi saat diUmumkan PHK Setda kota Drs.H.Johny Haryanto, Msi didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Acmad Sudianto, Msi, dan PLT Bappeda Heri Astuti serta Narasumber dari Pemprov Jatim saat Sarasehan Perempuan Rencanakan Pembangunan di Ruang Puri Manggala Bhakti.

dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam paparannya mengatakan bahwa Perempuan harus ikut berpartisipasi dalam mewarnai pembangunan, caranya kita harus mengikuti tata kelola aturan pemerintahan, artinya (usulan, saran

untuk pembangunan kota) harus masuk di dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena apapun yang akan dilakukan pemerintah itu sudah harus direncanakan setahun sebelumnya. (edy)

Gedung Kantor Bapas Kelas II Pamekasan Telah di Resmikan Wakil Bupati

Peresmian gedung Kantor Bapas ditandai dengan pemotongan pita oleh Wakil Bupati

Panekasan, SMN - Gedung baru kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II seputar pukul 08.00 wib, Rabu (25/01/2017) telah diresmikan Wakil Bupati Khalil Asy’ari yang ditandai dengan pemotongan pita dan disaksikan oleh Kakanwil Kementrian Hukum dan Ham Jawa Timur Budi Sulaksana SH.MSi yang di dampingi Kepala Bapas

Kelas II Pamekasan, Yuyun Nurliana, SIP.Hadir dalam peresmian fedung baru Bapas Kelas II tersebut Kakanwil Kemenhumkanb Ham Jawa Timur,Wakil Bupari,Ketua DPRD Pamekasan, Kepala BNN Pamekasan,Kepala Rutan Semadura dan Kepala Imigrasi, Polres Pamekasan, Dandim 0826,serta Kejari Pamekasan.

Wakil Bupati disaat sambutannya mengatakan “Selamat atas peresmian gedung Bapas Pamekasan “ini dengan memiliki gedung yang baik sertan akan menunjang Sarana Prasarana guna mendukung peran dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang sehingga nantinya Bapas dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi tugas tugas Bapas Kelas II Pamekasan di masa yang akan datang, terang Khalil Asy’ari dalam membacakan sambutannya Bupati Pamekasan. Seperti yang dilansir SMN, Budi Sulaksana SH.MSi selaku Kakanwil Jawa Timur mengatakan bahwa hari ini ada 20067 napi dan tahanan di Jawa Timur dalam satu tahunnya meningkat sampai dengan 50 ribu, dengan ini saya minta kepada Pemerintah Daerah Instansi Penegak Hukum lainnya agar bekerja sama sebagaimana caranya supaya tidak bertambah dan bahkan kalau bisa mengurangi tingkat kejahatannya, tandasnya. Sementara dalam wawancaranya Kepala Bapas Kelas II Pame-

kasan kepada awak media, Yuyun Nurliana SIP mengatakan gedung ini dibangun atas dana APBN Prioritas dan untuk gedung lima kamar ini untuk tempat penitipan anak.Namun gedung tersebut bukan tempat memenjarakan untuk anak yang berstatus pelaku, namun untuk anak yang status pelaku diberikan pelatihan khusus, terangnya. Bersama dengan peresmian gedung kantor Bapas Kelas II ini diharapkan agar Pemkab Pamekasan bisa bersinergis dengan Bapas Kelas II Pamekasan. Dan Bapas Kelas II Pamekasan sendiri menjamin untuk wilayah madura, kepualauan arjasa dan kangean untuk tujuan dibangunannya gedung ini sebagai tempat penitipan anak dengan status pelaku yang memberikan fasilitas anak terutama di luar Pamekasan dan bukan tahanan untuk anak dengan status pelaku. Gedung baru ini memiliki kamar untuk terinterigrasi dengan rumah pendamping yang tentunya dengan harapan kerjasamanya dari aparat penegak hukum dan para pihak terkait, tandas Yuyun pada awak media. (Hen)

Diskominfo dan Satistik Kota Pasuruan Bahas Reorganisasi dengan Diskominfo Jatim Pasuruan, SMN - Untuk Mensinkronkan,menselaraskan dan mengsinergikan program kegiatan padalembaga yang baru terbentuk, Diskominfo dan Satistik Kota Pasuruan mengadakan kunjungan kerja Kamis (26/1) ke Diskominfo Prov Jatim. Menurut Setyo Hardi,Kadis Kominfo dan Statistik Kota Pasuruan, sebagai lembaga yang baru terbentuk , maka perlu adanya ilmu baru ke Diskominfo Jatim. Baik itu secara teknis non teknis, sehingga Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) nya berjalan dengan baik. Meskipun perlu waktu panjang

dan tidak semudah membalikkan tangan. “Ini tidak gampang memang dan butuh waktu,’’ ujar Setyo. Dalam pertemuan tersebut Kabid Informasi Publik,Sigit Prasetyadi,juga mengatakan bahwa Komunikasi dan Informatika itu sangat penting perannya dalam TIK dan juga dalam hal pendistribusian. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan diskusi berbagai permasalah diantaranya terkait E gov. colocation, hosting, bendwit juga seputar penyusunan program beserta regulasi yang mengaturnya.(win)

Pemkab Probolinggo PHK Semua Tenaga Sukwan

Probolinggo, SMN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo memerintahkan semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Camat untuk memberhentikan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga magang atau sukwan yang diangkat SKPD. Perintah tersebut disampaikan melalui surat Nomor : 800/ 44/426.307/2017 tertanggal 23 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo HM. Nawi.

Dalam surat perihal pemberhentian/pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga magang atau sukwan yang diangkat oleh SKPD itu, para Kepala SKPD dan Camat diberi tenggat waktu 6 (enam) bulan sejak surat diterima. Bagi Kepala SKPD yang tidak melaksanakan atau mematuhi akan dikenakan sanksi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Tak hanya perintah pemberhentian, surat tersebut juga berisi larangan mengangkat tenaga serupa lagi karena hal itu

DKPH Kabupaten Probolinggo Jaga Status Kesehatan Hewan Probolinggo, SMN - Salah satu isu strategis dalam ketahanan pangan adalah tersedianya daging yang cukup. Ketersediaan daging ini terpenuhi jika status kesehatan hewan terjaga dengan baik. Salah satunya dengan melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penanggulangan gangguan reproduksi dan pengawasan lalu lintas ternak. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Probolinggo Endang Sri Wahyuni, Mengatakan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dilakukan dengan pemberian vaksinasi brucellosis untuk mencegah penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Fokusnya adalah penyakit keguguran (kluron). Di samping juga vaksinasi AI (Avian Influenza) pada ungags. Lebih lanjut Endang mengatakan, vaksinasi ini bertujuan sebagai pencegahan dan penanggulangan apabila sudah terjadi wabah. “Serta meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, Status kesehatan hewan juga dilakukan dengan penanggulangan gangguan reproduksi.

Keluar masuk Ternak selalu dalam pengawasan Pos lalu lintas ternak.

Hal ini dikarenakan salah satu penghambat perkembangbiakan ternak karena adanya gangguan reproduksi. Untuk mengetahui gangguan reproduksi, pertama hewan dilakukan pemeriksaan lalu dikualifikasikan ada gangguan yang bisa diobati dan tidak bisa diobati. Yang tidak bisa diobati disarankan untuk dipotong. Yang bisa diobati dilakukan pengobatan, perbaikan manajemen pemeliharaan dan peningkatan kualitas pakan. Endang juga menjelaskan Hal lain yang dilakukan untuk melihat status kesehatan ternak, dengan melakukan pengawasan

Lamongan, SMN - Tim P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) Lamongan mempunyai strategi husus dalam memerangi peredaran narkoba di

Kabupaten Lamongan. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan upaya memetakan wilayah secara khusus dan mempersempit ruang gerak pengedar narkoba di wilayah-wilayah yang ada dalam

lalu lintas ternak. Dimana tujuannya untuk mengetahui potensi pergerakan keluar masuk ternak. Serta mencegah penularan dan penyebaran penyakit ternak antar wilayah. Disamping juga pembangunan pos pantau lalu lintas ternak di pasar hewan Maron dan pasar hewan Leces. “Kami menerapkan regulasi bahwa setiap ternak yang keluar masuk harus disertai Surat Keterangan Hewan (SKH). Kami juga mengadakan operasi gabungan lalu lintas ternak dengan melibatkan kepolisian, Dishub dan Satpol PP. Yang dilihat adalah ketertiban dokumen lalu lintas ternak,” (edy)

Validasi Jaminan Kesehatan Gresik Harus Tepat Sasaran

Diskominfo dan Satistik Kota Pasuruan mengadakan kunjungan kerja ke Diskominfo Prov Jatim, Kamis (26/1)

P4GN Lamongan Petakan Wilayah Khusus Narkoba

Ilustrasi

bukan kewenangan SKPD. Dalam surat itu disebutkan, banyaknya tenaga magang di SKPD yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala SKPD masing-masing menjadi latar belakang keluarnya surat tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Probolinggo Abdul Halim mengatakan pihaknya juga mendapat surat serupa sebagai Kepala SKPD. Mengenai jumlah tenaga magang/ sukwan yang diangkat SKPD, pihaknya mengaku tidak memilikinya. “Yang ada adalah honorer yang diangkat dengan SK Bupati, jumlahnya seribuan,” katanya. Tenaga ini dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan pegawai, menyusul adanya kebijakan moratorium pengangkatan PNS dari pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir. “Honorer yang diangkat dengan SK bupati ini, dipayungi dengan Peraturan Bupati (Perbup),” pungkasnya. (edy)

pemeteaan. Hal tersebut ditegaskan secara langsung oleh Ketua Satlak P4GN Dra. Hj Kartika Hidayati, MM, Kamis (26/1). “Dalam mempersempit gerak serta peredaran gelap narkoba di Lamongan, maka harus ada pemetaan khusus di sejumlah wilayah rawan,” tegas Dra. Hj Kartika Hidayati,MM. Kartika juga menjelaskan berdasarkan pengamatan yang dilakukan Satlak, terdapat dua wilayah kecamatan yang menjadi titik rawan peredaran narkoba, yakni Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran. “Kedua kecamatan tersebut harus mendapat perlakukan khusus karena diduga didaerah tersebut menjadi incaran

para pengedar atau bandar dari luar kota untuk dijadikan lahan peredaran obat terlarang tersebut,” jelasnya. Di sisi lain,Wakil Bupati Lamongan tersebut yakin, kerja sama yang sudah terjalin baik antara petugas dan masyarakat akan mampu mempersulit dan mempersempit ruang gerak pengedar narkoba di Lamongan. “Mari kita nyatakan perang dengan narkoba, karena dapat merusak massa depan generasi muda. Selain itu dampak dari mengkonsumsi narkoba juga dapat menimbulkan tindak pidana yang lain, karena orang yang sudah terpengaruh atau ketagihan narkoba akan sulit dikontrol,” imbuhnya. (syam)

Ilustrasi

Gresik, SMN - Anggota DPRD Gresik meminta validasi terhadap penerima jaminan kesehatan masyarakat miskin yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) Kab Gresik, harus transparan dan tepat sasaran. Menurut Anggota Komisi D DPRD Gresik, Noto Utomo, validasi yang dilakukan Dinsos dengan menerjukan tim sangat bangus. Sehingga data penerima, dari tahun ke tahun bisa diketahui jumlahnya. Bisa ber-

tambah atau berkurang, namun logikanya harus menurun bila ekonomi masyarakat mulai meningkat. “Kami berharap Dinsos transparan dalam melakukan validasi, penerima bantuan itu masyarakat yang sangat membutuhkan. Kalau masih ada yang tetap minta, Dinsos harus berani dan tegas. Berdasarkan klasifikasi persyaratan peruntukan, sebab di lapangan masih di dapat laporan peruntukan tidak sesuai,” kata Noto.

Sementara Kepala Dinsos Kab Gresik, Sentot Supriyohadi mengatakan, dalam melakukan validasi menerjunkan Tim Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Kepada 40 ribu warga penerima SPM dan Jamkesda, 16 ribu antaranya ternyata orang mampu sehingga harus dicoret. “Saat ini data sementara yang ada di Dinsos, pada warga yang layak menerima Kartu Gresik Sehat (KGS) sebanyak 24 ribu. Dan sudah melakukan pembinaan terhadap TKSK seluruh kecamatan. Mereka diminta melakukan validasi ulang terhadap data penerima bantuan KGS, sehingga penerima bantuan dari APBD ini memang benar-benar tetap pada sasaran, tidak lagi diterima orang yang sudah mampu,” tandasnya. DitambahkanSentotSupriyohadi, dengan adanya validasi. Tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah penerima KGS, namun tidak menutup kemungkinan juga bakal mengurangi jumlah penerima KGS. Dan semua masih mungkin, karena validasi belum secara keseluruhan selesai. (syam)

Ponorogo

Edisi 272 / IX / 30 Januari - 5 Februari 2017

Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni Peduli dan Sosialisasikan ABK

Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni saat memberikan motifasi dan semangat pada ABK

Ponorogo, SMN - Ruh Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlisssoni benar-benar Luar biasa, bukan hanya seorang pengusaha sukses dan Begawan partai Gerindra saja namun juga pemerhati yang berkepedulian kepada anak yang berkebutuhan khusus atau anak inklusif, artinya anak inklusif itu anak yang berkebutuhan khusus namun sekolahnya di sekolah umum dan dia bersama-sama belajar dengan anak yang lain, tetapi disaat tertentu anak-anak yang berkebutuhan khusus ditempatkan pada tempat ketrampilan khusus. Pasalnya hal ini terbukti dengan digelarnya giat yang jarang sekali dilakukan oleh kabupaten lain yaitu Gebyar kreatifitas anak berkebutuhan khusus (ABK ) dengan acara jalan santai berhadiah, yang dihadiri Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni, Wakil Bupati H.Sudjarno,kepala dinas Pendidikan Tutut Erliena, kepala bank Jatim Ponorogo Widyanayati, semua panitia, Sekolah ABK, dinas

pendidikan dan segenap masyarakat yang hadir di Paseban AloonAloon Ponorogo pada hari kamis tanggal 26/1 kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni menyampaikan, Pihaknya memberikan perhatian kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus demi rasa kemanusiaan dan telah mempersiapkan acara ini sudah sejak lama. Anak berkebutuhan khusus ini ingin menunjukkan kemampuannya, walaupun mereka dengan segala keterbatasan tapi mereka juga bisa melakukan berbagai kegiatan layaknya orang normal. Bisa disaksikan berbagai penampilan kesenian, dan ekspresinya mereka telah menununjukkan betapa hebatnya mereka,” Ini merupakan bagian yang menunjukkan para pengasuh-pengasuh yang sabar telah bekerja dengan sangat baik”, ujarnya. Pembangunan ke depan tidak boleh melupakan ABK, Pemerintah harus terus berpihak dan membe-

rikan kesempatan kepada mereka dalam setiap pembangunan. Oleh karena itu Ipong akan meningkatkan kebijakan-kebijakan yang bisa hadir sebagai bukti untuk menunjukkan perhatian pemerintah kepada mereka dan kedepan akan menganggarkannya. Serta bagi anak yang tidak sekolah, akan dilakukan pendataan lagi melalui camat dan kepala desa, paparnya. Lanjutnya,Pembinaan pemerintah dengan menggunakan sekolah yang dimiliki pemerintah termasuk guru-gurunya akan ditingkatkan peran dan fungsinya dengan memberikan pelatihan pendidikan dan mendorong sekolah-sekolah untuk membuka kelas khusus bagi anak-anak inklusif ini.” Harapan kedepan semakin sedikit lahirnya anak-anak yang berkebutuhan khusus dan berharap normal, karenanya kesehatan sangat penting dan ABK ini dibina sedemikian rupa supaya mereka betul-betul menjadi anak normal. “Pemerintah sudah memberikan kebijakan-kebijakan khususnya terkait anak-anak yang inklusif di tahun 2017 ini”, pungkas Ipong. Lebih lanjut hal senada juga disampaikan kepala dinas Ponorogo Tutut Erliena, acara ini merupakan lahirnya anak-anak yang diprioritaskan untuk harus dibuat spesial, untuk mewujudkan agenda ABK ini waktunya sangat susah karena terkait dengan kesibukan masing-masing pihak,” Alhamdulillah, sekarang sudah terlaksana”, ujarnya. Intinya, kabupaten Ponorogo ini mewadai anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga pendidikan inklusif akan

di kibarkan di kabupaten Ponorogo. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang mewadai anakanak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah-sekolah umum, sedangkan anak inklusif itu anak yang berkebutuhan khusus namun sekolahnya di sekolah umum dan dia belajar bersama-sama dengan anak yang lain, tetapi disaat tertentu anak-anak yang berkebutuhan khusus kita tempatkan pada tempat ketrampilan khususnya, dalam satu minggu ada beberapa kali pendidikannya. Sampai saat ini di Ponorogo anak Inklusif teradmin dengan kisaran angka 500. Adapun sekolah yang saat ini menerima ABK diantaranya Muhammadiyah 1, SMA Imersion, SMP terpadu,SMKN2, SMK PGRI. Untuk mendukung hal tersebut, Beberapa guru yang ada disekolah itu didiklatkan guna bisa memberikan pelajaran kepada anak yang berkebutuhan khusus ditambah dari guru-guru yang khusus yang diambil dari guru SLB, karena memang cocok untuk anak yang berkebutuhan khusus. Dalam pendidikan ini pelajaran yang paling banyak adalah ketrampilan. Sedangkan Depabilitasnya daya ingat atau pikirnya normal tapi dia terbatas. “Saya atas nama Dinas pendidikan kabupaten Ponorogo, menghimbau kepada orang tua kalau anaknya memang harus dibantu khusus, segera melaporkan ke dinas pendidikan untuk kita arahkan sekolah mana yang cocok”, himbaunya.” Kami berharap masyarakat bisa tergerak hatinya untuk menempatkan pendidikan anak itu harus dimana pendidikannya, sehingga akan tercipta cita-cita pemerintah dan orang tua ABK menjadi anak yang mandiri’,Pungkas Tutut Erliena. (Wied)

SMKN 2 Ponorogo Sebagai Penyelenggara Sekolah Inklusi Sosialisasikan Terima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Ponorogo, SMN - Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo yang dinahkodai Sujono yang juga seorang pendekar silat itu benar-benar Luar biasa, bukan hanya sekolah favorit saja namun juga pemerhati yang berkepedulian kepada anak yang berkebutuhan khusus atau anak inklusif, artinya anak inklusif itu anak yang berkebutuhan khusus namun sekolahnya di sekolah umum dan dia bersama-sama belajar dengan anak yang lain, tetapi disaat tertentu anak-anak yang berkebutuhan khusus ditempatkan pada tempat ketrampilan khusus. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya giat sosialisasi SMKN 2 Ponorogo terkait dikibarkannya penerimaan anak yang berkebutuhan khusus ( ABK )yang berbarengan dengan Gebyar kreatifitas anak berkebutuhan khusus (ABK ) bersama Pemkab Ponorogo dengan acara jalan santai berhadiah, yang dihadiri Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni, Wakil Bupati H.Sudjarno,kepala dinas Pendidikan Tutut Erliena, kepala bank Jatim Ponorogo Widyanayati,

Kepala SMKN 2 Ponorogo, Sujono mengacungkan jempol, saat foto bersama anak didiknya

semua panitia, Sekolah ABK, dinas pendidikan dan segenap masyarakat yang hadir di Paseban AloonAloon Ponorogo pada hari kamis tanggal 26/1 kemarin. Menurutnya, kegiatan ini merupakan sosialisasi kegiatan pendidikan tentang anak inklusif, utamanya keterampilan, yang jelas mereka juga mempunyai hak untuk menimba ilmu dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun bentuknya dan kondisinya, uajarnya.”

SMKN 2 Ponorogo membuka kesempatan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus sejak tahun ajaran 2016/2017 untuk mengikuti kegiatan pendidikan di SMK yaitu ketrampilan, yang nantinya akan memberi bekal kepada anak-anak ABK tersebut tentang skiil untuk memberikan live skiil kepada anakanak yang berkebutuhan khusus sehingga nantinya anak-anak terjun di lapangan punya ketrampilan”, urainya. Anak berkebutu-

han khusus mempunyai sisi lebih dari anak yang lain, mungkin cacat tubuh, pendengaran artinya juga ada pembatasan dengan ploting untuk masing-masing anak yang berkebutuhan khusus yang bagaimana yang diterima SMKN 2 Ponorogo. Usia setingkat sekolah menengah lanjutan tingkat atas ( SLTA) setelah SMPLB bisa ke SMKLB. Sujono juga mengatakan SMKN 2 Ponorogo juga akan mendirikan SMKLB karena selama ini di Ponorogo belum ada SMKLB, yang ada hanya SMK sebagai penyelenggara saja, jelasnya. Pembangunan ke depan Pemerintah harus terus berpihak dan memberikan kesempatan kepada mereka dalam setiap pembangunan. Oleh karena itu pemerintah juga harus meningkatkan kebijakan terkait ABK untuk menunjukkan perhatian pemerintah kepada mereka dan berharap kedepan akan menganggarkannya, juga mengadakan diklat kepada semua guru anak yang berkebutuhan khusus untuk meningkatkan peran dan fungsinya, Pungkas Sujono. (Wied/nang)

Dinas Perhubungan Ponorogo

Segera Launching Program “ACS” Ponorogo, SMN - Menjawab masalah tingginya angka laka dikalangan pelajar bawah umur maka pemkab Ponorogo dalam hal ini dinas Perhubungan segera meluncurkan program angkutan gratis sekolah yang diberi nama “Angkutan Cerdas Sekolah” (ACS). Hal ini disampaikan oleh kepala dinas Perhubungan Djunaedi, SH. MM saat ditemui diruang kerjanya. Menurutnya paling lambat awal bulan Februari sudah launching program ACS, sedangkan saat ini sudah sampai pada persiapan teknis final. “Paling lambat Februari angkutan pelajar yang kita namai dengan Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) itu akan segera kila laksanakan dan beroperasi. Program angkutan sekolah gratis itu, saat ini tinggal menunggu hasil kajian teknis dan turunnya anggaran saja. Tentu saja kita bekerjasama dengan

H. Junaedi, SH.MM Kepala Dinas Perhubungan Ponorogo berbagai pihak dalam hal ini Satlantas Polres Ponorogo dalam pelaksanaan teknisnya, “ungkap Djunaedi. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa armada yang digunakan untuk ACS adalah angkodes. Hal ini dengan berbagai pertimbangan, selain harga yang terjangkau juga rute angkodes bisa mencapai ke

sekolah-sekolah. “Pada awalnya memang ada gagasan meluncurkan program “Bus Pelajar” atau angkutan yang kita pakai itu adalah kendaraan Bus. Tapi setelah kita lakukan penawaran kepada pemilik armada Bus yang ada, kendala yang muncul kemudian adalah soal rute trayek mereka selama ini. Dimana trayek mereka ternyata tidak bisa menjangkau semua rute Angkutan Sekolah sebagaimana yang telah fix kita petakan,” imbuh Djunaedi. Akhirnya ACS nanti akan menggunakan armada Angkodes dan Minibus. “Ada 33 Armada yang nanti kendaraannya akan kita sewa dan kita gunakan untuk Angkutan Cerdas Sekolah ini. Meliputi Angkodes sejumlah 26 sisanya 7 armada Minibus yang bisa mengangkut lebih dari 20 penumpang,” terang Djunaedi.

Berbagai upaya sosialisasi pun telah dilaksanakan disekolah-sekolah. Untuk teknis pelaksanaannya nanti, Dinas Perhubungan juga telah merekrut serta membentuk tim Guru Pendamping untuk membantu teknis suksesnya pelaksanaan angkutan gratis pelajar ini. Kemudian jauh hari sebelumnya, Tim Dinas Perhubungan Ponorogo juga telah melakukan studi banding Angkutan Pelajar ini ke beberapa daerah. Seperti Bojonegoro, Tulungagung, Tabanan hingga Malang dan lainnya. Anggaran untuk program Angkutan Cerdas Pelajar ini, Pemkab Ponorogo sejauh ini menganggarkan dana Rp. 1,1 Milyard. Dari wacana anggaran sebeumnya yang mencapai 2 Milyar. Awalnya program ACS ini akan menyasar khusus bagi pelajar SMP yang sekolah di seputar wilayah kota

Banjarejo Butuhkan Pipa Air Bersih 3500 Meter Ponorogo, SMN - Jumat ke tiga kali, ini Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni melakukan kegiatan tilik desa yang telah diagendakan dalam jadwal setiap seminggu sekali tepatnya hari Jumat seusai senam bareng, kini tengah berjalan memasuki tahaptahap giliran desa yang lainnya. Desa yang menjadi giliran kunjungan tilik desa bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni, Banjarejo Kecamatan Pudak. Hadir dalam giat tersebut, Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni, Wabup H.Sudjarno, Sekda Agus Pramono, semua SKPD, kepala desa Banjarejo Sukarni, Forpimka, masyarakat dan segenap undangan yang hadir. pada hari Jumat 27/01 yang bertempat di area lingkungan balai desa Banjarejo kecamatan Pudak kemarin. Dalam acara ini penyambutan bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni luar biasa meriah, dengan disambut grup band dan orkes serta senam kesegaran jasmani oleh pesenam-pesenam yang atletik dan begitu banyak masyarakat yang hadir,” Pokoknya rame sekali,ini penyambutan yang luar biasa kepada saya”, Ujar bupati Ipong dalam sambutannya, bupati Ipong juga menyampaikan, tujuan dari agenda tilik desa ini menjalin ukuwah dan bersilaturahmi,mendekatkan antara pemimpin dan rakyatnya serta meresmikan badan usaha milik desa (BumDes) dan melihat secara langsung potensi desa yang bisa dikembangkan sebagai one village one product, menjaring aspirasi masyarakat apa

Suasana tilik desa di Banjarejo kecamatan Pudak

yang akan dibutuhkan, juga mengontrol sejauh mana kemajuan dan perkembangan desa di Ponorogo, sambungnya. Untuk saat ini pihaknya memberikan kesempatan bantuan 25 juta/Bumdes dan 6 juta/ posyandu untuk lansia maupun balita,”Terkait BumDes yang dapat berjalan dan berkembang dengan baik akan kami tambah bantuannya, namun jika BumDes tidak berkembang atau macet tidak akan dibantu lagi, jadi bantuan BumDes tidak mesti setiap tahun,tergantung dari kemajuan BumDes, kalau bisa pilih satu atau dua item sebagai one village one product”, tandasnya.” Saya atas nama PemKab Ponorogo akan membantu semua permasalahan di desa sesuai dengan program pemerintah dan kemampuan yang ada”,Pugkasnya. Lebih lanjut kepala desa

Banjarejo Sukarni mengungkapkan, pihaknya sangat merasa senang dengan kehadiran bupati H.Ipong Muchlissoni dan mengakui program tilik desa ini program yang bagus, karena masyarakat bisa tatap muka dan langsung menyampaikan aspirasinya agar terbantu kesulitannya,” Kami sangat membutuhkan pipa air bersih sepanjang 3500 meter yang memadai guna mengairi lahan sawah desa kami karena setiap musim seperti ini, lahan sawah kami mati disebabkan tidak ada air dan penambahan perangkat untuk meringankan kerja kepala desa Banjarejo”, harap Sukarni. Pihaknya juga mengucapkan terimakasih, BumDes Mugiyo Lestari desa Banjarejo telah diresmikan dan dibantu bupati,” Untuk one village one product yang kami harapkan air mineral, Pungkas Sukarni (Wied)

Krisik Harapkan Infrastruktur Desa Wisata Ponorogo, SMN - Krisik, dikategorikan sebagai desa yang luas.Dengan area wilayah 773,60 hektar dan penduduk dengan jumlah total seluruhnya 1069 jiwa. Mempunyai daya tarik Wisata yang tersohor hingga ke luar kota Ponorogo,bahkan sampai ke luar pulau ini mempunyai ciri khas yang artistik berkembang dengan berbagai program dan kegiatan yang beraneka ragam budaya dan seni diantaranya Hadrah, Reyog dan karawitan.serta didukung oleh kapala desa yang enerjik dan gesit. Mempunyai keinginan memberdayakan sumberdaya manusia sebagai power untuk membangun badan usaha milik desa berupa desa wisata. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni dalam agenda tilik desa yang dihadiri Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni, Wakil Bupati H.Sudjarno, Sekda Agus Pramono, semua SKPD terkait,Kepala desa Krisik Warna dan segenap masyarakat serta undangan yang hadir pada hari Jumat 27/01 yang bertempat di ruas halaman balai desa Krisik kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni merasa senang dengan penyambutan masyarakat desa Krisik yang antusias dan meriah dengan prosesi pemukulan gong dan pagelaran reyog serta kesenian hadrah atas kehadirannya.” Saya benar-benar tahu dan mengerti saja. Namun pada perkembangannya, ternyata bupati H. Ipong berharap lebih. Sehingga pada akirnya ACS ini akan berlaku untuk pelajar tingkat SLTP/SLTA di semua kecamatan atau tidak hanya dalam kota saja. Dengan persiapan-persiapan yang sudah dilakukan selama ini, Kepala Dinas Perhubungan berharap agar nanti program ini bisa berjalan sesuai harapan dan bisa benar-benar berjalan efektif serta bermanfaat bagi para pelajar. Dari data di Polres Ponorogo angka laka lantas yang melibatkan pelajar pada tahun 2016 mencapai 112 kejadian, dengan korban meninggal 20 orang luka berat 2 orang dan luka ringan 185 orang. Sedang kerugian materi mencapai Rp. 138.300.000,-. Dengan adanya

Kepala desa Krisik Warna saat memberikan sambutan

sendiri tentang keadaan desa yang saya kunjungi secara langsung, sehingga apa yang dibutuhkan terkait kekurangan desa bisa saya bantu sesuai dengan program yang sedang berjalan dan sesuai kemampuan pemerintah kabupaten Ponorogo. Pihaknya juga akan membantu 1 unit mobil Ambulance, bumdes di desa Krisik sebesar 25 juta / tahun jika Bumdes itu ada dan bisa berkembang baik, PosYanDu untuk balita dan lansia sebesar6juta/tahun/PosYanDu,ujarnya. Ipong juga akan membantu demi tercapainya citacita desa Krisik dan menyelesaikan permasalahan desa Krisik sehingga keinginan masyarakat bisa tercapai. Sementara itu ditempat yang sama dalam waktu yang berbeda, Kepala desa Krisik Warna mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Bupati Ponorogo H.Ipong Muchlissoni yang telah sudi hadir dibalai desa Krisik, sehingga mengetahui masalah-

ACS ini diharapkan benar-benar dapat menurunkan angka laka lantas dika-

masalah yang ada di bawah dan bisa berkomunikasi secara langsung dengan masyarakatnya, dengan demikian semua aspirasi dan masukan dapat tersampaikan kepada bupati. Adapun potensi desa krisik sendiri yang rencananya dikembangkan sebagai badan usaha milik desa (BumDes) diantaranya wisata, pasar desa dan usaha yang lainnya. Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu terkait infrastruktur wisata air terjun Cuban lawe yang banyak dikunjungi wisata, namun untuk jalannya masih belum memadai,”Untuk itu kami berharap kepada bapak bupati H.Ipong Muchlissoni sudilah kiranya membantu hal tersebut, demi kemajuan desa Krisik ke depan dan ADD serta DD bisa bertambah”, harap Warna. Pihaknya juga berharap dengan kedatangan bupati dan rombongan, Krisik jadi semakin tambah maju dan berkembang sampai ke ujung dunia. (Wied)

langan pelajar yang mengundang keprihatinan banyak pihak. (any/wied)

Pariwara

Edisi 272 / IX / 30 Januari - 5 Februari 2017

Bupati Lampura Resmikan Masjid di Kompleks Perkantoran Pemkab

Bupati Agung Ilmu Mangkunegara menandatangani prasasti Masjid An-Nur sebagai tanda diresmikannya penggunaan masjid yang baru dibangun masjid yang baru dibangun.

Kotabumi, SMN - Bupati Agung Ilmu Mangkunegara meresmikan MNsjid An-Nur di Kantor Pemkab Lampung Utara, Rabu (25/1/2017) sekitar pukul 09.00 WIB. Pantuan di lokasi, Wakil Bupati Sri Widodo, Sekretaris Kabupaten, Samsir, dan sejumlah petinggi Pemkab terlihat hadir dalam ke-

giatan tersebut. Hadir juga perwakilan DPRD Lampung Utara seperti Ruslan Efendi. “ Alhamdulillah, pembangunan Masjid An-Nur yang menjadi salah satu cita – cita saya telah rampung dan dapat diresmikan hari ini,” kata Bupati usai pe-resmian. Agung beralasan, menjadikan pembangunan masjid baru

ini sebagai bagian dari salah satu cita – citanya itu dikarenakan masjid yang lama dinilai kurang mampu menampung jamaah baik para PNS maupun warga sekitar. Ia berharap, baik PNS maupun masyarakat sekitar dapat memanfaatkan masjid ini sebaik – baiknya sebagai sarana ibadah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya masing – masing. “Semoga, masjid ini dapat lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan PNS maupun masyarakat,” harapnya. Di tempat sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sahbudin mengatakan, luas bangunan Masjid An-Nur ini berukuran 12×12 meter dan dilengkapi dengan empat menara serta fasilitas umum lainnya. Bahkan, pihaknya juga telah mengalokasikan pembangunan untuk rumah penjaga masjid sehingga dapat merawat dan memelihara sarana ibadah tersebut. “Tahun ini, akan ada pembangunan rumah penajag masjid agar dapat memelihara dan merawat masjid ini,” kata dia.(wan)

Program Tangerang Terang Mengurangi Tingkat Kriminalitas

Camat Tebing Tinggi Rizki Hidayat Ajak Masyarakat Gotong Royong Massal Selatpanjang, SMN - Kamis (26/1) Camat Tebing Tinggi, Rizki Hidayat menggelar acara gotong royong massal yang dimulai dari pukul 07.30 – 10.00 Wib, dimana kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menciptakan suasana sehat dan bersih di lingkungan Kabupaten Meranti, khususnya Kecamatan Tebing Tinggi. Selain itu kegiatan ini dilakukan karena adanya event besar yaitu festival perang air atau dikenal dengan Cian Cui menjelang perayaan Imlek 2568 tahun 2017, yang mana akan banyak tamu yang berdatangan dari luar Meranti untuk ikut merayakan festival perang air tersebut. “Kita ingin tamu yang datang ke Meranti nanti merasa nyaman, agar kedepannya mereka mau ke Meranti lagi” Ujar Rizki Hidayat. Kegiatan gotong royong ini juga diikuti oleh Tentara, Polisi , Dinas-Dinas seperti Dinas PU, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan juga beberapa Ormas yang ada di Meranti seperti Pemuda Pancasila, PSMTI, Pemuda Panca Marga, dan MAKIN. Rizki Hidayat juga menjelaskan bahwa ini merupakan program pertama sejak

dia dilantik menjadi Camat Tebing Tinggi beberapa waktu yang lalu, kegiatan ini akan terus dilakukan apabila terjadi hujan deras yang akan menyebabkan banjir di beberapa jalan, dan juga saat ada event-event besar di Meranti. “ Kita tahu bahwa gotong royong ini adalah jati diri bangsa Indonesia, dengan gotong royong akan menumbuhkan rasa cinta masyarakat kepada daerah masingmasing, dan dengan adanya kegiatan ini saya berharap agar masyarakat semakin kompak dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar “ jelas Camat Tebing Tinggi. Dia juga menghimbau kepada seluruh SKPD di Kabupaten Meranti untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing agar lingkungan tetap bersih dan indah. Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Meranti, Asnan Mahadar atau yang sering disapa dengan Ayah Nan juga berharap agar Meranti dapat menjadi Kabupaten yang Bersih. “Kami sangat mendukung program-program pemerintah yang seperti ini, mari ke depannya

Camat Tebing Tinggi, Rizki Hidayat menggelar acara gotong royong massal yang dimulai dari pukul 07.30 – 10.00 Wib, Kamis (26/1)

kita lebih kompak lagi” ucap Ayah Nan. Selain itu, Pelda Mursito anggota koramil 02/ Tebing Tinggi selaku Koordinator Lapangan mengatakan bahwa ada beberapa titik yang akan di bersihkan seperti di Pelabuhan Tanjung Harapan, Jalan Kesehatan, Jalan Diponegoro, Jalan Merdeka, Jalan Ahmad Yani, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kartini, Jalan Tebing Tinggi, dan jalan lainnya

Disnaker Siapkan Workshop di Event Job Fair Februari Mendatang

Gedung Ketenagakerjaan Kota Tangerang Masyarakat Kelurahan Cimone telah merasakan manfaat dari Program Tangerang Terang

Tangerang, SMN - Programprogram Pemerintah Kota Tangerang terus-menerus berlanjut demi mensejahterakan masyarakatnya. Begitu juga dengan Program Tangerang Terang atau Kampung Terang. Program ini terus tersebar di berbagai wilayah Kota Tangerang demi menjadikan Kota Tangerang terangbenderang. Salah satu wilayah yang kembali mendapat manfaat dari program Tangerang Terang adalah masyarakat dari Kelurahan Cimone. Kelurahan yang terdiri dari 18.000 Penduduk dengan 8 RW ini sudah dipasangkan sekitar 500 titik PJU di sekitar Kelurahan Cimone. “Di Kelurahan Cimone ini terdapat 500 titik PJU dan tahun ini kami usulkan lagi 500 PJU untuk 8 RW,” tuturY.Teguh Heryadi

selaku Lurah Cimone Menurut Teguh manfaat positif yang di berikan atas program Tangerang Terang ini cukup banyak. Dengan adanya Program Tangerang Terang, angka kriminalitas di sekitar Kelurahan Cimone bisa di minimalisir. Selain itu masyarakat juga diajarkan untuk tidak melakukan pencurian listrik untuk penerangan lampu di pinggir jalan. “Manfaatnya banyak sekali. Dengan adanya program ini tingkat kriminalitas dapat berkurang. Sekarang dengan adanya program Tangerang Terang mereka sudah tertib sehingga banyak yang tadinya lampu-lampu itu menggunakan listrik dari PLN sekarang sudah tidak karena sudah menggunakan lampu dari Pemerintah Kota Tangerang,” tuturnya kembali.

Ucapan terima kasih diberikan kepada Pemerintah Kota Tangerang. Dengan adanya Program Tangerang Terang masyarakat tidak takut lagi keluar malam dan tentunya daerah-daerah yang gelap dan rawan menjadi terang dan aman. “Saya beserta warga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tangerang dengan adanya Program Tangerang Terang ini bisa membuat masyarakat senang, jadi kegiatan bisa dilakukan diluar pada malam hari,” Ujar Rusmanto selaku RW 05 Kelurahan Cimone, Kota Tangerang. Dengan adanya Program Tangerang Terang ini diharapkan dapat memberikan kenyaman bagi masyarakat Kota Tangerang. (tkt)

dengan membagikan 3 kelompok agar lebih mempermudah dalam melakukan gotong royong tersebut. “Hal ini merupakan tugas kita bersama untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar, tidak hanya saat menyambut festival perang air saja, tapi juga saat menyambut hari-hari besar seperti puasa ramadhan, hari kemerdekaan dan lainnya”. ujar Mursito. (buk)

Tangerang, SMN - Upaya Pemerintah kota (Pemkot) Tangerang untuk menanggulangi pengangguran terus dilakukan. Pemkot dibawah Dinas Ketenagakerjaan beberapa waktu mendatang akan kembali mengadakan event yang amat dinanti para pen-

cari kerja ”Job Fair”. Rencananya event ini akan diselenggarakan di bulan Februari 2017 yang akan disebar di beberapa kecamatan di Kota Tangerang. Job fair yang diadakan Dinas Ketenagakerjaan ini berdasarkan informasi yang dihimpun penulis

akan melibatkan 40 perusahaan dengan berbagai jenis lowongan pekerjaan. “Untuk perusahaan yang berpartisipasi itu sekitar 40 perusahaan, tetapi tidak serentak jadi di setiap kecamatan itu akan ada 5 sampai 10 perusahaan,” kata Dida

Rustiana, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Dalam Job Fair yang akan dihelat Februari mendatang, bukan hanya dihadirkan perusahaan yang membuka lowongan kerja, akan tetapi Disnaker juga akan mengadakan workshop tentang pelamaran kerja seperti wawancara dan sebagainya. “Di Job Fair nanti kita juga mau mengadakan workshop untuk para peserta, seperti workshop tentang bagaimana kita membuat lamaran pekerjaan, tes wawancara seperti apa, pokoknya hal hal yang mengenai pekerjaan, sehingga pelamar memahami trik dan tata cara melamar pekerjaan yang sesuai sehingga hasilnya maksimal yaitu diterima bekerja, “ tuturnya saat ditemui disela -sela kesibukannya. Dengan workshop dan Job Fair ini diharapkan para calon pelamar mulai mempersiapkan diri dan dokumen penunjangnya.(tkt)

Nusantara

Edisi 272 / IX / 30 Januari - 5 Februari 2017

Polda Banten Minta Tambahan Personil Untuk Amankan Pilgub di Tangerang Banten, SMN - Menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017 Polda Banten telah mempersiapkan anggotanya untuk mengantisipasi adanya gangguan-gangguan yang bisa mengganggu jalannya pesta demokrasi di Banten itu. Untuk itu Polda Banten akan menempatkan minimal 1 anggotanya di masing-masing Tempat Pemilihan Suara (TPS) diseluruh wilayah Provinsi Banten. Kabid Humas Polda Banten, AKBP Zaenudin menuturkan, bahwa setiap TPS akan dijaga oleh satu anggotanya tanpa dipersenjatai, karena menurutnya dianggap tidak perlu. “Pokonya setiap TPS minimal 1 anggota nongkrong di TPS, nantikan ada tim eksistensi, tim Korlap, ya disitu ga perlu lah, di TPS ngapain ada senjata,” kata Zaenudin, Jum’at (27/1/2017). Berbeda dengan wilayah lain

Ilustrasi. Anggota Polisi.

di Pemprov Banten, khusus untuk wilayah Tangerang, Kabid Humas mengatakan, bahwa akan ada tambahan personil dari Mabes Polri sebanyak dua Kompi. Hal itu dilakukan mengingat wilayah tanggerang yang cukup luas sehingga dibutuhkan adanya tambahan personil. “Ya karena kebutuhan per-

sonil, karena wilayah Tangerang agak besar jadi kita minta bantuan dari Mabes Polri, untuk Kabupaten Tanggerang,” ucapnya. Untuk diketahui, selain akan menempatkan anggota kepolisian biasa, Polda juga akan menerjunkan pasukan Penembak jitu dan anggota Brimob pada Pilgub Banten Nanti.(yan)

Pejabat Siap-siap Diganti, Jika Malas dan tak Mampu Kerja

Bupati Musirawas Hendra Gunawan,melantik 12 pejabat tinggi pratama, 13 pejabat administrator dan enam pengawas, di pendopoan rumah dinas bupati, Rabu (25/1/2017).

Musirawas, SMN - Bupati Musirawas Hendra Gunawan menegaskan, selama kurun waktu enam bulan, akan dilakukan evaluasi bagi pejabat yang dilantik menempati posisi jabatannya. Bagi pejabat yang malas dan tidak berkinerja baik serta minim prestasi haru siap diganti. Sebab, pemerintah daerah memerlukan pejabat yang berkompeten dan berdedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Demikian ditegaskannya saat melantik 12 pejabat tinggi pratama, 13 pejabat administrator dan enam pengawas, di pendopoan rumah dinas bupati, Rabu (25/1/2017). “Beberapa waktu lalu, ada pelantikan pejabat administrator dan pengawas. Ini akan dievaluasi, kalau kinerjanya tidak baik

akan diganti. Ini belum satu bulan dilantik, sudah banyak SMS yang saya terima, intinya mereka tidak bersyukur diposisinya. Kalau tidak berubah, ya dalam enam bulan evaluasi, akan diganti,” tegas Hendra Gunawan. Dikatakan, aparatur sipil negara (ASN), harus siap ditempatkan dimana saja. Apalagi dengan adanya peraturan pemerintah yang baru tentang ASN, akan banyak eliminasi. Sebab, diposisi jabatan tinggi pratama ada prampingan jabatan. Demikian juga dengan posisi jabatan administrator dan pengawas, juga ada pengurangan. Karena itu, seorang ASN harus betul-betul memiliki kinerja yang baik, agar tidak tereliminasi. “Kepada yang dilantik hari ini, selamat bekerja. Lawan ke-

malasan dan harus tetap memiliki semangat,” katanya. Ia kembali menegaskan bahwa, mutasi pejabat baik vertikal maupun horizontal, mengacu pada kinerja pejabat dalam melaksanakan tugas yang diemban. Serta didasari pada kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi agar kinerja Pemkab Musirawas menjadi lebih baik lagi. “Mutasi yang dilaksanakan ini, bukan semata-mata didasarkan pada kewenangan, juga memerhatikan norma-norma kepegawaian yang berlaku, kinerja, kompetensi, integritas dan berbagai aspek manajemen sumber daya manusia lainnya, serta dilakukan dengan cermat dan matang,” kata Hendra Gunawan. (sjp)

Cagub Rano Karno: Banten Multi Etnis dan Miniatur Kecil Indonesia Banten, SMN - Calon gubernur (cagub) Banten Rano Karno mendapat dukungan dari masyarakat rantau Flores di Tigaraksa, Tangerang. Sebelumnya, lelaki yang biasa dipanggil si Doel ini juga mendapatkan dukungan dari warga asal Sumatera Barat, Nias, Aceh, dan Bugis yang tinggal di Banten. “Hari ini tidak ada kata lain selain bersyukur bahwa sebagai anak bangsa kita dilindungi undang-undang apa pun agama kita, apa pun suku kita, apa pun masyarakat kita,” kata Rano Karno di depan warga Tigaraksa, Tangerang, Jumat (27/1/2017). Hal itu disampaikan Rano usai mendapatkan dukungan dari masyarakat Flores di Tigaraksa, Tangerang. Sebagai warga perantauan, mereka meminta agar para pendatang ini diperhatikan dan dilindungi. Selama ini mereka hidup

Cagub Banten Rano Karno

dalam kerukunan, meski pun berbeda agama dan suku, mereka tidak saling membenci selama ini. Namun, menurut Rano belakangan bangsa ini sedang diuji oleh kepentingan sesaat. Lewat isu-isu

yang dilepas oleh penantangnya dihembuskanlah bahwa partai pengusungnya adalah partai komunis. Rano dituduh putra dari seorang PKI. Bahkan, warga Banten saja menurutnya pernah ditu-

Palangkaraya, SMN- Kapolresta Palangkaraya Kalimantan Tengah, AKBP Lili Warli, Sabtu (28/ 1/2017) pagi menyambangi kios dan toko penjual emas yang ada di Pasar Besar Palangkaraya. Saat menyambangi sejumlah kios dan toko emas yang ada di pasar besar Pasar Payang Palangkaraya Kapolres AKBP Lili Warli didampingi oleh jajaran petinggi Polres. Diantaranya Kabag Ops, Wakapolres, Kapolsek dan jajaran petinggi Polresta Palangkaraya lainnya dengan menggunakan sepeda melakukan dialogis dengan pedagang. Kehadiran petinggi Polresta Palangkaraya ke pasar tersebut mendapat perhatian warga dan pedagang yang sedang melakukan transaksi juak beli. Salah satu pedagang emas H Suharli, mengatakan, sangat

Kapolresta Palangkaraya saat berdialog dengan pedagang emas di Pasar Besar Palangkaraya.

senang didatangi rombongan polisi yang masuk ke pasar menggunakan sepeda, karena selama ini belum ada yang melakukannya.

“Aman pa.Ada pos polisi, ditambah kedatangan Pak Kapolres dan Bu Kapolsek ke Pasar aman saja. Selama ini kami terbantu dengan

Cagub Banten Rano Karno

kan aspirasi seluruh umat manusia untuk dunia yang lebih damai. “Sejak diadakannya pertama kali pada Tahun 1987, Peace Run telah tumbuh menjadi upaya dasar umat manusia yang terbesar dan terpanjang untuk kedamaian. Sampai saat ini, obor tersebut telah singgah di lebih dari 150 negara dan kali ini dilaksanakan di Kota Denpasar,” kata Prugati Pascale. Lebih lanjut Prugati Pascale mengatakan, Peace Run yang didi-

rikan oleh almarhum Sri Chinmoy yang merupakan seseorang yang memiliki pandangan tentang kedamaian dan semangat kasih, keharmonisan dan kesatuan. “Dengan diadakannya kegiatan ini kami berharap semangat beliau dapat meresap pada larian ini dan menyentuh hati semua orang yang turut serta dalam menjaga kedamaian di dunia,” ujarnya. Prugati menambahkan, Dalam kegiatan yang akan dilaksanakan

adanya pos polisi dan akan ditambah patroli keliling polisi bersepeda.”ujarnya.(bmp)

Pemkot Tampilkan Inovasi Pelayanan Publik di Denpasar Expo 2017

Pemkot Gelar “Peace Run”

Pemkot Denpasar akan menggelar event lari estafet kedamaian sedunia dan akan bekerjasama dengan The Internasional Sri Chinmoy Oneness

ding oleh mereka sebagai warga yang bodoh jika tidak memilih Wahidin-Andika. “Sangat bias isu yang dilepaskan oleh mereka (Wahidin-Andika). Ini menyakitkan hati kita seakan-akan Pilkada hanya sebuah kepentingan. Bahkan ada statemen beliau (Wahidin) yang sangat menyakitkan hati. Dia katakan apabila masyarakat Banten tidak memilih mereka adalah orang yang bodoh,” katanya. Rano mengatakan tidak ada yang perlu ditakuti dengan adanya perbedaan. Negara melindungi keberagaman. Setiap tahun warga Banten menurutnya mensyukuri perbedaan. Mulai dari Imlek, Natal, tahun baru, dan hari raya Idul Fitri. “Saya sampaikan hari ini bahwa kekuatan itu harus kita lawan dengan kecintaan kepada bangsa,” katanya. (yan)

Kapolresta Palangkaraya Sambangi Pedagang Toko Emas

Gandeng The International Sri Chinmoy Oneness

Denpasar, SMN - Berbagai event Nasional hingga Internasional dari berbagai unsur seperti kebudayaan, kemanusiaan, serta lingkungan terus dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar untuk mengembangkan pariwisata daerah. Kali ini, Pemerintah Kota Denpasar yang bekerjasama dengan The Internasional Sri Chinmoy Oneness-Home akan mengadakan event lari estafet kedamaian sedunia atau yang dikenal “Peace Run”, yang akan menghadirkan ratusan peserta dari 150 negara, dan akan dilaksanakan di Lapangan Puputan I Gusti Made Agung pada hari Kamis 2 Februari 2017 mendatang. Demikian disampaikan Peace Run Coordinator, Prugati Pascale didampingi Peace Run Member, Tejini Manecke saat beraudiensi dengan Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara pada Senin (23/1) di Kantor Walikota Denpasar. Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run ini merupakan sebuah event lari estafet sedunia dengan membawa obor yang melambang-

Denpasar, SMN - Serangkaian memeriahkan HUT Kota Denpasar ke 229 Tahun 2017 ini, Pemkot Denpasar kembali menggelar Pameran Informasi Pembangunan yang

dikemas dalam Denpasar Expo 2017. Dalam Denpasar Expo ini berbagai inovasi terbaru dalam bidang pelayanan publik Kota Denpasar akan ditampilkan dan

pada Kamis 2 Februari mendatang ini akan menghadirkan ratusan peserta dari 150 negara yang akan berbaur dengan ratusan siswa SD, SMP di Kota Denpasar. Kegiatan ini akan dimeriahkan berbagai pertujukan seperti tari-tarian, pawai bendera dari 150 negara, menyanyikan beberapa lagu karya Sri Chinmoy tentang Bali dan Indonesia yang dibawakan Sri Chinmoy International Choir, serta ajang edukasi untuk anak-anak dan mengenal berbagai budaya Negaranegara lain. Selain itu ia juga mengatakan akan memberikan penghargaan kepada Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra sebagai

salah satu pelopor pelestarian kedamaian yang bernama Penghargaan The Torch-Bearer Award. Sedangkan Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara mengaku sangat mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap event-event Internasional seperti ini sering diadakan di Kota Denpasar, sebagai suatu langkah mengembangkan dan memajukan pariwisata daerah. Dengan diadakannya kegiatan ini ia berharap dapat menjadi suatu langkah penyatuan manusia dan memberi energy positif untuk masyarakat Kota Denpasar dan Bali pada umumnya untuk selalu menjaga perdamaian, ujar Rai Iswara. (dpk)

sekaligus dilaunching Walikota Denpasar IB. Rai Dharmawijaya Mantra. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Dewa Made Agung, saat ditemui di Denpasar Jumat (20/1). Dewa Agung yang didampingi Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Dewa Gede Rai mengatakan dalam Denpasar Denpasar Expo tahun ini beberapa OPD di Kota Denpasar sudah menyiapkan materi unggulan dan ada inovasiinovasi terbaru dalam bidang pelayanan publik yang akan dilaunching oleh Bapak Walikota. “Untuk menghindari kesan monoton dan hanya bersifat rutinitas, kami sengaja kemas Denpasar Expo agar tampil lebih menarik dengan sajian-sajian materi yang dapat memberikan edukasi dan tambahan informasi bagi masyarakat, disamping juga beberapa hiburan yang akan kami tampilkan selama ber-

langsungnya Denpasar di kawasan Taman Kota Lumintang dari tanggal 27 Pebruari hingga 3 Maret mendatang,” kata Dewa Agung. Beberapa OPD di Denpasar sudah siap menampilkan inovasi terbaru dalam Denpasar Expo. Seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan melaunching nomer panggilan kegawat daruratan 112. Disperindag akan meluncurkan layanan inovasi Rumah Belanja.Com, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melaunching Perekaman e-KTP di masing-masing Desa/ Kelurahan dan Diskominfo sendiri akan melaunching Denpasar Control Room, yakni inovasi pengembangan dibidang pemantauan Kota Denpasar melalui sistem jaringan yang berbasis IT. Lebih lanjut Dewa Agung mengatakan dalam Denpasar Expo tahun ini juga ditampilkan hasil-hasil pembangunan Kota Denpasar selama ini. Selama berlangsung Denpasar Expo ini masyarakat dapat mencari informasi seputar pelayanan publik di Kota Denpasar, juga bisa mendapat pelayanan langsung di lokasi Expo, karena beberapa Perangkat Daerah juga akan membuka pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Beberapa partisipan dari Perbankan dan Kelompok Kuliner Denpasar akan siap meramaikan gelaran Denpasar Expo. Selain itu aneka hiburan seperti Bondres, Fashion Endek dan artis Pop Bali akan siap menghibur masyarakat. “Kami berharap dengan digelarnya Denpasar Expo ini masyarakat bisa memanfaatkan untuk pelayanan dibidang informasi dan nantinya masyarakat tahu perkembangan Kota Denpasar yang muaranya bisa membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Denpasar,” pungkas Dewa Agung.(dkp)

Olahraga

Edisi 272 / IX / 30 Januari - 5 Februari 2017

Penyelenggaraan Piala Presiden 2017 Sepenuhnya Dikelola PSSI Jakarta, SMN - PSSI memberikan klarifikasi soal pemberitaan terkait operator baru untuk kompetisi liga musim ini. Klarifikasi ini dikeluarkan PSSI setelah beredarnya kabar yang menyebut Iwan Budianto akan menjabat sebagai Ketua PT Liga Indonesia Baru. PSSI lantas menjelaskan bahwa hingga saat ini Iwan hanya men-

jabat sebagai ketua Turnamen Piala Presiden. “Penyelenggaraan Piala Presiden sepenuhnya dikelola oleh PSSI.” “Terkait turnamen ini sudah dibentuk panitia pelaksana yang diketuai oleh saudara Iwan Budianto,” bunyi rilis PSSI PT Liga Indonesia Baru memang akan menjadi operator kom-

petisi liga yang direncanakan bakal bergulir pada 26 Maret 2017. Namun PSSI belum menunjuk nama yang bakal menjadi pengurus PT Liga Indonesia Baru. “Mengenai susunan Direksi dan Pengurus PT Liga Indonesia Baru belum final, dan akan segera disampaikan kepada publik,” kata PSSI.(trb) Piala Presiden 2017 akan bergulir pada 26 Maret 2017

BWF Ubah Level Turnamen Bulutangkis Internasional

super series premier akan turun ke level ketiga. Di level kedua bakal ada satu kategori yang levelnya lebih tinggi daripada super series premier. Meskipun nama level turnamen ini belum diumumkan

secara resmi oleh federasi bulutangkis dunia, banyak kalangan bulutangkis menyebutnya dengan turnamen level premier of premier. Apa saja kriteria penyelenggara turnamen premier of premier? Selain jumlah prize money (hadiah uang) minimum 1 juta dolar Amerika Serikat, pemilihan tuan rumah kejuaraan level super elite ini juga dilihat dari fasilitas dan sarana pertandingan, pelayanan panitia pelaksana kepada negara peserta, pemilihan hotel, dan masih banyak lagi. “Saat ini masih diadakan bidding, negara mana yang akan berhak menjadi penyelenggara turnamen level kedua ini. Kemungkinan hasil bidding akan diumumkan Maret 2017. Nantinya ada tiga negara yang berhak menjadi penyelenggara turnamen level kedua,” ujar Bambang Roedyanto, Kasubid Hubungan Internasional PP PBSI. “Indonesia tentunya juga mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah kejuaraan level kedua ini. Dari segi jumlah prize money, kita sudah memenuhi syarat, bahkan mulai tahun ini turnamen super series premier Indonesia menawarkan hadiah sebesar 1 juta dolar AS,” tambahnya. “Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia Open Super Series Premier juga menjadi

salah satu turnamen percontohan bagi negara-negara lain dan kita mendapat pengakuan dari BWF. Indonesia berhasil menggabungkan sport dan entertainment,” sambung Rudy. Selain dari segi prize money yang lebih tinggi, kejuaraan level kedua ini juga memiliki poin yang lebih tinggi. Tentunya hal ini sangat menarik, terutama bagi pemainpemain elite. Di level super series premier, pemain dengan peringkat 10 besar dunia wajib untuk hadir. Lalu bagaimana di level premier of premier? “Kita tunggu saja hasil bidding, nanti akan dijelaskan juga ketentuan turnamennnya, seperti jumlah poin, siapa yang wajib hadir, jadwal pertandingan, dan sebagainya. Yang pasti, persaingan akan lebih ketat di level ini,” jawab Rudy. Bertambahnya level turnamen papan atas tentunya menjadi tantangan bagi atlet dan pembinaan bulutangkis di tiap negara, termasuk Indonesia. PP PBSI bakal mempersiapkan strategi dan pengaturan pengiriman pemain, bagaimana caranya mereka bisa mengejar poin dan mendongkrak ranking, namun peak performance di tiap turnamen tetap terjaga. Saat ini saja ada setidaknya pemain-pemain top dalam setahun

donesia harus kembali menjadi negara yang disegani dan ditakuti di bulutangkis,” jelas dia. Caranya, lanjut Wiranto, kerja keras, bibit-bibit dilatih dengan cara khusus, benar dan modern, sehi-

ngga nantinya bisa mengalahkan siapapun. Ia menyakini yang tinggal di pelatnas pasti sudah punya bakat. Namun bakat saja tidak cukup kalau tidak ada kemauan, lalu harus ada kesempatan,

kesempatan bertanding, kesempatan berlatih dan lainnya. Untuk perkembangan program pertamanya, PP PBSI akan melakukan merenovasi sarana dan prasarana pelatnas. Asrama dan sarana

BWF bakal umumkan perubahan Level Turnamen BWF Internasional pada Maret 2017.

Jakarta, SMN - Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) bakal mengumumkan susunan level turnamen internasional terbaru untuk periode 2018-2021. Sebelumnya, BWF menetap-

kan lima level teratas adalah BWF Tournaments yang terdiri atas olimpiade dan kejuaraan dunia, di level dua ada turnamen super series premier dan super series final, dilanjutkan dengan turnamen su-

per series di level ketiga, serta turnamen grand prix gold dan grand prix masing-masing pada level keempat dan kelima. Mulai tahun depan, susunan ini akan berubah. Turnamen level

wajib mengikuti lima turnamen super series premier, super series final serta kejuaraan kontinental seperti kejuaraan Asia, Eropa dan sebagainya. Belum lagi kejuaraan-kejuaraan yang sudah pasti diincar pemainpemain elite seperti olimpiade dan kejuaraan dunia. Mereka juga tentunya juga punya kewajiban turun membela negara masingmasing di kejuaraan beregu Piala Sudirman, Piala Thomas serta Piala Uber. Jumlah ini biasanya bertambah jika si pemain sedang diprogramkan mencapai target rangking tertentu, demi tiket olimpiade, misalnya. Berikut rencana susunan level turnamen bulutangkis internasional periode 2018 – 2021 Level 1 : olimpiade, kejuaraan dunia, final super series Level 2 : nama kejuaraan masih dalam proses penetapan – tiga negara penyelenggara (hadiah uang minimal satu 1 dolar AS) Level 3 : super series premier – lima negara penyelenggara (hadiah uang minimal 700 ribu dolar AS) Level 4 : super series – tujuh negara penyelenggara (hadiah uang minimal 250 ribu dolar AS) Level 5 : grand prix gold (hadiah uang minimal 150 ribu dolar AS). (bol)

Pebulutangkis Muda Jadi Tumpuan di SEA Games 2017 Jakarta, SMN - Pebulutangkis muda menjadi tumpuan di ajang olahraga multi cabang SEA Games 2017 di Kuala Lumpur 19-31Agustus mendatang. Para atlet muda jadi andalan Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) dikarenakan pada even tersebut berbenturan dengan Kejuaraan Dunia. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Susi Susanti mengatakan meski tim pelapis yang akan diturunkan, Indonesia tetap siap tampil dan meraih gelar di Malaysia. Namun diakui masih ada opsi lain melakukan kombinasi dengan pemain senior. “Kemungkinan kombinasi muda dan senior tetap ada. Ya kita lihat nanti kedepan bagaimana. Ini

kita lakukan karena waktunya bersamaan dengan Kejuaraan Dunia (BWF World Championship) di Glasgow, Skotlandia. Pada SEA Games, semua negara Asia Tenggara pasti mengalami masalah tersebut. Jadi kita atur strategi di sektor mana kita mau pertahankan atau dapat emas,” ujarnya di pelatnas Cipayung Jakarta, Kamis (26/1). Pada SEA Games 2015 Singapura lalu, kontingen bulutangkis Indonesia jadi juara umum dengan merebut 3 medali emas (ganda putra, ganda campuran dan beregu putra), 2 perak (tunggal putri danp ganda putra), dan 4 perunggu (ganda putri, ganda campuran, beregu putri). Khusus untuk sektor putri,

Susi menilai Indonesia memiliki kesempatan untuk berbuat banyak bahkan hingga mendapatkan medali di SEA Games kali ini, khususnya dari nomor beregu. Menurutnya, peta persaingan di ajang ini untuk putri memang lebih merata dan diharap minimal meraih medali perak. Ketua Umum PP PBSI, Wiranto menyatakan Indonesia pernah jadi negara bulutangkis yang ditakuti karena sangat hebat. Saat pemainpemain mulai berdatangan hendak bertanding, rasanya sudah setengah menang. “Untuk itu para PP PBSI baru bertekad untuk mengembalikan kejayaan bulutangkis seperti dulu. Pengurus, pemain dan pelatih punya mimpi yang sama yaitu In-

Susi Susanti

pelatihan seperti ruang gym menjadi dua prioritas utama dalam renovasi. Perkiraan bulan depan renovasi sudah bisa dimulai dan akan dibentuk tim khusus.(bst)

Lorenzo Sulit Adaptasi, Vinales Siap Melesat

Maverick Vinales dan Jorge Lorenzo.

Jakarta, SMN - MotoGP 2017 akan menjadi musim perdana Jorge Lorenzo bersama Ducati Corse dan Maverick Vinales dengan Movistar Yamaha. Alberto Puig memiliki prediksinya sendiri mengenai kiprah keduanya di musim baru. Kepindahan Lorenzo dan Vinales menjadi yang paling mencuri perhatian ketimbang pembalap lainnya. Itu karena Lorenzo akan memulai petualangan dengan tim yang disebut-sebut hanya bisa ditaklukkan Casey Stoner. Sedangkan Vinales adalah pembalap yang mengejutkan banyak pihak berkat penampilan memukaunya di MotoGP 2017. Hanya memperkuat tim sekelas Suzuki Ecstar, Vinales mampu mengamankan posisi keempat klasemen pembalap MotoGP 2016.

“Ini akan menarik untuk melihat apa yang bisa dilakukan Ducati bersama Lorenzo. Saya akan sangat senang menantinya. Itu karena sangat sulit beradaptasi dengan motor Ducati. Pada akhirnya, ia yang harus sedikit beradaptasi,” ungkap Puig, pembalap yang aktif pada 1987-1997. Setelah Lorenzo, Puig juga berkomentar soal peluang Vinales. “Vinales sangat lapar, harapannya cukup tinggi. Tahun lalu ia memiliki motor yang tidak dalam tingkat tertinggi. Sekarang, tak ada alasan baginya untuk tidak kompetitif. Ia harus mencoba untuk menang dan merebut podium.” Duel Yamaha dan Honda Sekadar catatan, Vinales sudah menciptakan kejutan saat melakoni

debutnya di atas Yamaha YZRM1. Momen itu terjadi pada tes pramusim di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, 15-16 November 2016. Pembalap berusia 22 tahun itu mampu menjadi yang tercepat selama dua hari tes tersebut. Terlepas dari hal tersebut, Puig juga memberikan prediksinya soal performa motor Yamaha dan Honda di MotoGP 2017. Di musim 2016, terbukti bahwa Honda memiliki kecepatan lebih tinggi ketimbang Yamaha yang kerap bermasalah dalam kondisi cuaca yang tak bersahabat. “Untuk Yamaha, mereka biasanya selalu memiliki motor yang bagus, tapi pada 2016 mereka belum membaik sejak GP Barcelona. Sedangkan Honda akan lebih kuat,” tutur Puig.(lp6)

Rona-rona

Edisi 272 / IX / 30 Januari - 5 Februari 2017

Penyerahan SPPT PBB-P2

Bagi-bagi KIP

Sambungan dari hal. 1

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno saat menghadiri acara penyerahan SPPT PBB-P2 Kabupaten Kediri di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (23/11/2017) lalu.

2017 yang bertempat di Gedung Bagawanta Bhari. Acara penyerahan SPPT PBBP2 ini dihadiri oleh Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno, Sekretaris Daerah H. Supoyo, SH. MSi, Tim intensifikasi PBB-P2 Kabupaten Kediri, Pimpinan Bank Jatim Ca-

bang Kediri, Camat dan kepala desa se-Kabupaten Kediri. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri H. Supoyo, SH. MSi, menjadi Ketua Tim Intensifikasi PBBP2. Dalam laporannya, Sekda menjelaskan pokok Ketetapan Sementara PBB-P2 Kabupaten Kediri

tahun 2017. “Target di Tahun 2017 sebesar Rp 70.343.236.189,- dari jumlah SPPT 809.726 lembar. Jika dibandingkan dengan pokok Ketetapan Tahun 2016, terdapat kenaikan sebesar 6,30% yang berasal dari Jumlah Ketetapan Rp 66.193.272.471,-

dengan jumlah SPPT sebanyak 806.843 lembar,” terang H. Supoyo, SH. MSi. SPPT PBB-P2 tahun 2017 ini diserahkan lebih awal dengan harapan dapat memberikan kesempatan yang cukup kepada petugas pemungut untuk mendistribusikan kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak dapat membayar pajak terhutang selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterimanya SPPT PBB-P2, dengan jatuh tempo pembayaran pada 31 Juli 2017. Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno berharap kepada semua pihak yang terlibat dalam pemungutan PBB-P2, mulai dari Tim Intensifikasi, Camat, Kepala Desa/ Lurah dan para petugas pemungut dapat mengajak Wajib Pajak utnuk segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. “Penerimaan PBB-P2 tahun 2017 diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli daerah sebesar 23%. Oleh karena itu kepada semua aparat yang terlibat mulai dari Tim Intensifikasi, Camat, Kepala Desa/ Lurah dan para petugas pemungut dapat saling bekerja sama untuk mensukseskan pemungutan PBBP2 tahun 2017,” kata dr. Hj. Haryanti Sutrisno. (Kominfo/adv/kan)

Program Rehab Pendopo Kecamatan Kab. Mojokerto

Usung Rasa Khas Majapahitan di 15 Pendopo Kab. Mojokerto, SMN - Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, terbukti mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam hal pembangunan fasilitas prasarana. Bahu membahu dengan wakilnya, Pungkasiadi, bupati sukses merealisasikan program pembangunan dan rehab pendopo bergaya khas Majapahitan di 15 kecamatan Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data Dinas PU Kabupaten Mojokerto, pada tahun 2016 kemarin telah direalisasikan rehab pendopo di 15 kecamatan dengan total anggaran kurang lebih Rp 15, 5 miliar. Kecamatankecamatan tersebut antara lain Kecamatan Mojosari, Pungging, Ngoro, Bangsal, pacet, Trawas, Kutorejo, Gondang, Dlanggu, Mojoanyar, Jatirejo, Sooko, Jetis, Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong. Sedangkan tahun 2017 ini dilaksanakan rehab 17 kantor dan 2 pendopo kecamatan, dengan anggaran berkisar Rp 53 miliar. Arsitektur di tiap pendopo tetap mengusung konsep khas Majapahit, untuk ukuran menyesuaikan lahan masing kecamatan. Cita rasa khas Majapahitan memang banyak tersirat dari bangunan-bangunan kantor pemerintahannya. Pendopo Graha Majatama di Kantor Pemerintah Kabupaten yang ikonik misalnya, kini juga telah diadaptasi pada bangunan pendopo-pendopo kecamatan. “Pemerintah Kabupaten Mojokerto berusaha untuk selalu me-

Sambungan dari hal. 1 melanjutkan kunjungan kerja ke Magelang, Jawa Tengah. Jokowi membagi kan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke siswa. Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.083 Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk siswa dan yatim piatu di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jokowi hadir bersama Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam acara yang digelar di Kompleks SMP, SMA, SMK Syabbanul Wathon di Ponpes Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo Asri, Jumat (27/1/2017) sore itu. 1.083 KIP dibagikan untuk siswa dan yatim piatu. Puan dalam laporannya kepada Presiden mengatakan 1.083 KIP itu diserahkan kepada siswa SD, SMP, SMK dan SMK di Kabupaten Ma-

gelang, Kota Magelang, Temanggung, Boyolali, Purworejo dan Wonosobo. Rinciannya, 175 KIP untuk SD, 315 untuk SMP, 188 untuk SMA dan 393 untuk SMK serta sebagian santri Syubbanul Wathon. “Yang akan menerima 1.083 KIP ini adalah anak-anak yang paling beruntung karena menerima langsung KIP dari presiden,” kata Puan. Puan mengatakan pemberian KIP ini merupakan komitmen pemerintah sehingga anak-anak dapat sekolah dan mendapatkan manfaat dari KIP. “KIP untuk anak SD sebesar Rp 450 ribu. Untuk anak SMP Rp 750 ribu, SMA dan SMK Rp 1 juta setahun,” ucapnya. Selain membagikan KIP, Jokowi juga membagikan sepeda kepada siswa SD, SMP dan SMA yang

ditunjuknya sendiri. Seperti biasa, Jokowi melontarkan pertanyaan pengetahuan umum ke siswa sebelum memberikan hadiah sepeda. Sementara itu, Jokowi mengingatkan dana KIP tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan sekolah. Sebab bila bukan untuk keperluan sekolah bisa dicabut. “Uangnya untuk beli pulsa tidak boleh. Agar penggunaan uang betul-betul diatur. Jangan lupa belajar yang baik, olahraga supaya sehat,” kata dia. Selain membagikan KIP, Jokowi juga membagikan sepeda kepada siswa SD, SMP dan SMA yang ditunjuknya sendiri. Seperti biasa, Jokowi melontarkan pertanyaan pengetahuan umum ke siswa sebelum memberikan hadiah sepeda. (idh/fdn/dtk)

Direnovasi Total Sambungan dari hal. 1 dari APBD 2017. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adriyanto, mengatakan proses ini sudah memasuki tahap lelang di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPPBJ) DKI. Targetnya tahap ini selesai pada akhir Februari. “Jadi tahun 2017 itu ada 103 sekolah yang dilakukan rehab total. Anggarannya kami siapkan sebesar Rp 1,5 triliun. Sekarang sudah memasuki tahap lelang di BPPBJ,” ujar Sopan, Jakarta, Sabtu

(28/1/2017). Renovasi sekolah yang dilakukan yakni dengan merobohkan bangunan eksisting, kemudian dibangun kembali. Selama pembangunan, kegiatan belajar mengajar (KBM) akan dipindahkan ke sekolah terdekat. Semua pembangunan menggunakan anggaran single years. “Siswa sekarang belum dipindahkan, karena sedang mencari sekolah terdekat yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sementara waktu,” kata

Sopan. Sementara itu, pihaknya juga melakukan renovasi berat terhadap 143 sekolah. Sebanyak 55 sekolah di antaranya merupakan yang rehabnya dibatalkan pada tahun lalu. Anggaran yang disiapkan untuk renovasi berat ini sebesar Rp 240 miliar. “Tapi untuk rehab berat kami masih menunggu hasil peninjauan tim di lapangan. Apakah akan dinaikkan menjadi renovasi total atau tetap renovasi berat,” tandas Sopan.(lp6)

Rakorbangda 2017, KPK Bisa Diterapkan di Daerah

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

ngedepankan aspirasi masyarakat, kita bisa duduk bersama untuk bermusyawarah. Kehadiran pendopo-pendopo kecamatan diharapkan bisa menjadi fasilitator antara para pemangku kepentingan atau stakeholder dengan masyarakat. Konsep Majapahitan kita adaptasi sebagai bagian dari ciri khas lekat Kabupaten Mojokerto, arsitekturnya sangat ikonik,” tutur bupati dalam sebuah kesempatan. Pendopo sendiri merupakan bangunan tunggal di bagian depan, dengan mengusung cita rasa khas Jawa yang kental. Filosofi-filosofi luhur dapat diartikan

dari tiap lekuk bangunan, kemudian diinterpretasikan sebagai sifatsifat yang harus dimiliki seorang pemimpin atau administrator sebagai abdi masyarakat. Makna filosofis sebuah pendopo secara keseluruhan adalah keterbukaan, dimana seorang pemimpin harus memiliki sifat terbuka pada siapapun baik terhadap bawahan maupun kepada masyarakat. Selain itu, sebagai seorang pemimpin maka sudah selayaknya memberi kesempatan kepada bawahan untuk secara fleksibel menjadikan dirinya partner yang dapat diajak diskusi dan berkeluh

kesah karena keterbukaan yang dimilikinya, jauh dari kesan hierarki yang berlebihan. Pemimpin dan administrator secara umum berorientasi pada kepuasan dan pelayanan pada lingkungan sekitarnya (dilambangkan dengan bangunan yang melebar ke samping kanan dan kiri), yang berarti tidak hanya condong terhadap kepentingan organisasi (dilambangkan dengan bangunan pendopo yang tidak memanjang ke arah dalam). Kesimpulannya, pendopo dengan segala konstruksinya mewakili sifat terbuka, merakyat dan mudah dijangkau. (hms/kan)

Kendalikan Penangkapan Kerang, Nelayan Sidoarjo Kenali Skema HCR Sidoarjo, SMN - Penangkapan kerang yang tidak terkendali tentunya akan menyebabkan pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, dimana dampak paling besar yang mungkin terjadi adalah kepunahan jenis komoditas tersebut di alam. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian penangkapan dengan skema aturan pengendalian penangkapan Harvest Control Rules (HCR). Di Kabupaten Sidoarjo saat ini nelayan mulai mengenal skema HCR mengatasi kepunahan kerang di laut. Fisheries Science Officer, World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, Adrian Damora, Kamis (26/1) mengatakan, HCR merupakan salah satu alat penting dalam pengelolaan perikanan modern dan juga merupakan kebutuhan pemenuhan persyaratan sertifikasi ekolabel. Ketersediaan informasi ilmiah mutlak dibutuhkan dalam menghasilkan skema HCR. Hal ini tentunya membutuhkan data-data ilmiah yang berbasis dari sejarah

penangkapan perikanan objek, di antaranya tren produksi dan upaya penangkapan yang selama ini terjadi di lokasi pemanfaatan. Di Kabupaten Sidoarjo ketersediaan data historical catch ini sangat minim, sehingga dibutuhkan penggalian data melalui rekonstruksi penangkapan. Sisi timur Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan langsung dengan laut menjadikan perikanan sebagai salah satu sektor perekonomian andalan di kabupaten tersebut. Salah satu komoditas perikanan yang banyak dimanfaatkan, khususnya Kecamatan Sedati, adalah kerang. Hasil pra survei yang dilakukan oleh tim Perikanan Tangkap WWF-Indonesia, menyebutkan pemanfaatan kerang di kabupaten ini sudah dilakukan sejak era 1990-an. Menurutnya, seiring dengan semakin meningkatnya jumlah populasi manusia yang hidup di wilayah pesisir kabupaten ini, tentunya juga meningkatkan upaya penangkapan komoditas kerang. Kondisi pemanfaatan ini

didukung pula dengan habitat hidup kerang yang bisa dikatakan dekat dengan pantai, sehingga komoditas ini sangat potensial untuk terus dimanfaatkan. WWF-Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, serta Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur mengadakan pelatihan penggalian data dan analisisnya dalam mendukung kajian HCR untuk komoditas kerang di Kabupaten Sidoarjo. Pelatihan telah diadakan pada tanggal 9 dan 10 Januari 2017, bertempat di Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya dengan melibatkan 22 peserta yang terdiri dari staf pengajar Universitas Airlangga, mahasiswa Universitas Airlangga dan Universitas Trunojoyo, staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, anggota KPI Jawa Timur, serta nelayan penangkap kerang. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan

terkait pentingnya kajian HCR terhadap komoditas kerang di Kabupaten Sidoarjo serta melatih institusi pendidikan tinggi dalam proses pengambilan dan analisis data kajian HCR. Pelatihan ini diisi materi mengenai proses kajian HCR, mulai dari latar belakang HCR, pengambilan data, analisis data, sampai dengan implikasi hasil analisis dalam kebijakan. Semua materi yang diberikan difasilitasi oleh WWFIndonesia. Selama dua hari penyelenggaraan pelatihan, peserta merasa pemahamannya meningkat terkait dengan perlunya pendataan penangkapan yang rutin sebagai basis dasar dalam penentuan kebijakan pemanfaatan komoditas perikanan. Seluruh pemangku kepentingan yang hadir pun menyepakati untuk berkolaborasi dalam perbaikan pencatatan penangkapan kerang, penggalian data historical catch dan penyusunan skema HCR dalam kebijakan pemanfaatan kerang di Kabupaten Sidoarjo.

Bojonegoro, SMN - Rakor Pembangunan Daerah (rakorbangda) tahun 2017 yang berlangsung di Gedung Serbaguna pagi, kemarin (26/1), telah dibuka oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto. Acara yang mengangkat tema Jadikan Wong Jonegoro Yang Lebih Sehat Lebih Cerdas Lebih produktif dan lebih bahagia menghadirkan segenap stakeholder, SKPD, Camat dan Perangkat Desa. Hadir juga Kejaksaan Negeri Bojonegoro, perwakilan Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Yang menarik adalah Divisi pencegahan tindak pidana korupsi, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Eva. Menurut Eva, apa yang dilakukan sudah sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Apa yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh KPK. “Ini bisa menjadi best practice yang bisa diterapkan di daerah,” ungkap Eva dalam Rakorbangda tahun 2017. Komitmen pimpinan utamanya Bupati dan jajaran sudah sangat mendukung apa yg diinginkan mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. “Apalagi didukung dengan inovasi dan dukungan IT yang sede-

mikian detail. Oleh karenanya dirinya akan melihat langsung bagaimana pelaksanaan yang sudah dijalankan,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Suyoto, menyampaikan, sebagai pejabat publik akan terikat dengan mandat yang harus dilaksanakan, agar mewujudkan wong jonegoro lebih sehat lebih cerdas, lebih produktif dan lebih bahagia. “Mengapa ada negara yang gagal, karena negara tidak mempu menciptakan rakyat yang lebih sehat, cerdas itu membuat ratyatnya lebih miskin,” katanya.(syam)

Kunker, Menteri Pertanian RI dan KASAD TNI di Kabupaten Jombang Jombang, SMN - Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) TNI, Jenderal TNI Mulyono melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang, Jumat (26/ 1/17). Kunjungan kerja tersebut adalah untuk meresmikan Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) yang dibangun oleh Korem 082/CPYJ Mojokerto di Desa Denanyar,Kecamatan/ Kabupaten Jombang. Serta untuk meninjau lahan pertanian yang ada di Jombang. Begitu turun dari heli, Rombongan Mentan dan KASAD langsung disambut Pangdam V

Universitas Airlangga berkomitmen untuk mengordinasikan kajian ilmiah dari penyusunan skema HCR pemanfaatan kerang di Kabupaten Sidoarjo, tentunya dengan dukungan penuh dari pemangku kepentingan yang lain. Kolaborasi ilmiah ini diharapkan dapat menjawab tantangan penerapan kebijakan pemanfaatan yang selama ini masih jauh dari basis keilmiahan. WWF-Indonesia juga akan mengawal penuh proses ini, agar pengaturan pemanfaatan sumber daya kerang di Kabupaten Sidoarjo bisa terwujud serta mendapatkan sertifikasi ekolabel agar dapat bersaing di pasar global.(sla)

Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) TNI, Jenderal TNI Mulyono melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jombang

Brawijaya, Danrem 082/CPYJ, Bupati Jombang dan Jajaran Forkopimda Jombang. Selanjutnya rombongan melakukan transit di Pendopo Kabupaten sebelum menuju lokasi SP3T yang akan diresmikan. Tampak saat peresmian SP3T, Pangdam V/ Brawijaya Mayjen TNI I Made Sukadana, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian RI, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertanian RI serta Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Danrem 082 /CPYJ Kolonel Kav Gathut Setyo Utomo. Selain itu Dandim seluruh Indonesia juga tampak hadir. Dikatakan Danrem 082 / CPYJ Kolonel Kav Gathut Setyo Utomo, SP3T yang dibangun tersebut bertujuan untuk mendu-

kung upaya mensukseskan program pemerintah di daerah dalam rangka mewujudkan Swasembada dan Ketahanan Pangan Nasional, khususnya di wilayah Korem 082/CPYJ. “pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan melalui kerja sama antara TNI AD dengan pihak lain yang merupakan bagian dari komponen bangsa yang ada di wilayah,” jelasnya. SP3T yang bangun di Eks Yonif 503 Denanyar, tersebut terdiri dari gudang, tempat produksi dan tempat pengeringan serta penggilingan padi. Selain itu juga dilengkapi dengan mesin open pengering padi dan mesin penggilingan. Selain fasilitas tersebut, SP3T di Denanyar ini juga dilengkapi dengan fasilitas ruang Serba Guna dan Mess Karyawan.(tin)

CMYK

Jawa Timur

Edisi 272 / IX / 30 Januari - 5 Februari 2017

Pakde Karwo Terima Penghargaan Astha Brata Madya Utama Pamong Praja

Gubernur Soekarwo Menerima Piagam Penghrgaan Astha Brata Madya Utama Pamong Praja Dari Gubernur IPDN di Kampus IPDN Jatinangor

Surabaya, SMN - Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo, menerima Penghargaan Astha Brata Madya Utama Pamong Praja dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Selain Astha Brata, Pakde Karwo, sapaan akrabnya, juga menerima penghargaan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Kepamongprajaan. Dua penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur IPDN, Prof. Dr. Ermaya Suryadinata, SH, MS saat Upacara Kehormatan di Lapangan Parade Abdi Praja Kampus IPDN, Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, Senin (23/01) pagi. Kedua penghargaan ini diberikan oleh IPDN sebagai bentuk rasa terima kasih dan apresiasi atas jasa-jasa Pakde Karwo, dalam membina dan mengembangkan prestasi alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan. Selain itu, ia juga dianggap sebagai Kepala Daerah yang berhasil memimpin

dan membangun daerahnya. “Terimakasih atas nama pemerintah dan rakyat Jatim kami dijadikan keluarga besar IPDN, kami merasa bangga,” kata Pakde Karwo. Sementara itu, Gubernur IPDN, Prof. Dr. Ermaya Suryadinata, SH, MS, mengatakan bahwa penganugerahan Astha Brata bagi Gubernur Jatim ini berdasarkan tiga hal. Pertama, Pakde Karwo telah berjasa dalam hal pengembangan dan pemanfaatan 117 alumni kepamongprajaan di Pemprov Jatim. Kedua, Provinsi Jatim dalam kepemimpinannya berhasil meraih predikat provinsi terbaik dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ketiga, adanya perhatian dari Gubernur Jatim terhadap Gedung eks-APDN di Jalan Kawi Malang, untuk mengoptimalkan sesuai sejarah pendiriannya. “Secara pribadi, Gubernur Soekarwo telah menerima Bintang Mahaputra Utama Republik Indo-

nesia. Selain itu beliau juga telah menerima banyak penghargaan dan lencana baik dari Presiden maupun Menteri yang berjumlah

115 penghargaan. Dengan penganugerahan Astha Brata ini, berarti beliau juga merupakan pemimpin nasional di masa yang akan datang,” kata Ermaya. Lebih lanjut menurutnya, penghargaan Astha Brata ini diberikan karena sebagai seorang pamong praja sejati, Pakde Karwo mampu mengamalkan ajaran Astha Brata yang berisi delapan nilai utama. Delapan nilai tersebut yakni matahari, bulan, bintang, angin, langit, api, samudera dan bumi. “Penganugerahan Astha Brata ini paling tidak memenuhi 8 nilai utama pamong praja tersebut, dan pakde Karwo telah mengamalkan hal-hal ini,” ujarnya. Penghargaan Astha Brata Madya Utama Pamong Praja ini merupakan penghargaan tertinggi dari IPDN kepada Kepala Daerah, setelah melalui serangkaian penilaian oleh IPDN. Usai upacara, Gubernur Jatim didampingi Gubernur IPDN berkeliling melihat kampus IPDN dan berbagai Unit Usaha. Seperti Unit Peternakan IPDN

Di Kampus IPDN Jatinangor, Gubernur Soekarwo Menerima Pin Purna Praja Yang Disematkan Oleh Gubernur IPDN

Gubernur: Jatim Masukkan Konsep Kultur Dalam Pelayanan Publik

Gubernur Prov Jatim Menerima Buku Top 35 Tentang Inovasi Pelayanan Publik Dari Prof,Dr, Diah Natalie Syah Dari Deputi Pelayanan Publik Kemenphan Dan Berfoto Bersama Di Ruang Kerja Gubernur

Surabaya, SMN - Untuk bisa berhasil dalam memberikan dan pelaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Maka pemerintah Jawa Timur harus menggunakan konsep legaliter yang kental (Kultural). Yakni konsep yang selalu mengajak bicara kepada masyarakat yang akan menjadi eksekutor atau yang akan diberi pelayanan. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menerima Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Prof. Diah Natasya di Ruang Kerja Gubernur Jatim Jl. Pahlawan 110 Surabaya (27/1). Kunjungan ke Jatim ini ingin mendapat masukan dan saran dari Pemprov. Jatim berkaitan akan dibukanya Dua HAP lagi tentang pelaya-nan publik nanti sekitar bulan Pebruari atau Maret 2017. Mengapa Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB memilih Jatim yang dijadikan rujukan. Karena selama ini, Jawa Timur selalu memperoleh penghargaan tentang inovasi peningkatan dalam memberikan pelayanan publik. Dan Prov. Jatim, terus dijadikan pilot project tentang inovasi pelayanan publik di Indonesia. “ Untuk itulah, kami datang ke Jatim dengan harapan kedatangan kami ini akan

mendapat masukan, pengarahan serta inovasi-inovasi baru serta trik-trik apa saja yang telah dilakukan Pemprov. Jatim guna peningkatanan pelayanan publik di daerahnya. Dalam kesempatan tersebut Gubernur mengatakan, triknya adalah konsep cultural itu sangat penting karena kebijakan yang dikeluarkan/ diputuskan pemerintah berkaitan langsung dengan masyarakat yang akan dilayani. Untuk itu, sebelum memutuskan, pemerintah harus tahu apa yang masyarakat inginkan. Sebagai contoh, dalam memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Pertama, harus tahu Puskesmas itu dimana, di desa atau di kota. Kalau di desa, maka pelayanannya harus dirubah yaitu yang tadinya dilakukan pada pagi hari, dirubah menjadi sore hingga malam hari. Karena masyarakat pedesaan itu, rata-rata masyarakatnya adalah petani, maka kebijakan yang dikeluarkan/ diambilpun harus mengikuti kebutuhan masyarakat setempat. Yakni Puskesmas yang biasa buka pada pagi hari dirubah menjadi sore sampai malam hari. Sehingga, masyarakat yang ada di desa bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang menjadi hak mereka, sekaligus mereka juga

tetap memperoleh penghasilan sebagai pemenuhan nafkah keluarga. “ Jadi, itulah yang namanya pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh pemerintah sekaligus menjadi hak masyarakat dalam segala urusan. Sebetulnya itulah yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi bersamasama stakeholder,” jelasnya. Begitu juga dengan kebijakan untuk masyarakat pesisir, yang notabene adalah masyarakat nelayan. Otomatis kebijakan yang diambil/ dikeluarkan pemerintah berbeda dengan kebijakan untuk masyarakat pedesaan yang nota-

bene adalah petani. “ Jadi, selama ini Pemprov. Jatim selalu mengajak bicara masyarakat untuk memutuskan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak memberatkan masyarakat karena sesuai dengan keinginan mereka,” tegasnya. Untuk meningkatkan pelayanan publik di Jatim (Pemprov. Jatim), dalam segala urusan itu sudah ada kepastian. Selesainya kapan, biayanya berapa itu semua sudah pasti. Karena semuanya sudah bisa diselesaikan dalam satu atap. Tapi, masih ada kendala lagi untuk urusan ijin BPM (investasi), karena belum semua urusan bisa diselesaikan di Jatim melainkan harus ke pusat dulu. Itulah yang menjadi kendala bagi pengurusan ijin investasi, karena Departemen Kemendag belum mau menyerahkan seratus persen ke daerah. Sebelum meninggalkan tempat Deputi Pelayanan Publik Prof. Diah Natasya dengan didampingi Direktur Program Transformasi GIZ Germany, Doris Becker, berkenan menyerahkan buku tentang Tops 35 Inovasi Pelayanan Publik kepada Gubernur Jatim.(*)

Gubernur Prov Jatim Mengobrol Hangat Dengan Direktur Program Transformasi Germany, Dorris Becker, Di Ruang Kerja Gubernur

Jatinangor dan Kawasan Pelatihan Pertanian Terpadu. Praja IPDN Harus Berpikir Global dan Lahirkan Inovasi Usai menerima penghargaan di Lapangan Parade Abdi Praja, Pakde Karwo memberikan kuliah umum/stadium general di depan 2.000 praja IPDN di Gedung Balairung Jenderal Rudini. Dalam kesempatan ini, dia mengingatkan pentingnya para praja yang berpi-

but, faktor kepemipinan atau leadership juga merupakan faktor penentu suatu keberhasilan. Konsep kepemimpinan yang demokratis sangat dibutuhkan, salah satunya melalui pendekatan partisipatoris yang berbasis spiritual dan kultural. “Diskusi kekeluargaan di masyarakat harus dihidupkan kembali. Konsep deliberasi dimana penyelesaian masalah dari bawah harus dihidupkan kembali seperti rembug warga dan udhar gelung,”

Gubernur Jatim Pakde Karwo Memberi Salam Jempol Kepada Para Praja IPDN Yang Mengikuti Ceramah Umum di Balairung Rudin Kampus IPDN Jatinangor

kir global di tengah kemajuan jaman. Para praja harus mampu berpikir out of the box dan memiliki jiwa enterpreneur, sehingga mampu menciptakan inovasiinovasi pelayanan publik. Tak hanya itu, praja IPDN diharapkan tak hanya mengembangkan ilmu secara akademik tapi juga meningkatkan keahlian dan keterampilan. “Praja ini merupakan agent of change atau agen perubahan. Jadi keterampilan seperti enterpreneurship, pertanian, bercocok tanam dan ternak sapi itu juga penting. Selain pengetahuan, etika dan moral juga merupakan faktor penting,” pesannya. Selain beberapa faktor terse-

katanya. Pakde Karwo juga mengusulkan PTN/PTS untuk memiliki fakultas yang mempelajari kemiskinan secara mendalam. “Tingkat kemiskinan di Jatim terus menurun, saat ini sebesar 11,85%. Di Kab. Blitar kemiskinan 6%, dan Kab. Pacitan yang dulu peringkat 37 saat ini peringkat ke-16,” katanya. Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan. Konstruksi yuridis, lanjutnya, ego sektoral dirubah menjadi spasial. “Spasial ini sesuai arahan Presiden yakni membangun dari kawasan pinggiran. Kepemimpinan harus normatif dan

konstitusional, karena kab/kota menajdi hirarkis dalam negara kesatuan,” katanya. Sesuai UU No.32/2004, ada hirarki pemerintahan Pemprov dengan Pemkab/Kota. Sedangkan, UU No.23/2014, ada hirarki pemerintahan, klasifikasi kewenangan, serta penguatan kewenangan Gubernur terhadap Bupaati/Walikota. Sehingga implementasi yuridis kebijakan pembangunan nasional belum waktunya geser. “Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di bidang pembangunan yang dimaknai sebagai kese-jahteraan. UU 23/ 2014 ini fokusnya pemberdayaan masyarakat, parti-sipatoris, buka bottom up tapi menyamping. Stakeholder terlibat dalam pembangunan,” lanjut Pakde Karwo. Terkait konsep reregulasi, hal ini penting dalam pelayanan publik serta menjadi proses inovasi. “Konsep ini bukan hanya menghilangkan tapi membuat peraturan baru terkait proses pelayanan publik. Perda harus mempermudah bukan menghambat,” katanya. Di akhir, ia menyampaikan rumus reformasi birokrasi yakni regulasi partisipatoris, peningkatan SDM, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kontrol. “Perda tidak sekedar melarang tapi sebagai alat rekayasa sosial. Regulasi yang partisipatoris. Jadi produk leadership dari IPDN sangat dibutuhkan untuk melakukan produk reregulasi seperti ini. Saya usul buat inkubator menumbuhkan leadership dan IT,” ujarnya. Turut hadir dalam acara ini, isteri Gubernur Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si, Bupati Pacitan, Bupati Blitar, beberapa pejabat Eselon I dan II dari IPDN dan Pemprov Jatim, serta beberapa alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan dari Provinsi Jatim.(*)

Pemprov. Jawa Timur Perhatikan Keberadaan dan Kualitas SMK Swasta Surabaya,SMN-Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mencari solusi untuk meningkatkan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekaligus memperhatikan keberadaannya, terutama bagi SMK Swasta. “Hal tersebut merupakan permasalahan mendesak,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf saat menerima MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) SMK Swasta di ruang kerjanya yang berada di Grahadi Surabaya, Kamis (26/1). Menurut data yang ada, saat ini terdapat 1.880 SMK Negeri dan Swasta yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, dengan rincian 280 SMK Negeri dan 1.600 SMK Swasta. “Dari 1.600 SMK Swasta, hanya 45 persen yang berkualitas baik, sedangkan 55 persen selebihnya memerlukan dukungan untuk perbaikan kualitas,” ungkap Wagub yang lebih akrab disapa Gus Ipul. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov. Jatim akan men-

data SMK Swasta yang ada, kemudian akan mengklasifikasi kualitasnya. “Setelah terdata dan terklasifikasi, Pemprov Jatim membuat regulasi dan bersinergi dengan SMK yang berkualitas kurang bagus. Pada akhirnya diharapkan kualitas SMK tersebut akan meningkat dan keluaran anak didiknyapun dapat berkompetisi dengan siswa yang lain,” harap Gus Ipul. Pada kesempatan tersebut Gus Ipul sangat mengapresiasi usaha MKKS SMK Swasta yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan SMK Swasta sekaligus berupaya meningkatkan kualitasnya. Apalagi saat ini ada permintaan satu juta tenaga terampil per tahun. “Target satu juta naker terampil bisa didapat dari luaran siswa SMK yang berkualitas internasional ditambah dengan naker terampil dari lembaga ketrampilan,”cetus Gus Ipul. Mudah-mudah hal tersebut dapat tercapai dengan percepatan peningkatan kualitas

Wakil Gubernur Jawa Timur menerima aspirasi sekolah SMK Swasta di Gedung Negara Grahadi

SMK Swasta. Sementara itu MKKS SMK Swasta yang diketuai Drs. Solihin, M.AP menyampaikan beberapa usulan dengan harapan mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Antara lain kebijakan Gubernur Jatim memberikan seragam untuk siswa baru hendaknya diberlakukan juga untuk siswa SMK Negeri dan Swasta. Kedua, rencana tentang SMK Negeri pantang menolak murid hendaknya tidak diberlakukan karena akan mengakibatkan tidak adanya

murid yang mendaftar di SMK Swasta. Ketiga, pagu untuk SMK Negeri hendaknya tidak dinaikkan dalam arti menerima murid sejumlah ruang kelas yang tersedia. Keempat, mohon ada insentif untuk peningkatan kesejahteraan guru Non PNS dari Gubernur. Kelima jika ada bantuan berupa blockgrant agar untuk SMK Negeri dan Swasta tidak dibedakan dan keenam, guru DPK karena masih dibutuhkan oleh SMK Swasta hendaknya tidak ditarik demi kelancaran KBM di sekolah tersebut.(*)

Gus Ipul : Perhatikan Kesehatan Masyarakat Pasca Banjir

Wakil Gubernur Jatim Memberikan Bantuan Secara Langsung Kepada Camat Untuk Seterusnya Diberikan Kepada Warga Yang Terkena Musibah Banjir Di Kec Jabon Kab Sidoarjo Surabaya, SMN - Kesehatan masyarakat yang terdampak penyakit menjadi sangat serius, akibat banjir menjadi hal paling karena penyakit sangat mudah utama untuk diperhatikan. Ba- untuk berkembang.”Ini menjadi nyak penyakit yang muncul problem serius dan harus ada setelah banjir surut. penanganan lebih awal, misalnya DemikiandisampaikanWagub disediakannya puskesmas dan Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf saat dibangunnya posko yang ada meninjau Korban Banjir di Desa tenaga medis. Kalau perlu diterKupang,Kec.Jabon,Kab.Sidoarjo, junkan dokter untuk melayani Selasa(26/1) masyarakat terdampak,” ujar Menurutnya, dengan ada- Gus Ipul sapaan akrabnya nya genangan air yang berlangIa menjelaskan kebanyakan sung cukup lama, problematika penyakit yang timbul setelah

banjir adalah seperti penyakit kulit dan kutu air. Dan tidak menutup kemungkinan adalah penhyakit leptospirosis yang bisa berakibat fatal apabila salah penanganan. “Penyakit tersebut berbahaya dan biasanya penyebarannya dari kotoran tikus. Kotoran bisa menyebar dengan mudah karena air yang tergenang,” jelasnya. Oleh sebab itu, Pemprov Jatim bersama Pemkab Sidoarjo bekerjasama untuk selalu mengingatkan masyarakat khususnya terdampak banjir untuk selalu waspada dan deteksi dini apabila mengalami kondisi badan kurang sehat. Dalam menangani banjir ini, pihaknya mempersiapkan beberapa hal diantaranya melakukan normalisasi perbaikan tanggul, pintu air dan membangun bosem apabila memungkinkan. Pasca banjir juga ada hal yang tidak kalah yakni nutrisi yang dite-

rima.”Nutrisi wajib diperhatikan dan sudah diberikan bantuan dari Pemprov Jatim. Banjir kali ini merugikan banyak masyarakat, yakni kurang lebih 2.600 KK yang tersebar di lima desa. Dari jumlah tersebut, bantuan nutrisi terus disalurkan,” ujarnya. Pemprov Jatim juga berusaha untuk menyediakan air bersih dan air minum. Air sangat dibutuhkan karena penyebaran utama penyakit adalah melalui air.” Pemprov Jatim juga berusaha menyiapkan sanitasi. Karena persoalan ini kaitannya dengan kesehatan masyarakat, “ ungkapnya. Pada kesempatan tersebut Gus Ipul juga menyerahkan secara langsung diantaranya bantuan bagi korban banjir senilai Rp. 450 juta yang diwujudkan berupa tenda selimut matras makanan dan keperluan gizi serta lauk lauk, peralata dapur dan selimut. (*)