Swara Nusantara #2

www.swaranusantara.net

Volume I / No. 2 Tahun I / 15 Februari - 15 Maret 2015 Rp. 27.500,- (Luar JakartaRp. 30.000,-)

Otsus Era Jokowi SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

1

2

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

REDAKSI R E D A K S I O N A L Pemimpin Redaksi: Siswanto Pemimpin Umum: Suharsono

Ibarat Setetes Air

Ketua Dewan Redaksi: I Made Susila Redaktur Pelaksana: Iwan Hartawan, Redaktur: Eko Saputro, Binus Reporter: Oji, Dewa Sugiarta, Andri, Nano, Tuti, Kania Fotografer: Jimmy Valentino, Ridwan Ralle Koresponden Korea Selatan: Yi Sun Hyeong, Lee Hyun Beom, Hur Young Soon, Phillips Kim Desain Grafis/Layout: Alam Gerilya, Dankor Sekretaris Redaksi: Adita Pimpinan Umum Swaranusantara.net: Syaefudin S.Sos Penerbit: PT Nuansa Cipta Swara Nusantara Direktur Utama: I Made Susila Direktur Keuangan: Rusman Rachman Penasehat hukum: Sofian Abdi SH Staf Keuangan: Fitri Andriani Marketing dan Iklan: Ratnaningsih Sirkulasi: Nano, Rahman Alamat Redaksi: Jl Raya Bogor No 1, Kramatjati, Jakarta Timur Telp/Fax: (021) 80898650 Email: swaranusantara1@gmail.com

L

ahir dari sebuah obrolan beberapa orang media dan pengusaha yang terbiasa minum kopi di sudut warung di Pancoran, Jakarta Selatan.

Obrolan menyangkut dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Awalnya lebih banyak menyoal dinamika di Jakarta sebagai ibukota negara.

Namun seiring perdebatan mengarah ke daerah. Akhirnya kami sepakat menamai media ini Swara Nusantara. Sebuah media yang akan menjembatani aspirasi dan informasi antara pusat dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Swara Nusantara diluncurkan di Hotel Sultan pada 15 Januari lalu.

Peluncuran dibarengi dengan diskusi bertema “Cermin Retak NKRI�. Dalam diskusi ini sekaligus ada penandatanganan kerjasama antara Majalah Swara Nusantara dengan perwakilan TV langganan asal Korea, yakni KBS World Indonesia di bawah bendera PT. OKTN (Overseas Korean Television Network).

Kesepakatan kerjasama ditandatangani oleh Made Susila (Komisaris Swara Nusantara) dan Yi Sun Hyeong (Direktur PT. OKTN) di hadapan para anggota DPR seperti Sofyan Tan, anggota DPD AM Fatwa, I Gede Pasek, mantan anggota DPR Dedi Gumilar, praktisi komunikasi Effendy Gazali, dan beberapa pejabat kementerian dan lembaga, serta mahasiswa yang hadir malam itu.

Pada kesempatan itu Sofyan Tan mengingatkan kita bersama untuk mengajarkan keberagaman dengan saling bantu membantu antar sesama. “Ibarat air hanya setetes mungkin tidak bermanfaat, akan tetapi apabila posisi kita berada di gurun pasir dengan air setetes akan sangat bermanfaat.

Mudah-mudahan, apa yang dilontarkan Sofyan Tan, tak jauh beda halnya dengan kehadiran Majalah Swara Nusantara ini di tengah begitu derasnya arus informasi.

Seperti halnya tema yang kami angkat pada edisi kedua ini. Otsus di Era Jokowi. Apa yang tersaji, semoga menjadi bahan untuk buah pikir bahwa bangsa Indonesia sangat beragam. Tak hanya fisik tapi juga pemikiran dan keinginan.

Keinginan daerah ingin otonomi adalah sesuatu yang wajar. Tinggal bagaimana kewajaran untuk menyikapinya. Selamat membaca.

Website: swaranusantara.net SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

3

DAFTAR ISI

VOLUME I / NO. 2 / TAHUN I / 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

U T A M A Halaman 10

Kaltim Tanpa Syarat

Oesman Sapta Odang:

SENI & BUDAYA Halaman 46

Laskar Penerus Godbless

Indeks UTAMA .......... 06 PARLEMEN ...... 14 SENI & BUDAYA. 18 KABINET ....... 20 SENATOR ....... 26 TOKOH ........ 30 HANKAM ........ 35 LEMBAGA ...... 36 DAERAH...... 40 DUNIA ......... 44 UKM ............ 46 BISNIS ............ 48 LENSA ............ 53 EVENT ........ 54 KEADILAN...... 58 OPINI .......... 60 4

SENATOR Halaman 29

Wartawan Harus Negarawan PAPI CEPI

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

UTAMA

Otsus dan Otsus Plus

B

oleh jadi, sejak kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) hingga sekarang ini menjadi Presiden Republik Indonesia ketujuh, Joko Widodo (Jokowi) masih berkomitmen memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Papua.

Satu bukti kecil, misalnya, saat Jokowi blusukan ke Tanah Papua pada akhir Desember 2014 silam. Selain ikut merayakan natal bersama rakyat Papua, Jokowi telah membayar lunas janji kampanyenya dengan membangun Pasar Baru Phara, Sentani Jayapura. Pasar ini rencananya diresmikan jelang tahun baru 2016 mendatang.

Namun kini, komitmen Jokowi membangun tanah Papua untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia, mulai dipertanyakan. Ini terkait dengan penundaan pembahasan draft RUU tentang tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus atau lebih dikenal Otsus Plus di tahun 2015 ini.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan kecewa dengan penundaan itu. Usai bertemu Menteri Hukum dan HAM pada Rabu (11/2) lalu, ia pun mengatakan tidak akan datang lagi ke Jakarta untuk bicara Otsus Plus. Sekalipun undangan itu datang dari Presiden Jokowi.

“Ini sudah selesai. Sayonara dan selamat

Foto: Ist.

Jangka waktu dekat belum ada rencana pemerintah untuk memberlakukan otsus di Kaltim.

tinggal,” ujarnya dalam siaran pers.

Lukas Enembe rasa-rasanya memang pantas kecewa. Pasalnya, selama satu tahun ini, ia sudah berjuang keras mengurus Otsus Plus. Bahkan, dalam satu bulan terakhir, ia intensif berada di Jakarta. Terlebih lagi sebenarnya, draft RUU Otsus Plus itu sudah disetujui sebagian besar fraksi di DPR. Penolakan justru datang dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

“Dua kementerian itu di bawah kendali Presiden Jokowi, kenapa menolak draf RUU Otsus Plus untuk dibahas dalam Prolegnas 2015?” kata Lukas kecewa seraya mengakui Otsus Plus sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi.

“Sudah didukung langsung oleh Presiden dan sedang dalam proses,” tambahnya.

Tentang otonomi khusus ini, Jokowi pada kesempatan blusukan di Tanah Papua akhir Desember lalu itu, mengaku belum bisa memberikan komentar banyak karena masih perlu mempelajarinya lebih jauh. Ia juga menyatakan, secara khusus akan bicara personal dengan para kepala daerah yang ada di Papua dan Papua Barat. Jokowi lebih menekankan bagaimana supaya dana-dana yang ada bisa tepat sasaran.

Sikap serupa terkait juga dalam

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

pemekaran daerah. Menurut Jokowi, pemekaran daerah harus selektif.

Tidak setiap pemekaran akan diberikan pemerintah. “Kalau hitungannya masuk, kita berikan. Tapi, kalau tidak, jangan dipaksa-paksa,” kata Jokowi di depan masyarakat, kepala daerah, tokoh adat dan agama di Sorong.

Sementara itu, dalam hubungannya dengan otonomi khusus yang diminta Provinsi Kalimantan, pemerintah melalui Menteri Perencanan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Adrinof Chaniago, menyatakan otsus Kaltim belum diperlukan.

Bagi pemerintah, masih banyak agenda prioritas untuk Kaltim.

Misalnya, percepatan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, segala kemungkinan masih bisa terjadi dalam jangan panjang. “Jangka waktu dekat belum ada rencana pemerintah untuk memberlakukan otsus di Kaltim,” kata Adrinof kepada wartawan di Hotel Borobudur, pertengahan Januari lalu.

Nah, apa dan bagaimana tuntutan Otsus Plus di Papua dan Otsus di Kalimantan yang terjadi di era pemerintahan Jokowi, simak saja sajian Swara Utama berikut ini. *** 5

UTAMA

6

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

Foto: Ist.

UTAMA

Papua Pertemuan Presiden SBY Sambut Draft Otsus Papua.

Selasa, 28 Januari 2014

Belum Prioritas Rezim Susilo Bambang Yudhoyono mendorong Otsus Plus untukj Papua. Rezim Jokowi, Otsus Plus belum menjadi prioritas.

H

arapan masyarakat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang menggebu-gebu untuk segera mendapatkan undang-undang otonomi khusus (otsus) Papua yang baru –-sebut Otsus Papua Plus-- pengganti UU Otsus Papua Nomor 21 tahun 2001, tampaknya tak bisa ditangkap dengan baik oleh pemerintah pusat dan DPR. Terbukti, pada rapat paripurna DPR pada Senin (9/2) lalu, tidak mengesahkan RUU Otsus Papua sebagai RUU yang masuk ke dalam Program Legislasi Nasional

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

(Prolegnas) Prioritas yang harus diselesaikan 2015 ini. RUU Otsus Plus hanya menjadi long list dari 159 RUU prolegnas 2015-2019.

“Sangat disesalkan. Itu menunjukkan DPR dan pemerintah tidak mengerti kebutuhan daerah,” kata Charles Simaremare, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Papua kepada Swara Nusantara melalui telepon seluler, tak lama setelah ketuk palu rapat paripurna DPR. Dari nada suaranya, Charles Simaremere terdengar berusaha menahan emosi. Terlebih lagi saat 7

ia mengatakan, DPR hanya menjadi kepentingan orang, kelompok, golongan dan partai. DPR tidak mewakili kepentingan rakyat Indonesia. “Ini bisa dilihat dari UU MD3 yang bisa diubah dua kali dalam waktu yang singkat,” gusarnya.

Masih bernada sama, pria kelahiran Tanjung Beringin yang juga seorang pendeta ini menegaskan, dirinya akan tetap mendorong RUU Otsus Papua Plus untuk menjadi prioritas yang harus diselesaikan pemerintah dan DPR. RUU ini sangat urgen. Sesuai dengan kondisi yang berkembang di Papua. Apalagi, UU Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001, belum mengakomodir Papua Barat.

“Perlu dievaluasi,” ujarnya.

Bisa jadi, kekesalan Charles Simaremare senada William Wandik, Anggota DPR dari Fraksi Demokrat asal Papua dalam rapat paripurna yang melakukan interupsi sesaat setelah Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang bertindak sebagai pimpinan rapat paripurna mengetuk pengesahan prolegnas 2015.

William Wandik dengan emosi meluap-luap memprotes RUU Otsus Papua Plus tidak dimasukkan sebagai RUU Prioritas 2015. Di hadapan pimpinan dan tengah-tengah anggota DPR lainnya, dengan keras William Wandik menggebrak dan memukulmukul meja.

Ia juga meminta anggota DPR RI lainnya untuk bersama-sama memperjuangkan agar RUU perubahan Otsus Papua itu dibahas.

“Kalau masih memandang dan mengganggap saya, RUU Otsus Papua Plus harus masuk tahun ini untuk dibahas. Apalagi saat ke Papua, Presiden Jokowi komitmen terkait revisi UU Otsus Papua itu,” ujarnya. ****** Tidak dimasukkannya RUU Otsus Plus Papua ke dalam Prolegnas Prioritas 2015, memang sangat jelas membuat anggota DPR maupun DPD dari Papua menjadi kesal dan gusar. Betapa tidak, RUU Otsus Plus Papua sudah dibahas pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bahkan, SBY sendiri amat sangat mendorong RUU Otsus Plus tersebut.

Masih melekat dalam ingatan, pada 28 Januari 2014, bertempat di Istana Bogor, SBY menerima draft RUU Otsus Plus.

Otsus Plus disebut gagasan orisinil dari SBY saat memberi direktif tentang triple track strategy for Papua kepada Gubernur 8

dan Wakil Gubernur, Ketua MRP dan Wakil Ketua DPRP Papua di Istana Negara pada 29 April 2013.

Direktif SBY mencakup pemberian kewenangan yang lebih luas atau sekarang dikenal otsus plus, penyelesaian konflik untuk Papua aman dan dama, serta pembangunan Papua yang komprehensif dan esktensif. SBY bermaksud menata kembali Papua dengan hati. Penataan Otsus Papua dipersembahkan untuk kemuliaan orang Papua. “Dignity of Papuan people,” demikian kata SBY kala itu.

Mengapa Papua menjadi perhatian dan konsen pemerintah? Karena memang menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah untuk menjadikan Papua damai dan sejahtera. Dalam perspektifnya, dinamika sosial-politik harus dikelola secara baik melalui otonomi khusus yang diperluas. Di Papua terdapat hal-hal spesifik, antaralain potensi sumberdaya alam yang sangat kaya kekhasan budaya dengan 250 subetnik dan bahasa, keterisolasian geografis yang tinggi, dan sejarah konflik politik yang sangat panjang.

Aspek-aspek itu perlu dikelola dengan langkah-langkah rekognisi, rekonsiliasi, proteksi, afirmasi dan intervensi kebijakan pembangunan nasional yang sistematik, terencana dan kontinyu. Artinya kebijakan desentralisasi asimetris bagi Papua harus mampu mempertimbangkan aspek-aspek ke-Papua-an yang disebut sebagai Otsus Plus Papua.

RUU Otsus Papua setidaknya menekankan lima kerangka utama.

Pertama, kerangka kewenangan.

Pemerintah ingin memperkuat Pemerintahan Papua dan Papua Barat dengan kewenangan dan urusan yang lebih luas. Dalam beberapa aspek, provinsi di Papua memiliki kewenangan di dalam hubungan luar negeri, rencana tata ruang pertahanan dan keamanan, maupun kebijakan kehutanan dan pertambangan.

Kedua, kerangka kebijakan pembangunan strategis. RUU ini memuat 25 kebijakan strategis pembangunan. Hal ini berbeda dengan UU 21/2001 yang hanya mencakup 9 sektor pembangunan.

Ketiga, kerangka keuangan daerah.

Melalui RUU ini, pemerintah ingin memperkuat dan memperluas kebijakan desentralisasi fiskal yang bersifat asimetris. Keempat, kerangka kelembagaan pemerintahan.

Revisi UU Otsus Papua ini ingin memperkuat otonomi khusus di level provinsi, dan juga menguatkan peran

Foto: Ist.

UTAMA

Gubernur Papua, Lukas Enembe

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

UTAMA

Otsus Sudah Gagal Foto: Ist.

dan kewenangan Gubernur, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), hubungan kewenangan provinsi-kabupaten/ kota, distrik, dan kampung. Terakhir, yang kelima, kerangka politik dan hukum yang rekonsiliatif.

Pemerintah ingin RUU ini hadir sebagai sarana penguatan re-integrasi dan rekonsiliasi sosial politik dalam negara kesatuan.

Hal itu juga dikatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat menyerahkan secara langsung Draft RUU Otsus Plus Papua kepada Ketua DPR Setya Novanto pada Senin 19 Januari 2015 lalu. Dalam kesempatan ini pula, Lukas mengatakan, RUU Otsus Plus adalah jalan tengah yang moderat dalam percepatan pembangunan dan penyelesaian soal politik di Tanah Papua.

Ia mengaku telah melakukan pertemuan dengan berbagai pimpinan Fraksi di DPR, dan pimpinan DPD untuk meminta dukungan politik sekaligus mengawal paket Otsus Plus yang mereka ajukan. “Bagi kita itu solusi bagi Papua. Perjuangan ini didasari oleh berbagai persoalan yang terjadi di Papua,” katanya. Ia pun berharap rancangan tersebut bisa selesai 2015 sebagai jalan tengah yang bersifaf moderat dan rekonsiliatif.

“Karena kami masih ingat visi Nawacita Presiden Jokowi yang ingin mendorong desentralisasi asimetris,” tambahnya.

Tapi, apa mau dikata, kenyataan sekarang berbeda dengan harapan yang ada. Pemerintahan saat ini tidak memprioritaskan RUU Otsus Plus. Charles Simaremare pun menyayangkan, hal ini menunjukkan beda presiden beda kebijakan.

“Jokowi tidak mengakomodir kepentingan rakyat Papua,” sesalnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang mewakili pemerintahan Jokowi-JK, kepada wartawan menjelaskan, prioritas pemerintahan sekarang untuk Papua adalah kebijakan affirmative action.

“Misalnya, dengan menambah dana otsus, memperbanyak infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Yasona menegaskan pemerintah memberi perhatian kepada Papua.

Buktinya, tiga kali dalam setahun presiden ke Papua. “Itu bukti perhatian pemerintah untuk Papua,” tandasnya.

G

agalnya RUU Otsus Plus Papua masuk dalam Prolegnas Prioritas 2015, ditanggapi biasa-biasa saja oleh kalangan mahasiswa Papua.

Para mahasiswa menganggap RUU Otsus Papua telah dinyatakan gagal jauh sebelumnya.

RUU Otsus telah dinyatakan gagal dalam evaluasi otsus yang dilakukan oleh MRP pada 2014. Sebelum itu pun, sejak RUU Otsus diberikan, rakyat Papua sudah menolak produk UU Otsus. “Jika DPR menganggap bahwa hal ini bukan hal yang harus diprioritaskan, kami rasa itu bukan hal baru, “ aku Roy dari aliansi mahasiswa se-Jawa-Bali, kepada Swara Nusantara melalui telepon seluler.

Menurutnya, itu bukan hal baru, sebab sejak awal Papua selalu saja dikesampingkan. Sehingga dalam hal ini mahasiswa Papua memang tidak mengharapkan UU Otsus harus diprioritaskan dalam prolegnas 2015. Melainkan DPR harus mau memprioritaskan apa yang menjadi tuntutan rakyat papua untuk dibahas dalam prolegnas 2015 ini.

Otsus sudah gagal sehingga harus ada jawaban atas kegagalan tersebut. Roy katakan, jawaban paling konkret dan yang harus diprioritaskan DPR dalam prolegnas adalah soal menanggapi dan menyikapi apa yang menjadi tuntutan seluruh komponen rakyat papua.

“Bukan lagi membahas otsus,” imbuhnya.

Ia menambahkan, DPR dan pemerintah Indonesia harus mau berlapang dada untuk memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat papua untuk mengemukakan pendapat tentang apa yang terbaik bagi Papua ke depan. Ia menyebut hak menentukan nasib sendiri merupakan solusi konkret dan demokratis. Sehingga ke depan tidak ada lagi yang saling menyalahkan antara pemerintah dan rakyat papua.

Sebab jika tidak demikian, Roy meyakini, akan semakin banyak elit politik lokal maupun nasional yang akan terus memanfaatkan isu Papua untuk kepentingan pribadi mereka. Sehingga yang harus diberikan kesempatan saat ini untuk mengemukakan pendapat adalah rakyat papua itu sendiri. “Bukan lagi para elit politik,” tandasnya.

Wanto

Wanto

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

9

UTAMA

Kaltim Tanpa Syarat

10 10

SWARA SWARA NUSANTARA NUSANTARA || 15 15 FEBRUARI FEBRUARI -- 15 15 MARET MARET 2015 2015

Foto: Ist.

UTAMA

Isran Noor

K

Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut otonomi khusus (otsus). Tuntutan yang wajar dari sebuah daerah kaya sumber daya alam.

altim sesungguhnya provinsi yang kaya raya.

Sumber daya alamnya berlimpah. Sumbangan Produk Domestik Regional (PDRB) Kaltim diperkirakan mencapai Rp600 hingga Rp700 triliun. Angka pastinya sesuai perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 lalu, sekitar Rp401 triliun.

Sayangnya, kekayaan itu tak serta merta membuat masyarakat Kaltim seluruhnya mampu sejahtera. Dari total penduduk Kaltim berjumlah 3,5 juta lebih, sedikitnya ada 6,3 persen atau di atas 253 ribu jiwa yang tergolong miskin.

Tak sekadar itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menjalankan aktivitas roda pembangunan, ternyata juga masih kesulitan. Infrastruktur jalan banyak yang berlobang karena masih kelas 3b.

Berbeda jauh dengan jalan di Pulau Jawa dan kawasan barat Indonesia yang kualitasnya sudah kelas 1.

Pembangunan jalan tol pun hingga kini belum tuntas terselesaiakan karena tidak ada dana.

Mirisnya, sebagai penghasil minyak dan gas (migas), serta batubara, listrik di Kaltim seringkali byarpet-byarpet. Nasib serupa terjadi juga di kalangan industri. Industri di Kaltim tidak mendapatkan pasokan gas dengan baik. Gas dari Kaltim lebih

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

banyak dikirim ke luar negeri dan Pulau Jawa.

Masuk ke pelosok dan pedalaman Bumi Entan, kondisi jauh mengenaskan pastinya ditemui.

Begitupun daerah perbatasan. Meski Indonesia sudah merdeka hampir 70 tahun, realitas kehidupan masyarakat di pelosok, pedalaman dan daerah perbatasan amat menyedihkan. Akses jalan harus menempuh jalur sungai yang penuh jeram membahayakan.

Sehingga, memang patut menjadi pertanyaan besar mengapa Kaltim yang memiliki luas wilayah satu setengah kali Pulau Jawa dengan sumbangan devisa Rp401 triliun, kondisinya begitu menderita seperti itu? Bupati Kutai Timur, Isran Noor punya jawaban. Jawabnya, dari PDRB Rp401 triliun itu, yang kembali ke Kaltim sangat kecil. “Hanya Rp27 triliun,� ujarnya kepada Swara Nusantara melalui surat elektronik, Selasa (10/2) lalu.

Angka Rp27 triliun itu terdiri dana bagi hasil pajak Rp3,3 triliun dan dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) sebesar Rp19,8 triliun. Ditambah lagi, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3,06 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp128,51 miliar, dana desa Rp163 miliar, dan dana transfer lainnya sebesar Rp1,4 triliun. Akibatnya, laju pembangunan di Katim tak sebanding dengan potensi yang dimiliki.

11

UTAMA

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak curhat permasalahan Kaltim di depan wakil MPR RI Mahyuddin

Oleh karena itu, seluruh elemen rakyat Kaltim sekarang ini menuntut otsus ke pemerintah pusat. Tuntutan otsus semata-mata hanya untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Otsus diinginkan sebagai bentuk bahwa daerah memiliki kekhususan dalam sistem otonomi daerah. “Otsus ini konstitusional,” tegas Isran Noor.

Rakyat Kaltim memperjuangkan otsus tanpa syarat. Ini artinya, dari PDRB Kaltim minimal yang harus kembali sebesar 15 persen. Kalau sekarang APBN ada sekitar 2.000 triliun, maka itu setara 20 persen dari PDB nasional.

Kemudian, dalam penggunaan anggarannya, pusat jangan lagi mengatur. Biarkan penggunaan anggaran itu diatur rakyat dan pemerintah daerah. “Pemerintah pusat hanya mengawasi,” ujar Bupati Kutai Timur yang juga menyandang Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini. ***** 12

Diakui atau tidak, perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Kaltim memang terlihat jauh dari rasa keadilan. Selama ini, dana bagi hasil yang diterima Kaltim adalah 15,5 persen untuk minyak bumi, dan 30,5 persen untuk gas bumi. Sementara untuk Papua dan Aceh karena daerah otsus menerima dana bagi hasil sebesar 70 persen. “Ini adalah bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Kaltim,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam berbagai kesempatan terkait perjuangan otsus rakyat Kaltim.

Awang menambahkan, Kaltim menyumbang rata-rata 76,3 persen terhadap penerimaan negara dari migas. Maka adil dan wajar bila Kaltim menerima bagi hasil SDA terbesar.

Fakta lain, meski UU No 33/2004 menyebutkan DBH Migas Kaltim seharusnya 15,5 persen atau rata-rata Rp19,4 triliun, kenyataan ril yang diterima Pemprov Kaltim sebesar Rp2,76 triliun, dan kabu/kota di Kaltim Rp9,8 triliun.

Ia pun menegaskan, pengajuan otsus tidak betentangan dengan konstitusi dan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otsus di Provinsi Kaltim dimaksudkan untuk meningkatkan sistem bagi hasil SDA yang lebih adil dan lebih baik bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Kaltim. “Menurut hemat saya, adil adalah sesuai dengan kontribusinya.

Bukan dibagi sama rata ala komunis,” tuturnya.

Jalan panjang otsus Kaltim, tampaknya mulai menemukan bentuk dan arah yang jelas. Ini setelah tim pakar penyusun kajian akademik otsus Kaltim memaparkan dan menyerahkan draft naskah hasil kajiannya ke DPRD Kaltim di Gedung DPRD, Selasa (10/2) lalu.

Tim pakar antaralain Mudrajad Kuncoro dan Wahyudi Kumorotomo dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, serta Syarumsyah Asri, HR Daeng Naja, Ivan Zairani Lisi, Jauchar, Muliadi, Bernaulus Saragih,

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

UTAMA Foto: Ist.

dan Aji Sofyan Effendi dari Universitas Mulawarman Samarinda.

Secara keseluruhan, naskah kajian akademik tim pakar tersebut menyajikan landasan tuntutan otsus Kaltim dari berbagai perspektif. Mulai dari perspektif ketimpangan dan kesejahteraan sosial, yuridis, politik dan pemerintahan, administrasi, ekonomi pembangunan, historis, hingga aspek sumber daya alam dan lingkungan.

Dari perspektif historis atau sejarah, Kaltim pernah berstatus daerah khusus dan istimewa. Bahkan, sebelum 1950, Kaltim pernah menjadi sebuah negara federasi yang berdiri sendiri. Kala itu, Indonesia masih sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS).

Awang Farouk yang turut hadir dalam presentasi naskah akademik tersebut, mengatakan, naskah kajian tidak selesai hanya presentasi dari masing-masing anggota tim. Tapi terus akan berlanjut dengan tanggapan berbagai pihak, baik ahli hukum tata negara dan komunikasi politik, seperti Saldi Isra, Zainal Abidin Mochtar, Irman Putra Sidin, Refli Harun, dan Effendi Gazali, serta masyarakat luas.

“Kita harus yakin bahwa otsus ini oleh rakyat dan untuk rakyat,” tegasnya mengutip laman pemprov Kaltim.

Foto: Ist.

Wanto

BELUM KOMPAK T

Muslihuddin Abdurrasyid

untutan otonomi khusus diberlakukan di Kalimantan Timur cukup kencang. DPRD Kaltim sebagai representasi masyarakat Kaltim menyetujui usulan menuntut otsus ini. Akan tetapi, itu bukan berarti tidak ada suara sumbang dari masyarakat Kaltim.

Seperti diberitakan sejumlah media, tidak sedikit warga Kaltim yang kesal terhadap persoalan otsus. Kekesalan warga terutama ditujukan kepada Gubernur Kaltim Awang Faoruk.

Contohnya, warga Samarinda yang tengah dilanda musibah banjir bandang.

Saking kesalnya dengan Gubernur Kalimantan Timur, warga Samarinda tersebut mengaku ingin sekali diperintah oleh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk sementara waktu.

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

Anggota DPD-RI asal Kaltim, Muslihuddin Abdurrasyid yang dihubungi Swara Nusantara melihat perjuangan menuntut otsus yang disuarakan masyarakat Kaltim masih belum kompak. “Termasuk yang ada di pusat,” ujarnya belum lama ini.

Hal sama tampaknya terjadi di daerah. Ini terlihat ketika tim kajian akademik perihal otonomi khusus memaparkan hasil kajiannya di DPRD Kaltim, ternyata tidak dihadiri semua bupati dan walikota yang ada di Kaltim.

Sejumlah anggota DPRD Kaltim lantas mempertanyakan keseriusan para kepala daerah di Kaltim perihal dukungan terhadap otsus.

Ketidakhadiran bupati dan walikota menunjukkan dukungan otsus Kaltim masih setengah hati.

Wanto

13

PARLEMEN Dr. H. Azikin Solthan, M.Si, Anggota Komisi II DPR RI

BERI PORSI LEBIH

Soal otonomi khusus kembali ramai diperbincangkan. Beberapa waktu silam, Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk menyuarakan agar provinsi yang kaya akan sumber daya alam itu memperoleh hak otonomi khusus.

A

pa yang dilakukan Awang tak hanya mendapat dukungan dari rakyat Kaltim, kalangan DPRD pun menyambut positif hal tersebut. Lantas, bagaimana dengan DPR-RI menyikapi hal tersebut.

Dalam pandangan anggota Komisi II DPR RI, Azikin Solthan, sikap yang ditunjukkan Gubernur Kaltim Awang Faroek adalah wajar untuk memperjuangkan daerahnya. Karena hasil sumber daya alamnya besar, tentu dia ingin pendapatannya yang besar juga.

Namun demikian, anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini menyatakan Kaltim tidak perlu diberi hak otonomi khusus. Menurutnya, tinggal bagaimana Kaltim diberi porsi yang lebih dalam rangka rakyat menikmati hasil sumber daya alamnya.

Misal, semua infrastruktur diperbaiki. Perbaiki jalannya, sekolahnya, dan semua fasilitas yang bersentuhan dengan rakyat. “Jangan otonomi khusus.

Khusus itu harus selektif,” ujarnya kepada Swara Nusantara di gedung DPR, awal Februari lalu.

Selain itu, sambungnya, pemberian otonomi khusus akan berimbas pada hasil kekayaan alam tersebut. Dia khawatir daerah yang sudah diberi otonomi khusus akan menggunakan kekayaan alamnya untuk kepentingan wilayahnya saja. Padahal, daerah lain juga membutuhkan.

14

“Kekayaan alam tidak bisa dinikmati oleh satu wilayah sendiri. Kita kan negara kesatuan. Sehingga daerah yang surplus bisa memberikan kepada daerah yang minus. Kalau surplus hanya dinikmati satu daerah saja nggak bisa,” terangnya.

Azikin mengungkapkan, pemberian otonomi khusus tidak serta merta diberikan begitu saja. Harus didalami maksud dan tujuan ingin menjadi daerah otonomi khusus. Harus ada pengkajian khusus tentang persoalan itu. Kalau hanya ingin menghabiskan anggarannya, tidak perlu otonomi khusus.

Kebijakan pemerintah saja memberikan kelebihan anggaran kepada daerah yang memiliki potensi lebih dibanding daerah lainnya. “Nah, Kaltim memiliki potensi alam yang lebih, seperti minyak, ya dikasih porsi yang besar agar bermanfaat bagi masyarakat,” urainya lagi.

Azikin menyatakan sependapat dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Andrinov Chaniago yang menyatakan Kaltim tidak perlu diberi otonomi khusus. Tapi pembangunan infrrastrukturnya yang lebih dimaksimalkan.

Namun, porsi yang diberikan kepada daerah berpotensi harus lebih besar.

Sehingga hasil dari kekayaan alam tersebut bisa dinikmati rakyat. “Beri porsi yang lebih kepada daerah berpotensi

itu. Masak daerah penghasil porsinya kecil. Nggak bisa dong. Kelebihan itu dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” tukasnya.

Banyak faktor Ada banyak faktor yang menyebabkan beberapa daerah sulit berkembang.

Selain kurangnya dukungan pemerintah pusat, infrastruktur yang kurang baik juga menjadi penghambat proses pembangunan di daerah. Juga faktor lain seperti kurang maksimalnya pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Bahkan ada yang menyatakan kurang berhasilnya pembangunan di daerah lantaran lemahnya kepemimpinan di wilayah tersebut. Benarkah demikian?

Dalam kasus di Kaltim, Azikin tidak sependapat dengan uraian tersebut.

Menurutnya, Gubernur Timur Awang Farouk memiliki leadership yang baik.

Dia piawai dalam memimpin daerahnya.

Makanya dia dipilih menjadi gubernur.

“Awang Faroek saya kenal baik. Bagus kepemimpinannya. Karena dia cakap dalam memimpin, dari bupati dia menjadi gubernur,” cetusnya.

Bagi dia, faktor kepemimpinan tidak menjadi penghambat pembangunan di daerah. Yang terpenting, lanjutnya, ada kebijakan yang memberikan formulasi agar pembangunan berjalan dengan baik dan lancar. “Itu yang harus dipikirkan,” tuturnya.

(Wan)

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

PARLEMEN Saan Mustopa:

Foto: Ist.

Tak Harus Otsus

Saan Mustopa

Kalau daerahnya normal-normal saja tidak perlu otonomi khusus. Agar pembangunan daerah maju tidak harus otonomi khusus

S

ejak era reformasi bergulir 1998 silam, provinsi di Indonesia mulai sibuk membenahi infrastruktur di segala bidang. Di era ini, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun wilayahnya. Diberi otonomi.

Dalam perjalanannya, otonomi memberikan manfaat cukup besar bagi daerah. Meski masih mendapat sokongan dari pusat, daerah sudah bisa membangun wilayahnya secara mandiri. Namun di sisi lain, otonomi ternyata belum memberikan hasil maksimal buat rakyat di daerah secara keseluruhan.

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

Ambil contoh, Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi yang kaya akan sumber daya alam itu, belum sepenuhnya bisa dinikmati rakyatnya. Lantaran ini, rakyat Kaltim menuntut otonomi khusus. Gubernur Kaltim Awang Faroek pun menyampaikan keinginan itu ke DPRD. Awang mengungkapkan, melalui otonomi khusus Kaltim bisa membangun dengan maksimal. Apalagi sumber daya alam yang dimiliki Kaltim cukup besar. Kalangan DPRD akhirnya setuju. Namun, bagaimana pandangan DPR-RI? Anggota Komisi II DPR RI Saan Mustopa yang ditemui Swara Nusantara di Gedung DPR, akhir Januari lalu, mengatakan, otonomi khusus harus dilihat urgensinya. Harus ada kekhususan daerahnya seperti Jakarta, Aceh, dan Papua. “Kalau daerahnya normal-normal saja tidak perlu otonomi khusus. Agar pembangunan daerah maju tidak harus otonomi khusus,” ujarnya.

Anggota DPR dari Partai Demokrat itu melihat adanya daerah yang kaya sumber daya alam tetapi rakyatnya masih miskin, disebabkan masalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik, bisa mensejahterakan rakyatnya.

“Jadi itu soal kepemimpinan di daerah,” katanya berterus terang.

Dia pun menantang pemimpin daerah tersebut untuk bisa membuat proyek yang terkait dengan kepentingan rakyat di sana. “Dengan begitu akan melahirkan pemimpin yang berpihak dan berkomitmen untuk kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

Menanggapi soal Kaltim, anggota DPR dari Partai Gerindra , Azikin Solthan, tidak sependapat bila kepemimpinan yang menjadi tolak ukur. Dia melihat Gubernur Kaltim Awang Faroek sosok yang piawai dalam memimpin daerah. “Awang Faroek saya kenal baik. Bagus kepemimpinan Awang Faroek. Karena dia cakap dalam memimpin, dari bupati dia menjadi gubernur,” ujarnya Selasa (3/2) lalu. “Dalam persoalan ini harus ada kebijakan yang memberikan formulasi agar pembangunan di daerah berjalan dengan baik.

Iwan

15

PARLEMEN

APBN-P 2015 Disahkan

A

khirnya Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 disahkan menjadi Undang-Undang (UU) APBN-P 2015. Ini merupakan APBN pertama di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

SUBSIDI 2015

jam. Rapat yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, kemudian diskors, dan baru dimulai 20.30 WIB. Seperti biasa, saat sidang paripurna berlangsung, hujan interupsi pun mengalir dari beberapa anggota dewan yang memberikan masukan terkait pelaksanaan APBN-P 2015.

PENDAPATAN NEGARA 2015

APBN-P 2015 diketuk palu dalam rapat paripurna yang digelar Jumat, 13 Februari lalu. Rapat tersebut hanya dihadiri tidak kurang dari 100 anggota dewan. Rapat pengesahan ABPN-P 2015 sempat tertunda hingga 10

TRANSFER KE DAERAH DANA DESA 2015

PENERIMAAN PERPAJAKAN 2015

16

Pimpinan rapat yang diketuai Ketua DPR RI Setya Novanto berusaha menampung saran dan masukan yang disampaikan anggota parlemen. Akhirnya tepat pukul 21.15 WIB, rapat berakhir , dan berhasil mengesahkan APBN-P 2015. “Semuanya sudah diproses dan diclearkan dengan pimpinan fraksi dan semuanya. Semua dapat menyadari untuk kepentingan bangsa dan negara,� tandas Ketua DPR Setya Novanto.

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

PARLEMEN Postur anggaran yang disepakati

Postur anggaran yang disepakati, untuk pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.761,6 triliun, untuk penerimaan pajak non-migas disepakati Rp 1.439,7 triliun.

Target penerimaan perpajak ini meningkat 11,5 persen dari APBN 2015.

Untuk penerimaan pajak migas sebesar Rp 139,3 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mineral dan batubara disepakati sebesar Rp 52,2 triliun, PNBP Kementerian Hukum dan HAM Rp 4,28 triliun, PNBP perikanan Rp 578,8 miliar, PNBP Kehutanan sebesar

BELANJA NEGARA 2015

Rp 4.7 triliun, serta Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 23,09 triliun.

Deviden BUMN ditargetkan sebesar Rp 36,9 triliun berasal dari Pertamina Rp 6,34 triliun, PLN Rp 5,4 triliun, dan lainnya sebesar Rp 25,1 triliun.

Sementara, subsidi energi sebesar Rp 137,8 triliun, untuk subsidi BBM, elpiji 3 kg dan LGV sebesar Rp 64,6 triliun. Untuk subsidi listrik Rp 73,1 triliun. Suntikan modal berupa Penyertaan Modal Negara untuk BUMN sebesar Rp 64,8 triliun.

Serta defisit dalam APBN-P 2015 disepakati Rp 224,1 triliun, atau 1,92 persen dari PDB. BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/NEGARA 2015

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

Wan

17

SENI BUDAYA

LASKAR Konser Laskar di Kemang, ibarat konser tongkat estafet dari Godbless.

18

GODBLESS

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

SENI BUDAYA

J

am menunjukkan jam 19:30 WIB saat Swara Nusantara bergerak menuju sebuah resto di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, untuk memenuhi undangan menghadiri live konser sebuah perjalanan grup band rock klasik Indonesia. Tidak membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai lokasi karena kondisi jalan cukup lancar.

Begitu sampai di resto awak Swara Nusantara langsung disambut oleh Bambang S Pradika front man sekaligus vokalis Laskar Band. Suasana di resto sudah penuh sesak oleh para penggemar grup band cadas kalsik ini. Tidak terlihat satu pun meja yang masih kosong padahal pertunjukan masih dua jam lagi.

Syukurlah ada meja khusus untuk awak media. Tementemen media dari RCTI, Global TV, Kompas, dan beberapa media cetak lainnya telah lebih dulu hadir. Terlihat para musisi senior di antara para penggemar Laskar seperti Eet Syahranie, Ahmad Albar, Yaya Muktio, Dody Katamsi, Tepat pukul 21.30 Laskar langsung menggebrak penonton dengan nomor Highway Star milik kelompok musik legendaris dunia Deep Purple. Terlihat sekali kepiawaian olah vokal dari sang vokalis Bambang S Pradika. Suara lengkingan dengan tone yang terukur sungguh luar biasa, dan membuat penonton tiba-tiba merasa Performance Laskar semakin terlihat galak berkat atraktifnya gebukan drum Syamboja, kelincahan keyboardis Eghay, dan betotan bas dari Haris.

Belum lagi petikan melodi dari Utox yang membuat penonton menahan nafas. Rasanya nggak tahan untuk ikut berjingkrak. Tata cahaya panggung yang cukup baik ikut memberikan sumbangan kepada sempurnanya penampilan Laskar.

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

Satu persatu lagu seperti Stormbringer, Might Just Take Your life, Open Arms sampai Rising force membuat penonton semakin menggila. Laskar cukup pintar memainkan emosi para penggemarnya dengan sekali-sekali menurunkan situasi panas dengan lagu slow rock seperti Wind of Change dari Scorpion dengan siulan khasnya.

Giliran bintang tamu Yaya Muktio (drum), Eet Syahranie(Melody) dan Ahmad Albar (Vokal) naik panggung dan berkolaborasi dengan Laskar dengan lagu andalan seperti Semut Hitam, Syair Kehidupan dan Panggung Sandiwara.

Tak ayal lagi, penonton semakin tidak bisa menahan diri untuk tidak medekati panggung dan berjingkrak-jingkrak sambil ikut menyanyikan semua lagu Petikan melody Eet Syahranie, mantan gitaris God Bless dan Utok saling bersahutan seakan-akan saling menyapa, saling bercerita, saling mengisi. Begitu juga sang vokalis Laskar beradu vokal dengan Ahmad Albar. Jadilah konser tadi malam seperti sebuah konser tongkat estafet band rock dari God Bless ke Laskar yang rencananya tahun ini akan menerbitkan album.

(Den Bagus)

19

KABINET

Lagi,

Susi Tenggelamkan Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) konsisten dalam pemberantasan illegal fishing. Di perairan Kepulauan Riau, Senin (9/2) lalu, kembali menenggelamkan kapal dari Thailand berbobot 80 Gross Ton (GT).

M

enteri KKP Susi Pudjiastuti memang tak main-main.

Tekadnya memberantas ilegal fishing terus dibuktikan. Berdiri di atas KRI Barakuda-633, Susi kembali menyaksikan penenggelam KM Laut Natuna 28. Kapal ini terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen izin yang sah di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 711 atau di sekitar Laut Natuna, Kepulauan Riau.

“Ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas illegal fishing dan menegakkan keamanan di laut. Ini juga wujud penguatan kedaulatan negara,” tegas Susi dalam rilis yang diperoleh Swara Nusantara.

Penenggelama KM Laut Natuna 28 dilakukan di Perairan Selat Dempo.

Berjarak 60 mil laut dari Pulau Batam.

Proses penenggelaman melibatkan Kapal Pengawas (KP) KKP yakni Hiu 001, Hiu 004 dan Hiu 010. Selain itu, melibatkan juga KRI Barakuda-633, KRI Hasalan 630, dan KRI Tjiptadi 20

381 milik TNI Angkatan Laut serta Kapal Polisi Bisma.

Susi menerangkan KM Laut Latuna 28 ditangkap KP Hiu 009 pada 30 Oktober 2014 lalu, pukul 16.00 WIB, di sekitar perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau. Kapal dengan nakhoda bernama Sangwian Srisom (46 tahun) WNA Thailand dengan 11 orang ABK yang juga berkewarganegaraan Thailand, diketahui melakukan penangkapan ikan di Laut Natuna pada posisi 010 56.000’ LU - 1060 49.000’ BT. Kapal tertangkap saat beraktivitas dengan menggunakan alat penangkap ikan trawl. Dari pemeriksaan, ditemukan hasil tangkapan ikan campuran sekitar 100 kg. “Mungkin kapal itu baru beroperasi atau kemungkinan muatannya sudah dialihkan ke kapal tremper,” jelasnya.

Aktivitas penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan tersebut melanggar Pasal 26 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dimana, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,

pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Kapal Thailand ini juga berusaha mengelabui petugas dengan memasang bendera Indonesia dan memiliki dua nama lambung. Pada sisi kanan lambung kapal tertulis KM Sudhita. Sedangkan pada sisi kiri lambung kapal tertulis KM Laut Natuna 28. “Hal ini merupakan upaya kamuflase kapal - kapal perikanan asing untuk mengecoh aparat pengawas di lapangan,” kata Susi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Asep Burhanudin, mengungkapkan penenggelaman kapal oleh KKP ini dilaksanakan sesuai UU Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 69 ayat (1), penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Upaya tindakan khusus berupa penenggelaman juga sesuai dengan Pasal 76A UU No. 45/2009. Pasal ini menyebutkan bahwa benda dan/ atau alat yang digunakan dalam dan/ atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

FOTO : IST

KABINET

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada 5 Januari 2015 menetapkan terdakwa Sangwian Srisom bersalah.

Ia dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan denda sebesar Rp500 juta. “Pengadilan juga menetapkan KM Laut Natuna dirampas untuk dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan,” jelasnya.

Awak Kapal Pengawas

Konsistensi KKP dalam memerangi dan menangkap pelaku ilegal fishing juga dilakukan dengan memperkuat Awak Kapal Pengawas (AKP) perikanan. AKP yang menjadi ujung tombak, dituntut memiliki keberanian dan kapasitas yang mumpuni untuk mengamankan dan menegakkan kedaulatan negara di laut.

Upaya strategis yang dilakukan di antaranya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi AKP. Termasuk para Nakhoda dan Perwira Kapal Pengawas. Dalam hal ini, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) bekerja sama dengan instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, dan Lembaga Sandi Negara.

“Kerjasama ini telah berlangsung lama dan terus diperkuat agar awak kami bisa bertarung di lautan,” jelas Susi.

Ia menambahkan, dalam melaksanakan tugas operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Kapal Pengawas KKP telah melakukan operasi mandiri maupun operasi bersama terkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti TNI AL,

Polri dan Bakorkamla. Termasuk juga operasi pengawasan bersama dengan negara lain, yakni operasi Terkoordinasi Ausindo (AustraliaIndonesia) dan operasi Terkoordinasi Malindo (Malaysia-Indonesia).

Sedangkan dari sisi operasional Kapal Pengawas, tahun ini KKP mendapatkan alokasi anggaran sebanyak 116 hari operasi, untuk mendukung 27 kapal pengawas yang telah ada dan 4 kapal pengawas SKIPI yang akan operasional pada akhir 2015. Jumlah hari operasi akan terus diupayakan untuk ditingkatkan menjadi 210 sampai 280 hari. “Kami terus berupaya mengoptimalkan pengawasan di laut dengan meningkatkan anggaran operasional kapal pengawas,” tandasnya.

(Wanto)

Menteri KKP Susi Pudjiastuti

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

21

KABINET

FOTO : IST

Yuddy Gapai 9 Quick Wins

D

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dipimpin Yuddy Chrisnandi mengklaim telah berhasil menggapai 9 program Quick Wins yang telah ditetapkan.

22

alam keterangan persnya di kantor Kemenpan-RB, Senin (27/1) lalu, Yuddy Chrisnandi menegaskan capaian program 9 Quick Wins ini. Pertama, telah melaksanakan secara masif melalui berbagai sarana komunikasi, baik online (media sosial, media online, portal Kemenpan-RB) maupun secara offline (media cetak, media elektronik, dan kunjungan Menpan).

Selama 100 hari kerja, Menpan Yuddy telah blusukan ke instansi pemerintah dan unit kerja penyelenggara pelayanan publik sebanyak 121 kali. Blusukan tidak saja dilakukan secara terjadwal, tapi juga dadakan. Tidaklah mengherankan kalau liputan tentang reformasi birokrasi dan revolusi mental di media cetak dan media online mencapai 673 berita.

Kedua, merupakan pekerjaan besar yang dilakukan sejak menjelang terbentuknya Kabinet Kerja adalah penyusunan organisasi kementerian. Ada 34 kementerian dan 2 kementerian baru. Sementara 11 kementerian mengalami perubahan, dan 21 kementerian tetap.

Sesuai target, Kemenpan telah menyerahkan draf Rancangan Perpres tentang Organisasi Kementerian Negara kepada presiden. “Perpres ini menjadi pedoman bagi seluruh kementerian dalam melakukan penataan organisasi,� kata Yuddy.

Ia menambahkan, dalam penataan organisasi, telah ditetapkan prioritas terhadap kementerian baru dan kementerian yang telah mengalami nomenklatur.

Ketiga, penguatan manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) yang transparan , kompetitif, berintegritas, dan berbasis merit. Saat ini telah dirampungkan enam draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan UU No.5/2014 tentang ASN. RPP tersebut adalah RPP tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), RPP tentang Manajemen PNS, RPP tentang Gaji dan Tunjangan, RPP tentang Pensiun dan Tunjangan Hari Tua, RPP tentang Disiplin dan Penilaian Kinerja, dan RPP tentang Korps Pegawai ASN. Salah satu bagian penting dalam siklus manajemen ASN adalah seleksi CPNS yang bersih, profesional, tanpa

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

FOTO : IST

KABINET

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dipimpin Yuddy Chrisnandi

korupsi (BERPRESTASI) dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) tahun 2014.

Keempat, penuntasan permasalahan khusus rekrutmen ASN, yaitu tenaga honorer K-2 dan rekrutmen CPNS pelamar umum Papua dan Papua Barat. BKN telah menetapkan dan memberikan NIP bagi TH K-2 yang lulus, yaitu pusat 2.141, dan daerah 119.296. Saat ini juga masih dilakukan verifikasi dan validasi tenaga honorer K-2 yang sudah lulus, dan pemetaan tenaga honorer K-2 yang tidak lulus (khusus Jawa dan Bali).

Kelima, percepatan operasionalisasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memperkuat penerapan sistem merit dalam pengangkatan pejabat pimpinan tinggi. Pengangkatan anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 141/M Tahun 2014.

Pelantikannya telah dilakukan pada 27 November 2014 lalu.

Untuk percepatan operasionalisasi KASN telah diterbitkan Peraturan, Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pengaturan Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, Tata Kerja, serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan KASN. “Perpres ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Ketua KASN Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KASN,� jelasnya.

Quick Wins keenam adalah penilaian pengelolaan pengaduan pelayanan publik di seluruh

kementerian/lembaga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).

Ketujuh, kompetisi inovasi pelayanan publik nasional untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedelapan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Instansi Pemerintah melalui Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi terhadap Unit Kerja Pelayanan pada Kementerian/ Lembaga dan Pemda yang telah mencanangkan zona integritas, serta penerbitan Kebijakan tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Pada akhir tahun 2014 telah dilakukan evaluasi terhadap 462 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Hasil evaluasi menyatakan bahwa Pemda semakin baik dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara keseluruhan, instansi yang berkategori baik dalam penerapan SAKIP meningkat. Untuk instansi pusat meningkat dari 94,05% pada 2013, menjadi 98,00% pada 2014. Untuk Provinsi meningkat dari 84,85% pada 2013 menjadi 87,88% pada 2014. Sementara untuk kabupaten/kota meningkat dari

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

30,30% pada 2013, menjadi 35,84% pada tahun 2014.

Untuk pencegahan korupsi, pemerintah menerbitkan kebijakan Zona Integritas di setiap Kementerian/ Lembaga//Pemda. Hingga tahun 2014, sebanyak 249 instansi pusat dan daerah telah mencanangkan Zona Integritas. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa dari 125 unit kerja di 28 instansi, ditetapkan 23 unit kerja berpredikat WBK/WBBM (14 WBK dan 9 WBBM).

Terakhir atau quick wins kesembilan yaitu Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaran Pemerintahan melalui Penerbitan Surat Edaran Menpan-RB tentang penghematan kegiatan operasional, penggunaan sarana dan prasarana, dan pemanfaatan produk dalam negeri.

Untuk mendorong tercapainya efisiensi nasional dan pola hidup sederhana di kalangan ASN, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur, Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, dan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana.

Berdasarkan pemantauan dari Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana, instansi pusat maupun daerah telah menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN-RB, khususnya Nomor 10 dan 11 Tahun 2014.

(Wan)

23

KABINET Seratus hari berlalu.

Evaluasi dilakukan Presiden Jokowi. Perlu penyesuaian-penyesuaian.

Kini, APBN telah disetujui.

Para Menteri harus tancap gas.

24

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

KABINET

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

25

SENATOR

Badan Khusus Banjir Jakarta Jakarta kebanjiran. Satu persoalan yang belum mampu diatasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) usul pembentukan badan khusus.

26 26

C

urah hujan pada Senin (9/2) lalu, sebenarnya tidak terlampau tinggi dibandingkan saat banjir melanda Jakarta di tahun 2013 dan 2014 silam. Akan tetapi, lantaran buruknya drainase dan minimnya resapan air, membuat pasokan air permukaan melimpah.

Terdapat sedikitnya 93 titik di ibukota yang kebanjiran. Ketinggian banjir bervariasi antara 10-80 cm. “Buruknya drainase perkotaan dan tata ruang yang tidak kendali menyebabkan banjir makin sulit ditangani,� kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho. Ia menegaskan, banjir di Jakarta kali ini disebabkan oleh buruknya drainase, lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia.

Akibat banjir sudah pasti menyebabkan banyak kerugian.

Aktivitas masyarakat terganggu. PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangeran bahkan terpaksa memadamkan 469 gardu distribusi dari 17.000 gardu.

Banjir membuat jalur distribusi terhambat, transaksi perbankan turun drastis, dan aktivitas perkantoran terhenti. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta memperkirakan kerugian akibat banjir selama dua hari lalu lebih dari Rp1,5 triliun.

Menanggapi persoalan banjir ini, senator asal DKI Jakarta Fahira Idris mengemukakan, persoalan banjir tidak akan mungkin bisa diselesaikan oleh Pemprov Jakarta sendirian. Selain letaknya yang berada di dataran rendah, banjir Jakarta terkait erat dengan keberadaan 13 sungai besar yang melintas antarprovinsi.

Oleh karena itu, penanganan banjir Jakarta harus melibatkan lintas kementerian dan lembaga, Pemprov Jawa Barat dan Banten. “Untuk ini,

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015 SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

SENATOR Nantinya badan khusus ini, misalnya, bisa meminta daerah resapan air seperti Bogor dan Cianjur untuk tidak dibangun perumahan atau perkantoran, serta percepatan pembuatan waduk terutama di Bogor. Badan ini juga berhak meminta Pemerintah Provinsi Jakarta meninjau ulang ijin-ijin perumahan mewah dan pusat perbelanjaan yang berdiri di sepanjang pesisir Jakarta yang juga menjadi biang banjir ibukota.

Fahira meyakini, kalau tidak ada terobosan seperti itu, Jakarta akan tenggelam. “Suka tidak suka Jakarta adalah ibukota. Kalau Jakarta lumpuh, Indonesia juga bisa terancam lumpuh. Jadi ini untuk kepentingan nasional,” cetus senator yang mendapat suara terbanyak pada pemilu legislatif 2014 ini.

Sebelumnya, pada Selasa (10/2) dinihari, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian program penanggulangan banjir di Jakarta. Menurutnya, penanggulangan banjir di Jakarta tak mungkin diselesaikan dalam 1-2 tahun. Banjir di Jakarta akan berkurang setelah terowongan dari Ciliwung menuju BKT selesai dibangun.

Termasuk pembangunan Waduk di CiawiBogor.

(BINUS)

WWW.BPBD.JAKARTA.GO.ID

Presiden Jokowi harus membentuk badan khusus,” ujarnya di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (11/2) lalu, seperti dirilis laman dpd.go.id.

Fahira Idris yang juga menjabat Wakil Ketua Komite III DPD-RI, mengapresiasi berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan Pemprov DKI. Mulai dari penataan waduk, pembuatan sodetan, penataan sistem drainase, penambahan pompa, atau rencana pembangunan waduk di Ciawi.

Namun, menurutnya, hal tersebut tidak akan menyelamatkan Jakarta dari banjir.

Dalam pandangannya, selama kawasan hulu Ciliwung dan Cisadane tidak dipulihkan serta fungsi kawasan Bogor, Puncak, Cianjur, sebagai daerah resapan air juga tidak dipulihkan, Jakarta akan terus banjir.

“Karena proses pemulihan ini sifatnya lintas provinsi dan kementerian, maka presiden harus membuat badan khusus untuk mengurusi koordinasi antar wilayah Jabodetabek dan sekitarnya,” jelasnya.

Badan khusus ini dibutuhkan agar tercipta penguatan koordinasi dalam penataan tata ruang sehingga Jakarta dan daerah sekitarnya bisa sama-sama tumbuh, bebas banjir, punya infrastruktur yang mantap serta jaringan transportasinya lebih baik. Badan ini diberi kewenangan untuk membuat kebijakan dan tindakan.

“Badan bertanggungjawab langsung ke presiden. Koordinatornya bisa menteri yang ditunjuk Presiden atau salah satu gubernur yang wilayahnya masuk Jabodetabek. Bisa Gubernur Jakarta, Jawa Barat, atau Banten,” usul Fahira.

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015 SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

27 27

SENATOR Angggota DPD RI Djasarmen Purba

DAU Daerah Kelautan Harus Diperbesar

L

antas, yang menjadi pertanyaan apakah Indonesia sudah mengupayakan kedaulatan maritim.

Pasalnya, di beberapa daerah kepulauan yang didominasi lautan masih belum merasakan hasilnya. Dengan kata lain, anggaran yang dialolasikan kepada wilayah tersebut masih minim.

Sebagai contoh Kepulauan Riau yang 95 persen wilayahnya didominasi lautan, anggaran yang dialokasikan tahun lalu hanya Rp 1,1 triliun. Bandingkan dengan Jambi yang menerima anggaran sebesar Rp1,7 triliun.

Bertitik tolak dari hal tersebut, pemerintah pun dituntut konsen terhadap persoalan itu. Dukungan banyak pihak juga dibutuhkan demi tercapaiya kedaulatan maritim.

Dalam pandangan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Djasarmen Purba, persoalan

maritim memang tanggung jawab bersama.

DPD, sambungnya, sebagai inisiator pembentukan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, sangat konsen memperjuangkan dan mengimplemetasikan kedaulatan maritim dalam bentuk anggaran.

“Harapan kami pemerintah jeli dalam menyikapi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) ttahun 2015,” tegas anggota senator dari Kepulauan Riau (Kepri) di gedung DPD, Jakarta, Kamis, 5 Februari.

Ditambahkannya, pemerintah wajib menyertakan laut sebagai basis dalam penyusunan anggaran. Ini merupakan dasar legalitas dalam mendukung kedaulatan maritim, sebagai diatur dalam Pasal 15 ayat 4 No. 32/2014 bahwa untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah wajib menyertakan luas wilayah laut sebagai dasar pengalokasian anggaran pembangunan kelautan.

Juga, urainya, kembali ditegaskan di ayat 6 yang berbunyi “Anggaran pembangunan kelautan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara”.

“Jika tidak, berarti pemerintah juga ‘menunggangi’ maritim.

Dalam artian, tidak ada perhatian untuk

Pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla tengah gencar menggenjot sektor kelautan dan maritim. Bahkan ada koordinator kementerian yang mengurusi maritim. mengembangkan Indonesia sebagai negara maritim. Terlebih dalam mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia. Sehingga tidak ada gunanya pidato Presiden Jokowi saat pelantikannya,” tandas Djasarmen.

Hanya wilayah darat

Terkait DAU (Dana Alokasi Umum), selama ini hanya mempertimbangkan wilayah daratan saja. Ada kesan wilayah kelautan agak dikesampingkan. Seperti diatur dalam PP No.55 tahun 2005, dalam Pasal 40 ayat 3 yang berbunyi “Kebutuhan fiskal seperti dimaksud pada ayat (2). Diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Djasarmen pun menilai perhitungan DAU yang hanya mempetimbangkan wilayah daratan, bertentangan dengan aturan lain, seperti UU No. 6 tahun 1996 tentang perairan, Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi; “Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang ternasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia, sehingga merupakan bagian dari perairan indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia”.

“Juga Undang-undang No.32 tahun 2014 tentang kelautan, Pasal 15 ayat 4 dan 5 sebagaimana tersebut di atas,” terangnya.

Sudah barang tentu, hal ini berdampak besar bagi daerah yang berbasis kelautan, seperti NTT, NTB, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barata, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

“Daerah-daerah tersebut mengalami ketertinggalan. Dan merasa tidak diperlakukan tidak adil dalam penerimaan DAU,” ucapnya.

Wan

28

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

SENATOR Oesman Sapta Odang:

Wartawan Harus Negarawan

Oesman Sapta Odang menerima cinderamati dari Koordinator Wartawan Parlemen RI, Hilman Mattauch

Tak hanya pejabat publik atau pemimpin yang bisa menjadi negarawan. Wartawan pun bisa.

P

rofesi wartawan sangat mulia. Bila wartawan berpihak pada kebenaran, kepentingan rakyat dan negara, maka wartawan itu benar-benar negarawan. Inilah yang ditegaskan Osman Sapta Odang, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2014-2019.

Penegasan itu dilontarkan Oesman Sapta Odang atau akrab disapa OSO, kepada sejumlah wartawan di Pressroom DPR Senayan Jakarta, pertengahan Desember silam. “Saya sangat menghargai wartawan seperti itu. Meskipun banyak juga wartawan yang brengsek,” ujarnya penuh keakraban.

Kedatangan OSO yang awalnya hendak bersilahturahmi sekaligus akan menerima beberapa pengurus asosiasi serikat pekerja ini, tampaknya menjadi “malaikat” bagi wartawan.

Pasalnya, dalam kesempatan itu,

tanpa diduga OSO langsung tergerak membantu seorang rekan wartawan yang sedang terbaring sakit di RS Thamrin Cileungsi.

Atas permintaan Oso, rekan wartawan yang bernama Arman langsung dipindah rawat ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Namun, lantaran IGD penuh, Arman dibawa di RSU Bunda di Menteng Jakarta Pusat.

Berkat ini, Arman pun sadar dan pulih. “Bang OSO memang sahabat wartawan,” kata Koordinatoriat Wartawan Parlemen RI, Hilman Mattauch, dalam bincang-bincang bertajuk “Bang OSO Sahabat Wartawan”, sebagai apresiasi para wartawan atas dedikasi Wakil Ketua MPR ini.

Dalam kesempatan itu, OSO sendiri tidak ingin bantuan yang tulus itu dipublikasi. Senator asal Propinsi Kalimantan Barat itu tak ingin nantinya dinilai pamer bahkan dikira

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

mau menjadi pahlawan.

OSO mengatakan, membantu itu sudah hobinya sejak dulu. Apalagi, dia juga pernah menjadi wartawan, pernah tidur di jalanan, emperan toko, oplet atau mobil angkot, dan sebagainya. “Jadi, wartawan itu keluarga bagi saya,” tuturnya.

Memang, pendiri dan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Daerah (PPD) ini, sejak dulu dekat dengan wartawan dikenal sebagai figur yang peduli sosial. Dia ringan saja membantu orang yang sedang dalam kesusahan.

Sebagai pengusaha sukses dan politisi nasional, kini OSO menjabat Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD RI,. Sebelumnya, OSO juga pernah mengemban jabatan yang sama sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2002-2004 mewakili unsur Utusan Daerah.

Bersama pimpinan dan anggota MPR RI lainnya, OSO terus berusaha dan memelopori untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Peran OSO dkk sangat dibutuhkan untuk membangun tatanan politik yang lebih harmonis dan bermartabat.

Wanto

29

TOKOH

Dr Sofyan Tan:

LULUSAN MENGANGGUR, PENDIDIKAN KITA GAGAL

Sejak kecil hingga dewasa, pria keturunan Tionghoa bernama Tan Kim ini, kerap menerima perlakuan tidak adil. Meski demikian, kondisi itu tak pernah membuatnya patah semangat. Sebaliknya, dia gigih berjuang untuk mengubah keadaan.

30

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

TOKOH

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

31

TOKOH Diskriminasi lainnya?

Sekolah swasta itu kan ujiannya di PTN seperti USU. Semua mata pelajaran saya selesai. Ujiannya bagus. Hanya tinggal satu mata pelajaran, penyakit mata. Saya harus ujian lima kali, hanya gara-gara saya Tionghoa. Asal ketemu dosen, mereka menuding: kamu Cina ya? Enggak lulus. Sedangkan ujian negara itu setahun cuma dua kali.

Bulan Maret dan Agustus. Jadi kalau nggak lulus Maret, saya ulang Agustus.

Bayangkan satu mata pelajaran harus mengujinya tiga tahun. Praktis saya ujian dokter negara empat tahun. Saya tamat seharusnya 1986, baru dilantik 1990. Berarti kalau dihitung-hitung saya mencapai dokter hampir 12 tahun.

Dr Sofyan Tan

“K

ebencian tidak boleh dibalas dengan kebencian,” ujarnya kepada Swara Nusantara di ruang kerjanya di Gedung DPR Senayan, baru-baru ini. “Kebencian harus dibalas kasih sayang,” begitu tekadnya.

Tekad tersebut diwujudkan dengan membangun sekolah untuk anak-anak yang tak mampu di tahun 1987. Ia mendirikan Yayasan Pendidikan Sultan Iskandar Muda (YPISM) di Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Ia kumpulkan anak-anak miskin dari berbagai suku dan agama. Ada anak keturunan Tionghoa, Melayu, India, Batak, dan lainnya. “Asasnya pembauran,” tuturnya. Padahal, di tahun itu, dia sendiri belum punya banyak uang.

Nah, bagaimana kisah perjalanan hidupnya yang penuh diskriminasi, kemudian berhasil membangun sekolah pembauran dan menerima Maarif Award 2014 dari Maarif Institute Jakarta, serta akhirnya duduk di DPR-RI sebagai anggota Komisi X, berikut penuturan Sofyan Tan kepada Iwan Hartawan dan fotografer Jimmy Valentino dari Swara Nusantara, di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Perjalanan hidup Anda katanya sering diperlakukan tidak adil atau diskriminasi. Bisa diceritakan?

32

Saya tidak pernah minta dilahirkan sebagai orang Tionghoa. Tapi ini harus kita terima. Lahir sebagai orang Tionghoa juga nggak enak. Pada waktu peristiwa G 30 S PKI tahun 1965, ada pengganyangan terhadap PKI, orang Tionghoa dicap Cina. Artinya, rumah orang-orang Tionghoa dibakar waktu itu. Rumah-rumah orang Tionghoa di sekitar rumah kita, banyak yang dibakar.

Tapi, herannya saya, rumah kita nggak dibakar. Di luar, hanya terdengar teriakan-teriakan, itu orang kita. Rumah kita dijaga oleh sekelompok pemuda sehingga tidak terjadi pembakaran. Itu menjadi pertanyaan saya waktu itu, kenapa rumah kita enggak dibakar.

Sewaktu kuliah Anda juga diperlakukan diskriminasi.

Bagaimana bentuknya?

Iya, waktu mendaftar menjadi mahasiswa di USU, saya nggak bisa masuk, karena ada kuota yang tak tertulis bahwa orang Tionghoa yang diterima hanya 2 persen. Saat itu, penerimaan mahasiswa 100 orang. Jadi, hanya 2 orang Tionghoa yang diterima.

Ini sama sekali tidak adil. Tapi, saya tidak patah semangat. Saya mendaftar ke swasta. Saya ujian dan dapat ranking tiga. Artinya, saya enggak kalah. Sekolah swasta butuh dana tidak sedikit. Ketika orang tua meninggal, saya ambil keputusan kuliah sambil cari uang.

Apakah Anda benci karena perlakuan yang diskriminasi itu?

Buat saya, benci saya terhadap kemiskinan. Bencikah terhadap rasis yang menimpa diri saya? Saya pun berpikir, tidak boleh. Tidak boleh kebencian dibalas dengan kebencian.

Tapi, kebencian harus dibalas dengan kasih sayang. Itu yang melatarbelakangi saya bangun sekolah. Kumpulkan anakanak miskin dari berbagai suku dan agama. Pada tahun 1987 saya memulai proyek untuk membangun sekolah.

Bagaimana ceritanya?

Saya nggak punya uang, tapi ingin membantu orang. Sarwono Kusumaatmadja pernah menyindir, orang miskin mau nolong orang miskin, nggak masuk akal.. ha-ha-ha.. Yang saya lakukan waktu itu, saya pinjam uang dari bank. Kebetulan, ada orang Melayu di sana pinjamin tanah kepada saya.

Luasnya 1.500 meter. Saya ingin jadikan agunan kepada bank, tapi ternyata tanahnya masih SK. Pinjam ke bank harus sertifikat. Gagal. Tapi, untungnya, ada teman saya orang Jawa punya rumah, ada sertifikat. Sertifikat rumah itu saya pinjam untuk diagunkan.

Akhirnya pinjaman dari bank, keluar.

Awalnya Rp60 juta.

Anda disebut orang gila karena membangun sekolah tersebut.

Benar seperti itu?

Iya benar. Orang lihat kan gila, seharusnya jadi dokter cari uang gampang, kok malah kerja terbalik seperti itu. Keluarga juga ribut dan sebagainya. Mereka bilang ke saya mengapa memilih hidup seperti ini, mengambil yang sulit. Bukannya selesaikan dokter, cari uang dari sana, malah cari uang untuk bayar bunga.

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

TOKOH Bagaimana sekolah itu bisa berjalan?

Di sekolah yang datang 187 anak dari kalangan orang miskin. Untuk menutupi biaya operasional, saya mengajar di mana-mana. Seiring perjalanan waktu, saya juga nekat minta tambahan pinjaman kepada bank yang saya pinjam. Sehingga punya pinjaman bank sampai Rp200 juta.

Sambil pinjam, sambil bangun. Jadi ada alasan, karena jumlah murid yang mendaftar cukup banyak. Sempat ada tunggakan membayar bank. Pinjaman Rp200 juta, bunga Rp100 juta lebih.

Bank itu sudah marah-marah. Mau sita dan lain-lain. Lalu saya pindah bank.

Kemudian dapat pinjaman lagi. Karena ngurusin orang miskin termasuk anak asuh, lalu terjalin kerjasama dengan Sarwono Kusumaatmadja (Mantan Menteri Lingkungan Hidup). Kemudian saya ngurusin lingkungan yang dia sukai. Akhirnya barter, dia bantu saya.

Sehingga saya nggak ada utang.

Terus, bagaimana bisa berkembang?

Tahun 1989, ada organisasi yang bernama Asoka Inovator for Public dari Washington memberi penghargaan kepada saya karena pekerjaan saya unik, melawan arus. Kalau ini berhasil, bisa membawa dampak buat perubahan wajah Indonesia. Sehingga pada waktu itu, saya dikasih 500 dollar setiap bulan. Karena tidak bekerja sebagai dokter bekerja tapi mengurusi anak miskin. Ini juga membuat perhatian dunia. Bahkan, ada lembaga di dunia yang tertarik dengan program anak asuh berbentuk silang.

agama dengan kami, kenapa datang?

Lalu orang itu bilang, bapak Anda itu cukup membaur dengan kami.

Itulah persoalan Tionghoa dan non Tionghoa. Mereka bisa damai apabila mereka membaur. Tionghoa sebagai minoritas harus melebur demi bangsa dan negara. Itulah yang ditanamkan di sekolah kami. Ada pembauran antara berbagai suku, sehingga tidak ada kesan negatif. Selama 28 tahun, anak asuh yang berhasil saya bantu sekitar 2614.

Jumlah yang muslim hampir 80 persen.

Tionghoa sekitar 20 persen Tanggapan orang-orang yang melihat keberhasilan Anda?

Waktu itu orang bilang nggak masuk akal ya, orang miskin bantu orang miskin. Pinjam ke bank biasanya untuk usaha menguntungkan, ini buat bantu orang miskin yang tidak ada profitnya. Itu yang orang bertanyatanya. Tapi, segala yang dijalani dengan tulus dan ikhlas, Tuhan pasti memberi jalan.

Setelah jadi anggota DPR, apa yang akan Anda perjuangkan?

Kebetulan saya duduk di Komisi X, ya berjuang untuk pemerataan pendidikan. Pemerintah sudah mengalokasikan dana 20 persen untuk pendidikan, tapi persoalannya tidak ada pemerataan pendidikan. Karena yang banyak itu tertumpuk di pusat.

Bukan merata ke bawah. Tapi kalau kita bicara masalah pemerataan kualitas pendidikan tinggi, dana merupakan hal penting. Kenapa perguruan tinggi sudah top dapat dana besar, sementara yang di NTB, NTT, hanya dapat bantuan Rp5 miliar. Bagaimana kita berharap bahwa daerah itu bisa berkembang kalau model pemikiran seperti itu.

Kalau ingin pemerataan pembangunan, bukan hanya fisik saja tapi juga SDM. Dia harus bisa menjadikan perguruan tinggi di luar pulau Jawa kualitasnya tidak jauh berbeda dengan yang di Jawa.

Mereka tidak bertumpu lagi di Jakarta.

Malah dalam pemikiran, bagaimana dosen-dosen yang pintar-pintar mau bekerja di daerah. Jadi akan ada transfer ilmu.

Pendidikan itu juga harus berkualitas, bukan asal-asalan saja.

Kualitas artinya, lulusan sekolah itu bisa menjawab persoalan pembangunan.

Kalau lulusan tersebut menjadi pengangguran itu berarti gagal pendidikan.

Dia bekerja kalau ada perusahaan yang investasi saja, gagal pendidikan kita.

Sumber daya alam kita melimpah. Jadi, bagaimana kita mencetak generasi agar bisa mengelola kekayaan alam. Sehingga jika mereka bisa menjadi enterpreneur, pelaku ekonomi, maka secara tidak langsung, orang intelektual itu bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain yang yang pendidikan lebih rendah dan hasilnya pengangguran berkurang, kesejahteraan meningkat.

Buat saya, benci saya terhadap kemiskinan. Bencikah terhadap rasis yang menimpa diri saya? Saya pun berpikir, tidak boleh. Tidak boleh kebencian dibalas dengan kebencian.

Bisa dijelaskan?

Kalau anak Melayu orang tua asuhnya orang Tionghoa. Anak Tionghoa orang tua asuhnya orang Jawa. Kenapa berbentuk silang?

Karena ada perasaan dan prasangka negatif Tionghoa dan non Tionghoa yang ditanamkan sejak lama. Ini harus dihapus dalam ingatan anak-anak.

Anak-anak harus ditanamkan hal yang benar. Perbedaan itu bukan musuh. Perbedaan adalah kekuatan membangun bangsa ini. Waktu kecil saya ingat, rumah saya dijaga karena ayah kami membaur. Waktu ayah saya meninggal yang datang banyak dari berbagai suku.dan agama. Saya tanya ke orang yang datang, bapak kan beda

Kenapa akhirnya terjun jadi anggota DPR? Begini, jadi anggota dewan ini suatu kecelakaan. Saya tidak mendesain hidup saya. Yang saya desain dulu ingin menjadi dokter yang baik, ditugaskan di daerah terpencil.

Saya ingin jadi dokter spesialis anak, karena anak perlu dibantu. Saya ingin jadi dokter yang baik tapi dibelokkan oleh situasi. Kalau saya jadi dokter hanya bisa ngobatin orang sakit, tapi kalau bikin sekolah bisa menghasilkan banyak dokter. Itu by desain. Kata orang kalau kamu sudah berbuat dan pekerjaan itu berdampak pada masyarakat, maka sesungguhnya kamu sudah berpolitik. Cuma, bukan politik praktis. Tapi, saya kadangkadang enggak sadar jadi anggota DPR, karena sikap saya yang suka mengkritik, oposisi. Apalagi sekarang partai saya di pemerintahan, lebih harus bijak lagi. Tidak sebebas dulu.

Jadi not by desain.

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

Artinya itu yang menjadi permasalahan pendidikan kita?

Iya. Saya melihat perguruan tinggi swasta kualitas pendidikannya harus dimaksimalkan. Perguruan tinggi swasta di daerah hanya menggunakan ruko.

Orang sekolah dua jam bisa jadi sarjana.

Lulusannya hanya sekedar dapat ijazah, mau jadi apa ini? Yang terpenting bagaimana bisa menjadikan SDM berkualitas. Saya banyak menjumpai, kualitas SDM seperti itu. Disuruh buat lamaran aja enggak pintar, apalagi mengarang. *** 33

TOKOH

Jejak Karir Politik

“

Kata orang kalau kamu sudah berbuat dan pekerjaan itu bedampak pada masyarakat, maka sesungguhnya kamu sudah berpolitik.

Cuma, bukan politik praktis.” Inilah sepenggal kalimat filosofi dari Soyan Tan menjawab Swara Nusantara. Pria kelahiran 25 September 1959 ini pun lantas menceritakan perjalanan karir politiknya hingga duduk menjadi anggota Komisi X DPR-RI dari Fraksi Partai Indonesia Perjuangan.

Awalnya, karena aktif di bidang sosial ia dilirik untuk masuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Tapi, kalah di 2004. Lalu, di 2008 ia ditawari masuk PDIP. Namun, pada pemilihan legislatif (Pileg) 2009, ia belum ikut mencalonkan diri. Sofyan lebih banyak terlibat kampanye untuk rekan satu partainya. “Bersyukur,

34

banyak teman yang masuk menjadi anggota legislatif.

Terus, mereka berkelakar, Sofyan dapat apa ya? Saya cuma bilang bangga kalian jadi anggota dewan,” cetusnya.

Tahun 2010 ada pemilihan Walikota Medan. Sofyan didorong sebagai calon wakil walikota. Ibu Megawati pun setuju). Sofyan berpasangan dengan incumben Rahudman Harahap dari Partai Demokrat. Tapi, seminggu menjelang penutupan pendaftaran, Rahudman kabur dan merapat ke Golkar. Akhirnya, Megawati menyuruhnya maju sebagai calon walikota berpasangan dengan Nelly Armayanti.

Ada 10 pasang dalam pilwakot Medan. Putaran pertama, Sofyan menang. Ia kalah pada putaran kedua.

“Sekali lagi, bukan keinginan saya jadi walikota. Tapi, itulah hidup mengalir,” tuturnya.

Pada Pileg 2014, kembali Megawati menyuruhnya maju sebagai caleg. Ia diminta sebagai vote getter, biar dapat dua kursi. Karena selama ini di Sumatera Utara, PDIP cuma dapat satu kursi. Di Pileg 2014 dia harus bersaing dengan orang-orang top. Seperti Sutan Batoeghana, Ramadhan Pohan, Meuthia Hafid, Irmadi Lubis, Tifatul Sembiring, dan dari kalangan sendiri.

Berkat strategi menjaga dan mendatangi kantongkantong suara yang dia miliki, Sofyan berhasil meraih juara di dapilnya dengan perolehan 13.100 suara. PDIP pun dapat dua kursi. “Saya kadang enggak sadar jadi anggota DPR, karena sikap saya yang suka mengkritik. Sekarang partai saya di pemerintahan, saya harus bijak lagi,” aku lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Methodist Indonesia, Medan, tahun 1990 ini.

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

HANKAM

FOTO : IST

TNI Concern Swasembada Pangan Kita sekarang berbicara swasembada pangan tetapi di sisi lain kita juga menikmati impor secara tenangtenang saja

T

tenang-tenang saja,” kata Panglima TNI. Saat melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah, sambung jenderal bintang empat ini, dirinya kerap melihat kondisi petani di pedesaan saat ini seperti museum, di mana cangkul yang dimiliki sudah tua dan orang mengerjakannya juga sudah tua.

Di sawah tidak terlihat adanya anak muda yang bekerja sebagai petani.

Melihat kondisi di persawahan seperti itu yang membuat anak-anak muda tidak mau menjadi petani, apabila sepanjang stigma petani masih tetap seperti itu.

“Untuk itu, saya mengumpulkan anak-anak muda dari berbagai daerah, saya kumpulkan mahasiswa di beberapa kampus kemudian saya datangkan juga para praktisi yang sukses dan berhasil menanam padi 12 ton perhektar dan jagung 14 ton

perhektar. Saya jembatani petani yang sudah tidak memiliki lahan dan modal untuk bertani sehingga dapat berkomunikasi dengan para mahasiswa yang penuh idealism,” tegasnya.

Jenderal Moeldoko mengakui, dalam setiap berkunjung ke daerah, dia selalu memberikan pengarahan kepada anggota TNI untuk lebih mengoptimalkan lahan yang dimiliki TNI baik di Batalyon-Batalyon maupun satuan lain agar ditanami sayuran atau dibuat kolam ikan.

Sehingga para anggota dapat memenuhi kehidupan sehari-hari dan swasembada pangan sendiri.

“Remunerasi yang diterima prajurit TNI sedikit, maka perlu memaksimalkan lahan yang ada di satuan tersebut, sehingga tidak perlu membeli kebutuhan untuk masak sehari-hari,“ tukasnya.

Wan

FOTO : IST

NI memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap swasembada pangan. Dan saat ini banyak orang di daerah perkotaan yang menuntut adanya swasembada pangan, tetapi bila dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan, penduduknya tenang-tenang saja tidak meributkan mengenai swasembada pangan.

Hal ini diungkapkan Panglima TNI Jenderal Moeldoko di acara Jakarta Food Security Summit-3 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat 13 Februari.

Panglima TNI menambahkan, hal tersebut dikarenakan di desa bibit, pupuk, air dan lahan sulit. “Itu persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Kita sekarang berbicara swasembada pangan tetapi di sisi lain kita juga menikmati impor secara

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

35

LEMBAGA

DEN Dorong Energi Terbarukan Selama ini kita banyak mengandalkan sektor energi fosil yang suatu saat akan habis. Maka ke depan pemanfaatan energi baru terbarukan

S

ektor energi berperan besar bagi pertumbuhan nasional dan penyerapan tenaga kerja. Mengingat pentingnya sektor energi, tidaklah berlebihan bila pemerintah membentuk lembaga bernama Dewan Energi Nasional (DEN).

Program kerja yang digulirkan DEN di antaranya mensinergikan peran lembaga ini dengan sektor industri. Akhir Januari lalu, DEN menggelar pertemuan dengan sektor industri untuk mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Seperti diamanatkan PP Nomor 79 tentang KEN, salah satu isi terkait bauran energi, di dalamnya telah dirumuskan penggunaan energi terbarukan sebesar 31 persen pada 2050. Saat ini energi terbarukan 36

tidak dapat bersaing dengan energi fosil lantaran harganya yang sedikit lebih mahal. Salah satu faktor yang membuat energi terbarukan cenderung mahal adalah teknologinya yang belum banyak.

Anggota DEN Sony Keraf dalam materi presentasinya terkait visi Kebijakan Energi Nasional (KEN) menuju 2050, mengungkapkan, dalam KEN terkandung isi yang menyebutkan energi merupakan modal pembangunan atau modal besar bangsa.

Dalam rumusan kebijakan Energi Nasional 2050, DEN mengutamakan perubahan paradigma pengelolaan energi untuk menjadi modal pembangunan nasional, memprioritaskan penggunaan energi terbarukan, mengurangi impor energi fosil secara bertahap dan ketergantungan pada impor energi, menyediakan subsidi energi,

menyediakan cadangan energi nasional, serta konservasi energi. “Selama ini kita banyak mengandalkan sektor energi fosil yang suatu saat akan habis. Maka ke depan pemanfaatan energi baru terbarukan,� tegas mantan Menteri Lingkungan Hidup ini.

Sementara, Dirjen Basis Industri Manufactur (BIM) Kementerian Perindustrian, Harjanto, dalam pertemuan tersebut memaparkan tentang penggunaan dan permasalahan energi di sektor industri.

Paparan yang disampaikan Harjanto terkait pertumbuhan industri nasional, sasaran pembangunan industri 2015 hingga 2035, gambaran umum intensitas penggunaan energi manufaktur, kebutuhan dan suplay energi untuk industri.

Diskusi yang dibuka Irjen Kementerian Perindustrian, Syarif Hidayat, itu pun mengalir dengan lancar. Kalangan pengusaha, asosiasi industri, serta stakeholder yang hadir, juga memberikan masukan kepada DEN terkait kebutuhan dan permasalahan energi sektor industri Iwan

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

LEMBAGA Kepala BNN:

4,2 Juta Jiwa Terjebak Narkotika BNN berhasil mengamankan 8.088 Ton ganja asal Aceh dan penyelundupan 862 kilogram Sabu asal Tiongkok. Ini bukti Indonesia berada dalam kondisi darurat narkoba.

FOTO : IST

K

epala BNN, Komjen Pol Anang Iskandar, menegaskan saat ini Indonesia sudah dalam kondisi darurat narkoba. Selain jumlah penyalahguna narkoba cenderung meningkat setiap tahunnya, peredaran narkotika pun semakin masif dan agresif.

Lihat saja, sedikitnya tercatat 4,2 juta jiwa warga Indonesia terjebak dalam penyalahgunaan narkotika. Sebanyak 1,1 juta jiwa berada pada kategori kecanduan dan perlu untuk segera direhabilitasi. Angka yang cukup spektakuler mengingat infrastruktur tempat rehabilitasi di Indonesia yang masih terbatas.

Oleh sebab itu, pencanangan Gerakan Rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba oleh BNN dan sejumlah pimpinan kementerian terkait pada 31 Januari 2015 lalu, menjadi sebuah babak baru dalam program rehabilitasi secara masif. “Gerakan ini dicanangkan untuk menekan laju pertumbuhan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia,” ujar Anang pada Rakornas BNN, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Dalam Rakornas BNN yang bertema ”Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, Anang menjelaskan, saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah akses pelayanan untuk mendukung program rehabilitasi itu. Akses tersebut meliputi 589 rumah sakit (RS) umum daerah, 31 RS Bhayangkara, 80 puskesmas, 33 rumah sakit jiwa, 7 panti rehabilitasi, 24 sekolah polisi negara (SPN), 16 rindam (TNIAL), dan 24 lapas melalui metode rawat jalan serta rawat inap.

Hal itu, menurutnya, sebagai sebuah paradigma dan pendekatan baru dalam penanganan permasalahan narkoba. Meski demikian, tentunya berbagai tantangan dan persoalan tidak sedikit dihadapi.

Salah satunya keterbatasan infrastruktur tempat rehabilitasi itu sendiri.

Karena itu, dibutuhkan komitmen dan dukungan seluruh stakeholder guna memaksimalkan penanganan permasalahan narkoba melalui upaya perluasan akses rehabilitasi penyalah guna narkoba. Komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memaksimalkan penanganan permasalahan narkoba secara komprehensif. “Terutama terkait upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba,” paparnya.

Anang menambahkan, saat ini juga tidak ada wilayah di seluruh Indonesia yang terbebas dari masalah penyalahgunaan narkotika. “ Indonesia sudah menjadi surga bagi para “pebisnis barang haram” tersebut,” tuturnya seraya berharap seluruh pemangku kepentingan dari pusat sampai daerah berperan secara konkret dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencegah dan merehabilitasi penyalahguna narkotika.

Binus

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

37

LEMBAGA

Dinas Damkar & PB DKI

FOTO : IST

Kebakaran di Tambora Turun

K

ecamatan Tambora Jakarta Barat, selama ini seperti menjadi momok bagi warga dan petugas pemadam kebakaran. Setiap tahun, kejadian kebakaran di wilayah ini terbilang cukup tinggi. Tahun 2013 saja, terjadi 42 kebakaran di wilayah ini.

Lantaran itu, berbagai upaya terus dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar PB) Provinsi DKI Jakarta. Termasuk bekerjasama dengan pihak swasta. Salah satunya, bekerjasama dengan pihak Sumbangsih Sosial Djarum Foundation. Kerjasama ini dilakukan dengan menggelar berbagai kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi warga dalam upaya penanggulangan kebakaran.

Peningkatan keterlibatan warga dalam pencegahan kebakaran ini adalah hasil dari rangkaian Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan Kebakaran yang telah dilakukan Sumbangsih Sosial Djarum Foundation sejak 2012.

Hasilnya positif. Sampai Agustus 2014, ‘baru’ 21 kejadian 38

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Djarum Foundation berhasil mempengaruhi perilaku dan sikap terhadap bahaya kebakaran. kebakaran di Kecamatan Tambora. Hasil dari pelatihan, wargaTambora kini dapat melakukan pemadaman kebakaran sendiri dengan kemampuan dan peralatan yang telah dimilikinya.

Program sosialisasi dan pelatihan pencegahan kebakaran bagi warga Kecamatan Tambora telah diselenggarakan sejak Oktober 2012. Warga Tambora diberikan pengetahuan dan pelatihan mengenai pengenalan unsur-unsur pembentuk api, instalasi listrik yang benar, danperawatan tabung gas.

Warga yang kemudian otomatis menjadi anggota SATGAS PencegahanKebakaran ini juga dilatih cara-cara pemadaman api dengan peralatan sederhana seperti karung basah dan penggunaan tabung pemadam api. Bagi 19 RW binaan, Sumbangsih Sosial Djarum Foundation juga memberikan total 19 Alat Pemadam ApiBeroda SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

FOTO : IST

FOTO : IST

FOTO : IST

FOTO : IST

LEMBAGA

(APAB), 219 Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan alat evakuasi korban, 219 selimut tahan api (fire blanket).

Walikota Jakarta Barat HM Anas Effendi, mengungkapkan kebanggaannya pada partisipasi aktif warga dalam kegiatan pencegahan kebakaran di wilayah sekitarnya. “Kami berharap hal ini bisa menjadi inspirasi bagi warga lainnya di Kecamatan Tambora dan wilayah lain di Jakarta Barat,” ujarnya. “Pembentukan Satgas Pencegahan Kebakaran memang telah meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam pencegahan kebakaran,” tambahnya.

Sementara itu, hasil positif dari pelatihan juga diakui oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar PB) Provinsi DKI Jakarta Subejo. Ini bisa dilihat dari meningkatnya peran aktif warga yang mencapai 67 persen atau 28 kebakaran awal bisa dipadamkan oleh warga sendiri. Sedangkan unit Dinas Pemadam Kebakaran hanya perlu menangani 14 kejadian kebakaran lainnya.

Bandingkan, misalnya, dengan tahun 2012. “Dari 43 kejadian kebakaran, 77 persen atau 33 di antaranya masih ditangani Dinas Pemadam Kebakaran,”ucapnya seraya menambahkan di 2014, angka kejadian kebakaran menyusut menjadi 21 kejadian kebakaran.

Subejo juga menyatakan bahwa angka kebakaran di wilayah binaan Djarum Foundation adalah nol persen. Artinya, sosialisasi yang dilakukan oleh Djarum Foundation dan Dinas Pemadam Kebakaran berhasil mempengaruhi perilaku dan sikap terhadap bahaya kebakaran.

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

Dinas Damkar PB DKI Jakarta mencatat, selama ini wilayah Kecamatan Tambora merupakan wilayah merah, wilayah yang secara rata-rata selalu menempati posisi tertinggi dalam keterjadian kebakaran.

Hal itulah yang tampaknya menjadi dasar pertimbangan bagi Sumbangsih Sosial Djarum Foundation secara konsisten mendampingi warga dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melindungi lingkungannya dari potensi kebakaran.

“Kebakaran mengancam upaya peningkatan kesejahteraan warga,” kata Budi Darmawan, Program Manager Sumbangsih Sosial Djarum Foundation . “Karena itu, pencegahan kebakaran menjadi sangat penting,” sambungnya seraya mengungkapkan sedikitnya 1.950 warga dari 19 RW telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kebakaran.

Eko

39

DAERAH

40 40

SWARA NUSANTARA NUSANTARA || 15 15 FEBRUARI FEBRUARI -- 15 15 MARET MARET 2015 2015 SWARA

DAERAH

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

41

DAERAH

Kaltim di Era Otda

Salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan adalah mengurangi jumlah pengangguran.

42

P

rovinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terluas dan memiliki potensi sumberdaya alam melimpah.

Di mana sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Sumberdaya alam dan hasilhasilnya sebagian besar diekspor keluar negeri, sehingga provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor pertambangan, kehutanan dan hasil lainnya.

Secara administratif, Kalimantan Timur memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Negara Bagian Sabah Malaysia Timur, sebelah timur berbatasan dengan sebagian Selat Makasar dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah

barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat serta Negara Bagian Serawak Malaysia Timur.

Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut 10.216,57 km2 terletak antara 113º44’ Bujur Timur dan 119º00’ Bujur Timur serta diantara 4º24’ Lintang Utara dan 2º25’ Lintang Selatan.

Penduduk Kalimantan Timur tahun 2003 berjumlah 2.704.851 jiwa, tahun 2010 berdasarkan hasil sensus penduduk mencapai 3.553.143 jiwa.

Dengan demikian dalam kurun waktu tersebut jumlah penduduk Kalimantan Timur meningkat sebesar 848.292 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya rata-rata 3,82 persen.

Adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2010 terdiri dari penduduk laki-laki 1.871.690

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

DAERAH Agenda Pembangunan Kalimantan Timur

A

jiwa (52,68 persen) dan penduduk perempuan 1.681.453 jiwa (47,32 persen).

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah atas dasar Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemekaran wilayah administrasi pemerintahan hingga tahun 2007 Provinsi Kalimantan Timur telah berubah menjadi 14 Kabupaten/Kota masing-masing empat (4) Kota dan sepuluh (10) Kabupaten dengan 140 Kecamatan dan 1.445 Desa/Kelurahan.

Sepuluh Kabupaten tersebut adalah Paser dengan ibukota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibukota Sangatta, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Malinau dengan ibukota Malinau, Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor, Nunukan dengan ibukota Nunukan, Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam dan Tana Tidung dengan ibukota Tideng Pale (pemekaran dari Kabupaten Bulungan disetujui pembentukannya pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli

2007). Sedangkan empat Kota adalah Balikpapan ibukotanya Balikpapan, Samarinda ibukotanya Samarinda, Tarakan ibukotanya Tarakan dan Bontang ibukotanya Bontang.

Angka Kemiskinan

Hingga Maret 2014 lalu, jumlah penduduk miskin di Kaltim sekitar 250 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin terbanyak ada di Kabupaten Kutai Kertanegara (Kukar) sebanyak 52.000 jiwa.

Salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan adalah mengurangi jumlah pengangguran. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2013-2018 sudah ditargetkan untuk mengurangi pengangguran sebesar 1 persen setiap tahunnya.

Kemiskinan di Kaltim bersifat multidimensional. Kemiskinan bukan sekedar masalah ekonomi atau rendahnya pendapatan, tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin karena keterbatasan akses dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. ***

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

tasi pengangguran, karena di Kaltim jumlah angkatan kerja, dengan jumlah lapangan pekerjaan masih belum seimbang.

Pembangunan infrastruktur perekonomian, terutama jalan, jembatan dan pelabuhan.

Jalan trans Kalimantan perlu segera dituntaskan. Begitu pula pembangunan jalan kabupaten/ kota.

Pelaksanaan komitmen untuk mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20 persen (di luar gaji dan kesejahteraan guru), pencanangan wajib belajar 12 tahun serta pendidikan gratis.

Penanganan banjir yang melanda Kota Samarinda, Balikpapan, dan kota-kota lainnya, terutama sepanjang Daerah Aliran Sungai Mahakam.

Pemberdayaan ekonomi rakyat semakin ditingkatkan, terutama memperhatikan pada sektor riil, sektor informal dan UKM. Begitu pula perlunya mengurangi keterbatasan akses permodalan.

Peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan kesejahteraan PNS / TNI dan Polri.

Penyelesaian krisis energi, mengurangi ketimpangan antara ketersediaan tenaga listrik dengan kebutuhan tenaga listrik.

Kemandirian/kecukupan pangan dalam rangka ketahanan pangan.

Pembangunan kawasan wilayah perbatasan, kawasan pedalaman dan daerah terpencil. Satu hal yang perlu terobosan khusus, mengingat tingkat kemajuan yang dicapai pada saat ini relatif lambat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan memperbaiki iklim investasi.

Sumber: kaltim.go.id

43

DUNIA

FOTO : IST

Reunifikasi akan tercapai bila kesejahteraan dan ekonomi Korea Utara meningkat.

JAGUNG PERDAMAIAN DARI KORSEL 44

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

DUNIA

M

enghapus kelaparan di seluruh dunia termasuk di Korea Utara adalah salah satu tujuan mulia ahli jagung dari Korea Selatan ini. Bahkan, dia menyakini bahwa reunifikasi akan tercapai bila kesejahteraan dan ekonomi Korea Utara meningkat.

Ahli jagung itu bernama Kim Soon Kwon. Ia menyadari bahwa negara tetangganya itu sangat tergantung kepada jagung sebagai makanan pokok. Karena itu, dia mengusulkan kepada pemerintah Korea Selatan untuk mengirimkan jagung sebanyak 1 juta ton kepada Pemerintah Korea Utara, di mana 500.000 ton sebagai pinjaman dan separuh lainnya sebagai pemberian cuma-cuma.

Namun usulnya tidak dikabulkan.

Pemerintah Korea Selatan hanya bersedia memberikan 100.000 ton.

Atas hal tersebut Kim mengatakan bahwa pemberian sejumlah itu tidak akan memberikan solusi. “Reunifikasi akan sulit diraih,” begitu ujarnya.

Kim lahir pada 1 mei 1945 dari keluarga petani sederhana di ulsan, Korea Selatan. Tak heran bila sejak kecil sudah jatuh hati pada pertanian. Sebenarnya dia ingin sekali melanjutkan pendidikan ke universitas, namun karena kondisi ekonomi keluarganya tidak memungkinkan, kim memutuskan mendalami ilmu pertanian di ulsan Agrarian institute. Keinginannya mengenyam pendidikan bangku universitas terwujud karena kepandaiannya.

Ya, Kim memperoleh beasiswa melanjutkan studinya di Fakultas Pertanian dan Sains, Universitas Nasional Kyungpook. Itu pun harus dilaluinya dengan bekerja paruh waktu sebagai guru untuk menutup biaya pendidikan yang tak seratus persen didanai beasiswa.

Ketika mempelajari pertanian, Kim sangat tertarik dengan jagung.

“Jagung adalah pemberian Tuhan.

Tanaman ini mempunyai berbagai jawaban untuk berbagai problem dunia selama digunakan secara tepat. Mulai dari masalah pangan, pemanasan global, bahkan pemisahan Korea,” tuturnya.

Pria yang dijuluki ‘Dokter Jagung’ ini mengatakan, di dunia terdapat tak kurang 2.500 produk jagung dengan produktivitas yang terus meningkat. Pemanfaatan tanaman jagung juga lebih beragam sebagai

bahan makanan, sumber bahan bakar, dan masih banyak lagi kegunaan jagung. Itulah yang membawa Kim melanjutkan studi ke University of Hawai, AS dan larut dalam berbagai penelitian mengenai jagung yang kelak akan digunakannya melawan kondisi kelaparan dunia.

Di AS, Kim terkagumkagum dengan produksi jagung negeri Paman Sam itu yang menurutnya 30 kali lebih baik dari jagung yang diproduksi negeri gingseng, tanah kelahirannya.

Hal itu semakin memacu melakukannya banyak penelitian demi menciptakan jagung dengan kwalitas lebih baik.

Kembali ke Tanah Kelahiran

Setelah berhasil memperoleh gelar doktor dari University of Hawai, tak kurang 50 perusahaan di AS menawarkan Kim pekerjaan dan posisi yang bagus. Tentu dengan imbalan gaji yang menggiurkan.

Kim sama sekali tidak tergiur. Dia justru memutuskan kembali ke tanah kelahirannya untuk mengaplikasikan berbagai penelitian yang telah dilakukannya.

Tak sia-sia. Dia berhasil mengembangkan varietas jagung unggul yang diberinya nama Suwon 18, 19 dan 20. Varietas ini dikembangkan di daerah Gang-wondo. Bibit jagung Suwon mampu menghasilkan jagung dengan kwalitas yang sama dengan jagung produksi AS. Tidak melupakan salah satu tujuannya untuk membantu umat manusia dalam memerangi kelaparan, Kim memutuskan pergi ke Nigeria, Afrika. Ia bergabung dengan International Institute of Tropical Agriculture (IITA), sebuah organisasi yang mendukung PBB. Di sini dia mengembangkan pembudidayaan jagung hibrida yang tahan berbagai penyakit, walaupun banyak yang mengatakan bahwa tidak mungkin mengembangkan jagung hibrida di Afrika.

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

Kegigihan dan upayanya membuahkan hasil. Nigeria yang sebelumnya harus mengimpor jagung sebanyak 1 juta ton tiap tahunnya, sekarang mampu berswasembada jagung. Metoda yang digunakannya, kini diadopsi banyak negara untuk mengembangkan tanaman jagung, padi dan budidaya tanaman pangan lainnya.

Hal yang menarik dari berbagai metodanya, dia tidak pernah berusaha membasmi hama dan penyakit tanaman. Dia selalu menciptakan varietas yang tahan dan toleran terhadap serangan ‘para penganggu ini. Keamanan dan kebersihan produk pangan yang selalu menjadi perhatian utamanya, itu mengapa dia sangat tidak setuju terhadap tanaman pangan yang diproduksi menggunakan metoda transgenik.

Kim percaya bahwa pengembangan budidaya jagung akan berdampak bagi kualitas hidup manusia dan lingkungannya, termasuk perdamaian dunia. ”Di antara semua tanaman pangan, jagung dikenal sebagai tanaman yang efesien dalam memproduksi oksigen dan menyerap karbondioksida. Tidak ada selain jagung yang dapat berbuat banyak terhadap manusia dan dunia,” tandasnya.

Aris

45

UKM

PR Koperasi dan UKM

K

Jafar Hafsah

Yang menangkap ikan kan pengusaha kapal. Ini masyarakat. Karena itu, koordinasi kementerian dengan masyarakat juga harus terpupuk dengan baik

46

ementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki banyak pekerjaan rumah (PR). Salah satu soal, lemahnya koordinasi.

Koordinasi pastinya memegang kunci untuk keberhasilan program yang sedang digulirkan. Tanpa koordinasi yang baik akan berakibat fatal bagi pekerjaan yang sedang dijalankannya. Dalam kata lain hasil yang ditargetkan tidak akan maksimal. Hal ini ditegaskan mantan anggota DPR-RI, Jafar Hafsah mengomentari 100 hari kerja kabinet Jokowi-JK. Jafar mengatakan, sebelum bekerja di lapangan, jajaran di Kementerian Koperasi dan UKM harus menyusun rencana program, memantapkan program, dan membuat strategi. “Ini agar kerjanya benar-benar maksimal,� ujarnya

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

UKM

kepada Swara Nusantara di Jakarta, baru-baru ini.

Dia khawatir bila langsung terjun ke lapangan dan memustuskan juga di lapangan akan berdampak pada hasil yang kurang maksimal.

Jadi, menurutnya, harus dipikirkan dengan matang dulu apa dirumuskan seluruh rencana. “Intinya, harus ada pendalaman lebih matang lagi,” imbuhnya.

Ia menguraikan, semua pekerjaan harus ada target dan sasaran yang akan dicapai. “Seperti apa yang mau dicapai, kapan mau dicapai, berapa jumlah yang dicapai, dan cara mencapainya,” jelasnya. Karena, bila tidak ada perencanaan dan parameter kinerja yang jelas, sudah barang tentu kerja yang dilakukan tersebut tak akan memperoleh hasil yang diinginkan.

Contohnya, terkait pembinaan terhadap petani dan nelayan.

Sebelum ke lapangan, kementerian

sudah harus lebih dulu mendata jumlah petani dan melayan tersebut.

Pasalnya, jumlah petani dan melayan cukup banyak. Hal itu dilakukan untuk mencapai sasaran yang dituju demi terciptanya program kerja yang komperehensif.

Begitu juga dalam koordinasi.

Dalam kacamata Jafar, koordinasi memiliki peran penting dalam terciptanya tujuan dan sasaran.

Apalagi, Kementerian Koperasi dan UKM memiliki mitra kerja dengan 20 kementerian dan lembaga lainnya.

Ia menilai lemahnya koordinasi terkait soal kapasitas. ”Menteri harus mengerti soal tersebut. Karena tidak semua menteri mengetahui seluruhnya. Artinya, setiap sektor sangat bergantung dengan sektor lainnya. Seorang menteri tidak bisa bekerja sendirian,” cetusnya.

Ada dua bentuk koordinasi. Kalau koordinasi secara vertikal yaitu

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

berhubungan dengan atasannya (presiden). Sang menteri melaporkan tugasnya kepada presiden.

Sementara koordinasi secara horizontal dengan sesama menteri.

Jika koordinasi yang dilakukan dengan menteri dan presiden sudah terjalin dengan baik, koordinasi dengan elemen lain, seperti masyarakat, juga harus tercipta dengan baik.

Dia pun mencontohkan hubungan yang erat antara kementerian dengan masyarakat. Karena menteri tidak menghasilkan apa-apa.

“Kementerian Perindustrian, misalnya, tidak punya pabrik.

Yang punya pabrik masyarakat.

Oleh sebab itu koordinasi dengan masyarakat harus terjalin dengan baik,” tuturnya. Misal lainnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Yang menangkap ikan kan pengusaha kapal. Ini masyarakat. Karena itu, koordinasi kementerian dengan masyarakat juga harus terpupuk dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya, pengamat perkoperasian Teguh Boediyana mengemukakan, kementerian yang dipimpin Anak Agung Gede Ngurah mempunyai ‘PR’ cukup banyak.

Setidaknya, ada lima ‘PR’ yang harus diselesaikan Menteri Koperasi dan UKM. Pertama, Menteri Koperasi dan UKM harus segera melakukan observasi internal untuk melihat kondisi jajaran kementerian.

Pasalnya, selama ini Teguh melihat jajaran kementerian tersebut bekerja tanpa parameter yang jelas.

Kedua, Menteri Koperasi dan UKM harus berkerja ekstra keras menyusun program komprehensif agar sektor ini terus berkembang.

Ketiga, menata dan mendata koperasi dan UKM di Indonesia.

Data yang ada selama ini derajat akurasinya sangat rendah.

Keempat, harus ada koordinasi dan terjalin sinergi yang baik dengan kementerian atau lembaga lain terkait program pemberdayaan Koperasi dan UKM. Terakhir, setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), beberapa waktu lalu silam, Menteri Koperasi dan UKM harus fokus merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian.

Iwan

47

BISNIS

Enstar Entertainment Siap Kejutkan Hallyu Star

Mr. Seong Shihoon

Budaya Korea memang cukup cepat mewabah di Indonesia. Dimulai dengan hadirnya drama, seni budaya, sampai music Korea yang dinamakan K-POP.

48

A

lhasil, promotor di Indonesia berlombalomba mendatangkan para artis-artis drama, penyanyi K-POP maupun boy band asal Korea. Ada yang berhasil mendatangkan, ada pula yang gagal karena beberapa faktor.

Namun, tahun ini tampaknya bakal ada kejutan bagi para penggila K-Pop di Indonesia dari satu promotor asal Korea. Promotor ini tak lain adalah Enstar Entertainment.

Enstar yang memiliki pengalaman dan kemantangan konsep, akan mendatangkan para idola guna menyapa para boy band dan K-Pop (Hallyu Star) di Indonesia.

Kepada Swara Nusantara, Managing Director Enstar Entertainment, Mr. Seong Shihoon atau biasa disapa Mr. Shawn, mengungkapkan, para Hallyu Star akan disapa idola mereka dalam sebuah konser akbar, showcase, maupun fan meeting. “Kami akan datangkan 2PM,� ujarnya.

Untuk diketahui, Enstar Entertainment merupakan promotor asal negeri ginseng pertama di

Kim Woo Bin

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

BISNIS Indonesia. Enstar Entertainment merupakan pernah sukses di Beijing, China. Datang ke Indonesia sejak April 2014 silam. Selain berinvestasi, Enstar Entertainment mengajak Hallyu Star Indonesia untuk melepas rindu kepada pujaannya.

Pendiri Enstar adalah Mr Shawn.

Bersama istrinya, Shawn mengaku memberanikan diri untuk berinvestasi di Indonesia melalui bidang entertainment dengan mempromosikan artis-artis dari negeri gingseng.

Sebelum berkecimpung di dunia entertainment, Shawn pernah berbisnis di online shopping. Ia sering pulang pergi Jakarta-Korea, karena ayahnya merupakan salah satu pengusaha Korea yang berinvestasi di Indonesia sekitar 10 tahun.

Melihat perkembangan para penggemar Korea di Indonesia dan mulai banyak yang menyukai artisartis drama, K-Pop dan boy band, yang membuat Shawn mendirikan Enstar Entertainment di Jakarta April 2014 silam.

Shawn juga mengatakan tidak terlalu sulit dalam membuat ijin-ijin mendirikan sebuah perusahaan di Indonesia. Hanya prosesnya saja yang masih terlalu lama dan terlalu banyak birokrasi.

Enstar Entertainment merencanakan untuk mendatangkan grup vokal pria asal Korea Selatan,

2PM, yang bertemakan “World Tour Go Crazy in Jakarta” pada tanggal 5 Desember 2014 lalu, resmi diundur hingga 28 Maret 2015 yang akan datang.

Penundaan tersebut disebabkan lebih karena perlengkapan panggung untuk konser yang belum tiba di Indonesia. Hal itu terjadi karena masalah teknis pada pengiriman melalui laut dari Korea Selatan.

Sebelum acara konser “2PM” digelar, Enstar Entertainment berencana akan menghadirkan Kim Woo Bin pada tanggal 14 Maret 2014 di Hall Kota Kasablanka. Acaranya sendiri dinamakan Kim Woo Bin First Meeting In Indonesia dengan tema, “White Day With Kim Woo Bin”. Kapasitas Jumpa fans bersama Kim Woo Bin hanya sampai 3.000 penonton.

Shawn memastikan, pihaknya telah merencanakan konser spektakuler 2PM untuk para penggemarnya di Indonesia dengan peralatan panggung yang canggih. Namun, pihaknya menghadapi masalah teknis dalam pengiriman perlengkapan panggung ke Indonesia. “Karena kami telah menjanjikan konser yang spektakuler dan berkesan, kami memutuskan untuk menundanya hingga 28 Maret 2015,” tuturnya.

Dalam dunia bisnis pasti ada kompetitor atau persaingan. Akan

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

Mr. Seong Shihoon bersama isteri

tetapi, lain halnya dengan Enstar Entertainment. Ia merangkul para pebisnis Indonesia di bidang yang sama. Shawn mengatakan, Enstar Entertainment siap membantu para promotor Indonesia dalam hal membangun relasi dengan management artis di Korea. Semua itu dilakukan sesuai dengan tag line atau slogan Enstar Entertainment, yaitu Good to Great. “Terbaik untuk yang lebih baik,” tegasnya bersahabat. ***

49

BISNIS

Bisnis dan Sosial Berjalan Seiring Saya suka dengan Presiden Indonesia sekarang, Pak Jokowi sebagai pemimpin yang clean and clear, walaupun tidak harus 100 persen bersih

50

H

ubungan Korea Selatan dan Indonesia memang sangat erat. Korea Selatan secara meyakinkan terus memperbesar investasi di Indonesia. Data menunjukkan nilai realisasi investasi Korea Selatan di Indonesia terus meningkat.

Misal, pada 2013, nilai investasi dari Korsel mencapai USD 2,2 miliar.

Ini melebihi nilai investasi pada tahun sebelumnya dan menempatkan Korsel sebagai investor terbesar ke-4 setelah Jepang, Singapura dan Amerika Serikat.

Investasi Korsel di Indonesia terutama pada sektor industri elektronik, telekomunikasi, konstruksi, otomotif, pertambangan, migas, air bersih, perbankan dan perhotelan.

Bahkan, belum lama ini, terdapat investasi yang bernilai miliaran US dolar dari perusahaan besar Korsel seperti POSCO, Hankook Tire, Lotte Group, Cheil Jedang Group di Indonesia.

Namun, sebelum itu, sejumlah perusahaan Korea yang sudah lama berinvestasi di Indonesia, yang cukup tenar adalah Korindo, PT Aneka Panel Indonesia (Api), Multi Konstruksi Utama (MKU), KMK, dan masih banyak lagi. Hal tersebut membuktikan adanya kepercayaan yang tinggi dari para investor Korsel kepada Indonesia.

Keputusan investasi tersebut diikuti bukan hanya oleh perusahaan afiliasi dan perusahaan vendor dari perusahaan besar Korsel, tetapi juga oleh perusahaan Korsel lainnya.

Manufaktur dan konstruksi Salah satu perusahaan Korea yang sudah lama mengembangkan sayapnya di Indonesia dalam bidang manufaktur dan konstruksi adalah API dan MKU. Perusahaan ini masuk ke Indonesia pada 1983 dan memulai usahanya tahun 1984 dengan berkantor di bilangan Pancoran, Jakarta selatan. Perusahaan

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

BISNIS

SWARA SWARA NUSANTARA NUSANTARA || 15 15 FEBRUARI FEBRUARI -- 15 15 MARET MARET 2015 2015

51 51

BISNIS ini dipimpin Mr Choe Byoung Woo sebagai President Director, yang saat ini sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Bisnis API dan MKU di bidang manufaktur dan konstruksi, sudah tidak asing di telinga para pengusaha Indonesia maupun asing.

Perkembangan dua perusahaan ini terbilang cukup meningkat cepat di Indonesia.

Mengedepankan kesejahteraan para karyawan, membuat perusahaan API dan MKU berjalan lancar. Tak ada aksi demo dari karyawan di kala sejumlah perusahaan lain mengalaminya.

API dan MKU memberikan kontribusi cukup besar dalam CSR (Coorporate Social Responsibility) di Indonesia, seperti memberikan bantuan bencana alam di Aceh, bencana banjir dan longsor, bencana gunung Merapi, membangun prasarana kesehatan, Sekolah Luar Biasa (SLB), tempat ibadah dan lain-lain. Kontribusi tidak hanya sekedar memberikan bantuan sandang dan pangan saja, akan tetapi pakaian dan papan yang menggunakan bahan material dari perusahaan.

Kepada Swara Nusantara yang menyambanginya di kawasan Karawang Timur, Jawa Barat, Choe Byoung Woo menjelaskan mengenai bisnis kontruksinya tersebut.

Menurutnya, konstruksi material seperti atap dengan menggunakan sealing merupakan bidang utama dari perusahaan tersebut.

Banyak kelebihan dan keunggulan dari material itu.

Antaralain, efisiensi waktu dalam membangun sebuah proyek, ekonomis dalam energy saving, corak dinding yang bercorak (sesuai permintaan), kuat dan tahan rayap sampai 20 hingga 30 tahun, serta memiliki bahan yang ringan dan sangat bagus untuk pembangunan perumahan. “Hanya saja, biaya sedikit mahal dibandingkan menggunakan meterial batu bata dan semen,” terangnya.

Ia menambahkan, API dan MKU juga memiliki fasilitas manufaktur sandwich panel terbaru dengan pengalaman yang luas di bidang manufaktur dan konstruksi. Sehingga siap membantu meningkatkan efisiensi produksi para pelanggan dengan mengurangi masa konstruksi dan biaya.

Apakah itu pabrik baru, gedung perkantoran, laboratorium, pusat olahraga, atau lainnya.

API dan MKU sangat berkomitmen mempertahankan kontrol kualitas terbaik, inovasi teknologi yang berkelanjutan, kepuasan pelanggan, dan penyediaan keunggulan dalam produk dan pengerjaan. Meski, diakui Choe Byoung Woo, bahan bakunya masih didatangkan dari luar negeri. “Produk coil (streofoam) masih diimpor dari Korea dan China,

52

sedangkan bahan-bahan material lainnya masih didapat dari Indonesia,” jelasnya.

Menurut Cheo, kekurangannya hanya pada streofoam (fire retardant). Ketika kena api, bahan tersebut tidak terbakar akan tetapi menyusut. Banyak perusahaan lain di bidang yang sama tidak memakai lapisan tanpa fire retardant. “Material ini sudah diuji coba kelayakannya ketika di dalam ruang tertutup dibakar sampai mencapai 7000 Celcius, dan ketika seseorang memegang dari luar tidak akan merasakan panas,” cetusnya.

Aktif di Sosial Pendidikan Mr Choe Byoung Woo yang menjadi WNI pada 2005, selain bergelut di bidang bisnis, rupanya juga memiliki citacita mulia, yakni ingin mencerdaskan anak-anak Indonesia lewat pendidikan. Terutama terhadap anak-anak yang berada di lingkungan usahanya di Karawang Timur, Jawa Barat. Ini dibuktikannya dengan mendirikan sekolah mini bahasa Inggris di dalam pabrik dengan fasilitas perpustakaan dengan pengajar utama dia sendiri.

Saat Swara Nusantara tiba di pabriknya, pria energik itu tengah mengajar anak-anak usia 7 hingga 13 tahun.

Dia dibantu satu orang guru dari Indonesia. Selain itu, dia juga memberikan bea siswa kepada anak yang berprestasi.

Beasiswa tersebut berupa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di salah satu universitas di Korea. “Sudah puluhan anak didik yang berhasil sampai masuk dunia kerja dan sukses,” ungkapnya.

Di akhir perbincangan, Choe Byoung Woo merasa bangga menjadi WNI “Saya suka dengan Presiden Indonesia sekarang, Pak Jokowi sebagai pemimpin yang clean and clear, walaupun tidak harus 100 persen bersih,” ujarnya berterus terang.

AF/WN

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

LENSA

UjicobaJaringan Layanan Hd Voice Indosat

Director & Chief Technology Officer Indosat John M. Thompson (kanan) bersama Group Head Corporate Communications Indosat Fuad Fachroeddin (kiri) saat sebelum melakukan Network Drive Test di jalur kereta Jakarta-Bekasi mencoba layanan HD Voice Indosat di Kantor Pusat Indosat, Jakarta, Senin (16/02/2015). Setelah menyelesaikan program Modernisasi Jaringannya di wilayah Jabodetabek, Indosat secara terus menerus tetap melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas jaringan di wilayah ini, untuk memastikan pelanggan selalu mendapatkan kualitas layanan terbaik, terutama di berbagai jalur transportasi padat seperti jalur kereta. Untuk memastikan hal tersebut, Indosat hari ini melakukan uji coba jaringan (network drive test) di sepanjang jalur transportasi kereta antara Jakarta-Bekasi, salah satu moda transportasi utama di Jakarta yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Jabodetabek.

Division Head Network Optimization Indosat Joko Riswadi memberikan penjelasan saat Network Drive Test di jalur kereta Jakarta-Bekasi, Senin (16/02/2015). Setelah menyelesaikan program Modernisasi Jaringannya di wilayah Jabodetabek, Indosat secara terus menerus tetap melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas jaringan di wilayah ini, untuk memastikan pelanggan selalu mendapatkan kualitas layanan terbaik, terutama di berbagai jalur transportasi padat seperti jalur kereta. Untuk memastikan hal tersebut, Indosat hari ini melakukan uji coba jaringan (network drive test) di sepanjang jalur transportasi kereta antara Jakarta単Bekasi, salah satu moda transportasi utama di Jakarta yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Jabodetabek.

Portal BTNproperti

Wahana Flight Simulator Garuda

Direktur Utama Bank BTN didampingi Jajaran direksi lainnya yakni Direktur BTN Irman A Zahiruddin (kiri), Direktur Rico Rizal Budidarmo (kanan) dan Direktur Iman Nugroho Soeko (kedua kanan) mencoba portal BTNproperti yang baru diluncurkan disela acara HUT Bank BTN ke 65, di Jakarta, Senin (9/2). BTNproperti sebagai upaya perseroan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hunian. Portal ini dapat diakses dengan mudah menjawab masyarakat yang akan membeli rumah melalui kpr secara onilene dengan alamat www. btnproperti.co.id.

Direktur Komersial Garuda Indonesia Handayani (ketiga kanan) dan City Mayor Kidzania Jakarta Kerry Riza (ketiga kiri) menekan tombol tanda diresmikannya wahana flight simulator games dan mock-up pesawat A330 Garuda Indonesia di Jakarta, Rabu (11/02/2015). Garuda Indonesia dan Kidzania meluncurkan program kerjasama branding di area wahana anak-anak Kidzania, kerjasama branding tersebut meliputi pemasangan sebanyak 12 wahana flight simulator games Garuda Indonesia dan satu mock-up pesawat A330 Garuda Indonesia dengan kapasitas delapan seat.

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

53

EVENT

Oase T

ak ingin berpangku tangan, istri para menteri kabinet kerja, akhir Januari lalu melakukan aksi sosial dengan mendatangi Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Balita Tunas Bangsa, di Bina Marga, Cipayung, Jakarta Timur.

Rombongan istri para menteri kabinet kerja Jokowi-JK yang menami dirinya sebagai Organisasi Aksi Solidaritas Era (Oase) kabinet kerja, memberikan sejumlah bantuan kepada PSAA. Oase juga membagikan mainan dan makanan kecil kepada balita yang ada di PSAA. Tak hanya itu, Oase pun tampak serius memperhatikan kondisi lingkungan di PSAA. Oase memperhatikan kondisi air di PSAA dengan akan memastikan dan memeriksa ke laboratorium agar benar-benar terjaga kebersihannya. “Kita akan cek ke laboratorium, apakah air di sini terkontaminasi atau tidak,� kata Ani Tejo, Ketua Oase.

Dalam kesempatan ini pula, Ani Tejo menyatakan keprihatinannya tentang kabar dari panti mengenai adanya bayi yang dibuang oleh ibunya di pinggir jalan dekat salah satu tempat wisata di bilangan Jakarta Timur. Yang menemukan bayi tersebut adalah Dr. Pramudya.

Patut diketahui, PSAA Balita Tunas Bangsa didirikan sejak 1985 silam. Panti ini menjadi rumah bagi balita yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena tidak memiliki kebutuhan hidup atau terlantar. Di panti ini, pengelola memastikan para balita dirawat dan diasuh secara baik. Selain itu, juga dilakukan pembinaan mental pendidikan, kesejahteraan sosial, serta proses adopsi.

Oji

54

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

EVENT

Agriculture Youth Leader Camp 2015

Pangan tidak bisa dipandang sebelah mata.

Karena pangan, adalah soal “Hidup dan Mati”nya bangsa

I

katan Badan Eksekutif Mahasiswa Pertanian Indonesia (IBEMPI) menggelar Agriculture Youth Leader Camp (AYLC) pada 12-14 Februari 2015 di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Acara ini melibatkan 14 universitas dari Fakultas Pertanian, diantaranya Universitas Sriwijaya, Universitas Bangka Belitung, Universitas Padjajaran, Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Universitas Muria Kudus, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Mataram, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Tanjungpura dan tuan rumah Institut Pertanian Bogor.

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini bertemakan “Initiative Collaboration for Indonesia Agriculture”. Dari tema yang diangkat diharapkan para peserta yang terdiri dari mahasiswa pertanian dapat semakin terbuka wawasannya tentang

perkembangan pertanian dari para stake holder terkait seperti pemerintah dan DPR, Akademisi, dan kalangan pebisnis.

Kemudian, mahasiswa juga dibekali wawasan terkait kesiapan Indonesia khususnya di bidang pertanian dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 nanti. Selain bekal wawasan, peserta juga mendapatkan pelatihan Search and Rescue (SAR) yang diajarkan oleh para pelatih dari TNI angkatan udara Lanud Atang Sendjaja dan kolaborasi gerakan kemanusiaan yang bekerja sama dengan Lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT), untuk persiapan menghadapi situasi dan kondisi kebencanaan yang sering terjadi di Indonesia.

Terakhir, tak lengkap jika mahasiswa pertanian tidak dibekali dengan dengan manajemen produksi pertanian. Maka, di hari terakhir peserta mendapatkan pembekalan dan pelatihan budi daya buah naga dan pepaya calina yang dilaksanakan di Kebun Pendidikan Sabisa Farm milik Fakultas Pertanian IPB. Pelatihan yang didapatkan mulai dari teknik budi daya, penanganan pasca panen, hingga pemasarannya.

Menurut Dekan Fakultas Pertanian IPB, Ernan Rustiadi, pangan bukan barang biasa, melainkan barang politik yang tidak bisa diperlakukan seperti komoditas pada umumnya, bahkan dengan produk pertanian yang lain.

“Pangan memiliki nilai ketahanan

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

bangsa. Salah satu unsur ketahanan bangsa yang pokok adalah ketahanan pangan,” ujar dia. Lalu, menurutnya, petani di masa depan adalah petani pengusaha yang terlahir dari petanipetani terdidik. Sehingga ke depannya menjadi petani, merupakan profesi yang menjanjikan.

Ketua Panitia AYLC 2015, Mirza Ramadhana Putra, menambahkan, tujuan diadakannya kegiatan adalah terlahirnya sebuah kolaborasi yang diinisiasi oleh para mahasiswa dengan para stakeholder terkait dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. “Pangan tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena pangan, adalah soal “Hidup dan Mati”nya bangsa,” tegasnya.

Binus

55

EVENT Sekolah Harapan Ibu

Terapkan Program Hemat Energi

S

emakin berkurangnya pasokan energi membuat kita harus pandai-pandai menghemat energi. Apalagi hampir semua sektor menggunakan energi.

Sebagai contoh, seseorang yang akan bepergian dengan jarak sekitar 50 meter lebih suka menggunakan kendaraan bermotor. Dan itu merupakan pemborosan energi.

Padahal dia bisa menghemat energi dengan bersepeda atau jalan kaki.

Begitu pun dalam pemakaian lampu di ruangan. Untuk menghemat energi disarankan menggunakan lampu yang bisa tidak boros energi.

Bertitik tolak dari hal tersebut, sebuah lembaga pendidikan bernama Sekolah Harapan Ibu tergerak menerapkan program penghematan energi. Ide membuat program ini digulirkan pemimpin sekolah itu, Indera Wargadalem, SH, MBA. Program ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran sejak dini kepada siswa dan siswi mengenai perilaku penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mensosialisasikan program tersebut, Jumat, 13 Februari, Sekolah Harapan Ibu bekerjasama sebuah lembaga pemerintah dari luar negeri yang peduli terhadap penghematan energi menggelar pelatihan penghematan energi di Sekolah Harapan Ibu yang terletak di bilangan Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Menurut panitia penyelenggara, sejumlah sekolah di Jakarta dan daerah 56

diundang dalam kegiatan tersebut.

Hal ini dilakukan agar setiap sekolah bisa menerapkan metode penghematan energi. Namun sayang, acara yang digelar sejak pagi ini hanya dihadiri beberapa perwakilan sekolah. Menurut Gordo Mikrodo, Staf Pengurus Bidang Kurikulum Sekolah Harapan Ibu, kegiatan ini cukup bagus untuk mengaplikasikan penghematan energi, terutama di sekolah. “Tapi sayang dari sekitar 30 sekolah yang diundang, hanya beberapa sekolah yang datang,� ujarnya kepada Swara Nusantara di sela-sela acara pelatihan tersebut.

Meski hanya diikuti beberapa sekolah, dia mengaku pihak sekolah akan mengapresiasi sekolah yang hadir tersebut. “Sebagai bentuk penghargaan, kami menyarankan agar mereka yang hadir diberi cendera mata. Pasalnya, sangat jarang orang peduli untuk hemat energi,� cetusnya.

Gordo mengakui, kegiatan ini merupakan kali pertama yang digelar di sebuah sekolah. Oleh sebab itu, akunya, pelatihan akan dijadikan pilot project dalam kaitan penghematan energi di sekolah.

Pelatihan program hemat energi tersebut meliputi berbagai hal, seperti: a. Mengganti semua lampu neon (TL) dengan lampu LED b. Mengganti semua Refrigrant R22 (Freon) menjadi Hydrocarbon (MC 22) Musicool yang di claim bahwa mc22 itu sudah ozon free

c. Mengganti semua 24 unit ac lama yang sudah tidak layak pakai walau masih dapat beroperasi dengan berdasarkan hasil audit energi bahwa 24 ac tersebut mengalami overampere dan kerusakan komponen lain yang mengakibatkan pemborosan energi d. Menerapkan Building Management System atau lebih dikenal dengan bahasa awam sebagai upaya monitoring penggunaan energi yang terintegrasi dengan sistem komputer e. Pemasangan Window Screen dengan tipe solar screen sebagai upaya untuk menahan panas matahari masuk kedalam ruangan dengan tetap memasukan cahaya matahari kedalam ruangan kelas yang menghadap matahari f. Penggunaan Pico Solar sebagai alat peraga untuk mengenalkan mengenai konversi energi sejak dini kepada semua murid di sekolah g. Penggunaan alat-alat pengukur energi seperti Lux meter, Power Meter, Digital Clamp Meter sebagai alat peraga kepada siswa guna menanamkan kepada siswa mengenai audit energi yang dapat dilakukan secara pribadi.

Wan

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

EVENT

BRI Peduli Beri Beasiswa untuk Daerah 3T Program BNC bukan semata ingin melahirkan mahasiswa dengan nilai akademis bagus.

Namun, kami ingin menghasilkan lulusan yang komplet. Nilai akademis bagus, soft skill juga bagus

P

T Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bekerjasama dengan Kementerian Ristek dan Dikti RI, pertengahan Januari lalu, memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada para mahasiswa yang berasal dari daerah 3T (tertinggal, terjauh, dan terdepan).

Bantuan diberikan kepada mahasiswa jenjang pendidikan Strata 1 (S-1) dari perguruan tinggi di Pulau Jawa ini, dilaksanakan melalui Program Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC. “Para mahasiswa yang menerima bantuan, telah memenuhi syarat akademis dan lulus seleksi sesuai persyaratan yang ditentukan,” terang Budi Satria, Corporate Secretary Bank BRI. Ia menjelaskan, pada awalnya, program bantuan pendidikan dari BRI ini dinamakan Beasiswa Putra Papua, dikarenakan penerima beasiswa semuanya merupakan asli Putra Daerah dari dua Provinsi di Papua.

Namun, pada 2011, beasiswa yang diberikan tidak hanya dikhususkan pada mahasiswa asal Papua tetapi juga mahasiswa lain yang berasal dari Indonesia Timur SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

seperti Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Sulawesi Utara.

“Maka selanjutnya beasiswa ini disebut sebagai Beasiswa Nusantara Cerdas (BNC),” ujarnya.

Pelaksanaan BNC yang sudah berlangsung dua angkatan ini cukup baik. Karena itu, Bank BRI meluncurkan program BNC Angkatan ke III pada tahun ajaran 2014/ 2015 ini, yang peresmiannya dilaksanakan Senin (19/1) di Aula Auditorium Lt 2 Gd D Ditjen Dikti Kementerian Ristek dan Dikti RI oleh Plt Direktur Utama BRI Asmawi Syam bersama Plt Dirjen Dikti Prof Ainun Na’im, PhD. Pada program BNC Angkatan ke III ini penerima beasiswa tidak hanya khusus pada mahasiswa asal wilayah Indonesia Timur, melainkan lebih luas ke wilayah terdepan, terpencil, dan terluar (3T) dari wilayah Republik Indonesia. “Ada 40 orang Mahasiswa dari 9 universitas terkemuka sebagai penerima beasiswa pada program BNC Angkatan ke III,” ujar Budi.

Tak hanya menerima bantuan keuangan, penerima BNC III juga mendapatkan pelatihan Capacity Building yang dilaksanakan pada 16-18 Januari 2015 di Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara. Melalui pelatihan tersebut, BRI berharap mahasiswa akan semakin terasah soft skill-nya. “Program BNC bukan semata ingin melahirkan mahasiswa dengan nilai akademis bagus. Namun, kami ingin menghasilkan lulusan yang komplet. Nilai akademis bagus, soft skill juga bagus,” tambahnya.

Wanto

57

KEADILAN

DPR Ingkar Janji RUU PRT dijanjikan masuk Prolegnas. Ternyata bohong. RUU Pertembakauan tanpa kabar proses malah masuk.

S

angat mengecewakan!

Inilah sepenggal kata yang dilontarkan Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) menanggapi RUU Perlindungan PRT yang dihapus dari daftar usulan RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.

Janji-janji yang disampaikan oleh Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi IX DPR ternyata kosong belaka. Padahal, tanggal 28 Januari 2015 dalam RDPU, Baleg secara resmi menyampaikan bahwa RUU PRT akan masuk di dalam prioritas Prolegnas. Hal yang sama juga disampaikan oleh Komisi IX yang dipimpin oleh Dede Yusuf dalam pertemuan dengan koalisi masyarakat sipil tanggal 13 Januari 2015.

Anehnya, meskipun RUU PRT sudah menunggu 10 tahun untuk dibahas, tiba-tiba yang masuk dalam prioritas pembahasan DPR adalah RUU “siluman”, yaitu RUU yang muncul tanpa proses di komisi, serta tanpa sosialisasi dengan masyarakat sipil, muncul tiba-tiba dan masuk prioritas.

“Hal ini mengindikasikam betapa kuatnya transaksi atau lobi pihak-pihak yang berkepentingan di belakang layar,” kata Koordinator Jala PRT, Lita Anggraini dalam siaran pers yang diterima Swara Nusantara.

58

Menurut Lita, begitu resistennya anggota DPR terhadap RUU PRT sehingga sejak 2004 sampai 2015 ini belum juga disahkan. Begitu lama.

Sehingga timbul pertanyaan, apakah anggota DPR khawatir akan keberadaan UU PPRT? Apakah karena di antara anggota DPR merupakan bagian dari pelaku pelanggaran hak-hak PRT? “Sungguh memalukan. DPR yang dibayar dengan uang rakyat termasuk dari PRT, justru menghambat adanya perlindungan bagi warga negara yang bekerja sebagai PRT di dalam negeri,” kesalnya.

Ini juga menjadi cermin bahwa DPR merupakan bagian rezim pro perbudakan, dengan tidak adanya itikad baik terhadap nasib PRT yang rawan perbudakan dan penyiksaan. Kalau DPR ingin konsisten menyelesaikan kasuskasus penyiksaan buruh migran di luar negeri, semestinya dibuat dulu dasar hukum yang jelas untuk perlindungan PRT di dalam negeri melalui RUU PRT. “Bagaimana negara bisa melindungi buruh migran di luar negeri kalau PRT di dalam negeri saja tidak bisa dilindungi?” tukasnya seraya mengancam akan melakukan aksi mogok makan hingga RUU tersebut dimasukkan dalam Prolegnas. Aksi solidaritas juga akan dilakukan oleh sedikitnya 20 orang aktivis PRT.

Lita Anggraini

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

KEADILAN

RUU Pertembakauan

Tulus Abadi

Memang cukup aneh dan mengherankan sikap DPR terkait RUU Prolegnas 2015. Saat RUU PRT ditolak, RUU Pertembakauan tiba-tiba masuk menjadi prioritas pembahasan.

Terlebih lagi, RUU Pertembakauan ini dinilai sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia.

Seperti dilontarkan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi. Dalam siaran pers yang diperoleh Swara Nusantara, Minggu (8/2) lalu, RUU Pertembakauan sangat berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Penuh muslihat jahat industri rokok besar. “Patut diduga anggota DPR bermain mata, patgulipat dengan industri rokok. Jelas ini persekongkolannya sangat jahat,” ujarnya.

Ia pun memaparkan mengapa RUU Pertembakauan harus ditolak.

Di antaranya, saat ini Indonesia menjadi negara yang paling lemah di dunia terkait regulasi pengendalian tembakau. Saat ini, 180 negara di dunia telah meratifikasi/mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Sementara Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi FCTC. Di dunia hanya 9 negara yang belum meratifikasi

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

FCTC, termasuk Indonesia. Atas kondisi seperti itulah industri rokok nasional dan multinasional menjadikan Indonesia sebaga “surga” terakhir untuk memasarkan produknya. “RUU Pertembakauan itulah instrumennya,” jelasnya.

Selain itu, RUU Pertembakauan adalah RUU yang diusung oleh industri rokok, untuk tujuan utama meningkatkan produksinya, terutama oleh industri rokok besar. Saat ini produksi rokok minimal 365 miliar per tahun. RUU Pertembakauan dibuat oleh industri rokok untuk menganulir beberapa pasal tentang pembatasan/ pengendalian rokok/tembakau di UU Kesehatan, PP, Perda, dan regulasi lainnya.

Jika RUU Pertembakauan disahkan, maka tidak akan ada lagi regulasi pengendalian konsumsi rokok.

Kecuali regulasi yang dibuat oleh industri rokok (yang dimasukkan pada RUU Pertembakauan) yang seolah-olah pro kesehatan. RUU Pertembakauan adalah RUU gado-gado, yang ingin mengatur sektor pertanian, industri dan kesehatan. “Sungguh aneh, bicara dampak kesehatan pada tembakau kok malah diusulkan oleh industri rokok.

Itu namanya maling teriak maling,” kata Tulus bernada keras.

Wanto

59

OPINI

Membahagiakan Orang Papua Oleh: Binus

M

embahagiakan rakyat merupakan kewajiban penting yang diemban setiap pemerintah di negara manapun. Karena itu, apa yang dilakukan oleh BPS dengan membuat Indeks Kebahagiaan dapat menjadi salah satu indikator berhasil tidaknya kerja pemerintah.

Papua boleh saja memiliki Jayawijaya sebagai puncak tertinggi di Indonesia. Namun kenyataan hidup dari kebanyakan rakyat Papua tidaklah setinggi puncak Jayawijaya itu. Ini tercermin dalam laporan terakhir BPS tahun 2014 tentang Indeks Kebahagiaan. Laporan Indeks Kebahagiaan menyebut Papua adalah yang terendah di Indonesia. Berada pada angka 60,97 dalam skala 100. Angka ini berada jauh di bawah angka indeks rerata nasional yang berada pada angka 68,28.

Cakupan penilaian indeks kebahagiaan BPS terdiri dari berbagai aspek, yakni: kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, ketersediaan waktu luang, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan.

Orang berhak mempertanyakan cara pengambilan dan cara penilaian data yang dibuat BPS. Begitu pun aspek-aspek yang masuk kategori penilaian, juga dapat dipertanyakan. Untuk Papua, misalnya, aspek kesehatan dan kondisi keamanan adalah hal yang selalu menjadi pertanyaan besar.

PERAN OTONOMI

Pemerintah dan aparatur negara pastinya telah berusaha dan perbaikan kehidupan rakyat Papua.

Ini pun tergambar dalam laporan BPS. Menurut BPS, terjadi peningkatan Indeks Kebahagiaan Papua pada 2014. Jika pada tahun-tahun sebelumnya indeks berkisar di angka 50-an (dari skala 100), pada 2014 angka indeks telah bergerak naik menjadi 60,97, meski tetap yang terendah dibanding daerahdaerah lain.

Dengan angka indeks seperti di atas, amat wajar jika muncul pertanyaan seputar peran atau gaung otonomi di Papua. Sebelum diperbaiki, salah 60

satu pasal dalam usulan UU Otonomi Plus bagi Papua menyebut bahwa jika usulan Otonomi Plus ini ditolak maka rakyat Papua berhak menuntut referendum. Pemerhati dan aktivis Papua menilai implementasi UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Papua telah gagal.

Belasan tahun sejak permberlakuannya, UU ini tidak membumi dan tidak menyasar secara merata pada kehidupan nyata rakyat di Papua. Presiden SBY kemudian mulai memperbaiki isi UU tersebut hingga menghasilkan usulan Otonomi Khusus Plus bagi Papua.

Jika usulan UU Otsus Plus Propinsi Papua diloloskan dan disahkan menjadi UU maka kewenangan melimpah akan diperoleh para pemimpin daerah ini.

Jika sebelumnya, berdasarkan UU No.21 Tahun 2001, aspek perbaikan hidup lebih terkonsentrasi pada bidang pendidikan dan kesehatan, maka pada Otsus Plus ini cakupan aspek perbaikan menyentuh berbagai bidang lainnya. Bahkan TNI dan POLRI ditugaskan untuk melahirkan personel-personel tangguh asli Papua.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah para pemimpin dan rakyat telah siap mengemban amanat UU tersebut? Pertanyaan ini muncul karena setelah belasan tahun melaksanakan otonomi Khusus, masyarakat Papua tetap terpuruk.

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

OPINI KINERJA APARATUR

hal pendanaan, tapi lebih penting lagi dalam hal peningkatan kinerja aparatur lokal.

Pengakuan dan kesadaran akan kekurangan semestinya menjadi pembuka jalan, awal yang baik untuk membuat suatu perbaikan.

UU No.23 Tahun 2014 menyebut “hak, wewenang, dan kewajiban� dalam satu rangkaian.

Sehingga dapat dimengerti bahwa dalam kewenangan, apalagi yang melimpah, terkandung hak dan kewajiban. Para pemerhati dan aktivis Papua, seperti KNPB dan AMP, banyak menyoroti hal kewajiban yang diemban para pemimpin daerahnya, yang menurut mereka masih belum maksimal.

Gubernur Lukas Enembe sendiri prihatin melihat adanya lebih dari 17.000 kasus HIV/AIDS pada akhir 2014. Dari jumlah tersebut lebih dari 90 persen akibat seks bebas. Jumlah ini meningkat dari masa 2 tahun sebelumnya (sekitar 13.000 kasus). Dan tidak diketahui secara pasti jumlah riil orang yang terancam terjangkit penyakit yang cepat menular dan mematikan ini.

Oleh para pemerhati Papua kenyataan di atas dilihat sebagai kurang maksimalnya (kalau tidak disebut kegagalan) kinerja aparatur kesehatan di daerah ini. Dengan dana alokasi umum 2014 yang amat besar (Rp1,99 triliun) tidak masuk akal mereka jika soal penyuluhan dan upaya pencegahan penyakit tersebut tidak dirasakan masyarakat.

Dalam beberapa kesempatan, Lukas Enembe menyadari kekurangan yang masih terjadi di daerahnya. Terhadap laporan BPS, gubernur mengakui masih banyak masyarakat di Papua berada dalam kemiskinan. Jelas sekali, Papua tetap membutuhkan pendampingan. Tidak hanya dalam

KERJASAMA MENUJU BAHAGIA Seperti diungkap di atas, Indeks Kebahagiaan Papua menjadi yang terendah di Indonesia.

Memang telah terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan ini dapat dilihat sebagai kemajuan.

Namun kenaikan yang dialami masih juga di bawah rata-rata kenaikan secara nasional. Wajar saja kalau gubernur sendiri mengakui bahwa masyarakat Papua masih miskin.

Terpenuhinya segala kepentingan masyarakat Papua amat bergantung pada sinergi antara pihak gubernur sebagai kepala pemerintahan, DPRD (DPRP/Dewan Perwakilan Rakyat Papua), dan MRP (Majelis Rakyat Papua) yang berfungsi sebagai pelindung hak-hak kultural rakyat Papua. Kesatuan dan kesamaan visi misi ini kemudian harus disesuaikan lagi dengan kepentingan Pemerintahan Pusat. Pembentukan UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) adalah salah satu usaha Pemerintah Pusat untuk memastikan perbaikan yang signifikan di Papua.

Tetap gencarnya ketidakpuasan dari para pemerhati dan aktivis Papua harus dijadikan cambuk untuk semakin mempercepat langkah demi kebahagiaan rakyat di bumi cendrawasih ini.

FORMULIR BERLANGGANAN Mulai Berlangganan

: .............................................................................................................................................

Nama Lengkap

: ............................................................................................................................................

Alamat Lengkap

: ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

Nomor Telp.

: ...........................................................................................................................................

HP

: ...........................................................................................................................................

Email

: ............................................................................................................................................

Berlangganan Paket

: Jakarta Luar Jakarta

6 Bulan Rp. 148.000,-

12 Bulan Rp. 280.000,-

6 Bulan Rp. 162.000,-

12 Bulan Rp. 306.000,-

Harga paket diatas belum termasuk ongkos kirim Alamat Redaksi: Jl Raya Bogor No 1, Kramatjati, Jakarta Timur Telp/Fax: (021) 80898650 Email: swaranusantara1@gmail.com

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

61

SUHARSONO 0812 9320 3208

62

GAUN VIRGIATI 0812 824 966 89

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015

63

64

SWARA NUSANTARA | 15 FEBRUARI - 15 MARET 2015