Swara nusantara #4

www.swaranusantara.net

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

Volume I / No. 4 / Tahun I / 15 April - 15 Mei 2015 Rp. 27.500,- (Luar Jakarta Rp. 30.000,-)

1

ATAP W-400 Atap W 400 sangat sesuai untuk bangunan pabrik, bisa dipasang dengan tingkat kemiringan kecil, anti bocor dan menggunakan sistem boltless. Menggunakan bahan tinggi Zincalume yang sangat tahan karat, menggunakan sistem boltless (tanpa sekrup di atas atap), dan proses produksi langsung di lokasi proyek (roll on site) tanpa sambungan hingga 60 meter, Anda tak perlu khawatir akan masalah bocor dan karat.

ROLL ON SERVICE (BOLTLESS) aKemungkinan bocor = 0% (nol persen) aTingkat Kemiringan Atap 5 derajat aPenyekatan (Kaca/ Wol mineral, PE) aTanpa tumpang tindih (Roll on Site) aAtap Gelombang Tahan Beban Berat aDaya Tampung Air Hujan Kapasitas Besar

DINDING, PARTISI, JENDELA

PRODUK ATAP YANG LAIN

API adalah perusahaan terkemuka dalam bidang dinding dan partisi Sandwich Panel yang terdiri dari 2 lapis logam aluzinc dan EPS (Styrofoam) tahan api yang berfungsi sebagai peredam utama terhadap panas dan suara. Sandwich Panel kami dibuat sesuai pesanan tanpa sambungan hingga 12 meter. n CNPAPI telah mengerutkan tampilan khusus untuk memaksimalkan hasil dan kekuatan tarikan yang bisa Anda dapatkan dari tampilan C-Channel. Pesanan Anda kami buat secara khusus, sesuai dengan kebutuhan Anda. n Dengan kerangka alumunium kualitas premium, kami memproduksi bermacam tipe dan ukuran jendela alumunium sesuai dengan kebutuhan Anda.

Bahan atap Sandwich Panel terdiri dari kombinasi lapisan Zincalume (campuran seng dan alumunium) – Styrofoam yang melindungi bangunan Anda dari panas matahari dan bunyi hujan. Kami menggunakan EPS (Styrofoam) yang tahan api, sebagai peredam suara yang murah. Selain itu, kami juga memproduksi atap satu sisi dengan lapisan peredam yang bervariasi di antaranya atap PE (Polyethylene), wol mineral/ alumunium foil berlapis kaca yang lain. Aktivitas dalam ruangan Anda akan lebih nyaman. Panjang bahan yang dibutuhkan bisa dipesan sesuai dengan dataran Anda.

n

Construction Partner

Head Office: Wisma Korindo 7th Floor Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12780 Tel: (021) 797 8989/8949 Fax: (021) 797 8990/8951 E-mail: api15anekapanel.co.id, cbwapi@gmail.com Conctact Person: Choe Byoung Woo (President Director) 0811 965 227, Choi Young Hee (Factory Manager) 0811 924 790

2

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

REDAKSI

Pemimpin Umum: Aries R. Prima Pemimpin Redaksi: Irwanto

Bukan Sekadar Demokrasi

Pemimpin Usaha: Genta B. Dewan Redaksi: I Made Susila (Ketua), Rusman Rahman, Syaefudin, Tuti Fatimah, Genta, Irwanto, Aries R. Prima Redaktur: Iwan Hartawan, Eko Saputro Reporter: Irul, Binus, Rio Koresponden Seoul (Korea Selatan): Yi Sun Hyeong, Lee Hyun Beom, Hur Young Soon, Phillips Kim Redaktur Foto: Jimmy Valentino FOTO : IST

Fotografer: Ridwan Ralle Redaktur Artistik: Dankor Tata Letak: Alam Gerilya Ad Sales Executive: A. Fauzi, Astrid, Ratna, Ade, Egi Manajer Sirkulasi dan Distribusi: Matani Staf Sirkulasi dan Distribusi: Afifi, Apit General Manager - Keuangan dan Umum: Rusman Rachman Staf Keuangan dan Umum: Fitri Andriani Swaranusantara.net: Syaefudin S.Sos Penerbit: PT Nuansa Cipta Swara Nusantara Direktur Utama: I Made Susila Direktur Keuangan: Rusman Rahman Penasehat hukum: Sofian Abdi SH Alamat Redaksi: Jl Raya Bogor No 1, Kramatjati, Jakarta Timur (021) 80898650 Email: swaranusantara1@gmail.com info@swaranusantara.net Website: www.swaranusantara.net Rekening Bank Bank Mandiri KCP Kramat Jati Nomor Rekening: 1290 0105 75948 a/n PT Nuansa Cipta Swara Nusantara Percetakan CV Kharisma Globalindo, Jakarta

I

ni mungkin hal-hal yang tidak diperhitungkan Sir John Locke (Inggris, 1632-1704) dan Baron Montesquie (Perancis, 1689-1755) saat mencetuskan pembagian kekuasaan dalam pengelolaan negara, menjadi tiga; eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ialah, kongkalingkong di antara para pemilik kekuasaan yang semestinya terpisah tersebut.

Dan, itu terjadi di Indonesia. Negeri yang nun jauh di sana, dari negara tempat keduanya berasal.

Pembagian kekuasaan kepada tiga kekuatan tersebut, sejatinya dicetuskan untuk menghentikan praktik kesewenang-wenangan, korupsi, dan manipulasi kebijakan untuk kepentingan pribadi. Pihak legislatif membuat undangundang dan mengawasi jalannya pemerintahan oleh pihak eksekutif. Dan yudikatif berwewenang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran undang-undang tersebut. Tiga pilar kekuasaan ini kemudian menjadi penunjang sistem demokrasi dalam pengelolaan negara, yang berkembang di berbagai negara.

Pada masa ketika keduanya hidup, praktik-praktik tercela tersebut berlangsung oleh para pemegang kekuasaan di masa itu, yakni, monarki, aktivis kerohanian, dan para bangsawan. Masing-masing menyimpangkan kekuasaan yang ada pada mereka, dengan memanipulasi kebijakan publik, untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, rakyat dikorbankan. Hak rakyat, materil maupun immateril, lahir-batin, dimanipulasi untuk kepentingan para pemegang kekuasaan tersebut. Kondisi itu kemudian melahirkan situasi yang tidak nyaman dalam kehidupan bernegara. Saling sikut di antara para pemegang kekuasaan tersebut, membuat rakyat jelata terus menerus terperangkap dalam keadaan menderita.

Eehh, di sini, ratusan tahun kemudian, di negeri yang jauh dari tempat mereka berasal, pembagian kekuasaan tersebut justru dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan tercela; kongkalingkong mengakali uang negara!

Contoh nyata, yang ditengarai sedang terjadi di antara oknum-oknum di DPRD dan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Alih-alih melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, oknum-oknum di DPRD (legislatif) justru dicurigai main mata dengan oknum-oknum di jajaran Pemprov DKI Jakarta, memanipulasi program-program kerja di Anggaran Pendapadan dan Belanja Daerah (APBD), untuk kepentingan pribadi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bilang, nilainya mencapai 12 triliunan rupiah lebih!

Duh, kalau begini jadinya, bukan lagi sekadar demokrasi namanya. Tapi, demokrasi cacat mental!

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

3

DAFTAR ISI

PARPOL RIBUT, BIROKRASI KUSUT

VOLUME I / NO. 4 / TAHUN I / 15 APRIL - 15 MEI 2015

U T A M A Halaman 06

Alih-alih bergerak cepat menyusul ketertinggalan dari negara-negara tetangga, laju pembangunan di negeri ini malah terkesan tersendat-sendat. Gonjang-ganjing politik di Senayan tambah seru ketika ditimpali keruwetan yang terjadi di internal pemerintahan.

PARLEMEN Halaman 14

Amelia Anggraini, Anggota Komisi IX DPR-RI:

Stop Kirim TKI Non Formal Tenaga kerja non formal itu banyak menimbulkan masalah karena tidak cukup terampil

Puan Maharani:

Program KB Belum Berhasil KABINET Halaman 18 4

Program Keluarga Berencana (KB) belum berhasil. BKKBN diinstruksikan mencari solusi.

Bila dibiarkan, ledakan penduduk bisa terjadi.

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

DAFTAR ISI SENI & BUDAYA Halaman 32

Peran Sentral DPD RI Dalam Pembuatan UU DPD telah mengusulkan berbagai RUU Prolegnas.

40% masuk sesuai keinginan.

SENATOR Halaman 25

Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet:

Belum Ada Keadilan Banowati, Karya Wayang Anggaran untuk Kepulauan Orang Swargaloka

Di era otonomi daerah (Otda), kepemimpinan seorang kepala daerah memang memegang peranan penting dan menjadi kunci bagi kemajuan pembangunan daerah.

D A E R A H Halaman 37 Indeks U TA M A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PARLEMEN ..............................

KABINET .........................

S E N AT O R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOKOH ..............................

S E N I & B U D AYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DAERAH.............................

DUNIA ............................

LEMBAGA .........................

S E N I & B U D AYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UKM ...........................

BISNIS ............................

KEADILAN .............................

HANKAM ............................

LENSA .................................

EVENT ..............................

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

06 14 18 24 28 32 36 40 44 48 50 52 54 56 58 60 5

UTAMA

PARPOL RIBUT, BIROKRASI KUSUT Alih-alih bergerak cepat menyusul ketertinggalan dari negara-negara tetangga, laju pembangunan di negeri ini malah terkesan tersendat-sendat. Gonjangganjing politik di Senayan tambah seru ketika ditimpali keruwetan yang terjadi di internal pemerintahan.

mulut. Hingga, akhirnya, sesaat kelaur dari toilet, Mustofa melayangkan pukulan ke wajah Mulyadi. Hingga wajah politisi Partai Demokrat yang juga Cagub Sumatera Barat itu, mengalami luka memar.

Dan ini yang terjadi pada keesokan harinya, Kamis, 9 April 2015, malam. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adriansyah, ditangkap KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Hotel Swissbell Watu Jimbar. Penangkapan berselang 12 jam setelah pembukaan Kongres PDIP di Bali.

6 6

FOTO : IST

K

ejadian-kejadian menjengkelkan terus menerus dipertontonkan para wakil rakyat di Senayan. Dari korupsi hingga premanisme terang-terangan, turut mewarnai aksi para oknum anggota dewan yang menjengkelkan itu. Sementara, kisah-kisah kusut dari balik meja kabinet pun tak kalah memprihatinkan.

Ini yang terjadi pada Rabu, 8 April 2015, sore menjelang malam; Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi dipukul Anggota Komisi VII Mustofa Assegaf. Mulyadi yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat itu dijotos oleh Mustofa sesaat setelah keduanya keluar dari toilet, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Informasi yang dihimpun seputar kejadian, keributan dipicu karena Mustofa merasa tersinggung, setelah Mulyadi mengingatkan untuk tidak terlalu lama menyampaikan pertanyaannya. “Ingat lebih dari 10 menit,� kata Mulyadi mengingatkan agar Mustofa tak panjang lebar dalam bertanya.

Namun, Mustofa rupanya tersinggung diingatkan seperti itu.

Usai rapat, dia mengikuti Mulyadi yang beranjak ke toilet. Rupanya, keduanya kembali terlibat cekcok

Presiden RI Joko Widodo

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015 Swara Nusantara | 15 MARET - 15 APRIL 2015

UTAMA

Keterangan Johan Budi dari KPK, Adriansyah ditangkap bersama seorang kurir pembawa uang berinisial AK. Ia diduga terlibat dalam kasus suap terkait izin perbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kalimantan. “Keduanya saat itu diduga melakukan transaksi, jadi di TKP ditemukan uang dalam bentuk dollar Singapura dan juga dalam bentuk rupiah,” lanjutnya.

Dua kejadian menjengkelkan yang melibatkan para anggota dewan yang terhormat itu, baru sedikit dari sekian banyak kisah-kisah menjengkelkan lainnya. Sebut saja, misalnya, kisruh dua kepemimpinan yang terjadi di Partai Golkar. Juga memunculkan aksi premanisme yang sama sekali tidak terhormat. Perebutan ruang Fraksi Partai Golkar, akhirnya diwarnai dengan aksi congkel pintu oleh salah satu pihak. Itu ‘kan kerjaan maling!

Dan seterusnya, dan seterusnya.

Para wakil rakyat itu terus menerus membikin ulah yang menjengkelkan publik.

Apa yang sebenarnya tengah terjadi di antara para anggota dewan yang kerap melakjukan aksi-aksi tidak terhormat itu?

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, era reformasi belum berhasil dimanfaatkan oleh parpol-parpol untuk meningkatkan kualitas kader-kadernya. “Era reformasi idealnya membawa kemajuan yang jauh lebih baik bagi partai-partai politik (parplo) ketimbang parpol di era orde lama maupun orde baru,” kata Situ Zuhro.

“Namun, apa boleh buat, kenyataan yang terjadi sampai sekarang ini, parpol-parpol di tanah air masih jauh panggang dari api.”

Dan, bukan hanya gagal meningkatkan kualitas kader, parpol juga dianggap tidak melakukan aksiaksi nyata untuk memperjuangkan nasib para pemilihnya.

Dapat dilihat dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang dirilis Februari lalu. Menurut

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

LSI, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 10-18 Januari, diketahui bahwa parpol yang ada saat ini belum memperjuangkan kepentingan rakyat. Direktur Riset LSI Hendro Prasetyo seperti dikutip Antara, mengungkap, dari 1.220 responden, sebanyak 52,8 persen di antaranya menilai parpol sekarang lebih banyak memperjuangkan kepentingan sendiri untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan daripada kepentingan rakyat. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa 33,8% responden memberikan penilaian parpol masih memperjuangkan kepentingan rakyat, sedangkan 13,4% responden menyatakan tidak tahu.

Menurut Hendro, fungsi partai sebagai saluran aspirasi rakyat juga dinilai belum optimal karena setiap parpol harus memiliki tiga sifat utama yaitu memperhatikan kepentingan rakyat, memiliki program yang bagus bagi kesejahteraan rakyat, dan mewakili semua lapisan masyarakat.

“Keyakinan masyarakat terhadap sifat 7

FOTO : IST

UTAMA

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mulyadi menunjukkan luka memar di wajahnya

8

yang berbeda.”

Nah, peribahasa kacang lupa kulitnya, nampaknya berlaku untuk oknum-oknum dari parpol, usai mendulang suara bejibun dari para pemilihnya. Kalau sudah begitu, jelas jangan berharap aspirasi rakyat pemilihnya dapat diperjuangkan. Yang ada, para oknum parpol ini malah melakukan tindakan tercela; korupsi!

Sampai kejadian terakhir, Adriansyah yang tertangkap tangan

FOTO : SN/.JIM

yang dimiliki oleh parpol tersebut berdasarkan kinerja tokoh-tokoh partai dan pemberitaan di media televisi,” ujarnya.

Tak heran bila PDIP saat survei itu dilaksanakan, menjadi partai yang paling dipercaya masyarakat menjadi saluran aspirasi rakyat dengan penilaian 61,4% baik dalam menampung aspirasi. Di urutan kedua ada Partai Golongan Karya (Golkar) dengan penilaian 49,3% mampu menjaring aspirasi, selanjutnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 49,0% dan diikuti Partai Kebangikitan Bangsa 48,6%. Selanjutnya barulah Partai Demokrat dengan penilaian sekitar 47,5% menampung aspirasi rakyat dengan baik, diikuti Partai Nasional Demokrat 44,3%.(k4) Para responden juga menilai parpol tidak memiliki kedekatan dengan pemilihnya. Tak heran, tiap kali digelar pemilu pada era reformasi ini, pemenang pemilu selalu bergantiganti. “Lebih dari 83% pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu juga tidak memiliki kedekatan dengan partai politik manapun sehingga menyebabkan dinamika dukungan elektoral secara silih berganti,” kata Hendro.

“Rendahnya kedekatan tersebut mengakibatkan partai-partai merebut peluang elektoral yang ada dan fakta yang terjadi menunjukkan tiap kali digelar Pemilu pascaorde baru, selalu melahirkan parpol pemenang Pemilu

oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi tersebut, tentu masyarakat awam sudah mafhum, berapa jumlah oknumoknum anggota DPR yang sebelumnya sudah digelandang ke sel berjeruji besi milik KPK. Ini, lagi-lagi, pertanda lain dari kegagalan parpol merekrut dan membina kader-kadernya.

Kata Siti Zuhro, parpol yang seharusnya menjadi wadah bagi para kadernya untuk menjadi pemimpin bangsa, ternyata cuma sebatas hal prosedural dan seremonial belaka.

“Tidak terjadi kaderisasi yang menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas, profesional, dan legowo,” ujarnya kepada Swara Nusantara.

Sementara Pamong Institute lebih tajam lagi berujar soal kegagalan parpol. “Jika publik menggunakan indikator fungsi parpol untuk menilai kinerja parpol peserta pemilu maka nyaris semua nilainya jeblok alias rapornya kebakaran,” ujar Direktur Eksekutif Pamong Institute Wahyudi Al Maroky, seperti dilansir Tabloid Media Umat, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, salah satu tugas pokok partai politik adalah menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah (penyalur aspirasi).

Parpol sekarang gagal menjadi penyalur aspirasi rakyat. Konon lagi berharap memperjuangkan kepentingan rakyat. Semua paprpol sibuk dengan kepentingan elite partai. Dan itu dilakukan dengan menghalalkan segala cara termasuk

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

korupsi dan manipulasi kalau tidak ingin disebut menipu rakyatnya.

Tak ada partai yang bersih apalagi peduli dengan kepentingan rakyat. “Contoh paling nyata adalah ketika kenaikan harga BBM, jika ditanyakan ke seluruh rakyat tentu mayoritas rakyat tak setuju, tapi demi kepentingan para kapitalis dan elite parpol mereka mencampakkan kepentingan rakyat,” katanya.

Rapor merah selanjutnya adalah gagal dalam mendidik warga negara menjadi manusia sebagai makhluk sosial. Sementara semua partai berlomba meraih suara dengan berbagai cara yang sangat tidak mendidik. Bukan membangun partisipasi tapi membagi sembako dan bahkan bagi uang (money politics).

Rapor merah lainnya, parpol gagal mengatur pertikaian politik dan mencegah konflik. Maka sejak reformasi dan digelarnya pilkada langsung maka hampir semua daerah terjadi konflik dan anarkhis. “Bahkan banyak kantor bupati dan fasilitas pemerintah yang dirusak dan dibakar akibat konflik,” beber Wahyudi.

Nah, bagaimana rakyat jelata menggantungkan nasibnya kepada wakil rakyat yang kerap bikin ribut dan menjengkelkan seperti itu?

Harapan rakyat akan kehidupan yang lebih baik mungkin bisa disandarkan kepada kabinet di bawah duet komando Presiden Joko Widodo – Wapres Jusuf Kalla.

Sekadar mengingatkan, tiga istilah berikut ini pernah memikat dan sangat populer di kalangan masyarakat, saat pilpres lalu; nawacita, trisakti, dan kemaritiman.

Ini Nawacita, visi misi pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla, yang dirangkum dalam sembilan program prioritas; 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan

FOTO : SN/.JIM

UTAMA

Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly (kanan)

3.

4.

5.

6.

7.

publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Sedangkan Trisakti, adalah istilah yang pernah dicetuskan oleh Bung Karno, yang dikutip kembali oleh Joko Widodo. Ini isinya; berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.

Dan yang paling fenomenal, ketika Jokowi mencetuskan pemerintahan di bawah kepemimpinannya akan memprioritaskan pembangunan di sektor maritim. “Saatnya kita kembali menghadap ke laut, karena sudah terlalu lama kita memunggungi lautan,” kata Jokowi dalam beberapa pidatonya mengenai pembangunan kemaritiman. Dan ditegaskan kembali 9

saat pidato pelantikannya sebagai Presiden bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, di Gedung MPR DPR, 20 Oktober 2014 lalu.

Tiga istilah yang melekat pada sosok Jokowi tersebut, di mata rakyat pemilihnya, jelas menjanjikan suatu perubahan ke arah yang lebih baik.

Apalagi, pasca pelantikan, Jokowi meneguhkan kabinetnya dengan nama Kabinet Kerja. Istilah baru kemudian populer; kerja, kerja, kerja!

Ini, lagi-lagi, buat rakyat Indonesia, adalah sesuatu yang lain lagi dari pasangan Jokowi-JK. Sesuatu tentang perubahan yang digadang-gadang akan berlangsung cepat dan dinamis.

Terus bergerak.

Nah, apa yang terjadi kemudian?

Sampai saat ini, menjelang setengah tahun kepemimpinan Jokowi-JK di Kabinet Kerja, nampaknya rakyat masih harus bersabar menunggu sesuatu itu.

Malah, alih-alih bergerak cepat, kinerja para menteri di jajaran kabinet malah terkesan kedet-kedet.

Kadang laju, kadang seret. Sesekali mandeg. Belakangan malah makin mengkhawatirkan. Kritik terhadap jajaran kabinet sudah menjurus ke arah SDM yang salah pilih. Ada orangorang duduk di jabatan menteri yang dinilai tidak pas dengan latar belakang keahliannya. Belum lagi dugaan tarik menarik antara kepentingan parpol melalui kader-kadernya yang menjadi menteri dengan program kerja yang sudah dipatok oleh Jokowi-JK. Uffhh...

Belum genap seratus hari, Kabinet Kerja bentukan Presiden Jokowi sudah kena sentil. Ialah Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno yang mendadak ngetop dengan istilahnya ‘tidak jelas’.

Ungkapan itu terlontar dari mulut Tedjo, ketika mengomentari aksi unjuk rasa para pendukung KPK di Gedung KPK, Januari lalu. Saat itu, KPK ‘tengah berseteru’ dengan Polri, terkait penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, sehari sebelum jadwal fit and profer tes yang bersangkutan di Gedung DPR. Tak lama berselang, Polri membalas dengan menetapkan Bambang Widjoyanto sebagai tersangka dalam kasus sengketa Pilkada, saat dia masih menjadi pengacara. Ini kemudian menimbulkan kegaduhan hukum.

Banyak pihak menduga, KPK tengah sengaja dilemahkan. Itulah kemudian, para pendukung KPK melakukan aksi unjuk rasa, hampir setiap hari.

10

FOTO : IST

UTAMA

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

Yang kemudian memicu Menteri Tedjo untuk berkomentar, sehingga meluncurlan istilah ‘rakyat tidak jelas’ itu, dari mulut mantan KSAL ini.

Setelah Tedjo, lanjut kemudian Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly. Pria ini boleh jadi adalah menteri yang paling tajam mendapat sorotan. Pria kelahiran Tapanuli Tengah ini bahkan sudah harus berjibaku menangkis seranganserangan para pesohor dunia hukum dan pegiat HAM, tatkala Prersiden Jokowi menolak pengajuan grasi dari para terpidana mati, utamanya kasus-kasus narkoba.

Yasona juga harus berurusan dengan para pesohor politik. Prahara dua kepemimpinan di internal beberapa parpol, kemudian bermuara ke kementerian yang dia pimpin, untuk berlomba meminta pengesahan dari pemerintah. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Yang kedua, Partai Golkar.

Ketidakpuasan salah satu pihak, akhirnya membuat Yasona harus menghadapi serangan bertubitubi. Terakhir, keputusannya mengesahkan kubu Agung Laksono dalam kisruh Partai Golkar, dibawa ke meja hijau oleh kubu Abu Rizal Bakrie. Alhasil, putusan sela PTUN DKI Jakarta menangguhkan pemberlakuan SK Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar Kubu Agung Laksono. Tak ayal, putusan sela ini memunculkan serangan telak kepada menteri dari PDIP ini; Yasona dinilai tidak memiliki kapasitas sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Ini kata Fadli Zon; “Bukan hanya memalukan, tapi, putusan Menkumham juga membuat masalah bagi partai politik di Indonesia karena putusannya salah.” Tegas, Fadli Zon minta Yasona dicopot.

Fadli mengatakan Yasonna bukanlah sosok menteri yang tepat untuk mengurusi persoalan hukum.

Menurut Fadli, Yasonna telah mengambil keputusan sengkarut pada dua partai dan kedua-duanya dianggap salah oleh PTUN. “...segera buat evaluasi dan copot Menkumham Laoly ini,” ujar politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR ini.

Menanggapi Fadli Zon, Yasona nampaknya santai saja. “Itu kan Fadli Zon yang mengatakan. Dia bukan presiden dan bukan ketua umum partai saya kan. Boleh-boleh saja itu, biasa lah politik,” ucap Yasonna.

Nah, menteri lain yang mendadak membuat geger jagat pemberitaan ialah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan BR) Yuddy Chrisnandi. Apa pasal? Tak lain, lantaran Yuddy yang berasal dari Partai Hanura ini kepergok kamera tengah bersalaman dengan cara yang dianggap tak lazim, dengan Puan Maharani, sejawatnya di Kabinet Kerja. Tak lazim, karena Yuddy tampak mencium tangan putri dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengkritik pedas aksi cium tangan Yuddy. “Itu suatu perilaku yang tidak baik ditunjukan kepada rakyat sebagai

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

FOTO : IST

UTAMA

Fadli Zon

pejabat negara,” ketus Emrus.

Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti mengkritik dari sisi lain.

“Saya pikir tindakan mencium tangan Menteri Puan oleh Menteri Yuddy itu bukan suatu tradisi orang Timur, apalagi keduanya bukan muhrim,” cetus Ray Rangkuti.

Dia juga menilai, sikap yang ditunjukan oleh Menteri Yuddy menunjukkan suatu rasa khawatir dan ketidakpercayaan dirinya untuk masa mendatang dalam susunan orang-orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri. Sikap Menteri Yuddy seperti itu diklaim Ray sebagai tindakan ambil hati. “Sikap itu menunjukkan ada kekhawatiran dan ketidakpercayaan saudara Yuddy dipertahankan atau tidak. Ada kesan ambil hati melalui sikap kepada Puan. Sikap itu juga menunjukkan ketidakprofesionalan saudara Yuddy,” tandas Ray. Nah, yang masih hangat adalah ucapan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Mantan Ketua Pemenangan Pilpres pasangan Jokowi-JK ini curhat, sebenarnya, dia lebih ingin jabatan Menteri Pertahanan, sesuai dengan keahlian dan pengalamannya selama 30 tahun menjadi anggota DPR RI, ketimbang Menteri Dalam Negeri seperti sekarang ini. Namun, karena jabatan itu sudah ada yang mengisi akhirnya dia diplot menjadi Mendagri. “Mau tidak mau akhirnya saya memutuskan untuk menerima tawaran itu,” ujarnya.

Jreengg! Ini ungkapan yang memprihatinkan, dari seorang menteri yang jabatannya terbilang sangat

strategis. Kontan, karena ucapannya itu, kapabilitas dan kapasitas Tjahjo Kumolo dipertanyakan. Bahkan, ada yang bilang, lebih baik Tjahjo mundur saja, daripada memaksakan bekerja bukan di bidangnya. “Kalau memang bukan bidangnya, kenapa dipaksakan untuk terus menjabat,” kata Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar. “Kalau Tjahjo terus memaksakan diri, persoalan dalam negeri bisa semakin berantakan, sementara Kemendagri memiliki sejumlah persoalan penting yang harus segera dituntaskan.”

Pernyataan Tjahjo ini, kata Idil, juga mengungkapkan bagaimana sebenarnya kabinet ini dibentuk.

“Joko Widodo lebih mementingkan hal-hal yang bersifat politis, bukan strategis, produktif, apalagi berbasis kompetensi,” ucap Idil. “Jadi, sebaiknya, Tjahjo mundur saja dari jabatan Mendagri.”

Pakar Komunikasi Politik dari UIN Alaudin Makassar Firdaus Muhammad menilai lebih jauh.

Menurutnya, pengakuan Tjahjo Kumolo memperlihatkan bukti ketidakmampuannya menjalankan tugas dengan baik. “Publik belum melihat prestasinya. Maka seharusnya Mendagri direshufle,” ujarnya kepada Swara Nusantara melalui telepon seluler, Senin pekan lalu.

Dia juga bilang, Tjahjo tersebut konteks komunikasi sangat keliru.

Sebab, dapat berdampak pada kurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja Kemendagri. Selain itu, juga mengancam tatanan birokrasi pemerintahan Jokowi-JK.

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

Tjahjo Kumolo yang notabene menteri berbasis partai, semustinya sejak awal menyadari posisi Mendagri yang dijabatnya sangat penting untuk menata birokrasi pemerintahan dan perpolitikan. “Karena itu menjadi sebuah kekeliruan besar ketika ia mengaku posisi Mendagri bukan bidangnya,” imbuhnya. “Ia menempati posisi kurang tepat dan berkinerja buruk. Jika tidak diperbaiki tentu mengancam pemerintahan Jokowi-JK bidang birokrasi.”

Well, mungkinkah Tjahjo Kumolo, dengan pengalamannya berpuluh tahun di dunia politik, tidak memperhitungkan ekses dari ucapannya tersebut? Tentu sulit untuk mengatakan dia tidak menghitung apa dampak ucapannya tersebut. Bila demikian, apakah pernyataan Tjahjo itu semacam kabar tersamar mengenai sesuatu yang bakal terjadi di jajaran kabinet, pada masa-masa dekat ini?

Yang jelas, kekusutan yang terjadi di Kabinte Kerja, nampaknya memang sulit untuk disembunyikan. Kejadian baru-baru ini, memperjelas bagaimana kusutnya birokrasi di Kabinet Kerja.

Ialah keluarnya Perpres No 39 Tahun 2015 tentang Kenaikan Tunjangan DP Mobil Anggota DPR. Ternyata, Perpres itu ditandatangani Jokowi tanpa membaca terlebih dahulu.

Kontan, kecaman dan sindiran atas kinerja birokrasi di balik Kabinet Kerja, bermunculan. Prof Yusril Ihza Mahendra yang tengah menjadi kuasa hukum kubu Abu Rizal Bakrie dalam sengkete kepengurusan Partai Golkar, mengunggah headline salah satu surat kabar berbahasa Inggris, yang memajang foto Presiden Jokowi dengan judul : ‘Joko: I Don’t Read What I Sign’ (Presiden Jokowi: Saya tidak membaca apa yang saya tandatangani). Unggahan Yusril itu segera menjadi perbincangan seru di dunia maya. Dan sempat bertengger di puncak trending topik twitter.

Jokowi cepat tanggap. Dia kemudian mengeluarkan Perpres baru yang isinya membatalkan Perpres 39/2015 tersebut.

Wuihh...nampaknya rakyat Indonesia memang masih harus bersabar menunggu sesuatu itu, seperti yang pernah mereka impikan pada saat berlansungnya Pemilu 2014 lalu. Keributan di Senayan dan kekusutan birokrasi di balik meja kerja Jokowi-JK, nampaknya masih akan terus berlangsung beberapa masa ke depan. Tapi, semoga tidak juga.

(Tim/Dari Berbagai Sumber)

11

UTAMA

Sinyal Reshufle dari Mendagri

S

ulit mengetahui apa yang ada di benak Tjahjo Kumolo kala mengaku terus terang jabatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang tengah diembannya bukan merupakan bidangnya. Boleh jadi, ia cuma ingin jujur kepada publik, bahwa jabatan Mendagri karena kepercayaan dan tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, boleh jadi hal itu untuk menutupi kinerjanya yang masih buruk. Lebih dari itu, bisa jadi Mendagri mengirim sinyal agar kabinet dirombak alias direshufle.

Toh, tercetus dari Tjahjo Kumolo bahwa bidang yang diinginkannya sesuai dengan keahlian dan pengalamannya selama menjadi anggota DPR RI, adalah Menteri Pertahanan (Menhan).

Seperti misalnya dilontarkan Firdaus Muhammad.

Menurutnya, pengakuan Tjahjo Kumolo memperlihatkan bukti ketidakmampuannya menjalankan tugas dengan baik. “Publik 12

FOTO : IST

Isu reshufle membayangi kabinet kerja Jokowi-JK. Statemen Tjahjo Kumolo bisa menjadi indikasi.

belum melihat prestasinya. Maka seharusnya Mendagri direshufle,” ujarnya kepada Swara Nusantara melalui telepon seluler, Senin pekan lalu.

Pakar Komunikasi Politik dari UIN Alaudin Makassar ini lebih jauh menilai statemen menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam konteks komunikasi sangat keliru. Sebab, dapat berdampak pada kurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja Kemendagri. Selain itu, juga mengancam tatanan birokrasi pemerintahan Jokowi-JK. “Ia menempati posisi kurang tepat dan berkinerja buruk. Jika tidak diperbaiki tentu mengancam pemerintahan Jokowi-JK bidang birokrasi,” jelasnya.

Tjahjo Kumolo yang notabene menteri berbasis partai, semustinya sejak awal menyadari posisi Mendagri yang dijabatnya sangat penting untuk menata birokrasi pemerintahan dan perpolitikan. “Karena itu menjadi sebuah kekeliruan besar ketika ia

mengaku posisi Mendagri bukan bidangnya,” imbuhnya.

Pendapat senada dilontarkan Nabil Ahmad Fauzi. Hanya saja, pengamat politik dari Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta ini masih memberi tenggat waktu. Jika satu tahun ini bisa menunjukkan kinerja yang baik dalam empat sektor strategis, Mendagri tak perlu direshufle. Empat sektor strategis tersebut, antara lain kebijakan perapihan administrasi kependudukan yang sebelumnya sudah dimulai dengan sistem e-KTP. Kedua, soal kebijakan otonomi daerah, termasuk implementasi UU Desa. Ketiga, kebijakan Pilkada serentak. Keempat, bidang kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) terutama soal separatisme dan radikalisme. “Jika Tjahjo bisa menunjukan kinerja baik dia layak untuk meneruskan tugas. Jika gagal, maka sebaiknya direshuffle,” ujar Nabil kepada Swara Nusantara.

Nabil yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Kebijakan

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

UTAMA Siti Zuhro:

Parpol Pecah, Agenda Kambuhan FOTO : SNI/JIM

Daerah (PUKKAD) ini memahami kalau Tjahjo Kumolo menjabat sebagai Mendagri hanya karena kontribusinya di PDIP dan berperan dalam pemenangan Jokowi-JK dalam Pilpres lalu. Karena itu, ia berharap dalam satu tahun masa jabatannya Tjahjo harus mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik.

Dosen Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Mohammad Nasih menilai wajar pernyataan Mendagri. Menurutnya, Tjahjo Kumolo termasuk salah satu politikus yang masuk kategori punya pengalaman panjang. Bahkan sebelum masuk partai dengan menjadi aktivis mahasiswa. Sehingga, sudah tepat menjabat sebagai Mendagri.

Tjahjo memiliki gagasan yang baik untuk politik dalam negeri seperti gagasan bantuan Rp1 triliun untuk partai politik (parpol). “Ini gagasan bagus. Mestinya didukung para aktivisi agar parpol kita sehat. Tidak penuh sesak oleh para pemburu rente,” ujarnya seraya menambahkan untuk implementasi gagasan tersebut harus ada aturan yang sangat jelas, supaya dana itu benar-benar dioptimalkan untuk fungsi-fungsi parpol terutama pendidikan politik.

Seperti diketahui, dalam kunjungan kerja di Mangupura Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Sabtu (28/3) lalu, Tjahjo Kumolo ujug-ujug mengaku jabatan yang diembannya saat ini sebagai Mendagri adalah bukan bidangnya.

Ia mengaku mau menerima jabatan Mendagri karena kepercayaan dan tugas yang diberikan Presiden Jokowi. Jabatan yang diterima juga karena keberhasilannya sebagai Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Joko Widodo-Jusuf Kalla saat Pilpres 2014. “Saya ditawari dua pilihan saat itu, mau menjadi menteri apa ngurus partai,” akunya.

Jabatan Menteri Pertahanan sebenarnya yang menjadi bidangnya.

Namun, karena sudah ada yang mengisi akhirnya dia diplot menjadi Mendagri. “Mau tidak mau akhirnya saya memutuskan untuk menerima tawaran itu,” ujarnya seraya memastikan jabatan yang diembannya bukan karena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Saya telah melalui proses yang sangat panjang di partai, hingga akhirnya bisa seperti saat ini,” tegasnya. n IRUL

E Siti Zuhro

ra reformasi idealnya membawa kemajuan yang jauh lebih baik bagi partai-partai politik (parplo) ketimbang parpol di era orde lama maupun orde baru. Namun, apa boleh buat, kenyataan yang terjadi sampai sekarang ini, parpol-parpol di tanah air masih jauh panggang dari api.

Parpol sekarang ini mudah pecah. Lebih dari itu, parpol yang seharusnya menjadi wadah bagi para kadernya untuk menjadi pemimpin bangsa, ternyata cuma sebatas hal prosedural dan seremonial belaka.

“Tidak terjadi kaderisasi yang menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas, profesional, dan legowo,” kata Siti Zuhro, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kepada Swara Nusantara, Rabu pekan lalu.

“Ibarat seekor ulat yang akan bermetamorforsis, kader parpol semestinya menjadi kupu-kupu yang elok dan memancarkan keindahan untuk sekelilingnya. Tapi yang terjadi tidak seperti itu,” imbuhnya.

Contohnya, lihat saja Partai Golkar.

Siti mengaku tidak kaget jika Partai Golkar akhirnya pecah.

Menurutnya, sebagai sebuah organisasi, Golkar memang memiliki banyak pengalaman, tetapi baru pada 1999 Golkar menjadi parpol.

Artinya, Partai Golkar terbilang masih muda. Meski begitu para

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

“Pecahnya parpol ini sebagai agenda kambuhan. Terjadi karena dalam kongres partai tidak tercipta kontestasi yang baik antar elite partai.

Kekuasaan itu menggoda, yang terjadi adalah pokoknya menang” kadernya ternyata banyak menjadi petualang politik yang khas dengan sikap pragmatisme dan oportunis. “Menjadi wajar jika bagi Golkar, reformasi kemudian justru menimbulkan friksi. Ditandai dengan terpecah belahnya para kader, juga organisasi,” jelasnya.

Begitu juga kondisi yang terjadi di tubuh partai lain.

Lebih jauh Siti mengatakan, perpecahan yang sedang terjadi dalam tubuh partai politik di Indonesia saat ini telah menjadi semacam kebiasaan, khususnya menjelang diadakannya kongres partai. “Pecahnya parpol ini sebagai agenda kambuhan. Terjadi karena dalam kongres partai tidak tercipta kontestasi yang baik antar elite partai. Kekuasaan itu menggoda, yang terjadi adalah pokoknya menang,” tuturnya.

Ia pun menegaskan, setiap partai berkeinginan untuk solid dan tidak dapat diintervensi. Namun, karena proses kaderisasi yang tidak berjalan dengan baik, atau karena adanya beberapa faksi dalam tubuhnya, soliditas itu tidak sungguh nyata.

Lantaran ini peran pemerintah sebagai pengelola kekuatankekuatan politik yang ada, sangat dibutuhkan.

Meski begitu, dia mengingatkan, proses berdemokrasi berjalan mundur jika pemerintah kemudian justru menjadi pihak yang mengintervensi. n BINUS 13

PARLEMEN

Amelia Anggraini, Anggota Komisi IX DPR-RI:

STOP KIRIM TKI NON FORMAL

S

osok Amelia Anggraini terbilang baru di dunia politik tanah air. Meski demikian, bukan berarti sepak terjang dan kiprahnya dalam memperjuangkan nasib rakyat kalah pamor dengan politisi senior.

Buktinya, ia kini menjadi Anggota Komisi IX DPR-RI periode 20142019. Keterpilihan ini juga menjadi bukti dirinya bukan sekedar untuk pemenuhan kuota perempuan.

Saat ditemui Chairul Abshar dari Swara Nusantara di ruang kerjanya, tiga pekan lalu, politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem) dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VII meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kebumen dan Purbalingga ini, mengaku dia satu-satunya perempuan yang berhasil lolos ke Senayan. “Saya 14

urutan nomor 5 dari 7 kursi yang diperebutkan,” ujarnya.

Lantas, perempuan kelahiran Bengkulu pada 29 Agustus 1971 yang sempat menjadi Putri Kepulauan Riaubadian Terbaik dalam Pemilihan Putri Citra 1987 Tingkat Nasional ini, mengaku karir politiknya di mulai 2012 dengan menjadi anggota organisasi sayap Partai Nasdem.

Kemudian sempat didaulat sebagai Plt Sekjen Partai Nasdem. Sebelumnya, dirinya murni seorang pengusaha.

“Saya berhenti sebagai pengusaha demi totalitas saya berjuang di jalur politik,” tuturnya.

Apa yang dia perjuangkan? Tegas Amel mengatakan ingin berbuat hal terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. “Saya ingin mendorong dan membuat kebijakan-

FOTO : SN/IRUL

Tenaga kerja non formal itu banyak menimbulkan masalah karena tidak cukup terampil.

kebijakan yang mengakomodasi dan pro pada kepentingan rakyat.

Saya ingin mati-matian di Komisi IX membawa program pemerintah untuk tenaga kerja, kependudukan, dan kesehatan. Saya dipilih oleh rakyat, ya saya akan jalani dengan sebaikbaiknya untuk rakyat,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat menjadi pengusaha sesungguhnya kehidupan dia sudah berada dalam zona sangat nyaman. Namun, kenyamanan itu pula yang membuat dia berpikir what next. Mau ngapain lagi hidup ini?

Terpikir olehnya kata pengabdian. Ia ingin mengabdi untuk banyak orang.

“Sebagai pengusaha saya tidak bisa membuat kebijakan-kebijakan yang berguna bagi orang banyak,” tuturnya.

Sebagai anggota Komisi IX DPR, meski belum banyak hal yang

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

PARLEMEN

Bagaimana penyelesaian PHK 700 pekerja PT Krakatau Steel?

Sebenarnya masalah ini sudah di bawa ke dalam dengar pendapat.

Sudah dipanggil pihak dari KS dan mereka sudah memberikan penjelasan. Tapi KS ini adalah perusahaan BUMN. Jadi, BUMN ini juga dipanggil melalui lintas komisi. Kita tidak bisa memanggil KS kalau tidak melalui komisi 6.

Dari sini harus ada kerjasama lintas komisi. Tentunya kami akan mengawal dan memantau terus yang terkait kebijakan yang mana sudah diputuskan oleh komisi IX, bahwa tidak boleh ada PHK walaupun perusahaan tersebut kolaps.

Maksudnya tidak boleh ada PHK? Mereka harus diberikan hakhak yang layak sesuai peraturan pemerintah. Masalahnya ini kan karena nggak dibayar. Nasib mereka terkatung-katung nggak jelas. PHK dasarnya apa? Itu perusahaan benarbenar kolaps atau tidak kan harus dipertanyakan. Kemudian bagaimana penanganan PHK nya? Sementara komisi 9 sudah memutuskan tidak boleh ada PHK dulu sampai ada penyelesaian yang baik. Jadi kita berjuang ini tidak bisa sendiri, harus kolektif.

Bagaimana dengan masalah TKI yang tidak pernah tuntas terselesaikan?

Persoalan TKI memang selalu muncul. Ini persoalan yang kompleks. Tapi, bagaimana cara menyelesaikannya? Menurut saya, moratorium tenaga kerja non formal. Kita harus bisa mengurangi bahkan menghentikan pengiriman tenaga kerja non formal dengan mengirimkan tenaga kerja yang terampil. Karena apa? Kita melihat kelemahan di dalam segi advokasi.

Tenaga kerja non formal itu banyak menimbulkan masalah karena tidak cukup terampil. Kemampuan bahasa pun masih banyak menimbulkan masalah.

Penilaian Anda tentang kinerja BNP2TKI? BNP2TKI saat ini sudah mempunyai program terpadu melalui satu pintu untuk memotong mata rantai birokrasi. Ini juga satu upaya mempermudah TKI yang bekerja di luar negeri. Kemudian juga ada peningkatan kompetensi yang menjadi salah satu program dari Kemennakertrans. Sehingga menurut saya kompleksitas masalah, kalau sumber masalahnya ada di TKI non formal tenaga kerja rumah tangga, hentikan saja. Mau sampai kapan kita selalu mengirim TKI pembantu rumah tangga terus. Setidaknya kita harus mengganti dengan mengirimkan tenaga kerja teknisi.

Itu baru lebih bermanfaat. Jadi saya mendorong kebijakan itu.

Stop pengiriman tenaga kerja non formal. Kalau kita ingin mengirimkan TKI ke luar negeri haruslah berstandar dengan negara tujuannya.

Seperti apa pandangan Anda melihat kondisi buruh saat ini?

Masalah buruh itu selalu ada dimana-mana, jadi yang kita dorong adalah kebijakan yang berpihak kepada buruh, tidak merugikan buruh tetapi juga bisa mengakomodasi kepentingan pengusaha.

Win-win solution baik dari sisi pengusahanya kemudian segi buruhnya juga. Pengusaha harus bisa menciptakan situasi yang kondusif bagi investor, kemudian sebaliknya buruh pun seperti itu juga. Jadi kita membuat kebijakankebijakan yang menguntungkan semua pihak.

Masih relevan nggak peringatan hari buruh dengan turun ke jalan?

May day atau hari buruh sebenarnya buat saya sah-sah saja mereka itu mengungkapkan dan mengekspresikan diri, selagi tidak menganggu ketertiban umum.

Dilaksanakan tertib atau tidak, ya oke-oke saja. Jadi menurut saya buruh turun ke jalan ya masih relevan. n

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

FOTO : SN/IRUL

bisa dilakukan demi kesejahteraan, setidaknya komitmennya telah ditunjukkan dengan membantu penyelesaian sengketa buruh Krakatau Steel yang berencana mem-PHK 700 karyawannya. Nah, berikut petikan wawancara Swara Nusantara tentang tugas yang diembannya.

15

PARLEMEN Anggota DPR RI Peggi Pattipi

Fokus Pembangunan Jalan dan Perumahan di Papua Papua merupakan daerah yang kaya sumber daya alam. Sebut saja tambang, tembaga, emas, minyak, dan gas. Bahkan sektor pertambangannya sudah mampu memberikan kontribusi lebih dari 50 persen perekonomian Papua.

FOTO : SN/WAN

T

idaklah berlebihan bila pemerintah pusat memberikan status otonomi khusus (otsus) kepada provinsi yang berbatasan dengan negara Papua Nugini ini. Meski belum maksimal, setidaknya pemberian status otsus cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua.

Seperti diakui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia asal Timika, Papua, Peggi Pattipi, bahwa penerapan otsus sudah cukup berhasil di Papua.

“Dengan otsus sudah berhasil,” ujarnya kepada Swara Nusantara di gedung DPR, baru-baru ini.

Dia mencontohkan, indikasi keberhasilan otsus bila dilihat dari tampilnya sebagian besar putra daerah (Papua) menjadi kepala daerah di provinsi ataupun kabupaten. “Meski ada yang bilang otsus belum berhasil, namun hampir semua bupati adalah orang Papua. Itu hasil dari otsus. Selain itu juga bisa dilihat di pemekaran di kabupaten. Sekarang sudah memiliki 22 kabupaten. Itu juga dari hasil otsus,” ujarnya berterus terang.

Anggota Komisi V DPR RI itu menyatakan, dengan otsus pembangunan juga berjalan dengan baik.

“Saya dan anggota DPR RI asal Papua diharapkan bisa membantu pemerintah daerah Papua dalam membangun infrastruktur lain, seperti kesehatan.

Percuma kalau pemerintah membangun jalan, perumahan, tapi kalau orang Papuanya sakit,” tukasnya.

Lantas, bagaimana dengan keinginan pemerintah dan masyarakat Papua yang ingin meningkatkan stastus daerahnya menjadi otonomi khusus plus? “Pemberian status otsus plus belum disetujui karena tidak masuk dalam prolegnas,” cetus anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini seraya mengaku dirinya belum mengetahui gambaran otsus plus itu.

Jalan dan perumahan Menjadi anggota dewan setidaknya bisa menyampaikan aspirasi rakyat. Itulah yang terpatri pada diri Peggi Pattipi. Terpilih menjadi anggota DPRRI untuk dua periode menjadi lecutan bagi dirinya untuk membangun daerah asalnya, Timika Papua.

“Saya ingin kensentrasi di bidang jalan dan perumahan rakyat. Karena kalau kita ingin ke konstituen kami belum ada jalannya,” ujarnya miris.

16

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

FOTO : IST

PARLEMEN

Memanfaatkan waktu reses bulan lalu, Peggi pun menyempatkan menengok keadaan wilayah konstituennya. Namun dia mengaku kesulitan bertemu masyarakat di sana lantaran belum adanya jalan menuju ke sana. “Kita mau ke sana tapi akses jalannya belum ada. Dengan kata lain, belum ada infrastruktur jalan,” ucapnya.

Menurutnya, tidak adanya infrastruktur jalan menbuat daerah tersebut terisolir. “Kalau ada jalan rakyat bisa menikmati fasilitas yang dibangun pemerintah, seperti seperti puskesmas, sekolah, dan lain-lain. Dengan adanya jalan membuat masyarakat bisa menjual hasil kebunnya di pasar,” tuturnya seraya menambahkan bahwa hasil kebun itu hanya untuk mereka sendiri.

Lantas, bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi persoalan itu? Dengan tegas, wanita berjilbab itu menguraikan bahwa pemerintah pusat dan daerah sudah maksimal untuk mengatasi masalah infrastruktur jalan itu. Namun yang menjadi kendala karena letak geografis yang membuat wilayah tersebut sulit dibuat jalan. “Saya melihat Presiden Jokowi mengutamakan infrastruktur untuk kepentingan rakyat.”

Peggi kemudian mengungkapkan faktor yang membuat sulitnya membuat jalan di wilayah tersebut. “Hutan yang lebat, gunung, dan lembah, menjadi kendala untuk membuka jalan,” katanya.

Oleh sebab itu, sambungnya, untuk merealisasikan infrastruktur jalan membutuhkan waktu cukup panjang.

Tidak bisa 5 atau 10 tahun. Bisa lebih dari itu. Pasalnya, hutan yang ada Papua berbeda dengan hutan yang ada di daerah lain. Jadi harus ditangani secara khusus.

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

Meski demikian, lanjutnya, paling tidak untuk jangka pendek, jalan kabupaten harus dibuka. Jalan kabupaten yang menghubungkan daerah-daerah kecamatan terdekat.

“Kalau jalan provinsi menghubungkan ke kabupatenkabupaten. Jalan APBN jalan provinsi ke kabupatenkabupaten.”

Dia juga menyoroti soal perumahaan. Berdasarkan temuan di lapangan, dia merasa prihatin lantaran satu rumah ditempati satu hingga dua keluarga. Pada akhirnya, hal tersebut membuat terjadnya konflik.

“Perumahan belum merata untuk orang Papua. Saya rasa mudah untuk merealisasikan perumahan untuk rakyat,” ujarnya seraya menambahkan, mungkin selama ini konsentrasinya lebih difokuskan ke infrastruktur lain.

Lantas berapa persen yang belum memiliki rumah?

Peggi mengaku belum tahu persis data massyarakat Papua yang belum memiliki rumah. Namun, menurutnya, rata-rata orang Papua belum punya rumah.

“Satu rumah ditempati dua sampai tiga keluarga.

Itu rakyat biasa, petani dan nelayan. Itu ada di wilayah Timika, Papua,” paparnya.

Dia pun berharap ke depan Papua menjadi provinsi yang lebih maju dengan berbagai infrastruktur yang ada. Anggota dewan ini mengajak semua pihak untuk membangun Papua.

“Selama ini saya melihat Pemda sudah berusaha memberi fasilitas yang baik. Namun yang menjadi masalah, wilayah yang ada di dipegunungan, masih kerap terjadi konflik, masih adanya perang suku, sehingga membuat pembangunan jadi tertunda,” pungkasnya. n WAN 17

KABINET Puan Maharani:

FOTO : SN/WANTO

Program KB Belum Berhasil

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani

Program Keluarga Berencana (KB) belum berhasil. BKKBN diinstruksikan mencari solusi. Bila dibiarkan, ledakan penduduk bisa terjadi.

J

umlah penduduk Indonesia saat menempati posisi ke lima terbanyak di dunia.

Data penduduk Indonesia pada 2012 sebanyak 246,8 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk (LPP) yang tercatat mencapai angka 1,49 persen. Lebih tinggi dari target RPJMN 2014, yakni 1,14 persen. Artinya, terdapat penambahan jumlah penduduk sebanyak 3,25 juta sampai dengan 4 juta jiwa per tahun di Indonesia.

Kondisi seperti itu tentu saja membuat pemerintah merasa khawatir dan prihatin. Seperti halnya diungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 18

dan Kebudayaan, Puan Maharani.

Ia menyebut, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, program kependudukan dan KB belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Apabila kondisi ini terus dibiarkan terjadi, ledakan jumlah penduduk Indonesia betul-betul akan menjadi kenyataan di tahun-tahun mendatang. “Ketidakberhasilan program KB juga ditunjukkan dengan data Total Fertility Rate (FTR) yang stagnan di angka 2,6 per perempuan usia reproduksi. Selain itu, kebutuhan KB yang tidak terlayani juga meningkat dari 9,1 persen menjadi 11,4 persen,� ujarnya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2015, di Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, akhir Maret lalu.

Lantaran itu, Puan berharap, Rakernas KKBPK dapat menemukan jawaban dan solusinya. Jangan sama dengan rakernas tahun-tahun sebelumnya yang ternyata tidak membuat progam KB berhasil.

Rakernas kali ini harus ada pemikiran yang revolusioner dengan tidak menabrak aturan-aturan.

Pasalnya, jumlah penduduk yang besar bisa menjadi sebuah berkah apabila sumber daya manusia (SDM) yang besar itu merupakan SDM yang berkualitas.

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

KABINET dukungan seluruh mitra kerja/ stakeholders dalam implementasi program di seluruh wilayah.

Kedua, peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, seperti peningkatan angka pemakaian kontrasepsi, menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), meningkatkan contraceptive prevalence rate/CPR), menurunkan tingkat putus pakai penggunaan kontrasepsi (drop out) yang masih tinggi, meningkatkan penggunaan alat dan obat Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), serta peningkatan kualitas pelayanan KB (supply side) sesuai dengan standar.

Ketiga, perlunya penguatan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi-fungsi keluarga.

Keempat, peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan.

Kelima, penguatan landasan hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan Bidang Kependudukan dan

KB, peningkatan komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan berwawasan Kependudukan, serta peningkatan Koordinasi dan sinkronisasi pembangunan Bidang Kependudukan dan KB dengan program pembangunan lainnya (antara lain; dengan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan/PKH, SJSN Kesehatan dan sebagainya).

Keenam, Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS serta peningkatan kualitas sistem pengolahan data, dimana hal ini diperlukan mengingat bahwa data sektoral tetap memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan terutama di Bidang Kependudukan dan KB. Terakhir, seluruh kegiatan prioritas tahun 2015 ini harus dapat terlaksana dengan baik di seluruh wilayah. Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Desa harus benar-benar dijadikan ujung tombak pelaksanaan Program KKBPK. “Program KKBPK akan dapat dipastikan berhasil, bila kita semua bersama-sama bekerja keras dan bersinergi baik ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Kab/Kota,” tandasnya. n IRUL

FOTO : SN/WANTO

Tapi, kenyataan, SDM usia produktif di Indonesia kualitasnya masih rendah. “Sebagian besar tidak lulus SMP bahkan SD,” ujarnya seraya menambahkan dalam kaitan tersebut ia menyampaikan sejumlah hal sebagai pedoman pengembangan arah kebijakan dan strategi Pembangunan Kependudukan dan KB. Salah satunya, di dalam pengembangan program dan kegiatannya, seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L) harus selalu mengacu pada arah kebijakan pembangunan Pemerintahan 2015-2019, baik dimulai dari Visi dan Misi Pemerintah 2015-2019 sampai dengan rincian dari 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita).

Kemudian, perlu dipahami bersama, program prioritas pemerintah ini tidak akan dapat dicapai tanpa adanya sinergitas dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang saling terkait.

Ia mencontohkan, program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga tidak akan berhasil tanpa melibatkan Kementerian terkait lainnya, seperti dengan Kementerian Kesehatan yang diantaranya juga fokus dalam menurunkan Angka Kematian Ibu serta peningkatan program/kegiatan peningkatan gizi dan kesehatan Balita dan Anak.

Untuk itu, dia menginstruksikan seluruh jajaran BKKBN Pusat dan Provinsi harus dapat meningkatkan kinerja dan memperkuat kerjasama dengan seluruh mitra kerja untuk dapat mencapai sasaran yang sesuai dengan Renstra dan RKP 2015. BKKBN diharapkan pula mengembangkan kebijakan dan strategi pemetaan terhadap berbagai program di daerah berdasarkan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. “BKKBN harus memiliki peta wilayah mana yang perlu penguatan dan wilayah mana yang perlu pengembangan dan sebagainya,” imbuhnya.

Puan pun menyampaikan beberapa isu strategis dan permasalahan Bidang Kependudukan dan KB, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 yang harus mendapat perhatian khusus di antaranya: satu, perlunya penguatan dari sisi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KKBPK, terutama guna meningkatkan komitmen dan

Puan Maharani saat memberikan keterangan pers

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

19

KABINET n KEMENPAN RB MenPan RB menerbitkan Permen No.6/2015 tentang pedoman pertemuan di luar kantor dalam rangka peningkatan kerja aparatur.

Dengan Permen ini pertemuan di luar kantor tetap dapat dilakukan dengan syarat yang ketat: tidak ada mark-up biaya, perencanaan dan pelaksanaan yang jelas, laporan kegiatan ditandatangani oleh penanggung jawab dan unit pengawas internal. Dengan Permen ini, daerah-daerah yang mengandalkan pendapatan dari industri pariwisata dan perhotelan bisa bernapas lega.

n KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Seluruh operator pelabuhan di Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi perdagangan internasional. Hal ini ditegaskan Menteri Jonan saat meninjau infrastruktur transportasi di Sulawesi Tengah (10/4).

Menteri Jonan beralasan, meski perdagangan internasional, namun karena dilakukan di Indonesia maka rupiah yang harus menjadi alat tukarnya.

n KEMENTERIAN PERTANIAN Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumardjo Gatot Irianto mengikuti panen raya di Tulungagung, Jawa Timur (3/4).

Pada kesempatan ini Dirjen PSP juga meminta pertimbangan dari para petani untuk menanam padi secara serentak. Ini berguna untuk menghindari serangan hama yang selalu datang saat masa tanam.

Dengan masa tanam serentak, panen pun akan bersamaan waktunya, sehingga siklus hidup hama dapat dipotong.

20

n KEMENTERIAN DALAM NEGERI Ditjen Otda/Keuangan Daerah dan KPU tengah menghitung jumlah daerah yang kesulitan dana untuk pelaksanaan pilkada serentak 2015 ini. Dari 272 daerah yang akan menggelar pilkada, ada 201 daerah yang sudah ada anggarannya, sisanya belum. Bagi daerah yang belum punya anggaran pilkada, diperintahkan untuk membuat anggaran perubahan berdasarkan Permendagri No.37/2014.

n KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Mendikbud akan bekerja sama dengan Kementerian ESDM terkait 17 ribu sekolah yang belum dialiri listrik. Sebagian besar sekolah itu ada di daerah terpencil dan merupakan sekolah dasar. Menteri Anies menilai masih banyak energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengahasilkan tenaga listrik, seperti penggunaan tenaga surya dan mikrohidro/listrik tenaga air.

n KEMENTERIAN PERDAGANGAN

n KEMENTERIAN BUMN Tiga BUMN, PT Waskita Karya, PT Aneka Tambang, dan PT Adhi Karya, akan diprivatisasi dengan menerbitkan saham baru. Saham tersebut akan ditawarkan kepada para pemegang saham lama (Pemerintah dan publik). Jika pemegang saham publik tidak mengeksekusi hak pembelian saham baru, maka kepemilikan sahamnya otomatis berkurang. Di sini Pemerintah (tiga BUMN tersebut) yang akan berperan mengambil saham baru sehingga kepemilikan saham Pemerintah bertambah. Ini menimbulkan tanggapan miring dari Koalisi partai di luar Pemerintah dan dari sebagian pengamat. Alasannya, ada celah bagi swasta (investor asing) untuk memiliki saham tiga BUMN tersebut.

Mendag Rachmat Gobel akan menyusun langkah strategis guna menyeimbangkan neraca perdagangan dengan Tiongkok. Saat ini Indonesia mengalami defisit 13 miliar dolar AS. Langkah tersebut antara lain lewat pengurangan tarif, penghapusan hambatan non tarif bagi produk unggulan Indonesia, serta memfasilitasi penggunaan mata uang lokal masing-masing negara.

n KEMENKO PEREKONOMIAN Menko Sofyan Djalil memimpin delegasi ke Rusia dalam rangka Sidang Komisi Bersama Rusia-RI di kota Kazan (8/4). Turut dalam rombongan sejumlah 30 orang pengusaha serta perwakilan dari Kementerian dan Lembaga. Acara ini akan membahas kerjasama Rusia-RI dalam berbagai bidang, antara lain ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

KABINET n KEMENTERIAN DESA PDTT Pekan kedua bulan April ini akan fokus pada revisi PP No.60/2014 tentang pengalokasian dana desa. Ini terjadi mengingat banyaknya keluhan dari para kepala desa terkait alokasi dana yang dinilai diskriminatif. Revisi PP ini akan dibuat bersama Komisi II DPR RI, dan ditargetkan selesai sebelum akhir April. Menteri Desa PDTT bertekad untuk membagi rata 90% dana desa; 10% sisanya dibagi sesuai kriteria (luas wilayah, jumlah penduduk/miskin, dan indeks kesulitan geografis).

n KEMENTERIAN KEUANGAN Sebanyak 2217 orang menerima beasiswa untuk program magister dan doktoral dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kemenkeu. Tujuan studi tersebar di seluruh dunia, dengan bagian terbesar ada di Asia (940 orang), Eropa (879 orang) dan Australia (204 orang). Bidang studi yang akan dipelajari antara lain, kemaritiman, perikanan, ketahanan energi dan pangan, teknologi pertahanan, transportasi, serta teknologi informasi dan komunikasi.

Dirut LPDP, Eko Prasetyo, menegaskan bahwa semua penerima beasiswa akan kembali untuk membangun bangsa.

n KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Pemerintah akan menutup ijin operasi bagi 29 kapal milik PT Pusaka Benjina Resorces (PBR) terkait adanya praktek perbudakan terhadap anak buah kapal (ABK). PT PBR tercatat sebagai perusahaan asing berasal dari Thailand. Selain itu, menteri Susi menyatakan ada banyak duplikasi perijinan kapal-kapal milik PT PBR ini; dan ia sudah menghapus semua surat ijin penangkapan ikan (SIPI) milik PT PBR.

n KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Deputi Bidang Pengembangan SDM, Prakoso Budi Susetyo menyatakan pihak Kementerian mengalokasikan dana Rp.100 miliar untuk disalurkan ke dinas-dinas yang membidangi koperasi dan UKM provinsi seluruh Indonesia. Dana ini disebut dana dekonsentrasi, berasal dari APBN, dan dilaksanakan oleh para Gubernur. Dana akan diberikan dalam bentuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan pendampingan.

Pesertanya adalah para pelaku UKM, pengurus/pengawas/pengelola koperasi, kelompok-kelompok strategis, mahasiswa, serta keluarga petan dan nelayan.

n KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN Sebagai bentuk kehadiran negara bagi rakyatnya, Menteri Ferry akan menentukan Zona Nilai Tanah (ZNT) setiap tahun. Ini dibuat untuk melindungi rakyat yang kurang mampu dalam memenuhi kewajiban dalam kepemilikan tanah (terkait NJOP dan PBB). PBB hanya akan dikenakan satu kali, yakni saat transaksi penjualan/pembelian; sedangkan NJOP akan ditetapkan batasan harganya, tidak mengikuti harga pasar yang cenderung merugikan pemilik tanah yang kurang mampu.

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

n KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Menanggapi pro kontra seputar pemberian remisi hukuman kepada koruptor, Menkumham akan menciptakan transparansi dalam pemberian remisi, yakni dengan membangun sistem pemberian remisi melalui mekanisme online.

Menkumham mengingatkan bahwa hukuman berat bagi para koruptor itu harus dimulai dari kejaksaan (yang menuntut) dan kehakiman (yang menghukum).

Menkumham sendiri berjanji tidak akan mengobral remisi kepada para terhukum, khususnya koruptor.

n KEMENTERIAN AGAMA Terkait konflik di Timur Tengah (Yaman, Irak, Suriah) yang makin tidak menentu, Menteri Agama menyarankan agar WNI dan mahasiswa Indonesia lebih mengutamakan keselamatan.

Untuk para mahaiswa/pelajar Menteri berjanji akan menjamin kelanjutan studi mereka di tanah air yakni lewat koordinasi dengan perwakilan dari negara-negara di atas.

n KEMENTERIAN KESEHATAN Kemenkes akan menyalurkan dana sebesar Rp85 miliar bagi 116 kabupaten/kota untuk memperbaiki infrastruktur di sentra jajanan sehat. Artinya, sebuah sentra jajanan sehat akan mendapat kucuran dana sebesar Rp730 juta.

21

FOTO : SN/IRUL

KABINET

Masyarakat Bisa Menikmati Hasil Hutan

FOTO : SN/IWAN

Kepedulian terhadap lingkungan hidup harus terus dipupuk semua elemen.

Baik itu pemerintah, kalangan pengusaha, masyarakat, hingga aparat keamanan. Lingkungan yang sehat akan memberikan rasa nyaman bagi kita.

Deputi Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Ilyas

M

enyadari pentingnya pelestarian lingkungan, sejumlah elemen masyarakat beberapa waktu lalu menggelar kegiatan berkaitan dengan penghijauan. Acara bertajuk Green Action Polisi Sahabat Alam ‘Hijau Indonesiaku’ digelar di Polda Banten.

Kegiatan yang menghadirkan pemerhati lingkungan, seperti Ully 22

Sigar Rusadi, disambut baik Kapolda Banten, Brigjen Pol Boy Rafly Amar.

Boy menyatakan kegiatan tersebut sangat positif untuk memberi kesadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, sambungnya, kehadiran polisi dalam kegiatan itu memberi kesan bahwa aparat penegak hukum juga peduli terhadap lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merespon positif kegiatan yang digagas elemen masyarakat tersebut. “Kegiatan yang digagas oleh masyarakat itu sangat positif. Dan polisi pun merespon dengan ‘polisi sahabat alam,” tukas Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup , Ilyas Assad, kepada Swara Nusantara di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baru-baru ini.

Dia menyatakan, selama ini orang menilai polisi hanya bisa menangkap orang. Tapi dengan aktifnya di lingkungan hidup, ternyata polisi

juga peduli dengan lingkungan.

“Terrnyata polisi bersahabat dengan alam,” terangnya.

Kehadiran polisi, sambungnya, dalam kegiatan penghijauan ini, juga bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan, agar tercipta alam yang bersih, indah, aman, nyaman, dan bersahabat.

“Ini positif. Ini menjadi kekuatan baru bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memasyarakatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup,” cetusnya seraya menambahkan, esensinya dari itu semua bagaimana agar tidak merusak lingkungan hidup.

Masyarakat diberi fasilitas Pelanggaran terjadap pelestarian lingkungan hidup, seperti penebangan pohon (illegal logging), kerap dilakukan oleh perusahaan ataupun masyarakat. Oleh sebab itu, Ilyas menegaskan, kepada perusahaan yang melanggar law enforcemennya harus ditegakkan.

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

KABINET “Untuk korporasi harus ada batasannya, aturan mainnya, diawasi secara ketat. Mereka sudah paham tentang lingkungan hidup.

Jadi diberikan pemahaman. Kalau melanggar ditindak.”

Dan kepada masyarakat, dia pun menuturkan, agar tidak terjadi pelanggaran, mereka (masyarakat) diberi penyadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

Agar masyarakat tidak melanggar (merusak) lingkungan, Ilyas pun meminta masyarakat diberi fasilitas.

Dengan kata lain, masyarakat juga bisa menikmati hasil hutan itu.

“Strategi yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bagaimana masyarakat di sekitar hutan bisa hidup dengan makmur dari hasil hutan. Kalau kita buka akses itu saya kira tidak

pelanggaran,” ujarnya berterus terang.

“Jadi masyarakat bisa memanfaatkan dengan batasanbatasan. Aksesnya dibuka, difasilitasi mereka. Makanya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikembangkan hutan ke masyarakat dan hutan rimba. Jadi masyarakat diberikan luas areal tertentu,” ucapnya lagi. n WAN

Kerjasama dengan Lembaga,

FOTO : SN/IWAN

Wujud Keterbukaan Kemenpora

“Ini gebrakan baru. Jadi harus dimulai dengan sesuatu yang baru. Kalau kita tidak mulai apa yang akan bisa diharapkan,”

K

abinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus menggenjot kinerjanya. Berbagai langkah dan terobosan terus dilakukan agar hasil kerjanya bisa dinikmati rakyat. Dan sebagai konsekuensi, kementerian harus siap memaparkan kerjanya kepada publik.

Dengan kata lain, rakyat juga berhak tahu dengan semua yang dilakukan kementerian.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sangat merespon positif

hal tersebut. Wujud dari tranparansi Kemenpora, Rabu 25 Maret lalu, kementerian yang dinahkodai Imam Nahrawi melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan dua lembaga dan satu Perguruan Tinggi.

Kedua lembaga tersebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan KIP (Komisi Informasi Pusat). Sementara satu Perguruan Tinggi yaitu UIN Sunan Ampel Surabaya.

Penandatangan Nota Kesepahaman dilakukan langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dengan Ketua Umum Komisi Informasi Pusat (KIP) Abdulhamid Dipopramono, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf, dan perwakilan dari UIN Sunam Ampel.

Dalam kesempatan itu, Menpora berharap kementerian yang dipimpinnya itu dapat meningkatkan pemahaman stake holder di jajaran Kemenpora. “Melahirkan kebijakan yang bisa dipertanggung

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

jawabkan, mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam rangka pembinaan dan pengembangan kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang partisipatif, meluas dan akuntabel bagi kementerian ini,” tegasnya.

Imam mengakui, kerjasama yang dilakukan dengan lembaga tersebut merupakan rekomendasi Tim 9 yang diberikan kepada Kemenpora. Esensi dari rekomendasi tersebut, setaip lembaga publik harus memberikan laporan terbuka kepada masyarakat.

Nantinya, sambungnya, laporan tersebut akan dipublikasikan lewat media informasi, website, dan lain-lain. “Dan memang hal itu baru bisa dilakukan sekarang,” terangnya kepada wartawan usai penandatangan MoU dengan PPATK, KIP, dan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Menpora menambahkan, dalam MoU tersebut, Kemenpora akan melaporkan berbagai hal, seperti soal keuangan.

Begitu pun dengan stake holder Kemenpora seperti KONI, KOI, cabang olahraga. Intinya, semua lembaga yang didanai pemerintah harus melaporkan kepada masyarakat. “Ya itu tadi, laporan itu akan diumumkan kepada publik lewat media sosial , website.”

Terkait MoU dengan PPATK, Imam pun menyatakan, jabatan publik seperti menteri diangkat harus mendapat support dari PPATK. Imam berharap dengan kerjasama ini kemenpora bisa lebih baik lagi dalam bekerja. Setiap hal yang dilakukan mengikuti aturan yang ada. Artinya, sambung politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ada langkah kongkret yang dilakukan kemenpora.

“Ini gebrakan baru. Jadi harus dimulai dengan sesuatu yang baru. Kalau kita tidak mulai apa yang akan bisa diharapkan,” cetusnya dengan semangat. n WAN 23

FOTO : SN

SENATOR

Menunggu Implementasi UU Desa Undang-Undang Desa tengah menjadi pembicaraan hangat.

UU Desa memiliki program strategis yang diharapkan dapat memajukan desa.

S

ebagai gambaran, jumlah desa sebelum desentralisasi pada 1999 berjumlah 59.834 desa, sekarang meningkat menjadi 74.093 desa. Desa menginginkan perbedaan peraturannya dengan desa yang lain seperti desa adat di Padang, di Bali di Kalimantan, dan lain-lain.

Mekanisme pemerintah tentang UU Desa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 165 tentang Penataan Tugas dan Fungsi di kabinet kerja, pemerintahan desa dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat termasuk pembangunan kawasan desa menjadi kewenangan Kementerian Desa dan Desa Tertinggal.

24

Mengingat pentingnya UU Desa, Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat dengan Kementerian Dalam Negeri, Rabu 1 April. Rapat yang membahas Implementasi Undang-Undang tentang Desa dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Mendagri menegaskan, isu strategis di setiap kementerian yang mengurusi desa harus ada Program Bina Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan keuangan desa, kapasitas aparatur desa, dan pendampingan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD), sambungnya, sudah bukan kewenangan Kemendagri. Dana desa ini akan langsung ditransfer

dari Kementerian Keuangan kepada pemerintah kabupaten/ kota. Lalu kabupaten/kota menyerahkan ke desa. Dan desa menyusun sendiri program kegiatannya berdasarkan musyawarah desa ditetapkan oleh peraturan desa dan nantinya akan dikoordinir oleh Kementerian Desa. Program itu akan dikirim kepada pemerintahan kabupaten.

Dan pertanggung jawaban keuangannya berpedoman dengan Kemendagri.

Anggota DPD RI Asri Anas dengan tegas menyatakan bahwa adanya permainan politik dari kabupaten membuat rusaknya pemerintahan desa. Oleh sebab itu, senator asal Sulawesi Barat itu memberikan masukan dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD). ADD, jangan ditransfer ke kabupaten, tapi ke provinsi.

Pasalnya, menurut UU, fungsi provinsi hanya sebagai kordinasi saja. n WAN

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

SENATOR

FOTO : SN/JIMMY

Peran Sentral DPD RI Dalam Pembuatan UU DPD telah mengusulkan berbagai RUU Prolegnas.

40% masuk sesuai keinginan.

P

eran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam pembentukan UndangUndang (UU) memang tidak sesiginifikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Tapi setidaknya, andil DPD cukup besar dalam pembuatan UU. Sebagai bukti, dari berbagai rancangan UU dari Prolegnas, hampir 40 persen sudah sesuai keinginan DPD. Disadari atau tidak, peran DPD dalam pembentukan UU amatlah dibutuhkan. Pasalnya, anggota DPD yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia bisa menjadi penyambung aspirasi masyarakat di daerah.

Aspirasi masyarakat daerah yang disalurkan lewat senator setidaknya bisa menjadi masukan dalam pembentukan UU, terlebih lagi dalam UU yang berkaitan dengan daerah.

Lantas apa kata Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia , terkait keterlibatan DPD dalam pembentukan UU? Ketua DPD RI, Irman Gusman, menegaskan bahwa DPD sudah terlibat penuh dalam pembahasan dan pengajuan Undang-Undang (UU).

“Kita telah mengusulkan berbagai rancangan UU dari Prolegnas. Hampir 40 persen sesuai keinginan DPD. Lumayan dong ,” ujarnya kepada wartawan usai acara Diplomatic Gathering yang digelar DPD RI di ruang Nusantara IIV, Gedung DPR/ MPR/DPD, Senayan, Jakarta, barubaru ini.

Irman menambahkan, hal tersebut mengindikasikan bahwa DPD memiliki peran sentral dalam pembentukan UU. “Tahun ini saja DPD berinisiatif terlibat dalam UU Wawasan Kebangsaan dan sudah pasti dengan RUU yang berkaitan dengan daerah,” terangnya lagi.

Tidak hanya itu, senator asal Sumatera Barat itu mengakui DPD juga concern dalam pembahasan

Ketua DPD RI, Irman Gusman

UU Pertanahan. Menurutnya, UU Pertahanan itu penting karena menyangkut rakyat yang memiliki hak atas tanah.

“Dalam pembahasan UU Pertanahan, DPD ingin menjelaskan soal status tanah. Jadi harus diutamakan untuk pemerataan kepemilikan tanah. Jadi status tanah yang dimiliki rakyat harus jelas, seperti soal sertifikatnya,” cetusnya lagi.

Dengan peran serta DPD di UU Pertanahan, sambung Irman,

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

diharapkan bisa mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pertanahan. “Jadi diharapkan berbagai tumpang tindih yang terjadi selama ini dapat teratasi,” kilahnya.

Irman juga berharap potensi pertanahan yang ada di Indonesia bisa menjadi pendorong pemerataan pembangunan di Tanah Air. “Kita ingin pertanahan kita menjadi pendorong dalam pemerataan pembangunan, pemerataan pendapatan, melalui kepemilikan tanah,” ucapnya. n WAN 25

SENATOR

Jangan Anggap Sepele Kenaikan BBM

Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kenaikan harga ini tentu saja menuai protes dan kritik.

T

epat pukul 00.00, Sabtu (28/3) lalu, pemerintah menaikkan harga BBM. Harga BBM Premium untuk daerah penugasan Jawa Madura dan Bali (Jamali) naik menjadi Rp 7.400 per liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp500 per liter dibandingkan harga pada 1 Maret 2015 sebesar Rp6.900 per liter. Sedangkan untuk daerah penugasan di luar Jamali ditetapkan sebesar Rp7.300 per liter. Adapun solar bersubsidi naik dari Rp6.400 per liter menjadi Rp6.900 per liter.

Tentu saja, kenaikan harga BBM tersebut langsung mengundang protes dan kritik dari berbagai kalangan.

26

Tidak hanya kalangan masyarakat umum dan mahasiswa, tapi juga dari anggota DPR dan DPD. Termasuk dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Farouk Muhammad.

Senator asal Nusa Tenggara Barat ini menyesalkan kenaikan harga BBM yang bersifat fluktuatif.

Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak siap dalam menghadapi perubahan harga beragam komoditas pokok.

Oleh karena itu, perlu ada kebijakan khusus dari pemerintah dalam mengontrol harga akibat pengaruh kenaikan harga BBM. “Belum optimalnya komunikasi publik terkait kenaikan BBM dan lemahnya

manajemen pengelolaan harga BBM ditenggarai menjadi salah satu sebab kebijakan fluktuasi harga BBM belum bisa diterima dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya dalam keterangan pers Sabtu (4/4).

Ia menambahkan, belajar dari pengalaman beberapa bulan yang lalu, ketika pertama kali pemerintah menaikkan harga BBM yang kemudian diikuti dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya, tetapi tak berapa lama kemudian pemerintah menurunkan kembali harga BBM, ternyata respon harga terhadap penurunan harga BBM tidak terlihat. “Kebijakan harga BBM yang fluktuatif berdampak besar terhadap daerah, terutama kontribusi terhadap kenaikan komoditas pangan dan biaya transportasi,” jelasnya.

Farouk mencontohkan, kebijakan fluktuasi harga BBM akan

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

SENATOR berdampak kepada Pemerintah Daerah dalam menentukan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), karena selama ini daerah berasumsi, bagi daerah yang ingin harga BBM lebih murah maka PBBKB-nya dibuat lebih rendah.

Sejalan dengan ketentuan itu, daerah mengharapkan akan dapat dimanfaatkan untuk membangun daya saing di masing-masing daerah.

Tentu saja dengan kebijakan harga baru tersebut, asumsi tersebut tidak lagi bisa digunakan.

Lebih jauh, dia mengatakan, dengan harga baru per 28 maret 2015, saat ini telah cukup banyak membawa dampak bawaan seperti biaya transportasi, komoditas pangan dan logistik yang kembali merangkak naik. Namun ironisnya hingga saat ini pemerintah belum memiliki manajemen pengaturan harga barang dan tata niaga yang sesuai dengan fluktuasi harga BBM. “Akibatnya harga barang-barang tersebut hanya akan merespon ketika harga BBM naik,” sesalnya.

Purnawirawan Jendral dari Kepolisian ini pun menegaskan pemerintah tidak bisa lagi hanya dengan mengatakan kenaikan harga BBM untuk mengurangi subsidi dalam rangka membangun infrastruktur. Masyarakat umum, dunia usaha khususnya industri besar dan kecil, butuh kepastian.

“Mereka akan menuntut dari apa

yang mereka bayarkan dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi tidak sekedar berlindung di bawah isu pengurangan subsidi dan membangun infrastruktur,” imbuhnya.

Hal senada dilontarkan Siska Marleni, Anggota Komite IV DPD. Senator asal Sumatera Selatan ini bahkan mengatakan perubahan harga BBM tidak sesuai amanah konstitusi. “Dampaknya sangat luas bagi masyarakat Indonesia. Karena itu tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah,” ujarnya Dialog Kenegaraan dengan tema “Harga BBM Kembali Naik, Situasi Ekonomi Sosial Stabil”, di Coffee Corner DPD RI, Rabu (08/04).

Siska menyebutkan, amanat konstitusi Pasal 33 UUD NRI 1945 dan sila ke-5 Pancasila adalah keadilan. Karena itu, tidak boleh menyerahkan harga kebutuhan hidup orang banyak ke mekanisme pasar. “Tidak boleh pemerintahan Jokowi-JK membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi,” tegasnya seraya berharap penegak hukum untuk bertindak tegas dalam mengatasi kebocoran minyak.

Dalam kesempatan yang sama, Ichsanuddin Noorsy yang juga bertindak sebagai pembicara mengatakan, Jokowi sejak kampanye Pilpres Juli 2014 lalu sudah berjanji untuk mematuhi konstitusi. Namun ia melihat, Konstitusi, UU Migas,

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

Perpres, UU APBN-P 2015 ternyata memang tidak sinkron. Sehingga, menurutnya, ada persoalan besar dengan negara ini, di mana Indonesia membutuhkan pejabat yang berkomitmen menjalankan konstitusi yang benar-benar berpihak kepada rakyat.

Di satu sisi harga BBM tidak boleh mengikuti mekanisme pasar, di sisi lain disesuaikan dengan harga keekonomian dan ini merupakan wewenang pemerintah. Sedangkan DPR hanya berhak memberikan pertimbangan. “Agar BBM dan kekayaan negara ini benar-benar untuk kemakmuran rakyat, sebagai komitmen maka DPD dan DPR RI bersama pemerintah harus merevisi UU itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam pengumuman kenaikkan harga BBM ini, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan kenaikkan harga demi menjaga kestabilan perekonomian nasional serta menjamin ketersediaan BBM nasional. “Kenaikan harga jual eceran BBM tersebut melihat kondisi meningkatnya rata-rata harga minyak dunia yang masih flukutatif, serta depresiasi nilai tukar rupiah dalam satu bulan terakhir,” ujarnya kepada wartawan. n BINUS

27

TOKOH “Aku bermimpi, setiap suku bangsa memiliki semacam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berfungsi menegakkan hak-hak komunitas mereka”

Kartini

Butet Manurung

28

FOTO : IST

dan

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

TOKOH koordinat 01’ 05’ LS - 102’ 30’ BT.” Karena sentra sekolah itu tak pasti desa maupun kecamatannya.

Dalam pola pengajaran, Butet menerapkan cara belajar yang berbeda, mengenalkan huruf per huruf berdasarkan bentuk dan cara mengejanya. Misalnya, A seperti atap, C seperti pegangan periuk, ucapkan M dengan mulut dikatupkan. Huruf pun dirangkai dalam 14 kelompok berpasangan. Berkat metode mengajarnya ini, tahun 2001 Butet dianugrahi “The Man and Biosphere Award” dari LIPI-UNESCO. Begitupun saat murid-muridnya mulai menulis. Lulusan antropologi Universitas Padjadjaran membagikan buku tulis bergaris, pensil, dan

guru. Butet mengistilahkan tim kecilnya ini sebagai kader guru.

Dengan 14 orang kader guru angkatan pertama Sokola Rimba inilah Butet terus merangsek ke jantung rimba. Dalam buku Sokola Rimba, Butet banyak membahas tentang suka dukanya dalam memberikan pendidikan pada orang rimba.

Butet menyebut, kunci keberhasilan program dimulai dengan terbangunnya kepercayaan komunitas rimba terhadap dirinya.

Dan hal itu tidak mudah. Pasalnya, kebanyakan masyarakat suku pedalaman tidak dapat berbahasa Indonesia, apalagi baca tulis.

“Padahal, kekayaan ilmu mereka

pena. Bagi murid yang tidak kebagian alat-alat sekolah, mereka mengambil ranting dan menggarisi di atas tanah. Tak jarang, saat tiba waktunya menggambar, salah satu murid menangkap seekor kijang kecil. Binatang itu ditidurkan di atas kertas dan mulailah sang murid menggambar ruas-ruas tubuh kijang tersebut.

Sistem pembelajaran Butet tidak mengenal jam sekolah. Siswa bebas datang dan pergi. Para siswa juga tidak diharuskan mengenakan seragam. Selain itu, tidak ada ujian dan rapor. Untuk mengatasi kebutuhan jumlah pengajar, Butet membuat sistem melatih anak-anak yang sudah mahir untuk menjadi

sangat luas, mulai dari kebijakan hidup, pengobatan tradisional, hingga cara membaca tanda-tanda alam,” ujar Butet.

Sebagai pengajar di Sokola Rimba, Butet lambat laun pun terbiasa hidup di pelosok hutan.

Bahkan, begitu terbiasanya hidup di bawah naungan rerimbunan pepohonan dan alam yang bebas polusi, dia kerap sakit kepala jika harus keluar hutan dan pergi ke kota. Hingga kini, Sokola sudah menginisiasi program di banyak provinsi di Indonesia dan menjangkau lebih dari 10 ribu anggota komunitas anak dalam.

Programnya pun meluas. Tidak lagi terbatas pada baca tulis.

FOTO : IST

N

ama Saur Marlinang Manurung, mungkin tak setenar Kartini. Namun, perjuangan perempuan kelahiran Jakarta, 21 Februari 1972, yang akrab dipanggil Butet ini, tak beda dengan Kartini. Ia membantu Orang Rimba -- suku Anak Dalam atau Kubu di Taman Nasional Bukit 12 (TNBD) dan Bukit 30 Jambi – mampu untuk mempunyai budaya membaca dan menulis.

Berkat kemampuan membaca dan menulis, Orang Rimba kini tak lagi menjadi korban dari “orang terang” – sebutan yang diberikan Orang Rimba terhadap seseorang di luar komunitas mereka. Orang terang sering menipu mereka. Tanah mereka kerap dirampas lewat selembar surat perjanjian.

Para perampas itu sering mengatakan pada mereka jika selembar kertas itu adalah sebuah penghargaan dari kecamatan, kemudian mereka diberi uang yang jumlahnya sangat sedikit.

Setelah itu mereka diminta untuk membubuhkan cap jempol di atas sehelai kertas. Karena buta huruf, mereka turuti saja apa kemauan orang terang, mereka tidak menyadari bahwa itu adalah penipuan.

Perjuangan Butet dalam mendorong pendidikan kepada Orang Rimba sejak 1999 silam, bukanlah hal mudah semudah membalik telapak tangan. Butet kerap mendapat penolakan karena menganggap pendidikan merupakan budaya luar dan bukan budaya Orang Rimba. Tapi, kini semua sudah berubah. Para anak-anak Suku Dalam kini sudah dapat lebih teliti ketika akan melakukan proses jual-beli, membaca akta perjanjian, dan dapat menghitung.

Sokola Rimba (sekolah rimba) yang Butet bangun bukanlah sebuah sekolah formal yang lazimnya ada di masyarakat, yakni berbentuk sepetak bangunan tembok dan beratap genteng. Sokola itu hanya berbentuk dangau kecil tak berdinding yang bersifat nomaden. Jadi jika tak dibutuhkan lagi bisa segera ditinggalkan.

Jika ditanya, dimana alamat Sokola Rimba itu, maka dengan mudah Butet menjawab, “Pada

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

29

FOTO : IST

TOKOH

Penulis buku The Jungle School, Butet Manurung (kanan), CEO OCBC NISP, Parwati Surjaudaja (kiri), dan CEO Gajah Tunggal, Catharina Widajaja (tengah) saat peluncuran buku tersebut di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2012).

Dikutip dari laman resmi Sokola Rimba, mereka mengembangkan kurikulum sesuai tuntutan perubahan lingkungan tempat hidup mereka. Misalnya, pendidikan pertanian sederhana, pendidikan kesehatan serta pendidikan advokasi. Sokola Rimba juga menyediakan pendidikan keterampilan seperti kelas membuat kerajinan dari berbagai bahan alam dan kelas komputer. Di daerah rawan bencana, program mereka juga termasuk pendidikan mitigasi bencana. Bahkan, Sokola Rimba juga memfasilitasi anak-anak suku dalam yang ingin menempuh pendidikan formal.

Selain pendidikan dasar, baca, tulis dan hitung, Butet menerapkan pula pola pendidikan advance yaitu pengetahuan tentang dunia luar, life skill, dan pengenalan tentang organisasi, sehingga bisa menjadi mediator ketika mereka bersinggungan dengan dunia luar, agar mereka tak mudah dieksploitasi lagi.

Butet bercita-cita, pendidikan Sokola Rimba dapat membekali suku pedalaman dengan kemampuan mempertahankan hak-hak mereka sendiri. “Aku bermimpi, setiap suku bangsa memiliki semacam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berfungsi menegakkan 30

hak-hak komunitas mereka,� cetus perempuan peraih penghargaan Magsaysay 2014 ini. ***** 21 April 1879. Di Kota Jepara Jawa Tengah, lahir bayi perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat dan MA Ngasirah.

Bayi perempuan itu diberi nama Raden Ajeng Kartini. RA Kartini tumbuh sehat dan cerdas.

Kartini bersekolah di Europes Lagere School (ELS). Ia belajar bahasa Belanda. Tapi, sayang, setelah lulus dari ELS, ia tidak dibolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Ia dipingit sambil menunggu waktu untuk menikah dengan Raden Adipati Joyodiningrat. Dia ini Bupati Rembang.

Selama masa tinggal di rumah, Kartini yang masih berusia 12 tahun, mulai menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda.

Salah satunya bernama Mr JH Abendanon.

Dari Abendanon, Kartini mulai sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang menyulut api baru di dalam hati Kartini, yaitu tentang bagaimana wanita-wanita Eropa mampu berpikir sangat maju. Api

tersebut menjadi semakin besar karena ia melihat perempuanperempuan Indonesia pada strata sosial yang amat rendah.

Kartini juga mulai banyak membaca De Locomotief, surat kabar dari Semarang yang ada di bawah asuhan Pieter Brooshoof. Kartini juga mendapatkan leestrommel, sebuah paketan majalah yang dikirimkan oleh toko buku kepada langganan mereka yang di dalamnya terdapat majalah-majalah tentang kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Kartini kecil sering juga mengirimkan beberapa tulisan yang kemudian ia kirimkan kepada salah satu majalah wanita Belanda yang ia baca, yaitu De Hollandsche Lelie.

Melalui surat-surat yang ia kirimkan, terlihat jelas bahwa Kartini selalu membaca segala hal dengan penuh perhatian sambil terkadang membuat catatan kecil, dan tak jarang juga dalam suratnya Kartini menyebut judul sebuah karangan atau hanya mengutip kalimat-kalimat yang pernah ia baca.

Sebelum menginjak umur 20 tahun, Kartini sudah membaca buku-buku seperti De Stille Kraacht milik Louis Coperus, Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta yang ditulis Multatuli, hasil buah pemikiran Van Eeden, roman-feminis yang dikarang oleh Nyonya Goekoop de-Jong Van

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

TOKOH diberi judul “Habis Gelap Terbitlah Terang: Buah Pikiran” dengan bahasa Melayu.

Baru pada 1938, salah satu sastrawan bernama Armijn Pane yang masuk dalam golongan Pujangga Baru menerbitkan versi translasinya sendiri dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Versi milik Pane membagi buku ini dalam lima bab untuk menunjukkan cara berpikir Kartini yang terus berubah.

Beberapa translasi dalam bahasa lain juga mulai muncul, dan semua ini dilakukan agar tidak ada yang melupakan sejarah perjuangan RA Kartini semasa hidupnya.

Perjuangan RA Kartini diapresiasi Presiden Soekarno. Tepat 12 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 1964, yang menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini.

Belakangan ini, penetapan tanggal kelahiran Kartini sebagai hari besar agak diperdebatkan.

Dengan berbagai argumentasi, masing-masing pihak memberikan pendapat masing-masing. Ada yang mengatakan agar tidak pilih kasih

FOTO : IST

Beek, dan Die Waffen Nieder yang merupakan roman anti-perang tulisan Berta Von Suttner. Semua buku-buku yang ia baca berbahasa Belanda.

Kartini menikah dengan Adipati Joyodiningrat pada 12 November 1903. Sang suami rupanya mengerti cita-cita Kartini. Ia pun mendukung dan membolehkan Kartini membangun sebuah sekolah wanita. Namun, tepat empat hari pasca melahirkan putra pertamanya, Soesalit Djojoadhiningrat, pada 17 September 1904, Kartini meninggal dunia.

Wafatnya Kartini rupanya tidak serta-merta mengakhiri perjuangannya semasa hidup.

Abendanon, teman Kartini di Belanda ternyata mengumpulkan surat-surat yang dulu pernah dikirimkan kepada teman-temannya di Eropa.

Abendanon kemudian membukukan seluruh surat itu dan diberi nama Door Duisternis tot Licht yang jika diartikan secara harfiah berarti “Dari Kegelapan Menuju Cahaya”. Buku ini diterbitkan pada tahun 1911.

Pemikiran-pemikiran Kartini dalam surat-suratnya tidak pernah bisa dibaca oleh beberapa orang pribumi yang tidak dapat berbahasa Belanda. Baru pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi translasi buku dari Abendanon yang

RA Kartini

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

dengan pahlawan-pahlawan wanita Indonesia lainnya. Namun yang lebih ekstrim mengatakan, masih ada pahlawan wanita lain yang lebih hebat daripada RA Kartini.

Menurut mereka, wilayah perjuangan Kartini hanya di Jepara dan Rembang saja. Kartini juga tidak pernah memanggul senjata melawan penjajah, dan berbagai alasan lainnya. Sedangkan mereka yang pro, mengatakan Kartini tidak hanya seorang tokoh emansipasi wanita yang mengangkat derajat kaum wanita Indonesia saja, melainkan tokoh nasional. Artinya, dengan ide dan gagasan pembaruannya tersebut dia telah berjuang untuk kepentingan bangsanya.

Cara berpikir Kartini sudah dalam skup nasional. Sekalipun Sumpah Pemuda belum dicetuskan waktu itu, tapi pikiran-pikirannya tidak terbatas pada daerah kelahiranya atau tanah Jawa saja. Kartini sudah mencapai kedewasaan berpikir nasional sehingga nasionalismenya sudah seperti yang dicetuskan oleh Sumpah Pemuda 1928.

Namun, terlepas dari pro kontra tersebut, dalam sejarah bangsa ini kita memang banyak mengenal nama-nama pahlawan wanita. Sebut saja Cut Nya’ Dhien, Cut Mutiah, Nyi. Ageng Serang, Dewi Sartika, Nyi Ahmad Dahlan, Walandouw Maramis, Christina Martha Tiahohu, dan lainnya. Mereka berjuang di daerah, pada waktu dan dengan cara yang berbeda.

Ada yang berjuang di Aceh, Jawa, Maluku, Menado dan lainnya.

Ada yang berjuang pada zaman penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, atau setelah kemerdekaan.

Ada pula yang berjuang dengan mengangkat senjata, ada yang melalui pendidikan, ada yang melalui organisasi maupun cara lainnya.

Mereka semua adalah pejuangpejuang bangsa, pahlawan-pahlawan bangsa yang patut dihormati dan diteladani.

RA Kartini sendiri adalah pahlawan yang mengambil tempat tersendiri di hati kita dengan segala cita-cita, tekad, dan perbuatannya. Ide-ide besarnya telah mampu menggerakkan dan mengilhami perjuangan kaumnya dari kebodohan yang tidak disadari pada masa lalu. Dengan keberanian dan pengorbanan yang tulus, dia mampu menggugah kaumnya dari belenggu diskriminasi. n WAN 31

SENI BUDAYA

Banowati, Karya Wayang Orang Swargaloka

Banowati ..... Senja di Astina Ketika pengorbanan sepenuh jiwa hanya menjadi cibiran, Maka iklas adalah jawaban untuk meredam hati yang berontak Pasti ada luka meski terbalut senyum bibir merona Banowati tetap berjalan di antara duri belantara Di antara tatapan merah darah Kurawa yang telah membela kebenaran dirinya Banowati tak pernah berhenti mencinta Dengan asa yang terbalut kasih sejati Senja di Astina Banowati hingga tak menyadari Jika hidupnya tinggal menghitung hari Mata Aswatama yang jalang karena dendam Bahkan tak kuasa membakar cinta Banowati Yang terlanjur terpatri Entah kata orang Pahlawan atau pecundang Senja di Astina Tanah merah darah kurusetra menjadi saksi pengorbanan Banowati.

32 32

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015 SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

SENI BUDAYA

I

tulah petikan puitis tentang kisah “Banowati”, dalam The Indonesian Opera Drama Wayang Swargaloka, yang rencananya akan dipentaskan di Teater Wayang Indonesia, Gedung Pewayangan Kautaman, Taman Mini Indonesia Indah, pada Minggu 26 April 2015.

Pementasan drama dilakukan Yayasan Swargaloka didukung oleh Bakti Budaya Djarum Foundation.

Pementasan berkisah tentang Banowati yang harus mengorbankan cinta, hati dan perasaan dalam kehidupannya.

Drama Wayang Swargaloka sendiri merupakan sebuah penyajian seni “Wayang Orang” garapan baru berbahasa Indonesia yang memadukan konsep wayang orang tradisional dan drama modern tanpa menghilangkan ciri khas, antara lain memuat unsur seni tari, seni peran, seni suara dan seni rupa, serta menyajikan kisah Ramayana dan Mahabarata, dengan sastranya yang khas, imajinatif, simbolik dan kaya penggalian makna filosofis.

Secara Instrumental, musik drama wayang dibangun oleh perpaduan antara perangkat Gamelan Ageng dengan beberapa alat musik barat yaitu Saxophone, Trumpet, Trombone, Flute dan Violin. Ide musikal musik drama wayang berpijak dari idom karawitan tradisi yang digarap kembali, di-interpretasi dan dikembangkan sehingga musik gamelan tersebut berubah menjadi musik gamelan progresif yang bernuansa “baru”.

Cerita Drama Wayang Swargaloka bersumber dari Epos Mahabarata dan Ramayana serta cerita-cerita Carangan (hasil karya pengembangan kisah asli), dengan interpretasi atau sanggit (pengolahan baru) dan digarap lebih atraktif, dinamis, mudah dicerna oleh kalangan awam yang belum mengenal wayang serta menggunakan dialog bahasa Indonesia sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas (tidak hanya etnis Jawa). (sumber: www.indonesiakaya.com)

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015 SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

Produser : Suryandoro Desain Produksi : Dewi Sulastri Naskah dan Sutradara : Irwan Riyadi Musik : Dedek Gamelan Orchestra Koreografer : Bathara Saverigadi

Dewandoro & Yani Wulandari

33 33

DAERAH

Geliat Unggulan Bekasi Kabupaten Bekasi terus menggenjot pembangunan demi kemajuan masyarakatnya. Berbagai program unggulan berjalan dengan progres cukup menggembirakan.

K

abupaten Bekasi yang terletak di sebelah utara Provinsi Jawa Barat dengan mayoritas daerahnya merupakan dataran rendah, hingga sekarang ini memang kian gencar mengembangkan berbagai potensi yang ada. Salah satunya potensi di sektor industri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Humas dan Protokol, wilayah industri di Bekasi mengalami perkembangan yang cukup tinggi.

Misal, pada 2007 lalu, luas wilayah industri hanya 17 ribu hektar, berdasarkan RTRW 2013 sudah bertambah menjadi 23 ribu hektar.

Wilayah pengembangan industri tersebut terbagi dalam beberapa titik lokasi. Antara lain, wilayah pengembangan satu meliputi Tambun Selatan, Cibitung, Cikarang Barat, Cikarang Utara, Cikarang Selatan dan Cikarang Timur. Wilayah pengembangan dua meliputi Serang Baru, Cikarang Pusat dan Bojongmangu. Sedangkan wilayah tiga 34 34

meliputi Tarumajaya, Babelan dan Cabangbungin.

“Lokasi industri mengikuti aksesbilitas yang besar sehingga perkembangannya akan mengikuti jalur-jalur utama, seperti jalan nasional dan jalan provinsi. WP I merupakan kawasan yang paling pesat perkembangannya,” kata Iyan Priyatna, Kepala Humas dan Protokol Bekasi kepada Swara Nusantara, baru-baru ini.

Lebih jauh Iyan memaparkan, potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Bekasi adalah sektor industri pengolahan. Kemajuannya begitu cepat hingga sekarang ini telah berdiri enam belas kawasan industri skala internasional. “Ini menempatkan Bekasi sebagai salah satu wilayah industri terbesar di Indonesia, bersaing dengan Batam,” jelasnya.

Iyan menambahkan, sektor industri terutama industri pengolahan memang merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam kegiatan perekonomian dan menjadi

kebanggaan Bekasi. “Menurut Bappenas, setiap tahun Bekasi menyumbang sekitar Rp40 triliun uang pajak ke negara,” ujarnya.

Meski demikian perlu diketahui, industri pengolahan -- termasuk industri pergudangan -- bukanlah satu-satunya potensi Bekasi yang patut ditonjolkan. Sebab, wilayah ini juga memiliki sektor potensial lainnya yang terus dikembangkan, yakni sektor pertanian, pertambangan, industri properti, serta perdagangan dan jasa.

Bekasi dengan karakter daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah dengan bagian selatan yang berbukit-bukit, juga beruntung memiliki potensi beberapa sumber daya alam untuk pertambangan. Dua diantara yang terbesar adalah minyak dan gas bumi. Beberapa sumur minyak bumi yang telah dieksplorasi terdapat di Bekasi bagian utara, yakni di Babelan, Gabus, Muaragembong, dan Cabangbungin. Sementara untuk sumber gas alam terdapat di Bekasi

Swara Nusantara | 15| MARET - 15 APRIL 2015 SWARA NUSANTARA 15 APRIL - 15 MEI 2015

FOTO :IST

DAERAH

tingkat kepadatan penduduk, ratarata sekitar 2.862 jiwa per kilometer.

Menariknya, Bekasi adalah wilayah yang memiliki potensi besar dalam hal ketenagakerjaan. Lihat, FOTO :IST

bagian selatan. Salah satu sumur gas yang sudah berproduksi terdapat di Jatirarangon.

Menurut Iyan, potensi minyak bumi di Kecamatan Babelan, misalnya pada 2003, sekitar 233 juta barel.

Saat ini, sumber tersebut dikelola PT Pertamina. Dalam perkembangannya, hingga kini masih banyak sumber minyak dan gas baru yang ditemukan maupun dikembangkan. Ini membuat Bekasi tidak hanya menjadi pusat perekonomian baru yang hanya mengandalkan potensi dari sektor industri pengolahan, tapi juga pertambangan.

Selain itu, Bekasi juga memiliki potensi tenaga kerja. Menurut data terbaru dari Dinas Kependudukan Pemkab Bekasi, jumlah penduduk Bekasi kini mencapai 3,27 juta jiwa.

Meningkat 15 persen dari hasil sensus penduduk 2010. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan di Bekasi cukup seimbang, yaitu 1,66 juta laki-laki dan 1,60 juta perempuan. Sementara

misalnya, usia produktif penduduk Bekasi mencapai 2,34 juta jiwa atau sekitar 72 persen dari total jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan terbesar pencari kerja adalah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU). “Ini menjadi peluang bagi para pendiri usaha untuk membuka usahanya di Bekasi. Tak hanya itu, Bekasi wilayahnya masih sangat terbuka untuk tempat tinggal membuat industri perumahan terus meningkat,� jelasnya.

Pemkab Bekasi sendiri dalam program unggulannya untuk tenga kerja telah melakukan berbagai upaya.

Sebut, misalnya, penyerapan 50 ribu tenaga kerja. Hal ini dilakukan dengan membuat program link and match antara sekolah dengan perusahaan, peningkatan sarana dan prasarana di 21 SMK dan BLK Bekasi, serta merintis pembangunan BLK Kecamatan. Selain itu, juga kerap melaksanakan expo bursa tenaga kerja yang bekerjasama dengan perusahaan di Bekasi.

Di luar hal tersebut, untuk mempermudah investasi, Pemkab Bekasi terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ini dilakukan antaralain dengan pembuatan sistem Bekasi One Stop (licensing) Servis (BOSS) dalam bidang perizinan, optimalisasi peran LKS tripartit, harmonisasi hubungan industrial, pembuatan peraturan perusahaan-perjanjian kerja bersama (PP-PKB), optimalisasi forum pembauran kebangsaan, pembinaan organisasi serikat pekerja, dan peningkatan infrastruktur penunjang industri. n WANTO

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

35 35

DAERAH

FOTO : SN/IRUL

Di era otonomi daerah (Otda), kepemimpinan seorang kepala daerah memang memegang peranan penting dan menjadi kunci bagi kemajuan pembangunan daerah. Salah satu contoh saja, misalnya, kepemimpinan yang ditunjukkan Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet.

Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet:

Belum Ada Keadilan Anggaran untuk Kepulauan

B

upati kelahiran Madabog Mentawai Sumatera Barat 1964 ini menunjukkan kepada masyarakatnya untuk tidak menutup diri.

Menurut Yudas, masyarakat Mentawai selama ini relatif kurang terbuka terhadap orang lain, seperti juga kepada media massa. “Kalau kita tidak terbuka, lama-lama kita akan terjepit,” 36

ujarnya kepada Chairul Abshar di Jakarta, baru-baru ini.

Tak hanya itu, Yudas pun kerap mengajarkan masyarakatnya untuk memiliki keyakinan dan kepercayaan diri agar dapat bersaing dengan masyarakat daerah lain. Dalam berbagai kesempatan blusukan ke masyarakat Mentawai yang tersebar di empat pulau besar dan puluhan

pulau kecil, ia menekankan untuk tidak berpikiran bahwa tinggal di kampung pemikiran menjadi kampungan. “Kita memang orang kampung, tapi kita memiliki daya saing seperti orang yang tinggal di kota,” tuturnya.

Lebih jauh, politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menegaskan, bahwa program utama Pemerintah

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

DAERAH

Apa saja yang sudah Anda lakukan untuk membangun Mentawai dan masyarakatnya?

Sebagai daerah kepulauan, Mentawai memiliki kendala geografis.

Tapi ini tidak mematah-arang kita membangun Mentawai yang lebih baik dan maju dalam sektor apapun.

Pemkab Mentawai membuka keterbelakangan daerah lewat rencana Trans Mentawai. Ini solusi untuk kemajuan kabupaten. Tapi, dari mana saya memulai dalam membangun Mentawai untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan, saya memutuskan untuk memulai dalam pembangunan SDM. Kenapa pembangunan SDM? Saya lihat indeks pembangunan manusia Mentawai sangat rendah.

Pembangunan SDM saya lakukan agar dapat mewujudkan pembangunan ekonomi. Selain juga ditujukan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Kita dapat mendefinisikan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan. Juga antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah Mentawai.

Bagaimana pembangunan SDM di Mentawai?

Mentawai melaksanakan pendidikan gratis 12 tahun dengan anggaran mencapai 20 persen dari APBD. Pemkab pun menyekolahkan masyarakat Mentawai ke berbagai perguruan tinggi negeri seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan universitas lain. Tak hanya itu, di 2014 lalu, kami bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI. Saat ini sudah 10 orang yang ikut kepolisian dan 8 orang menjadi tentara. Anak-anak usia SMP dan SMA, saat ini tidak

perlu lagi sekolah jauh-jauh ke ibu kota kecamatan lain kerena Pemkab Mentawai telah membangun SMP dan SMA serta SMK di setiap kecamatan.

Jadi, program Pemkab Mentawai meningkatkan pendidikan sampai ke daerah terpencil agar keesokan harinya anak-anak kami dapat mengelola Mentawai dengan tangannya sendiri, dengan kreatifitas dan kemandirian yang sudah didapatkannya di bangku sekolah.

Bagaimana dengan pembangunan infrastruktur?

Pemkab Mentawai akan membuka keterbelakangan daerah lewat rencana saya dengan membuat jalan Trans Mentawai. Ada tiga pulau besar yang akan diprioritaskan sebagai Trans Mentawai, yakni Sikakap, Pagai, dan Sipora. Tiga dermaga kapal ferry segera dibangun untuk menjadikan interkoneksi dari tiga pulau besar tersebut. Adanya Trans Mentawai akan mempercepat mobilitas warga dan hasil pertanian, kerajinan maupun pariwisata. Trans Mentawai yang disambung dengan rute kapal antarpulau memicu kemajuan yang dahsyat untuk Mentawai. Buat saya, meretas keterbukaan menuju majunya Kabupaten Mentawai seperti jalan panjang, terjal dan berliku. Tapi saya optimis step by step pasti ada cahaya di depan langkah kita untuk satu tekat memajukan dan mensejajarkan Mentawai dengan kota dan kabupaten lain di Sumbar.

Dalam membangun Mentawai ini bisa dikatakan anggaran pas-pasan, tapi dengan anggaran yang pas-pasan itu saya tidak mau menyerah dan putus asa untuk melakukan yang terbaik buat Mentawai. Dengan anggaran yang minim, salah satu yang saya buat adalah menolak raskin. Kenapa?

Karena setiap tahunnya dana yang dikeluarkan untuk distribusi raskin Rp 2,5 miliar. Saya berpikir dana distribusi raskin lebih baik diberikan kepada masyarakat untuk cetak sawah atau pertanian.

Bicara soal anggaran saya perlu dukungan dari pemerintah pusat, dan kalau boleh kritik sedikit, anggaran untuk Mentawai tidak bisa disamakan dengan seluruh kabupaten. Jangan sama variabelnya. Kami di Mentawai tingkat kesulitan laut, udara tidak dimasukkan di dalam item untuk membagikannya. Yang dihitung jumlah penduduk, ya pasti kecil.

Seharusnya yang dihitung itu adalah jumlah wilayah. Itu menurut saya yang belum ada keadilan dalam pembagian anggaran. Kepulauan Mentawai membutuhkan anggaran cukup besar untuk membangun infrastruktur yang lebih baik. Mudah-mudahan para anggota DPR dan DPD di Senayan bisa mengerti soal anggaran ini. *** FOTO : SN/IRUL

Kabupaten (Pemkab) Mentawai untuk membangun Mentawai dan masyarakatnya adalah dengan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan. Berikut petikan wawancaranya:

Apa lagi infrastruktur yang dibangun untuk Mentawai?

2015 ini saya antusias mendorong mewujudkan Mentawai Terang. Saat ini electrifikasi Mentawai hanya 32 persen. Karena itu saya membuat program ‘Terang� ini agar masyarakat Mentawai dapat menerima penerangan yang cukup di desa-desa. Program ini pernah saya ajukan kepada Pertamina namun tidak digubris. Jadi saya mencari alternatif. Saya kerjasama dengan pihak swasta dan Kementerian DKP yang bergerak dalam bidang pengembangan bioenergi. Kini, sudah hidup 24 jam dengan status diesel. Saya menargetkan program tersebut akan terlaksana hingga akhir Desember 2016 mendatang. Meski tidak mudah, apalagi mewujudkan di kawasan pedalaman, namun kami akan tetap mengoptimalkannya.

Bagaimana anggaran pembangunan Mentawai?

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

37

DAERAH n ACEH

Kaukus Wartawan Peduli Umat Islam (KWPSI) Provinsi Aceh menggelar jumpa pers (Jumat 6/4) dan menilai tindakan Kemkominfo atas usulan BNPT untuk memblokir situs radikal tidak melalui kajian yang matang.

RIAU n

Seorang pelaku penyelundupan 13 ton bawang merah dari Malaysia ke Bengkalis tewas ditembak petugas Bea Cukai (6/4). Awalnya petugas mengejar 3 buah kapal yang diduga membawa barang selundupan. Setelah diberi tembakan peringatan, salah satu kapal justru hendak menabrak kapal patroli. Saat itulah petugas melepaskan tembakan mengarah ke kapal dan mengenai dada korban.

n SUMATERA SELATAN

Aksi pembegalan terjadi tepat di depan Mapolres Muara Enim, Sumsel (3/4). Aksi yang terbilang nekat ini membuat korban, Nuraini, terjatuh dari motornya. Tas berisi uang jutaan rupiah pun melayang.

AKBP Nuryanto, Kapolres Muara Enim, menegaskan akan segera membekap para pelaku yang telah mencoreng nama satuannya tersebut.

n BANTEN

Masyarakat Banten dibuat heboh oleh sebuah video unggahan di Youtube. Video itu berisi ungkapan Sekda Banten, Kurdi Martin, yang seolaholah mengijinkan rakyat Banten untuk merampok APBD.

n KALIMANTAN BARAT PDAM Sintang masih mengalami kebocoran. Direktur PDAM Sintang, Susanti menyatakan, dari sekitar 4700 pelanggan, 10% diantaranya melakukan pencurian air; selain pencurian oleh pelanggan ilegal.

Usaha perbaikan telah dilakukan, namun karena lemahnya pengawasan, kebocoran itu diyakini akan tetap terjadi

SUMATERA UTARA n Musrembang Prov.Sumatera Utara (6/4) merumuskan tiga fokus pembangunan, yakni infrastruktur jalan, irigasi, dan pendidikan. Kepala Bappenas Sumut, Arsyad Lubis, menyatakan bahwa Musrembang ini ditujukan pula untuk menyamakan persepsi dalam pembangunan antara pemerintah kabupaten/ kota dengan pemerintah provinsi.

38

n BENGKULU

Sebanyak 122 calon pegawai negeri sipil segera menerima NIP. Sebelumnya diberitakan bahwa NIP itu ditahan oleh BKD dan untuk memperolehnya, ara calon mesti menyediakan sejumlah uang.Hal ini dibantah oleh Kepala BKD Bengkulu, Agus Hustari. Menurutnya, NIP itu memang belum tuntas diproses di BKN. Jika ada tuntutan untuk membayar, ia minta segera dilaporkan.

n JAWA TENGAH

Setelah sukses dengan radio kayu, Singgih Kartono mulai inovasi baru dengan mengembangkan sepeda bambu. Dengan bahan baku yang mudah didapat, bisnis ini menjanjikan banyak keuntungan. Dari satu batang bambu dapat dihasilkan 10 buah rangka sepeda. Harga tertinggi sebuah rangka yang berkualitas dapat mencapai Rp.3 juta.

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

DAERAH n SULAWESI TENGAH Densus 88 Antiteror Polri terlibat baku tembak dengan sekelompok orang terduga teroris jaringan Santoso di Parigi Moutong, Sulteng (3/4).

Seorang terduga teroris tewas ditembak, sedangkan lainnya melarikan diri ke arah pegunungan Sakina Jaya.

Wakapolri Komjen Badrodin haiti menilai belum perlu mengirim personel tambahan dari Mabes Polri.

n SULAWESI UTARA Kepala Bidang Pembedayaan Masyarakat BNNP Sulut, Alfrets Mongi, menilai kendala terbesar dari upaya rehabilitasi pengguna narkoba adalah enggannya pengguna melaporkan diri kepada BNN/BNNP. Disinyalir ini disebabkan karena rasa malu. Menyiasati itu, BNNP menetapkan bagi para pengguna narkoba yang mau lapor diri, mereka tidak akan diproses secara hukum.

n MALUKU UTARA

DPD Tk.I Golkar kubu Aburizal Bakrie memecat kader pengurus/pejabat yang mendukung Golkar kubu Agung Laksono. Ada 2 orang anggota DPRD yang dipecat, yakni Iqbal Ruray (Kota Ternate) dan Samsul Bachri (Kab.Halmahera Utara).

n PAPUA UTARA akajati Papua, Drs.Muh.Rum, SH,MH mengadakan raker dengan seluruh bupati/walikota provinsi Papua Barat (7/4). Wakajati membawakan materi dengan tema “Pencegahan dan Pemahaman Kasus Tindak Pidana Korupsi�.

Muh.Rum mengingatkan para pejabat bahwa proses hukum kasus korupsi tidak berhenti hanya karena pelaku telah mengembalikan kerugian negara/ daerah. Perilaku korupsi memiliki dampak yang amat besar, khususnya bagi masyarakat.

PAPUA n n NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendirikan Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) dalam kawasan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) di kota Kupang. Ini mendapat dukungan penuh dari Pemprov NTT. SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

Balai Arkeologi Jayapura menemukan semacam tempat pemujaan di kawasan bukit Srobu (Bukit Kerang), distrik Abepura, Jayapura. Di kawasan ini diduga ada dua pemukiman besar dan pusat pemujaan. Ketua tim peneliti, Erlin Djami, mengungkap dugaan tentang asal temuan dari jaman megalitikum berupa meja batu, tangga teras batu dan bekas pemukiman.

39

DUNIA Tahun 2020,

FOTO : IST

Finlandia Hapus Pelajaran Matematika, Fisika dan Kimia

Sebagai gantinya disiapkan kurikulum bernama Kyllonen dengan materi pelajaran yang menyiapkan para siswa menjadi orangorang siap bekerja.

S

alah satu negara barometer pendidikan terkemuka di dunia, Finlandia, dipastikan bakal melakukan perombakan paling radikal dalam sistem pendidikan modern.

Dimulai dari tahun 2020, negara di belahan Eropa Utara ini akan menghapus setahap demi setahap mata pelajaran individual seperti matematika, kimia, dan fisika. Sebagai gantinya, siswa diajarkan tentang topiktopik atau fenomena yang luas dan aktual sehingga tak ada lagi pertanyaan seperti; “apa gunanya belajar mata pelajaran ini?”

Langkah revolusioner itu diambil berdasarkan uji coba sejak dua tahun lalu yang menghapus mata pelajaran individual untuk pelajar usia 16 tahun di Helsinki, ibu kota negara. Selain itu, 70 persen guru SMA di Helsinki juga sudah dilatih dengan pendekatan baru tersebut. Hasil uji coba menunjukkan bahwa siswa merasa senang dan diuntungkan.

Richard Garner dari The Independent melaporkan bahwa output terukur dari murid telah membaik sejak sistem baru diperkenalkan.

40

Cetak biru Kyllonen atau kurikulum pendidikan baru yang merujuk nama Marjo Kyllonen, manajer Pendidikan Helsinki, akan dipublikasikan akhir bulan ini. Kurikulum baru itu bakal diterapkan pada tahun 2020.

Para perencana menjelaskan, ketimbang mengikuti satu jam pelajaran geografi dan satu jam pelajaran sejarah seperti saat ini, lebih baik siswa belajar tentang Uni Eropa selama dua jam. “Di dalamnya meliputi pelajaran bahasa, ekonomi, sejarah, dan geografi,” katanya.

Contoh lain, siswa sekolah kejuruan yang mempraktikkan sistem ‘pelayanan di kantin’ akan sekaligus belajar matematika, bahasa, dan keterampilan berkomunikasi. Meskipun siswa masih mempelajari semua teori-teori ilmiah yang penting, mereka akan mencari tahu apa yang mereka pelajari dengan menerapkannya yang sebenarnya terdengar cukup mengagumkan.

Manajer Pengembangan Helsinki, Pasi Silander, yang memimpin proyek perubahan ini menekankan pentingnya pelajaran yang dapat membantu siswa memasuki dunia kerja. “Yang kami butuhkan sekarang

adalah jenis pendidikan yang berbeda untuk mempersiapkan orang bekerja,” katanya.

Dikatakannya lagi, anak-anak muda masa kini sudah hebat menggunakan komputer. Pada masa lalu semua bank memang memiliki banyak pegawai yang menghitung angka secara manual.

Namun kini semua kondisinya sudah berubah. “Oleh karena itu kita harus membuat perubahan dalam pendidikan yang diperlukan untuk industri dan masyarakat modern,” terangnya.

Sistem baru ini juga mendorong berbagai jenis pembelajaran, seperti memecahkan masalah dalam berinteraksi dan bersosialisasi di antara kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk membantu mengembangkan keterampilan siswa untuk siap berkarier.

“Kita harus memikirkan dan merancang ulang sistem pendidikan sehingga dapat mempersiapkan anak-anak kita di masa depan dengan keterampilan yang diperlukan untuk hari ini dan esok,” kata Marjo Kyllonen.

Menurut Marjo, ada sekolah yang mengajar dengan cara kuno yang berguna hanya untuk masa-masa di awal tahun 1900-an. Tetapi kebutuhan tidak sama, katanya, dan kita perlu sesuatu yang cocok untuk abad ke-21.

Memang, ada beberapa reaksi dari para guru yang menghabiskan seluruh kariernya dengan mengkhususkan diri dalam mata pelajaran tertentu. Namun cetak biru kurikulum baru ini menunjukkan bahwa guru dari berbagai latar belakang berbeda akan bekerja sama untuk menerapkan topik-topik dari kurikulum baru ini. Mereka juga akan menerima insentif dengan melakukan sinergi itu.

Finlandia sendiri diakui memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Secara terus-menerus, negara ini berada pada peringkat atas PISA untuk mata pelajaran bergengsi seperti matematika, sains, dan membaca.

Apakah perubahan radikal ini bakal membantu mereka untuk tetap mempertahankan posisi itu? n BS

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

FOTO : IST

DUNIA

Tiga Negara Tolak Maskapai Thailand Hasil audit lembaga penerbangan internasional menyorot keamanan penerbangan sejumlah maskapai milik Thailand.

T

mengidentifikasi kekhawatiran yang dapat menyebabkan negara mengambil langkah-langkah seperti melarang penerbangan.

“Audit ini mengungkapkan beberapa masalah keamanan, terutama yang berkaitan dengan prosedur sertifikasi operator udara,” kata juru bicara ICAO Anthony Philbin. Ditambahkannya juga bahwa Thailand telah mengajukan rencana kepada ICAO untuk memperbaiki permasalahan yang diidentifikasi.

Maskapai yang terkena larangan itu adalah Thailand Airways International, maskapai penerbangan murah Thai AirAsiaX, maskapai Orient Thai Airlines, dan operator penerbangan carter Sky View serta Asia Atlantic Airlines. Sebanyak seratus penerbangan ke Jepang saat ini telah dibatalkan dan sekitar 30.000 telah dikembalikan ke pihak maskapai

FOTO :IST

iga negara Asia Timur yakni, Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang sepakat untuk menghentikan rute baru dan sewa penerbangan untuk beberapa maskapai penerbangan Thailand. Keputusan ini diambil menyusul soroton tim audit penerbangan internasional terhadap keamanan penerbangan maskapaimaskapai tersebut.

Sumber yang terkait masalah ini menerangkan, masalah keamanan yang signifikan telah ditemukan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) selama audit di otoritas penerbangan sipil Thailand.

Sumber tersebut juga mengatakan, kekhawatiran lembaga yang bermarkas di Montreal, Kanada, itu menyoal masalah sertifikat untuk operator oleh otoritas Thailand, di mana ICAO tidak bisa “menyentuh” negara. Audit yang dilakukan juga

Pihak berwenang di Thailand dilaporkan kini tengah memperbaiki keadaan sistem penerbangan di Thailand berdasarkan dengan ketentuan ICAO. “Thailand pasti akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini,” kata Menteri Transportasi Thailand, Prajin Juntong.

Sementara itu, Dirjen Departemen Penerbangan Sipil Thailand (DCA) Somchai Piputwat mengatakan, pihak berwenang Tiongkok sekarang telah menolak rencana maskapai Orient Thai Airlines dan operator penerbangan carter Sky View untuk mengoperasikan penerbangan lainnya ke negara itu. Korea Selatan juga telah menolak rencana maskapai penerbangan carter Asia Atlantic Airlines untuk memulai penerbangan barunya.

Langkah ketiga negara kuat Asia tersebut dianggap sebagai pukulan telak bagi perusahaan penerbangan Thailand tersebut. Pasalnya, maskapai-maskapai tersebut masih dalam proses pemulihan setelah rangkaian protes di Thailand yang berimbas pada berkurangnya wisatawan asing yang datang berkunjung. n BS

SWARA NUSANTARA NUSANTARA || 15 15 APRIL APRIL -- 15 15 MEI MEI 2015 2015 SWARA

41 41

DUNIA

Pangkas Pohon Didenda Rp200 Miliar

H

FOTO :IST

ati-hati jika ingin memangkas pohon di kawasan Aborigin. Jika sampai ketahuan, uang denda yang besar bakal jadi ganjarannya. Hal ini pernah dialami oleh salah satu perusahaan kontraktor di Northern Territory (NT), sebuah wilayah di utara Australia. Gara-gara lancang memangkas pohon yang berada di wilayah suci milik warga Aborigin, Departemen Infrastruktur di NT mewajibkan perusahaan tersebut membayar denda sebesar 20 ribu dolar Australia atau sekitar Rp200 miliar. Pasalnya, perusahaan kontraktor tersebut dipekerjakan oleh pemerintah NT.

Akar persoalan yang membuat denda itu turun karena pihak kontraktor memangkas pohonpohon yang berdiri di kedua sisi persimpangan Coomalie Creek di Jalan Batchelor di daerah pedesaan Darwin. Kejadian itu sendiri terjadi pada awal Juli tahun lalu.

Akibat pemangkasan ini, salah satu anggota Dewan Legislatif Negara Bagian NT dari Partai Liberal, Gary Higgins menggambarkan, ulah tersebut sebagai ‘pemangkasan mematikan’.

“Maksud hati memangkas pohonpohon tersebut untuk merapihkan lingkungan dan membuat kondisi persimpangan menjadi lebih bersih. Tapi upaya tersebut telah mengabaikan undang-undang Kawasan Suci Aborigin NT dan norma-norma spiritual yang diyakini masyarakat aborigin. Ini tak bisa dibenarkan,” cetus Gary Higgins.

Paska pemangkasan yang mengundang kontroversi itu, Otoritas Perlindungan Daerah Aborigin (AAPA) langsung melakukan penyelidikan bersama dengan Departemen Imigrasi.

Setelah mengumpulkan seluruh bukti yang diperlukan, AAPPA

FOTO : IST

Perusahaan kontraktor yang dipekerjakan Departemen Infrastruktur Northern Territory ini divonis bersalah oleh Pengadilan Magistrasi di Darwin.

42

kemudian melayangkan protes terhadap Departemen Infrastruktur ke Pengadilan Magistrasi di Darwin.

Dalam persidangan yang digelar Selasa (31/3), Departemen Infrastruktur divonis bersalah karena melanggar Pasal 34 UU Kawasan Suci Aborigin NT. Mendapat vonis ini, Departemen Infrastruktur mengaku bersalah dan menerima hukuman denda sebesar 20 ribu dolar Australia.

Pihak Departemen Infrastruktur juga meminta maaf atas pekerjaan pemangkasan pohon yang mereka lalukan di situs suci milik warga Aborigin.

“Pekerjaan pemangkasan oleh para pekerja atas nama Departemen Infrastruktur telah mengakibatkan kerusakan kawasan suci. Karena itu kami menyatakan bersalah,” kata hakim di persidangan.

Sementara pihak AAPA dalam pernyataannya di persidangan menyatakan, bahwa selama penyelidikan, pembahasan dengan otoritas dan Departemen infrastruktur selalu berlangsung konstruktif. “Karena itu kami juga membuka dialog mengenai proses pemangkasan itu dengan sesama lembaga lainnya,” tulis AAPA dalam pernyataannya mengenai kasus ini.

AAPA sendiri memang memiliki kewenangan untuk mendatangkan jaksa penuntut.

Karena kewenangannya ini, maka sangat besar peluang diterbitkannya putusan denda atau pemenjaraan terhadap tindakan yang melanggar wilayah suci atau yang dikeramatkan oleh warga Aborigin.

Hukuman terbesar bagi organisasi atau lembaga yang melanggar kesucian kawasan tersebut dapat mencapai 282 dolar Australia atau hampir mencapai Rp3 miliar. n BS

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

DUNIA Tak kurang dari delapan tahun waktu yang dihabiskan Walking With Dinosaurs untuk menyelesaikan tur pertunjukan dunianya.

Walking With Dinosaurs Akhirnya Balik Kandang ke Australia

S

ebanyak 20 ekor dinosaurus dari berbagai jenis telah balik kandang ke Australia, setelah lebih dari delapan tahun melakukan tur dunia. Ke-20 ekor dinosaurus itu adalah bagian dari tur “Walking With Dinosaurs”, salah satu tur yang terpilih sebagai tur hiburan terbesar di dunia.

Kisah Walking With Dinosaurs sejatinya adalah produksi BBC yang ditayangkan secara serial televisi. Walking With Dinosaurs kemudian diangkat ke panggung pertunjukkan di Australia pada tahun 2007.

Sampai sekarang, cerita yang mengangkat kehidupan binatang-binatang berukuran besar di zaman purba ini telah ditonton hingga 8 juta orang, di lebih dari 240 kota di seluruh dunia. Terbilang sangat sukses, tentunya. Dan itu adalah harga yang pantas terbayar untuk segala ide dan kreativitas yang disiapkan untuk kisah ini.

Untuk membuat pertunjukkan yang menampilkan dinosaurus seperti Walking With Dinosaurs ini sendiri tidak mudah. Di bawah pimpinan mendiang William May, selaku direktur artistik, setidaknya membutuhkan lebih dari 133 meter selang hidrolik, hampir 300 meter kain, 53 galon cat.

Apalagi dinosaurus yang ditampilkan pun beragam.

Dari mulai Plateosaurus, Tyrannosaurus rex atau dikenal dengan sebutan T-rex, hingga Brachiosaurus, dinosaurus tertinggi yang posturnya mencapai 11 meter.

Dalam setiap pertunjukannya, setiap dinosaurus memang ditampilkan sesuai dengan ukuran dan dimensi yang sebenarnya. Berat dari dinosaurus SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

yang besar bisa mencapai 1,6 ton.

Sementara itu, untuk menggerakan dinosaurus, dibutuhkan setidaknya satu tim yang terdiri dari tiga orang.

Mulai dari menggerakkan kepala dan buntut, kedipan mata, hingga suara dinosaurus, yang masingmasing dikendalikan satu orang dari jarak jauh.

Dalam setiap pertunjukannya, para penonton selalu diajak untuk kembali melihat sejarah perjalanan dinosaurus. Mulai dari periode Triassic yang penuh dengan gurun, periode Jurassic saat bumi sudah dipenuhi pepohonan, hingga Cretaceous dan masa saat gununggunung meletus dan serangan komet yang memusnahkan dinosaurus.

“Lewat pertunjukkan ini kami ingin menonjolkan bahwa hewan-hewan purba pun memiliki insting yang sama dengan hewan-hewan zaman sekarang,” terang Andrew Blackman, aktor asal Melbourne yang berperan sebagai ahli fosil dalam pertunjukkan ini.

“Kami juga mencoba untuk mengangkat bahwa kita tetap memiliki koneksi dan hubungan dengan masa purba yang tidak bisa dipisahkan.”

Setelah balik kandang ke Australia, Walking With Dinosaurs kembali menggelar tur di Australia. Pertunjukan ini sudah digelar di Melbourne dan Sydney. Tur keliling Australia ini juga akan digelar di Brisbane, Perth, Newcastle, dan Adelaide hingga 26 April mendatang. n BS

43

LEMBAGA

FOTO : IST

Bawaslu Siap Hadapi Pilkada Serentak

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan tiga rancangan peraturan terkait gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 mendatang. Uji publik digelar akhir Maret lalu.

D

alam rangka menghadapi gelaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan diselenggarakan serentak pada Desember 2015 mendatang, Bawaslu menggelar uji publik terhadap tiga rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Tiga Perbawaslu ini meliputi Tata Cara Penyelesaian Sengketa, Perbawaslu mengenai Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih, dan Perbawaslu mengenai perubahan Perbawaslu No. 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, pada kesempatan ini mengatakan, uji publik bertujuan

44

mendapatkan masukkan dari stakeholders di antaranya Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), partai politik, media massa, serta KPU sebagai penyelenggara pemilihan. Selain uji publik, rancangan Perbawaslu juga akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). “Hasil konsultasi dan masukkan tersebut akan direview dan diakomodasi sebagai bahan penyempurnaan dalam Perbawaslu sebelum nantinya ditetapkan dan diundangkan sebagai Peraturan Bawaslu yang mengikat publik,” jelasnya.

Ia menambahkan, rancangan Perbawaslu tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terdiri dari 38 pasal. Upaya

yang dilakukan Bawaslu dalam rancangan Perbawaslu tersebut yaitu dengan mengatur mengenai ketentuan musyawarah antara lain, musyawarah dipimpin paling sedikit oleh 2 (dua) orang Anggota Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. “Meski demikian, juga diatur bahwa pimpinan musyawarah dapat dibantu oleh kalangan profesional atau perguruan tinggi yang memiliki kapabilitas, netralitas, dan imparsial,” ujarnya.

Nelson menegaskan, dalam musyawarah Keputusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/ Kota terkait penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu mengecualikan penyelesaian sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

FOTO :IST

LEMBAGA

Nelson Simanjuntak

2014 adalah dengan ditetapkannya UU No.8/2015 tentang Perubahan Atas UU No.1/2015 tentang Penetapan Perppu No.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Bawaslu menyempurnakan terhadap fungsi pencegahan pelanggaran dan tindak lanjut pelanggaran (penindakan) yang berpotensi terjadi dalam setiap tahapan Pilkada.

Untuk itu, upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu dengan mengamanatkan Pengawas Pemilu melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dalam pelaksanaan tahapan dengan cara melakukan pengamatan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu, memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi objek pengawasan, melakukan konfirmasi kepada pihak-terkait dan memberikan

FOTO :IST

Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam menyelesaikan sengketa, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/ Kota berkonsultasi dan dapat meminta pendampingan kepada Bawaslu dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa.

Sementara itu, dalam rancangan Perbawaslu mengenai pengawasan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu memberikan porsi yang besar terhadap peran serta masyarakat dan kerjasama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Tindak lanjutnya, memberikan kewenangan kepada Panwaslu Kecamatan dalam rangka optimalisasi pengawasan daftar pemilih dengan membuka posko untuk masyarakat di kantor Panwas Kecamatan, mengadakan rapat koordinasi secara reguler dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon dan saksi calon, dan sosialisasi tentang pengawasan pendaftaran pemilih kepada masyarakat dan penyelenggara pemilihan.

Masyarakat diharapkan dapat memahami dan mengetahui ketentuan sehingga dapat memberikan informasi dan masukan terkait dengan daftar pemilih di daerahnya. Ketika ada informasi dan masukan maka Panwas Kecamatan akan menindaklanjuti informasi dan masukkan tersebut dengan menyampaikan sebagai dasar saran perbaikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan tembusan ke Panwas Kabupaten/Kota.

Panwaslu Kecamatan terlebih dahulu juga melakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran informasi dan masukkan yang disampaikan.

Isu krusial dalam rancangan perubahan Perbawaslu No. 11 Tahun

saran perbaikan dalam hal terdapat indikasi kesalahan, penyimpangan, atau kekeliruan yang berpotensi terjadinya pelanggaran serta mendapatkan informasi dan/atau data yang dibutuhkan dari KPU secara berjenjang dan pihak terkait.

Sebelumnya, pada kesempatan berbeda, Anggota Bawaslu Nasrullah menjelaskan pertemuan Bawaslu dengan Presiden RI Joko Widodo.

Ia katakan, pertemuan tersebut untuk melaporkan kerja pengawasan Pemilu Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presidem (Pilpres) 2014 lalu, sekaligus koordinasi persiapan Pilkada serentak 2015.

Dalam pertemuan itu pula, Bawaslu meminta presiden untuk memerintahkan gubernur, bupati/wali kota yang akan menyelenggarakan pilkada 2015, agar memberikan bantuan dan fasilitas kepada penyelenggara pemilu sesuai wewenang dan tugas pemerintah seperti diatur dalam regulasi. Pasalnya, masih ada pemerintah daerah yang belum atau masih kurang menganggarkan untuk penyelenggaraan Pilkada.

Menurut Nasrullah, bantuan dan fasilitas penyelenggaraan Pilkada itu juga berupa koordinasi dengan jajaran kepolisian dan kejaksaan setempat. “Sesuai wewenang dan tugas pemerintah, kepala daerah berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, bukan hanya soal pengamanan pilkada, tapi juga penegakan hukum pemilu terpadu,� jelasnya seraya menyatakan Bawaslu telah siap mengadakan Pilkada serentak dengan mengedepankan ketaatan pada asas dan UU. n IRUL

Nasrullah

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

45

LEMBAGA

FOTO : IST

KPU Geser Pendaftaran Balon Pilkada

Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik seperti

“Pengurangan ini tak mudah, terutama pergeseran dari jadwal yang telah dikunci oleh beberapa pasal yang mengikat, dan ini merupakan hasil optimal setelah kami meng-exercised sedemikian rupa. Jika terjadi penundaan lagi, maka ini bisa merombak (Rancangan PKPU) secara keseluruhan”

K

omisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggeser tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Paslon) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi tanggal 26 sampai dengan 28 Juli 2015.

Penggeseran tanggal pendaftaran pasangan calon pilkada tersebut setelah KPU menerima catatan dari Anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR-RI. Jika merujuk pada draf Peraturan KPU (PKPU), sedianya pendaftaran bakal calon akan dimulai pada 22 hingga 24 Juli 2015. Kemudian anggota panja memberi saran untuk menggesernya, karena berdekatan dengan hari libur nasional (Idul Fitri 1436 H).

46

“Untuk pendaftaran dapat digeser beberapa hari menjadi tanggal 26, 27, dan 28 (Juli 2015). Jika 1 Syawal-nya jatuh bertepatan dengan Tanggal 17 Juli, maka Tanggal 26 itu merupakan hari kesepuluh Syawal,” kata Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik seperti dilansir situs KPU, Rabu (8/4).

Penggeseran hari tersebut merupakan hasil optimal yang dapat dilakukan oleh KPU dalam sebuah tahapan, karena dalam membuat regulasi, KPU harus berpedoman kepada Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah.

“Pengurangan ini tak mudah, terutama pergeseran dari jadwal yang telah dikunci oleh beberapa pasal yang mengikat, dan ini merupakan hasil optimal setelah kami mengexercised sedemikian rupa. Jika terjadi penundaan lagi, maka ini bisa

merombak (Rancangan PKPU) secara keseluruhan,” jelas Husni.

Sementara itu, dalam acara Diskusi Peta Masalah dalam Pilkada 2015, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan pada 17 April KPU akan menerima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK 2) yang nantinya diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

DAK 2 tersebut dibutuhkan oleh calon perseorangan untuk menentukan jumlah minimal dukungan di suatu daerah. “KPU pada 3 Juni juga akan menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang nantinya akan dilakukan proses pemutakhiran, dan dilanjutkan dengan pendaftaran partai politik pada tanggal 26-28 Juli 2015,” ungkapnya.

Mengenai masalah anggaran, menurut Ferry, KPU telah melakukan mapping untuk 269 daerah yang akan melaksanakan pilkada. Dari hasil tersebut 201 daerah yang dianggarkan pada tahun 2015 sudah siap, 52 daerah sedang melalui proses pembahasan dan sisanya sebanyak 16 daerah belum siap menganggarkan. Data yang ada tersebut nantinya akan kembali dicocokan dengan pemerintah.n IRUL

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

FOTO :IST

LEMBAGA

LPSK Perwakilan Daerah LPSK Daerah perlu dibentuk. Ini agar dapat memberikan respon layanan dengan lebih cepat, karena tidak perlu menurunkan tim LPSK dari pusat ke daerah.

P

erubahan UndangUndang Perlindungan Saksi dan Korban, dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, diharapkan dapat membantu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengoptimalisasikan kinerjanya.

Salah satunya dengan pembentukan LPSK Perwakilan Daerah.

Terkait hal itu, Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan, dengan adanya LPSK Perwakilan Daerah diharapkan akses masyarakat untuk memperoleh layanan dari LPSK menjadi lebih mudah.

Selain dapat mengajukan permohonan melalui LPSK Perwakilan Daerah, LPSK juga dapat memberikan respon layanan dengan lebih cepat, karena tidak perlu menurunkan tim LPSK dari pusat ke daerah, yang cukup memakan waktu. “Jadi mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama hal ini dapat disahkan dan ditandatangani oleh Presiden,” kata Semendawai dalam rilis yang diterima Swara Nusantara.

Mengenai LPSK Perwakilan Daerah sendiri, ketentuannya tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatakan, LPSK mempunyai perwakilan di

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

daerah sesuai dengan keperluan dan ketentuan mengenai pembentukannya diatur dalam Peraturan Presiden.

Wakil Ketua LPSK, Askari Razak pun mengatakan, bahwa pembentukan LPSK Perwakilan Daerah ini akan dibatasi sesuai dengan keperluan seperti yang tercantum dalam undang-undang.

Ia pun mengungkapkan saat ini rancangan Perpres tentang tata organisasi, tanggung jawab, dan wewenang LPSK Perwakilan Daerah ini sedang tahap pembahasan oleh Dirjen Perundang-undangan.

Pembentukan LPSK Perwakilan Daerah akan melalui pertimbangan berdasarkan kuantitatif kasus yang terjadi di daerah, misalnya dalam wilayah yang rentan dengan kejahatan transnasional terorganisir, seperti Provinsi Nusa Tenggara yang rentan dengan kasus traffickingnya.

“Jadi tidak semua provinsi ada LPSK perwakilan,” jelasnya. n IRUL 47

SENI BUDAYA

ONE DIRECTION ON THE ROAD AGAIN TOUR 2015

A

Konser One Direction bertajuk On The Road Again Tour 2015 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sukses dan meriah. Boyband papan atas asal Inggris ini berjanji bakal kembali ke Indonesia.

ntusiasme para Directioners julukan fans One Directions yang sejak pagi sudah membanjiri Stadion Gelora Bung Karno, dan rela mengantri di bawah guyuran hujan, akhirnya lunas terbayarkan Rabu (25/3) malam itu. Penampilan keren dan aksi aktratif lima punggawa One Directions; Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, dan Louis Tomlinson, sungguh memukau dan sangat memuaskan.

Terlebih lagi, sebelum aksi panggung Harry Styles Cs dengan hits lagu-lagu mereka, 40 ribu Directioners lebih dulu melantangkan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” sebagai lagu pembuka.

Suasana nasionalisme yang mendirikan bulu roma amat kental terasa di Gelora Bung Karno.

Harry Styles cs naik panggung tepat pukul 20.50 WIB, usai lagu Indonesia 48 48

Raya berkumandang. Kemunculan mereka langsung disambut teriakan histeris para Directioners. Tampil dengan balutan pakaian casual, One Directions menggebrak dengan Clouds dari album “The Four”. Para Directioners pun larut melantunkan lagu layaknya paduan suara. Luar biasa.

Suasana semakin fantastis dengan teriakan histeris Directioners ketika single dari album ‘Midnight Memories’ dimainkan, Liam Payne menyapa Directioners dengan bahasa Indonesia.

“Halo Jakarta, Suara kalian (Jakarta) yang paling keras yang pernah kami dengar,” seru Liam yang diikuti pula oleh Niall Horan dengan mengucapkan terima kasih kepada Directioners yang sudah rela menunggu lama melihat penampilan One Direction.“Terima kasih telah sangat berantusias menonton penampilan kami.”

SWARA SWARA NUSANTARA NUSANTARA || 15 15 APRIL APRIL -- 15 15 MEI MEI 2015 2015

SENI BUDAYA

secara apik ciamik memuaskan para Directioners. 22 lagu itu lengkapnya adalah Clouds, Steal My Girl, Little Black Dress, Where Do Broken Hearts Go, Midnight Memories, Kiss You, Stockholm Syndrome, Ready to Run, Strong, Better Than Words, Don’t Forget Where You Belong, Night Changes, Little Things, Alive, Diana, One Thing, What Makes You Beautiful, Through the Dark, Girl Almighty, Story of My Life, You & I, Little White Lies, Best Song Ever. n IRUL

FOTO-FOTO : SNIRUL

Seruan Niall Horan dijawab histeris para Directioners dengan teriakan nama salah satu personil One Direction yang tidak ikut serta dalam konser One Direction, yakni Zayn Malik.“Please comeback, Zayn!!! We Miss You!” Liam Payne menjawab dengan ucapan yang mirip seperti yang dikatakan Zayn Malik lantaran tidak bisa ikut dalam konser One Direction.“Terima kasih tetap antusias, dan berteriak meski kalian sedih tak ada Zayn,” seru Liam lagi.

Directioners kembali menikmati alunan musik sambil memberikan semangat dan kekuatan terakhirnya.

Sampai akhirnya pesta kembang api di langit gelap menjadi pertanda One Direction turun panggung.

“Jakarta, terima kasih, terima kasih.

Sampai ketemu lagi di konser kami yang lain. Kami sangat sangat sangat mencintai kalian,” tutup Harry seraya melantunkan hits ‘Best Song Over’.

“Thank you so much Jakarta, we Love you, see you again with Zayn here.

Thank you, ur the best and ever,” teriak keempat pria personil One Direction sambil melambaikan tangan mengakhiri konser.

Tak terasa 22 lagu One Direction ‘On The Road Again Tour 2015′, sukses

SWARA SWARA NUSANTARA NUSANTARA || 15 15 APRIL APRIL -- 15 15 MEI MEI 2015 2015

49 49

FOTO : SN?RUL

UKM

Creativepreneur Corner 2015

50

“Misi kami dengan adanya acara ini terlahir lebih banyak lagi innovator muda bangsa...”

FOTO : SN?RUL

M

engulangi sukses dari beberapa evet setahun sebelumnya, CreativePreneur Event Creator kembali menghadirkan talkshow bertajuk Creativepreneur Corner 2015. Acara menumbuhkan semangat berkarya anak muda, khususnya di bidang creative entrepreneurship.

Pencetus Creativepreneur Event Creator, seorang wanita muda bernama Putri Tanjung. Putri kandung dari Chairul Tanjung ini ingin menjadikan perusahaannya sebagai sebuah wadah yang memberikan inspirasi bagi anak muda untuk berkarya dan mengembangkan kreativitasnya.

‘Creativepreneur corner 2015’ diselenggarakan pada 29 Maret lalu di The Hall Senayan City, Jakarta. Acara menghadirkan lebih banyak pembicara yang berbagi pengalaman di acara bincang-bincang tentang dunia usaha ini.

“Ini acara kedua. Tahun lalu kita sudah mengadakan acara serupa bertema ‘creativepreneur Corner’ dan Creativepreneur Berjuang. Tahun lalu hanya empat pembicara dan acaranya setengah hari,” kata Putri Tanjung dalam jumpa pers.

Menurutnya, tahun ini dibuat special karena ada delapan pembicara atau narasumber yang menjadi

Putri Tanjung, CEO Creativepreneur Event Creator

panutan anak-anak muda Indonesia dalam berinovasi, seperti Dian Sastrowardoyo (aktris), Andre Surya (Digital Artis, Founder of Enspire Studio and Enspire of Digital Art), Vidi Aldiano (Entrepreneur dan penyanyi), Yansen Kamto (Digital Entrepreneur), Chaerul Tanjung (Owner CT Corpora), Ridwan Kamil (Wali Kota Bandung), Andrea Hirata (penulis) dan Darwis Triadi (profesional fotografer) ‘Creativepreneur Corner 2015’ juga tetap menghadirkan talkshow yang dikemas lebih santai dan tidak berjarak dengan nara sumber, sehingga sesuai dengan anak muda di mana target utama mereka adalah usia 18 sampai 25 tahun. Di sela acara, ada pula penampilan dari Sheila on 7, New Gruvi dan Angel Pieters sebagai bintang tamu.

“Event ‘Creativepreneur Corner 2015’ tahun ini disesuaikan dengan gaya anak muda yang modern karena para penonton bisa berinteraksi, mengenal, dan belajar langsung dari delapan narasumber yang menjadi panutan anak-anak muda dalam berinovasi.

“Misi kami dengan adanya acara ini terlahir lebih banyak lagi innovator muda bangsa. Harapan kami semua yang hadir di acara Creativepreneur Corner 2015 mendapatkan An Ultimate Talk Show Experience,” kata Putri. n IRUL

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

UKM

Layanan TelkomSigma Cocok Buat Pelaku UKM

S

ebagai penyedia layanan teknologi informasi (TI), PT Telkom sesungguhnya tidak bermain di pasar korporasi, tetapi juga ke pelaku UKM. Hanya saja, lantaran standar layanan TI dari TelkomSigma sangat tinggi, selama ini banyak yang mengira TelkomSigma fokus di segmen korporasi.

“Standar layanan TI dari TelkomSigma memang tinggi.

Akibatnya, banyak yang mengira TelkomSigma fokus di segmen korporasi saja. Padahal, TelkomSigma juga melayani segmen UKM yang memiliki potensi pasar cukup besar,” ujar Presiden Direktur TelkomSigma, Judi Achmadi kepada sejumlah media di Jakarta, baru-baru ini.

TelkomSigma sendiri, jelasnya lagi, memiliki layanan STAR DC atau Smart Solution with Trusted, Affordable and Reliable (Star Data Center). Layanan yang diberikan STAR DC adalah data center TIER II plus dengan retrofit aset milik Telkom yang ada yakni Sentral Telepon Otomatis (STO). “Saat ini STO terdapat di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan Medan sudah diretrofit untuk mendukung STAR DC. Penggunanya sudah sekitar 20 ribu meter persegi. Kita targetnya punya 18 STAR DC,” tuturnya.

Ia menambahkan, STAR-DC juga dijadikan pijakan awal bagi TelkomSigma untuk mengedukasi segmen enterprise yang ingin mencicipi cloud computing. Melalui penghematan yang ditawarkan dengan layanan TelkomSigma, ada kebutuhan lebih besar di korporasi maupun UKM. “Setelah menikmati penghematan ini,

FOTO : IST

Standar layanan teknologi informasi (TI) dari TelkomSigma sangat tinggi. Ini mendorong pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tumbuh dan berkembang.

Presiden Direktur TelkomSigma, Judi Achmadi

baru kami tawarkan Data Center Tier III atau III plus. Selain itu kami juga tawarkan layanan Star Cloud,” katanya.

Star Cloud adalah produk brand untuk layanan data center terkomprehensif dengan berbasis Cloud, seperti web-hosting, mailhosting, penyewaan data center atau co-location untuk back-up system.

Layanan ini sangat cocok bagi UKM yang mulai memikirkan pentingnya data base serta jumlah cabang yang mulai tumbuh.

Judi pun mengatakan, perseroan akan terus memperkuat infrastruktur data center dari kapasitas sekitar 60.000-65.000 meter persegi, tahun ini ditargetkan menjadi 100.000 meter persegi. “Kami akan membangun Disaster Recovery Center (DRC) Park di Balikpapan dengan luas 40.000 meter persegi dan data senter di Bekasi dengan luas 30.000 meter persegi. Kita juga akan bangun data senter di Bali dan dukung bisnis Telkomsel di Timor Leste,” ungkapnya.

Tak hanya itu, tahun ini pula TelkomSigma menargetkan pendapatan hingga Rp2,5 triliun. Target tinggi ini diambil, mengingat pada 2014 kinerja anak perusahaan PT Telkom ini terbukti sangat baik, mampu membukukan pendapatan hampir Rp2 triliun.

Pertumbuhan bisnis TelkomSigma selalu dua digit dan di atas industri

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

yang bergerak di kisaran 15-20% per tahun. Bahkan, sejak pertama kali diakuisisi Telkom pada 2010 silam, sudah tumbuh 10 kali lipat. “Mulanya pendapatan Sigma hanya Rp185 miliar,” aku Jac, sapaan akrab Judi Achmadi.

Untuk mencapai target tersebut, menurut Jac, TelkomSigma tetap bertumpu pada tiga portofolio mereka yang dikenal dengan SDM. Antara lain bisnis Sistem Integrasi (SI) sekitar 50%, Data Center (35%), dan Cloud Computing (15%). ”Tahun ini kontribusi data center diharapkan dapat meningkat hingga 40-45% karena sifatnya yang recurring income.

Berbeda dengan SI yang berbasis proyek,” paparnya.

Jac menambahkan, solusi data center TelkomSigma yang disebut Always On setara tier 4, sudah memenuhi standar global. Untuk ini, ia berharap akan lebih banyak perusahaan di luar negeri yang menggunakan layanan data center TelkomSigma. “Solusi TelkomSigma i tidak hanya digunakan di lingkungan Telkom Group, melainkan juga lebih dari 300 perusahaan Indonesia yang berasal dari berbagai lini industri,” ujarnya seraya menambahkan tahun ini belanja modal (capex) yang akan dialokasikan Telkomsigma sekitar 25% dari target pendapatan, yakni Rp625 miliar hingga Rp750 miliar. n BINUS 51

BISNIS

Ekspansi Pabrik Minuman Ringan Industri minuman ringan sangat menjanjikan.

Pendirian pabrik AIBM di Sukabumi satu bukti nyata.

Menteri Perindustrian Saleh Husin menandatangani prasasti peresmian pabrik PT AIBM

52

yang efisien,” ujarnya pada acara peresmian Rabu pekan lalu. Ia menambahkan, pada tahap awal pabrik ini telah menyerap 250 tenaga kerja baru.

Dalam kesempatan yang sama CEO Asahi Group Holding Naoki Izumiya mengatakan, kekuatan jaringan bisnis Indofood yang dipadukan dengan pengalaman menghasilkan produk minuman Asahi, menjadikan varian produksi yang dihasilkan sebagai pemain utama di setiap kategorinya. “Kami sudah membuka lini bisnis di negara Asean lainnya, tetapi Indonesia menjadi penting bagi kami,” tuturnya.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mewakili pemerintah pusat untuk meresmikan pabrik milik PT AIBM ini, dalam sambutannya mengapresiasi apa yang telah dilakukan Indofood dan Asahi Group. Menurutnya, kerjasama yang dijalin antara FOTO : IST

L

ima tahun terakhir, industri ringan nonalkohol mengalami pertumbuhan bisnis yang signifikan, dengan nilai penjualan lebih dari Rp100 triliun. Lantaran ini PT Asahi Indofood Beverage Makmur (AIBM) melakukan ekspansi dan menangkap peluang pasar dengan meresmikan fasilitas produksi minuman kemasan nonalkohol di Cicurug Sukabumi.

Pabrik hasil joint venture antara PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan perusahaan Jepang, Asahi Group Holdings Ltd dengan komposisi 49 persen dan 51 persen akan memproduksi minuman ringan the hijau dan kopi siap minum dalam kemasan botol.

Direktur Indofood Axton Salim mengungkapkan, pabrik dibangun di atas lahan 59 hektar dengan nilai investasi sebesar Rp700 miliar.

“Kapasitas 974 ribu minuman per hari dan memiliki sistem produksi

kedua perusahaan itu sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang.

Menperin pun memaparkan, sebelum dilakukan joint venture, divisi minuman Indofood CBP telah mencatatkan nilai penjualan sebesar Rp218,9 miliar dan menargetkan untuk mencapai Rp5 triliun pada tahun 2017.

Karena itu, selain diharapkan dapat mendorong proses diversifikasi produk minuman nasional, AIBM diminta dapat terus memberikan kontribusi yang maksimal bagi pemenuhan permintaan pasar minuman di dalam negeri maupun luar negeri.

Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi Nawa Cita Kabinet Kerja, dimana kedaulatan pangan akan terus diupayakan seluas-luasnya dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri melalui pengembangan

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

BISNIS

industri berbasis agro, baik sebagai bahan pangan pokok maupun untuk memenuhi bahan baku industri makanan dan minuman. “Pembangunan ekonomi nasional khususnya sektor industri mempunyai peranan penting dalam kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan,� imbuhnya.

Ia menjelaskan, pada 2014, kontribusi industri makanan dan minuman (termasuk tembakau) secara kumulatif terhadap PDB non migas sebesar 36,94 persen dan pertumbuhan cabang industri ini terhadap industri non-migas mencapai 8,80 persen. Selain itu industri makanan dan minuman dapat menyerap tenaga kerja langsung lebih dari 1,6 juta orang pada tahun 2014.

Sedangkan nilai ekspor industri agro pada periode JanuariSeptember 2014 mencapai USD 31,37 miliar atau 35,72 persen terhadap ekspor industri pengolahan nasional, meningkat sebesar 12,69 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kontribusi produk makanan, minuman dan tembakau pada penerimaan devisa melalui ekspor pada periode JanuariSeptember tahun 2014 mencapai USD 1,64 miliar.

Sementara itu dari sisi investasi, realisasi investasi PMDN Industri Makanan dan Minuman pada Januari-September 2014 sebesar Rp13,93 triliun atau meningkat sebesar 7,95 persen dibanding periode yang sama tahun 2013.

Investasi sektor industri makanan dan minuman memberikan kontribusi sebesar 33,3 persen dari total investasi PMDN sektor industri.

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

FOTO : IST

Menteri Perindustrian Saleh Husin meninjau proses produksi minuman teh siap saji merek Ichi Ocha didampingi Bupati Sukabumi Sukmawijaya, Presiden Direktur PT Indofood Anthoni Salim, Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto, dan Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Franky Welirang seusai meresmikan pabrik PT. Asahi Indofood Beverage Makmur (AIBM) di Cicurug, Sukabumi, 8 April 2015.

Di sisi lain nilai investasi PMA sektor industri ini mencapai USD 2,54 miliar atau meningkat 71,34 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya. Investasi sektor industri makanan memberikan kontribusi sebesar 25,09 persen dari total investasi PMA. Berdasarkan fakta tersebut diharapankan industri makanan dan minuman dalam negeri mengalami perkembangan positif dan kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional untuk masa mendatang.

Selain itu dunia usaha juga diminta untuk melakukan langkahlangkah yang dapat meningkatkan mutu, meningkatan produktivitas dan efisiensi diseluruh rangkaian proses produksi yang sejalan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta kegiatan penelitian dan pengembangan. n BINUS 53

FOTO : IST

KEADILAN

Nenek Masiah

ANAK DAN CUCU POLISIKAN NENEK MASIAH

Melerai dua cucu kandung yang berkelahi, Nenek Masiah malah dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan pengeroyokan. Polisi pun menetapkan status Nenek Masiah sebagai tersangka.

54

FOTO : IST

E

ntah iblis apa yang bersemayam di hati dan pikiran Latifah serta anaknya, Rahmad Hermansyah. Hanya garagara ribut dengan sepupunya, Refi, Rahmad Hermansyah yang didukung ibunya tega mempolisikan Nenek Masiah, wanita renta berusia 67 tahun yang tidak lain adalah ibu kandung Latifah dan nenek kandung Rahmad Hermansyah.

Selain Nenek Masiah, juga turut dilaporkan Rahmad Hermansyah ke polisi adalah sepupunya, Refi, pamannya, Iwan, dan bibinya, Nuriah.

Keempat orang ini dilaporkan telah melakukan pengeroyokan terhadap Rahmad Hermansyah hingga mengakibat luka-luka. Bukti luka itu juga diberikan kepada polisi dalam bentuk hasil visum.

Peristiwa ini bermula pada Sabtu (7/3) lalu, di Jalan Kejaksaan I Nomor 48, RT 002 RW 06, Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. Berdasarkan cerita dari

Tiga Terlapor, Iwan, Nuriah dan Nenek Masiah

terlapor Iwan, awal kejadian dimulai dari rasa iri Rahmat Hermansyah kepada Refi karena melihat dibelikan kasur baru oleh si nenek, Masiah.

Selanjutnya, baik Refi maupun Rahmad Hermansyah mulai saling

ejek melalui blackberry messenger (BBM). Padahal, lanjut Iwan, kasur yang didapat Refi itu sebenarnya dibelikan oleh ibunya dengan cara berutang. Tapi Rahmad Hermansyah tak percaya dan menganggap

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

KEADILAN “Iswadi memang sangat dekat dengan Latifah. Semua warga Kejaksaan I juga tahu. Tapi dia bukannya menjembatani dan mendamaikan persoalan keluarga kami, malah terkesan mendukung Latifah meminta uang Rp5 juta untuk biaya pencabutan laporan Rahmad Hermansyah ke Polsek Ciledug,” keluh Iwan yang juga adik kandung Latifah.

Merasa Dipermainkan Mentok melakukan upaya damai, keempat terlapor mencoba melakukan pelaporan balik ke Polres Metro Tangerang, Rabu (11/3). Pasalnya, keempat terlapor tidak merasa melakukan seperti yang dituduhkan Rahmad Hermansyah dalam laporannya ke Polsek Ciledug. Selain itu, mereka juga merasa diperas karena dimintai uang sebesar Rp15 juta jika mau berdamai.

membuat nyali Latifah dan Rahmat Hermansyah menjadi ciut. Hal yang sama juga dirasakan Iswadi sebagai aparat Binmas Polsek Ciledug untuk wilayah Kecamatan Larangan.

Latifah dibantu Iswadi kini gantian menawarkan perdamaian kepada keempat terlapor dan menghilangkan syarat permintaan uang sebesar Rp 15 juta.

Tawaran ini sebenarnya sudah diterima oleh Nenek Masiah dan ketiga terlapor lainnya. Namun saat akan dilakukan penandatanganan kesepakatan, tiba-tiba Latifah memasukan perihal rumah warisan sebagai salah satu persyaratan berdamai. Surat kesepakatan dengan syarat ini dibuat oleh Iswadi dengan tulis tangan dan sudah ditempeli meterai. Melihat adanya persyaratan seperti itu, keluarga besar Nenek

Tapi sayang, upaya ini gagal tercapai karena keinginan para terlapor mendapat penolakan dari pihak Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Metro Tangerang. Alasannya, karena status hukum Nenek Masiah, Iwan, Nuriah dan Refi adalah tersangka di Polsek Ciledug berdasarkan laporan Rahmad Hermansyah Tak disangka-sangka, saat rombongan terlapor keluar dari gedung Sat Reskrim, beberapa wartawan melihat kondisi Nenek Masiah yang berjalan lunglai dengan raut sedih.

Dari situ akhirnya terbongkarlah permasalahan ini ke awak media.

Keesokan harinya media massa, baik cetak, online dan televisi ramai-ramai memberitakan perkara ini. Tanpa diduga, efek pemberitaan dari media massa tersebut rupanya

Masiah langsung naik pitam dan menolak mentah-mentah tawaran damai.

“Kami ingin berdamai tanpa syarat apapun. Apalagi kami sudah dijadikan tersangka. Ibu kami, Masiah sampai stres. Dia bahkan sampai mencium tangan dan kaki anak kandungnya sendiri, Latifah, sampai lima kali agar dimaafkan,” cetus Iwan dengan nada tinggi.

“Sudah jadi anak durhaka si Latifah. Kami merasa dipermainkan oleh Latifah, Rahmad Hermansyah dan Brigadir Kepala Iswadi sebagai aparat Binmas Polsek Ciledug di wilayah kami.

Karena itu kami dengan tegas menolak berdamai dan siap menghadapi kasus ini hingga selesai di jalur hukum,” tantang Iwan disaksikan keluarga besar Masiah dan para tetangganya. n BS

FOTO : IST

neneknya pilih kasih terhadap cucu-cucunya.

Merasa kesal dan tidak terima dengan ejekan Refi di BBM, Rahmat Hermansyah akhirnya mendatangi kediaman Refi dan menyeretnya keluar rumah. Mendapat perlakuan ini, Refi coba melawan hingga akhirnya terjadi perkelahian. Duel ini kemudian dilerai oleh keluarga, termasuk oleh Iwan yang tak lain adalah ayah Refi serta Nuriah, bibi dari Refi dan Rahmad Hermansyah. Sang nenek, Masiah yang sedang tertidur juga sampai terbangun dan ikut membantu melerai perkelahian kedua cucunya.

Tapi tanpa diduga-duga, keesokan harinya Rahmat Hermansyah ditemani ibunya, Latifah, melakukan visum ke rumah sakit. Hasil visum kemudian dibawa ke Polsek Ciledug sembari melaporkan peristiwa perkelahian yang terjadi. Dalam laporannya, Rahmat didampingi Latifah yang juga anak kandung nomor dua Masiah, menuduh Nenek Masiah, Iwan, Nuriah, dan Refi telah melakukan pengeroyokan terhadap dirinya.

Berdasarkan laporan tersebut Polsek Kota Ciledug kemudian menetapkan status keempat terlapor sebagai tersangka dan mengirimkan panggilan pertama. Mendapat panggilan ke kantor polisi dengan status tersangka, keempat terlapor pun kaget dan menjadi ketakutan.

Upaya damai langsung ditempuh dengan bantuan Ketua RT 002, Zaelani dan Ketua RW 006, Yusuf.

Tapi hasilnya nihil. Baik Rahmad Hermansyah maupun Latifah tak mau berdamai jika pihak terlapor tak memberikan uang sebesar Rp5 juta untuk pencabutan berkas laporan dan Rp10 juta untuk uang ganti pengobatan dan harga diri. Jika uang sebesar Rp15 juta tidak diberikan, “Lebih baik kasus ini dilanjutkan dengan proses hukum,” ucap Latifah seperti ditirukan Ketua RT 002, Zaelani.

Buat Nenek Masiah yang seharihari berprofesi sebagai tukang urut dan Iwan yang bekerja sebagai tukang ojek, uang sebesar Rp15 juta tentunya sangat besar dan sulit dipenuhi. Semula, setelah upaya damai yang dijembatani pengurus RT dan RW gagal terwujud, seperti dikatakan Iwan, mereka berharap kasus ini bisa didamaikan dengan bantuan aparat Binmas Polsek Ciledug, Brigadir Kepala Iswadi.

Apalagi Brigadir Kepala Iswadi dikenal sangat dekat dengan ibu pelapor, Latifah.

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

55

HANKAM

FOTO : IST

Kedaulatan Pangan Menyangkut Hidup Orang Banyak

Pemerintah bertekad mewujudkan swasembada pangan. Lantaran itu pemerintah mengajak semua pihak membantu merealisasikan.

T

NI sebagai penjaga kedaulatan negara ternyata yang begitu responsif menyikapi persoalan tersebut.

Seperti ditegaskan Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat membuka pertemuan dengan 100 Ahli Pangan atau 100 Experts Meeting dengan tema “Memastikan Terwujudnya Kedaulatan Pangan” di Aula Gatoto Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, baru-baru ini.

Menurut Panglima TNI, Kedaulatan pangan ini penting karena menyangkut hidup orang banyak, menyangkut hidup rakyat Indonesia yang digali dari kearifan lokal dan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah. “Pada perspektif keamanan negara dan stabilitas nasional kedaulatan dan pangan itu menjadi item strategis,” tegas Jenderal Moeldoko.

56

TNI, sambung Moeldoko, senantiasa mendukung kepastian kedaulatan pangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya dalam membantu peningkatan pangan masyarakat di perbatasan, daerah terpencil, dan pulau-pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pemikiran diperlukan tetapi tindak lanjut adalah sebuah keharusan, bagi TNI tidak terlalu banyak berdiskusi, tidak terlalu banyak seminar, tetapi begitu memahami atas persoalan ketahanan pangan dan swasembada pangan, TNI tidak pernah mengkalkulasi berapa tenaga yang diberikan, kapanpun TNI diminta akan siap,” tandas jenderal bintang empat itu.

Sementara, dalam konteks kedaulatan kebutuhan pangan menjadi isu negara-negara dunia dalam pencarian lahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangannya

yang dapat menjadikan Indonesia sebagai sasaran penguasaan ditengah kecenderungan pergeseran Geo Politik dan Geo Ekonomi yang saat ini telah ada pergeseran dari Timur Tengah, ke Asia dan Asia Pasifik.

“Pangan menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan nasional terlebih bila dihadapkan kepada upaya membangun sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan bahwa kedaulatan pangan dan kemandirian pangan merupakan basis dari ketahanan nasional sebagai modal dasar terciptanya stabilitas nasional,” cetusnya.

Panglima TNI jmenambahkan bahwa di lingkungan tentara ada istilah Soldier Never Die. Hal ini juga yang memberikan inspirasi sehingga mendirikan sebuah organisasi yang bernama FORPESI (Forum Purnabakti Eselon Satu Indonesia), yaitu sekumpulan orang-orang Experts di bidangnya masing-masing karena panggilan negara sehingga berkumpul bersatu padu untuk memikirkan hal-hal strategis yang dihadapi bangsa Indonesia. n WAN

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

HANKAM

FOTO : IST

Kasal, Warga Kehormatan Korps Marinir “Saya senantiasa berusaha hadir di tengah-tengah kalian. Mendengar setiap nafas dan denyut nadi kalian...”

K

epala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Ade Supandi, SE, diangkat menjadi warga kehormatan Korps Marinir. Pengangkatan Kasal dilakukan dalam upacara militer yang digelar di markas Koprs Marinir Ciandak, Jakarta Selatan, Kamis, 2 April.

Diangkatnya Laksamana Ade Supandi sebagai warga kehormatan Marinir lantaran kontribusi dan perhatian yang besar jenderal bintang empat itu pada kemajuan dan perkembangan Koprs Marinir.

Ada yang menarik dari upacara pengangkatan Laksamana Ade Supandi. Sebelum memasuki upacara, Kasal bersama istri, Endah Ade Supandi, naik Tank BMP-3F. Tank yang ditumpangi Kasal dan istri dikawal kereta kencana Prabu Siliwangi, 9 kuda yang ditunggangi para komandan kolak Pasmar, dan seekor macan putih. Rombongan Kasal itu bergerak dari jalan KKO Cilandak menuju lapangan apel Marinir.

Tiba di lapangan upacara, Kasal dan istri disambut tarian tradisional Sunda Wilujeng Sumping, penyerahan keris putih kepada Kasal, serta selendang ungu kepada Endah Ade Supandi.

Sementara, proses pembaretan itu diawali dengan masuknya 4 Tank

BMP-3F membentuk formasi di depan mimbar dengan membawa pengawal dari Denjaka dan Taifib. Kemudian tiga orang penerjun free fall pembawa baret dan brevet mendarat di lapangan upacara.

Komandan Korps Marinir. Mayjen TNI (Mar) A. Faridz Washington, yang sudah menunggu di lapangan upacara, langsung menyematkan Brevet Kehormatan Trimedia dan Brevet Anti Teror Aspek Laut kepada Laksamana TNI Ade Supandi yang juga bertindak sebagai komandan upacara.

Usat penyematan Brevet kehormatan kepada Laksamana Ade Supandi, dilanjutkan dengan prosesi pengangkatan Endah Ade Supandi sebagai ibu asuh Prajurit tidur dalam Koprs Marinir.

Akan junjung tinggi kehormatan Korps Marinir Dalam sambutannya, Kasal merasa bangga atas anugerah yang diberikannya sebagai warga kehormatan korps Marinir. “Saya merasa bangga dan haru atas pengangkatan sebagai warg kehormatan Korps Marinir, korps yang telah ikut mengukir sejarah perjalananan bangsa Indonesia,” tukasnya.

Ade pun menyadari pengangkatan dirinya sebagai warga kehormatan hakekatnya merupakan wujud

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

kepercayaan dari Korps Marinir. “Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Komandan korps Marinir dan seluruh prajurit yang telah menempatkan saya sebagai bagian dari keluarga besar Korps Marinir,” ungkapnya.

Kasal menambahkan, kepercayaan yang telah diberikan itu tentunya mengandung konsekuensi tanggung jawab moral bagi dirinya. Oleh sebab itu, sambungnya, dia berjanji senantiasa menjunjung tinggi kehornatan dan nama baik Korps Marinir.

“Saya senantiasa berusaha hadir di tengah-tengah kalian. Mendengar setiap nafas dan denyut nadi kalian, serta ikut mengatasi setiap permasalahan keluarga besar Korps Marinir,” tuturnya.

Ade mengemukakan, sebagai pemimpin tertinggi di TNI AL, dia memiliki tanggung jawab besar untuk berdiri di depan para prajurit marinir, punggawa-punggawa laut pengawal nusantara, dalam rangka membangun kekuatan dan membina kemampuan Korps Marinir.

“Sehingga semakin profesional dan handal sebagai ujung tombak kekuatan TNI AL dalam menjaga serta menegakkan kedaulatan demi kejayaan bangsa Indonesia,” jelasnya. n WAN 57

LENSA

Kawah Putih Danau Angker yang menjadi destinasi kunjungan wisata warga bandung dan sekitarnya

58 58

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015 SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

LENSA

G

unung Patuha di daerah Bandung Selatan dianggap oleh masyarakat sekitar Ciwidey sebagai gunung tertua. Nama Patuha konon berasal dari kata Pak Tua (Sepuh), sehingga masyarakat setempat juga sering menyebutnya Gunung Sepuh. Lebih dari seabad yang lalu, Puncak Gunung Patuha dianggap angker oleh masyarakat setempat sehingga tak seorangpun berani menginjakkan kaki, oleh karena itu keberadaan dan keindahan alamnya pada saat tersebut tidak diketahui orang.

Menurut keterangan, Gunung Patuha pernah meletus pada abad 10 sehingga mengakibatkan terjadinya kawah (Crater) yang mengerikan di sebelah puncak bagian barat.

Kemudian pada abad 12 kawah di sebelah kirinya meletus pula, yang kemudian membentuk danau yang indah yang sekarang kita kenal dengan nama Kawah Putih Kawah Putih adalah tempat wisata di Bandung yang paling terkenal. Berlokasi di Ciwidey, Jawa Barat, kurang lebih sekitar 50 KM arah selatan kota Bandung, berada pada ketinggian +2090 m diatas permukaan laut.

Dengan ketinggian tersebut, suhu udara di kawasan Kawah Putih tentu saja dingin dengan suhu 8 derajat Celsius sampai dengan 22 derajat Celsius Kawah Putih Ciwidey juga sering kali menjadi tempat kegiatan lain, misalnya pengambilan gambar film, melukis, foto pengantin, sampai dengan kegiatan mendaki dan berkuda. n Naskah dan Foto: Kris

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015 SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

59 59

EVENT

FOTO : IST

Lazada Indonesia Sukses Gelar Flash Sale

CEO Lazada Indonesia, Magnus Ekbom

Lazada Indonesia sukses meluncurkan pre-order penawaran flash sale ponsel pintar yang paling dinanti selama ini. Hanya dalam waktu 10 menit, 5000 unit Lenovo A6000 ludes terjual melalui www.lazada.co.id

K

lebih kaya, dalam, dan realistik.

Aplikasi musik Guvera yang tersemat di A6000 memungkinkan Anda berselancar di dunia maya untuk menikmati jutaan lagu, tanpa batas.

Tak hanya unggul dari segi audio, dilengkapi layar HD seluas 12.7 cm, ponsel ini pun menawarkan kualitas layar tak tertandingi, kaya warna dan memiliki resolusi yang sangat tajam dan jernih. Dipastikan menjadikan momen-momen Anda memainkan video game, menonton film, atau bernostalgia menikmati foto-foto menjadi lebih berarti dan tak terlupakan.

Masuk lebih jauh ke dalam dapur pacunya, Lenovo A6000 dipersenjatai oleh prosesor berinti empat Qualcomm® SnapdragonTM 410 64-bit 1.2GHz yang dipasangkan dengan OS KitKat 4.4.4, sehingga menjanjikan performa ponsel yang cepat dan mulus.

Dengan dimensi lebar body hanya 8.2 mm dan bobot hanya 128 gram, menjadikan ponsel ini sangat pas masuk ke dalam saku celana dan baju Anda. Dengan ditenagai oleh baterai berkapasitas 2300mAh, Anda tak perlu khawatir ponsel ini akan kehabisan daya selama penggunan seharian penuh.

Lenovo Indonesia resmi meluncurkan Lenovo A6000 ke pasar Indonesia pada sesi konferensi pers 23 Maret 2015 lalu. n WANTO

60

FOTO :IST

esuksesan penawaran flash sale Lenovo A6000 ini, membuktikan besarnya potensi industri e-commerce di Indonesia. “Lenovo A6000 adalah salah satu ponsel pintar yang paling ditunggu pecinta gadget Indonesia, dan kami sangat bangga dapat bekerjasama dengan Lenovo Indonesia untuk menghadirkan ponsel canggih ini ke Indonesia,” kata CEO Lazada Indonesia, Magnus Ekbom, seperti dilansir Antara.

Magnus menambahkan, dengan visi untuk mewujudkan pengalaman berbelanja online terbaik, Lazada Indonesia tiada henti menyediakan berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Lenovo A6000 adalah ponsel 4G dengan harga terjangkau yang didesain khusus bagi para pecinta musik. Dengan dilengkapi speaker kembar Dolby Digital dan level volume yang lebih besar, ponsel ini menawarkan suara musik yang SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

EVENT

FOTO :SN/JIM

Beasiswa dari Korindo Group

General Manager PR Korindo dan OKTN, Hur Young Soon

S

ebagai bentuk tanggungjawab perusahaan untuk ikut serta menciptakan lapangan kerja dan membangun sumber daya manusia (SDM), perusahaan Korea-Indonesia (Korindo) Group memberikan beasiswa kepada 20 perguruan tinggi di Indonesia.

Beasiswa yang diberikan Korindo berupa dana pendidikan dan studi ke Korea kepada mahasiswa peringkat

terbaik. “Khususnya mahasiswa Fakultas Sastra Korea,” kata General Manager PR Korindo dan OKTN, Hur Young Soon, dalam jumpa pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, Korindo berpartisipasi dalam bidang pendidikan sejak 1997. Awalnya, bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI).

Kemudian berlanjut ke Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut

Pertanian Bogor (IPB), Universitas Nasional (Unas), dan sebagainya.

“Kami juga memberikan beasiswa pada anak-anak karyawan Korindo,” ujar wanita yang akrab disapa Ayu. Saat ini, Korindo sedang melakukan peninjauan untuk memperluas kerja sama edukasi dengan UGM melalui perekrutan dan magang di bidang resource management bagi mahasiswa Fakultas Kehutan dan Pertanian. Hal ini sejalan dengan komitmen Korindo dalam pelestarian hutan.

Lebih jauh Ayu memaparkan Korindo Group meliputi lebih dari 40 perusahaan aliansi dengan 9 sektor usaha yang terlibat dalam bisnis sumber daya alam, pabrik kertas, industri berat, pabrik padat modal, keuangan, media, real estate, kimia, dan logistik.

Korindo tumbuh menjadi perusahaan global dengan lebih dari 30 ribu pegawai Indonesia. “Korea hanya satu persen,” jelasnya seraya menegaskan Korindo sesungguhnya perusahaan Indonesia dengan modal dari Korea. n IRUL

FORMULIR BERLANGGANAN Mulai Berlangganan .

Nama Lengkap

: ............................................................................................................................................

Alamat Lengkap

: ...........................................................................................................................................

: ............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Nomor Telp.

: ...........................................................................................................................................

HP

: ...........................................................................................................................................

Email

: ............................................................................................................................................

Berlangganan Paket

: Jakarta Luar Jakarta

6 Bulan Rp. 148.000,-

12 Bulan Rp. 280.000,-

6 Bulan Rp. 162.000,-

12 Bulan Rp. 306.000,-

Harga paket diatas belum termasuk ongkos kirim Alamat Redaksi: Jl Raya Bogor No 1, Kramatjati, Jakarta Timur Telp/Fax: (021) 80898650 Email: swaranusantara1@gmail.com

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

61

FOTO :SN/JIM

FOTO :SN/JIM

EVENT

Direktur Bank BTN Irman A Zahiruddin bersama President Director PT Visa Worldwide Ellyana Fuad dan Card Business Division Head Nevo Trianggono melakukan transaksi menggunakan Kartu ATM Suka-Suka usai diluncurkannya, di Jakarta, Sabtu (14/3) malam.

Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2015, pameran travel terbesar di Indonesia dipadati pengunjung, yang antusias mulai cari tiket promo sampai info wisata domestik dan internasional pada pembukaan Garuda Indonesia Travel Fair 2015 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (3/4/2015).

62

FOTO :SN/JIM

Alexander Rusli, President Director & CEO Indosat bersama dengan Loong Tuck Weng, Chief Marketing Officer Indosat dan Dhoya Satyabima Sugarda, Commander TekTok Mobile saat soft launching TekTok Mobile di Jakarta.

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015

63

64

SWARA NUSANTARA | 15 APRIL - 15 MEI 2015