Swara Nusantara #1

Volume I | No. 1 |Tahun I | Januari 2015 Rp. 27.500,- (Pulau Jawa Rp. 30.000,-)

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

www.swaranusantara.net1

2

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

REDAKSI

Subsidi BBM P

ada 10 tahun terakhir, dana subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), cukup besar. Mencapai Rp1.300 triliun. Artinya, setiap tahun rata-rata sebesar Rp280 triliun.

Di sisi lain, Indonesia ingin swasembada pangan. Akan tetapi, selama 15 tahun belakangan, kebutuhan waduk untuk swasembada pangan tidak satu pun ada yang dibangun. Begitu pula soal irigasi. Ini urusan kecil-kecil tapi enggak pernah diberikan. Irigasi banyak yang rusak.

Nah, mari kita hitung. Satu waduk memerlukan anggaran Rp24 triliun. Kalau saja Rp1.300 triliun dana subsidi itu dialihkan untuk membangun waduk, berapa waduk yang sudah terbangun selama 10 tahun terakhir?

Fantastis. Tidak kurang dari 2.600 waduk. Kalau ini jauh-jauh hari dilakukan, dipastikan Indonesia sekarang sudah swasembada pangan.

Lantaran itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada pertemuan dengan Dandim dan Danrem se-Indonesia, di Pangkalan Bun, beberapa waktu lalu, mengungkapkan kenapa subsidi BBM harus distop. Jokowi ingin anggaran subsidi BBM lebih dialihkan untuk hal-hal yang lebih produktif. Sekarang ini direncanakan membangun 49 waduk.

49 waduk itu adalah permintaan sejumlah kepala daerah. “Cuma 49 waduk, tapi engga pernah diberi uangnya. Sekarang saya paksa, harus. Duit urusan saya. Sederhana saja. Saya ingin simpel dan bisa segera dilaksanakan. Makro desain sudah ada semua,” jelasnya.

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Jokowi mengkalkulasi lagi. Kita ingin bangun trans kereta api di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua.

Kebutuhan anggaran mencapai Rp360 triliun. Berarti, kalau uang Rp1.300 triliun itu dipakai, maka dalam setahun trans kereta api tersebut sudah selesai. Tapi, uang dibakar setiap hari. Ini yang harus kita ubah.

Contoh lain. Kalau kita ingin membangun jalan tol di seluruh pulau besar, di mana setiap 1 kilometer butuh Rp 80 miliar, maka Rp1.300 triliun berarti kurang lebih 16 ribu kilometer. “Rampung semua. Ini kunci,” tuturnya.

Jokowi meyakini, kalau anggaran subsidi dialihkan untuk hal-hal produktif tadi, maka swasembada pangan beras, gula, kedelai, jagung, dan sebagainya segera tercapai. Ia mengaku malu tatkala bertemu Presiden Vietnam di Asian Summit di Myanmar, dilempar pertanyaan: kapan indonesia membeli beras Vietnam lagi?

Jokowi malu, karena itu menunjukkan Vietnam sebagai negara kecil bisa mengekspor berasnya. Sementara Indonesia, yang mempunyai ruang dan lahan sangat besar tidak mampu swasembada.

Karena itu pula, Presiden menginstruksikan ke setiap TNI untuk memberikan bantuan kepada daerah. Kurang lebih ke pertanian. TNI harus memback-up kepala daerah untuk meningkatkan produksi pertanian. Tugasnya, ikut mengawasi proses pembangunan irigasi, memantau kerusakan-kerusakan irigasi, dan memberikan bimbingan kepada petani.

“Kekuatan yang bisa menggerakkan itu semua adalah TNI. Ini kita jaga dan lakukan,” tegasnya. n 3

Daftar Isi

VOLUME I | NO. 1 |TAHUN I | JANUARI 2015

Marwan Jafar:

Gusti Kanjeng Ratu Hemas:

2015, Kita Perjuangkan Awasi dan Soroti Dana Desa Rp47 Triliun Kebijakan Pemerintah

KABINET Halaman 16

Pembangunan di desa memerlukan sinergi antara pendekatan sektor dan kewilayahan.

Dengan bersinergi, maka sumberdaya yang tidak terbatas dapat digunakan untuk mencapai tujuan secara optimal.

Sebagian besar masyarakat hanya tahu parlemen itu cuma diisi orang-orang dari partai politik, mereka belum sadar saat memilih calon anggota legislatif juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

SENATOR Halaman 26

Ketua DPD-RI, Irman Gusman:

T O K O H Halaman 32

“KITA TIDAK BUTUH ORANG YANG HANYA TAHU KRITIK SAJA�

Senin, 16 Desember 2014 silam. Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepi dari anggota.

Maklum saja, para senator asal seluruh daerah di Indonesia ini, tengah reses. Namun tampaknya itu tidak berlaku bagi Irman Gusman. Jadwal kerja Ketua DPD ini sungguh padat.

4

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Ibarat cermin untuk kita berkaca, perjalanan berbangsa dan bernegara 2014 lalu, bagaikan cermin yang tak lagi mulus.

R E D A K S I O N A L Pemimpin Redaksi: Siswanto Pemimpin Umum: Suharsono Redaktur Eksekutif: I Made Susila Redaktur Pelaksana: Iwan Hartawan Redaktur: Bambang P, Rio Apriciandito

U T A M A Halaman 6

CERMIN RETAK NKRI

Kinerja dan Tantangan KPK

Sekretaris Redaksi: Dita Pimpinan Umum Swaranusantara.net: Syaefudin S.Sos Penerbit: PT Nuansa Cipta Swara Nusantara Direktur Utama: I Made Susila

LEMBAGA Halaman 38

“Hari gini...

Masih Mau Dipecah Belah??

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Fotografer: Jimmi Valentino, Ridwan Ralle Desain Grafis/Layout: Alam, Dako

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun ke tahun terus membaik. Laporan keuangan KPK selalu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Begitu pula dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

KPK menorehkan nilai A.

PAPI CEPI

Reporter: Oji, Dewa Sugiarta, Andri, Nino, Tuti, Kania

Indeks UTAMA .......... 06 KABINET ....... 16 SENATOR ....... 26 PARLEMEN ...... 30 TOKOH ........ 32 HANKAM ........ 36 LEMBAGA ...... 38 DAERAH...... 42 DUNIA ......... 46 KEADILAN...... 48 UKM ............ 53 EVENT ........ 56 SENI & BUDAYA. 59 OPINI .......... 60

Direktur Keuangan: Rusman Rachman Penasehat hukum: Sofian Abdi SH Staf Keuangan: Fitri Andriani Marketing dan Iklan: Ratnaningsih Sirkulasi: Nano, Rahman Alamat Redaksi: Jl Raya Bogor No 1, Kramatjati, Jakarta Timur Telp/Fax: (021) 80898650 Email: swaranusantara1@gmail.com Website: swaranusantara.net 5

UTAMA

Cermin Retak NKRI Ibarat cermin untuk kita berkaca, perjalanan berbangsa dan bernegara 2014 lalu, bagaikan cermin yang tak lagi mulus.

D

i beberapa bagian nampak keretakan. Betapa tidak, Indonesia dikenal sebagai negara Pancasila. Kehidupan dilandasi Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusianya adil dan beradab. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Namun, apa yang terjadi pada pilpres lalu? Semua itu lenyap. Cermin memantulkan bangsa Indonesia seolah tak mengenal etika, moral, sopan santun, bahkan dosa sekalipun.

Diakui atau tidak, pilpres kemarin nyaris membuat seluruh rakyat Indonesia terpecah belah. Terlibat ‘perang’ kata yang tak lagi saling hormat dan menghargai.

Cercaan, hinaan, hujatan, fitnahan, bahkan ancam mengancam bertebaran bagai hujan lebat. Di dunia maya dan nyata. Sadis. Persatuan dan kesatuan Indonesia saat itu cuma slogan manis.

Tak hanya pemimpin dan elit politik yang terbelah serta terlibat perang kata.

6

Media massa sebagai kekuatan keempat negara pun ikut-ikutan. Persoalan menjadi lebih besar.

Beruntung, waktu terus bergulir.

Masa itu cepat berlalu. Sebuah suasana persatuan dan kesatuan bangsa yang begitu erat tercipta dalam ruang paripurna DPR saat Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai Presiden RI. Hormat yang diberikan Prabowo Subianto kepada Jokowi, meski menyaksikan lewat layar kaca, mampu membuat sekujur tubuh ini merinding.

Begitupun saat menyaksikan bagaimana peran Susilo Bambang Yudhoyono menuntun dan mengantar Jokowi menggantikan dirinya. Salut.

Tapi, lagi-lagi, cermin perjalanan bangsa ini masih belum mulus dan sempurna. Sebagian elit politik masih terus terlibat ‘perang’ hingga sekarang.

DPR terbelah ke dalam dua koalisi, merah putih dan Indonesia hebat.

Kepentingan bangsa dan negara menjadi lebih kecil ketimbang kepentingan kelompok. Miris. Pancasila ditafsir menurut kehendak hati dan kepentingan mereka masing-masing.

Karena itu rasa-rasanya amatlah penting bagi para elit politik bercermin dari pernyataan sejumlah pengamat politik di tanah air. Semisal pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti. Ia menyatakan, pasca pelantikan Presiden Jokowi, realitas politik memperlihatkan bahwa bukan rakyat yang terbelah dan tidak dewasa. Melainkan para elit politik. Rakyat, sudah dewasa dan bertanggungjawab atas hak pilih mereka.

Atau dengar pula Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad, yang meminta para elit politik di tahun 2015 ini dapat lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Tampilkan perilaku politik yang lebih santun berdasarkan SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Foto: Ist.

UTAMA

nilai-nilai demokrasi Pancasila dan upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Praktek politik penting.

Namun, jauh lebih penting tentu saja mendahulukan kepentingan bangsa dan negara,� tegasnya kepada wartawan.

Tak jauh beda dilontarkan Wakil Ketua DPD GKR Hemas. Kepada Swara Nusantara yang mengunjungi kediamannya di Jogja, 30 Desember lalu, Hemas mengaku amat prihatin dengan kondisi politik sepanjang 2014. Masyarakat di seluruh daerah menginginkan para elit politik lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan kelompoknya. Masyarakat sudah sangat cerdas. Mereka tahu apa yang terjadi dalam koalisi di parlemen. “Sikap mereka lebih mementingkan diri dan kelompok sendiri melalui dikotomi koalisi,� ujarnya.

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Semua pandangan itu diperoleh langsung dari masyarakat di seluruh Indonesia dalam masa reses DPD pada penghujung 2014. Terdapat masukan positif yang disampaikan dan akan menjadi agenda DPD pada tahun mendatang. Antara lain, membangun

Alasan Mahkamah Internasional, Pulau Sipadan dan Ligitan telah dimanfaatkan oleh Malaysia dengan membangun wisata bahari dan juga pengawasan serta perawatan atas pulaupulau tersebut. Artinya, negara tetangga Malaysia dianggap lebih perhatian.

kerjasama dengan barbagai pihak di daerah untuk menciptakan kondisi yang harmonis dalam perpolitikan lokal maupun nasional, mengikhtiarkan langkah-langkah meningkatkan keharmonisan hubungan antarinstansi di bidang politik, keamanan, dan antara pemerintah dengan parlemen.

Cermin perjalanan bangsa yang memantulkan keretakan tidak hanya terjadi di bidang ideologi dan politik. Namun, juga terjadi di bidang ekonomi, sosial, bahkan pertahanan dan keamanan. Dilihat dari sudut pertahanan, integritas NKRI sudah mulai mengendur. Hal tersebut terbukti dengan terjadinya pelanggaran wilayah oleh negaranegara tetangga.

Menyedihkannya lagi, hampir 70 tahun Indonesia merdeka, kesejahteraan warga di daerah perbatasan tak kunjung diperhatikan. Bahkan, paling mengenaskan, dua pulau terdepan Indonesia, Sipadan-Ligitan, harus lepas dari pangkuan NKRI. Mahkamah Internasional (MI) mengeluarkan putusan, bahwa sejak 2002, SipadanLigitan menjadi milik Malaysia.

Ancaman Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di daerah perbatasan akan pindah kewarganegaraan atau mengibarkan bendera Malaysia, bukan sekalidua terdengar. Ini bukan soal nasionalisme. Kondisi pembangunan yang tak kunjung diperhatikan sehingga mereka hidup dalam serba keterbatasan, menjadi alasan utama warga perbatasan.

Infrastruktur, terutama jalan, sudah sekian lama menjadi PR bagi daerah perbatasan. Jika kita berkunjung ke perbatasan di Kalimantan, sungguh terdapat perbedaan yang jauh berbeda antara kesejahteraan dan kelayakan infrakstruktur RI-Malaysia.

Bagai bumi dan langit. Begitu orang menggambarkan.

Cermin retaknya NKRI sseakan semakin terang kala oknum dua institusi yang seharusnya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI malah sering terlibat bentrokan. Sebab bentrokan kebanyakan perkara sepele. Hanya gara-gara ego semata.

Mari kita bercermin. n RED

7

UTAMA

Negara Absen di Perbatasan Daerah perbatasan sering disebut beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kenyataan, pembangunannya paling belakangan.

“N

egara harus hadir di sana,” seru Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Benny Ramdhani kepada Swara Nusantara, di Gedung Senayan Jakarta, Nopember silam. Seruan senator asal Sulawesi Utara ini menyoal isu dan fenomena sejumlah warga di desa-desa perbatasan yang berpindah kewarganegaraan Malaysia.

Negara harus segera hadir di daerah perbatasan untuk memastikan seluruh warga mendapat perhatian yang sama seperti daerah lain. Sebab, bukan lagi rahasia kalau warga yang tinggal di daerah perbatasan kurang mendapat perhatian pemerintah. Lantaran itu, tingkat kesejahteraan dan ekonomi 8

mereka sangat memprihatinkan.

“Saya kira, isu warga tiga desa yang pindah kewarganegaraan Malaysia maupun persoalan warga di perbatasan lainnya lebih banyak disebabkan faktor ekonomi,” ujarnya. “Karena itu, negara wajib hadir di perbatasan. Negara harus memastikan mereka memperoleh kesejahteraan. Ingat, NKRI harga mati,” tegasnya.

Pernyataan Benny patut disimak.

Apalagi, dalam pertemuan Komite I DPD-RI dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara medio Nopember lalu, terungkap bagaimana Wakil Gubernur Djouhari Kansil, justru meminta DPD untuk memperjuangkan nasib nelayan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Filipina yang sering kesulitan

mendapatkan bahan bakar minyak.

“Selain harganya mahal, juga sulit diperoleh,” ujarnya mengutip situs resmi Pemprov Sulut.

Pemprov Sulut sendiri mengaku bukannya tidak berusaha menyampaikan persoalan tersebut ke pemerintah pusat. Sebaliknya, sudah acapkali persoalan itu disampaikan. Akan tetapi belum memperoleh hasil yang maksimal. “Kami selalu dihadapkan dengan masalah klasik tersebut,” aku Kansil seraya menambahkan sejumlah permasalahan lain yang dihadapi warga Sulut. Yakni, masih seringnya pemadaman listrik secara bergilir, persoalan kesehatan dan pendidikan, serta kurangnya infrastruktur berupa dermaga.

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Foto: Ist.

UTAMA

Bayangkan, seorang wakil gubernur yang notabene kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, ternyata masih kesulitan untuk mendapatkan bantuan penyelesaian masalah dari pemerintah pusat sendiri. Bagaimana halnya dengan seorang warga biasa?

Terlebih warga yang tinggal di daerah perbatasan. Tentu, jauh lebih sulit lagi.

Lantaran itu, menjadi sangat beralasan pemerhati perbatasan Harmen Batubara mengatakan, pada era pemerintahan sebelum ini, pembangunan perbatasan hanya omong doang. Penggerak pembangunan di perbatasan tidak ada. Kalaupun ada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian PDT (sekarang sekarang Kementerian Desa, SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi-red), ataupun Badan Perbatasan Daerah, keberadaan mereka sendiri sesungguhnya tidak mendapat perhatian dari kementerian/lembaga (K/L) lainnya.

Kalau selama ini dikatakan ada 25 K/L yang menangani perbatasan, maka itu benar adanya, akan tetapi sesungguhnya hanya mengurusi anggaran mereka masing-masing.

Tujuannya cuma satu. Anggaran jangan sampai tersisa. Soal bagaimana pembangunan di perbatasan bisa optimal dan efisien, sama sekali tidak ada dalam pikiran mereka. “Ibarat kata orang melayu, jauh panggang dari api,” ungkap mantan Kepala Sub Direktorat Administrasi-Ditwilhan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, seperti mengutip laman wilayah perbatasan. com.

Harmen menambahkan, orangorang di perbatasan sendiri juga merasa heran dengan semua pejabat di negeri ini. Tidak terkecuali dengan presiden dan wakil presiden. Mereka sudah mendatangi perbatasan dan melontarkan janji bahwa perbatasan menjadi halaman depan bangsa. Akan tetapi, hasilnya masih nol besar.

“Hanya malaikat saja yang tidak pernah terlihat dan memberikan janji untuk membangun perbatasan,” sindirnya.

Memang bukan cerita baru persoalan di daerah perbatasan akan langsung menjadi buah bibir pemerintah pusat, tatkala mencuat selentingan kabar banyak warga yang eksodus atau loncat kewarganegaraan. Ambil saja contoh peristiwa yang belum lama ini terjadi. Di mana sejumlah desa di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), diberitakan kosong ditinggal warganya. Mereka pindah kewarganegaraan Malaysia.

Selentingan berita kecil dan pendek yang awalnya datang dari anggota DPRD Nunukan itu langsung menjadi sorotan orang-orang pusat. Tak kurang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, spontan mentwitter lewat akun pribadinya pada Senin (17/11), dengan menyebutkan tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong, Nunukan, Kaltara diklaim sebagai wilayah negara Malaysia. Bahkan, sehari kemudian, lewat siaran pers ia mengatakan jumlah desa yang bersiap pindah kewarganegaraan dari Indonesia ke Malaysia akan semakin bertambah.

Tiga desa yang sudah kosong ditinggal warganya, ungkap Marwan, adalah Desa Labang, Sinapak, dan Tao Lombis. Sedangkan yang masih tersisa, warganya sudah mempunyai identitas Malaysia. Diantaranya, Desa Ngawal sebanyak 27 KK, Desa Tambalang sebanyak 10 KK, Desa Tambalujuk 20 KK, Desa Lagas 100 KK, dan Langsatua 15 KK. Kemudian, berdasarkan informasi dari Sekretaris Daerah Nunukan, eksodus yang terjadi di tiga desa tersebut sebenarnya dilakukan bertahap sejak puluhan tahun. “Akan tetapi, tidak terlalu disikapi oleh pemerintahan sebelumnya,” ujarnya. Karena itu, menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan desa di perbatasan menjadi perhatian kementerian yang dipimpinnya.

Desa perbatasan masuk dalam 9 program yang dinamai Nawakerja.

Fokusnya, “Save Villages” (selamatkan desa) di kawasan perbatasan, pulaupulau terdepan dan terluar. Kementerian desa akan menjadikan skala prioritas dan berusaha untuk menumbuhkan kembali semangat NKRI. Marwan memaparkan, Nawa Kerja merupakan program jangka pendek Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Targetnya selesai selama 2015. Nawakerja meliputi Gerakan Desa Mandiri di 3.500 desa, pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur 3.500 desa, pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMNDes), revitalisasi pasar desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan.

Berikutnya, pembangunan infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 3.500 desa mandiri, penyiapan implementasi penyaluran dana desa Rp1,4 miliar per desa secara bertahap, penyaluran modal bagi koperasi/UMKM di 5.000 desa, “pilot project” Sistem Pelayanan Publik Jaringan Koneksi Online di 3.500 desa.

Apa yang disampaikan Marwan, terdengar cukup menjanjikan bagi desa di perbatasan. Sayangnya, mengutip pemerhati perbatasan, persoalan daerah perbatasan belum ditempatkan pada posisi yang semestinya. Persoalan daerah perbatasan masih menjadi urusan paling buncit. “Penempatannya di urutan kesembilan,” tutur Harmen.

Pensiunan Kolonel (Purn) Angkatan Darat ini menambahkan, pembangunan wilayah perbatasan hanya mudah diretorikakan. Begitu tiba pada kegiatan aksi, masing-masing K/L akan mengisolir dirinya. Oleh sebab itu, ia berharap 9

Foto: Ist.

UTAMA

perbatasan, bangun infrastrukturnya, bangun kota dan kota di sepanjang perbatasan. Lakukan kerjasama yang baik dengan negara tetangga.

Berikan sarana produksi pada warga perbatasan masing-masing lahan dua hektar. Bangunkan mereka rumah, olah tanahnya agar siap tanam. Berikan bibit,

Bela Negara P

ersoalan warga di perbatasan yang menyeberang ke Malaysia lebih dikarenakan persoalan kesejahteraan dan ekonomi. Di Malaysia mereka mendapatkan pekerjaan yang layak.

Selain mendapatkan gaji, warga juga diberi kesempatan mengenyam pendidikan hingga bangku kuliah. “Ini soal ekonomi. Soal kesejahteraan,”

10

ujar Timbul Siahaan, Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), kepada Swara Nusantara di kantor Kemenhan, 9 Desember silam.

Ia menegaskan, persoalan wilayah perbatasan terus menjadi perhatian Kemenhan. Terutama lagi soal nasionalisme. Pasalnya, masalah perpindahan WNI ke Malaysia di

Foto: Ist.

Presiden Jokowi mau berdiri di Tugu Josep Soenaryo di pertigaan perbatasan antara Indonesia-Sarawak-Sabah.

Setelah itu, menunjuk ke punggung perbatasan sambil berujar: “Hai para menteriku, mulai hari ini juga aku perintahkan kalian untuk bangunkan NKRI jalan paralel

obat hama, pupuk, dan penghidupan selama satu tahun.”

“Menurut saya, barulah perbatasan itu bisa menjadi halaman depan bangsa,” kata Harmen.

Akankah bisa begitu? Kita tunggu saja. n WANTO

wilayah perbatasan sangat terkait dengan nasionalime.

Kalau nasionalisme sudah mengakar dalam jiwa seseorang mungkin dia akan berpikir seribu kali untuk berpindah ke lain hati.

“Meskipun terbelit persoalan ekonomi,”jelasnya seraya menambahkan nasionalisme perlu ditanamkan kepada rakyat Indonesia agar kecintaannya pada tanah air terus terpatri. “Ini tugas kita dalam bela negara,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, semua komponen bangsa punya hak dan kewajiban yang sama terhadap bela negara. Tidak hanya Kemenhan, tapi semua kementerian. “Undangundang bicara seperti itu,” kata Timbul.

Namun, persoalan perbatasan tidak selalu terkait dengan ekonomi.

Ada juga karena sebab lain. Seperti di perbatasan Papua. Untuk ini, sekali lagi ditegaskan, selain berusaha mengangkat harkat martabat, ekonomi, program bela negara patut dijalankan semua pihak. n IWAN

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Foto: Ist.

OPINI

Membangun Kesejahteraan di Perbatasan Oleh: Dinna Wisnu *

D

i awal 2012 sudah ada pemberitaan bahwa perbatasan RI-Malaysia di Lumbis Ogong tidak diakui oleh Malaysia; bahkan lima desa di sekitar muara Sungai Sumantipal telah diklaim masuk sebagai wilayah Malaysia.

Menurut informasi, Malaysia tidak pernah menerima patok wilayah Indonesia di sana sejak berakhirnya konfrontasi RIMalaysia pada 1965. Alih-alih mendapatkan perhatian, kejadian tersebut belum membuahkan perubahan situasi. Apa yang hilang dari mekanisme pemerintah dalam menanggapi masalah wilayah perbatasan di negeri ini?

Lihat sejarah untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu melihat dua hal yang saling terkait, yaitu sejarah sosiologis wilayah perbatasan dan kegiatan ekonomi dan politik yang berkembang di wilayah perbatasan.

Dalam konteks sejarah dan sosiologi, kita perlu memahami bahwa wilayah dan penduduk yang tinggal di perbatasan memiliki tali ikatan persaudaraan lintas batas, secara adat, sosial, dan ekonomi telah dipelihara bahkan sebelum lahirnya negara-bangsa. Contohnya ialah penduduk yang tinggal di wilayah Kalimantan di Indonesia dan Sabah di Malaysia. Para penduduk memiliki kepercayaan dan keyakinan suku Dayak yang telah hidup ratusan tahun di wilayah tersebut.

Mereka tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga melakukan aktivitas sosial dan ekonomi perdagangan bersama.

Seiring dengan lahirnya negara Indonesia dan Malaysia pada 1950-an, hubungan sosial masyarakat di sana mulai berubah.

Dengan semakin majunya ekonomi Malaysia jika dibandingkan Indonesia, penanda antara warga Indonesia dan warga Malaysia ditampilkan melalui perbedaan kesejahteraan. Liberalisasi ekonomi Malaysia telah memacu pertumbuhan ekonomi di beberapa negara bagian, khususnya yang berbatasan langsung dengan Indonesia di Pulau Kalimantan.

Struktur perdagangan yang dulu sebatas pertukaran tradisional lambat laun menjadi hubungan perdagangan berbasis sistem ekonomi pasar. Sabah dan Sarawak yang berbatasan dengan Kalimantan memiliki GDP per kapita 2012 masingmasing US$5.604 dan US$12.000, sementara Kalimantan Barat hanya US$934.

Di titik ini, kita menemukan pengelolaan perbatasan selama 69 tahun di RI bergerak sangat lamban dan tanpa dorongan menyelesaikan masalah dengan sesegera mungkin, baik di SWARA NUSANTARA | Januari 2015

tingkat pusat maupun daerah. Peluang jalan keluar untuk masalah tersebut sebetulnya sudah terbuka.

Di tingkat kerja sama regional ASEAN, ada Masterplan of ASEAN Connectivity yang mencari prioritas dan kerja sama antarpemerintah maupun swasta terkait pengembangan konektivitas antarnegara (termasuk pulau dan daerah perbatasan) anggota ASEAN. Ada pula kerja sama subregional ASEAN yang disebut BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, PhilippinesEast ASEAN Growth Area) yang bertujuan mengembangkan wilayah perbatasan Kalimantan sebagai daerah pengelolaan bersama di bidang ecotourism dan sumber penanaman sumber pangan.

Tiap tahun ada pertemuan rutin pimpinan dari kementerian terkait, termasuk yang mengundang pakar, untuk mencari model kerja sama dan mendorong implementasinya. Bahkan ada dukungan teknis dan finansial juga dari Asian Development Bank. Kalimantan Utara dan daerah perbatasan darat dengan Malaysia yang lain sebenarnya bisa diuntungkan dengan strategi Malaysia mengembangkan investasi turisme di wilayahwilayah perbatasan. Sayangnya, masyarakat perbatasan dari sisi Indonesia justru kurang diuntungkan karena maraknya kegiatan ekonomi bawah tanah dan kegiatan informal lainnya.

Solusi perbaikan ekonomi di wilayah perbatasan harus partisipatif melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah.

Apabila memang masalah perbatasan menjadi penting, perlu ada affirmative policies bagi wilayah-wilayah tersebut. Pemerintah pusat perlu mengalokasikan tidak hanya dana, tetapi juga sumber daya manusia dan pendampingan untuk pengembangan kapasitas warga setempat.

Tambahan lagi, pendekatan pengembangan wilayah perbatasan harus diubah dari perspektif donasi/amal ke perspektif investasi dengan skenario hasil investasi jangka pendek dan menengah yang jelas bagi masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Jenis investasinya jangan dipilih yang menimbulkan kesenjangan sosial dan menguras kekayaan alam. Sebaliknya pilihlah kegiatan yang membantu merawat alam sambil melibatkan keterampilan masyarakat setempat.

Misalnya, ecotourism atau turisme yang memperkenalkan adat istiadat dan kuliner setempat. *Dinna Wisnu, Co-founder dan Direktur Pascasarjana Universitas Paramadina

11

UTAMA Triyono Budi Sasongko, Sekretaris BNPP

“INFRASTRUKTUR KALAH DENGAN MALAYSIA�

Begitu tersiar kabar warga tiga desa di daerah perbatasan eksodus dan pindah kewarganegaraan Malaysia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) langsung tanggap. BNPP bergegas membentuk tim untuk melakukan investigasi ke lapangan.

H

asilnya, berdasarkan tinjauan di lapangan kabar adanya eksodus warga tiga desa di Kecamatan Lumbis Ogong, tidak benar. Tim BNPP mendapati fakta, memang banyak warga tiga desa itu yang masuk ke wilayah Malaysia, tetapi mereka pergi mencari nafkah dengan bekerja di perkebunan karet dan pabrik yang ada di beberapa kota di Malaysia. “Terutama di distrik Keningau, Sabah,� terang Triyono Budi Sasongko kepada Bambang Priambodo, Rio Apriciandito, dan fotografer Ridwan Ralle di Kantor BNPP, Ampera Cilandak, Jakarta Selatan. Berikut petikan wawancaranya: Apa alasan mereka mencari nafkah ke Malaysia?

Karena jarak dan akses dari desa itu ke wilayah Malaysia lebih dekat dan lebih mudah dibanding jarak dan akses ke ibukota kecamatan. Ke sini ini cukup jauh dan jalur satu-satunya hanya melalui sungai. Biayanya mahal dan waktu tempuh sekitar 7 jam sehingga mereka lebih memilih ke Malaysia.

Mereka bukan mengunjungi kerabat?

Selain alasan tadi, memang ada juga didorong hubungan sosial budaya sejak dahulu, apakah itu kesamaan bahasa, adat istiadat atau kebiasaan.

Hubungan kekerabatan terutama 12

karena kawin silang antar mereka, dengan interaksi keluarga yang sedemikian rupa dan sudah menjadi kebiasaan sehingga mempermudah mereka untuk mendapat pekerjaan dan menetap di sana secara temporer (3-5 bulan).

Ada juga yang mendapat kartu domisili sementara (identity card) karena terbantukan oleh kerabat mereka yang ada di Malaysia.

Terutama mereka yang lahir dan kembali ke sana. Meski mengantongi identity card (semacam KTP) mereka tidak diperlakukan seperti warga asli Malaysia. Karena itu pemerintah khususnya BNPP dalam waktu dekat akan melakukan pendataan terkait tanda pengenal yang mereka peroleh dari Malaysia sebagai pembinaan.

dan daerahnya juga digarap.

Serta belum dicukupinya infrastruktur yang lain seperti listrik dan telekomunikasi.

Jadi, mereka hanya bekerja di Malaysia?

Ya. Permasalahannya adalah ekonomi. Untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik.

Tugas BNPP sendiri bagaimana?

Tugas BNPP adalah mengkoordinasi pengelolaan perbatasan negara baik dalam dimensi border atau dalam batas negara maupun dimensi portir atau kawasan negara. Sementara yang mengeksekusi adalah kementerian lain. BNPP sudah menyiapkan dasar atau fundamen sistem pengelolaan perbatasan negara, berupa regulasi, kebijakan, dan strategi. Termasuk juga dokumen perencanaan. BNPP, bahkan menyusun program dan penganggaran instrumen koordinasi dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Hampir 4 tahun ini, BNPP sudah menelurkan 31 peratuan.

Untuk sekarang ini, apa yang harus dilakukan pemerintah?

Harus ada ekselarasi pembangunan di kawasan perbatasan agar keterisolasian bisa terbuka. Ini mungkin yang harus dilakukan terlebih dahulu dengan pembangunan jalan, tambatan perahu, pembangunan infrastruktur

BNPP punya grand desain untuk mengelola perbatasan?

Melalui regulasi dan perumusan kebijakan, kita sudah punya grand desain bagaimana mengelola perbatasan selama 20 tahun. Kita juga punya rencana induk pengelolaan perbatasan negara selama 5 tahunan.

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

UTAMA Hal itu, dalam upaya mengkoordinasikan kementrian untuk membangun kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan itu luas. Berdasarkan undang-undang yang namanya perbatasan adalah kecamatan terdepan yang menempel dengan negara lain dalam batas darat maupun laut. Jumlahnya mencapai 187 kecamatan. Lokasinya luas serta kondisinya masih ‘perawan’ yang ada di 41 kabupaten, tersebar di 13 propinsi, ini yang dikelola BNPP. BNPP melakukan koordinasi itu semua. Bagaimana konkretnya?

Mereka telah menyiapkan Rencana Tata Ruang (RTR) kawasan perbatasan.

Nah, BNPP ingin mendahului rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan RTR wilayah perbatasan negara yang harus diselesaikan. BNPP mengkoordinir percepatan penyelesaian Perpres terkait RTR perbatasan negara.

Dari seluruh persoalan itu, mereka kelompokan menjadi 9 kawasan perbatasan, masing-masing kawasan ada Perpres-nya dan semua dibawah koordinasi BNPP.

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Saat ini, ada tiga 3 Perpres terkait batas daratan yang masih diharmonisasikan di Kementrian Hukum dan HAM. Satu Perpres yang berbatasan dengan laut lepas masih dalam pembahasan di Badan Koordinasinasi Penataan Ruang Nasional. Ini yang harus diselesaikan.

Selanjutnya meningkatnya komitmen dan pengembangan program sekaligus anggaran pemerintah yang diarahkan untuk pengelolaan perbatasan negara.

Setidaknya beberapa kementerian punya komitmen meningkat meski belum maksimal. RTR ini sifatnya nasional nanti disesuaikan dengan RTR provinsi dan daerah.

Kembali ke isu warga tiga desa, itu lebih karena ekonomi dan bukan politik?

Y a . melalui komitmen

tadi sebenarnya sudah terlaksana prasarana dan sarana walaupun belum maksimal. Ini karena begitu luasnya sehingga terjadilah peristiwa Lumbis Ogong. Tapi intinya minta perhatian dari pemerintah baru. Jadi bukan hal yang sifatnya politis tapi ekonomi lebih bagus dan infrastruktur lebih baik.

Nah, pemerintah Jokowi-JK saat ini ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Ini dimulainya dengan kebijakan asimetrik untuk melindungi kepentingan nasional di kawasan perbatasan negara. UU nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juga telah menegaskan, pemerintah wajib membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kawasan perbatasan negara tetangga.

Kita dengan PNG lebih baik RI, dengan Timor Leste, lumayan kita. Tapi dengan Malaysia, kita kalah dalam infrastruktur dan pembangunan ekonominya. ***

13

UTAMA

Aparat Negara pun

Bentrok TNI dan Polri adalah alat negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Sayangnya, kedua institusi ini kerap terlibat bentrok.

M

alam, 20 November 2014 silam. Di sebuah lapo tuak di Jalan Juanda Desa Suka Maju, Mencirim, Binjai Timur, Sumatera Utara, seorang anggota Kompi A Detasemen Gegana Brimob Polda Sumatera Utara, Brigadir Beni Sihombing, tengah asik benyanyi dan bermain gitar. Sayangnya, keasikan Beni itu tak bisa dinikmati oleh Akhir. Dia ini personil Detasemen Markas Brigade Infanteri (Brigif) 7/ Rimba Raya Galang, Akhir menegur dan meminta Beni untuk menghentikan kegiatannya. Tapi, Beni enggan menanggapi permintaan itu. Tak pelak, hal tersebut memancing kemarahan Akhir. “Jangan mentangmentang kau brimob, kau pikir aku 14

takut. Main pun kita jadi,” seru Akhir seperti ditirukan Benget Simatupang, pemilik warung tuak, kepada wartawan.

Entah bagaimana jalannya keributan, seketika saja oknum TNI berpangkat sersan satu itu sudah mengeluarkan pisau dan menusuk dada Beni. Beni pun langsung tersungkur. Pemilik warung tuak,tak bisa berbuat apa-apa.

Ia sama sekali tidak berani melerai.

“Dua-duanya aparat,” ujarnya. Beni akhirnya tewas diujung belati Akhir.

Beruntung kejadian itu cepat diantisipasi pimpinan TNI-Polri. Pasca penikaman, lokasi dijaga ketat petugas TNI dan Polri. Antisipasi potensi bentrokan antara TNI dan Polri agar tidak meluas, berhasil dilakukan. Meski

demikian, peristiwa keributan oknum TNI dan anggota Brimob Polda ini, sangat patut disesalkan. Betapa tidak, peristiwa ini menambah panjang daftar bentrokan dua institusi keamanan negara.

Sehari sebelumnya, yakni 19 November 2014, bentrokan TNI dan Polri juga terjadi di Batam. Bentrok TNI dan Polri itu melibatkan anggota Yonif 134/ Tuah Sakti dengan Brimob Polda Kepri di Tembesi. Akibat bentrokan, seorang anggota TNI, Praka JK Marpaung tewas tertembak. Menyedihkannya lagi, anggota Yonif 134 sempat mengepung dan menembaki markas Brimob. Kejadian ini membuat banyak warga ketakutan.

Total kejadian bentrok TNI dan Polri sepanjang 2014 mencapai tujuh kali.

Enam diantaranya TNI bentrok dengan Brimob. Indonesia Police Watch (IPW) mencatat, dari tujuh bentrok TNI-Polri di 2014, total korban 12 mencapai orang. Dua tewas dan 10 lainnya luka-luka. Korban terbanyak adalah TNI. Satu tewas tertembak dan tujuh luka.

Lima di antaranya adalah luka tembak.

Sementara polisi yang menjadi korban tewas satu orang dan tiga lainnya luka.

“Semuanya luka tusuk,” terang Neta S Pane, Ketua Presidium IPW dalam rilisnya kepada Swara Nusantara.

Bentrokan TNI-Polri pada 2014 memang tergolong tinggi dibandingkan tujuh tahun sebelumnya. Di 2007 misalnya hanya terjadi 3 peristiwa, SWARA NUSANTARA | Januari 2015

UTAMA

2014, Tujuh Kali Bentrokan

20

November 2014. Anggota Brimob Polda Sumut, Brigadir Beni Sihombing (32) tewas ditikam oleh Akhir, seorang personel TNI di Binjai. Perkelahian ini nyaris menjadi bentrokan. Sebab di lokasi kejadian sempat terlihat sejumlah personel Polres Binjai bersiaga dengan membawa senjata laras panjang.

Bentrokan bisa dicegah setelah pimpinan TNI-Polri turun tangan.

19 November 2014. Bentrokan antar anggota Yonif 134/Tuah Sakti dengan Brimob Polda Kepri di Tembesi, Batam membuat anggota TNI, Praka JK Marpaung tewas tertembak.

Anggota TNI sempat mengepung dan menembaki markas Brimob. Wakil Gubernur Kepri yang berada di TKP sempat terkepung. Masyarakat Batam yang melihat situasi ini lalu turun tangan menghalau anggota TNI. 15 November 2014. Brigadir TN anggota Brimob luka-luka setelah dikeroyok dan ditusuk tujuh lelaki berambut cepak, yang diduga sebagai anggota TNI di Pasar Kembang Yogyakarta. Korban mengalami luka tikaman di bahu dan pinggang kirim.

Sementara dahi dan pinggang lukaluka akibat pukulan benda tumpul.

14 Oktober 2014. Sejumlah personel TNI dan Brimob terlibat baku tembak di Pirime, Lanny Jaya, Papua. Bentrokan terjadi antara

2008 terjadi 2 peristiwa, 2009 terjadi 4 peristiwa, 2010 terjadi 6 peristiwa, 2011 dan 2012 masing-masing 1 pe­ristiwa, dan 2013 terjadi 4 peristiwa.

Karena itu, untuk mengatasi konflik TNI-Polri, para elit kedua institusi harus sepakat menunjukkan keteladanan, menghentikan aksi beking membeking dan mau berkoordinasi dengan cepat jika ada potensi ketegangan.

Neta mensinyalir selama ini banyak elit kedua institusi terlibat menjadi beking. Bahkan, jenderal-jenderal yang sudah pensiun pun masih menjadi beking, dengan label sebagai komisaris di perusahaan-perusahaan besar, terutama milik konglomerat hitam.

“Sikap yang tidak memberi teladan ini tentunya ditiru jajaran bawah, yang menjadi beking di lokasi pelacuran gelap, perjudian, penimbunan BBM ilegal, dan lainnya,” ujarnya.

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

personel Brimob dengan anggota Yonif 756/ Wamena. Dalam bentrokan ini Komandan Pos TNI, Letnan Ali, terluka tembak di kaki. Peristiwa terjadi saat anggota Brimob melakukan sweeping. Saat mengetahui seorang TNI menumpang truk, Brimob membentaknya, sehingga terjadi cekcok.

29 September 2014. Seorang anggota polisi Aiptu Paulus Lekatompessy tewas dikeroyok di Asrama TNI di kawasan Benteng, Ambon. Pengeroyokan diduga melibatkan seorang anggota TNI Kodam Pattimura bernama Serka JL. Insiden ini bermula saat korban Neta menegaskan, masalah yang tak cukup pelik adalah kesenjangan ekonomi. Akibatnya masing-masing pihak mencari solusi ekonomi dengan cara instan, yakni bekingbekingan. Ketika kepentingannya terganggu masing-masing pihak lebih mengedepankan sikap superioritas dan mengedepankan sikap-sikap arogan tanpa memikirkan bahwa mereka adalah alat negara yang harusnya senantiasa menjaga dan menciptakan keamanan.

“Pemerintahan Jokowi perlu segera menuntaskan masalah ini. Jika tidak, bentrokan TNI-Polri akan terus menjadi ancaman bagi masyarakat,” tuturnya.

Dalam kesempatan berbeda, mantan Danpuspom TNI AD Mayjen TNI (Purn) Ruchyan menilai, konflik TNI-Polri disebabkan lemahnya komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, antar para pimpinan

melayat ke rumah duka yang berada di Asrama TNI di Benteng. Tak jelas masalahnya, korban lalu terlibat perkelahian dengan anggota TNI hingga luka parah dan tewas.

21 September 2014. Aparat TNI bentrok dengan polisi di Batam. Empat anggota Batalion 134 Tuah Sakti tertembak dan satu kendaraan serta bangunan dibakar. Anggota TNI yang tertembak adalah Pratu AK, Prada HS, Praka EB, dan Pratu ES. 7 Agustus 2014. Anggota Yon Armed bentrok dengan Brimob di Cipanas, Cianjur, Jabar. Dua TNI dan satu Brimob terluka. n WANTO/IWAN HARTAWAN

mulai dari tingkat bawah hingga atas perlu duduk bersama membahas hal ini. “Sinergis antara kedua institusi harus sering dilakukan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dibagikan kepada wartawan.

Ia mengingatkan, Indonesia merdeka dilahirkan oleh rahim persatuan dan kesatuan dari seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, setiap komponen bangsa harus menyadari hal itu guna menjaga falsafah Bhinneka Tunggal Ika dan persatuan kesatuan bangsa. TNI-Polri merupakan lembaga perekat bangsa yang menjadi benteng terakhir sistem kedaulatan bangsa. Sehingga, hubungan harmonis kedua belah pihak harus terjalin erat demi mewujudkan cita-cita besar kemerdekaan. “Di sisi lain, perlu mewaspadai skema pelemahan bangsa dari internal,” tandasnya. n WANTO/IWAN HARTAWAN

15

KABINET Marwan Jafar:

2015, Kita Perjuangkan Dana Desa Rp47 Triliun Pembangunan di desa memerlukan sinergi antara pendekatan sektor dan kewilayahan. Dengan bersinergi, maka sumberdaya yang tidak terbatas dapat digunakan untuk mencapai tujuan secara optimal.

Marwan Jafar

M

arwan Jafar, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi secara tegas mengajak pemerintah daerah dan kementerian/lembaga membangun kebersamaan dalam pembangunan di desa. Dalam kaitan ini, kementerian yang dipimpinnya telah menerbitkankan data kebutuhan tiap desa terbaru, yakni Data Survey Potensi Desa 2014.

Kebutuhan tiap desa dimaksud, meliputi kebutuhan sosial dasar berupa infrastruktur, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Contohnya, saat ini desa tertinggal yang membutuhkan pondok bersalin sebanyak 3.396. “Di desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, sudah tersedia datanya,” kata Marwan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, di Jakarta, Desember lalu.

Contoh lainnya, saat ini jumlah desa yang membutuhkan gedung Sekolah Dasar sebanyak 10.080 desa. Di desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa, termasuk berapa jumlah guru SD yang diperlukan, juga sudah tersedia datanya.

Begitu juga pada aspek ekonomi. Saat ini desa yang membutuhkan pasar desa yang sifatnya permanen sebanyak 16

16.322 desa. “Kementerian Desa sudah memiliki data lokasi dan nama desa yang membutuhkan pasar, yang membutuhkan koperasi, dan lainnya,” jelasnya.

Menteri asal PKB ini menambahkan, data itu akan segera disampaikan ke seluruh kementerian/lembaga guna dapat disusun skala prioritas intervensinya.

Termasuk juga ke pemda guna divalidasi mengenai kebutuhan riil-nya. Sehingga tidak terjadi dis-alokasi maupun misalokasi anggaran. “Validasi ini penting mengingat sekecil apapun anggaran yang digunakan dapat memberikan dampak kesejahteraan yang maksimal,” imbuhnya.

Empat Agenda Dalam rakornas yang dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan, seluruh gubernur dan bupati, serta lembaga pemerhati perdesaan ini, Marwan mengemukakan empat agenda besar.

Pertama, memperjuangkan kenaikan dana desa hingga Rp47 triliun melalui APBN-P 2015.

“Saat ini dana desa yang sudah t e r a n ggar kan pada APB N 2 0 1 5 masih Rp9,1 triliun,” jelasnya seraya mengungkapkan selebihnya akan dituntaskan pada tahun ke-2 atau paling lambat tahun ke-3 masa pemerintahan Jokowi. “Ini penting agar beban politik segera tertunaikan dan pemerintahan Jokowi dapat bekerja lebih fokus,” imbuh pria kelahiran Pati berusia 43 tahun ini.

Agenda kedua, adalah mempercepat perampungan peraturan-peraturan yang mengatur Kewenangan Desa, Pembangunan Desa, Musyawarah Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, serta Pelatihan dan Pendampingan Desa.

Khusus mengenai pendampingan desa saat ini sedang dipersiapkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, menyusun konsep peraturan mengenai pembinaan terhadap aset-aset program dan kegiatan pemberdayaan yang sedang akan berakhir masanya.

Ini agar pranata-pranata sosial ekonomi berikut aset-aset masyarakat yang sudah berkembang di masyarakat tetap terjaga kelangsungannya.

Keempat, menyusun konsep integrasi antara pendekatan “Membangun Desa” dan “Desa Membangun”. Dalam perspektif pemerintah pusat, “Membangun Desa” memiliki makna intervensi, sedangkan “Desa Membangun” memiliki makna fasilitasi.

Pendekatan yang sifatnya intervensi SWARA NUSANTARA | Januari 2015

KABINET

akan dilakukan manakala masyarakat desa benar-benar memiliki keterbatasan.

Sebagai contoh di desa-desa tertinggal, di mana masyarakatnya sarat keterbatasan, pemerintah perlu intervensi secara langsung dalam waktu tertentu untuk tujuan yang tertentu. Sedangkan untuk desa-desa yang sudah maju, pemerintah hanya akan melakukan fasilitasi berupa pendampingan sampai benar-benar menjadi masyarakat yang mandiri.

Pendekatan intervensi maupun fasilitasi, keduanya tetap dalam konteks pemberdayaan. Artinya, meskipun intervensi dilakukan secara langsung, tetap diikuti proses pemberdayaan. Hal ini agar tidak terjadi ketergantungan SWARA NUSANTARA | Januari 2015

yang abadi. Intervensi secara langsung akan berangsur-angsur dikurangi seiring dengan berkurangnya ketergantungan masyarakat kepada Pemerintah.

Sesuai amanah presiden, kementerian/ lembaga juga harus memperhatikan kondisi desa dan kawasan pedesaan di perbatasan, pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil, melalui gerakan “save villages”. Desa-desa rawan bencana alam, sosial dan konflik diseluruh Indonesia, akan dijadikan lokus prioritas, selain upaya mempercepat pembangunan desa-desa tertinggal serta kawasankawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan baru khususnya di kawasan timur Indonesia.

Kata Marwan, desa di wilayah perbatasan saat ini berjumlah 1.138.

Desa yang berbatasan langsung dengan negara lain sebanyak 218 desa dan yang tidak berbatasan langsung sebanyak 920. Adapun desa di wilayah pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil berjumlah 4.584 desa.

Tersebar di 677 pulau. “Mengingat wilayahnya yang cukup sulit, maka rencana intervensinya memerlukan pendekatan yang holistik. Untuk ini, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menjalin kerjasama dengan TNI,” terang lulusan S2 Malaya Universiti Malaysia ini. n Wanto

17

KABINET

Menteri Kabinet Kerja

S

etelah dilantik pada 27 Oktober 2014 silam, 34 menteri yang masuk dalam kabinet kerja, langsung bergerak sesuai instruksi dan arahan Presiden Joko Widodo. Utamanya, menjabarkan visi misi kerja Jokowi yang terangkum dalam Nawa Cita.

Nawa Cita itu adalah menghadirkan negara untuk melindungi segenap warga bangsa. Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Mewujudkan kemandirian ekonomi. Melakukan revolusi karakter bangsa, Memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nah, berikut ini adalah sejumlah catatan kinerja 34 menteri kabinet kerja yang dirangkum Swara Nusantara. n

Menteri Sekretaris Negara: M. PRATIKNO Membantu tugas-tugas Presiden

Menteri Kelautan dan Perikanan: SUSI PUDJIASTUTI

Memberantas pencurian ikan di seluruh wilayah Indonesia. Cara memberantas illegal fishing, dengan mendata semua kapal-kapal komersil yang masuk ke perairan Indonesia. Kapal yang tertangkap ditenggelamkan.

Menteri Pariwisata: ARIEF YAHYA

Menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1 juta orang per bulan mulai Maret 2015. mengharuskan bandara memiliki wifi.

Menteri Pertahanan: RYAMIZARD RYACUDU

Fokus mensinergiskan pertahanan di laut, darat dan udara.

Kementerian Hukum dan HAM: YASONNA H. LAOLY

Menteri Komunikasi dan Informasi: RUDIANTARA

Mensahkan draf keputusan menteri (Kepmen) terkait moratorium izin baru kapal asing. Moratorium berisi penghentian untuk mengeluarkan izin baru bagi kapal baru.

Meluncurkan sertifikat digital (ROOT AC) Indonesia untuk mengantisipasi permasalahan keamanan dalam transaksi elektronik.

Meresmikan lima tower BTS di daerah perbatasan Kalimantan Timur.

18

Menteri ESDM: SUDIRMAN SAID Menyusun langkah terkait program listrik 35.000 MW. Menyiapkan anggaran Rp1 triliun untuk biaya pembelian dan distribusi pembangkit listrik tenaga diesel berskala kecil yang dayanya akan didistribusikan ke 47 daerah perbatasan dan pulau terluar Indonesia.

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

KABINET

Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas: ANDRINOF ACHIR CHANIAGO Menggelar Sejumlah event Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional di beberapa wilayah.

Menteri Koordinatot Politik, Hukum dan Keamanan: LAKSAMANA (PURN) TEDJO EDI PURDJIATNO Memberantas oknum-oknum aparat yang diduga turut bermain dalam ilegal fishing.

Menyelesaikan konflik TNI-Polri di lapangan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: YUDDY CHRISNANDI Mengeluarkan Surat Menteri PANRB tentang Optimalisasi Kebutuhan ASN Sistem e-reformasi.

Seluruh kementerian/lembaga (K/L), dan pemerintah daerah (Pemda) harus menyelesaikan e-formasi paling lambat akhir April 2015.

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: INDROYONO SOESILO

Menteri Perhubungan: IGNASIUS JONAN

Pada 2015 ini, semua program Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan terintegrasi dengan kementerian lain dan lembaga lain yang terkait.

Butuh dana cukup besar untuk membangun wilayah maritim Indonesia. Anggaran tahun ini mencapai Rp125 miliar.

Meresmikan layanan Contact Center 151.

Ini komitmen Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Kemenhub juga akan menggelontorkan anggaran Rp 6,2 triliun untuk membangun bandara-bandara baru pada 2015.

Menteri Dalam Negeri: TJAHJO KUMOLO

Menteri Luar Negeri: RETNO LESTARI PRIANSARI MARSUDI

2015 ini menargetkan penyelesaian pembangunan terpadu 50 kecamatan dari 187 kecamatan di wilayah perbatasan. Terkait dana bansos, akan melakukan pembenahan regulasi agar lebih ramping dan dikelola satu pintu.

Memerintahkan para diplomat Indonesia melakukan blusukan sebagai bagian dari diplomasi ekonomi. Akan menyiapkan panduan bagi para kepala perwakilan Indonesia di luar negeri.

Menteri Koordinasi Perekonomian: SOFYAN DJALIL

Menteri Keuangan: BAMBANG BRODJONEGORO

Akan meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 26 Januari 2015. Peresmian dilakukan Presiden Jokowi. Terkait PTSP di daerah telah mengeluarkan Peraturan Presiden untuk menyatukan BKPM daerah dengan PTSP.

Meluncurkan program Transformasi Kelembagaan (TK) Kemenkeu berupa 6 i nisiatif quickwins

19

KABINET

Menteri BUMN: RINI M. SOEMARNO

Melalui beberapa perusahaan BUMN akan membangun beberapa fasilitas kepelabuhan.

Ini untuk mendukung program tol laut, dan juga meningkatkan pelayanan di bidang transportasi lain seperti kereta api.

Memberhentikan direksi Pertamina.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: BASUKI HADIMULJONO Meminta anggaran Rp47,5 triliun untuk program ketahanan pangan Rp1,5 triliun, konektivitas Rp20 trilirun, serta peningkatan kualitas air minum dan sanitasi Rp13 triliun.

Program perumahan Rp2 triliun.

Menteri Koperasi dan UMKM: AAGN PUSPAYOGA

Menteri Perindustrian: SALEH HUSIN

Akan mencabut badan hukum koperasi yang tidak aktif yang cuma tertinggal sebagai papan nama dan tak lagi bisa diselamatkan dengan cara apapun.

Tercatat jumlah koperasi secara nasional lebih dari 206.000 unit sedangkan yang tidak aktif sebanyak 30 persen.35 persen koperasi yang saat ini aktif.

Menyiapkan enam strategi untuk meningkatkan kinerja TPT.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: SITI NURBAYA

Menjalin kerjasama dengan Korea Selatan meliputi pengembangan hutan wisata alam dengan contoh di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) di Jawa Barat dan Gunung Yumyeongyang di Korea.

Menteri Agraria dan Tata Ruang: FERRY MUSYIDAN BALDAN

Menteri Sosial: KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Menteri Pemberdayaan Perempuan YOHANA YAMBISE

Memperluas cakupan Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Besaran KIP berbeda tergantung tingkat pendidikan masing-masing. KIP untuk SD Rp 450 ribu/tahun, SMP Rp 750 ribu/tahun, SMA Rp 1 juta/tahun, sementara KIS Rp 192 ribu/bulan.

Menggelar pertemuan dengan Lembaga dan Donor pemerhati isu perempuan dan anak untuk memperkuat Jejaring kemitraan.

Kemitraan menjadi bagian yang penting dan harus terus dibangun di tengah-tengah keterbatasan anggaran serta kemampuan sumber daya manusia.

20

Menargetkan sertifikasi wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dapat diselesaikan pada akhir 2015.

Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah: ANIES BASWEDAN Meluncurkan ruang partisipasi publik terkait Kurikulum 2013 melalui SMS khusus 1771, dan situs pengaduan.kemdikbud.go.id bagi seluruh masyarakat Indonesia.

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

KABINET

Menteri Perdagangan: RAHMAT GOBEL

Menetapkan aturan baru dalam distribusigula kristal rafinasi dengan mencabut Surat Edaran Menteri Perdagangan No. 111/M-DAG/2/2009 tentang Petunjuk Pendistribusian Gula Kristal Rafinasi.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: PUAN MAHARANI Meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar. Mengumumkan kuota peserta haji 2015 sama dengan 2014, yakni 168 ribu orang.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi: M NASIR Menargetkan empat tahun ke depan membentuk 1.000 Desa Inovasi Nelayan. Melalui Desa Inovasi Nelayan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan teknologi perikanan dan kelautan.

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Menteri Pertanian: AMRAN SULAIMAN

Menteri Ketenagakerjaan: HANIF DHAKIRI

Telah mengunjungi 13 provinsi dan memberikan bantuan alat pertanian. Tiga tahun ke depan melakukan perbaikan 3 juta hektar irigasi. Dalam setiap kunjungannya Mentan menekankan bahwa jangan ada egoisme sektoral.

Berdasarkan hasil berbagai survey, Indonesia tidak siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Selain sektor pariwisata, banyak sektor usaha juga tak siap. Untuk ini, diusulkan penundaan pemberlakuan MEA.

Menteri Agama: LUKMAN HAKIM SAIFUDIN

Menteri Kesehatan: NILA F. MOELOEK

Meluncurkan program 5.000 Doktor muslim.

Tiap tahun memberikan beasiswa kepada 1.000 doktor untuk menuntut ilmu di berbagai universitas, baik di dalam maupun luar negeri.

Kementerian Kesehatan (Kemkes) menjadi salah satu dari tujuh Kementerian/Lembaga yang mendapatkan porsi anggaran paling besar, yaitu sebesar Rp 47,4 triliun, pada tahun 2015.

Menteri Pemuda dan Olahraga: IMAM NAHRAWI

Akan menuntaskan masalah utama, yakni reformasi birokrasi serta sarana dan prasarana olahraga. Memberi reward dan punishment yaitu tunjangan kinerja bagi semua aparatur.

Kedua, jadi pionir birokrasi bersih.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: MARWAN JAFAR Tahap awal kerja sama pada tahun 2015, akan memprioritaskan wilayah-wilayah perbatasan yang bertumpu pada pembangunan Puskesmas, bidan desa, dan juga ketersediaan air bersih.

21

KABINET Bela Negara,

Seratus Hari Kemhan Tidak ada yang boleh merampas kedaulatan bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita harus rela berkorban membela bangsa dan negara.

Rasa nasionalisme dan semangat patriotisme harus terus terpatri di dalam jiwa sanubari.

Timbul Siahaan,

S

angatlah tepat ungkapan ‘bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan’. Ungkapan ini memiliki makna sangat signifikan. Betapa tidak, untuk mempertahankan bangsa dan negara, pahlawan kita rela berkorban segalanya, baik nyawa maupun harta.

Dan pengorbanan para pahlawan tidaklah sia-sia. Kita sekarang merasakan dan menikmati hasil perjuangan mereka (pahlawan). Kini kita sudah hidup merdeka dan berdaulat.

Lantas, sekarang apa yang bisa kita perbuat untuk meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa tersebut?

Mungkin agak beda perjuangan di era pejuang dahulu dengan era sekarang.

Kalau dulu para pejuang berusaha mempertahankan negara dengan kekuatan fisik dan senjata. Namun di era kini perjuangannya sudah tidak dengan senjata lagi, namun dengan kegiatan-kegiatan positif yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara.

Kementerian Pertahanan RI pun telah mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara sebagai hari nasional yang wajib diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Peringatan Hari Bela Negara yang diperingati setiap tanggal 19 Desember ini untuk mengenang berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 19 Desember 1958 di Sumatera Barat.

PDRI diprakarasai oleh Mr. Sjarifudin Prawiranegara dan sejumlah tokoh lain. Tujuan didirikannya PDRI sebagai upaya mempertahankan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang nyaris berakhir akibat agresi Belanda kedua. Saat agresi 22

tersebut, kaum penjajah Belanda berhasil menguasai ibu kota negara saat itu, Yogyakarta. Belanda juga telah melakukan penangkapan terhadap presiden, wakil presiden, serta sejumlah menteri.

Dan pada peringatan Hari Bela Negara 2014 yang dilakukan secara nasional itu sekaligus dicanangkan Gerakan Nasional Bela Negara.

banyak yang tertarik dengan ide revolusi mental itu. Konsep itu dinilai sebagai wujud untuk membentuk karakter bangsa.

Dalam pandangan Kemhan, dalam konsep revolusi mental ditekankan pembangunan karakter bangsa.

Munculnya kesadaran bela negara berawal dari pembangunan karakter bangsa.

Penggabungan Ide Revolusi Mental Setiap warga negara berkewajiban membela negara. Apalagi bila negara dalam keadaan genting.Oleh karena itu, kesadaran bela negara harus terus ditanamkan kepada rakyat Indonesia.

Kementerian Pertahanan sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan kedaulatan bangsa tak hentihentinya mensosialisasikan pentingnya bela negara.

Lantaran itu pula Direktur Bela Negara Kemhan Laksamana Pertama M Faisal menyatakan bahwa bela negara adalah program 100 hari Kementerian Pertahanan. Hal itu diungkapkannya saat jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Selasa (9/12) lalu.

Dia menambahkan, bela negara tidak selalu berkaitan dengan kekuatan senjata. Akan tetapi juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bersifat positif, seperti membantu korban bencana, penanganan wabah penyakit, mengantisipasi ancaman teroris dan gerakan radikal, dan masih banyak lagi kegiatan positif lainnya.

Menariknya, konsep bela negara itu berkaitan dengan ide revolusi mental yang digulirkan Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, gagasan revolusi mental kerap didengungkan tatkala masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Konsep itu digulirkan Jokowi yang kini sudah menjadi presiden.

Konsep revolusi mental memang menjadi jurus pamungkas Jokowi untuk menarik simpati massa. Hasilnya,

Dimasukkan Ke Dalam Kurikulum Pendidikan Mengingat pentingnya bela negara, Kemhan berencana akan memasukkan pendidikan bela negara ke dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan bela negara ini akan diterapkan di Sekolah Dasar (SD hingga perguruan tinggi.

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Timbul Siahaan, menyatakan pihaknya sedang menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pendidikan bela negara itu. “Jika tahun depan sudah siap bisa langsung dilaksanakan,� ujarnya di Kemenhan, Jakarta, Selasa (9/12).

Dia mengakui, pihaknya kini sedang melakukan kerjasama intensif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta instansi terkait lainnya. Hal ini dimaksudkan agar konsep bela negara tersebut segera masuk kurikulum.

Timbul pun menjelaskan, materi yang diajarkan di bela negara adalah seperti mengatasi hilangnya kesadaran bela negara di tengah-tengah masyarakat, bagaimana mencegah krisis moral agar tidak semakin parah, serta mendorong kegiatan positif yang dapat mengharumkan dan mempertahankan bangsa dan negara Indonesia.

Dengan masuknya materi bela negara di kurikulum pendidikan, kita berharap kesadaran warga negara akan bela negara terus terpatri. Semoga. n WAN

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Geber KIS

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa rapat kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di gedung DPD, beberapa waktu lalu

Kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus berpacu menggelontorkan program-program kerjanya. Seluruh kementerian pun dituntut meningkatkan kinerjanya untuk memperoleh hasil maksimal.

S

udah barang tentu tiap kementerian memiliki program kerja sendiri-sendiri. Seperti program yang diusung Kementerian Sosial (Kemensos). Program kementerian yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa di antaranya; Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Bila kita tengok ke belakang, program kesehatan seperti KIS ini sudah terlebih dulu ada di Jakarta, yaitu Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Bedanya, KJS hanya diperuntukkan warga Jakarta, Dan kebetulan saat KJS diluncurkan, ibu kota negara ini dipinpin Joko Widodo (Jokowi) yang sekarang menjadi presiden. Sementara, KIS digulirkan untuk seluruh rakyat Indonesia yang tersebar di 34 provinsi.

Disadari atau tidak KJS memang memberi manfaat cukup besar bagi rakyat kecil di DKI Jakarta. Dengan KJS masyarakat kurang mampu bisa berobat gratis. Setidaknya KJS bisa mengurangi beban mereka dari segi kesehatan.

Namun begitu, bukan berarti KJS tidak ada kekurangannya. Masih ada permasalahan yang mengkungkungi KJS, seperti membengkaknya anggaran KJS. SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Itu sedikit gambaran mengenai KJS. Lalu bagaimana dengan KIS? KIS baru saja diluncurkan. Meski baru berjalan ada beberapa hal yang menjadi perhatian di KIS. Publik pun mempertanyakan program KIS. Mereka menilai KIS hanya bentuk pengulangan program pemerintah sebelumnya, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Benarkah demikian?

Tak hanya itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Gorontalo, Abdurahman Abubakar Bahmid, menilai program KIS terkesan terburu-buru. Pasalnya, informasi yang disampaikan antara kementerian terkait tidak kompak. Selain itu, sambungnya, sosialisasi program ini belum merata di masyarakat.

Lantas, bagaimana sikap Menteri Sosial terhadap persoalan ini? Dalam suatu rapat kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di gedung DPD, Rabu (26/11) lalu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyatakan semua program tersebut merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan.

Khofifah menambahkan, KIS melengkapi JKN, di mana BPJS sebagai penyelenggaranya dan JKN sebagai sistemnya. Akan tetapi sasaran KIS

KABINET meliputi rakyat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Menteri Permberdayaan Perempuan di Kabinet Persatuan Nasional kembali mempertegas pernyataannya bahwa nantinya para peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan secara otomatis akan menjadi anggota KIS. “Dan di BPJS semua kartunya namanya KIS. Itu namanya kesetaraan perlakuan,” ujarnya kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komite III DPD, Rabu (26/11) lalu.

Bila sudah dilebur menjadi KIS, lalu bagaimana membedakan peserta yang sebelumnya menggunakan BPJS dengan membayar iuran dengan peserta KIS yang tidak membayar alias gratis?

Khofifah menuturkan, cara membedakan yang bayar sendiri dengan dibayari pemerintah, akan ada barkoudnya. “Kalau dia bayar sendiri itu, kelas 1 atau kelas 2, ada barkoudnya,” urainya seraya berharap hingga MeiJuni 2015, 86,4 juta rakyat sudah memiliki KIS. Apa yang menjadi pemikiran Mensos nampaknya sejalan dengan pandangan senator asal Provinsi Bali SHRI I Gusti N. Arya Wedakarna M. Wedasteraputra S.. Dalam penilaiannya, program yang digulirkan kabinet kerja Jokowi-JK sudah tepat sasaran.

Dia pun mengusulkan Kemensos menggunakan data dari kabupaten, bukan dari BPS, karena adanya perbedaan cukup signifikan. “Kami mendukung dan berterima kasih karena Kabupaten Jembrana di Bali masuk ke dalam prioritas KIS,” cetusnya.

Alokasikan anggaran Rp6,4 triliun Memang dibutuhkan dana tidak sedikit untuk program tersebut. Apalagi program ini bersentuhan langsung dengan rakyat. Dalam catatan Kemensos, pemerintah menganggarkan Rp.6,4 triliun yang penggunaanya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Mensos kembali menjelaskan, anggaran berasal dari Bendahara Umum Negara, namun Daftar Isian Pengisian Anggaran (DIPA) berada di Kementerian Sosial.

Kenapa lewat KKS? Khofifah mengungkapkan KKS merupakan indikasi keluarga kurang mampu yang berhak memperoleh bantuan perlindungan sosial. Dengan adanya KKS, keluarga kurang mampu juga mendapatkan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan tentunya KIS,” terangnya. n WAN

23

KABINET

Menaker Minta BPJS Sediakan Perumahan dan Transportasi bagi Pekerja

Menaker Muh Hanif Dhakir bersama Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G

Menteri Ketenagakerjaan Muh. Hanif Dahkiri meminta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) agar menyiapkan skema tambahan manfaat kepada pekerja untuk menekan biaya pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

“S

kema bantuan atau tambahan manfaat ini juga dibutuhkan untuk membantu pekerja yang terkena dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM),” kata Menaker Muh Hanif Dhakiri, usai pertemuan tertutup dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G Masassya di kantor Kemenaker, Rabu (19/11).

Hanif mengatakan buruh/pekerja memang terkena dampak dari kenaikan harga BBM yang dinaikkan pemerintah pada Selasa (18/11). Oleh karena itu, Hanif berharap BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu meringankan pekerja melalui program-program bantuan dan tambahan manfaat. “ Kita terus berupaya melakukan terobosanterobosan melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk menekan biaya 24

pengeluaran yang selama ini menjadi beban pekerja.

Apabila biaya pengeluaran dapat ditekan kesejahteraannya para pekerja pasti meningkat,” kata Hanif. Hanif menambahkan langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja ini pun meupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu pengusaha yang juga terkena dampak kenaikan BBM. “Dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja itu artinya kita juga membantu kalangan pengusaha.

Begitu persoalan biaya pengeluaran pekerja bisa ditekan maka upah bisa lebih stabil dan itu bagian dari konstribusi kita juga pada dunia usaha, “Kata Hanif.

Penambahan Manfaat Sementara itu Dirut BPJS Ketenagakerjaan

(BP Jamsostek) Elvyn G Masassya menegaskan, pihaknya siap membantu pemerintah dengan menyiapkan skema tambahan manfaat bagi pekerja, khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, beban terbesar dari pekerja adalah masalah perumahan dan transportasi. Untuk meringankan beban pekerja tentang hal ini, kata Elvyn, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan akses perumahan dengan menyiapkan program pinjaman uang muka perumahan (PUMP) dan membangun perumahan pekerja dalam bentuk rusunawa dan rusunami di berbagai daerah. “Saat ini sudah ada perumahan pekerja di Batam (1000 unit) dan Serang (1000 unit). Yang sedang dibangun di Palembang (1500 unit) dan Karawang (750 unit).

Kita utamakan pembangunan perumahan yang dekat kawasan industri,” jelas Elvyn. “Sedangkan khusus program PUMP, tahun ini kami siapkan anggaran Rp200 miliar bagi pekerja peserta program (sudah 1 tahun sebagai peserta) dan dengan upah dibawah Rp5 juta,”Kata Elvyn G Masassya.

Untuk penyediaan akses transportasi, Elvyn pun mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah daerah yang banyak memiliki kawasan-kawasan , termasuk DKI Jakarta. Ia menambahkan, pada Desember khususnya menjelang Natal, BP Jamsostek juga akan menggelar sembako murah bagi para pekerja di 11 Kantor Wilayah. Dan untuk meringankan beban pengusaha, melalui peningkatan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dimana BPJS Ketenagakerjaan siap merehabilitasi pekerja hingga siap kerja lagi (return to work) tanpa harus memberikan pesangon. “Jadi selama pekerja peserta program belum siap bekerja usai kecelakaan, BPJS akan menanggung biaya pengobatan hingga sembuh,” ujar Elvyn. n KRIS

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

KABINET

Ketika Yuddy Chrisnandi Kerepotan Kabinet kerja pemerintahan Jokowi Widodo-Jusuf Kalla terus berpacu mengusung program kerjanya. Slogan ‘tiada hari tanpa kerja’ mungkin bisa disematkan kepada pemerintahan yang diusung koalisi Indonesia Hebat ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi

M

emang ada yang berbeda di kabinet Jokowi-JK ini. Apa yang berbeda? Tidak pada pemerintahan sebelumnya di mana para menterinya tidak disebarluaskan nomer handphone-nya. Namun di kabinet Jokowi-JK, ada pihak yang mempublikasikan nomer handphone seluruh menteri.

Alhasil, tidak sedikit orang yang menelepon dan sms kepada sang menteri. Umumnya mereka menanyakan perihal kerja para menteri. Namun ada juga yang di luar konteks pekerjaan kementerian, seperti minta sumbangan.

Terganggukah para menteri?

Banyaknya penelepon dan sms ke menteri memang sedikit mengganggu kerja sang menteri. Namun di sisi lain, ada hal postif yang bisa dipetik, yaitu mengalir derasnya informasi nengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, masalah pemerintahan.

Lantas, bagaimana sikap menteri terkait hal itu? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengaku kerepotan dengan adanya pihak yang SWARA NUSANTARA | Januari 2015

mempublikasikan nomer telepon para menteri kepada publik.

“Ini merepotkan. Tidak hanya saya, informasi nomer telepon semua menteri,” ujarnya kepada wartawan di Kemenpan dan RB, Jl Sudirman, Jakarta.

Menpan dan RB tidak hanya kerepotan soal publikasi nomer telepon, dia juga ‘kelimpungan’ dengan banyaknya sms dan twitter yang masuk.

Dia mengakui, tidak semua sms dibalas. Dalam beberapa hari saja, sambungnya, sms yang masuk jumlahnya ribuan. “Jadi tidak mungkin semua dibaca,” ujarnya berterus terang.

“Kita berharap lembaga terkait, seperti Badan intelijen Negara (BIN), kepolisian mencari tahu apa motif pihak yang menyebarluaskan nomer telepon menteri itu,” cetusnya.

Namun demikian, sambungnya, ada juga hal positifnya yaitu mengalir derasnya informasi nengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, masalah pemerintahan.

Dari kasus ini, politisi Partai Hanura Ini menyimpulkan masyarakat

membutuhkan penyaluran aspirasi. Di satu sisi dia mengimbau pihak yang menyebarkan nomer telepon menteri agar sadar terhadap tindakannya, namun di sisi lain dia berterima kasih karena telah menyebarkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Pos pengaduan Untuk menghadapi persoalan itu, Yuddy pun menegaskan, ada beberapa langkah yang diambil Kemenpan dan RB. Pertama, mengaktifkan kembali kotak pos pengaduan 5000. Seluruh pengaduan rakyat menyangkut tugas aparatur penyelenggaran pemerintahan akan ditangani Kemenpan dan RB. Ini sesuai perintah presiden agar negara hadir di tengah rakyatnya.

Kedua, pengaduan masyarakat bisa melalui telepon di nomer (021) 7246374, 7398381 ext 2236.

Ketiga, pengaduan masyarakat bisa melalui email, twitter. Email: halomenpan@menpan.go.id.Twitter: @kempanrb. Dan bisa dilihat di www. siduta.menpan.go.id. n WAN

25

SENATOR Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Pimpinan DPD-RI:

AWASI DAN SOROTI KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sebagian besar masyarakat hanya tahu parlemen itu cuma diisi orangorang dari partai politik, mereka belum sadar saat memilih calon anggota legislatif juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meski para senator tersebut sudah 10 tahun ikut berkantor di gedung DPR-MPR Senayan, namun sepak terjang mereka belum terdengar di khalayak umum.

K

ala para anggota DPR terpecah menjadi dua kelompok, saatnya DPD ‘unjuk gigi’ bahwa mereka juga wakil rakyat yang peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kami mewawancarai Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas wakil dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

26

Dikatakan, banyak hal yang disoroti DPD terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini.

Dalam bidang sosial ekonomi, DPD RI mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. DPD RI memperjuangkan agar

pembangunan merata dan perekonomian seluruh daerah meningkat. DPD RI juga berupaya memperjuangkan dana transfer daerah terus meningkat agar geliat ekonomi rakyat daerah terus bertumbuh.

Kita juga ingin perpolitikan Indonesia berjalan baik dan agregasi kepentingan rakyat dapat tersalurkan, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Kita menghendaki agar parpol yang memiliki fungsi agregasi serta pendidikan politik hendaknya memainkan perannya dengan baik untuk meningkatkan kualitas demokrasi, meskipun kita menyadari bahwa adanya “dua kubu” yang tumbuh di parlemen saat ini. Penting bagi kita agar parlemen dapat bekerja secara optimal demi rakyat.

“Dalam pendidikan, DPD menyoroti kurikulum 2013 yang masih sangat dini SWARA NUSANTARA | Januari 2015

SENATOR pelaksanaannya harus dievaluasi secara menyeluruh dan hati-hati. Bahkan DPD RI menganjurkan tidak serta merta membatalkan pelaksanaan kurikulum 2013 karena akan membingungkan di kalangan siswa dan tenaga didik,� kilah isteri Sultan Yogya yang juga Gubernur itu..

Menurutnya, sesuai tugasnya, DPD RI mendorong pemerintah di ranah legislasi. Kita melakukan pengawasan dan menyusun regulasi untuk mendorong pemerintah pusat fokus pada pembangunan daerah. Misalnya saja UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Banyak sekali muatan dalam undangundang tersebut yang merupakan kontribusi dari DPD. UU ini kan jelas mendorong program pemberdayaan desa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan desa.

Nantinya secara tidak langsung akan mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sehingga ke depan, dengan terciptanya ekonomi kesejahteraan di desa-desa semakin mengurangi tingkat urbaninsasi ke kota-kota, dan akan semakin menaikan tingkat kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di desa.

DPD RI juga mendorong agar program pembangunan desa untuk diutamakan pembangunannya di daerah-daerah yang memiliki tiingkat kemiskinan tinggi khususnya Indonesia Timur dan memperhatikan suku-suku terasing, dan penanganan desa di daerah perbatasan, serta desa hutan dan desa nelayan.

Pada prinsipnya DPD RI mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat dan daerah. Pembangunan poros maritim ini sejalan dengan langkah besar DPD RI yang sejak awal telah memberi perhatian besar pada masalah kelautan. Hasil dari perhatian itu terwujud dalam bentuk pengajuan RUU Kelautan inisiatif DPD RI yang telah disahkan menjadi UU Kelautan pertama di negeri ini.

DPD RI tentu akan menjalankan fungsi pengawasan yang dimilikinya untuk memastikan pembangunan di bidang kelautan berdampak positif bagi daerah dan sepenuhnya ditujukan bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Baik mereka yang termasuk dalam masyarakat pesisir dan yang berhubungan langsung dengan kelautan, dan kelompok rentan seperti anak dan perempuan, maupun masyarakat secara keseluruhan. “Sejalan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI, tentu akan ada upaya mendorong daerah meningkatkan perhatian, mempercepat pembangunan SWARA NUSANTARA | Januari 2015

dan pengembangan di bidang kelautan, sekaligus mengawasi pelaksanaan dan mencegah dampak negatif pelaksanaan, serta memastikan semua terarah bagi kepentingan daerah sebesar-besar kesejahteraan rakyat,� papar ibu lima puteri ini.

DPD mengapresiasi langkah pemerintah menggulirkan (masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) atau MP3EI. DPD mendorong jika pemerintah hendak melakukan percepatan dan perluasan pembangunan di ekonomi daerah tanah air. MP3EI, tentu merupakan sebuah jawaban atas ketimpangan pembangunan yang selama ini kita rasakan, yang menghalangi terjadinya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Melalui MP3EI, mempertegas bahwa daerah adalah bagian intergral dari pembangunan nasional makin diteguhkan.

Namun MP3EI ini tidak tertutup peluang untuk dievaluasi kembali.

Bukanlah program MP3EI bertujuan mengejar ketertinggalan dengan pemerataan pembangunan. Tujuan dari evaluasi tersebut agar pemerintah selanjutnya bisa menjalankan program dengan lebih baik ke depannya terutama pembangunan infrastruktur daerah guna mengejar ketertinggalan daerah dengan pusat dan daerah yang tertinggal dengan daerah lain.

DPD berperan penting mendorong percepatan pembangunan di daerahdaerah seluruh Indonesia, termasuk misalnya seperti saat ini mengajak kepada seluruh pimpinan daerah untuk menjaga stabilitas iklim investasi baik yang ada di tingkat pusat maupun di daerah dari

bahaya krisis ekonomi global yang berdampak pada kondisi perekonomian nasional. Untuk mendorong percepatan ekonomi pembangunan di daerah haruslah sejalan dengan kerangka MP3EI. Karenanya, kami di DPD bersama pemerintah daerah terus berupaya mendorong dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di dearah.

Seperti pembanguan di bidang perhubungan, pembangunan jembatan untuk menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Sehingga nantinya akn terjadi konektivitas antar daerah yang memunculkan peningkatan ekonomi. Termasuk kegiatan pengembangan pelabuhan-pelabuhan.

Upaya peningkatan peran ini selalu menjadi pusat perhatian di DPD RI, karena kami menyadari kelemahan kewenangan merupakan hal signifikan bagi penuntasan aspirasi konstituen di tingkat nasional. Penguatan kewenangan ini sudah kita upayakan secara sungguh-sungguh baik itu melalui Judicial Review sejumlah UU di MK, maupun melalui upaya amandemen (Perubahan) konstitusi.

Selain itu, mengingat kewenangannya yang sangat terbatas, menurut saya juga merupakan hal penting bahwa DPD harus bekerja kreatif dan inovatif, melalui kerja sama dengan pemerintah pusat DPD bisa menjadi mitra, yang bersamasama mengupayakan pemerataan pembangunan daerah dan tak ada lagi kesenjangan daerah. Ke depannya, DPD harus lebih aktif dalam menjaring aspirasi-aspirasi daerah sehingga dapat lebih representatif untuk kemajuan daerah. n RIO

27

SENATOR

Eni Sumarni

BERDAYAKAN EKONOMI WARGA Saat ini desa tengah menanti pencairan dana Rp1,4 miliar yang menjadi perintah Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun begitu, sebelum pencairan dana yang akan dilakukan secara bertahap mulai April 2015 mendatang, pemerintah sebaiknya melakukan bimbingan teknis (bintek) kepada aparat desa. Bila tidak, dikhawatirkan akan banyak kepala desa yang terjerat kasus korupsi.

H

al tersebut dilontarkan Eni Sumarni, anggota DPD asal Jawa Barat. “Sekelas bupati dan walikota saja banyak yang salah administrasi sehingga terjerat korupsi,” ujarnya kepada SWARA NUSANTARA saat ditemui di rumahnya, di bilangan Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pada awal-awal pencairan kalau perlu melibatkan konsultan.

“Harus ada persiapan yang matang.

Kasihan kepala desa kalau tidak tahu bagaiman aturan penggunaannya,” imbuhnya.

Eni sendiri memandang alokasi dana desa menjadi momentum bagi percepatan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan. Sebab, kebanyakan perempuan miskin di Indonesia memang 28

tinggal di desa-desa. Dari sekitar 28 juta orang miskin di Indonesia yang ada pada saat ini, 63 persen tinggal di pedesaan.

Dari 63 persen itu kebanyakan yang miskin adalah perempuan.

Eni mengatakan, dari kunjungan kerjanya dalam masa reses kemarin, ia melihat ketimpangan antara kemajuan pendidikan dan kesehatan dengan ekonomi. “Rata-rata indek pendidikan dan kesehatan sudah naik, tapi ini tidak dibarengi dengan indek ekonomi.

Anjlok. Jauh di bawah pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.

Itu artinya, sambung anggota DPD yang pernah mencalonkan diri sebagai Bupati Sumedang ini, saat banyak warga Jawa Barat yang menganggur.

Karena itu, Jawa Barat sangat perlu untuk pemberdayaan ekonomi.

Selain di bidang ekonomi, dana tersebut juga bisa dipakai untuk pelatihan perempuan di bidang organisasi dan politik. Sehingga diharapkan ke depan semakin banyak perempuan desa yang menjadi kepala desa, duduk di Badan Musyawarah Desa dan sebagainya.

Eni pun menceritakan pengalaman politiknya. Terjun ke dunia politik, tuturnya, tiada lain untuk mengabdi kepada masyarakat. Tapi, ini bukan perkara mudah. Ia memperjuangkan idealisme dan membangun demokrasi tanpa harus menggunakan cara-cara kotor seperti politik uang (money politics).

“Cara-cara untuk meraih kekuasaan dengan politik uang, justru akan menimbulkan pemimpin yang korup. Ini sudah terbukti di mana-mana,” sebutnya. n HARSONO

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

SENATOR Hardi Selamat Hood, Ketua Komite III DPD:

Tuntaskan TKI Ilegal Masalah tenaga kerja nampaknya masih menjadi persoalan serius.

Beragam permasalahan masih mengkungkungi penyumbang devisa negara itu. Salah satu permasalahan yang sedang mengemuka adalah maraknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal.

S

udah barang tentu masalah TKI ilegal menjadi ‘PR’ tersendiri bagi pemerintah. Pemerintah dituntut untuk menyelesaikan persoalan pelik ini.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif yang menyuarakan aspirasi rakyat daerah menangkap persoalan TKI ilegal itu. Di mata DPD, TKI ilegal merupakan persoalan serius yang harus cepat dituntaskan.

Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya TKI ilegal. Hardi menyatakan, ruang lingkup tenaga kerja terbagi menjadi tiga wilayah. “Dua wilayah pengirim tenaga kerja. Satu wilayah transit tenaga kerja. Dua wilayah untuk rekrutmen tenaga kerja yaitu Jawa Timur dan NTT. Tapi kalau transit kepulauan Riau,” ujarnya kepada SWARA NUSANTARA di gedung DPD, Kamis (04/12).

Senator asal Kepulauan Riau itu mengakui, permasalahan yang terjadi di ketiga wilayah itu adalah TKI ilegal.

Di Kepulauan Riau, tukasnya, dalam seminggu tidak kurang 900 orang TKI berangkat. Sementara dalam seminggu hanya 2000 yang kembali, mungkin diusir dari Malaysia. “Ini bukti besarnya animo masyarakat ke Malaysia,” terangnya.

Dia kemudian mengungkapkan modus yang mengakibatkan munculnya

TKI ilegal. Istilah yang digunakan TKI profesional, sambungnya, adalah TKI Mandiri. Namun, dalam prakteknya, TKI Mandiri justru digunakan untuk TKI non profesional.

Diuraikannya, lalu adanya kolegitas atau job order dari Malaysia, yang seharusnya diberikan kepada penyalur tenaga kerja seperti PJTKI. Namun tidak diberikan kepada penyalur tenaga kerja tersebut. “Kenapa hal ini bisa terjadi?

Mereka memakai paspor hijau untuk pelancong, tapi di temgah jalan, mereka ditempel untuk dijadikan tenaga kerja. Ini modus yang menyebabkan munculnya TKI ilegal,” cetusnya.

Menghadapi fenomena itu, Hardi pun meminta pemerintah bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan ini. “Ini yang harus diselesaikan. Saya kira kalau hal ini dilakukan dengan baik bisa mengakibatkan turunnya TKI ilegal,” imbuhnya.

Dia melihat peraturan yang terdapat di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ada celah yang menyebabkan munculnya TKI ilegal.

Hardi pun berharap BNP2TKI dibawah kepemimpinan Nusron Wahid lebih maksimal dalam mengatasi persoalan TKI ilegal. “Ya harus belajar lagi tentang trik mafia TKI ini,” paparnya seraya menambahkan mafia TKI itu bermain di atas regulasi yang dibuat BNP2TKI. Outsourcing dihapus Keberadaan outsourcing memang tengah menjadi perbincangan hangat.

Sepak terjang perusahaan penyalur tenaga kerja ini dinilai hanya lebih mementingkan segi komersil, sehingga mengesampingkan hakhak tenaga kerja.

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Hardi Selamat Hood

Maka tidaklah berlebihan bila kaum pekerja (buruh) terus menyuarakan agar outsourcing dihapuskan.

Pemerintah juga diharapkan peka dalam menyikapi keberadaan outsourcing ini.

Sudah saatnya ada pengkajian terhadap outsourcing.

Lantas, apa kata Hardi Selamat Hood. Dalam kacamata Ketua Komite III DPD ini, outsourcing tidak memberikan manfaat bagi tenaga kerja. Dia pun menyarankan agar outsourcing dihapus.

“Soal outsourcing harus dihapuskan karena membuat tenaga kerja sangat tergantung nasibnya kepada pihak ketiga, sehingga hak-haknya tidak bisa dituntut pada user yang nenggunakan mereka. Ini hanya memindahkan user ke pihak ketiga.”

Ekonomi Kreatif Dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lalu, terdapat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun di pemerintahan Presiden Joko Widodo, kementerian tersebut sudah tidak ada lagi.

Nah yang menjadi pertanyaan, apakah kementerian tersebut sudah tidak diperlukan lagi/ Bila ditilik lebih jauh, banyak kegiatan yang dihasilkan dari ekonomi kreatif. Misalnya, kegiatan kerajinan, lukisan, dan lain sebagainya.

Setidaknya, saat ini ekonomi kreatif masih dibutuhkan di negeri ini. Belakangan terdengar kabar, akan dibentuk badan ekonomi kreatif.

Hardi menilai, ekonomi kreatif memang masih diperlukan. “Sekarang masyarakat banyak bergerak di ekonomi kreatif, seperti seniman.pelukis, kerajinan,” akunya.

Terkait pembentukan badan ekonomi kreatif, dia mengaku belum tahu persis apakah badan tersebut di bawah irjen atau kementerian. n WAN

29

PARLEMEN Anggota Komisi III DPR, I Putu Sudiartana

TUNGGU PERPPU PILKADA Polemik Perppu Pilkada masih terus bergulir. Susilo Bambang Yudhoyono yang mengeluarkan Perppu Pilkada kala menjabat presiden, kini kian sibuk melakukan lobi-lobi politik agar Perppu tersebut diterima.

G

erilya politik yang dilakukan SBY nampaknya berbuah hasil. Sejjumlah partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) yang selama ini bersikukuh menolak Perppu Pilkada justru berputar arah dan menerima Perppu itu.

Namun semuanya berpulang kepada Dewan Perawakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) apakah menerima atau menolak Perppu tersebut.

“Perppu akan dikembalikan kepada DPR. Kalau DPR menyetujui langsung menjadi Undang-Undang. Kalau DPR tidak menyetujui otomatis gugur,” ujar anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana.

Kepada Swara Nusantara yang menemuinya di gedung parlemen, Putu mengungkapkan, Perppu nomer 1 yang dikeluarkan SBY mengindikasikan bahwa Partai Demokrat sebagai penyeimbang untuk menyambung aspirasi rakyat.

“Makanya Presiden (SBY saat menjabat presiden) mengeluarkan Perppu agar Pilkada dipilih oleh rakyat dengan 10 persyaratan,” katanya berterus terang.

Politisi Partai Demokrat itu mengakui, dirinya masih belum bisa memprediksi apakah Perppu diterima atau ditolak. “Untuk sementara kita tidak mengetahui, baru bulan Januari akan dilanjutkan atau distop Perppu tersebut oleh DPR karena ada Perppu nomer 2 yang menghapuskan kewenangan DPR memilih eksekutif, sehingga ini ada kaitan Perppu nomer 1 dan 2.”

Meski Perppu dikeluarkan SBY, Bagaimana sikap Demokrat sendiri? Putu menegaskan, sikap Demokrat dinamis.

“Kemarin ada KIH dan KMP. Nanti tidak ada lagi, hanya ada satu DPR. Gejolak biasa karena ada perbedaan pendapat,” 30

I Putu Sudiartana

cetusnya merasa yakin anggota DPR yang mewakili dapil hati nuraninya untuk rakyat.

Diakuinya, dalam pandangan Partai Demokrat, Pilkada langsung memang mengundang banyak permasalahan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kepala daerah masuk penjara. “Makanya pak SBY mengeluarkan 10 persyaratan untuk Pilkada langsung,” paparnya.

Ditambahkannya, dalam masa reses mulai 5 Desember hingga 6 Januari, Prolegnas dibahas, Perppu nomer 1 dan 2 dibahas karena pada 2015 Pillkada serentak, jadi harus disikapi oleh DPR dan pemerintah. Dan memberikan jalau keluar dan kepastian hukum agar di

rakyat tidak ada hal negatif dan ada hasilnya. Sehingga program Presiden Jokowi kerja, kerja, akan berjalan lancar.

Nah sebagai wakil rakyat dari Provinsi Bali, apa harapan rakyat Bali terhadap Pilkada? Putu menyatakan, berdasarkan polling, masyarakat memilih Pilkada langsung. “Namun kita memiliki idealisme, ada yang memilih lewat DPRD dan langsung,” tuturnya.

Dia pun berharap rakyat agar sabar menunggu keputusan dari Perppu, apa yang menjadi keinginan rakyat. “Nanti bulan Januari atau Februari, itulah yang menjadi keputusan rakyat Indonesia.” n WAN

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

PARLEMEN

Hidup Rakyat Sulit

Bambang Soesatyo

Dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintahan Jokowi memang serius dialami rakyat Indonesia. Hidup kian sulit kini semakin dirasakan. Kartu sakti yang dijanjikan Jokowi tidaklah mampu mengatasi kesulitan rakyat yang semakin terjepit.

L

embaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan, 74,38 % responden menyatakan mengalami kesulitan hidup setelah Jokowi mengumumkan kenaikan BBM subsidi. “Survei kami mencatat ada 74,38 persen yang menyatakan bahwa kenaikan harga BBM membuat hidup mereka sulit,” ujar Peneliti Senior LSI, Ade Mulyana, di Jakarta.

Menurut LSI, hasil survey ini menjadi satu pemicu dari empat pemicu dari merosotnya popularitas Jokowi di mata publik. Secara lengkap, LSI merangkum empat yang diyakini menjadi pemicu berbaliknya dukungan publik, sehingga meninggalkan Joko Widodo.

Pertama kurangnya sosialisasi dari pemerintahan baru untuk alasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada publik. Catatan LSI, dari survei mereka terdapat 58,45 persen publik ternyata tidak menerima alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Kedua, menguatnya persepsi publik terhadap dampak kenaikan harga BBM pasti akan membuat beban hidup makin bertambah.

Fakta menunjukkan terjadi kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok secara signifikan pasca kenaikan harga BBM. Ketiga adalah keraguan publik terhadap program kompensasi BBM yang diterapkan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Sebanyak 51,63 persen publik bahkan menyatakan, mereka meragukan bahwa program kompensasi, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat kelas bawah.

“Publik ragu bahwa rencana pengalihan subsidi yang katanya ke infrastruktur dan pelayanan publik lainnya akan sampai ke bawah. Sebab sampai saat ini kasus korupsi dan buruknya pelayanan publik membuat

keraguan mereka semakin kuat,” ujarnya.

Terakhir, atau keempat adalah, kenaikan harga BBM dilakukan sebelum ada program pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dirasakan oleh masyarakat. LSI mencatat sebesar 62,41 persen publik menyatakan bahwa hingga usai dilantik belum ada manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Sampai detik sebelum harga BBM diumumkan naik, belum ada program yang sudah terasa manfaatnya oleh masyarakat. Ini kan jadi warning bagi Jokowi, bahwa mereka bisa saja suatu saat ditinggalkan pendukungnya,” ujar Ade. Sementara Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet, menyebutkan pemerintahan ini malas dan tidak kreatif. Hal ter sebut lantaran, “kerja, kerja, kerja” sebagai slogan ‘Kabinet Kerja’ Jokowi ternyata tidak mencerminkan apa yang di harapkan masyarakat. Buktinya, belum 100 hari jabatan Jokowi sudah banyak di temukan keanehan terkait kebijakan dan kerja-kerja yang dilakukan Kabinet Kerja itu.

Seperti dalam pencabutan subsidi rakyat terkait BBM, pemerintahan dinilai malas dan tidak kreatif. Akibatnya rakyat semakin sengsara. Bahkan lembaga DPR yang di mungkinkan akan menggunakan hak interplasi-nya.

Karena masih terbukanya banyak cara selain menaikkan BBM menjadi salah satu alasan kuat.

“Menaikkan harga BBM bersubsidi untuk memulihkan kekuatan APBN adalah cermin pemerintahan yang tidak kreatif dan malas,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI Bambang Soesatyo.

Menurutnya, pemerintah masih bisa mengelola sektor pajak. Dimana jika sektor pajak dioptimalkan, dia meyakini bisa menguatkan APBN. Apalagi, dengan ekstensifikasi dan penegakan hukum, pemerintah masih berpeluang besar meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Potensi penerimaan negara dari pos PNBP pun masih sangat besar jika dikelola dengan efektif.

“Jika pemerintah mau bekerja lebih keras membenahi dua pos penerimaan ini, rasanya pemerintahan Jokowi tak perlu menuntut pengorbanan berlebih dari rakyat,” kata Bamsoet. n BAMBANG PRIAMBODO

31

TOKOH

Ketua DPD-RI, Irman Gusman:

“KITA TIDAK BUTUH ORANG YANG HANYA TAHU KRITIK SAJA” 32

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

TOKOH

Senin, 16 Desember 2014 silam. Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sepi dari anggota. Maklum saja, para senator asal seluruh daerah di Indonesia ini, tengah reses. Namun tampaknya itu tidak berlaku bagi Irman Gusman. Jadwal kerja Ketua DPD ini sungguh padat.

dan 29 keputusan DPD yang berkaitan dengan anggaran.

Periode kedua 2009-2014, kita juga telah menyampaikan kepada DPR 258 keputusan DPD, yang terdiri dari 29 usul RUU, 113 pandangan dan pendapat, 7 pertimbangan, 76 hasil pengawasan, 24 pertimbangan DPD yang berkaitan dengan anggaran. 4 usulan terkait Prolegnas, dan 5 buah rekomendasi.

S

Bagaimana periode sekarang?

Pada periode ketiga ini, DPD akan berusaha semaksimal mungkin memainkan perannya dan tampil paling depan untuk mengakomodir kepentingan daerah. Bila kita melihat perkembangan dinamika politik bangsa Indonesia saat ini, peran DPD RI sangat dinantikan untuk menjadi jembatan penghubung yang dinamis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau nasional.

Saudara bisa melihat bagaimana peranan DPD dalam pemilihan Pimpinan MPR yang lalu. Bahkan, saat ini, Pemerintahan Presiden Joko Widodo senantiasa mengajak para senator DPD untuk bersama-sama dalam kunjungan kerja ke beberapa daerah di Indonesia maupun pertemuan di luar negeri.

iang itu, senator asal Sumatera Barat ini, harus menerima kunjungan sejumlah tamu dari Korea. Kurang lebih dua jam, Irman berbincang-bincang dengan para tetamu. Lepas itu, ia kedatangan seorang tokoh dari daerah. Nyaris, waktu yang dihabiskan sama dengan tamu sebelumnya.

Padahal, tutur seorang stafnya, Ketua DPD tengah menuntaskan konsep pidato yang akan disampaikannya untuk acara “Rapat Koordinasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah�, di Kementerian Dalam Negeri, esok pagi.

Tokoh dari daerah itu keluar ruangan Irman Gusman, sesaat sebelum magrib berkumandang. Usai magrib berlalu, baru Swara Nusantara berkesempatan menemuinya. Tak terlihat sedikitpun keletihan di wajah Irman Gusman. Ia tetap senyum ramah menyambut kami.

Lantas, tanpa banyak basa-basi, Ketua DPD dua periode ini mengakui SWARA NUSANTARA | Januari 2015

mas i h b any ak masy arakat y ang terus mempertanyakan kinerja DPD. Bahkan, tak sedikit yang mempertanyakan urgensi dan fungsi DPD RI dalam sistem ketatanegaraan.

Karena itu, dia menegaskan, DPD tetap berusaha melakukan yang terbaik. “Ini dibuktikan dari kinerja DPD RI dalam tiga fungsi legislatif yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran,� ujarnya.

DPD, sambung Irman, dilahirkan untuk menjadi penyambung aspirasi dan kepentingan daerah dalam pembentukan kebijakan nasional.

Bagaimana bentuk konkretnya? Berikut petikan wawancaranya: Bisa dijelaskan peran konkret DPD selama ini?

Pada Periode pertama, 2004-2009, DPD telah menyampaikan kepada DPR 196 keputusan yang terdiri dari 19 usul RUU, 92 pandangan dan pendapat, 7 pertimbangan, 49 hasil pengawasan,

Apakah itu artinya aktualisasi DPD memang sangat dibutuhkan dalam membangun indonesia ke depan, khususnya bagi kepentingan pembangunan di daerah?

33

TOKOH memfasilitasi dan memberi masukan atau pertimbangan yang realistik dan konstruktif berkenaan dengan penetapan prioritas pembangunan daerah.

Ketiga, fungsi evaluatif. DPD juga diharapkan terlibat secara serius dalam mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Posisi DPD yang lebih netral secara politis karena tidak merepresentasikan kepentingan partai politik dan konstituen, diharapkan mampu menilai dan mengoreksi pelaksanaan pembangunan secara obyektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat secara umum.

Ada banyak alasan baik secara filosofis maupun pragmatisme. DPD melihat diskursus aktualisasi kepentingan daerah sebagai sebuah keniscayaan dalam membangun sebuah paradigma baru yang kokoh sebagai landasan pembangunan sistem ketatanegaraan kita.

Sikap DPD RI jelas dalam hal ini, yaitu beranjak pada beberapa pemikiran: pertama, bahwa fakta sejarah menunjukkan eksistensi dan peran daerah dalam pembentukan bangsa dan negara. Fakta sejarah ini seharusnya dipakai sebagai alat untuk mengenali karakter kita sebagai sebuah bangsa.

Kedua, pengalaman sejarah tentang praktik sentralisasi yang kontraproduktif dengan tujuan berbangsa dan bernegara.

Harus diakui bahwa otonomi daerah, pilkada langsung dan beberapa aspek pelaksanaannya masih punya banyak kelemahan. Namun, sisi positifnya seperti peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat harus dipandang sebagai harapan untuk perbaikan di masa mendatang. DPD RI mempunyai tanggung jawab moral untuk mencegah resentralisasi kekuasaan seraya terus memperbaiki kualitas otonomi daerah.

Ketiga, pertimbangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 34

kehadirannya harus dirasakan oleh seluruh rakyat di seluruh daerah di Indonesia; dan keempat, konteks zaman di mana globalisasi dan pasar bebas menjadi kenyataan yang harus disikapi dengan sejumlah penyesuaian termasuk di dalamnya penyesuaian kelembagaan.

Seperti apa peran DPD dalam mengaktualisasikan kepentingan daerah?

Ada beberapa peran. Pertama, DPD sebagai fungsi artikulasi. Dalam konteks hubungan antar daerah dan pusat, DPD diharapkan dapat menyuarakan aspirasi dan melakukan advokasi atas kepentingan daerah di tingkat pusat.

Sedangkan dalam konteks hubungan internal daerah, DPD diharapkan berperan melakukan pembinaan, konsultasi, ataupun pengawasan terhadap kinerja pembangunan daerah, baik pada tingkat Kabupaten/kota maupun Provinsi.

Kedua, fungsi fasilitatif. Dalam konteks hubungan antara pusat-daerah, DPD diharapkan dapat menjadi meditator yang handal dalam menjembatani dan menegosiasikan kepentingan daerah dengan pusat. Sedangkan, dalam konteks hubungan antar Kabupaten/ Kota dan Provinsi, DPD diharapkan berperan aktif dalam forum Musrenbang

Apa tantangan yang akan dihadapi DPD dalam menjalankan peran itu?

Beberapa tantangan memang harus dihadapi. Pertama, agregasi aspirasi masyarakat yang mendukung. Selama ini DPD telah menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan berbagai kalangan seperti akademisi, LSM dan para tokoh.

Sambutan mereka dalam hal penguatan DPD sangat positif. Terdapat kesamaan kesepahaman yang kuat antara elemenelemen masyarakat dengan DPD untuk melakukan penguatan kelembagaan DPD. Hal ini ditemukan dalam berbagai Focus Grup Discussioon (FGD) dan hasil kajian mendalam mengenai hal ini.

Kedua, resistensi elit dan partai politik.

Perubahan budaya politik dan paradigma memberikan optimisme bahwa dengan pendekatan dan komunikasi yang baik persamaan pemahaman akan bisa dicapai pada periode ini.

Visi pemerintahan sekarang ini sepertinya jauh berbeda dengan pemerintahan sebelum-sebelumnya.

Bagaimana DPD melihat itu?

Dalam hubungannya dengan visi pemerintahan baru, DPD siap mendukung penyerapan aspirasi dan kepentingan daerah ke depan. Visi kemaritiman yang didengungkan oleh pemerintahan baru ini akan diikuti oleh perubahan struktural yang cukup mendasar. Perubahan fokus dari aspek darat ke aspek kelautan harus diikuti oleh kesiapan infrastruktur dan suprastruktur bukan saja di tingkat elit tetapi juga di tingkat masyarakat.

Apa ada yang salah dengan arah pembangunan lalu? Di mana letak salahnya?

Menurut hemat saya, salah satu aspek yang menjadi kelemahan pelaksanaan pembangunan pada periode–perode yang lalu adalah paradigma pembangunan yang terlalu mengejar pertumbuhan dan SWARA NUSANTARA | Januari 2015

TOKOH meninggalkan aspek-aspek lain seperti pembentukan kekuatan ekonomi masyarakat asli daerah tersebut.

Hal ini ditandai dengan struktur penguasaan proyek-proyek pembangunan yang lebih didominasi oleh pengusaha luar daerah. Indikator lainnya adalah rendahnya penyerapan tenaga profesional asli daerah. Daerah lebih banyak menjadi penonton. Atau, sekalipun daerah diajak berpartisipasi, tingkat distribusi ‘kue pembangunan’ di daerah itu sendiri direbut oleh segelintir orang. Hal ini membuat terjadinya ketimpangan kesejahteraan di daerah yang makin parah dari waktu ke waktu.

Kedua, kelemahan lain dari pelaksanaan pembangunan yang lalu adalah rendahnya upaya komprehensif untuk membangun daerah dengan berfokus pada core business masingmasing. Tidak ada koordinasi lintas sektor yang benar-benar menunjang pembangunan daerah secara lebih

sistematis. Masing-masing sektor seperti berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih. DPD berharap pada periode baru ini ada penguatan sinergi yang cukup baik sehingga daerah bisa berkembang dengan optimal.

Ketiga, saya juga berpendapat bahwa pada perode lalu banyak sekali agenda reformasi sistem yang belum tuntas pada periode yang lalu. Kita tentu saja mendukung diteruskannya berbagai reformasi kelembagaan tersebut dengan tetap mempertimbangkan berbagai faktor-faktor yang berpengaruh.

Sebagai pimpinan DPD, apa harapan Anda?

Harapan saya, ke depan DPD RI akan makin aktif dalam menangkap dan memperjuangkan aspirasi daerah. Kita mengingnkan adanya tatanan baru yang lebih baik dalam semua aspek, terutama pemberdayaan masyarakat, perubahan struktur ekonomi, penekanan angka

kemiskinan dan pemangkasan angka ketimpangan baik antar kelas maupun antar daerah.

Perubahan radikal itu juga akan terjadi di level kebijakan-kebijakan.

Salah satunya yang telah diluncurkan adalah pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif. ke depan, langkahlangkah mendasar yang serupa akan terjadi. Ini menuntut kesiapan semua pihak baik birokrasi, politikus maupun lembaga-lembaga yang lain untuk mengoptimalkan dampak positif sekaligus menekan dampak negatif.

Saya berharap bahwa DPD bersama seluruh jajaran birokrasi bisa bekerja secara optimal. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang hanya tahu mengkritik saja. Kita butuh orang-orang yang ikut menyukseskan program pemerintah dengan memberikan masukan dan ide-ide cemerlang yang sejalan dengan cita-cita kita bersama sebagai sebuah bangsa. n

Jejak Langkah di Senayan Paling tidak ada dua ukuran sukses seorang politisi. Pertama, dukungan dari konstituennya, dan kedua, diukur dari kiprahnya di lembaga politik di mana ia berada.

I

rman Gusman memenuhi kedua syarat tersebut. Empat kali melangkah ke Senayan, ia selalu meraih suara banyak dari konstituennya. Lalu, selama 15 tahun berkiprah di Senayan – 10 tahun diantaranya dipercaya memimpin Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 5 tahun sebagai wakil ketua dan 5 tahun sebagai ketua – ia berhasil membangun eksistensi dan meningkatkan marwah lembaga yang dipimpinnya.

Masih segar dalam ingatan publik, ketika tensi politik nasional memanas setelah Pemilihan Presiden 9 Juli 2014, tiba-tiba presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghajat silahturahim buka puasa bersama ketua-ketua lembaga negara, para pejabat tinggi negara dan tokohtokoh nasional dengan mengundang kedua pasangan calon presiden/wakil presiden: Prabowo Subianto-M Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Tujuan pertemuan yang dihelat di Istana Negara tersebut adalah

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

untuk menurunkan tensi politik dan menjaga persatuan dan kesatuan nasional Indonesia. Sebuah gagasan yang sangat baik dan menunjukkan sikap kenegarawanan yang baik dan seorang kepala negara.

Ketika memberi sambutan dalam acara yang dapat liputan luas dari media pers tersebut, Presiden SBY dengan terus terang mengungkapkan bahwa gagasan pertemuan itu datang dari Ketua DPD-RI, Irman Gusman.

Lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 11 Februari 1962, dari pasangan Gusman Gaus asal Padang Panjang dan Janimar Kamili asal Guguak Tabek Sarojo, Agam.

Ayahnya pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sedangkan ibunya merupakan anak dari pedagang emas yang cukup sukses.

Irman menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia, dan meraih gelar Master of Business

Administration (MBA) dari Graduate School of Business, University of Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat.

Pada Maret 2013, Irman Gusman diangkat sebagai keluarga kehormatan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dalam rangkaian HUT ke-61 Kopassus. Penghargaan ini termasuk langkah untuk kalangan sipil karena penghargaan militer diberikan dengan kriteria dan pertimbangan yang ketat, mengingat TNI harus tetap netral di bidang politik. n

35

HANKAM

Panglima TNI Moeldoko:

Bantu Percepatan Pembangunan Daerah Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat membuka Rapat Evaluasi Peran Teritorial TNI 2014, dihadiri 162 pejabat TNI, bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, menegaskn bahwa dalam kaitan implementasi kegiatan Pembinaan Teritorial (Binter), diharapkan keberadaan teritorial TNI dapat membantu percepatan pembangunan di daerah.

Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko

“TNI

sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional sekaligus merupakan instrumen politik negara memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan, kelangsungan dan keutuhan bangsa dan negara serta integritas berbangsa dan bernegara,” lanjut Panglima TNI. Bentuk tanggung jawab TNI terhadap bangsa dan negara adalah dengan cara senantiasa peduli dan mengikuti perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepedulian itu bisa dilakukan melalui ide atau gagasan, sumbang pemikiran, tindakan riil di lapangan yang bisa meringankan beban kehidupan masyarakat atau masalah pada masyarakat yang membutuhkan, ungkapnya.

Jenderal TNI Moeldoko menyatakan bahwa, ada lima cakupan Binter TNI meliputi, diantaranya , national integration yaitu penyatuan berbagai suku bangsa menjadi bangsa yang satu. Kemudian teritorial integration yaitu menyatukan berbagai daerah yang luas dibawah satu pemerintahan dan satu bingkai negara.

Berikutnya, elitemass integration yaitu menyatukan pemerintah dengan rakyat. selanjutnya, value integration, yaitu nilai yang paling sesuai dalam menyelesaikan konflik. Dan terakhir, integrative behaviour yaitu memadukan potensi dan kemampuan rakyat menjadi satu kekuatan dalam menjaga eksistensi negara.

Sedangkan implementasi kegiatan Binter, diharapkan keberadaan teritorial 36

TNI dapat membantu percepatan pembangunan di daerah. Inilah dua kepentingan besar yang juga telah menjadi atensi Presiden RI, sekaligus menjadi payung hukum bagi TNI untuk membangun sinergitas dengan Kementerian dan lembaga, dalam rangka implementasi pembinaan teritorial TNI. Evaluasi ini diharapkan dapat menyusun kinerja terukur pembinaan teritorial jangka pendek tahun 2015 dan jangka menengah empat tahun ke depan, yang memuat program dan kegiatan konseptual dan kontekstual terhadap program pemberdayaan wilayah pertahanan, serta program pembangunan daerah, bersama instansi terkait, Gubernur dan Kepala Daerah setempat sebagai mitra pertahanan negara.

Panglima TNI menyakini sepenuhnya TNI mempunyai semangat kuat untuk memberi kontribusinya dalam pembangunan nasional. Jangan ragu gunakan prajurit di daerah untuk membangun daerahnya masing-masing, karena prajurit bukan milik Panglima, tapi milik masyarakat, bapak ibu sekalian di daerah. “Prajurit TNI di daerah tidak hanya milik TNI semata. Pemerintah daerah juga bisa leluasa melibatkan dan menugaskan prajurit TNI untuk ikut membangun daerah tertinggal di wilayahnya masing-masing,” tambah Moeldoko.

Pembinaan teritorial, lanjut Panglima TNI, merupakan strategi dalam membangun karakter bangsa dalam menghadapi arus globalisasi. Sisi lain dalam penanganan perbatasan, Pembinaan Teritorial (Binter) dapat menjadi strategi dalam menangani permasalahan-permasalahan di daerah perbatasan. Strategi tersebut diarahkan pada aspek pembangunan ekonomi, menjaga dan memelihara kehidupan

sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pada aspek politik. “Pada konteks kesejahteraan, kebersamaan melalui TMMD, kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan rakyat adalah upaya bersama dalam percepatan pembangunan di daerah, baik fisik maupun non-fisik termasuk semangat bela negara dan nasionalisme”, kata Panglima TNI. TMMD juga telah melaksanakan percepatan pembangunan di daerahdaerah yang tergolong miskin, tertinggal, terisolasi, terpencil, daerah perbatasan dan daerah kumuh perkotaan, daerah rawan bencana alam, daerah yang terkena bencana alam, serta daerah rawan konflik dan pasca konflik. “Bukan bermaksud menghitung bhakti yang telah TNI lakukan untuk mendapatkan rewards, tetapi hal ini dimaksudkan sebagai evaluasi pada sisi kemanfaatan, bahwa bila dikalkulasi secara kuantitatif kegiatan TMMD sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan di 5.673 desa, dengan hasil yang cukup bisa membantu mencapai sasaran membangun kesejahteraan dan keamanan rakyat” jelas Jenderal TNI Moeldoko.

TMMD, menjadi titik berangkat kebersamaan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang didalamnya membangun keamanan dan keselamatan rakyat. TNI memiliki kemampuan dan jaring komando di seluruh pelosok tanah air, yang dapat disinergikan dalam membantu mencerdaskan rakyat, membangun infrastruktur desa, juga bisa menggiatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat pedesaan. Melalui membangun jembatan, TNI mengajar, TNI bertani, TNI KB Kes, TNI menanam padi dan TNI menanam jagung. Kesemuanya bersama rakyat dilakukan secara berkesinambungan. n SWARA NUSANTARA | Januari 2015

HANKAM

Marinir Angkat Menhan Ryamizard jadi Warga Kehormatan Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut kembali mengangkat seorang warga kehormatan. Kali ini Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang didaulat menjadi warga kehormatan.

P

engangkatan purnawirawan jenderal bintang empat TNI AD itu dilakukan dalam upacara militer di Markas Korps Marinir, Cilandak, Jakarta, Selasa (09/12/ lalu.

Dalam upacara tersebut Komandan Korps Marinir TNI AL Mayjen TNI (Mar) A Faridz Wasingthon memasang baret dan menyematkan Brevet Kehormatan Trimedia kepada mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.

Dalam sambutannya, Ryamizard menyatakan diangkatnya dia sebagai warga kehormatan Korps Marinir merupakan suatu penghargaan dan membanggakan.

“Wujud kepercayaan Korps Marinir kepada saya baik secara pribadi dan sebagai Menhan. Saya sampaikan penghargaan kepada KASAL, Komandan Korps Marinir dan prajurit Korps Marinir,” tegasnya seraya menambahkan penghargaan ini akan bermuara kepada konsekuensi tanggung jawab untuk citra korps marinir.

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Dalam pandangannya, sebagai salah satu kekuatan TNI Indonesia, Marinir selalu membanggakan. Dia selalu hadir di dalam dan luar negeri. “Marinir tidak pernah absen,” tandasnya.

Ryamizard berharap prajurit Korps Marinir menjadi prajurit sejati dan profesional, serta menjunjung tinggi Korps Marinir.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Marsetio, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno, mantan Komandan Korps Marinir, petinggi TNI, serta punawirawan TNI AL. n WAN

37

LEMBAGA

Kinerja dan Tantangan KPK Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun ke tahun terus membaik. Laporan keuangan KPK selalu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Begitu pula dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). KPK menorehkan nilai A.

T

ak hanya itu, KPK juga mendapatkan sejumlah apresiasi dari berbagai kalangan, di antaranya Lembaga Terbaik 2014 dari Soegeng Sarjadi School of Governance (SSSG), “Pioneer Kelembagaan dan SDM ULP yang Permanen” dari LKPP, keterbukaan Informasi publik berbasis internet dari Bakohumas, dan sejumlah penghargaan lainnya.

“Semua penghargaan dan apreasiasi tersebut semakin memacu kami untuk bekerja keras dan optimal dalam mengemban amanah Undang-Undang,” kata Abraham Samad, Ketua KPK didampingi Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnaen, dalam paparan akhir tahun di Gedung KPK. Kapasitas Kelembagaan Seluruh kegiatan KPK tahun ini dilakukan dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN sebesar 624,1 miliar rupiah pada 2014. Dengan penyerapan anggaran pada tahun ini sebesar 551,1 miliar rupiah atau sekitar 88,2 persen per 29 Desember 2014.

Saat ini untuk sarana dan prasarana, gedung KPK telah berdiri dan selesai pembangunan struktur 16 lantai dari yang direncanakan. Perkembangan pembangunan secara keseluruhan hingga hari ini telah berjalan 64 persen.

Tinggal pengerjaan arsitektur, interior dan mekanikal elektrikal.

Untuk sumber daya manusia, tahun ini, KPK merekrut 24 pegawai melalui program Indonesia Memanggil ke-8, 17 pegawai negeri yang dipekerjakan, dan melakukan rekrutmen internal untuk penambahan penyelidik dan penyidik.

38

Sehingga, jumlah total pegawai KPK pada akhir tahun ini sebanyak 1.102 pegawai, termasuk di dalamnya 73 penyelidik, 79 penyidik, 94 penuntut umum, dan 262 pegawai kedeputian pencegahan.

Masih berkaitan dengan kepegawaian, sepanjang tahun 2014, terdapat dua kasus pelanggaran berat yang telah dilakukan pemeriksaan dan telah terdapat keputusan berupa sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

Jumlah tersebut menurun satu kasus dibandingkan dengan tahun 2013.

Pencegahan Di bidang pencegahan, KPK terus meningkatkan peran strategisnya.

Program Politik Berintegritas menjadi payung sejumlah program dalam mengawal perjalanan pemilihan umum, baik legislatif maupun pemilihan presiden yang dilakukan pada tahun ini. KPK bersinergi dengan kementerian, lembaga negara serta masyarakat mengkampanyekan “Pilih yang Jujur” untuk terciptanya pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang pro rakyat.

KPK juga meluncurkan “Buku Putih” yang berisi 8 (delapan) Agenda Antikorupsi Bagi Presiden 2014-2019.

Kedua calon presiden dan calon wakil presiden, telah membubuhkan tanda tangan pada halaman 25 buku itu sebagai wujud komitmen untuk menjalankan agenda yang termaktub dalam buku itu.

Untuk menjangkau level legislatif, KPK telah melakukan studi tentang penguatan peran legislatif dan menyosialisasikan buku “5 Perspektif Antikorupsi KPK bagi DPR” di lima

Ketua KPK Abraham Samad

kota, yakni Yogyakarta, Palangkaraya, Gorontalo, Mataram dan Pekanbaru.

Buku ini, merupakan ikhtiar KPK dalam membangun sinergi dengan DPR/DPRD. KPK juga menggandeng KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Tokoh masyarakat, akademisi, dan pers di 9 Kota besar dalam rangka menyampaikan konsep ini. Seruan Pilih yang Jujur juga menyasar para pemilih pemula, dengan melaksanakan kegiatan “Campus Visit” di sejumlah kampus di Indonesia, yang kemudian melahirkan koalisi Mahasiswa Pemilih Jujur di kampus tersebut.

Upaya menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara dari sisi SWARA NUSANTARA | Januari 2015

LEMBAGA

pencegahan, juga terus diintensifkan.

Terutama pada sektor pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan supervisi. Pada korsup minerba tahun 2014 ini, telah memberi dampak yang cukup signifikan, yakni sebanyak 700 IUP illegal telah dicabut izinnya dan menghasilkan PNBP dari sektor ini sebesar 38 triliun rupiah. Tahun sebelumnya, PNBP yang dihasilkan dari sektor ini sebesar 28 triliun rupiah.

Pelibatan partisipasi publik dan upaya menggalang gerakan sosial masyarakat juga menjadi poin penting untuk mendukung eksistensi SWARA NUSANTARA | Januari 2015

gerakan pemberantasan korupsi.

KPK menggulirkan program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang menyasar khusus perempuan, dan mengkampanyekan Jujur Barengan sebagai upaya membumikan kesadaran bersikap jujur dalam keseharian.

Ajakan KPK juga dilakukan dengan menyelenggarakan Lomba Kreatif Anti korupsi (Kreasi), Lomba Inovasi Model Pembelajaran Anti Korupsi (Ide Beraksi), dan Festival film antikorupsi (Anti Corruption Film Festival-ACFFest).

KPK terus berupaya mereduplikasi agen-agen antikorupsi di sektor pendidikan. Tahun 2014 KPK melakukan

ToT bagi seribu dosen yang berasal dari 500 PTN dan PTS, sehingga jumlah keseluruhan dosen yang telah mengikuti ToT berjumlah tiga ribu dosen yang berasal dari 1.500 PTN dan PTS. Dalam kurun 2014, KPK berhasil meningkatkan kesadaran penyelenggara negara dan pegawai negeri dalam melaporkan gratifikasi yang dianggap suap dari 1.391 menjadi 2.203 laporan, atau meningkat 58%. Ini merupakan rekor tertinggi laporan sepanjang KPK berdiri. Selain itu, terjadi peningkatan peran serta lembaga dalam mengendalikan gratifikasi secara internal melalui Program Pengendalian 39

LEMBAGA Gratifikasi dari 90 lembaga, menjadi 134 lembaga, atau meni ngkat 49%.

Hal strategis lainnya, KPK juga menggunakan perkembangan teknologi masa kini. Di antaranya, dengan meluncurkan sejumlah aplikasi yang informatif dan edukatif agar pemahaman antikorupsi masyarakat semakin tinggi. Misalnya, aplikasi Gratifikasi Informasi dan Sosialisasi (GRATis) yang menjadi pusat informasi lengkap seputar gratifikasi. Dan, meluncurkan “KanalKPK TV”, sebuah siaran televisi berbasis internet (streaming).

Penindakan Di bidang penindakan, sejumlah terobosan terus dilakukan. Bertujuan untuk makin memberikan efek jera dan terapi kejut bagi para pelaku korupsi, serta membuka peluang lebih besar pengembalian keuangan negara.

Diantaranya dengan penerapan UU pencucian uang di hampir semua kasus yang ditangani, menerapkan pasal-pasal hukuman tambahan, seperti pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi, pencabutan hak politik; serta menerapkan tuntutan perdata yang menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.

Contoh, KPK telah melakukan tuntutan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum bagi terdakwa M. Akil Mochtar dan Ratu Atut Choisiyah.

Serta penuntutan pidana seumur hidup dilakukan pada perkara bagi terdakwa M. Akil Mochtar.

Di tengah keterbatasan jumlah penyidik, KPK tetap berupaya bekerja optimal. Salah satu tanda kerja keras itu adalah dengan ditangkapnya buronan Anggoro Widjojo pada awal tahun 2014. KPK juga melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap sejumlah penyelenggara negara, antara lain terhadap Bupati Bogor RY, Bupati Biak Numfor YS, Bupati Karawang AS, Gubernur Riau AM, dan Ketua DPRD Bangkalan FAI. Secara total, pada tahun ini KPK melakukan 78 kegiatan penyelidikan, 93 penyidikan, dan 77 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya.

Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 44 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari 110 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dari penanganan perkara.

40

Tantangan KPK di 2015 Di 2015 ini, KPK akan menghadapi tantangan besar dari parlemen dan pemerintah. Tantangan itu berupa rencana revisi Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berpotensi melemahkan KPK. Hal ini diungkap Indonesia Corrution Watch (ICW) dalam catatan atas 11 tahun keberadaan KPK.

I

CW mengatakan, anggota parlemen di Senayan akan menjadi tantangan terbesar KPK. Alasannya, ada politisi di DPR yang teman atau rekan partainya dijadikan tersangka atau dipidana oleh KPK. Tahun 2015, juga menentukan karena setidaknya ada lima unsur pimpinan KPK yang diganti. ”Satu orang unsur pimpinan diganti pada bulan Januari (2015) dan ada empat orang diganti juga pada November atau Desember (2015),” ujar Emerson Yuntho, anggota badan pekerja ICW. Peneliti ICW, Tama S Langkun, menambahkan, di balik beberapa kelebihan, ada sejumlah kelemahan KPK. Misalnya, KPK belum meneruskan penanganan korupsi korporasi. Padahal, jelas ada fakta di pengadilan dan putusan yang menyebutkannya. Contoh, keterlibatan korporasi dalam kasus M Nazaruddin dan Akil Mochtar belum ditelusuri. ”Ini catatan serius karena UU Pencucian Uang sudah menjelaskan, korporasi dapat diproses. Seharusnya KPK bisa lebih baik,” ucapnya.

Sesuai catatan ICW, dalam lima tahun terakhir mulai terjadi pelunakan perlakuan KPK terhadap tersangka korupsi. Meski berstatus tersangka, tidak semua tersangka koruptor segera ditahan. Hingga akhir 2014 ini, ICW mencatat sedikitnya ada 11 tersangka

Koordinasi, Supervisi, dan Kerjasama Strategis KPK menjalankan fungsi trigger mechanism secara simultan di sektor pencegahan dan penindakan. Di sektor pencegahan, KPK bekerja sama dengan BPKP terus mengintensifkan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan menyelenggarakan semiloka Pencegahan korupsi terkait upaya peningkatan akuntabilitas pelayanan

KPK yang lebih dari tiga bulan berstatus tersangka, tetapi belum juga ditahan.

Selanjutnya, ICW mengingatkan lagi upaya pelemahan KPK sejak berdiri.

Pertama pengajuan permohonan uji materiil (judicial review) UU KPK ke Mahkamah Konstitusi. Sedikitnya ada 7 judicial review (JR) UU KPK dan berpotensi melemahkan KPK. Terakhir adalah JR UU KPK oleh mantan ketua MK Akil Mochtar khususnya mengenai kewenangan KPK dalam menuntut pelaku korupsi dengan UU Pencuian Uang dan berharap agar hakim MK menyatakan KPK tidak berwenang menuntut perkara pencucian uang dari hasil korupsi.

Kedua, penolakan anggaran KPK oleh DPR. Usulan gedung baru disetujui setelah mendapat dukungan publik, tapi usulan KPK mengajukan anggaran untuk membuat penjara dan kantor perwakilan di daerah juga pernah ditolak DPR. Pada 2014, anggaran penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi KPK hanya sebesar Rp31,5 miliar atau menurun Rp1,7 miliar dibanding 2012 yang berjumlah Rp33,3 miliar. Tapi anggaran belanja untuk gaji pegawai pada 2014 meningkat menjadi Rp260,4 miliar dibanding pada 2013 sebesar Rp193 miliar.

Ketiga, dalam pemilihan calon

publik, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sektor strategis yang menjadi kepentingan nasional terkait ketahanan pangan, kehutanan dan pertambangan di 33 provinsi dan 96 kabupaten/kota.

Mengenai kerja sama strategis, telah banyak dilakukan KPK sepanjang 2014. Di antaranya kerja sama antara KPK dengan sejumlah penyedia jasa telekomunikasi di Tanah Air dan PPATK, dalam penyediaan informasi dan data.

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

LEMBAGA

pimpinan KPK. DPR pernah memilih Antasari Ahzar sebagai ketua KPK jilid II meski rekam jejaknya dinilai bermasalah dan ditolak koalisi LSM. Keempat, pengusulan Rancangan Undang-undang yang berpotensi melemahkan KPK misalnya revisi UU KPK, RUU KUHP dan RUU KUHAP serta rancangan aturan mengenai penyadapan. Kelima penarikan tenaga penyidik yang diperbantukan di KPK seperti pada 2009 sejumlah penyidik dan pejabat KPK dari kepolisian ditarik ke Mabes Polri.

Keenam, kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan atau pegawai KPK seperti pimpinan KPK jilid III Bibit Samad dan Chandra Hamzah serta

KPK juga merangkul perguruan tinggi dalam pemanfaatan publikasi lokal.

Tahun ini, KPK menjalin kerja sama dengan enam perguruan tinggi, yaitu Universitas Gajah Mada (UGM), UIN Sunan Kalijaga, Universitas Diponegoro, Universitas Soegija Pranata, Universitas Negeri Semarang dan Universitas Hasanuddin. Di bidang penyebaran informasi, KPK bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam penyediaan SWARA NUSANTARA | Januari 2015

penyidik KPK Novel Baswedan. Ketujuh, intimidasi terhadap pegawai, pejabat dan pimpinan KPK seperti ancaman bom terhadap gedung KPK dan pengepungan gedung KPK pada 5 Oktober 2012 untuk menangkap Novel Basedan. Kedelapan, upaya pembubaran KPK oleh beberapa anggota DPR seperti Achamd Fauzi, Marzuki Alie, Fachri Hamzah. Mereka pernah minta agar KPK dibubarkan.

Kesembilan, menghalang-halangi proses penyidikan dan penuntutan seperti dalam kasus korupsi pengadaan simulator Mabes Polri dan sejumlah anggota Komisi III DPR mencoba menggagalkan pemindahan persidangan Walikota Semarang Soemarmo dari

dan penyebarluasan konten antikorupsi.

KPK terus memperluas jaringan dalam pergaulan di dunia internasional dengan aktif di sejumlah forum internasional maupun regional dan memperkuat kerja sama bilateral dengan sejumlah lembaga sejenis di berbagai Negara. KPK juga menjadi tempat belajar bagi lembaga sejenis dari mancanegara, di antaranya NACC Thailand, MACC Malaysia dan CAC Timor Leste.

pengadilan Tipikor Semarang ke Tipikor Jakarta. Kesepuluh, intervensi dan delegitimasi kewenangan KPK dengan Komisi III DPR meminta KPK untuk tidak mengambil kebijakan strategis.

Kesebelas adalah pengurangan hukuman lewat remisi dan pembebasan bersayarat. Dalam catatan ICW, sedikitnya terdapat 48 terpidana di KPK kemudian dibebaskan pemerintah sebelum waktunya melalui remisi dan pembebasan bersayarat kontroversial, contoh terakhir adalah Hartati Murdaya dalam kasus suap pengurusan izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) di Buol, Sulawesi Tengah. n RIO

Bahwa apa yang telah kami lakukan dan capai pada tahun ini, mungkin masih jauh dari sempurna. Terlebih untuk melenyapkan korupsi dari Bumi Pertiwi.

Meski demikian, kami yakinkan diri kami untuk tetap konsisten dan sungguhsungguh dalam menjalankan amanah rakyat ini. Sekaligus mengajak semua pihak untuk bersama dan bersatu dalam satu barisan rapat demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. n RIO

41

DAERAH BANDA ACEH Kota Banda Aceh meraih peringkat ke-4 tata kota terbaik di Indonesia.

Berdasarkan kajian Indonesia Goverment Index (IGI), kota berjuluk Serambi Mekkah itu berhasil mengumpulkan angka 6,08.

Banda Aceh berada di bawah Kota Jogyakarta (6,85), Semarang (6,30) dan Kabupaten Gunung Kidul (6,08) yang menempati rangking 1,2 dan 3.

Penghargaan prestasi ini diserahkan langsung oleh Direktur Eksekutif IGI, Ricard Wijaksono kepada Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Banda Aceh M Nurdin S.Sos, pada acara peluncuran Indonesia Goverment Index (IGI), Selasa 14 Oktober 2014 di Grand Balroom, Hotel Indonesia, Jakarta.

SUMATERA SELATAN Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel yang pada akhir triwulan k e d u a bul a n J ul i 2014 berhasil menyelesaikan Legalisasi Aset di 15 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dari target 48.075 bidang telah diselesaikan sebanyak 18.833 bidang artinya target terselesaikan 39%.

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengaku bangga atas prestasi yang telah dicapai tersebut.

KALIMANTAN TIMUR Terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (LPPD) yang terdiri dari Inspektorat Wilayah dan Biro Pemerintahan Setprov Kaltim, pada LPPD 2012, Kaltim berhasil masuk peringat 10 besar, yakni di peringkat tujuh dari 34 provinsi. Prestasi tersebut meningkat dari LPPD 2011 yang berada di posisi 9.

DKI JAKARTA Pada 2015 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memberlakukan sistem Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Hal itu disampaikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurutnya, TKD ini nantinya merupakan penilaian berbasis kinerja perorangan dari seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DK

JAWA TENGAH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah mengevaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). SOTK baru diharapkan akan membuat kinerja kelembagaan lebih efektif dan efisien.

Evaluasi dilakukan bekerjasama dengan Universitas Gajahmada dan Universitas DIponegoro.

SUMATERA UTARA Tahun 2014, Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai daerah kelima terbesar penghasil beras di Indonesia.

Berdasarkan Angka Ramalan (ARAM) II Tahun 2014, produksi padi Sumut diperkirakan sebesar 3.604.602 ton dengan swasembada beras sebesar 463.432 ton. Hal itu membuat Sumut tetap sebagai provinsi ke-lima terbesar penghasil beras di Indonesia.

BANTEN Pemerintah Provinsi Banten menduduki peringkat empat nasional terkait keterbukaan informasi publik.

Pemprov Banten berada dibawah Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, dan Kalimantan Timur.

Perolehan peringkat keterbukaan infornasi publik Provinsi Banten pada 2014 meningkat satu level dari 2013 yang menduduki peringat lima.

Bertempat di Istana Wakil Presiden, Jumat, 12 Desember 2014, Wapres Jusuf Kalla menyerahkan secara simbolis pemeringkatan keterbukaan informasi publik 2014.

42

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

DAERAH KALIMANTAN BARAT Pada 2015, Provinsi Kalimantan Barat melakukan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) dengan pola kawasan dan non kawasan. Alokasi kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi seluas 15.500 ha terdiri dari Kabupaten Sanggau 2.500 ha, Bengkayang 2.500 ha, Landak 2.500 ha, Ketapang 2.500 ha, Sambas 2.500 ha, Kapuas Hulu 1.000 ha dan Kubu Raya seluas 2.500 ha, Jagung 1.000 ha yaitu untuk Kabupaten Bengkayang 500 dan Landak 500 Ha, dan untuk Kedelai seluas 1.050 ha di Kabupaten Sambas.Sasaran produksi Padi, Jagung dan Kedelai yang telah dirancang yaitu Padi 1.870.000 Ton GKG, Jagung 270.000 Ton PK dan Kedelai 4.900 Ton BK, sasaran produksi tanaman pangan di masing-masing Kabupaten/Kota yang sudah dirancang.

SULAWESI UTARA Sulawesi Utara memperoleh penghargaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Baik dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden kala itu Boediono di Istana Wakil Presiden Rabu, 24 Desember 2014 lalu.

PAPUA BARAT Mulai 2015, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menolak usulan pembangunan kantor baru.

Saat memimpin apel gabungan PNS Pemprov Senin 5 Januari 2014,.Sekda Papua Barat, Nataniel D. Mandacan menyatakan, larangan ini mengacu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) perihal larangan usulan permohonan pembangunan fisik kantor pemerintahan.

JAWA TIMUR Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk k e e m p a t kali meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama dari Presiden RI. Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mendapat penghargaan WTN Wiratama pada 2011.

2012, 2013.

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

BALI Provinsi Bali meraih penghargaan tingkat nasional „Paramadhana Utama Nugraha Koperasi” yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan kepada Provinsi Penggerak Koperasi.

Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 34/Kep/M.KUKM/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 tentang Provinsi/Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi Tahun 2014. Bertempat di Gedung SMESCO Tower Jakarta Selasa, 9 Desember 2014, Menteri Koperasi dan UKM RI A.A.Gede Ngurah Puspayoga, menyerahkan penghargaan tersebut kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika.

MALUKU Dalam waktu dekat Pemerintah Provinsi Maluku akan melakukan perom­ bakan birokrasi.

Demikian ditegaskan Gubernur Maluku, Said Assagaff.

Kepada wartawan, di Ambon, Rabu 31 Desember 2014, Said menegaskan, perombakan birokrasi akan dilakukan untuk eselon II, III dan IV karena ada dua unit kerja baru yang terbentuk yakni Dinas Olah Raga dan Badan Pember­dayaan Perempuan. Berarti akan ada pergeseran yang cukup.

43

DAERAH

Kutai Kartanegara

Kian Membaik Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) di bawah kepemimpinan Bupati Rita Syaukani Widyasari semakin menunjukkan kemajuan yang membanggakan. Terbukti dengan diperolehnya penghargaan atas Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 dan Anugerah Parahita Ekapraya.

L

AKIP merupakan instrumen penting dalam upaya mewujudkan percepatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayan kepada masyarakat. Dalam hal ini Kukar meraih nilai 63,05 untuk kategori CC. Ini nilai tertinggi dari seluruh kabupaten di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Penghargaan diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Yuddy Chrisnandi bersama Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kepada Rita Widyasari di Gedung Balai Kartini Jakarta, Desember lalu.

Atas penghargaan itu, Rita Widyasari mengucap syukur. Ia menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh aparatur pemerintah atau birokrasi di lingkungan Pemkab Kukar.

Menurutnya, berbagai langkah terobosan untuk kemajuan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi kebanggaannya. “Meskipun belum B tapi tetap terbaik untuk wilayah Kaltim dan Kaltara,” ujarnya.

Ia menambahkan, di tahun 2013 Kukar meraih kategori CC dengan nilai

52,46. Sehingga, dengan nilai 63.05 tahun 2014 ini terjadi peningkatan signifikan. Hanya kurang 2 poin lagi untuk meraih kategori B. “Ini akan memacu kami untuk berbuat lebih baik lagi agar bisa meraih kategori B tahun depan,” tutur bupati perempuan pertama di Kalimantan ini.

Untuk itu, ia berharap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Tentunya dengan memenuhi seluruh indikator dan kelengkapan yang ditetapkan sebagai komitmen Pemkab Kutai Kartanegara mewujudkan pemerintahan ‘result oriented government’ atau yang berorientasi kepada hasil.

Menurut Rita, seluruh SKPD menjadi SKPD pendamping daerah dalam rangka meningkatkan nilai LAKIP yang telah dicapai pada tahun ini. Khususnya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Lingkungan Hidup Daerah serta SKPD lainnya yang akan terlebih dahulu dilakukan evaluasi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Yohana Susana Yembise kepada Rita Widyasari

44

Kutai Kartanegara Rita Widyasari

oleh Inspektorat Kutai Kartanegara.

“Tujuannya tiada lagi agar Pemkab Kukar menjadi pemkab terbaik dalam melayani masyarakat,” imbuhnya.

Patut diketahui, proses evaluasi LAKIP pada 2014 dilakukan Kementerian PAN & RB. Kementerian ini secara ketat menilai capaian dan dokumen pendukung berbagai indikator penilaian yang telah ditetapkan. Kemudian, mengevaluasi terhadap LAKIP SKPD wajib yaitu Bappeda dan Inspektorat serta uji sampling terhadap LAKIP SKPD pendamping yang merupakan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kutai Kartanegara sebanyak empat SKPD yakni, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Dinas Pertambangan dan Energi.

Selain LAKIP, Kukar juga meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama Nasional. Yakni, penghargaan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan secara mandiri dengan menerapkan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara nasional.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Yohana Susana Yembise kepada Rita Widyasari bertepatan dengan puncak peringatan Hari Ibu ke-86 Tahun 2014 di Gedung BKKBN Jl Permata 1 Halim Perdana Kusuma, pada Kamis malam, 18 Desember silam. Penghargaan APE tingkat utama nasional ini merupakan sejarah pertamakali bagi Kutai Kartanegara. “Ini luar biasa. Melompati dua tingkat dari sebelumnya. Di Kaltim hanya Kukar yang mendapatkannya,” bangga Rita. n HARSONO

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

DAERAH

Maret 2015, Perda KTR Depok Berlaku Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad

Pemerintah Kota Depok resmi menggulirkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perda ini mengatur tujuh tempat dilarang merokok di Kota Depok.

K

etujuh tempat tersebut yakni di tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat belajar mengajar, dan sarana kesehatan.

KTR yang dimaksudkan dalam perda ini adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan bahwa adanya larangan untuk merokok, memproduksi, menjual, dan atau mempromosikan rokok. Selain itu juga tidak ada rokok dan bebas asap rokok.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Noerzamanti Lies Karmawati menuturkan, Perda KTR ini akan disosialisasikan selama tiga bulan ke depan, dari Januari hingga Maret 2015 .

“Setelah Maret, akan ada Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada para pela nggar Perda ini . Masyarakat yang terganggu dapat melapor kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok atau ke Dinas Kesehatan disertai dengan buktibukti agar bisa dilakukan penindakan,” tutur Lies di Depok.

Sanksi bagi pelanggar Perda, tak hanya untuk para perokok saja namun juga untuk pengelola tempat di mana KTR ini ditetapkan. Para pengelola KTR, harus membuat larangan merokok dalam SWARA NUSANTARA | Januari 2015

berbagai bentuk seperti stiker, tulisan, leaflet, pamflet, brosur. Pengelola juga harus membuat ruangan khusus merokok.Ruanga berada di tempat terbuka. “Jika tidak dilakukan, dikenai sanksi,” ujar Lies.

Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad menegaskan tentang bahaya merokok yang berdampak tidak hanya bagi si perokok melainkan juga bagi orang lain di sekitarnya (perokok pasif).

Wanita atau istri yang menikah dengan suami perokok aktif akan rentan terkena risiko kanker paruparu sebesar 30 persen, sedangkan untuk anak-anak, risiko terkena kanker paru akibat menjadi perokok pasif sebesar 78 persen.

“Jadikanlah tempat tinggal kita bebas sebagai Kawasan Tanpa Rokok agar istri dan anak-anak kita bebas dari asap rokok dan bebas dari penyakit kanker paru-paru serta tidak akan menjadi generasi perokok aktif di masa depan,” ujar Idris.

Wakil wali kota juga meminta keseriusan Satpol PP untuk pengawasan perda ini agar aturan dapat ditegakkan.

Jangan hanya tegas saat menertibkan pedagang kaki lima saja, pungkas Idris. n HARSONO

2.300 KK Trucuk Terima Bantuan PKH

T

idak kurang dari 2.300 kepala keluarga (KK) warga Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos).

Pemberian bantuan dilakukan Sekretaris Kecamatan Trucuk, Widayatna SE M Si. Dalam kesempatan itu, Widayatna mengatakan pelaksanaan bantuan PKH dibagikan setiap 3 bulan sekali ini sudah memasuki tahun kedua. “Bantuan PKH ini untuk warga miskin dengan kriteria khusus, seperti ibu hamil dan menyusui, atau yang punya balita,” ujarnya kepada SWARA NUSANTARA, di sela-sela pembagian, pertengahan Desember lalu.

Widayatna menjelaskan, jumlah warga Trucuk yang meneriman bantuan PKH mencapai 2.300 KK. Sehingga, pembagian PKH dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, di mana tiap harinya rata-rata dibagikan sebanyak 800 KK.

Program pemberian bantuan dari PKH ini sangat berarti bagi warga yang tidak mampu. Dalam hal ini mereka tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan sekolah bagi anak. Ia berharap ibu hamil akan terus dapat memeriksakan kandungannya ke puskesmas atau bidan. “Sedangkan bagi anak-anak yang masih usia sekolah tetap dapat belajar dengan tenang dan disiplin di sekolahnya,” imbuhnya.

Koordinator PKH Trucuk, Mugiyana, dalam kesempatan yang sama menambahkan, bantuan PKH dari Kemensos yang dibagikan kepada keluarga tidak mampu ini, senilai Rp2 juta/KK. Bantuan ini PKH dirasakan sangat banyak membantu warga Trucuk. “Mungkin, masih ada segelintir yang belum merasakan. Tapi kita berusaha lebih selektif agar benar-benar tepat sasaran dalam pembagian PKH,” ujarnya. n TRIYONO/RENI

45

DUNIA

Eratnya Persahabatan

KOREAINDONESIA Persahabatan Korea-Indonesia dewasa ini semakin erat. Tak hanya dalam bidang politik dan ekonomi tetapi juga seni dan budaya. Seperti yang terlihat dalam “Frienship Festival Korea-Indonesia 2014” atau “Festival Persahabatan Korea-Indonesia”, yang berlangsung di Balai Kartini, beberapa waktu lalu.

H

adir dalam acara tersebut antara lain, Duta Besar Korea untuk Indonesia Mr Cho Tae Yung, Ketua DPD-RI Irman Gusman, Chairman Korindo Grup Mr Seung Eun Ho, Ketua Korean Chamber, wakil dari Kementerian Koperasi dan UKM, para pengusaha kedua negara, pecinta seni dan budaya, serta mahasiswa.

“Frienship Festival adalah acara persahabatan Korea dengan Indonesia untuk lebih mempererat hubungan bilateral, seni dan budaya,” terang Ketua Assosiasi Korea, Mr Shin Kee Yup kepada Swara Nusantara usai pengguntingan pita oleh para pejabat

46

kedua negara yang menandai dibukanya acara.

Suasana nampak meriah. Di atas panggung kecil tempat pengguntingan pita disediakan Hanbok (pakaian tradisional kerajaan Korea–red) dan batik Indonesia, yang dapat dipakai bebas para pengunjung untuk berfoto ria. Tak jauh dari situ, diset pula ruang untuk makan yang menyajikan berbagai jenis makanan Korea-Indonesia.

Para pengunjung amat terkesan ketika beberapa orang Korea yang mengenakan Hanbok memperagakan bagaimana cara makan dan minum ala kerajaan. Kimberly Febrianti dari

Korean Cultural Center Indonesia (KCCI) menyatakan, rangkaian acara ini memang ditujukan untuk saling mengenal kebudayaan dua negara, Korea-Indonesia. Ada tarian tradisional, tarian modern, musik K-Pop, hingga dangdut. Ada pula pertunjukkan non verbal spesial ditampilkan oleh JUMP, yang telah melakukan 10.000 pementasan di 60 kota di 30 negara dengan lebih dari 4 juta penonton.

Sajian berbagai seni budaya dua negara dilakukan di dalam ruang theater Balai Kartinia. Di dalam ruang theatre ini, Dubes Korea Mr Cho Tae Young, mengatakan, hubungan Korea-

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

DUNIA

Indonesia saat ini semakin baik, dekat dan erat. Terlebih lagi, Presiden Korea telah berkunjung sebanyak 7 kali ke Indonesia.

Cho Tae Young pun mengaku terkesan dengan Indonesia. Sejak ditugaskan di Indonesia selama 6 bulan ini, Dubes Korea untuk Indonesia ini telah belajar beberapa lagu Indonesia.

“Termasuk lagu dangdut,” ujarnya yang langsung mendapat applaus dan tawa SWARA NUSANTARA | Januari 2015

kecil pengunjung.

Tak hanya itu, selama tugasnya ini ia telah cukup mengetahui banyak tentang Indonesia. “Mulai dari seni budaya, makanan khas, tempat wisata, dan lain-lain,” kata Cho Tae Yung yang diterjemahkan langsung oleh MC sekaligus interpreter asal Korea yang sudah lama tinggal di Indonesia Mrs. Hur Young son atau Ayu panggilan akrabnya.

Para penonton sangat tenang dan menikmati pertunjukan demi pertunjukan yang disuguhkan saat acara berlangsung. Sampai pada akhirnya performance yang ditunggu para penonton, yaitu JUMP. Di Korea, JUMP begitu populer sejak pertama kali muncul ke atas panggung 2003 silam. Setelah itu langsung meraih kesuksesan yang luar biasa sampai ke kancah Internasional.

Melakukan pertunjukan ke seluruh dunia yang dimulai dari Edinburgh Fringe Festival, berakhir di West End London dan New York off Broadway, membuktikan komedi musical merupakan sesuatu yang memiliki daya tarik yang universal. JUMP merupakan penggabungan banyak seni bela diri Asia, termasuk Taekwondo dan Taekkyeon Korea. Sebuah konsep cerita yang menarik untuk dilihat, dengan menceritakan kisah sebuah keluarga spesialis seni bela diri yang harus membela rumah mereka dari perampok yang mereka hadirkan melalui salah satu penonton yang harus melakoni sebagai perampok. Dengan hadirnya salah satu penonton tersebut, cerita ini dibuat lucu hingga penonton tertawa dan menikmati pertunjukan. Pertunjukan yang hanya berdurasi 30 menit ini dapat memberikan kesan kepada penonton.

“Acara ini sangat bagus dan menarik.

Saya terkesan penampilan JUMP dengan theatrical comedy,” kata Anggi, seorang pengunjung kepada SWARA NUSANTARA. n 47

KEADILAN

“STOP PERIKSA HAID KAMI” Daftar duka kaum buruh perempuan nampaknya cukup panjang. Tidak hanya persoalan upah tapi juga perlakuan yang kurang manusiawi

M

isalnya saja soal bagaimana para buruh perempuan merasakan prosedur terkait pengambilan cuti haid. Lantaran prosedur dan pemeriksaan yang harus mereka lalui, pada akhirnya mereka terpaksa tidak menggunakan hak cuti haidnya.

“Stop periksa haid kami dan 14 minggu cuti untuk melahirkan,” kata Lilis Mahmuddah, Ketua Komite Perempuan mewakili 10 federasi serikat buruh di 48

Indonesia dalam kampanye nasional perlindungan maternitas dan hak reproduksi buruh perempuan, di Jakarta, beberapa waktu lalu. 10 federasi buruh Indonesia ini merupakan afiliasi industri “All Global Union”.

Dalam kampanye nasional ini, diungkap pula hasil survey Komite Perempuan Industri All Indonesia Council terhadap 451 buruh perempuan yang bekerja di sektor kimia, energi,

pertambangan, garmen, elektronika, dan lainnya. Hasil survey menyebutkan, pengambilan cuti haid di tempat mereka bekerja harus menempuh cara-cara; Surat Keterangan Dokter (40%), mengisi formulir (20%), pemberitahuan kepada atasan atau klinik perusahaan (27%).

Hal ini untuk memastikan apakah buruh perempuan sedang “benar-benar menstruasi atau tidak”.

Survey juga menemukan, perlakuan terhadap ibu hamil di tempat kerja, 44,3% tidak dipindahkan dari posisi bekerja semula. Sehingga resiko gugur kandung menjadi sangat besar. Buruh perempuan yang sedang hamil lebih memilih untuk menggunakan cuti melahirkan 3 bulan secara fleksibel (48,3%). Artinya mereka bebas memilih dan menyesuaikan waktu cuti. Hasil survey juga mengisyaratkan cuti melahirkan selama 3 bulan dipandang belum cukup bagi buruh perempuan untuk merawat anak yang baru dilahirkan.

Karena itu, Komite mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi konvensi ILO No 183 tentang perlindungan materitas, yaitu mengenai lamanya cuti melahirkan minimal 14 minggu. Di Indonesia, saat ini hanya 12 minggu. Selain itu, juga mendesak Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk segera membuat keputusan bersama terkait pelaksanaan perlindungan maternitas dan cuti haid di tempat kerja. n AF

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

KEADILAN

RUU Perlindungan PRT, Dimanakah?

Pembantu Rumah Tangga (PRT) rentan penyiksaan. Mirisnya, RUU PRT tidak dibahas dan disahkan selama 10 tahun ini.

A

khir Oktober silam, publik tanah air dikejutkan kabar dari Medan Timur. Sejumlah petugas dari Polres Medan menggerebek sebuah rumah di Jalan Beo simpang simpang Jl. Angsa Setiajadi Medan Timur. Rumah itu tak lain rumah penyalur tenaga kerja CV Maju Jaya milik Syamsul Anwar.

Petugas mendapati tiga PRT perempuan dalam kondisi memprihatinkan. Ketiga PRT itu bernama Endang Murdaningsih (55) asal Madura, Anis Rahayu (25) asal Malang, dan Rukmini (43) asal Demak.

Ketiganya mengaku kerap dianiaya.

Bahkan, dari mereka terungkap seorang PRT lain bernama Cici, tewas dianiaya pada bulan itu. Cici tewas dan dibuang ke kawasan Barus Jahe, Karo. Ia dimakamkan di TPU Kristen di Jalan Irian Kabanjahe sebagai Mrs X. Rupanya, tak hanya Cici yang tewas.

Belakangan polisi menemukan lagi korban lain bernama Yanti. Ia ditemukan di Labuhan Deli. Untungnya, polisi cepat bertindak. Polisi menetapkan tujuh tersangka. Mereka adalah Syamsul Anwar dan istrinya Radika, anaknya M Tariq, dan keponakannya Zakir.

Tersangka lainnya adalah pekerja yaitu Kiki Andika, Bahri, dan seorang sopir bernama Fery. Mereka dikenakan pasal pembunuhan, penganiayaan, pengeroyokan, KDRT dan perdagangan manusia.

Ketua Serikat PRT Sumatera Utara, Wagini, mengungkapkan, korban mengalami penyiksaan dan kekerasan terus menerus baik siang maupun malam. Selama bekerja dan berada di rumah pelaku, korban bekerja dalam situasi perbudakan di mana korban bekerja dari jam 4.30 dini hari sampai pukul 01.00 WB. Korban hanya tidur maksimal selama 4 jam sehari. Korban tidur di lantai tanpa alas, di gang sempit dekat dapur tanpa ruangan khusus untuk istirahat.

Korban juga tidak mendapat asupan konsumsi yang layak. Bahkan terkadang dua hari tanpa makanan. Bila majikan SWARA NUSANTARA | Januari 2015

sedang marah para korban kerap disuap paksa memakan dedak dicampur duri ikan. Selama bekerja, korban tidak diizinkan keluar rumah. Paling menyesakkan, korban tidak dibayar upahnya. Endang, misalnya, hingga 5 tahun tidak dibayar. “Ini bukan kali pertama Syamsul Arief dan keluarga melakukan penganiayaan terhadap PRT,” ujarnya dalam rilis yang diterima Swara Nusantara.

Wagini mengungkapkan, pada 3 Februari 2011, tiga orang PRT pernah menyelamatkan diri dari rumah pelaku dengan cara melompat pagar setinggi dua meter. Mereka adalah Sumiati asal Grobogan Jawa Tengah, Bariah asal tasikmalaya Jawa Barat, dan Susilah asal Purbalingga Jawa tengah. Selain itu pada 23 September 2013, 5 perempuan yang rencananya akan dipekerjakan sebagai PRT menyelamatkan diri dari rumah pelaku dengan menggunakan tali nilon dari lantai dua. Kemudian mereka melakukan laporan ke Polresta Medan. “Sayangnya, tidak ada proses hukum terhadap pelaku Syamsul dan keluarganya sehingga mereka tetap bebas dan mengulang kembali perbuatannya,” sesalnya.

Oleh karena itu, menyusul kasus kekerasan dan pelanggaran hak terhadap PRT ini, Wagini menuntut pemerintah untuk segera memasukkan RUU Perlindungan PRT. Kasus

kekerasan dan pelangaran hak terhadap PRT bukan saja terjadi di Medan Timur. Hal yang sama terjadi di banyak tempat di dalam maupun luar negeri. “Perjuangan panjang kami, para PRT, tak kunjung dapat jawaban. Berapa banyak lagi PRT yang harus jadi korban hingga meninggal dunia? Bukankah PRT juga manusia yang punya hak sama dengan pekerja lainnya?”

Jika tidak adanya pengakuan dan perlindungan negara bagi PRT, hal ini akan terus terjadi. Kami butuh UU Perlindungan PRT! Hingga saat ini, DPR dan Pemerintah belum juga mengesahkan UU Perlindungan PRT dan juga meratifikasi Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak PRT. “Meskipun sudah diperjuangkan lebih dari 10 tahun,” ujarnya. Padahal di tingkat Internasional sudah lahir Konvensi ILO 189 Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga 16 Juni 2011.

PRT semestinya tidak dibedabedakan haknya dari pekerja yang lain. PRT berhak atas situasi kerja layak. PRT bekerja mengerjakan tugas kerumahtanggaan yang memungkinkan anggota rumah tangga menjalankan berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan. PRT sangat penting dan dibutuhkan jutaan keluarga. “PRT nyata menopang jalannya perekonomian nasional,” tandasnya. n OJI

49

KEADILAN

Sengsaranya

Petani Indonesia

Indonesia negara agraris. Tanahnya sangat subur. Saking suburnya, sampai-sampai ada ungkapan dari lirik lagu menyebut tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sayangnya, kondisi itu tak serta merta membuat petani di Indonesia bisa hidup bahagia dan sejahtera.

Buktinya, sampai sekarang petani Indonesia masih sengsara.

D

alam kesengsaraan itu, petani harus menghadapi beragam cobaan dan ujian yang berat.

Mulai dari lahan yang sempit, mahalnya harga benih dan pupuk, susahnya irigasi, harga jual yang murah, hingga bertahan melawan gempuran produk impor. Tak cukup di situ, petani pun harus konflik dengan swasta dan pemerintah.

Lihat saja catatan Serikat Petani Indonesia (SPI). Sepanjang 2014 lalu, ada 29 konflik terbuka yang mencuat ke permukaan dan 114 di akar rumput. Dari konflik itu, 58 persennya terjadi antara petani dengan pihak swasta. Sisanya 42 persen dengan pemerintah.

“Dua petani tewas. 90 mengalami kekerasan, 89 ditahan aparat, dan 3.000 lebih petani terusir dari lahannya,” 50

ungkap Henry Saragih, Ketua Umum SPI, dalam rilis yang diperoleh Swara Nusantara.

Oleh sebab itu, Henry menuntut pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah lebih berpihak kepada para petani.

“Jokowi-JK harus mampu membuat perubahan dan melahirkan kebijakankebijakan yang pro petani kecil,” tuntutnya.

Melihat kehidupan petani dari catatan SPI, memang sungguh menyedihkan. Betapa tidak, selama 2014 Nilai Tukar Petani (NTP) masih jauh dari standar kesejahteraan petani.

Hal ini sinkron dengan data BPS yang menunjukkan dari 28,28 juta jumlah penduduk miskin, sebesar 62,8 persennya atau sekitar 17,77 juta jiwa berada di wilayah pedesaan.

Di tahun 2014 ini, SPI bersama ormas tani berhasil memenangkanuji materi nomor Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan).

“Putusan itu menghilangkan pasal “sewa tanah” antara petani dan negara, selain itu negara juga lebih mengakui kebebasan petani untuk berorganisasi karena petani tidak berkewajiban untuk ikut dalam kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan), dan boleh mendirikan dan menjadi anggota organisasi tani yang dibentuk dan didirikan oleh petani sendiri,” kata Henry.

Sementara itu, di tahun terakhirnya memimpin, SBY pun masih belum insyaf dan malah kembali membuat kebijakan yang tidak pro petani lewat Perpres 39/2014 yang diterbitkan 23 April 2014. Sektor pertanian dibuka sebebas-bebasnya kepada investor, mulai dari kepemilikan modal asing untuk budidaya tanaman pangan, sampai soal pengembangan ilmu teknologi dan rekayasa genetika. Hal ini semakin menegaskan temuan BPS yang mencatat adanya penyusutan 5,04 juta keluarga tani dari 31,17 juta keluarga per tahun SWARA NUSANTARA | Januari 2015

KEADILAN 2003 menjadi 26,13 juta keluarga per tahun 2013. Artinya jumlah keluarga tani susut rata-rata 500.000 rumah tangga per tahun. Sebaliknya, di periode yang sama, jumlah perusahaan pertanian bertambah 1.475 perusahaan. Dari 4.011 perusahaan per tahun 2003 menjadi 5.486 perusahaan per tahun 2013.

“Kami berharap Jokowi tidak melanjutkan kebijakan SBY yang lebih berpihak pada korporasi, namun sayangnya dua bulan setelah dilantik Jokowi melalui Menko Perekonomiannya justru setuju dengan investasi perusahaan pangan transnasional Cargill sebesar US $ 700 juta, yang US $ 100 jutanya sudah digelontorkan saat peresmian fasilitas pemrosesan kakao di kawasan industri Manyar, Gresik, 11 Desember 2014 lalu. Langkah ini menurut kami tidak sesuai dengan nawa cita Jokowi-JK yang ingin menegakkan kedaulatan pangan di Indonesia. Semoga harapan petani kecil yang memilihnya pada pilpres 2014 lalu tidak berujung pada penyesalan,” tegas Henry.

Henry juga mengemukakan, apabila pada tahun 2015 yang akan datang ini pemerintahan Jokowi-JK tidak melakukan perombakan secara mendasar di bidang pertanian, pangan, agraria dan perdesaan, maka dikhawatirkan warisan pemerintahan SBY terus berlanjut dan meneruskan konflik-konflik agraria, dan kemiskinan serta kelaparan.

“Harus ada perubahan yang struktural, peningkatan produksi saja tidaklah cukup karena Indonesia bisa saja nanti swasembada pangan namun belum tentu membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Visi-misi Jokowi terkait pembaruan agraria, kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani harus diterjemahkan sepenuhnya ke dalam RPJMN yang akan menjadi panduan kerja pemerintah selama lima tahun ke depan,” katanya.

Henry menambahkan, Jokowi-JK seharusnya segera meredistribusikan lahan sembilan juta hektar untuk 4,5 juta keluarga kepada petani kecil dan tak bertanah sehingga kedaulatan pangan bisa tercapai, sekaligus menyelesaikan konflik-konflik agraria di pedesaan.

Urgensi redistribusi lahan ini semakin diperkuat di UU No.19 Tahun 2014 yang uji materinya dikabulkan MK, bahwa pemerintah harus memberikan jaminan luasan lahan pertanian, prioritas bagi petani yang benar-benar tidak punya lahan pertanian. Pemerintahan Jokowi harus menghentikan konversi lahan produktif untuk usaha lain, seperti industri, perumahan dan pertambangan, SWARA NUSANTARA | Januari 2015

Henry Saragih, Ketua Umum SPI

mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional (kerjasama swastapemerintah-perguruan tinggi) khususnya untuk sektor pertanian dan industri, melakukan peningkatan pembangunan dan atraktivitas ekonomi pedesaan yang ditandai dengan peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15 persen tahun dan rerata umur petani dan rakyat Indonesia yang bekerja di pedesaan semakin muda, mengembalikan posisi dari UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 sebagai rujukan utama dalam menjalankan kebijakan di bidang agraria, .serta menyegerakan penyelesaian konflik agraria dengan membentuk komite nasional penyelesaian konflik agraria atau dewan agraria “Pemerintah Jokowi-JK juga harus menjamin dan menjaga harga produk hasil pertanian di tingkat petani yang menguntungkan sehingga petani tetap mempunyai penghasilan yang juga cukup untuk membeli kebutuhan hidup lainnya, mengingat petani juga adalah juga konsumen. Di samping itu pastikan subsidi pupuk dan input produksi lainnya untuk menjamin keberlanjutan mereka berproduks, mendukung daulat benih, menolak penggunaan benih rekaya genetika, menolak impor pangan hasil rekayasa genetika, serta mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No. 53/2014 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik,” tambah Henry.

Henry mengakhiri, terkait pengalihan subsidi BBM yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK, dampak kenaikan harga akan dirasakan oleh petani mulai dua bulan ke depan. Kenaikan harga-harga saprodi pertanian, biaya produksi, pangan dan

lainnya akan dirasakan langsung oleh petani. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi dengan memberikan jaminan harga terhadap sarana produksi pertanian serta memastikan bahwa program perlindungan sosial telah meng-coverpetani kecil di pedesaan.

Selanjutnya, pengalihan subsidi BBM untuk program kedaulatan pangan yang diperuntukkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti waduk, bendungan dan irigasi, memang diperlukan untuk peningkatan produksi pangan. Namun jika pemerintah tidak menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak petani atas tanah dan sarana produksi pertanian, belum tentu petani mampu berproduksi.

“Jika tidak, maka kita harus bersiapsiap pada tahun 2015 akan kembali terjadi peningkatan jumlah petani yang meninggalkan sektor pertanian,” tutup Henry.

Sementara itu, di tengah kondisi petani yang semakin berat, gempuran impor pangan yang masih berlanjut sepanjang tahun 2014 semakin membuat petani terpuruk Keputusan Menteri Perdagangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Impor sepanjang tahun 2014 turut memperpuruk nasib petani.

“Dari Januari hingga Oktober 2014, data Kementerian Pertanian menunjukkan telah terjadi impor beras sejumlah 405 ribu ton, gandum sebanyak 6,49 juta ton, kedelai sebanyak 5,02 juta ton, jagung sebanyak 2,62 juta ton, kacang tanah 224.492 ton, serta ubi kayu sebanyak 273.294 ton. Khusus impor gula dan garam menjadi sorotan karena mempengaruhi harga jual petani tebu dan petani garam,” imbuh Henry. n 51

KEADILAN

Pelajaran AirAsia Tragedi jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 di perairan laut Selat Karimata, Kalimantan Tengah, jelas sebuah pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia.

B

agaimana tidak, insiden AirAsia itu membuka fakta yang cukup mengagetkan dunia penerbangan di tanah air. Yakni, terkait jadwal penerbangan dari Surabaya-Singapura yang ternyata tidak sesuai izin.

Menurut Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, izin jadwal penerbangan yang didapatkan oleh AirAsia Indonesia berada di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Akan tetapi, kenyataan, maskapai yang dipimpin Tony Fernandes ini, melakukan

penerbangan pada Senin, Rabu, Jumat dan Minggu.

Ketidaksinkronan data jadwal penerbangan itu tentunya menjadi pertanyaan besar buat publik. Bagaimana sebenarnya pengaturan jadwal penerbangan. Adakah permainan kotor dalam pengaturan jadwal, dan lainnya.

Hal ini juga berimbas ke persoalan lain terkait pembayaran kompensasi dan asuransi untuk ahli waris. Pihak asuransi enggan membayar klaim dengan beralasan

Agus Sutiyono

penerbangan dianggap ilegal.

Menanggapi tragedi AirAsia ini, Agus Sutiyono, Dosen Pengajar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga Mind & Spirtual Coach mengajak kita untuk introspeksi diri. Ia mengajak kita berpikir fenomena apa yang sebenarnya terjadi dengan berbagai kondisi bencana di tanah air? Apakah sudah terjadi pergeseran tentang semesta, atau justru ini adalah sesuatu yang terjadi karena memang akibat dari perilaku kita yang berujung pada tidak harmoninya semesta?

Agus mengingatkan kita pada kalimat Allah Yang Maha Pencipta. “Aku tidak akan merubah nasib hambaku, kalau dia tidak merubahnya sendiri.� Makna yang begitu mendalam tersirat dalam kalimat ini, bahwa kitalah yang meletakkan pondasi dasar pembangunan kehidupan yang akan kita jalani. Lalu bagaimana dengan berbagai peristiwa yang terjadi selama ini?

Harmoni, sebuah kata yang memberikan makna keseimbangan yang didasari olah cinta kasih yang pada akhirnya setiap diri harus bertanggung jawab atas kehidupan bersama ini.

Semesta ketika sudah mulai tidak harmoni, maka akan terjadi saling curi untuk menyeimbangkan komunitasnya sendiri. Situasi ini akan menjadikan saling makan dan setelah makan akan selalu ada yang dikorbankan. Akibatnya yang lemah terus menjadi semakin lemah dan akhirnya punah.

Ia meminta kita semua bergabung, bergandengan tangan menyatukan hati dan pikiran. Karena pada akhirnya, tidak ada yang paling kuat, sakti, maupun hebat. Yang ada adalah menyadari bahwa perbedaan itu merupakan cara cerdas untuk melengkapi kekurangan menuju harmoni kehidupan. “Kejadian AirAsia hanya cara Allah untuk menunjukkan bahwa kita harus sudah mulai bergerak menuju harmoni kehidupan,� tutur penulis sejumlah buku tentang hynoparenting ini. n RIDWAN

52

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

BISNIS 38 Tahun Geluti Usaha,

Suwanto Menapak Sukses

Suwanto SE, M.M

“Jika orang ingin hidup bahagia harus berilmu dan beragama,” katanya! Dengan ilmu orang dapat memperoleh kemudahan, untuk memiliki kedudukan, kekuasaan, dan kehormatan. Dengan agama orang dituntun ke jalan terang, jujur, sederhana, tidak sombong, dan setia pada amanah.

I

tulah sepenggal kalimat yang menempel dibenak Suwanto SE, M.M. pengusaha sukses asal Semarang. Begitu lulus SD tahun 1963, dia bertekad meninggalkan Desa Banaran, Kecamatan Manyaran, Wonogiri, Dengan satu tekad, harus bisa melanjutkan sekolah. Hati yang teguh, dalam keprihatinan, termasuk menjadi pembantu rumah tangga, akhirnya studi di SMEP dan SMEA dapat saya selesaikan dengan kebanggaan.

“Tidak terbayangkan jika saya dan kakak-kakak saya tetap tinggal di desa. Untunglah Bapak dan Simbok saya memiliki kearifan lokal, dengan kesederhanaan mewariskan falsafat hidup yang memotivasi diri saya,” SWARA NUSANTARA | Januari 2015

paparnya dalam buku perjalan karier pengusaha sukses ini.

Mencari ilmu harus dengan laku, betapa sulit dan beratnya laku itu, sampai harus tidur di serambi masjid dan menjadi pembantu rumah tangga.

Dan dengan laku prihatin, dengan kesederhanaan, kejujuran melahirkan banyak teman. Jika pengorbanan dilakukan dengan ikhlas, semuanya tidak akan sia-sia.

Keberhasilan Suwanto selama 38 tahun membangun usaha penerbitan dan percetakan Aneka Ilmu Group.

Semangat dan tekad yang membara, serta mau bekerja keras, teliti, dan ulet adalah modal utama. Tetapi menurut Ayahnya, ada satu lagi. Harus ada

perhitungan. Dengan kearifan Ayahnya, dia merumuskan slogan kerja yang disebut TUTA. Tekun, Ulet, Teliti, dan Ada Perhitungan. Ini yang menjadi semangat dan sifat kinerja keras kami di jajaran manajemen Aneka Ilmu Group.

Jujur mengaku sebagai “Anak Ndeso” Meski telah melanglang buana, Suwanto masih lebih senang makan gembili, uwi, kacang rebus, dan pisang godog, dibanding dengan roti dan makanan modern lainnya. Tetapi lebih dari sekadar makanan, sikap dasar ndeso yang berupa kesederhanaan, jujur, lugas, tegas, kekeluargaan, alami dan selalu ingin maju dan terus belajar.

Kini di era tekonologi informasi global dan era cybernetika itu, justru karakter dasar yang ndeso itu yang banyak dicari.

Obsesi ibunya tentang kehidupan priyayi misalnya dalam hakikat sejahtera fisik dan bahagia secara spiritual, dalam era modern sekarang ini, adalah orang terhormat yang memiliki akses untuk hidup serba nyaman, mudah, cepat, ringan, dan menyenangkan. Orang bilang kehidupan yang serba digital dan smart! Kunci pintu rumah cukup dengan kartu, bukan grandel dan gembok.

Dalam berkendaraan mobil, tidak perlu kunci dan remote cukup hanya dengan panggilan si empunya, sensor suara sudah mengenali dan membuka pintu mobil. Bahkan dengan bantun satelit, GPS yang dipasang di dashboard, dapat menuntun sopir untuk mencari rumah makan yang enak. Inilah kehidupan ala priyayi di era digital. Jadi, harapan ibunya agar dia menjadi priyayi tidak salah, dan atas doa dan restunya saya bisa mewujudkan harapannya.

Usaha penerbitan dan percetakan buku yang telah kami rintis semenjak pertama membangun CV. Aneka Ilmu kini berkembang menjadi perusahaan penerbitan dan percetakan papan atas di negeri ini. Untuk sampai setingkat ini tentu berkat kerjasama seluruh keluarga besar Aneka Ilmu. Didukung dengan fasilitas dan sarana dan prasarana mesin cetak atau pracetak yang modern. Kini kami melengkapi dengan mesin cetak jarak jauh, dengan mesin pracetak yang langsung mencetak plate tanpa melalui proses film, sehingga lebih efesien. n HARSONO

53

UKM

Batik Bayat Halus dan Sempurna Letak geografis Kecamatan Bayat berada 12 km dari Kabupaten Klaten ke arah selatan Jawa Tengah. Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kecamatan Bayat memiliki 18 desa, mata pencaharian penduduk selain bertani juga membuat gerabah dan membatik.

N

ama Bayat berasal dari kata tembayat-an yang berarti hidup rukun saling membantu dan bersinergi.

Pengertian tembayatan tersebut muncul pada saat Ki Ageng Pandanaran menetap di daerah ini setelah melakukan serangkaian perjalanan pengembaraan dari Semarang.

Ki Ageng Pandanaran adalah mantan Adipati Semarang yang mendapat tugas dari Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam ke daerah Selatan. Selain kata tembayatan, nama Bayat berasal dari kata bai’at (baiyat), hal ini juga terkait dengan kegiatan dan kehidupan Ki Ageng Pandanaran.

Sejarah kerajinan membatik di daerah

54

Bayat diperkirakan sudah ada sejak masa pra Hindu dan mulai berkembang sejak datangnya Ki Ageng Pandanaran.

Sejak abad ke 17. Tembayat atau yang sekarang lebih dikenal dengan Bayat merupakan daerah penghasil batik.

Alkisah, Ki Ageng Pandanaran berangkat ke Bayat mengikuti perintah Sunan Kalijaga untuk melakukan tapa dan menjalankan kehidupan religius. Begitu sohornya contoh hidup Pandanaran hingga ia pun lebih sering dikenal sebagai Sunan Bayat. Konon, sembari menyebarkan Islam, ia juga mengajari rakyat di Bayat, khususnya di Desa Paseban, keterampilan membatik.

Tujuannya adalah u n t u k

pemenuhan kebutuhan pakaian Sunan beserta sanak familinya.

Masyarakat Bayat tergolong dinamis dan terbuka, namun tetap berpegang pada tatanan kehidupan sebagai orang Jawa. Sikap hidup ini menjadi filosofi batik Tembayat dalam membuat setiap helai batiknya. Batik yang dihasilkan di Bayat ini mulai dari batik halus maupun batik sederhana dengan proses pewarnaan yang dikenal dengan proses kelengan yaitu proses warna yang hanya sekali celup.

Batik-batik yang ada di Kecamatan Bayat ini pemasarannya bukan hanya di Kabupaten Klaten saja, melainkan hingga ke luar kota seperti Surakarta, Yogyakarta, Semarang, Jakarta hingga ke luar negeri seperti Malaysia, Thailand, dan India, namun sebagian hasil batik ini dikirim ke Surakarta.

Sejak berdirinya Keraton Surakarta melalui perjanjian Giyanti (1755) banyak batik-batik yang digunakan oleh kerabat Keraton Surakarta dibuat di Bayat Klaten, dengan demikian keterkaitan batik Klaten dengan batik Solo merupakan keterkaitan yang sudah terjadi sejak masa lampau. Corak khas batik Bayat terdapat pada coklat sogan dan tanahannya ukel dan grinsing yang menyatu.

Sedangkan motif-motifnya mengambil dari motif klasik batik Solo (sido, semen, dan sebagainya).

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

UKM pasti mulai kehilangan para pengrajin batiknya yang lebih suka pindah ke kota seperti Yogyakarta dan Jakarta, atau alih profesi menjadi buruh bangunan, bertani atau berdagang.

Batik Bayat mulai berkembang lagi pada tahun 80-an dimulai dari desa Jarum. Berawal dari para pemuda yang bekerja di galeri-galeri lukisan batik di Yogyakarta. Melihat tingginya permintaan lukisan batik dan kurangnya pasokan, mendorong para pemuda untuk pulang kembali dan mulai memproduksi sendiri lukisan batik yang kemudian mereka jual ke Yogyakarta. Sebuah perubahan yang baik dari hanya pegawai menjadi produsen. Maka tidaklah mengherankan jika motif batik yang dihasilkan oleh daerah jarum bermotif modern, bebas dengan warna-warnanya yang cerah.

Meski telah banyak modifikasi Batik Bayat secara kontemporer, batik Bayat

Kolaborasi corak-corak tersebut muncul akibat interaksi yang sudah cukup lama antara Klaten dengan Surakarta. Warna dan motif batik yang dibuat umumnya mengikuti selera pasar yang berkembang di Solo, salah satu sebab mengapa sampai sekarang Bayat kurang dikenal oleh masyarakat luar Solo dan sulit untuk menggali motif mana yang merupakan motif khas Bayat.

Batik Bayat terkenal karena kehalusan dan proses pewarnaannya yang sempurna. Kecamatan Bayat yang memiliki 10 sentra industri batik.

UMKM batik ini memberikan kontribusi yang cukup besar untuk perekonomian Kabupaten Klaten.

Beberapa sentra produksi di Kecamatan Bayat, antara lain Batik Cap di Desa Beluk, Batik Tulis di Desa Jarum dan Desa Kebon, dan Batik Tenun Lurik di Desa Tegalrejo. Untuk proses pembuatan batik dari penggambaran motif batik, pembatikan, pencelupan, pengeringan, pengemasan sampai produk batik siap dipasarkan terdapat di Kabupaten Klaten itu sendiri. Sehingga tenaga kerja sebagian besar berasal dari Kecamatan Bayat yang telah menekuni usaha batik karena membatik dilakukan secara turun-temurun.

Batik Bayat mengalami masa keemasan pada tahun 60-an dan mengalami kemerosotan pada tahun 70-an setelah mulai digunakannya teknik printing atau sablon yang dapat memproduksi lebih cepat dan murah.

Desa-desa penghasil batik seperti Beluk dan Paseban yang sangat terkenal dengan batik halusnya perlahan namun SWARA NUSANTARA | Januari 2015

juga masih mempunyai motif khas, seperti Gajah Birowo, Pintu Retno, Parang Liris, Babon Angrem, dan Mukti Wirasat. Semua motif batik Bayat ini dominan dengan warna soga atau kecoklatan yang identik dengan warna batik Kasunanan Surakarta.

Selain itu Batik Bayat juga berusaha melestarikan batik dengan mengembangkan Batik Bayat motif cagar budaya yaitu mengenalkan motif-motif yang diinspirasi dari objek Cagar Budaya, salah satu diantaranya diadopsi dari motif ragam hias yang ditemukan pada relief Candi. Daerah Bayat yang secara kultural tidak jauh dari kawasan candicandi di Prambanan dan sekitarnya, dari beberapa relief seperti misalnya Pohon Kalpataru dan Kinara-Kinari yang ditemukan di Kompleks Candi Lara Jonggrang, Prambanan. n TRIYONO/RONALDO

Kerajinan Payet Sri Kerajinan Payet biasa dimodifikasi pada kebaya sebagai salah satu busana yang digunakan kebanyakan kaum perempuan.

Namun tidak menutup kemungkinan Payet bisa digunakan untuk busana kaum laki-laki.

S

eperti halnya Kerajinan Payet yang kini tengah ditekuni oleh Hj Sri Lestari bersama suami H Supriyanta, yang telah berkiprah di dunia Payet selama kurun waktu lebih dari 20 tahun.“Payet ini turun temurun dari orang tua. Kami hanya melanjutkannya,” ujar Sri di rumah produksi Payet, Dukuh Nalan, Desa Tarubasan, Karang Anom, Klaten, Jawa Tengah, kepada Swara Nusantara.

Keberadaan industri kerajinan Payet milik keluarga Sri Lestarini ini berkontribusi sangat positif bagi warga sekitar maupun desa tetangga.

Sedikitnya 15 warga dapat bekerja tetap. Selebihnya banyak warga yang mengerjakannya di rumah masingmasing. “Alhamdulillah, untuk Payet memang tidak semua kami yang tangani. Kami melibatkan juga warga sekitar dan desa tetangga yang memiliki kemampuan menjahit atau merajut. Kami berdayakan ibu-ibu untuk membuat Payet,” tutur ibu tiga 3 anak ini.

Berbagai jenis baju kebaya yang dimodifikasi dengan payet ini diberi nama-nama artis. Sebut saja, Syahrini, Zaskia Gotik, Shafira, Viona dan lainnya. Rumah Produksi Payet Sri Lestari meski telah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar namun hingga kini belum mendapat sentuhan dari pemerintah setempat.

Oleh karena itu, Sri mengaku, agar lebih banyak lagi warga desa yang bisa diberdayakan, bantuan dari pemerintah sangat diharapkannya.

Bukan hanya bantuan modal, tapi juga promosi dan pemasaran. “Kami berharap itu, karena kerajinan payet ini sangat membantu perekonomian warga desa,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemasaran produksi Payet yang dikelolanya hingga sekarang ini sudah merambah Klaten, Semarang, Surabaya, Jakarta, dan Sumatera. “Kami sudah keteteran dengan banyaknya permintaan, tapi alhamdulillah semua bisa teratasi,” kata Sri lagi. n TRIYONO/RENI

55

EVENT

PT Pertamina Lubricants Bantu 2 Unit Bus Donor Darah ke PMI

Direktur Utama (Dirut) PT. Pertamina Lubricants, Supriyanto D.H (kiri) memberikan bantuan dalam bentuk sponsor dua Mobil Bus Unit Donor Darah ke PMI secara simbolis yang diterima oleh Ketua Umum PMI, yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (kanan).

Meskipun bisnis pelumas sudah menjangkau dunia, namun sebagai perusahaan anak negeri. PT Pertamina Lubricants tidak akan pernah melupakan negerinya.

U

ntuk itulah, pada hari ini, Jumat 12 Desember 2014 PT Pertamina Lubricants mewujudkan salah satu bhaktinya untuk negeri tercinta, dengan menyerahkan sebagian dari keuntungan kepada Palang Merah Indonesia (PMI).

Penyerahan dana CSR tersebut adalah merupakan hasil sumbangan sebesar seribu rupiah yang dikumpulkan dari setiap hasil penjualan per liter pada program promo untuk setiap pembelian produk pelumas Fastron dan Enduro periode Pebruari 2014 yang dibeli oleh konsumen akhir atau pengguna.

56

Dari program tersebut berhasil terkumpul uang sebesar Sembilanratus delapanpuluh tiga juta rupiah (Rp. 983.000.000,-) yang kemudian ditambah dengan dana CSR perusahaan, sehingga jumlah total dana CSR terkumpul sebesar Rp. 1.050.000.000,- (Satu milyar lima puluh juta rupiah).

Dana sebesar itu kemudian diwujudkan dalam bentuk sponsor dua Mobil Bus Unit Donor Darah ke PMI yang akan dioperasikan di DKI Jakarta dan Tegal yang diserahkan langsung oleh Direktur Utama (Dirut)

PT. Pertamina Lubricants, Supriyanto D.H kepada Ketua Umum PMI Jusuf Kalla – yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut Supriyanto D.H, dana CSR ini diberikan sebagai salah satu bentuk kepedulian PT Pertamina Lubricants terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini diserahkan kepada Palang Merah Indonesia karena PT. Pertamina Lubricants sangat menyadari pentingnya Palang Merah Indonesia khususnya keberadaan mobil Unit Donor Darah agar lebih bisa menjangkau masyarakat umum di semua wilayah. “Mengapa kami pilih PMI, karena kami pandang dan memang pada kenyataannya PMI sudah terbukti sebagai organisasi yang kredibel, dapat dipercaya reputasinya untuk kegiatan SWARA NUSANTARA | Januari 2015

EVENT kemanusiaan Donor Darah di Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi,” tutur Supriyanto D.H. Supriyanto berharap, agar bantuan ini bisa bermanfaat dan memberi ruang gerak yang lebih besar lagi kepada PMI dalam upaya mendharma bhaktikan tugasnya kepada Bangsa dan Negara Indonesia tercinta.

“Kami menyadari betul, bahwa tanpa dukungan masyarakat Indonesia, mustahil bisnis pelumas PT Pertamina Lubricants bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bahkan menjangkau dunia – dengan ekspornya yang sudah menyasar lebih dari dua puluh enam Negara,” lanjutnya.

Untuk itulah, tambah Supriyanto – meski sudah mendunia PT Pertamina Lubricants akan terus berpijak di bumi tercinta, Indonesia – berbakti kepada Bangsa dan Negara, dan terus berbuat untuk kemajuan masyarakat Indonesia di semua bidang. n

Perwakilan dari PT. Pertamina Lubricants dan Palang Merah Indonesia (PMI) berpose bersama setelah penandatanganan MOU penyerahan dana CSR sebesar Rp 1.050.000.000,- dalam bentuk sponsor 2 unit Mobil Donor Darah PMI.

Teknologi Kurangi Solar untuk Listrik Distribusi listrik masih menjadi salah satu permasalahan penting dalam agenda pembenahan infrastruktur di Indonesia. Betapa tidak, kebutuhan energi dalam lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 8 persen, sementara kemampuan pasokan energi masih terbatas.

Made Wiratma, Growth & Strategy Director GE Distributer Power ASEAN

D

i sisi lain, pemanfaatan sumber energi alternatif khususnya energi terbarukan belum maksimal. Pembangunan sejumlah pembangkit tenaga listrik juga kurang efisien dari sisi efisiensi energi. Padahal, efisiensi energi jauh lebih murah biayanya dibanding harus membangun pembangkit tenaga listrik baru.

Karena itu, dalam rangka efisiensi energi dibutuhkan sejumlah terobosan teknologi. Salah satunya adalah teknologi CCHP (Combined, Cooling, Heating & Power) atau sering disebut juga trigeneration technology. Demikian Made Wiratma, Growth & Strategy Director GE Distributer Power ASEAN,

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

pada diskusi CCHP Energy Summit bertajuk CCHP for Bussines Indonesia, di Jakarta, Desember lalu. mengatakan, teknologi CCHP memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun lingkungan dengan mengurangi bahan bakar yang dibutuhkan dengan output daya yang setara. “CCHP dari Distribute Power yang bekerja secara efisien, mengurangi atau menghilangkan kerugian energi dari transmisi dan distribusi,” jelasnya.

Dalam diskusi yang melibatkan Jisman Hutajulu, Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM; Kunaefi, Direktur Energi Konservasi; Jon Respati, Ketua Masyarakat Efisiensi dan Konservasi Energi Indonesia serta Harry Hartoyo, Sekjen Masyarakat Kelistrikan Indonesia, Made Wiratma juga mengatakan kontribusi GE

Distributed Power hingga saat ini telah membantu menghasilkan 30 persen listrik di Indonesia.

Made menambahkan, pemerintah sudah melakukan kerjasama dengan GE untuk menggunakan teknologi GE Distributed Power. Targetnya, dapat menggantikan peran solar dan mesin diesel untuk mendistribusikan listrik ke daerah-daerah terpencil. Sebab bahan bakar yang digunakan adalah natural gas.

Karena itu, dia berharap, lebih banyak lagi pemerintah daerah yang menjalin kerjasama. “Jika pemerintah dapat meneruskan strategi ini, Indonesia akan mampu memangkas impor minyak solar menjadi 92.000 barel per tahun.

Dalam 10 tahun mendatang, Indonesia siap meninggalkan solar,” imbuhnya. n AF

57

EVENT

Aqua Water Research Training Center di KidZania

A

qua Grup bekerjasama dengan KidZania Jakarta (PT Aryan Indonesia) resmi membuka wahana Aqua Water Research Training Center di KidZania, Pacific Place, Jakarta dengan permainan yang lebih menarik dan mendidik untuk anak- anak.

Melda Rachman, Marketing Manager Danone Aqua, mengatakan, perusahaan percaya bahwa anakanak akan berperan penting untuk melindungi dan melestarikan lingkungan di masa depan. Perusahaan berharap dengan konsep baru ini, anak-anak mendapatkan pengalaman yang lebih menyenangkan dalam belajar memilih air berkualitas untuk kesehatan,

58

serta merawat lingkungan agar berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

Hal senada dilontarkan George Aly Razy, Director Marketing & Creative KidZania Jakarta. Ia menambahkan, KidZania sangat mendukung proses edukasi dengan cara yang menyenangkan dan partisipatif, sehingga proses pembelajaran menjadi sangat efektif. “KidZania yakin dengan adanya wahana Aqua Water Research Training Center, anak-anak menjadi lebih sadar akan pentingnya merawat alam sekitar agar tercapai harmoni antara alam dan manusia,� ujarnya. n AF

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

SENI & BUDAYA

Tantri Kotak

Dapat Royalti dari Bisnis Karaoke Bisnis karaoke memang cukup menggiurkan. Tidaklah mengherankan, banyak yang membuka usaha tersebut. Sebut saja artis Inul Daratista dengan Inul Vistanya, kemudian Charlie Van Houten, Rosa, NAV Karaoke, dan masih banyak lagi.

N

amun demikian, tak semua bisnis karaoke memahami tentang hak cipta penyanyi serta pencipta lagu yang dinyanyikan di karaoke tersebut. Padahal hak cipta itu dilindungi. Dengan kata lain, bisnis karaoke tersebut semata-mata hanya untuk mencari keuntungan senidiri, tanpa mempedulikan produsen, pencipta lagu, dan penyanyi.

Bagi produsen, pencipta lagu, serta penyanyi, tak perlu berkecil hati, dari sekian banyak bisnis karaoke ada salah satu usaha karaoke keluarga yang begitu peduli terhadap hak cipta.

Usaha karaoke tersebut adalah NAV Karaoke.

Menurut Budi dari NAV Karaoke, apa yang dilakukan usaha karaokenya

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

untuk peduli terhadap hak cipta memang sudah menjadi kewajiban.

Lantas bagaimana tanggapan penyanyi terhadap hal itu? Vokalis k e l o m p o k musik ‘Kotak” T antr i mengaku senang dengan apa yang dilakukan NAV Karaoke.

Dalam pandangannya, NAV Karaoke sangat peduli dengan hak cipta. Menghargai pencipta lagu dan penyanyi. “Ini merupakan terobosan yang oke banget. Karena ini merupakan hak banyak orang,” ujarnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dengan royalti, sambungnya, yang didapatkan dari NAV Karaoke, bisa menjadi warisan untuk anak dan cucu, Wanita yang pernah menjadi juri Indosialn Idol ini melihat NAV Karaoke

Tantri KOTAK

sebagai pioner dalam menghargai hak cipta lagu. “Ya, uang hasil dari NAV Karaoke bisa untuk beli bakso, He…. he…he…,” ujarnya dengan sedikit bergurau. n WAN

59

OPINI

Memaknai Pembangunan Manusia Oleh: Tommy F Awuy*

P

residen Joko Widodo mendirikan kementerian baru dengan nama “Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”.

Segera saja muncul pertanyaan, “pembangunan manusia”? Sebuah frase macam apakah ini?

“Pembangunan” dan “manusia”, mungkinkah kedua istilah yang jelas memiliki pemahaman dengan latar yang berbeda disatukan menjadi sebuah frase yang mampu memberikan isian yang bertujuan praktis untuk kemajuan nyata sebuah bangsa dan negara?

Sesungguhnya konsep “pembangunan manusia” itu bukanlah sesuatu yang sama sekali baru. Pada masa Orba konsep ini sudah muncul dan termasuk problem hakiki dalam pembangunan bangsa dan negara secara umum. Konsep ini tentu tidak muncul begitu saja.

Benih pembangunan ekonomi (economic development) khususnya sudah muncul terlebih dulu sejak awal Orba yang dianggap sebagai panglima menggantikan politik sebagai panglima bagi Orla dengan semboyan character building (pembangunan karakter).

Konsep “pembangunan ekonomi” mengandung pengertian kuat dari perspektif positivistik yang serba terukur di mana fakta-fakta ekonomi padu dengan perhitungan-perhitungan matematis sebagaimana terwakili dalam pengukuran nansakti, gross national product (GNP). Ukuran pembangunan sebuah bangsa diukur dari sana apakah sebuah negara layak disebut negara maju (developed country) atau negara berkembang (developing country). Teori “tinggal landas” yang sangat terkenal dan menjadi begitu paradigmatis dari W.W Rostow kala itu tak lepas dari pengukuran tersebut.

Tantangan paling signfikan tertujuh pada konsepsi tentang manusia itu sendiri sekaligus kekwatiran apabila Puan Maharani tak memiliki model khas dan terbuka, reformis, maka berjaga-jagalah untuk terjerumus pada slogan manusia seutuhnya ala Orbasoehartoistik itu.

Pergeseran Makna Pada tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) membuat langkah maju 60

dalam konsep pembangunan bangsa dan negara dengan mempublikasikan Human Development Report (HDR). Dari sini muncul kritik dan revisi terhadap konsep ‘development’ yang dihegemonik oleh pengukuran positivistik khususnya ketika konsep pembangunan tersebut diterapkan pada keberadaan diri manusia menjadi “human development”.

HDR pun pada hematnya bukanlah barang baru diukur dari publikasi pertama UNDP itu. Pada tahun 1968, seorang ekonom dan negarawan asal Pakistan Mahbub Ul Haq, mengeluarkan konsep ‘human development’ yang lalu mendapatkan partner yang sangat tepat yakni Amartya Sen dalam mengembangkan konsep ‘human development’ tersebut.

Baik Mahbub Ul Haq dan Amartya Sen tak sekedar menyoroti pembangunan ekonomi dari dalam diri ekonomi itu sendiri. Mereka memaknai hubungan pembangunan ekonomi yang tak terlepas dari pembangunan manusia secara lebih luas, terutama dari filsafat dan lebih khususnya lagi ethics di antara bidang filsafat lainnya seperti ontology (being) dan epistemology (knowledge).

Program utama dari Mahbub Ul Haq dan Amartya Sen yakni menyampingkan pendekatan positivistik dengan alasan bahwa manusia bukanlah objek dalam pembangunan ekonomi namun subjek dan sebagai subjek manusia tidak semata-mata bisa dilihat sebagai mahluk yang total rasionalistik lalu mengurung dirinya dalam pengukuran GNP. Sebuah pendekatan yang mendapat dukungan kuat dari UNDP. Amartya Sen misal menginterpretasikan lagi etika Aristoteles, Adam Smith, filsafat politik John Locke, Thomas Hobbes, J.J Rousseau, John Rawls, dll. Dua konsep tentang etika eudamonia (kebahagiaan) dari Aristoteles dan konsep “kebebasan” (freedom) dari para filsuf pendiri negara demokrasi itu diramu menjadi sebuah pemikiran etika ekonomi yang bercorak khas dan baru. Tepatnya Sen dianggap sangat cemerlang memasukkan konsep etika filosofis ke dalam ekonomi yang menghantarkannya menjadi pemenang Hadiah Nobel untuk bidang ekonomi.

Mahbub Ul Haq sendiri mengartikan pembangunan manusia itu pada “pilihan manusia” (people choises). Pembangunan ekonomi dan SWARA NUSANTARA | Januari 2015

OPINI pembangunan manusia dilihat sebagai ruang pilihan-pilihan sebagaimana manusia memiliki berbagai potensi dalam dirinya untuk kemudian mampu memilih di antaranya untuk eksis. Musuh pembangunan manusia dan ekonomi tak lain adalah menutup ruang-ruang pilihan itu sehingga manusia tak mampu menemukan dan memenuhi kebutuhannya sendiri sebagaimana jika kita sekedar tunduk pada perhitungan GNP. “Kebebasan” (Sen) dan “pilihan manusia” (Haq) merupakan dua konsep yang membuka berbagai dimensi kualitas kemanusiaan bagi makna pembangunan manusia yang lalu tercakup dalam tiga kategori besar: kesehatan (health), pendidikan (education), dan standart kehidupan (living standards). Dari sinilah makna “human

menunjuk langsung namun secara semiotik (interpretasi tanda) kita bisa membacanya pada slogan “bapak pembangunan”, siapa lagi kalau bukan Soeharto?

Sebuah kementerian baru dan menteri yang dari segi usia, pengalaman, dan pengetahuan (?) tergolong “belia”, Puan Maharani. Layaklah bila muncul reaksi spontan dari berbagai kalangan atas kementerian baru ini terkait dengan kemampuan Puan Maharani untuk menghidupi lembaga tersebut. Program macam apa yang bisa dibuat dan diaplikasikan? Tantangan paling signfikan tertujuh pada konsepsi tentang manusia itu sendiri sekaligus kekwatiran apabila Puan Maharani tak memiliki model khas dan terbuka, reformis, maka berjaga-jagalah untuk

development index” (HDI) itu muncul dan digunakan hingga saat ini. Intinya pada “kebebasan memilih” sebagai landasan etika.

Kementerian Pembangunan Manusia?

Dalam perkiraan yang sangat optimistik, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi sangatlah terkait dengan latar belakang di atas. Dengan hadirnya departemen kementrian yang baru ini harapan untuk mewujudkan semboyan “revolusi mental” terbuka luas sekaligus sebagai sebuah tantangan yang luar biasa beratnya.

Bercermin pada masa Orba, pembangunan manusia melahirkan jargon yang enak disebut namun berbeban makna alangka beratnya, yakni “manusia seutuhnya”. Seperti apa dan siapakah manusia seutuhnya itu sebagai panutan? Manusia menjadi sempurna apabila dalam kehidupan keseharian bermasyarakat dan bernegara sepenuhnya mengikuti doktrin Pancasila (versi penguasa). Siapakah panutannya? Tak mudah

terjerumus pada slogan manusia seutuhnya ala Orba- soehartoistik itu.

Tantangan lain adalah pada nama kementerian itu sendiri yang terkesan sekedar menerjemahkan “human development” menjadi “pembangunan manusia”. Apa yang mau dibangun dari manusia?

Sedangkah dia tertidur pulas lalu sudah saatnya harus dibangunkan?

“Pembangunan manusia” sebagaimana HDR jelas tertuju pada dimensi kualitas atau mutu eksistensial bukan melihat manusia sebagai seonggok tubuh yang menyimpan potensi yang bisa diekspos menjadi seperti mesin yang bekerja secara mekanistik lalu berujung pada eksploitasi demi keuntungan “pihak-pihak tertentu”. Jika mungkin kementerian ini bisa dibaca sebagai “kementerian peningkatan kualitas manusia dan kebudayaan” atau “kementerian peningkatan mutu kemanusiaan dan kebudayaan”. Lebih manusiawi maknanya. Siapa tahu?

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

(*Tommy F Awuy, Dosen Filsafat; Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Depok

61

FORMULIR BERLANGGANAN Mulai Berlangganan

: ................................................................................

Nama Lengkap

: ................................................................................

Alamat Lengkap

: ................................................................................

................................................................................

Nomor Telp.

: ................................................................................

HP : ................................................................................

Email : ................................................................................

Berlangganan Paket

:

6 Bulan Rp. 180.000,-

12 Bulan Rp. 360.000,-

Harga paket diatas berlaku untuk Pulau Jawa, diluar Pulau Jawa ditambah ongkos kirim swaranusantara1@gmail.com 62 Alamat Redaksi: Jl Raya Bogor No 1, Kramatjati, Jakarta Timur Telp/Fax: (021) 80898650 Email: SWARA NUSANTARA | Januari 2015

SWARA NUSANTARA | Januari 2015

63

64

SWARA NUSANTARA | Januari 2015