Epaper Tanjungpinang Pos 19 Desember 2015

TANJUNGPINANG POS SA B TU 119 9 DE SEMBER 2015 / 7 RABIUL AW AL 114 4 37 H BTU DESEMBER AWAL

RP 1.800

Xpress Air Cocok di Kepri TANJUNGPINANG- Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Muramis, menyambut kehadiran penerbangan pertama Xpress Air ke Bandara RHF Tanjungpinang yang datang dari Pekanbaru, Jumat (18/12).

Muramis mengatakan, maskapai penerbangan Xpress Air cocok di wilayah Kepri. Ke depan, penerbangan Xpress Air diharapkan mampu mendarat di beberapa kawasan lainnya di Kepri seperti Matak Kabupaten Anambas, Natuna, Bandara Letung dan lainnya untuk untuk menambah transportasi udara di sana. ”Xpress Air tentu sangat cocok untuk wilayah Kepri.

Ke depan kita berharap, bisa masuk wilayah pulau terluar Provinsi Kepri lainnya,” ujar Muramis kepada Tanjungpinang Pos usai menyaksikan pendaratan perdana maskapai Dornier 328 - 100 Express Air saat tiba di Bandara Internasional RHF Tanjungpinang.

Di hari yang sama kemarin, Direktur Komersil Xpress Air, Swandono Purnomo juga meresmikan rute baru tujuan Palembang-Yogyakarta dan Pekanbaru-Palembang serta Tanjungpinang-Pekanbaru. ”Hari ini, tidak hanya di Tanjungpinang Xpress Air buka rute terbaru, namun juga di Yogyakarta serta Palembang,” tambahnya mendampingi Muramis.

Khusus rute Tanjungpinang-Pekanbaru, Xpress Air menggunakan pesawat mesin propeller canggih yang nyaman untuk penumpang. Pesawat ini bisa membawa 30 penumpang. (ais) TIBA: Kapten dan pramugari maskapai Xpress Air saat tiba di Bandara RHF Tanjungpinang disambut Kadishub Kepri Muramis dan GM Bandara RHF Surachmat, Jumat (18/12).

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

DPRD Kepri Enggan Teken RAPBD 2016

Status Gubernur Jadi Kontroversi Posisi Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana yang sudah pensiun, 7 Desember lalu, menjadi kontroversi terutama di kalangan mitra kerjanya anggota DPRD Kepri.

F-AFFIF/HUMAS PEMPROV KEPRI

SERAHKAN DIPA: Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana menyerahkan DIPA 2016 kepada Kapolda Kepri Brigjend Arman Depari di Aula Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Jumat (18/12).

Agung Mulyana Bagikan DIPA 2016

Ekonomi Jangan Anjlok di Semester Pertama DOMPAK - Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada 363 satuan kerja (Satker), 7 kabupaten/kota di Kepri yang dilaksanakan di Aula Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Jumat (18/12). Selain itu, diserahkan juga dana transfer daerah se-Kepri.

Saat itu, Agung meminta agar belanja anggaran tersebut sudah bisa dimulai, Januari 2016 mendatang. Sehingga, anggaran tersebut bisa membawa dampak ekonomi bagi masyarakat.

Semakin cepat anggaran itu direalisasikan,

¾LANJUT KE HAL 2

Jangan sampai keputusan yang diambil beliau nanti disebut cacat hukum.

REDAKSI, Tanjungpinang

A

NGGOTA DPRD Kepri diminta melakukan konsultasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan posisi Agung Mulyana apakah masih tetap sebagai Penjabat Gubernur Kepri atau akan segera diganti mengingat sudah pensiun sebagai pegawai.

Inilah yang dikhawatirkan DPRD Kepri agar produk hukum yang dihasilkan tidak bermasalah ke depan. Termasuk tak ingin pengesahan APBD 2016 yang rencananya dilakukan, Senin (21/12) lusa justru bermasalah di kemudian hari.

Di satu sisi, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau sebelumnya disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agung sudah pensiun karena usianya sudah, 60 tahun tertanggal 7 Desember lalu.

Oktavia Leni

Pekerja Keras Cik Brahim

¾LANJUT KE HAL 2

¾LANJUT KE HAL 2

Onward Siahaan

Derita Donna, Bayi Berusia Dua Minggu

Tumor Pecah, Selalu Transfusi Darah

Pelantikan gubernur terpilih masih lame, wai...

BAYI yang baru lahir kerap menangis. Itu hal biasa yang dialami bayi. Namun, Donna Wahyu Maria, bayi yang lahir, Rabu (4/12), menangis karena menahan rasa sakit. Ia harus menahan derita ini lantaran bawaannya sejak lahir yang sudah diserang penyakit.

ANDRI, Tanjungpinang KETIKA lahir, sudah ada tanda merah di tubuhnya. Putri pasangan Elsa Nanda Bestari dan

Bayu Setyo tersebut divonis tim medis menderita tumor ganas.

Karena tak bisa ditangani di Tanjungpinang, akhirnya Donna

¾LANJUT KE HAL 2

Status Gubernur Jadi Kontroversi

Jumat, 18 Desember 2015

USD

14.102

AUD

10.057

SGD

9.960

JPY

11.514

F-ANDRI/TANJUNGPINANG POS

GBP

21.024

DAMPING: Devi sedang mendampingi keponakannya Donna Wahyu Maria di ruang bayi RSUD Kepri, Selasa (8/12).

MYR

3.270 SUMBER : BI

WEBSITE: www.tanjungpinangpos.co.id

EMAIL: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

FOLLOW US ON TWITTER @TgpinangPos

ADD US ON FACEBOOK Tanjungpinang Pos

TANJUNGPINANG POS TU 19 DESEMBER 2015 SABTU SAB

2

Ekonomi .....dari halaman 1 ditembuskan kepada Mendagri selaku pembina seluruh gubernur. Kemudian ke Menteri Keuangan karena semua APBN merupakan uang pusat dan Sekretaris Negara karena merupakan sekretaris presiden.

Ketika ada surat seperti itu, langsung disampaikan ke presiden. Presiden akan merespon dengan mengundang rapat para menteri. ”Baru Menteri Kelautan yang sudah respon. Contoh yang diberikan Kementerian Kelautan itu sudah kita kasi ke menteri yang lain,” bebernya.

Kenapa wewenang itu diperlukan? Hal itu untuk mempercepat penentuan siapa pengelola DIPA tersebut di daerah terutama untuk Dana Dekonsentrasi, dan dana alokasi lainnya.

Jika menunggu SK penetapan pengelola keuangannya dari pusat, maka membutuhkan waktu 2-3 bulan. Sebab, masih diperiksa Dirjend dulu atau Sekjend kemudian diserahkan ke menteri. Setelah itu diteken lalu dikembalikan ke daerah. ”Kalau wewenang itu diberikan kepada saya, tak perlu lagi ke pusat. Cukup di sini saja. Sehingga, belanja anggaran bisa lebih cepat. Januari kita harapkan sudah selesai,” tambahnya.

Dijelaskannya, jika masih menunggu SK dari menteri terkait dari pusat, maka prosesnya cukup panjang. SK itu bisa sampai Maret.

Setelah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Keuangan serta Bendahara Jasa, maka lelang sudah bisa dimulai.

Untuk proses lelang butuh 45 hari. Kemudian menetapkan pemenang dan kontrak kerja sama. ”Bisa-bisa kerja pihak ketiga (kontraktor) Juni atau Juli. Kapan lagi mereka kerja. Ini yang membuat kegiatan itu lambat,” katanya mencontohkan.

Tahun ini semuanya dipercepat. Agung ingin dana ini segera direalisasikan. Karena tahun ini, bukan hanya segi serapan anggaran saja yang dibutuhkan, juga kualitasnya.

Adapun jumlah DIPA yang diserahkan yakni Rp 5.438.090.000.000 (Rp 5,438 triliun). Sedangkan dana transfer dari pusat ke 7 kabupaten/kota di Kepri ditambah Pemprov Kepri tahun depan, sekitar Rp 6,65 triliun. (mas/dlp)

maka semakin cepat juga perputaran ekonomi terjadi. Jika sudah ada aktivitas pembangunan, maka ekonomi sudah jalan.

Karena itu, Agung Mulyana sudah merencanakan agar penyerapan anggaran tahun depan lebih cepat dari tahun ini.

Sehingga, pertumbuhan ekonomi Kepri semester pertama bisa dipertahankan.

Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Kepri semester pertama anjlok karena serapan anggaran masih rendah. Pertumbuhan ekonomi Kepri tumbuh hingga 6,6 persen di akhir tahun ini lantaran banyak pembayaran kegiatan/proyek.

Khusus untuk APBN di Kepri hingga 30 November 2015, masih ada sisa sekitar Rp 2,37 triliun.

Kakanwil Ditjend Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri Didyk Choiroel mengatakan, pertumbuhan ekonomi di akhir tahun ini akan membaik seiring banyaknya pembayaran-pembayaran dari pemerintah kepada pihak ketiga.

Untuk serapan APBN se-Kepri tahun 2015 ini diprediksi sekitar 92 persen. ”Kalau keuangan tak mungkin habis 100 persen. Pasti ada sisa. Serapan anggaran kita tahun ini tetap tinggi,” jelas Didyk.

Agung Minta Pelimpahan Wewenang Menteri Agung menambahkan, selama ini banyak kelemahan pemerintah dari sisi administrasi yang membuat serapan anggaran lambat di awal tahun. Salah satunya penetapan Surat Keputusan (SK) pengguna anggaran tersebut.

Tahun ini, Agung sudah meminta pelimpahan wewenang dari pusat kepadanya untuk meneken SK penggunaan anggaran DIPA tersebut.

Tanggal 2 November lalu, ia sudah mengirimkan surat kepada Mendagri, Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan tembusan Menteri Bappenas agar dirinya diberi kewenangan mengeluarkan SK penggunaan anggaran tersebut. ”Saya orang pusat. Orang birokrasi. Jadi tahu aturan dan birokrasi di pusat. Makanya, saya mengirim surat pelimpahan wewenang tersebut. Yangsudah merespon baru Kementerian Kelautan, Bu Susi,” ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Dijelaskannya, surat itu

Money Politic Bisa Gugurkan Cakada TANJUNGPINANG - Jika ada cakada yang terbukti melakukan money politic atau politik uang, bisa menggugurkan pasangan cakada. Untuk menggugurkan pasangan cakada, tentu harus ada ketentuan khusus yang terkait dalam hal tersebut.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepri Razaki Persada mengatakan, ketentuan khusus seperti adanya ketentuan dari badan pengadilan.

Namun, dilihat sejauh mana keputusan dari lembaga pengadilan. Karena ini bisa mempengaruhi pengguran pasangan cakada. ”Tapi, tentu ada kajian-kajian,” kata Razaki Persada kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (18/12).

Ia menyampaikan, awalnya proses dan prosedur pemeriksaan dilakukan di tingkat Panwaslu hingga Bawaslu berdasarkan temuan dan laporan dari masyarakat. Setelah itu, baru dikaji bersama-sama apakah ini akan diteruskan kepada

kepolisian atau pengadilan.

Sejauh ini, Bawaslu Provinsi Kepri sudah menerima laporan kasus money politic yang terjadi di Kota Batam. Kasus money politic ini sedang dalam proses. ”Namun yang banyak kita proses adalah korban. Kita juga menelusuri siapa yang memberikan dan oleh siapa,” sebutnya seraya mengatakan diberikan oleh siapa, apakah itu terkait pasangan cakada. ”Ini yang sulit untuk dibuktikan antara pemberi money politic dengan pasangan cakada tersebut. Tapi, kita tidak bisa memaksa juga karena keterbatasan seperti waktu,” terangnya sambil menyebutkan bahwa batas pelaporan tujuh hari setelah ditemukan kejadian tersebut.

Kalau ada temuan di masyarakat silakan lapor ke Panwaslu atau Bawaslu. Sudah tugas mereka melakukan pemeriksaan dan kajian. ”Apapun yang ada silakan

laporkan. Nanti kami proses dan lakukan penanganan pelanggaran tersebut. Ini termasuk kategori pelanggaran apa yang dilaporkan masyarakat ke kita,” singkatnya.

Dalam kesempatan ini, Indrawan Susilo Prabowoadi, Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kepri mengatakan, kejadian money politic itu hanya di daerah Batam. Sedangkan di daerah lainnya hanya sebatas omongan saja. ”Kami ini perlu alat bukti dan saksi. banyak yang muncul ke permukaan. Ada yang menyampaikan pengaduan dan katanya memiliki alat bukti. Ini sangat bagus untuk dilanjuti.Tapi sudah tujuh hari, tidak ada laporan,” bebernya.

Kalau dilihat dari sisi waktu kejadian, sudah lebih dari tujuh hari. Artinya, sudah lebih batas waktu pelaporan. ”Ini yang kami sayangkan.

Keberanian masyarakat untuk menjadi saksi dan membawa bukti perlu didor-

ong lagi,” singkat Indrawan.

Natuna Bebas Politik Uang Sampai saat ini, laporan pelanggaran Pilkada serentak tahun 2015 di Natuna belum ada. Pilkada berjalan aman dan lancar, karena laporan masyarakat yang masuk ke Panwaslu Natuna sifatnya subtansional. ”Laporan subtansional itu seperti masyarakat yang tidak terdaftar di DPT dan harus memilih menggunakan KTP, sementara jumlah pemilih yang menggunakan KTP melebihi surat suara yang disediakan PPK. Tidak ada laporan politik uang,” kata Sukardi Divisi Penanganan Pelanggaran-Pelanggaran Pemilukada Panwaslu Natuna kepada Wartawan melalui selulernya, Jumat (18/12).

Sukardi menjelaskan, terkait laporan masyarakat tersebut, pihak Panwaslu sudah melakukan koordinasi dengan KPU dan PPK yang bersangkutan untuk segera

menutupi kekurangan surat suara tersebut dan sampai saat ini hal itu sudah bisa diatasi. ”Pada intinya laporan tersebut tidak mengganggu kelancaran jalannya penyelenggaraan Pemilukada serentak di Natuna. Namun demikian, kejadian ini menjadi catatan bagi penyelenggara agar ke depannya masyarakat benar-benar terdaftar sebagai pemilih tetap,” ungkap Sukardi tanpa menyebutkan lokasi kejadian dimana.

Sementara untuk laporan pelanggaran Pemilukada dari tim kemenangan paslon, sampai rapat pleno rekapitulasi perolehan surat suara kemarin tidak ditemukan pelanggaran yang berarti. ”Sampai saat ini belum ada laporan pelanggaran yang sifatnya krusial sekali yang harus ditangani sampai tingkat Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi tidak dipungkiri di luar kewenangan kami mungkin ada,” pungkasnya. dri/cr25/

Pekerja ............................................................................... dari halaman 1 DIMANA ada kemauan, di situ ada jalan. Perumpamaan ini benar-benar dialami Oktavia Leni Handayani. Kerja kerasnya untuk memulai bisnis online akhirnya berhasil juga dan hasilnya bisa untuk biaya kuliahnya. Saat membuka bisnisnya, wanita kelahiran Payakumbuah Sumatera Barat, 22 Oktober 1982 ini menjual tas, ponsel, per-

nak pernik ponsel dan lainnya.

Sekarang, ia sudah bisa buka rental mobil. ”Semuanya berkat kerja keras dan usaha yang gigih. Ngapain kita harus malu untuk memulai sesuatu. Klo itu halal, kenapa gak. Toh kita akhirnya memetik hasil yang memuaskan dari itu kita belajar gimana hidup,” ujar wanita yang akrab dipangil Leni ini.

Lulusan Akademi Gizi Padang Sumatera Barat ini sekarang kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjunguban sebagai Ahli Gizi. Namun, wanita yang hobi memasak tersebut tetap melanjutkan kuliahnya di Ibnu Sina, Batam jurusan Kesling.

Anak keempat dari empat ber-

saudara ini juga punya pengalaman lucu. Saat pertama kali diterima PNS di Pemprov Kepri, mereka jalan kaki bersama temannya dari Ramayana Mall ke Kantor Gubernur. Saat itu, Kantor Gubernur masih berada di Jalan Basuki Rahmat. Saat ini, eks kantor gubernur tersebut sudah disulap menjadi Kantor Perpustakaan dan

Arsip Daerah. Waktu itu, temannya baru beli sepatu baru dari Ramayana Mall. Karena penuh semangat, Neli dan temannya jalan kaki ke kantor. ”Sepatu barunya dipakai jalan kaki. Tak taunya, di perjalanan sepatu temanku itu copot. Kami pun tertawa sepanjang jalan,” ujar penyuka warna biru dan sate ini. (mas)

Tumor ................................................................................ dari halaman 1 dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Rabu (16/12).

Sebelumnya, Donna sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepri, Km 8 Atas Tanjungpinang selama sebelas hari yakni sejak lahir, 4 Desember hingga, Selasa 15 Desember 2015.

Selama di RSUD Kepri, anak kedua yang tinggal di Km 14 Kijang bersama kedua orangtuanya itu ditangani oleh dokter spesialis anak RSUD Provinsi Kepri, yaitu Helmi Tri Puji Lestari.

Sejauh ini, Helmi Tri Puji Lestari bersama tim medis RSUD Provinsi Kepri-Tanjungpinang telah melakukan CT-Scan tumor ganas (rabdomiosarkoma) pada bayi malang tersebut.

Helmi Tri Puji Lestari mengatakan, kanker yang menyerang bagian otot tubuh itu menjalar di bagian kepala, leher, dan

kandungan kemih. Helmi Tri Puji Lestari curiga melihat kondisi korban karena yang dialami Donna persis seperti tumor ganas dengan ciri-ciri yaitu, tumbuh cepat, bentuknya rapuh dan mudah berdarah. ”Seperti yang dialami pasien (Donna, red) kita,” kata Helmi Tri Puji Lestari kepada Tanjungpinang Pos di ruang Poli Anak RSUD Provinsi Kepri Km 8 Atas Tanjungpinang.

Awalnya, kata Helmi Tri Puji Lestari, bayi baru lahir itu terdapat seperti benjolan di bagian mata sebesar telur bebek.

Benjolan ini tidak menggangu saluran pernafasan Donna. Kemudian, benjolan tersebut sudah sebesar bola tenis dalam waktu kurang lebih satu minggu. Benjolan ini sudah mengganggu pernafasan Donna.

Benjolan besar ini mudah pecah dan selalu keluar darah. Ini

membuat Donna kekurangan darah. ”Kita sudah lakukan transfusi darah untuk dia (Donna, red).

Selain itu, kita juga sudah cek agar tidak ada perluasan tumor ke jaringan lain seperti otak, paruparu dan sumsum tulang. Alhamdulillah, sejauh ini belum ditemukan,” sebut dia.

Lalu, kenapa dirujuk ke RSCM Jakarta? Itu karena Donna perlu diagnosis pasti dengan biopsi (patologi anatomi). Kemudian, tindakan pembedahan cukup sulit. Jika memerlukan termoterapi, belum tersedia di RSUD Provinsi Kepri, Km 8 Atas Tanjungpinang. ”Kondisi saat ini stabil. Cuman, saat ini sulit bernafas.

Karena tumornya menekan hidung,” singkatnya.

Terpisah, Devi, tante Donna sempat bercerita kepada Tanjungpinang Pos di lantai 2 tepatnya di depan ruang Perina RSUD

Provinsi Kepri, Donna lahir di Bidan Ririk di Mekar Sari Jalan Ganet Tanjungpinang, Jumat (4/ 12) lalu sekitar pukul 10.45 dengan kondisi ada tanda merah di bagian mata kanan.

Kemudian, di bagian bola mata Donna juga terdapat seperti ada benjolan. ”Saya tunggu seorang diri di Bidan. Dengan sigap, bidan langsung memutuskan untuk dirujuk ke RSUD Provinsi Kepri,” kata Devi.

Devi dan keluarga lainnya sempat terkejut melihat secepat itu perubahan benjolan yang terdapat di bagian mata kanan Donna. ”Cepat betul berubahnya. Makin besar saja benjolannya. Awalnya itu hanya seperti memerah saja. Sekarang sudah besar seperti itu,” sebut dia.

Dalam kesempatan ini, wanita yang mengenakan kacamata ini sempat mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota

Tanjungpinang serta Pemprov Kepri yang sudah peduli dengan keluarganya. ”Alhamdulillah kita dapat respon dari pemerintah kota dan Pemrov. Sebab, awalnya kita pakai layanan BPJS Mandiri dan sekarang dialihkan oleh Pemko ke Jamkesda Provinsi. Besok (Rabu, red) akan dirujuk ke RSCM Jakarta,” ucapnya sambil menemani menunjukkan kondisi Donna Wahyu Maria yang terbaring dengan benjolan dan diselimuti.

Sri Murtini, nenek Donna pada, Jumat (18/12) kemarin mengatakan, kondisi cucunya masih baik dan stabil. ”Sekarang dalam pemeriksaan dokter mulai dari dokter spesialis anak, spesialis mata dan spesialis tumor.

Sekarang masih di ruang observasi anak di IGD. Karena kita belum dapat ruangan (rawat inap, red),” ujarnya singkat via ponselnya, kemarin. ***

Status.........................................................................................................................dari halaman 1 Di sisi lain, sebagai Penjabat Gubernur, Agung menempati jabatan politis yang tidak dibatasi umur.

Terkait hal ini, menjadi penafsiran berbeda di kalangan anggota dewan sehingga ada yang setuju jika Agung yang meneken pengesahan APBD Kepri 2016 dan ada yang ragu karena takut bermasalah ke depan.

Jika melihat syarat awal, seorang Penjabat Gubernur harus ASN aktif dan minimal Eselon 1A. Eselon 1A hanya ada di pusat yakni setingkat Dirjen atau Sekjend serta staf ahli kementerian/lembaga.

Di Kepri sendiri tak ada pejabat Eselon 1A. Yang ada adalah dua orang pejabat Eselon 1B yakni Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux dan Rektor UMRAH Tanjungpinang Prof Syafsir Akhlus.

Untuk menjadi penjabat Gubernur Kepri, syaratnya adalah Eselon 1A, PNS aktif dan memiliki jabatan di kementerian. Agung sendiri merupakan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).

Sehingga, Agung bisa dilantik Mendagri menjadi Penjabat Gubernur Kepri karena posisinya ada dan terhitung pejabat Eselon 1A serta ASN aktif.

Menjadi pertanyaan sejumlah anggota dewan, saat ini Agung bukan sebagai ASN aktif lagi karena sudah pensiun. Jabatannya di Kementerian juga secara otomatis akan digantikan pejabat lain karena sudah pensiun.

Di sisi lain, ada juga yang menyebutkan bahwa Agung tetap sebagai Penjabat Gubernur Kepri yang sah sebelum ada SK

pergantian penjabat gubernur yang baru dari Mendagri. Dua pendapat berbeda ini mencuat di kalangan anggota DPRD Kepri.

Onward Siahaan, anggota DPRD Kepri dari Gerindra menyarankan agar pimpinan dewan melakukan konsultasi ke Mendagri sehingga ada kepastian hukum di Kepri. ”Sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak bermasalah ke depan,” katanya, kemarin.

Menurut Onward, di kalangan rekan-rekannya anggota DPRD Kepri sendiri, masih ada multi tafsir, terkait dengan keberadaan Agung Mulyana. ”Jangan sampai keputusan yang diambil beliau nanti disebut cacat hukum. Itu jadi masalah untuk kita. Termasuk APBD 2016 nanti. Kita butuh kepastian. Jangan multi tafsir,” imbau Onward.

Kerja Sesuai Keppres Ketika hal ini ditanyakan kepada Agung Mulyana, ia mengatakan dirinya masih Penjabat Gubernur Kepri. Sebab, ia bekerja berdasarkan Keppres yang pengangkatan dirinya. ”Saya menjabat sampai Gubernur hasil Pilkada baru dilantik. Itu sesuai SK pengangkatan saya,” ujar Agung kepada Tanjungpinang Pos di Aula Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Jumat (18/12).

Bahkan, Agung berjanji akan menunjukkan Keppres tersebut kepada wartawan hari ini, Sabtu (18/12). ”Besok adinda (wartawan) bisa lihat. Isinya jelas,” ungkapnya.

Ia mengatakan, yang melantik dirinya menjadi Penjabat Gubernur Kepri adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjah-

TANJUNGPINANG POS Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

Chairman Chief Executive Officer Komisaris Utama Komisaris Direktur Utama Direktur Direktur

: : : : : : :

Rida K Liamsi Makmur Candra Ibrahim Hermanus E Mangundap Usep Rahmat Syaefullah Arga Permadi M Nur Hakim

jo Kumolo atas nama Presiden RI Joko Widodo. ”Yang mengusulkan Pak Mendagri. Yang menetapkan Pak Presiden sesuai Keppres (Keputusan Presiden) pengangkatan saya,” tambahnya.

Otomatis Harus Diganti Ketika hal ini ditanya ke Profesor Sadu, seorang pengamat pemerintahan yang saat ini bertugas sebagai dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menerangkan, otomatis harus berhenti, dan harus digantikan dengan orang lain.

Sebab, jika tidak diberhentikan maka kebijakannya menjadi salah atau tidak sah. ”Tidak berwenang lagi. Sekarang yang menjadi pertanyaan apakah SK pensiun itu sudah keluar atau belum, seharusnya sebelum pensiun SK sudah turun dahulu,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, jika ASN sudah berusia 60 tahun, maka jabatan yang dijalankan saat ini tidak bisa diperpanjang sebab batas seorang ASN adalah 60.

Lain, dengan dahulu, kecuali di dalam klausa pengangkatannya, ada perpanjangannya, tambahnya menjelaskan. ”UU ASN tidak boleh, sudah 60 tahun, seharusnya sudah keluar SK pensiun,” jelasnya menambahkan segala kebijakannya akan menjadi batal. ”Jangan sampai diperpanjang kebijakannya atau dipertahankan, nanti akan rugi,” tambahnya.

Apa kerugiannya? Ia menjelaskan, kerugian tak ditanggung pemda. Hanya kebijakan yang dikeluarkan menjadi tak sah, karena sudah seharusnya pensiun. ”BKD-nya teledor, (bisa) jadi masalah di kemudian hari. Kepu-

tusan yang diambil jadi tidak sah,” tegasnya kembali. ”Pertanyaannya SK sudah turun atau belum, kalau sudah 60 tahun jelas perintah undang-undang,” jelasnya.

Dewan Dua Kubu Terkait dengan masa pensiun Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana yang sudah lewat, DPRD Kepri enggan menandatangani ataupun mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2016.

Pasalnya, DPRD Kepri berasumsi hal ini bisa menimbulkan masalah, karena posisi Agung Mulyana sudah pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahkan polemik ini membuat DPRD Kepri terpecah dua kubu, ada yang setuju Agung untuk menandatanganinya, ada juga yang menolak hingga ada penjabat baru dari Kementerian Dalam Negeri. ”Iya ada dua pandangan di DPRD Kepri.Ada yang minta langsung disahkan saja RAPBD 2016.

Ada yang belum mau karena takut bisa menimbulkan masalah hukum, kaitannya dengan status Pak Agung yang sudah pensiun,” ungkap Ketua Komisi II Bidang Keuangan DPRD Kepri, Iskandarsyah kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (18/12).

Kelompok pertama yang meminta RAPBD disahkan beralasan, bahwa Keputusan Presiden (Kepres) pengangkatan Agung masih sah dan belum ditarik oleh mendagri. Artinya, Agung Mulyana masih aktif sebagai Penjabat Gubernur Kepri. ”Makanya kawan-kawan yang kelompok ini minta langsung disahkan saja atau ditandatangani

Pimpinan Umum/GM/Penjab Pimpinan Perusahaan Pemimpin Redaksi Wakil Pemimpin Redaksi

: : : :

Arham.

M Nur Hakim.

Sigik Rachmat.

Zakmi.

Dewan Redaksi : Arham, Sigik Rachmat, Zakmi, Martunas Situmeang, Slamet Nofasusanto.

Ombudsman : Sutan J Siregar SH.

oleh Pak Agung,” ungkapnya.

Nah kelompok satu lagi menilai, posisi Agung Mulyana yang sudah pensiun dikhawatirkan membawa dampak pada produk hukum yang ditandatanganinya. ”Kalau bermasalah, siapa yang mau tanggungjawab. Itulah kenapa ada kawan-kawan yang tidak bersedia. Oleh karenanya, solusi terbaik adalah, kami akan konsultasi ke Mendagri langsung mengenai masalah ini,” tukasnya.

Agung Bisa Terus Jabat Pj Gubernur MASA pensiun jabatan Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana menimbulkan polemik, terlebih pejabat Kementerian Dalam Negeri tersebut telah mengakhiri masa pensiun sejak 7 Desember lalu.

Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah masuk masa pensiun sebagai ASN, apakah Agung harus diganti atau justru menyelesaikan masa tugasnya menakhodai Kepri hingga pejabat Gubernur Kepri dilantik?

Endri Sanopaka Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Raja HajiTanjungpinang berpendapat, perpanjangan masa jabatan seorang ASN merupakan hal biasa apabila ASN itu masih dibutuhkan dalam penyelenggara pemerintahan.

Misalnya masa pensiun seorang ASN tersebut telah memasuki 58 tahun, namun bisa tambah 2 tahun sehingga pensiun seorang ASN di usia 60 tahun.

Untuk Pj Gubernur Kepri yang masuk masa pensiun, ia berpendapat, Agung Mulyana dapat terus melanjutkan tugasnya sebagai Pj Gubernur, sebelum SK yang dike-

luarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diganti. ”Kalau belum ada keputusan yang baru, belum disebut gugur, kecuali ada surat keputusan menteri yang baru dan menunjuk pejabat lain,” sebut Endri.

Menurutnya, di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa ASN bukan hanya sebagai PNS. Namun juga terdiri PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa tentang pengertian dan penjelasan ASN terdiri dari PNS dan PPPK. PNS sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah, memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. ”Kalau dulu contohnya ada PNS dan honor, sekarang ASN merangkum PNS dan pegawai dengan perjanjian kontrak atau ASN tidak berstatus PNS,” sebutnya.

Tentu, menurut Endri, Kemendagri lebih tahu. Jika awal Agung Mulyana sudah akan memasuki masa pensiun, kenapa harus ditunjuk sebagai Pj Gubernur Kepri? ”Biasanya dan seharusnya

sudah dihitung dan dikalkulasikan usia, SK jabatan itu biasanya maksimal 1 tahun. Selagi masih ada surat menteri, maka dia (Agung Mulyana) tetap sah, sebelum SKnya habis. Sepanjang SK-nya hidup, tak masalah,” jelas dia menambahkan seorang ASN adalah pejabat negara yang dibayar dari uang negara.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum berhasil dihubungi Tanjungpinang Pos. Dari dua nomor kontak Pak Menteri Kabinet Kerja tersebut, hanya satu yang aktif.

Pesan singkat yang dikirim Tanjungpinang Pos, menanyakan perihal apakah Pj Gubernur Kepri harus diganti atau tidak belum dibalas hingga berita ini dibuat.

Agung Mulyana mengatakan, dirinya masih bekerja sampai kemarin lantaran belum ada SK pergantian dirinya atau belum ada penggilan kepada dirinya untuk berhenti dari jabatannya.

Ketika ditanya apakah statusnya berubah otomatis dari PNS ke PPPK, Agung menjawabnya singkat. ”Mungkin,” katanya sambil tertawa. ”Tapi saya belum dapat SK baru,” tambahnya. (noc/mas/fik/dlp/mbb)

LOWONGAN KERJA General Requirement Penempatan di pulau Bintan, Disiplin, mampu kerja dalam tim, dan tekanan

Terapist/Re exology Melakukan Terapi Sesuai Prosedur, Bekerja Full Time

Teknisi/maintenance/engineering Pendidikan minimal SMK teknik.

Pengalaman minimal 3-5 tahun sebagai teknisi.

Memiliki keahlian tentang listrik, pompa/plumbing, AC/pendingin, genset dll. Dapat bekerja dalam shift.

Account/Tax (Bertanggung jawab atas proses Akutansi dan Pajak untuk resort) v S1 Akuntansi dan Pajak v Pengalaman Kerja 3-5 thn v Menguasai full set accounting dan pajak di Indonesia v Menguasai perhitungan pajak, laporan dan pelaporannya v Menyukai bekerja dengan angka & teliti v Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik

DIVISI PRODUKSI Redaktur Pelaksana: Martunas Situmeang. Koordinator Liputan: Slamet Nofasusanto. Redaktur: Abas, Martua P Butarbutar, Taufik A Habu, Yusfreyendi, Roni Reporter:Tengku Irwansyah, Adly Hanani, Alrion, Andri Dwi Sasmito, Suhardi, Desi Liza Purba, Jendaras Karloan, M Indra Kelana.

Departemen Pracetak/Layout/Perwajahan: Fauziahmadrisa (Koordinator), Syafrul Amri, Gilang Dhikapati Jaringan/IT/Online: Syafrinaldi

DIVISI USAHA Umum, Adm, & Keuangan: Ari Istanti (Manager), Dahlia (Kabag). Iklan : M Nur Hakim (Manager), Saifullah (Ass. Manager). Pemasaran & EO: Yahya Siregar (Manager), Heru Irawan (Kadep). Biro-Biro: Martua P Butarbutar (Batam), Tengku Irwansyah (Lingga), Jendaras Karloan (Tanjung Uban), Alrion (Karimun), Indra Gunawan (Anambas).

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Lamaran di email ke:

liejiarong@gmail.com or hp: 082170018425

Tarif Iklan Halaman Muka (FC) Rp. 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka ( BW) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam,- (FC) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam ( BW) Rp. 15.000,-/ mm kolom. Iklan Umum/Display (BW) Rp. 15.000,-/mm kolom. Iklan Ucapan Selamat (FC) Rp. 7.000,-/mm kolom.

Iklan Ucapan Selamat (BW) Rp. 3.500,-/ mm kolom. Iklan Dukacita Rp 3.500,-/mm kolom. Sport Color Rp 7.000,-/mm kolom. Advertorial Rp. 5.000,-/ mm kolom.

TANJUNGPINANG POS TU 19 DESEMBER 2015 ABTU SAB

PRO -BATAM

3

Jalan Layang Simpang Jam Mulai Dibangun Telan Anggaran Rp 80 Miliar MARTUA, Batam PEMBANGUNAN fly over atau jalan layang dimulai dengan ditandatanganinya kontrak kerja sama antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Kemente-

rian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).

Jadwal pengerjaan ditandatangani beberapa hari lalu, hingga 2017 mendatang.

Menurut Direktur Perencanaan dan Teknik BP Batam, Imam

Bachroni, Jumat (18/12), kontrak kerja sama yang sudah ditandatangani, pembangunan fly over di Simpang Jam, Batam. Nilai proyeknya sekitar Rp 80 miliar. ”Proses pengerjaannya 700 hari kerja,” kata Imam.

Terkait dengan fly over di Simpang Kabil, yang awalnya direncanakan dibangun lebih dulu, baru akan dilelang April 2016 mendatang. Saat ini diakui, fly over masih tahap review design.

Adapun, anggaran pengerjaan proyek itu juga akan ditanggung pemerintah pusat. ”Kita harapkan segera. Fly over ini mende-

sak, karena kebutuhan kita mengatasi macet,” harapnya.

Sementara Direktur Promosi dan Humas BP Batam Purnomo Andiantono mengharapkan, pembangunan fly over diselaraskan dengan pembangunan jalan tol. Khususnya untuk pembangunan dari arah kawasan industri. ”Saat ini jalan tol ini masih

Sambut MEA, Pemko dan BP Dituntut Kompak BATAM - Perayaan hari ulang tahun (HUT) Batam ke-186 berlangsung sederhana. Di tahun terakhirnya sebagai Wali Kota Batam, memperingati HUT Batam, Ahmad Dahlan mengharapkan pemimpin ke depan, mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani. Sementara calon Wali Kota Batam, yang memiliki suara terbanyak sesuai hasil pleno KPU, Rudi berjanji mensinergikan Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, di MEA. Ahmad Dahlan saat paripurna istimewa DPRD Batam dalam rangka HUT Batam, Jumat (18/ 12) di Batam, berpesan agar pemimpin ke depan dan masyarakat untuk terus menjaga dan melanjutkan pembangunan demi kemajuan Batam.

Paripurna digelar dengan dipimpin Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Wakil Ketua Iman Setiawan, Zainal Abidin dan Tengku. Hadir juga calon wali Kota Batam, Rudi dan calon Wakil Wali Kota terpilih, Amsakar. ”Kita pelihara yang sudah kita capai dan tingkatkan di masa

F-MARTUA/TANJUNGPINANG POS

POTONG TUMPENG: Wako dan pimpinan DPRD Batam, merayakan ulang tahun Batam ke 186, Jumat (18/12).

mendatang,” pesan Dahlan.

Diingatkan Dahlan, menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), semua stakeholder untuk bersiap. Persiapan penting, baik mulai dari sumber daya manusia, regulasi hingga infrastruktur. ”Sehingga bisa bersaing dengan negara tetangga. Kita

harus kerja keras, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan,” harapnya.

Sementara Wakil Wali Kota Batam, Rudi yang juga calon Wali Kota Batam pemenang Pilkada, sesuai pleno KPU Batam menilai, masyarakat tidak akan terkejut lagi dengan MEA.

Alasannya, FTZ yang diberlakukan di Batam, mirip dengan MEA. ”Soal MEA ini sebenarnya tak mengejutkan di Batam.

Batam sudah seperti itu,” jelasnya.

Demikian, Rudi menilai perlu penguatan hubungan dengan Badan Pengusahaan (BP)

Batam. Bahkan diakui kalau pembangunan Batam tidak lepas dari Pemko dan BP. ”Pembangunan tidak bisa lepas dari pemerintah kota dan BP Batam. Tapi perlu penguatan sinergitas, sehingga kerjasama lebih baik dalam pembanguan,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Rudi membantah hubungannya dengan BP Batam tidak baik. Bahkan menurutnya, di banyak TPS pegawai BP Batam, dia dan pasangannya, Amsakar Ahmad, menang. Hubungan antar pegawai BP dan Pemko juga diakui baik saat ini. Hal itu diakui akan mendorong perbaikan hubungan antar lembaga. ”Hubungan itu harus dimulai antar manusia, kalau hubungan antar SDM BP-Pemko baik, lembaga juga baik. Saya baik hubungan, makanya menang di banyak TPS, tempat tinggal pegawai BP,” cetusnya.

Pada peringatan HUT Batam tahun ini, Pemko Batam menggelar serangkaian kegiatan. Diantaranya, pekan raya Batam, kenduri seni Melayu (KSM) dan dialog selatan. (mbb)

dipelajari oleh kementerian perhubungan. Mudah-mudahan segera,” jelasnya.

Sehari sebelumnya, Iman mengungkapkan jika BP Batam, akan fokus, membangun infrastruktur penunjang investasi di tahun 2016. Direncanakan, pembangunan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 500 miliar.

Di antara pembangunan, ada perluasan apron di bandara Hang Nadim, perbaikan rumah sakit, pelabuhan domestik Sekupang, Punggur dan pelabuhan Crude Plam Oil (CPO). ”Sudah pasti dianggarkan untuk pembangunan itu. Anggaran bantuan dari APBN sekitar Rp 200 miliar,” jelasnya. ***

Syamsul Calon Potensial Pj Wako Batam BATAM - KemenBatam, walau masa terian Dalam Negeri tugas hanya sekitar (Kemendagri), akan tiga bulan. menetapkan pejabat ”Harus memahaWali Kota Batam, mi Batam, sehingga menunggu dilanbisa menjaga stabilitiknya, Wali Kota tas di Batam,” katanBatam, hasil Pilkada ya. serentak. MenginPemahaman gat, Wali Kota AhBatam diingatkan mad Dahlan dan Syamsul Bahrum mencakup banyak Wakil Wali Kota hal. Selain kebutuBatam, Rudi, akan mengakhiri han masyarakat, namun juga masa periodenya pada akhir kebutuhan institusi yang dipFebruari 2016 mendatang. Di- impin. Diingatkan jika di Batam antara pejabat eselon II di ada dua pemerintahan yang lingkungan Pemprov Kepri, mengatur pembangunan. Dua nama Syamsul Bahrum dinilai institusi dimaksud, BP Batam potensial. dan Pemko Batam.

Menurut anggota DPRD ”Harus paham hubungan Provinsi Kepri dari Dapil Batam, dan menjaga sinergitas PemOnward Siahaan, Jumat (18/12) ko dan BP. Harus menjaga di Batam, menunggu dilantik menjaga hubungan dua lemwali kota defenitif, dibutuhkan baga itu, sebelum wali kota pejabat wali kota, yang menge- baru dilantik,” tegasnya. nal Batam. Selain itu, dibutuhHal ini diakui penting, agar kan figur yang bisa menjaga saat wali kota yang baru dilanharmonisasi hubungan dengan tik, tidak mengulangi nol lagi, Badan Pengusahaan (BP) hubungan dengan BP. (mbb)

TANJUNGPINANG POS SAB TU 19 DESEMBER 2015 ABTU

4

Astaga, Delapan Desa Belum Serahkan SPj

KEPEGAWAIAN

Batas Akhir Desember Ini TENGKU, Lingga DI akhir tahun ini, delapan dari 75 desa di Lingga belum menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana desa tahap I. Sehingga dipastikan pada pencairan tahap II akan terkendala dan membuat delapan desa itu susah menyelesaikan pembangunan dari alokasi dana desa.

Kepala Bidang Pemberdayan Masyarakat Desa Badan Pem-

dr Ignatius Luti MPH

Dinkes Tolak Akui Status IAL

berdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lingga Dodi Suhendra, mengatakan, ada delapan desa di 3 kecamatan belum mencairkan dana desa tahap kedua. Yakni di Kecamatan Singkep Barat, Lingga Utara dan Senayang. ”Tahap II ini ada 8 desa belum menyerahkan SPJ tahap I sehingga akan terkendala mencairkan dana desa tahap II,” kata Dodi.

Dodi menyebut, delapan desa itu ialah Desa Kuala Raya, Bakong, Marok Tua, Tanjungirat, dan Posek. Kemudian Desa Limbung dan Linau dan Desa Baran.

Kedelapan desa ini belum

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

PASAR: Aktivitas pedagang di Pasar di Lingga beberapa waktu lalu.

KEHILANGAN

DIBUTUHKAN SEGERA

Sales / Marketing

General Service Assistant (GSA)

Min. 2 years experience on sales/marketing (aviation background is an advantage), target oriented, good appearance & personality (women are preferable), good networking and marketing concept to develop market

Min. High School graduation (preferable from Aviation training institution), able to control airport activities / ground service and customer relation, able to build up and maintain good relationship with airport authorities

Accounting Staff

Reservation / Ticketing

Proses Cepat inan Syarat Mudah m a J Bunga Ringan B BPK Bisa Jemput Ke Rumah

Min. 2 years experience on the same position in any Min. High School graduation (preferable from Aviation eld (aviation background is an advantage), at least training institution), good appearance & personality diploma degree in accountancy (women are preferable), customer service oriented

Ingin penghasilan tambahan?? kirim berkas anda ke Trie Brasco: Jl. DI Panjaitan Km. 9 Komisi & Bonus bisa anda miliki

Max. 25 years old ; strong interpersonal ; able to work as team ; communication skills ; detail oriented ; well organized ; focus ; english active ; willing to be place in whole over Xpress Air Stations ; able to operate any computer system

Jln A. Yani (Simpang KUANTAN No. 1) Batu 5 Atas (100m Samping Kiri KODIM)

a. b. c. d. e. f.

3.

§ Isi 6 tablet, cukup satu tablet diminum 30 menit sebelum hubungan § Peny langsung kencang, kuat, tahan lama dan 4 hari reaksi masih

ejakulasi dini DATANG DAN BUKTIKAN KEAMPUHAN “ANDA DIJAMIN TIDAK AKAN KECEWA” terasa

§ Stamina meningkat dan mampu berulang-ulang tidak cepat keluar § Aman bagi penderita Hipertensi dan Kinerja Jantung § Herbal 100% aman juga obat lemah syahwat, impotensi dan

Syarat : « P/W Maks. usia 25 tahun « Single « Berpenampilan Menarik

Hubungi

Mutiara Sofi School 0852 6312 3739 evashofiana123@gmail.com

ALAT BANTU WANITA

VIMAX ORIGINAL

§ Memperbesar Mr. P

§ Ereksi Lebih Kuat dan Tahan Lama

Dibutuhkan Cepat 30 Karyawan Staff Bandara

§ Menambah Hasrat Libido Pria § Menyembuhkan Lemah Syahwat

SEDIA : KOSMETIK

Penggemuk Badan Perontok Bulu Pemutih Muka Vacuum + Cream Payudara

Vegi Getar Vegi Gyg Suara Vegi Center Vegi Bulu Boneka Full Body

Peni Getar Peni Duduk Peni Ikat Pinggang Peni Mutiara

OBAT KUAT

Plant Viagra Sony Mmc Cialis Procomil Spray

Vakum + Oil Kondom Duri Penggetar Ms.V Obat Frigid

0813 1943 1112 / 0819 9144 4429 Jln. Dr. Sutomo No.22, Kampung Baru Tanjungpinang

a. b. c. d. e.

Tg Balai Karimun, Bintan, Lingga, Anambas, Natuna. 0852 7222 9777 VIMAX PENGHANCUR LEMAK

Pria Usia maks. 25 Tahun Jujur, Bertanggung Jawab dan Mandiri Lulusan Min SMK Akuntansi Menguasai Microsoft Of ce

VIMAX

Pria Usia maks. 25 Tahun Jujur, Bertanggung Jawab dan Mandiri Lulusan min. SMK Teknik Komputer Menguasai sistem pengelolaan, instalasi & pemelihaan jaringan Mampu melakukan instalasi dan pemeliharaan software/hardware komputer.

Lamaran dikirim ke : PT. Agung Toyota Jl. Daeng Celak Km. 8 (Belakang RSUP) Tg. Pinang Info Hubungi : Telp. 0771-7335555 / 0852 6447 3697 Harap mencantumkan kode dikiri atas amplop

DESEMBER NO.

NAMA KAPAL

Capsul Penghancur lemak, Langsingkan Perut, Paha, Lengan dan Seluruh Tubuh, Dalam 1 Minggu Turun 4-6 Kg, 100% Natural, Aman Tanpa Efek Samping Untuk Pria dan Wanita. DIJAMIN

Herbal Suplemen :

- MENGATASI VITALITAS PRIA - MENAMBAH STAMINA - MENAMBAH UKURAN P - MENYEHATKAN HUBUNGAN PASUTRI

VACUUM PEMBESAR PENNY + OIL

3 Kali Pemakaian Langsung Bertambah Besar, Panjang, Kencang, Kuat & Keras. + 3-7 Cm Permanen & Istri Anda Kagum Luar Biasa Dibuatnya

PENGHILANG JERAWAT & FLEK HITAM

IT Staff (Kode IT)

a. b. c. d. e. f.

hrd1@xpressair.co.id

ALAT BANTU PRIA

Pria/Wanita, usia maks. 25 tahun Pendidikan SMK (penjualan)/D3/S1 Memiliki kendaraan sendiri, punya SIM C Menguasai Microsoft Word dan Excel Bersedia ditempatkan di Tanjungpinang & Bintan Penghasilan tak terbatas dan Reward jalan-jalan kedalam dan keluar negeri

2. KASIR (Kode KSR)

Send your complete CV to :

22D1B1FC

PIN BB. 28DFBE66

Tg Pinang : 0778 750 1113 / 0813 6499 6663 Batam : Perum Golden Land Blok D No. 57 Simpang Kara, Batam Center

1. SALESMAN (Kode SAL)

General Requirements :

MAXIMUM POWERFUL

: ABENG

0812 7745 4454 / 0819 9131 1555

OBAT PRIA PATENT

Paket Spesial capsul & cream hilangkan semua jenis jerawat serius, ganas, batu, biasa, bintik, flek hitam, bekas jerawat. dalam 1 minggu jadi bersih, putih, kencang & halus alami.

- VIAGRA USA (100 Mg) Original - CIALIS ENGLAND (20 / 50 / 80 Mg) - PROCOMIL SPRAY - PLANT VIGRA - SONY (10 Tablet) Spesial Obat Kuat Semalam Suntuk, Ampuh Atasi Disfungsi Ereksi, Kencang, Kuat, Keraskan Ereksi & Tahan Lama, AMAN....

PENINGGI BADAN SUPER CAPSUL ZENIT PRODUK OF USA CAPSUL DARI USA TELAH TERBUKTI MENINGGIKAN BADAN DENGAN CEPAT 1-2 BULAN BERATAMBAH 7-10 cm UNTUK SEMUA UMUR DIJAMIN BERHASIL

TERSEDIA :

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi BP 3723 WP, Nomor Rangka MH1JFD220DK296666, Nomor Mesin JFD2E2268662, yang di keluarkan oleh Ditlantas Polda Kepri pada tanggal 17 Desember 2013

han para pedagang yang akan menempati pasar baru. ”Untuk pengelolaannya nanti akan kita atur setelah diserahterimakan kepada pihak kita,” ungkapnya.

Diterangkan, Disperindag akan memperioritaskan kios-kios dalam pasar yang dibangun untuk pedagang yang sudah berjualan sebelumnya. Teknis penempatan akan dikordinasikan dengan pedagang agar tidak terjadi permasalahan ”Nanti akan kita atur, yang pasti semuanya harus pindah ke pasar baru. Bangunannya sudah siap dan pasar relokasi boleh lagi digunakan,” jelasnya.

Saat pembangunan pasar baru dimulai para pedagang direlokasikan sementara ke impalsement eks gedung perusahaan timah.

Dijadwalkan awal Januari 2015 para pedagang berjualan di Pasar yang baru dibangun ini. (tir)

BEAUTY, HEALTHY & VITALITY

LOWONGAN KERJA

looking for, energetic, dynamic & innovative candidates as :

LOWONGAN KERJA

nya akan terus menggesa seluruh desa agar mempercepat pencairan. ”Kalau target, seharus 10 Desember selesai. Kalau untuk batas pencairan di DPPKAD, kami kurang tahu,” tuturnya.

Di tahun depan, ia menjelaskan, realisasi dana desa akan dinaikkan lebih dari 100 persen Bagi desa yang belum atau tidak menghabiskan dana desa tahun ini, maka akan dilakukan pemotongan hingga penundaan pencairan dana. ”Kalau tahun 2015 kita dapat Rp 21 Miliar, tahun depan dinaikkan menjadi Rp 47 Miliar,” demikian jelas dia. ***

LINGGA - Pemkab Lingga melalui Dinas Perindustrian Perdaganggan dan Koperasi (Disperindagkop) menunggu serah terima pembangunan Pasar Baru di Dabo Singkep dari Pemprov Kepri agar dapat mengoprasikan pasar yang baru dibangun tersebut.

Saat ini pembangunan pasar yang sudah terlihat rampung belum bisa digunakan mengingat pembangunan hibah dari Pemprov Kepri secara administrasi harus ada penyerahan hibah dari Pemrov ke Pemkab Lingga. ”Kemarin pernah direncanakan akan diserahterimakan pada hari jadi Provinsi Kepri. Namun hak tersebut batal karena gubernur berhalangan,” kata Raswin, Kabid Perdaganggan Disperindag Lingga, Raswin, kemarin.

Disperindag Lingga, nantinya mengatur pengelolaan pasar yang baru untuk kebutu-

HUB

PT. Travel Express Aviation Services (Xpress Air) are opening new routes

ANDA BUTUH Trie Brasco DANA (Senior Marketing) TUNAI? 0852 6448 3898

Untuk diketahui ada 14 desa masih menunggu pencairan tahap III yakni, Desa Pulau Duyung, Resun, Rantau Panjang, Pulau Medang, Benan, Cempa, Pasir Panjang.

Kemudian ada Desa Panggak Laut, Nerekeh, Musai, Panggak Darat, Batu Belubang, Mensanak dan Temiang.

Dodi mengungkapkan, sejak awal BPMPD Lingga menargetkan batas waktu penyerahan SPJ untuk pencairan tahap akhir hingga 10 Desember 2015 lalu. Namun melihat kondisi daya serap desa rendah, dan pengalaman pertama, mau tidak mau harus dimaklumi. Pihak-

Pemkab Tunggu Serah Terima Bangunan Pasar Baru

LINGGA - Kadis Kesehatan Lingga dr Ignatius Luti MPH, menegaskan, pihaknya tidak mengakui oknum IAL sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN) Dinkes. IAL yang pernah bertugas di Puskesmas Senayang itu, sudah tidak diakui sejak 2012 karena Dinkes sudah tidak lagi memberikan gaji kepada oknum pegawai tersebut. ”Kami memiliki data bahwa sejak tahun 2012, IAL tidak lagi menerima gaji. Gaji yang terlanjur masuk di Dinkes dikembalikan ke kas negara,” kata Luti kepada Tanjungpinang Pos, barubaru ini.

Dijelaskannya, sejak tidak lagi menerima gaji, secara langsung Dinkes Lingga tidak lagi mengakui keberadaan IAL. Atas hal ini, Dinkes Lingga juga telah memberikan surat resmi kepada Badan Kepegawaian dan Daerah (BKD) Lingga untuk menindaklanjuti pelanggaran disiplin yang bersangkutan. ”Sudah sejak tahun 2012, surat yang kami kirimkan ke BKD Lingga. Bahkan, juga sudah rekomendasi dari tim pencari fakta yang dibentuk,” sebut Luti.

Terkait status IAL yang masih terdaftar sebagai ASN Pemkab Lingga, Luti, mengaku, tidak mengetahui pasti. Namun sebulan lalu, IAL pernah datang untuk meminta bertugas kembali di Puskesmas Senayang. ”Yang bersangkutan saya minta untuk menemui BKD terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan. Apakah sudah diberikan sanksi atau tidak, bukan kewenangan saya lagi,” ucapnya.

Informasi yang diperoleh koran ini, saat ini, IAL mengabdi sebagai staf di satu kelurahan di Lingga. ”Informasinya setelah Dinkes menolak, BKD menempatkannya di salah satu staf kelurahan,” kata seorang sumber.

Atas hal ini, Kepala BKD Lingga, Samsudi, belum memberikan jawaban ketika diminta konfirmasi. Ketika dihubungi, teleponnya tidak aktif. (tir)

Hubungi segera

menyerahkan surat pertanggungjawaban tahap I. Dana desa dari Kementerian Desa ini langsung dialokasikan ke masing-masing desa melalui BPMPD Lingga.

Dalam pencairan dibagi menjadi tiga tahapan. Untuk tahap I atau 40 persen dana desa sudah diserap ke seluruh desa, sedangkan untuk tahap II juga 40 persen sudah diserap meski ada 8 desa belum mencairkan. ”Kalau tahap III atau 20 persen secara umum belum ada yang mencairkannya. Namun, sudah ada 14 desa telah mengajukan. Dan ini masih dalam proses,” terangnya.

- PENGGEMUK BADAN - PELANGSING CREAM - RAPET WANGI VIRGIN - PERONTOK BULU - PENGHILANG SELULIT - PEMBERSIH SELANGKANGAN

VACUUM + CREAM PAYUDARA 100% original import 3 kali pakai langsung terbukti besar, kencang, padat dan mengembalikan payudara kendor baik gadis atau ibu-ibu DIJAMIN BERHASIL

ANEKA ACCESORIES P.W - PENNY GETAR MUTIARA - PENNY MAJU MUNDUR - PENNY IKAT PINGGANG - PENNY GETAR KECIL / BESAR - ANEKA PENGGELI

OBAT WANITA FRIGID CAIR, SERBUK, CREAM Bangkitkan gairah seksual wanita agar lebih agresif secara spontan dan aman

JADWAL KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG PT.PELNI DI PELABUHAN KIJANG DAN BATAM RENCANA TIBA

- VEGY GETAR - VEGY GETAR GOYANG - BONEKA FULL BODY - ANEKA KONDOM (Lele, Badak, Roket dll)

RENCANA BERANGKAT

2015 TUJUAN

DARI

HARI

TANGGAL

JAM

DARI

HARI

TANGGAL

JAM

TG.PRIOK

RABU

02 Des 15

16.00

KIJANG

JUM’AT

04 Des 15

13.00

LETUNG

SENIN

07 Des 15

24.00

KIJANG

SELASA

08 Des 15

01.00

BLINYU - TG.PRIOK - BLINYU

TG.PRIOK

KAMIS

10 Des 15

10.00

KIJANG

KAMIS

10 Des 15

12.00

TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASSAR - BAU-BAU NAMLEA - AMBON - TERNATE - BITUNG (PP)

JUM’AT

11 Des 15

19.00

KIJANG

JUM’AT

11 Des 15

21.00

LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI SERASAN - PONTIANAK - SURABAYA (PP)

MINGGU

13 Des 15

08.00

KIJANG

MINGGU

13 Des 15

11.00

TG.PANDAN - TG.PRIOK - TG.PANDAN - PONTIANAK - SURABAYA PONTIANAK - SERASAN - MIDAI - NATUNA - TAREMPA - LETUNG

RABU

16 Des 15

16.00

KIJANG

KAMIS

17 Des 15

18.00

TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASSAR - MAUMERE LARANTUKA - LOWELEBA - KUPANG (PP)

SENIN

21 Des 15

23.00

KIJANG

SELASA

22 Des 15

01.00

BLINYU - TG.PRIOK - BLINYU

JUM’AT

25 Des 15

19.00

KIJANG

JUM’AT

25 Des 15

21.00

LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI SERASAN - PONTIANAK - SURABAYA (PP)

TG.PRIOK

SELASA

29 Des 15

19.00

KIJANG

RABU

30 Des 15

11.00

TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASSAR - BAU-BAU NAMLEA - AMBON - TERNATE - BITUNG (PP)

TG.PRIOK

RABU

30 Des 15

16.00

KIJANG

JUM’AT

01 Jan 15

13.00

TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASSAR - MAUMERE LARANTUKA - LOWELEBA - KUPANG (PP)

TG.BALAI

RABU

02 Des 15

10.00

BATAM

RABU

02 Des 15

13.00

TG.PRIOK (PP)

TG.PRIOK

SABTU

05 Des 15

13.00

BATAM

SABTU

05 Des 15

17.00

TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI

TG.BALAI

RABU

09 Des 15

10.00

BATAM

RABU

09 Des 15

13.00

TG.PRIOK (PP)

TG.PRIOK

SABTU

12 Des 15

13.00

BATAM

SABTU

12 Des 15

17.00

TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI

TG.BALAI

RABU

16 Des 15

10.00

BATAM

RABU

16 Des 15

13.00

TG.PRIOK (PP)

TG.PRIOK

SABTU

19 Des 15

13.00

BATAM

SABTU

19 Des 15

17.00

TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI

BELAWAN

SELASA

22 Des 15

06.00

BATAM

SELASA

22 Des 15

10.00

BELAWAN - TG.BALAI

TG.BALAI

KAMIS

24 Des 15

10.00

BATAM

KAMIS

24 Des 15

13.00

TG.PRIOK (PP)

KM. KELUD

TG.PRIOK

SENIN

28 Des 15

13.00

BATAM

SENIN

28 Des 15

17.00

TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI

KM. KELUD

TG.BALAI

KAMIS

31 Des 15

10.00

BATAM

KAMIS

31 Des 15

12.00

TG.PRIOK (PP)

1.

KM. UMSINI

2.

KM. BUKIT RAYA

3.

KM. SINABUNG

4.

KM. BUKIT RAYA

BLINYU

5.

KM. LAWIT

LETUNG

6.

KM. UMSINI

TG.PRIOK

7.

KM. BUKIT RAYA

LETUNG

8.

KM. BUKIT RAYA

BLINYU

9.

KM. SINABUNG

10.

KM. UMSINI

1.

KM. KELUD

2.

KM. KELUD

3.

KM. KELUD

4.

KM. KELUD

5.

KM. KELUD

6.

KM. KELUD

7.

KM. KELUD

8.

KM. KELUD

9.

10.

1. PERUBAHAN SCHEDULE TSB DIATAS BILA ADA PERUBAHAN / KOREKSI AKAN KAMI BERITAHUKAN. 2. KEPADA CALON PENUMPANG PEMBELIAN TIKET AGAR SESUAI IDENTITAS/ KTP. TIDAK SESUAI DENGAN IDENTITAS TIKET DISITA/ TIDAK BISA BERANGKAT 3. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI CALL CENTER 021 - 162 PT. PELNI CABANG TANJUNGPINANG TELP. 0771 - 21513/ 0822-83588414 4. 2 (DUA) JAM SEBELUM KAPAL BERANGKAT SUDAH DI TERMINAL PELABUHAN

TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASSAR - MAUMERE LARANTUKA - LOWELEBA - KUPANG (PP)

10 DESEMBER 2015

5

TANJUNGPINANG POS SAB TU 19 DESEMBER 2015 ABTU

KESEHATAN

IRT Terjangkit Virus HIV/AIDS KARIMUN - Bupati Karimun H Aunur Rafiq prihatin mendengar kabar, ada Ibu Rumah Tangga (IRT) di Karimun dan anak bayinya, yang terjangkit penyakit HIV/AIDS. ”Hubungan rumah tangga yang tidak harmonis bisa menjadi salah satu penyebab seseorang terjangkit HIV/AIDS,” kata H Aunur Rafiq, saat menghadiri acara sosialisasi bahaya HIV/AIDS di Tanjung Balai Karimun, kemarin.

Ia mengajak seluruh warga Karimun menghindari perbuatan terlarang. Cara aman untuk terhindar dari penyakit HIV/AIDS adalah, dengan tidak melakukan perbuatan terlarang, termasuk tidak memakai narkoba. ”Itu lebih aman,” tegasnya. Bupati meminta kepada petugas atau LSM yang bergerak di bidang penyuluhan HIV/AIDS, agar terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan. ”Tujuannya untuk mencegah bertambahnya jumlah penderita penyakit berbahaya tersebut,” imbuhnya.

Sebagai Bupati Karimun, dirinya mengapresiasi langkah Kapolres Karimun dan instasi lainnya yang terus gencar melaksanakan razia narkoba di beberapa tempat.Kabupaten Karimun yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, kerap dimanfaatkan orang asing menjadi daerah transit peredaran narkoba. ”Kita bersyukur, petugas kepolisian dan bea cukai telah beberapa kali menggagalkan masuknya narkoba dari Malaysia ke Tanjungbalai Karimun,” tukasnya. (yon)

DPRD Karimun Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan

Calon Dirut Kedinginan Saat Ujian ALRION, Karimun DUA orang calon direktur utama (Dirut) Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Karimun, menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Kantor Bupati Karimun, Jumat (18/12).

Tim penguji terlebih dahulu menguji 2 orang calon Dirut BUP Karimun, yaitu Fadilah dan Santo. Keduanya diuji secara bergantian, dalam waktu 1 jam untuk setiap calon. Setiap orang mendapat 3 pertanyaan dari 5 orang tim penguji, yang salah satu pengujinya adalah Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Pemprov Kepri, Samsul Bahrum.

Fadilah calon pertama yang masuk untuk menjalani uji kelayakan kepatutan. Kepada Tanjungpinang Pos, ia menyampaikan bahwa, pertanyaan yang diajukan penguji, tidak jauh beda dengan visi misi yang telah ia siapkan. ”Pertanyaan tidak begitu

F-ALRION/TANJUNGPINANG POS

UJIAN: Fadilah calon pertama yang masuk untuk menjalani uji kelayakan kepatutan di Kantor Bupati Karimun, sebagai calon Dirut BUP.

menyulitkan. Saya mampu menjawab dengan mudah,” ujarnya.

Lain halnya dengan Santo.

Calon dirut ini mengaku kedinginan saat berada dalam ruangan, ketika menjawab seluruh pertanyaan tim penguji. Kendati demikian, ia bisa menjawab

seluruh pertanyaan dengan mudah. Posisinya sebagai Plt Dirut BUP Karimun membuat Santo dengan mudah menerangkan kondisi BUP Karimun sekarang.

Selain calon dirut, uji kelayakan kepatutan juga diberlakukan bagi badan pengawas BUP

PRO -ANAMBAS

Karimun. Untuk calon badan pengawas, keseluruhan masuk ke dalam ruangan untuk ujian secara bersamaan.

Ketua Komisi II DPRD Karimun, M Yusuf Sirat sebagai salah satu tim penguji menilai, peluang dua Calon Dirut BUP Karimun sama. Siapa yang di-

unggulkan, politisi Golkar ini enggan membeberkannya. ”Tidak etis kami sampaikan hasilnya. Nanti saja,” ucapnya.

Yusuf mengatakan, kedua calon memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. ”Kami hanya memberikan nama ke Bupati Karimun sesuai hasil ujian. Yang memutuskan siapa yang jadi Dirut BUP Karimun ada pada Bupati Karimun,” jawabnya Yusuf berpesan, siapapun yang diberi amanah memimpin BUP Karimun, harus melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan visi dan misi ketika menjalani uji kelayakan kepatutan. ”Tugas berat juga menanti badan pengawas. Mereka harus bersikap tegas terkait kinerja BUP Karimun. Kelemahan BUP selama ini, salah satunya tidak bekerjanya badan pengawas dengan baik. Yang tidak baik harus diperbaiki untuk kemajuan ke depan,” akhir Yusuf Sirat. ***

Dispar Janji Tingkatkan PAD dari Pariwisata INDRA GUNAWAN, Anambas

F-INDRA GUNAWAN/TANJUNGPINANG POS

INDAH: Pantai Tanjung Momong yang di Anambas. Keindahan pantainya juga menjadi salah satu daya tarik pariwisata di Anambas.

IKLAN

DINAS Pariwisata (Dispar) Kabupaten Kepulauan Anambas, berjanji akan terus menggesa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Mereka juga akan lebih mempromosikan pariwisata, khususnya wisata bahari dan wisata alam.

Selama ini pihaknya masih tetap komitmen untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui anggaran yang bersumber dari wisata yang ada di anambas. ”Masih banyak yang harus dibenahi di Anambas, untuk dapat membuat daya tarik bagi pihak investor, supaya mau berinvestasi di pembangunan pariwisata Anambas,” kata Kepala Dinas Pariwisata Iwan K Roni

saat ditemui Tanjungpinang Pos, Kamis (17/12).

Menurutnya, masih banyak lagi pulau-pulau yang mempunyai pantai dan biota laut yang belum tersentuh, atau belum tergarap dari sisi pariwisata.

Salah satu contohnya pulau Berhala di Kecamatan Siantan Timur, yang pulaunya dikelilingi pantai berpasir putih dan mempunyai alam bawah laut yang sangat indah.

Sejauh ini pihaknya sudah berupaya untuk mempromosikan Anambas ke dunia luar. Bahkan anambas sudah ditetapkan wisata terbaik di Asia. ”Saya hanya berharap kepada semua pihak agar dapat mendukung program promosi pariwisata Anambas,” harapnya.

Pihaknya juga akan membantu segala administrasi yang dibutuhkan investor. ***

6

TANJUNGPINANG POS SAB TU 19 DESEMBER 2015 ABTU

TANJUNGPINANG POS TU 19 DESEMBER 2015 ABTU SAB

7

Bappeda Tanjungpinang Gelar Musrenbang RPJPD

B

ADAN Perencanaan Pem bangunan Daerah (Bappe da) Kota Tanjungpinang menggelar Musrenbang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungpinang periode 2005-2025, di Hotel Aston, 10 sampai dengan 11 Desember 2015 lalu Kegiatan Musrenbang ini dilaksanakan dalam dua sesi. Dimulai dari sesi pembukaan serta sesi pleno dan dilanjutkan pembahasan yang dilaksanakan secara simultan

pada akhir kegiatan. Narasumber dalam kegiatan itu adalah Kepala bappeda Provinsi Kepri dan Kepala BPS Kota Tanjungpinang. Kegiatan itu dimoderatori oleh Asisten Pemerintahan dari Kota Tanjungpinang dan Kepala Dinas Pasar, Koperasi dan UMKM. Seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemko Tanjungpinang serta instansi vertikal, akademisi, praktisi, lembaga, tokoh masyarakat dan segenap komponen daerah menjadi peserta dalam Musrenbang.

Menurut Sekretaris, Bappeda Tanjungpinang, Ir Indriati, Musrenbang RPJPD Kota Tanjungpinang 20052025 ini dimaksudkan untuk menyusun sinergitas diantara stakeholders Kota Tanjungpinang dalam membangun komitmen jangka panjang. Baik dalam bentuk suatu kesepakatan bersama yang dituangkan dalam dokumen resmi perencanaan pembangunan.

Sedangkan tujuan dilaksanakannya Musrenbang ini adalah untuk mendapatkan masukan, perbaikan

serta penyempurnaan rancangan awal RPJPD Kota Tanjungpinang.

Untuk menetapkan arahan sekaligus acuan bagi seluruh komponen daerah.

Baik di pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. *** Foto: Humas Bappeda Narasi: Mohammad Indra Kelana

Peserta RPJPD Provinsi Kepri dari Pemko Tanjungpinang.

Pemaparan RPJPD Provinsi Kepri dari Bappeda Kepri.

Ketua panitia pelaksana Sekretaris Bappeda Kota Tanjungpinang, Ir Indriati menyampaikan laporan.

Penandatanganan berita acara hasil kesepakatan musrenbang RPJPD Kota Tanjungpinang.

Peserta Musrenbang RPJPD menyanyikan lagu kebangsaan.

Pemaparan rancangan awal RPJPD Kota Tanjungpinang oleh Kepala Bappeda Kota Tanjungpinang.

Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara.

Para narasumber dan moderator pembahasan rancangan awal RPJPD Kota Tanjungpinang.

Syahbandar Awasi Tiga Pelabuhan TANJUNGUBAN - Pibuhan tersebut dilakuhak Unit Penyelenggakan di tiga pelabuhan, ra Pelabuhan (UPP) yang dianggap ramai Syahbandar Tanjunpenumpang dan kenguban memfokuskan daraan. Tiga pelabupengawasan dan penhan tersebut yaitu Bugamanan tiga pelabulang Linggi, ASDP roro han, dalam menghadadan Bandar Bintan Tepi perayaan Natal 2015 lani (BBT) Lagoi. dan Tahun Baru 2015. ”Kita di sini ada 4 pelPengawasan dan abuhan, termasuk pelpengamanan dimulai se- Edi Soemarsono abuhan Seri Udana Lojak Jumat (18/12) sampai dengan bam. Namun pelabuhan Lobam Jumat (8/1) mendatang. Tugas ini dinilai sangat sepi arus penumpuntuk menjaga keamanan dan ke- angnya. Penumpang banyak hiselamatan para penumpang yang lir mudik di tiga pelabuhan lainhilir mudik masuk dan keluar dari nya,” katanya, Jumat (18/12). pelabuhan yang ada di bawah Dikatakannya, untuk penganaungan UPP Tanjunguban. wasan dan pengamanan di pelaEdi Soemarsono, Kepala UPP buhan tersebut, jumlah personel Tanjunguban mengatakan, pen- yang diterjunkan sesuai dengan gawasan dan pengamanan pela- kebutuhan. (aan)

Tunjangan ...dari halaman 8 Jika ada pegawai yang mempertanyakan soal tunjangan beban kerja ini, tanya dulu kepada bendaharanya. Apakah SPP dan SPM sudah diajukan ke DPPKD. Karena, kami belum ada menerima SPP dan SPM itu hingga saat ini,” jelas Adi Prihantara.

Sebelumnya, bendahara Setdakab Bintan, Hafis mengatakan hal yang sama. Menurutnya, pegawai di lingkungan Setdakab Bintan sudah menerima tunjangan kinerja November, pada awal Desember lalu. Sedangkan untuk tunjangan Desember, akan dicairkan pada akhir bulan Desember.

| Pijat Tradisional | Refleksi | Bekam

0853 6318 8660 Terima panggilan hotel dan ditempat

”Untuk pegawai di lingkungan Setda, semuanya sudah kami bayarkan. Kalau di SKPD lain, kami tidak tahu,” ujar Hafis.

Sebelumnya, seorang pegawai di Kantor Bintan Buyu mengatakan, tunjangan kinerja Desember belum diterima. Biasanya, tunjangan itu dibayarkan sekitar minggu kedua. Karena, pencairan APBD pada Desember itu ada batas waktunya. ”Tapi sampai sekarang, kami belum terima tunjangan kinerja.

Saat ditanya ke bendahara, uang APBD sedang kosong,” sebut sumber belum lama ini. ***

Warga Tak Tahu Cara Melapor BINTAN - Panwaslu Kabupaten Bintan mengungkapkan, banyak menerima laporan tidak resmi selama pelaksanaan Pilkada Kepri dan Pilkada 2015 Bintan, di wilayah Kabupaten Bintan.

Namun, dugaan pelanggaran itu tidak dilaporkan secara resmi, akibat warga banyak yang tidak tahu cara melapor.

Ketua Panwaslu Bintan, Ondi Dobi Susanto menyebutkan, pengaduan tidak resmi yang disampaikan warga itu jumlahnya puluhan. Diperkirakan, hal ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat pemilih untuk membuat laporan terkait temuan pelanggaran Pilkada itu. ”Pengaduan dan telepon itu tak resmi, bukan laporan namanya. Mereka cuma mengadu dan tak tahu cara mem-

buat laporannya,” kata Ondi Dobi, Jumat (18/12) kemarin.

Menurutnya, semua pelapor yang mengadu dengan cara rahasia itu, bisa juga karena faktor takut. Akan tetapi, lebih cenderung tidak mengetahui mekanisme menyampaikan laporan temuan pelanggaran Pilkada.

Padahal Ondi menilai, sosialiasi tentang tata cara pelaporan telah disampaikan secara besarbasaran (masive), berkala dan berkesinambungan. ”Sosialiasi sudah dilakukan sejak awal Pilkada. Ada aturannya. Kalau cuma lewat sms atau telepon, lalu menghilang, itu tak bisa ditanggapi,” ujar Ondi.

Seharusnya, Ondi menyarankan, proses pelaporan itu dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Panwaslu Bintan, atau Panwaslu keca-

matan. Setelah hadir, pelapor diwajibkan membuat laporan tertulis secara resmi. Lalu menyerahkan identitas, bukti dan 2 saksi yang melihatnya. ”Kalau bisa mereka kerja sama dengan polisi, agar disokong atau minta backup.

Kadang kan ada yang takut, seharusnya bawa polisi. Kalau ada pelanggaran, tangkap langsung dan bawa ke Panwaslu,” ungkap Ondi Dobi.

Sementara itu, Ketua Divisi Pelanggaran Panwaslu Bintan, Dedi Sulistiyo juga mengatakan, sering menerima laporan pelanggaran Pilkada, baik dari pesan singkat (sms) dan telepon.

Akan tetapi, tidak semua pelapor yang bisa ditanggapi. Tingkahnya pelapor beragam, mulai dari yang menggunakan sms tanpa identitas alias SMS gelap. Sampai den-

gan yang menelepon mengaduka persoalan politik uang (money politic) tanpa menyebutkan identitas. ”Ada sekitar 10 kali. SMS 3 dan telpon 7 kali masuk di saya. Tapi mereka tak mau lapor secara resmi. Kami sudah anjurkan ke mereka untuk lapor. Tapi malah menghilang gitu saja,” ungkap Dedi.

Selain melalui SMS dan telepon, Dedi juga mengaku pernah menjumpai seorang warga yang marah-marah kepadanya dan meminta agar menindaklanjuti money politic di kawasan Kota Kijang. Sementara orang tersebut yang dianjurkan, tapi tidak membuat laporan disertai bukti-bukti. ”Ada juga yang jumpa di jalan mengaku melihat money politic. Tapi cakap aja , tak

ada melapor resmi. Kadang penasaran kami datangin kan nanyain kayak di Kijang itu ga ada. Jadi hanya isu laporan tidak jelas,” kata Dedi.

Sama halnya dengan Dedi, Ketua Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga, Panwas, Tomas Edison.

Bahkan untuk pengawas pemilu satu ini telah menerima sebanyak 30 laporan lewat sms dan telepon. Menurut Tomas, kebanyakan dari pelapor justru bukan karena mengada-ngada. Dimungkinkan para pelapor gelap itu kebanyakan takut bila menjadi pelapor secara resmi. ”Banyak yang lapor tak resmi. Ke saya saja ada kebih dari 30 kali. Lewat sms dan telepon. Tapi tak mau lapor resmi. Mungkin mereka takut,” kata Tomas. (ika)

Kadis .................................................................................. dari halaman 8 Tapi cukup menggelitik mata, orang yang melakukan penanaman pohon itu menggunakan baju seragam. Tidak seperti petani ketika mencangkul di lahan pertaniannya, yang selalu menggunakan baju compang camping. ”Hari ini, kami menanam bibit tanaman di Sei Jago. Tidak hanya pegawai, kepala dinas pun ikut menyangkul untuk menanam bibit pohon,” kata seorang pegawai.

Di lokasi penanaman pohon dari program rehabilitasi hutan

lindung Sei Jago itu terlihat seorang sosok pejabat yang turut menggali lubang tanam. Cangkul di tangannya diletakkan di samping lubang. Lantas, ia pun mengambil pohon dan menanam ke lubang tanam yang digalinya.

Sosok itu tidak lain, adalah Said Jaafar Kepala Distanhuter Kepri.

Di sela kegiatan itu, Said Jaafar mengatakan, penanaman bibit pohon di hutan lindung Sei Jago itu di sejalankan dengan peringatan hari menanam pohon nasional, dan bulan menanam

pohon di Kepri. Selama Desember 2015 ini, warga dan semua elemen disarankan untuk menanam pohon. ”Kami membagikan 300 bibit mangga okulasi, yang ditanam di Taman Wisata Kampung Bugis, Tanjunguban Utara. Kemudian, Minggu (20/12) besok, akan diteruskan dengan menanam berbagai bibit pohon buah-buahan di hutan lindung Sei Jago,” katanya saat perayaan hari menanam pohon di Tanjunguban Utara, Jumat (18/12).

Ia mengatakan, penanaman pohon tersebut akan dilakukan oleh berbagai unsur pemerintahan, kejaksaan, kepolisian, TNI, mahasiswa, LSM, dan masyarakat. Menurutnya, rehabilitasi hutan di Bintan perlu dilakukan segera, karena tingkat kerusakannya sudah sangat parah. Bila tidak ditangani segera, maka dipastikan keberadaan sumber air akan terancam dan kekeringan pun pasti akan melanda Bintan saat musim kemarau.

Untuk itu, lanjutnya, Pemprov

Kepri akan memfokuskan perbaikan hutan di Bintan dengan program reboisasi penanaman hutan melalui penanaman berbagai bibit pohon. Untuk di hutan lindung Sei Jago akan dilakukan reboisasi oleh PT Karimun Granit, yang bertanggung jawab atas lingkungan di sekitar usahanya. ”Selain itu juga akan ada rehabilitasi 200 hektar lahan di wilayah Sei Pulai, dengan melakukan penanaman pohon sebanyak 220 ribu bibit pohon,” tambahnya. ***

PRO BINTAN

8

TANJUNGPINANG POS SAB TU 119 9 DESEMBER 2015 ABTU

Tunjangan ASN Cair Akhir Bulan YUSFREYENDI, Bintan

F-ISTIMEWA/HUMAS PEMKAB BINTAN

TINJAU WISATA: Pj Bupati Bintan H Doli Boniara dan pengusaha luar negeri asal Rusia meninjau potensi wisata di kawasan Tanjungberakit dan pelabuhan internasional Berakit, Kamis (17/12) sore lalu.

Pengusaha Rusia Incar Tanjungberakit BINTAN - Pengusaha asal Rusia kembali melirik potensi wisata di kawasan Pelabuhan Internasional Tanjungberakit, Teluk Sebong, Kabupaten Bintan. Pengusaha itu sudah meninjau potensi pariwisata kawasan Berakit bersama Penjabat (Pj) Bupati Bintan Doli Boniara, usai Investor Gathering 2015 Bintan, Kamis (17/12) sore lalu.

Pengusaha asal Rusia itu melihat beberapa titik lokasi pantai yang menarik di Tanjungberakit. Dalam rombongan tersebut, turut hadir Ke-

pala UPP Kesyahbandaran Tanjung Uban Edi Sumarsono, Kepala Imigrasi Tanjungpinang Iyung Gunawan K Soebrata, Kabid Promosi dan Pengembangan Investasi BPMPD Kabupaten Bintan Dahsyat Gafnesia dan beberapa pengusaha peserta Gathering Investor 2015 Bintan. ”Tahun lalu, pengusaha Rusia sudah menanamkan investasi di Berakit.

Sekarang, ada lagi investor yang ingin melirik potensi pariwisata di Berakit,” kata Dahsyat Gafnesia, kemarin.

Pj Bupati Bintan, Doli mengatakan, kawasan Trikora dan Berakit akan sangat terbuka bagi investor. Apalagi Pelabuhan Berakit akan segera diselesaikan dalam waktu dekat ini. Sehingga peluang investasi untuk wilayah Trikora dan Berakit sangat terbuka. ”Semoga investasi pariwisata Bintan terus berkembang,” ujarnya.

Sebelumnya, jajaran Pemkab Bintan berdialog dan menampung saran dan masukan dari pengusaha Bintan di luar

kawasan Lagoi dan Lobam, di Beach Agro Resort, Kamis (17/12). Pertemuan 40-an pengusaha itu bertujuan agar pengusaha bisa membangun daerah Kabupaten Bintan. Berkat kerja sama dan koordinasi yang sangat bagus tentunya iklim investasi sangat bagus. ”Kami dari pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur instansi vertikal, dan pengusaha serta semua elemen, yang selalu menjaga investasi di Bintan,” ujar Doli. (fre/ika)

Distanhuter Kepri Tanam 2.500 Pohon di Sei Jago

Kadis Pun Ikut Mencangkul Rehabilitasi kawasan hutan lindung Sei Jago Tanjunguban benar-benar menjadi perhatian pemerintah, sejak dijarah oknum warga yang tidak bertanggungjawab. Seperti apa ketika Dinas Pertanian Kehutanan dan Peternakan Kepri menanam 2.500 bibit pohon berbagai jenis di kawasan hutan lindung Sei Jago itu?

F-JENDARAS/TANJUNGPINANG POS

TANAM POHON: Kepala Distanhuter Kepri Said Jaafar menanam bibit pohon mangga di Taman Wisata Kampung Bugis, Tanjunguban Utara, Jumat (18/12).

JENDARAS - YENDI, Bintan

K

AWASAN hutan lin dung Sei Jago, Kelu rahan Tanjunguban Utara, Kecamatan Bintan Utara kembali ramai, Jumat (18/ 12) pagi kemarin. Beberapa orang yang berada di kawasan itu membawa beberapa senjata tajam dan cangkul.

Beberapa warga sempat kaget dan menduga, puluhan yang berada di kawasan hutan lindung itu ingin men-

jarah kayu, dan menguasai lahan. Karena, belum lama ini, penjarahan hutan di lokasi tersebut sempat terjadi.

Namun dugaan itu ternyata salah. Justru, puluhan orang yang berada di kawasan tersebut melakukan kegiatan rehabilitas hutan lindung yang sudah dijarah atau ditebang kayunya.

Lanjut ke Hal 7

PEMBAYARAN tunjangan beban kerja Aparatur Sipil Negara untuk Desember atau akhir tahun anggaran 2015, sempat menjadi pembahasan dan dikhawatirkan di kalangan pegawai. Namun, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Bintan menegaskan, pencairan tunjangan beban kerja ASN itu dicairkan akhir Desember ini.

Kepala DPPKD Bintan, Adi Prihantara menyampaikan, tunjangan beban kerja untuk bulan Desember 2015 ini, belum dibayarkan. Tapi, untuk tunjangan beban kerja bagi pegawai bulan November, sudah dibayarkan 1 Desember lalu. Dalam proses pembayaran tunjangan

Adi Prihantara

itu, uang diserahkan setelah seorang pegawai bekerja. ”Kalau tunjangan beban kerja bulan November, kita bayarkan tanggal 1 Desember. Nah, untuk tunjangan Desember, kita bayarkan pada akhir bulan ini,” ujar Adi Prihantara kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Pembayaran tunjangan Desember dibayarkan akhir Desember, lanjut Adi Prihantara, karena Desember merupakan bulan akhir tahun anggaran 2015.

Pencairan tunjangan beban kerja ASN dilakukan sekitar tanggal 28 Desember nanti, atau sebelum 31 Desember.

Untuk pembayaran tunjangan beban kerja, Adi Prihantara mengatakan, harus dilakukan pengajuan atau usulan dari masing-masing bendahara SKPD. Setiap surat pengajuan pembayaran tunjangan beban kerja, harus dilampirkan absensi ASN. ”Untuk pengusulan SPP dan SPM pembayaran tunjangan beban kerja itu, kami sudah surati ke setiap SKPD.

Lanjut ke Hal 7

Empat Kapal KPLP Antisipasi Limbah Minyak TANJUNGUBAN - Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Tanjunguban menurunkan 4 unit kapal guna mengevakuasi dan penanganan serta antisipasi tumpahan minyak di kawasan Bintan.

Limbah minyak itu berasal dari tumpahan minyak yang ditimbulkan oleh tabrakan kapal motor vessel (MV) Thorco Cloud dengan kapal motor tanker (MT) Stolt Commitment di perairan Batam, Rabu (16/ 12) malam lalu.

Sujarwo, Kepala KPLP Tanjunguban mengatakan, pencemaran laut akibat tumpahan minyak sudah tertangani dan tidak mengarah ke Bintan. Untuk penanganan tersebut, pihaknya menurunkan 4 unit kapal. 3 kapal dari KPLP

Tanjunguban dan 1 kapal dari Jakarta. ”Ada 4 kapal yang disediakan. Dari jumlah itu, 2 kapal untuk pengawasan di lokasi kecelakaan dan 2 kapal melakukan penanggulangan pencemaran laut,” katanya, Jumat (18/12).

Dikatakannya, tumpahan minyak yang ada merupakan minyak jenis solar. Sehingga penanganannya tidak terlalu sulit. Karena kapal yang bertabrakan merupakan kapal kargo, bukan bermuatan minyak mentah. Melihat kondisi angin dan arus, tumpahan minyak itu mengarah ke wilayah Karimun, bukan Bintan atau Batam. ”Kami sudah memasang oil bomb untuk mencegah pencemaran laut yang lebih luas.

Saat ini kami masih menung-

gu instruksi dari Kantor Pelabuhan Batam, yang merupakan koordinator penanganan kecelakaan ini,” sebutnya.

Saat ditanya apakah ada pencemaran lain selain minyak, dikatakannya sampai saat ini belum ada ditemukan hal tersebut. Kemungkinan dapat diketahui adanya pencemaran atau zat berbahaya lain, jika dilakukan penyelaman. ”Jika cuaca dan kondisi laut baik, akan dilakukan penyelaman hari ini untuk mencari ABK kapal yang masih belum ditemukan dan mencari adanya zat lain yang akan mencemari laut. Sejauh ini untuk ke wilayah Bintan dipastikan masih bebas dari pencemaran akibat insiden kecelakaan ini,” tambahnya. (aan)

9 TANJUNGPINANG POS SAB TU 19 DESEMBER 2015 ABTU 04:25

11:48

15:11

17:51

19:03

Kinerja Bagian Hukum-Dishub Pemko Disorot

Perda Parkir Tak Karuan MARTUNAS, Dompak

F-ZULFIKAR/TANJUNGPINANG POS

JURU PARKIR: Salah seorang petugas parkir di kawasan Kota Lama. Meskipun sudah ada Perda Parkir, tapi pemerintah belum menjalanan Perda Parkir itu. Akibatnya pendapatan dari retribusi parkir setiap tahunnya sangat kecil.

Tak ada Pesta Kembang Api TANJUNGPINANG - Masyarakat Tanjungpinang mulai mencari tempat wisata untuk merayakan pengantian tahun baru nanti bersama keluarga. Sayang, di Tanjungpinang tidak ada keramaian yang digelar pemerintah untuk menyambut tahun baru. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, Riono, pesta rakyat malam pergantian

Lanjut ke Hal 10

BIRO Hukum Pemprov Kepri tidak mau disalahkan atas lamanya Perda Parkir Tanjungpinang yang belum disahkan. Bahkan, kinerja Bagian Hukum dan Dinas Perhubungan Pemko Tanjungpinang yang disoroti.

Bagian Hukum Pemko juga dinilai tidak menjelaskan perjalanan selengkapnya tentang Perda Parkir ini kepada Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah.

Sehingga, Lis kerap memberi ko-

mentar tentang kinerja Biro Hukum Pemprov Kepri.

Kabiro Hukum Pemprov Kepri Eko Maryati mengatakan, harusnya Bagian Hukum Pemko Tanjungpinang lebih intens melakukan komunikasi dengan Biro Hukum Pemprov Kepri untuk membahas masalah ini dari awal.

Perlu juga diketahui, bahwa Pemprov Kepri sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah wajib melakukan pembinaan untuk hal-hal seperti ini.

Jika ada yang kurang dipahami, maka sebaiknya konsultasi.

”Saya ini ibarat kakaknya.

Kami (Pemprov) wajib melakukan pembinaan. Komunikasi yang baguslah. Komunikasi yang enak. Biar semua jelas. Tidak saling menyalahkan,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos di ruang kerjanya, Kamis (17/12).

Persoalan ini cukuplah terjadi kali ini saja. Ke depan, ia meminta Bagian Hukum Pemko Tanjungpinang melakukan komunikasi yang bagus dengannya. ”Sampai sekarang saya belum kenal

Lanjut ke Hal 10

Tinggi,56KasusKejahatanAnak TANJUNGPINANG - Angka kejahatan yang dilakukan anak di bawah 18 tahun di Tanjungpinang 2015 meningkat signifikan. Menurut Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Surjadi, kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur, mulai Januari sampai awal Desember sudah ada 56 kasus.

Pada tahun 2014 lalu, kasus kejahatan yang dilakukan anak hanya mencapai 14 kasus. ”Kasus tertinggi yang dilakukan anak adalah pencurian dan pelecehan seksual,” kata Surjadi, kemarin. Kasus lainnya, banyak juga yang terlibat narkoba dan pembunuhan. ”Tugas stakeholder untuk menekan angka kejahatan anak ta hun depan,” tegasnya. Bahkan, di daerah lain-

nya, justru anak-anak dimanfaatkan oleh mafia narkoba. ”Jangan sampai anak-anak dimanfaatkan oleh mafia narkoba untuk dijadikan sebagai pengedar narkoba,” harapnya. Menurutnya, umumnya latar belakang anak yang melakukan kejahatan karena faktor ekonomi. ”Umumnya masih pelajar, kami sebagai pendamping korban dan pelaku, melihat umumnya kejahatan anak karena faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan. Bagi orang tua, agar menjaga aktivitas keluarganya, saat berada di luar jam sekolah. Selamatkan anggota keluarga kita dengan mengajaran akhlak mulia sejak usia dini,” bebernya. (bas)

F-ABAS/TANJUNGPINANG POS

WAWANCARA: Surjadi saat diwawancarai awak media.

TANJUNGPINANG POS SAB TU 19 DESEMBER 2015 ABTU

10

Bandara RHF Sudah Salurkan PKBL Rp 6,1 M ABAS,Tanjungpinang PT Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabillah (FHF) Kota Tanjungpinang, telah menyalurkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk pembangunan Taman Pendidikan Alquran (TPA) Miftahulssalam, pembangunan gedung serbaguna Anjung Maharani di Tanjungpinang dan Revovasi gedung pertemuan di Toapaya, Bintan tahun 2015.

Vice President Corporate Social Responsibility (CSR) PT Angkasa Pura II, Andi Anhar menjelaskan, penyaluran dana PKBL sejak tahun 2012-2015 sudah Rp 6,1 miliar untuk masyarakat Tanjungpinang dan Bintan.

Dana PKBL ini bertujuan membantu pengembangan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sementara itu dana Bina Lingkungan antara lain untuk pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana umum, sarana kesehatan, dan lainnya. ”Sebagai wujud dari rasa terima kasih sekaligus memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan, kami selalu berupaya untuk ikut memberdayakan atau memperbaiki kondisi sosial masyarakat melalui PKBL,” kata Andi Anhar, disela-sela peresmian TPA Miftahulssalam, Jumat (18/12) di Gang Salam, Tanjungpinang.

Andi Anhar membeberkan PT Angkasa Pura II sudah menyalurkan dana PKBL sebesar Rp 48 mil-

iar untuk 12 bandara yang ada di PTAngkasa Pura II. ”Gedung TPA Miftahulssalam ini tolong dirawat dan bersama-sama kita awasi sama-sama. Jangan sampai satu tahun, sudah hilang pintunya dan jendelanya, jadi kita yang harus merawatnya bersama-sama,” bebernya. General Manager PT Angkasa Pura II Tanjungpinang BandaraRajaHajiFisabilllah,Surahmat, menambahkan, PT Angkasa Pura II Tanjungpinang melalui program PKBL tahun ini telah bangun sarana pendidikan, tempat ibadah, kesehatan dan sarana umum lainnya.

Untuk dana kemitraan, PT Angkasa Pura sudah menyalurkan 441 mitra binaan sejak tahun 2012-2015 dengan total Rp 6,1 miliar. ”Dana kemitraan tahap pertama sudah kita

salurkan Rp 350 juta untuk 15 mitra binaan, tahap kedua Rp 225 juta untuk 14 mitra binaandan tahap ketiga Rp 374 juta untuk 16 mitra binaan,” bebernya. Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah, mengatakanCSRyangdisalurkanoleh PT Angkasa Pura II Tanjungpinang, sangat membantu masyarakat kota Tanjungpinang.”Hariini(kemarin,red) BandaraRHF telahmembangunTPA untuk masyarakat, terima kasih CSR dari bandara kita,” kata Lis. Lis mengatakan, ke depan pemerintah akan mengeluarkan perwako, untuk mengantur CSR yang ada di Tanjungpinang. ”Ke depan saya akan mengeluarkan perwako CSR Pak, kami bukan mau mengambil uangnya, tapi memberikan payung hukum, aset yang sudah PT

F-ABAS/TANJUNGPINANG POS

SERAHKAN CSR: H Lis Darmansyah serahkan kunci TPQ Miftahulssalam kepada pengurus.

Angkasa Pura II bangun, untuk lima atau enam tahun ke depan siapa yang mengurusnya,” tegasnya. Penjabat Bupati Bintan, Doli

Boniara, yang menerima kunci atas renovasi gedung serbaguna dari PT Angkasa Pura II Tanjungpinang, mengucapkan terima kasih kepada PT

Angkasa Pura II. Meskipun bandara berada di Tanjungpinang, tapi kepeduliaan CSR bandara bisa sampai di Bintan. ***

Tak ............................................................................................................................dari halaman 9 tahun 2015 ke 2016 tidak dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan.

”Sepertinya pesta akhir tahun baru tidak ada kita gelar. Ini karena keuangan daerah tidak memungkinkan. Kita minta masyarakat mengerti,” kata Riono, kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (17/

12). Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri ini, menceritakan Pemko Tanjungpinang memiliki beban hutang senilai Rp 41 miliar harus dibayarkan ke pihak ketiga pada 2016 menda-

tang. Hutang itu karena keuangan 2015 tidak mampu membayar karena defisit anggaran. Akibatnya, pihak Pemko memiliki hutang dan baru bisa dibayarkan 2016 mendatag. Jadi, pemerintah tidak mem-

buat kegiatan untuk merayakan pengantian tahun baru bersama masyarakat. Saat disinggung apakah ada kaitan dengan Tepi Laut yang belum selesai? Riono menjawab, tidak ada. Meski Tepi Laut

belum selesai namun kondisi keuangan bila memungkinkanbisa pemerintah melaksanakan pesta kembang api, bisa saja akan dilaksanakan di Anjung Cahaya. Hal ini sudah pernah dilakukan seperti tahun lalu.

Pelaksanaan kembang api dipustakan di Anjung Cahya. ”Kita harapkan masyarakat bisa merayakan pengantian tahun baru dengan keluarga walaupun pemerintah tidak buat acara,” harapnya. (dlp)

Perda .........................................................................................................................dari halaman 9 bagian hukumnya. Bagaimana mau komunikasi, kami aja belum pernah ketemu,” bebernya. Karena itu, dengan didampingi Riawan Kabag Pengkajian dan Evaluasi serta Justimar Kasubag Perumusan Kebijakan Kabupaten/Kota Biro Hukum Pemprov Kepri, Eko Maryati membeberkan perjalanan Perda Parkir itu hingga seperti sekarang.

Eko mengatakan, ia sudah datang ke Kantor Wali Kota Tanjungpinang di Senggarang, Selasa (8/12) lalu khusus untuk bertemu Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan menjelaskan semua ini. Karena Lis dengan banyak tugas luar, akhirnya pertemuan itu tidak jadi. Kemudian, Eko sudah bertemu dengan Sekdako Tanjungpinang Riono serta menjelaskan semua ini. Kemudian, ia juga menyampaikannya di media ini agar semua jelas.

Administrasi Tak Lengkap Riawan menjelaskan, 31 Juli 2015 lalu, Bagian Hukum Pemko Tanjungpinang mengirimkan Perda Parkir ke email ke Biro Hukum

Pemprov Kepri.

Bagian Hukum Pemko Tanjungpinang meminta nomor registrasi. Email tersebut tanpa soft copy Perda Parkir yang dikirim.

Oleh pihak Biro Hukum Pemprov Kepri, email ini tidak lengkap. ”Harusnya sudah tahu prosedur dan bukan cuma ngirim lewat email. Ini Perda Parkir, bukan mainmain. Harusnya mereka mengantar langsung ke kita. Seberapa jauh rupanya Senggarang ke Dompak?

Dari Natuna saja datang mengantar langsung ke kita. Bukan lewat email,” katanya.

Inilah salah satu yang membuat lambat Perda Parkir. Komunikasi dari Bagian Hukum Pemko Tanjungpinang yang dianggap lambat. ”Ke depan, kita tak boleh lagi begini. Banyak sekali perubahan.

Kita harus sama-sama bersiapsiap,” tambah Eko. Karena secara administrasi permohonan itu tak lengkap, akhirnya Biro Hukum Pemprov Kepri mengundang Bagian Hukum dan Dinas Perhubungan Pemko Tanjungpinang rapat membahasnya, tanggal 4 Agustus.

Saat itu, Bagian Hukum Pemko Tanjungpinang meminta nomor registrasi 5 Perda termasuk di dalamnya Perda Parkir. Hadir saat itu dari Kabag Hukum dan Dishub Pemko Tanjungpinang. Biro Hukum Pemprov dan Kemenkum HAM. Saat pertemuan itu, mereka membahas bersama bahwa Perda Parkir yang disusun itu kacau balau. Harusnya, Perda itu disusun secara sistematis. Pasal dengan ayat-ayatnya harus nyambung. ”Bahkan, Kadishubnya mengakui kalau Perda Parkir itu tidak sistematis. Waktu itu, Perda tersebut hampir ditarik lagi. Tapi sudahlah, kita evaluasi saja,” jelas Eko seraya mengatakan masih ada beberapa kolom yang kosong tentang tarif parkir.

Dari 5 Perda yang diminta nomor registrasinya, Biro Hukum Pemprov Kepri meminta agar dipisahkan mana Perda yang harus dievaluasi dan mana Perda yang tak perlu dievaluasi.

Tanggal 21 Oktober, Bagian Hukum Pemko Tanjungpinang memasukkan 7 Perda sekaligus

dan meminta nomor registrasinya.

Ada penambahan 2 Perda dari sebelumnya.

Adapun Perda yang diminta nomor registrasinya adalah Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perda Pengelolaan Persampahan, Perda Perubahan Atas Perda No.9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kemudian ada Perda tentang Ketertiban Umum, Perda Penanggulangan Kemiskinan serta Perda Menara Telekomunikasi. Ke enam ini adalah sifatnya tak perlu evaluasi. Perda ketujuh yakni Penyelenggaraan dan Retribusi Perparkiran. Ini merupakan Perda yang wajib dievaluasi baik di tingkat provinsi hingga ke pusat.

Dijelaskan Justimar, saat ini ada perubahan peraturan. Nomor registrasi untuk Perda yang dibuat di daerah wajib dikeluarkan Pemprov.

Karena itulah, semua Perda yang dibuat Pemko Tanjungpinang selalu diminta nomor registrasinya. ”Sebelum diundangkan, mereka wajib meminta nomor registrasi dulu. Setelah kita beri nomor reg-

istrasinya, barulah bisa diundangkan,” ujarnya sambil menunjukkan salah satu contoh Perda Natuna yang sudah diundangkan.

Diundangkan dalam hal ini, sudah masuk atau sudah tercatat dalam lembaran daerah.

Jika Undang-Undang tercacat dalam lembaran negara, maka Perda tercatat dalam lembaran daerah.

Semua Perda yang dibuat Pemko/Pemkab atas persetujuan bersama dengan DPRD setempat, maka wajib mendapatkan nomor registrasi dari Pemprov Kepri sebelum diundangkan. ”Ini sudah ada nomor registrasinya. Setelah itu baru bisa diundangkan bupatinya. Ditandatangani dan dicap,” katanya sambil menunjukkan tanda tangan Bupati Natuna Ilyas Sabli lengkap dengan cap dengan lambang Burung Garuda itu. ”Dulu tak perlu nomor registrasi dari kita. Sekarang, wajib dapat nomor registrasi dulu sebelum diundangkan,” katanya seraya mengatakan, permintaan nomor registrasi dilakukan setelah Perda

mendapat persetujuan wali kota/ bupati dengan DPRD setempat.

Perda Parkir Wajib Dievaluasi Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91 Ayat 2 Huruf d dan Permendagri No.1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan, bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah wajib melakukan evaluasi terhadap Ranperda kabupaten/kota khusus RPJPD, RPJMD, APBD, APBD Perubahan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Perda Tata Ruang Daerah (RTRW), Perda Pajak Daerah dan Perda Retribusi Daerah.

Pasal 245 ayat 4 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi Ranperda kabupaten/kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib berkonsultasi dengan menteri teknis.

Perda Parkir sifatnya memungut uang dari masyarakat. Sehing-

ga, perda ini wajib dievaluasi di provinsi dan pusat. Dijelaskan Eko Maryati, sebelum Parda Parkir Pemko Tanjungpinang diserahkan ke pusat, mereka lebih dulu melakukan evaluasi.

Sesuai aturannya, evaluasi dilakukan 15 hari di Pemprov Kepri kemudian disampaikan ke pusat.

Perda Parkir Pemko Tanjungpinang sudah dievaluasi Biro Hukum Pemprov Kepri. ”Tanggal 18 November lalu, sudah saya antar langsung ke Menteri Dalam Negeri,” kata Justimar Menegaskan. Inilah perjalanan Perda Parkir Pemko Tanjungpinang kenapa bisa lambat. Pertama, karena dikirim melalui email tanpa surat administrasi resmi. Kemudian tidak dibedakan maka Perda yang wajib dievaluasi dan mana yang tidak wajib dievaluasi. Sebab, Biro Hukum Pemprov Kepri hanya bisa mengusulkan permohonan evaluasi jika ada surat dari Pemko/ Pemkab ke Mendagri. ”Kan ada nomor suratnya nanti. Atas dasar itulah kita bisa meminta evaluasi ke pusat. Jadi bukan kita yang main-main,” jelas Eko. ***

TANJUNGPINANG POS TU 19 DESEMBER 2015 ABTU SAB

H Lis Darmansyah menyerahkan kunci TPA Miftahulssalam kepada pengurus TPA.

11

H Lis Darmansyah menandatangani berita acara peresmian TPA Miftahulssalam yang dibangun dengan mengunakan dana CSR PT Angkasa Pura II Tanjungpinang.

Pj Bupati Bintan, Doli Boniara menandatangani berita acara peresminan gedung serbaguna di Toapaya yang dibangun mengunakan dana CSR PT Angkasa Pura II Tanjungpinang.

PT Angkasa Pura II Resmikan TPA Miftahulssalam

P

VICE PRESIDENT CSR PT ANGKASA PURA II TANJUNGPINANG ANDI ANHAR, GM BANDARA RHF SUTRAMAN, WALI KOTA TANJUNGPINANG H LIS DARMANSYAH DAN PJ BUPATI BINTAN DOLI MONIARA BERFOTO BERSAMA.

T Angkasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabillah Tanjung pinang, telah bangun Taman Pendidikan Alquran (TPA) Miftahulssalam, pembangunan gedung serbaguna Anjung Maharani Tanjungpinang dan revonasi pembangunan gedung serbaguna Toapayah, Bintan.

Jumat (18/12) Vice President Corporate Social Responsibility (CSR) Angkasa Pura II, Andi Anhar didampingi GM Bandara Raja Haji Fisabilillah Surahmat, Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah dan Pj Bupati Bintan, Doli Boniara, meresmikan TPQ Miftahulssalam.

Sepanjang tahun 2012-2015, PT

Angkasa Pura II Tanjungpinang telah menyalurkan dana PKBL atau CSR PT Angasa Pura II sebesar Rp 6,1 miliar dengan total kemitraan mencapai 441 mita kerja.

General Manager PT Angkasa Pura II Tanjungpinang Bandara Raja Haji Fisabilillah, Surahmat, mengatakan, penyaluran dana Program Kemitraan dan dana Bina Lingkungan (PKBL) membantu pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM), sementara itu dana Bina Lingkungan antara lain untuk pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana umum, sarana kesehatan, dan lainnya.*** Foto dan Narasi: Abas

Vice President CSR PT Angkasa Pura II Andi Anhar menyerahkan kunci simbolis pembangunan TPA Fiftahulssalam kepada Lis Darmansyah, di dampingi GM Bandara Tanjungpinang, Surahmat.

Vice President CSR PT Angkasa Pura II Tanjungpinang, Andi Anhar, menyerahkan simbolis kepada warga yang menerima dana kemitraan dari PT Angkasa Pura II Tanjungpinang.

Dari kiri, Surahmat, Lis Darmansyah, Doli Boniara dan Andi Anhar.

GM PT Angasa Pura II Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Surahmat bersama dengan Pj Bupati Bintan, Doli Boniara.

Vice President CSR PT Angkara Pura II, memberikan kunci gedung serbaguna kepada Pj Bupati Bintan, Doli Boniara

Pj Bupati Bintan, Doli Boniara saat mengambil sekapur sirih.

GM PT Angkasa Pura II Tanjungpinang, Surahmat bersama dengan Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah bersama Pj Bupati Bintan, Doli Boniara.

Peresmian Taman Pendidikan Alquran Miftahulssalam Tanjungpinang.

Vice President CSR PT Angkasa Pura II, Andi Anhar (kanan) dan GM Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Surahmat bersama dengan penerima bantuan dana kemitraan.

GM Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Surahmat.

Pj Bupati Bintan, H Doli Boniara

H Lis Darmansyah saat mengambil sekapur sirih.

Vice President CSR PT Angkasa Pura II, Andi Anhar, GM Bandara Tanjungpinang, Surahmat dan Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah, berfoto bersama dengan siswa TPQ Miftahulssalam.

TANJUNGPINANG POS SAB TU 19 DESEMBER 2015 ABTU

12

Rekapitulasi Tak Sama dengan Jumlah Surat Suara ANDRI DS, Tanjungpinang SAKSI pasangan Soerya-Ansar Ahmad (SAH) menolak untuk menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara di KPU Bintan, kini giliran saksi SAH di Tanjungpinang yang melakukan hal serupa. Dalam rekapitulasi di Gedung Perpustakaan dan Arsip Tanjungpinang Tepi Laut, Kamis (17/12) malam lalu, saksi SAH beralasan, jumlah perolehan suara di

empat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai Surat Keterangan (SK) distribusi, tidak sama yang disampaikan saat sidang pleno KPU. Saat melakukan rekapitulasi perolehan suara di KPU Kota Tanjungpinang, ada tiga PPK yang jumlah surat suaranya kurang. Sedangkan, satu PPK lagi, jumlah surat suaranya justru berlebih. ”Keterkaitan ini, saya katakan wajar sih saksi dari paslon bertanya, ada apa gitu lho. Kami sendiri dari Panwas

sudah mengingatkan ke pihak KPU,” kata Mas Furqon Divisi Pencegahan Hubungan antar Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Tanjungpinang kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (18/12).

Permasalahan itu terjadi, seperti di PPK Bukit Bestari yang dikirim 41.491 surat suara, ternyata saat rekapitulasi perolehan suara yang disampaikan hanya mencapai 41.479 suara. Artinya, PPK Bukit Bestari masih kekurangan 12 surat suara. Kejadian ini tidak

hanya terdapat di PPK Bukit Bestari.

Di tiga PPK lainnya juga terdapat perbedaan jumlah surat suara.

Seperti di PPK Tanjungpinang Barat, terjadi kekurangan 148 surat suara. di PPK Tanjungpinang Timur kurang 26 surat suara. Dari tiga PPK itu terdapat kekurangan 186 lembar surat suara, dibandingkan perolehan suara saat rekapitulasi. Sedangkan di PPK Tanjungpinang Kota, terdapat surat suara sisa atau berlebih 7 lembar. Tapi, kekurangan maupun kelebihan surat

suara yang terjadi di empat PPK seKota Tanjungpinang itu, tidak mengurangi perolehan suara kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. ”Kami akan buat berita acara dan melaporkan ke Bawaslu, yang merupakan atasan kami, yang lebih tinggi. Dengan laporan yang disampaikan nanti, akan ditentukan tindakan apa yang harus kami lakukan,” singkatnya.

Pada kesempatan lain, Divisi Pence-

gahan dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kepri Indrawan Susilo Prabowoadi menjelaskan, jika kejadian ini selagi bersifat administrasi bisa dibetulkan. Tapi, tidak sampai mengurangi jumlah perolehan suara kedua pasangan cakada. ”Kekeliruan itu, bisa terjadi dari penambahan surat suara dua setengah persen per TPS lalu. Harus dicek lagi,” saran Indrawan Susilo Prabowoadi. ***

KPU Kepri Targetkan Sehari

Penyandang Cacat Lebih Peduli BINTAN - Partisipasi Pemilih Kepala Daerah (Pilkada) 2015 Kabupaten Bintan, justru lebih tinggi diberikan kelompok warga penyandang cacat (disabilitas), dibandingkan masyarakat umum lainnya. Pemilih dari kelompok disabilitas Bintan justru menunjukkan angka 90 persen.

Secara umum, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bintan mencapai 74 persen. Dari 96.933 pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menggunakan hak pilih sebanyak 72.822 orang. Jumlah itu berdasarkan perolehan suara dari pasangan Pari-Dalmasri (Asri) sebanyak 40.623 suara, ditambah perolehan pasangan Khawan 30.078 suara dan ditambah suara tidak sah 2.121. Sedangkan 25 persen pemilih di Kabupaten Bintan tidak menggunakan hak suaranya.

Dari jumlah pemilih itu, khusus untuk kelompok warga penyandang cacat terdaftar 71 orang.

Namun berdasarkan pendataan di TPS dan laporan pada pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Bintan, Kamis (17/12) lalu, jumlah pemilih penyandang cacat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 66 orang.

Menurut Wandra Fadillah, Ketua KPU Bintan, partisipasi warga penyandang cacat (disabilitas) justru lebih tinggi di Bintan, dibandingkan warga yang normal. Ada 71 orang pemilih yang terdaftar di DPT, merupakan disabilitas. Yang menggunakan hak pilihnya 66 orang, mencapai 90 persen. ”Kalau persentase pemilih keseluruhan di Bintan, berkisar 73 persen sampai 74 persen. Artinya, persentase pemilih dari kelompok disabilitas lebih tinggi atau lebih peduli,” kata Wandra usai pleno.

Ketua Divisi Pelanggaran, Panwaslu Bintan Dedi Sulistiyo mengatakan, mengenai saksi Pilgub Kepri yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi, hal itu tidak menjadi penghambat dalam proses penghitungan surat suara dan rekapitulasi akhir. Jika ada gugatan untuk proses rekapitulasi penghitungan surat suara, maka masing-masing pasangan calon bisa mengajukan gugatan ke Mahlamah Konstitusi (MK). ”Sementara, surat suara yang dihitung itu telah melalui kesaksian dari formulir C1, saat masih di TPS. Sampai di tingkat KPU, tidak ada kendala,” ujar Dedi. (ika)

TANJUNGPINANG - KPU Provinsi Kepri menargetkan, rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Kepri, di Gedung Asrama Haji Tanjungpinang selesai dalam kurun waktu sehari. Dalam pleno rekapitulasi itu, KPU Kepri sudah menerima rekapitulasi dari 7 kabupaten/kota se-Provinsi Kepri, Jumat (18/ 12). ”Insha Allah satu hari selesai rekapitulasi perolehan suara ini,” kata Said Sirajuddin, Ketua KPU Provinsi Kepri kepada Tanjungpinang Pos, dalam persiapan sebelum pleno rekapitulasi dilaksanakan, Jumat kemarin.

Said menyampaikan, dalam sidang pleno itu, tujuh KPU dari kabupaten/ kota membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilgub Kepri, sesuai dengan daerah masing-masing. Pembacaan ini disampaikan di depan jajaran KPU Provinsi Kepri, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepri, dua saksi dari pasangan Cagub dan Cawagub serta undangan.

Di sela itu, Said Sirajuddin mengimbau kepada seluruh peserta yang hadir dalam sidang pleno rekapitulasi suara, agar dapat menahan diri. Kalah menang itu biasa, dan jaga ketertiban saat rekapitulasi perolehan suara berlangsung. ”Kita ikuti ketentuan dan aturan berlaku,” katanya mengakhiri.

Sebelumnya, Marsudi Divisi Teknis KPU Provinsi Kepri berharap menambahkan, hingga saat ini, proses rekapitulasi perolehan suara di KPU kabupaten/kota berlangsung aman, kondusif dan tidak ada kendala.

Beberapa kendala, sudah diselesaikan oleh KPU kabupaten/kota. ”Ini harapan kita semua,” harap Marsudi.

Hingga berita ini ditulis, sidang pleno rekapitulasi perolehan suara Cagub dan Cawagub Kepri yang diselenggarakan KPU Kepri di Gedung Asrama Haji Tanjungpinang, masih berlangsung. Berdasarkan jadwalnya, rekapitulasi perolehan suara di KPU Kepri itu dimulai, Jumat (18/12) sampai dengan Sabtu (19/12) ini. Dalam proses rekapitulasi itu, di sekitar gedung Asrama Haji dijaga puluhan aparat kepolisian dari Polres Tanjungpinang. ”Semoga aman dan lancar,” tambah Marshudi. (dri)

ANGKAT KOTAK: Petugas KPU Kota Tanjungpinang mengangkat kotak suara yang berisi hasil rekapitulasi perolehan suara menjelang pleno KPU, kemarin.

F-ANDRI DWI S/TANJUNGPINANG POS

Khawan Siapkan Gugatan ke MK BINTAN - Rekapitulasi penghitungan suara di Pilkada 2015 Bintan sudah selesai. Menjelang masa penetapan calon terpilih, tim pengusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan pasangan Khazalik dan Indra Setiawan (Khawan) belum menyiapkan pengajuan gugatan.

Namun sebelumnya, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bintan mengadakan rapat tertutup, menyikapi penyelenggaraan Pilkada di Bintan. Rapat itu langsung dipimpin oleh Ketua DPC PDIP Bintan, Indra Setiawan yang juga sebagai Calon Wakil Bupati Bintan. Dalam rapat itu, pasangan Khawan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai dasar pengajuan gugatan yang dimaksud, antara lain tentang banyak warga yang tidak memilih akibat tidak menerima undangan dan beberapa indikasi pelanggaran lainnya. Tapi, pengajuan itu belum bisa dilaksanakan.

Karena, PDIP masih menunggu instruksi dari pimpinan tertinggi. ”Ada rencana tim Khawan mau gugat. Untuk PDIP, kami menunggu perintah dari Ketua DPD PDIP Provinsi Kepri, yaitu Pak Soerya Respationo.

Kita lihat nanti, bagaimana perkembangannya,” kata Trijono, ketua tim pemenangan pasangan Khawan, Jumat (18/12).

Pada kesempatan lain, Ketua KPU

Bintan, Wandra Fadillah menjelaskan, masa gugatan hasil Pilkada dijadwalkan setelah pengesahan dan penetapan calon terpilih. Untuk Pilkada Bintan, penetapan pasangan calon terpilih dilaksanakan, Senin (21/12) ini. Berdasarkan Pasal 5, Peraturan MK nomor 1 tahun 2015, gugatan diajukan 3 hari sejak penetapan calon terpilih oleh KPU. Pengajuan disampaikan oleh termohon atau pasangan calon kepala daerah (cakada). ”Pengajuan langsung ke MK. Gugatan diajukan pasangan cakada melalui kuasa hukumnya. Hingga saat ini, belum ada kendala dalam proses Pilkada Bintan,” tambah Wandra Fadillah. (fre/aan)

F-INDRA KELANA/TANJUNGPINANG POS

TANDATANGAN: Saksi tim Khawan menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara.

TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android.

Caranya, melalui aplikasi SCOOP, yang bisa didownload dari GOOGLE play store.

TANJUNGPINANG POS SAB TU 19 DESEMBER 2015 ABTU

Listrik dan Kehidupan

TELEPON PENTING Pemadam Kebakaran Bintan

081364363030

Pemadam Kebakaran Tpi

0771-20949 / 113

Polsek Bukit Bestari

0771-318211

Polsek TPI Kota

0771-314110

Polsek Bintan Timur

0771-61110

Unit Lakalantas Tpi

0771-7000009

Kantor Badan SAR Tpi

0771-29125

Camat Tpi Kota

0771-7008251

PLN

0771-23755/21048

Polres Tanjungpinang

0771-314351

PDAM

0771-21574

Jasa Raharja Tpi

0771-317537

RSUD Tpi

0771-313000

Lantamal IV Tanjungpinang

0771-23071

KPAID Kepri

0771-7004406

RSUD Prov Kepri Batu 8 Tpi

0771-7335202

SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/Paspor/ akta kelahiran/sertifikat tanah, dll.

Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS ke:

0896-3351-6175 Atau kirim melalui email: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

TIANG LISTRIK: Petugas saat pemasangan tiang listrik di jalan lintas barat, beberapa waktu lalu.

Tiang Listrik Miring YTH. PT PLN (Persero), takut terjadi hal yang tidak diinginkan tiang listrik yang miring karena pondasinya tidak kuat tolong segera diperbaiki karena takut roboh. Mohon ditindaklanjuti, terima kasih +6281271174764

Matikan Listik Tolong Kasih Tau RT/RW, Pak! HANYA memberi tahu saja mengenai pemadaman listrik PLN lama atau sejenak. Tolonglah kasih kabari RW/RT setempat. Ini masalah menghindari kerusakan barang elektronik dimasyarakat. Dari Muhammad Samsu Penyengat. Terima kasih. +6282171818275

SDM Tak Mampu

13

Oleh:

RICCO DWI PUTRA Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

M

EMANG sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menguasai urusan listrik di negara ini, menjadikan semua pemadaman listrik tersebut menjadi tanggungjawab penuh PLN. Namun, apa benar PLN sengaja menciptakan krisis listrik tersebut? Bukankah dengan pengoptimalan daya dan penggunaan listrik di daerah tersebut juga menjadi sumber pendapatan PLN. Tak hanya itu, pemadaman listrik ini sering dilakukan tanpa alasan yang jelas.

Pasalnya, selain tidak ada gangguan cuaca seperti hujan deras atau angin kencang, Perusahaan Listrik Negara ini sekenanya sering memadamkan aliran listrik.

Belum lagi pemadaman yang dilakukan dalam sehari bisa sampai dua kali dengan jangka waktu yang lumayan panjang bisa sampai 3 jam per sekali mati lampu, atau dengan kata lain dalam sehari ada durasi 6 jam listrik dipadamkan. Bagi seorang usahawan yang banyak menggunakan listrik sebagai salah satu penopang usahanya tentu ini sangat merugikan.

Selain itu juga keluhan para masyarakat karena barang-barang atau alat-alat rumah tangga mereka yang sering mengalami kerusakan.

Sehingga sumpah serapah masyarakat pun di sosial media jadi trending topic setiap hari.

Dalam hal ini, tidak lain masalahnya adalah adanya defisit daya listrik yang tidak sesuai atau kurang. Untuk itu memang seharusnya pemerintah segera membangun pembangkit-pembangkit listrik baru sebagai cara untuk menutup defisit itu, yaitu dengan mengundang pihak swasta untuk investasi.

Yang tidak kalah pentingnya juga, prioritaskan anggaran dalam hal ini, proyek-proyek infrastruktur termasuk listrik ini tidak bisa berjalan jika tidak dibarengi kebijakan anggaran yang tepat.

Jangan sampai anggaran habis hanya untuk pos-pos yang tidak penting. Seperti perjalanan dinas, rumah dinas, mobil dinas, ataupun kantor baru. Sungguh tidak bijak sebuah kebijakan anggaran yang hanya berputar untuk melayani pemda tetapi uangnya dari

F-NET

ILUSTRASI

pajak kita dan hasil kekayaan kita.

Untuk itu perlu ada perampingan jumlah pegawai negeri. Rekrutlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibutuhkan sehingga nantinya tidak membebani anggaran daerah untuk membayar gajinya. Sudah menjadi pengetahuan publik dana APBD habis hanya untuk biaya rutin gaji ASN ketimbang sektor yang lain yang lebih penting dan prioritas di banyak daerah di negeri ini.

Menurut pendapat Albert Hirschman salah seorang pencetus Teori ”Exit dan Voice” menyatakan bahwa kinerja pelayanan publik dapat ditingkatkan apabila ada mekanisme ”Exit” dan ”Voice” mekanisme ”Exit” berarti jika pelayanan publik tidak berkualitas maka konsumen harus memiliki kesempatan untuk memilih lembaga penyelenggara pelayanan publik yang lain.

Sedangkan mekanisme “Voice” berarti kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan kepada lembaga penyelenggara pelayanan publik”, tetapi biasanya mekanisme ”Exit” terhambat oleh beberapa faktor seperti: 1) kekuatan pemaksa dari negara, 2) tidak adanya penyelenggara pelayanan publik alternatif, 3) dan tidak adanya biaya untuk menciptakan lembaga penyelenggara pelayanan publik alternatif. Sedangkan mekanisme ”Voice” biasanya tidak efektif karena: 1) pengetahuan dan kepercayaan terhadap mekanisme yang ada, 2) dan aksebilitas serta biaya untuk mempergunakan mekanisme

tersebut (Ratminto, 2005).

Jika memang PT PLN (Persero) senantiasa mengalami kerugian atau dengan kata lain keberadaannya diciptakan untuk selalu merugi secara kajian ekonomi PT PLN (Persero) semestinya tidak lagi ada dan tidak diharapakan untuk melayani publik dan masyarakat selaku pemakai listrik menghapus dari ingatannya tentang keberadaan PLN di tengah kehidupannya.

Pertanyaan kembali apakah kerugian itu benarbenar disebabkan kesenjangan harga jual dengan harga produksi sehingga pelayanan PLN tidak maksimal! Apa tidak mungkin ada “loss” yang bermuara kepada kerugian negara karena Indonesia tergolong negara No 3 terkorup di dunia.

Tetapi menurut teori ”politik klasik; menyatakan bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya dan manusia yang mempunyai kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannnya pula (Lord Acton dalam Ratminto, 2005).

Banyak kalangan masyarakat yang menganggap hal sepele dalam pemakaian barang elektronik. Tidak mencabut charger langsung pada stop kontak setelah menggunakannya.

Seperti selagi mencharger HP, kipas angin, TV, laptop, setrika. Tidak mematikan lampu pada siang hari.

Kebiasaan-kebiasaan ini sering kali terjadi dalam keseharian kita sendiri.

Meskipun terlihatnya sepele namun dapat menyebabkan

YTH, Pak Kepala dinas Pendidikan Tanjungpinang tolong buat aturan bagi anak-anak kami saat jam belajar dan di luar jam belajar sekolah mereka sering ke warnet dan malas belajar. Apalagi sekarang anak-anak udah makin malas belajar, apa persiapan untuk anak-anak kami ini kalau mau ujian. Tks +6285214924011

TANGGAPAN UNTUK mengatasi anak keluar jam belajar kita telah mengimbau kepada guru untuk memperhatikan siswa

Perencanaan Kurang Matang

IKLAN BARIS RENTAL MOBIL RENTAL MOBIL HARIAN/MINGGUAN/ BULANAN. MELAYANI ANTAR-JEMPUT TJ.PINANG-BINTAN & SEKITARNYA. SUPIR BRPNGLMN. HUB.: DAENG (085264989945)

KEHILANGAN TLH HILANG BPKB KNDARAAN BRMOTOR AN. HENDIYANI, NMOR BPKB : H.01746242 D,NOPOL BP3115 FE, NO. RK : MH1 JF5115 AK290811 N, NO. MESIN : JF 51E1295553

masih belum sadar bawasannya kita ini adalah negara importir BBM, bukan lagi Negara surplus BBM. Masalahnya, BBM kita ini adalah sumber energi bagi pembangkit listrik kita.

Banyak konsumen yang tidak paham sebenarnya bahwa kita ini sudah disubsidi negara.

Oleh karena itu, solusi PLN mengurangi subsidi listrik untuk orang kaya yang tidak layak mendapat subsidi dengan kenaikan tariff dasar listrik secara bertahap tetapi mempertahankan subsidi untuk masyarakat bawah sebenarnya sudah tepat.

BBM merupakan sumber daya yang tak dapat diperbarui yang semakin lama akan semakin berkurang persediaannya.

Oleh karena itu, ketergantungan terhadap BBM sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik harus dikurangi.

Beberapa langkah strategis yang dijelaskan dalam hal ini tidak akan bermakna manakala tidak adanya kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait dalam menangani krisis energi listrik. Oleh karena itu, kerjasama antara pihak-pihak tersebut amatlah penting.

Mulai dari penanaman budaya hemat listrik, sampai masalah teknis penanganan dan pengelolaan sistem distribusi listrik baik dalam hal pemakaian pembangkit listrik maupun akuntabilitas finansialnya yang diharapkan lebih transparan.

Semoga krisis energi listrik tidak terjadi lagi di negara kita tercinta ini. ***

Jam Belajar Sering ke Warnet, Tolong Buat Aturan di Sekolah, Pak?

SDM pegawai yang ada tak mampu menyerap (bukan kurang pegawai tapi SDM tak mampu walaupun dah LuLus) wawancaraLah pegawai-pegawai tu. fb_Jon Kepri

TERKAIT Rp 2,37 triliun APBN di Kepri belum terserap, sungguh sangat disayangkan, bantuan dana sebesar tsb, tidak bisa dimanfaatkan semuanya, inilah perhitungan perencanaan yg masih kurang matang, otomatis SIAP anggaran tersebut akan digunakan utk daerah lain, apa jadinya kalau utk tahun depan dana tidak dikocorkan lagi, sementara perkembangan pembangunan Sri Bayintan masih ketinggalan, Sayang amat disayang sekali. fb_Syamsul Bahri

pemborosan energi yang sangat banyak.

Untuk itu, salah satu yang bisa dilakukan PLN dan pemerintah yang selama ini luput atau kurang maksimal adalah segera lakukan penghematan yaitu dengan mendorong masyarakat untuk hemat energi dengan kampanye secara massif ketimbang pemadaman bergilir.

Dewasa ini banyak terdapat penyalahgunaan energi atau lebih jelasnya kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknumoknum. Seperti halnya penimbunan BBM pada saat harga murah dan menjualnya kembali dengan harga mahal saat terjadinya kelangkaan.

Selain BBM ada beberapa faktor yang membuat rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDR) terlontar, misalnya adanya kebocoran dan revaluasi aset dimana ini semua membuat BPP TDL (biaya pokok produksi tarif dasar listrik) meningkat.

Apabila kenaikan TDL dijadikan jalan satu-satunya maka dikhawatirkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat akan menurun.

Hal ini dikarenakan pengeluaran masyarakat untuk pembayaran beban listrik naik dan diikuti menurunnya pengeluaran di kebutuhan yang lain.

Dikarenakan oleh hal ini maka rencana untuk menaikan TDL perlu dikaji ulang.

Selain dengan menaikan TDL, apabila PLN bisa memperbaiki manajemennya, melakukan efisiensi, ada kemungkinan hal ini bisa menutupi biaya produksi yang meningkat.

Banyak masyarakat yang

dipastikan tetap berada di sekolah. Jadi, prinsipnya siswa tersebut tidak dibenarkan keluar dari halaman sekolah untuk berkeliaran.

Minimal siswa berada di sekolah sampai pukul 11.00 siang.

Sampai saat ini dibilang masa belajar tidak efektif.

Biasanya, sekolah mengisi atau membuat jadwal.

Seperti class meeting (pertemuan kelas) dan pengayaan.

Ada juga remedial. Ini akan diperuntukkan bagi siswa yang belum tuntas

ujian semester ganjil.

Namun, khusus kelas sembilan tingkat SMP dan kelas dua belas tingkat SMA sedang melakukan simulasi untuk melakukan persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Intinya, guru tetap mengawasi siswanya di sekolah. Jangan sampai siswa keluar dari sekolah sambil bermain ke warnet. *** Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang HZ Dadang AG F-JPNN

ILUSTRASI

F-INDRA KELANA/TANJUNGPINANG POS

RAZIA: Seorang pelajar tertangkap di warnet saat razia yang digelar Satpol PP Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.

TANJUNGPINANG POS SAB TU 19 DESEMBER 2015 ABTU

14

TALAM DUA MUKA T

IDAK terlalu aneh jika domba tidak menyukai burung pemangsa, tetapi hal ini bukanlah alasan untuk mendendam kepada burungburung pemangsa, yang mengikuti domba. Dan, ketika domba itu berbisik-bisik sendiri, mereka berkata ”Burung-burung pemangsa itu kejam, dan bukanlah hal ini memberi kita hak, untuk mengatakan bahwa lawan seekor burung pemangsa pasti baik,” tidak ada sesuatu yang secara instrinsik keliru tentang argumentasi itu meskipun para burung pemangsa akan terlihat agak bingung dan berkata, ”kami tidak dendam pada domba-domba baik ini, sesungguhnya kami menyukai mereka, tidak ada apa pun yang terasa lebih lezat daripada seekor domba yang empuk.”

(Friedrich Nietzsche, 1844-1900) Pelan dan berulang kali aku membaca kalimat dari ucapan diatas. Sepertinya tidak ada prinsip, hanya ada peristiwa.

Begitu juga tidak ada yang baik dan yang jahat, hanya ada situasi. Seperti juga halnya seorang pemanah. Panah yang ditembak oleh si pemanah mungkin bisa membunuh seseorang, mungkin juga tidak.

Begitu juga dengan halnya burung pemangsa, mereka tidak dendam dengan domba-domba, namun kelezatan dan keempukan seekor domba itulah yang mereka sukai.

Untung saja aku bukan politisi zaman Romawi, tapi seorang penyair yang berlari mencari surga mengikut jejak penyair seniornya yang

umara’a. Bagaikan kuntum bunga yang mewangi ketika mekar kemudian disaat semua lelap dalam tidur, ia menyapa bersama malaikat, bahwa kehidupan perlu dijalani setiap saat, sehingga tidak terperangkap dalam mabuknya kekuasaan.

Yang tak mampu bertahan akan menjadi santapan pemangsanya, yang setiap saat mempertajam kepintaran dengan kukunya. Paling tidak mampu mencipta wajah yang mendua yang tiba-tiba menjadi ramah, penuh pesona alih alih menancapkan kukunya kepunggung mangsanya dan mencabik-cabik isi perut tanpa merasa berdosa.

Lalu bagaimana dengan manusia seperti kita ini? Jika tidak diberi akal oleh Tuhan Yang Maha kuasa, maka kita adalah orang yang terjebak dalam kehendak angan-angan yang tidak kebal akan kegilaan.

Aku ingat betul apa yang pernah disampaikan oleh Alm H Tenas Effendy, tokoh sekaligus pemikir budaya Melayu di akhir pertemuan kami beberapa waktu, sebelum ia meninggalkan dunia yang fana ini. Ia mengatakan padaku, ”Orang Melayu itu memiliki nilai-nilai budaya yang luhur, sehingga orang Melayu dipandang memiliki sopan santun yang tinggi, jadikanlah hal ini menjadi bahan perenungan untuk mu berkarya.” ”Tegak Menjaga Tuah, Duduk Memelihara Marwah, ini telah menjadi sandaran ananda dalam berkarya.”

Begitulah aku menjawab

dengan mengutip sebuah judul bukunya yang diterbitkan oleh Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, Yogyakarta (2005) yang di dalam bukunya itu juga dikenal sebagai pakaian dua puluh lima atau ”Sifat Duapuluh Lima” terhadap nilai-nilai Budaya Melayu sebagai jati diri hidup di alam Melayu.

Jika aku coba mengedepankan beberapa sifat dari intisari pembicaraan kami terdahulu kepada para pembaca, bukan bermaksud ingin mengajar itik berenang, tapi hanya untuk berbagi kebahagian, karena selama berabad-abad melalui ilmu pengetahuan dan akal sehat, kita berhasil menerangi kegegelapan. Tanpa terkecuali mungkin saja hal-hal yang misterius dulunya bahkan menakutkan sekali menjadi familiar karena pengetahuan.

Namun hari ini, banyak sekali jenis orang yang berbeda, kehati-hatian tentang siapa yang dihadapi mesti dikedepankan. Untuk itu sengaja penulis mengutip beberapa petikan sifat nilai-nila jatidiri di alam Melayu, yang ditulis oleh Alm H Tenas Effendy yang antara lain: 1. Sifat tahu asal mula jadi, tahu berpegang pada Yang Satu.

Sifat ini menyadari dirinya sebagai manusia (makhluk) yang diciptakan oleh Allah, dan menyadari dirinya sebagai hamba Allah. Kesadaran ini mendorongnya untuk bertakwa kepada Allah, mematahui semua perintah Allah, menjau-

hi semua laranganNya, dan berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang saleh agar mendapatkan kesejahteraan di dunia dan sejahtera pula di akhirat.

Dengan kesadaran ini akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaannya, akan menjadikan dirinya sebagai manusia yang berguna bagi sesama makhluk Allah, dan bertanggungjawab terhadap pelestarian alam ciptaan Allah.

2. Sifat tahu membalas budi.

Sifat tahu membalas jasa ibu dan bapa, tahu membalas budi guru, dan tahu membalas segala kebaikan orang. Sifat ini dapat mendorongnya untuk berbuat baik kepada kaum kerabat, sahabat handai, jiran tetangga, masyarakat, bangsa dan negara.

3. Sifat hidup bertenggangan, mati berpegangan.

Sifat yang selalu mengutamakan dan menjunjung tinggi rasa persebatian (tenggangrasa, kesetiakawanan sosial, persatuan dan kesatuan) antar sesama makhluk Allah, dan mempunyai bekal sebagai pegangan dan sandaran yakni keimanan dan ketaqwaan kepada Allah serta amalan yang bermanfaat untuk menghadapi kematian (alam akhirat).

4. Sifat tahu ‘kan bodoh diri.

Sifat ini menyadari bahwa segala kekurangan dan kelemahan diri sendiri,

mengetahui cacat dan cela diri sendiri. Sifat ini akan mendorongnya untuk bersungguhsungguh menutupi kekurangan dan kelemahannya, memperbaiki segala kekeliruan dan kesalahan, serta memacunya untuk berusaha sehabis daya menuntut ilmu pengetauan, mencintai ilmu pengetahuan serta menghormati ilmu dan kelebihan orang lain. Orang tua-tua Melayu mengatakan: ”seburuk-buruk Melayu, ialah Melayu yang bebal bercampur dungu.”

5. Sifat tahu diri.

Sifat ini menyadari sepenuhnya hakikat hidup dan kehidupan di dunia, dan menyadari pula akan adanya kehidupan di akhirat, tahu siapa dirinya, tahu dari mana asalnya, tahu untuk apa hidup di dunia dan kemana akhir hidupnya. Melekatnya sifat ini menyebabkan dirinya benarbenar menjadi orang yang “tahu diri,” yang tahu alur dengan patutnya, tahu menempatkan dirinya di dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tahu memahami hak dan kewajiban, tahu menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.

Oleh

H Teja Alhabd Presiden Penyair Tarung

Sebelum mengakhiri tulisan ini, sebuah ingatan yang selalu aku ketengahkan bahwa ketika kita bertemu dengan seorang ahli pedang, hunuskanlah pedang, jangan deklamasikan puisi kepada seseorang yang bukan penyair. ***

Selamat Datang di Era #papamintajumpapers S

EBAGAI wartawan kelas kere, tentu saya naik motor. Maka saya belum sampai ke taraf wartawan #papamintaamplop, yang bisa naik mobil ketika liputan biar tak kehujanan. Jadi, ketika ada ajakan liputan pakai roda empat saat hujan sedang lebat-lebatnya, sulit lidah menolak kemapanan. Lha memang enak kok, duduk di jok empuk sambil mendengarkan musik, berangkat liputan, baju kering dan rambut masih rapi. Sumpah, itu enak. Kalau belum bisa menjadi, setidaknya saya bisa merasa.

Agenda siang itu menghadiri jumpa pers. Wartawan mana yang tak semangat berangkat ke acara-acara semacam ini.

Sudahlah di hotel, makan prasmanan berlaukkan dendeng sapi balado, sotong goreng tepung, ayam bakar bumbu kacang, lalu ditutup dengan buah-buahan dan puding.

Proses pengambilan data juga dilakukan di ruangan sejuk berpendingin. Sudah begitu, kaki tidak perlu pegal berdiri, tangan tidak perlu letih menyorongkan alat perekam.

Cukup duduk manis, letakkan hape di atas meja, sekali menggambil gambar, dan semuanya selesai.

Oh iya, kalau ikut acara seperti ini, jangan keburu pulang. Di depan nanti ada orang berpakaian rapi, yang tidak berbicara sepanjang jumpa pers, tapi jabat erat tangannya sungguh hangat sekali karena berlapiskan amplop.

Sempurna!

Kalau ada 15 undangan semacam ini, gaji sebulan jadi wartawan bisa terselamatkan untuk hal-hal lain. Lidah juga akan makin akrab dengan makanan ala parlente. Nasi Padang lauk telur sudah tidak lagi menghibur. Kaus-kaus oblong sudah semestinya digantikan dengan kemeja necis. Parfum botolan Rp 10 ribu juga tak berlaku. Ganti yang satu mililiternya Rp 15 ribu.

Lalu bagaimana dengan beritanya? Aduh, jangan mengajukan pertanyaan kacangan seperti ini. Berita jumpa pers itu cukup mengandalkan piramida terbalik saja.

Yang paling penting letak di baris pembuka sebagai teras berita, beriringan di kalimat berikutnya informasi-informasi penambah saja. Lagi pula, golongan #papamintajumpapers itu tidak neko-neko permintaannya. Asal judul tercetak terang dan foto besar dipajang, semuanya beres.

Mereka akan memanggil

kembali kalau hormon #papamintajumpapers sedang menggelegak.

Satu saran tambahan lagi, kalau berita jumpa pers itu sudah terbit, kirimkan bukti terbitnya ke #papamintajumpapers. Itu trik kecil tapi besar efeknya. Mereka akan berterima kasih karena acaranya sudah dipublikasikan. Dan biasanya akan disambung dengan ”nanti kalau ada acara lagi, saya hubungi ya,” Lalu yang lebih menggembirakan, gambar berita itu akan jadi foto profil di BBM atau diunggah ke Facebook. Dalam tataran ini, saya tidak bisa menolak petitih ekonomi; kepuasan pelanggan adalah segalanya.

Rekanan #papajumpapers adalah segalanya. Saya tak mau melepaskan rekananrekanan seperti ini. Mereka jauh lebih berharga ketimbang memegang nomor ponsel polisi kelas brigadir maupun pedagang-pedagang bakso tepi jalan, yang biasanya hanya mengabari informasi penangkapan pencuri kelas teri, penggerebekan pasangan mesum atau kecelakaan lalu lintas.

Jenis-jenis berita semacam itu memang potensial untuk terbit secara sensasional bila dibumbui judul-judul ampuh nan lebay. Tapi, percayalah, saya sudah membuktikannya, berita-berita semacam itu, tidak pernah bersahabat dengan dompetmu. Yang ada, kamu hanya dapat lelah mesti pergi ke TKP, konfirmasi sana-sini, menunggu pemeriksaan di kantor polisi, belum lagi, karena masih berstatus wartawan kelas kere, kamu harus sanggup menembus

hujan deras. Kalau saya sih, tidak dengan liputan semacam itu. Bikin capek saja. Tidak ada kebanggaan sama sekali.

Karena ketika berita terbit, saya tidak bisa mengirimkan bukti terbit ke maling atau pasangan mesum dengan pesan bernada riang, ”eh, beritanya sudah terbit nih.”

Jangan keburu menuding saya ini wartawan ngawur karena ngoceh demikian. Kerekere begini, saya mengutip tips keenam menjadi wartawan tangguh ala Albert L Hester dan Wai Lan J To, editor surat kabar kelas dunia, dalam bukunya 25 tips menjadi wartawan tangguh. ”Hadirilah pesta, pelantikan, resepsi, pertemuan organisasi masyarakat, parpol, atau instansi pemerintah. Apalagi kalau Anda memang diundang untuk datang. Banyak yang bisa Anda dengar di sana” Begitu kata dua editor itu.

Jadi, Anda jangan sembarang menuduh saya berbicara tanpa dilandasi sumber-sumber terpercaya.

Satu lagi, toh Dewan Pers juga tidak pernah melarang saya atau pun Anda yang ingin seumur hidupnya menjadi peliput #papamintajumpapers. Tidak ada satu pasal pun yang melarang hal semacam ini. Karena memang tidak ada melanggar satu pun Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Menjadi wartawan saja sudah perjuangan, inikan pula hendak dibatas-batasi. Jadi tidak perlu risau. Woles saja.

Toh, Wali Kota Tanjungpinang tidak mengeluarkan fatwa mengharamkan peliput #papamintajumpapers berkembangbiak di Tanjungpinang.

Sepanjang karir kewartawanan, menjadi peliput #papamintajumpapers juga adalah pilihan. Saya sarankan kepada wartawan-wartawan muda untuk mempertimbangkan pilihan ini. Percayalah, jurnalisme mulia yang diagung-agungkan itu tidak pernah ada. Semua sering kali luluh lantak karena ”titipan” dan ”kepentingan”. Dengan menempuh jalur ini, Anda juga akan terhindarkan dari baper berupa rasa kecewa karena berita yang sudah ditulis melalui konfirmasi penuh penantian berjam-jam, menembus puluhan kilometer hujanhujanan, menyusun berita penuh pergulatan, kemudian tidak diterbitkan karena berbagai alasan. Peliput #papamintajumpapers jauh dari rasa sakit itu. Tentu saja kalau sudah begitu, Anda bisa terhindarkan dari penyakitpenyakit kronis yang seringkali bermula dari baper yang berlebihan.

Anda juga tidak perlu berpayah-payah menghapalkan sekaligus memastikan 12 rukun iman berita versi Dahlan Iskan itu terkandung dalam berita. Persetan dengan unsur hangat, informatif, eksklusif, dramatis, unik, baru, daya tarik (magnitude), kedekatan (proximity), tren, tokoh, sudut pandang lain, dan misi. Buat apa itu semua ada kalau kemudian tidak menyejahterakan hidup. Bukankah menjadi seorang wartawan adalah pekerjaan untuk bertahan hidup.

Feature? Ah, apa pula Anda menanyakan jenis penulisan yang kurang diminati divisi iklan ini. Tulisan panjang

semacam ini cenderung makan halaman. Lebih baik ruangruang itu dimaksimalkan untuk publikasi iklan. Toh nanti pendapatan dari iklan itu yang kemudian menjadi tulang punggung membayar gaji Anda setiap bulan.

Sedangkan feature, sudah ditulis panjang-panjang, berhari-hari, melalui riset dan pengamatan detil, proses kepenulisan yang tak sekadar mengungkap tapi mesti indah, ketelitian mengumpulkan data yang njlimet, dan setelah terbit nyatanya tidak dibaca banyak orang. Saya kepingin ketawa terbahak-bahak kalau masih ada wartawan yang nekat menulis feature di era #papamintajumpapers.

Karena merujuk penelitian Nukman Lutfhie, Direktur Virtual Consulting Media dan Internet, sekarang ini di Indonesia, rata-rata orang menghabiskan waktu dalam sehari untuk mencari informasi dari internet selama 2 jam, sementara membaca koran hanya 34 menit.

Lihat! Hanya 34 menit. Tak mungkin waktu yang mereka punya itu hanya untuk mengudap feature yang Anda tuliskan. Tidak mungkin.

Masih ada banyak berita lain yang mesti dibaca. Jadi, tinggalkan saja feature.

Biarkan itu diurus oleh wartawan yang keras kepala yang berlagak sudah tebal sekali dompetnya. Kita, yang kere-kere ini, lebih baik mengatur jadwal pertemuan dengan rekanan #papamintajumpapers.

Sepaling-paling buruknya menjadi peliput #papamintajumpapers, nama kita tidak akan kekal tercatat dalam sejarah pers Indonesia macam Adinegoro, Rosihan Anwar, SK Trimurti, Dahlan Iskan, atau Bondan Winarno. Ya mau bagaimana lagi, karena liputan #papamintajumpapers itu hanya berlaku sehari dan kemudian menjadi bungkus kacang, itu jauh lebih baik ketimbang menjadi alas mesum.

Sedangkan tulisan macam feature, liputan mendalam, dan liputan investigasi itu bisa bertahan selamanya, dan bahkan mampu menggulingkan Presiden AS Richard Nixon seperti yang dilakukan Bob Woodward dan Carl Bernstein, wartawan The Washington Post. ”Hari ini, jam tiga sore ketemu di hotel xxx ya. Ada sesi jumpa pers. Jangan telat ya, bro.” Sebuah pesan singkat dari #papamintajumpapers masuk, yang membuat saya harus segera mengakhiri tulisan ini. Enak tho? ***

oleh Fatih Muftih Jurnalis yang selalu berkicau di @muftih

TANJUNGPINANG POS SABTU 19 DESEMBER 2015

15

PENGHARGAAN

Kejati Kepri Raih Terbaik Pertama TANJUNGPINANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau (Kepri) berhasil meraih penghargaan Sidhakarya Adhiyaksa sebagai Kejati berprestasi terbaik I tahun 2015.

Untuk diketahui, Kejati Kepri juga telah berhasil menuntaskan 16 kasus selama tahun ini. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kejati Kepri Ichwan Efendi kepada Tanjungpinang Pos kemarin mengatakan, diraihnya penghargaan Sidhakarya Adhiyaksa merupakan kerja sama seluruh pegawai Kejati Kepri. Tentu pegawai Kejati Kepri telah melakukan inovasi-inovasi terbaik selama tahun 2015.

Dikatakan dia, meraih penghargaan sebagai Kejati terbaik I tahun 2015 tentu bukan perkara mudah. Terlebih Kejati Kepri harus bersaing dengan empat Kejati dari daerah lain.

Empat nominator tersebut, disebutkan Ichwan Efendi, yakni Kejati Sumatera Selatan yang berhasil meraih peringkat 2.

Kemudian peringkat 3 diraih Kejati Jawa Tengah (Jateng), sedangkan peringkat 4 serta peringkat 5 masing-masing diraih Kejati Yogyakarta dan Kejati Riau. ”Prestasi ini tentu diraih berkat kerja keras dan kerja sama teman-teman di Kejati Kepri,” sebut Ichwan Efendi.

Harapan dia, Kejati Kepri mampu mempertahankan gelar sebagai Kejati terbaik 1 tahun 2015 sehingga tahun mendatang, penghargaan terbaik kembali didapat. ”Tetap menjadi yang terbaik,” harap Ichwan.

Dikatakannya, Kejati Kepri terpilih sebagai Kejati terbaik peringkat I karena memiliki keunggulan dari kejati lain. Keunggulan tersebut, disebutkan Ichwan Efendi, karena Kejati Kepri tidak ada penunggakan perkara.

Keunggulan lain, ditambahkan Ichwan Efendi Bidang Pembinaan Kejati Kepri sangat bagus karena sudah menggunakan teori dan teknologi persuratan asal Jepang bernama Kanji Tegami.

Teori ini sangat sederhana dipergunakan dalam surat menyurat sehingga tidak ada satu pun surat yang didisposisi tidak dibalas. ”Semua diselesaikan secara cepat,” kata dia.

Untuk administrasi masih kata dia, dibuat dari nomor satu hingga 31 sesuai tanggal setiap bulan. ”Manajemen ini berjalan tertib sebab tidak ada satu surat terlewati karena semua terekam,” sebut dia. Nah, paling menarik adalah penilaian bidang penanganan perkara korupsi. Dalam penilaian itu, kasus korupsi sejumlah Kejari di pulau-pulau telah disediakan tempat barang bukti. ”Agar barang bukti tak dibawa pulang pergi, Kejati Kepri telah menyediakan ruang khusus,” ujarnya.

Penyerahan penghargaan Kejati terbaik diserahkan oleh Kepala Kejaksaan Agung (Kajagung) Muhammad Prasetyo kepada Kepala Kejati Kepri di Kejaksaan Agung Jakarta. (abh)

Jatah Tiga Bulan Lalu, Baru Tiba Desember

Petani Kesulitan Tebus Pupuk Subsidi

SLAMET, Bintan KABAR gembira bagi petani. Pupuk subsidi yang seharusnya pendistribusian tiga bulan lalu, saat ini telah berada di gudang penyimpanan pupuk. Yakni gudang di Batu 7 Tanjungpinang dan gudang di Kijang Lama, Bintan.

Hanya, beberapa kelompok tani mengaku kesulitan menebus pupuk subsidi karena tidak memiliki uang.

Subagio seorang petani kepada Tanjungpinang Pos mengatakan, pupuk subsidi telah tiba meski terlambat sampai ke gudang. Seharusnya pupuk sudah sampai tiga bulan lalu. Mungkin, kata dia ada kendala di transportasi atau pengiriman.

Sementara Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Bintan Tukiman membenarkan pupuk subsidi telah tiba di gudang.

Pihaknya sudah menginformasikan ke sejumlah kelompok tani.

Beberapa kelompok tani langsung menebus untuk mengambil pupuk di gudang. Namun, beberapa lagi masih kesulitan menebus pupuk karena tak punya uang. ”Karena sudah bulan 12, sudah siap-siap tutup buku sehingga harus diambil,” ujarnya. Untuk solusinya ia mengaku belum ada. Jika tahun lalu, pupuk yang ada akan ditunda dibagikan. Dan kuota akan dilipatgandakan. Meski sudah dilipatgandakan kuotan-

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

PERTANIAN: Selain kemaritiman dan kelautan, potensi pertanian juga digarap di kota/kabupaten di kepri sebagai upaya kemandirian pangan.

ya, ia mengaku, kelompok tani masih kesulitan menebus pupuk subsidi di gudang. ”Terkendala uang, sementara kalau disubsidi uang pemerintah ganda tidak boleh. Dikasih uang pe-

BATAM - Empat kapal patroli baru ditempatkan untuk melakukan pengawasan di wilayah barat dan wilayah timur, perairan Indonesia. Empat kapal pengawas itu dimaksudkan dapat memberantas kegiatan illegal fishing, sehingga menekan kerugian negara akibat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Demikian dikatakan Direktur

Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Asep Burhanudin di Batam. Empat kapal yang diresmikan pengoperasiannya itu, kapal pengawas (KP) Hiu 12, Hiu 013, KP Hiu 014 dan KP Hiu 015. ”Ini komitmen KPP untuk mewujudkan kedaulatan pengelolaan sumber kelautan dan perikanan melalui penguatan in-

F-HARDIANSYAH/TANJUNGPINANG POS

Pajak Kendaraan Capai Rp 2,5 M KPPD Kejar Target Pajak TERHITUNG 30 November 2015, pencapaian target pajak kendaraan bermotor dan pajak air permukaan secara keseluruhan baru mencapai 63 persen atau sekitar Rp 4,74 miliar.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Natuna Alpiuzzamari menyebutkan, untuk masing-masing pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) baru mencapai 77 persen atau sekitar Rp 2,5 miliar dari target seluruhnya Rp 3,39 miliar.

Kemudian untuk pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baru mencapai 51 persen atau sekitar Rp 2,1 miliar

”Apakah nanti dialihkan atau direlokasi, prosesnya juga panjang. Perlu diketahui oleh gubernur, nanti baru ke kementerian,” katanya menjelaskan.

Ditanya apakah harga pupuk

Empat Kapal Patroli Tambahan Tekan Illegal Fishing

PAJAK: Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Natuna Alpiuzzamari menjelaskan pemasukan dari pajak daerah.

HARDIANSYAH, Natuna

merintah pun menyalahi undangundang,” jelasnya.

Untuk tahun ini, ia mengaku belum tahu. Namun mekanismenya akan dikembalikan ke pemerintah pusat.

subsidi lebih murah dari pupuk yang dijual di pasaran? Tentu harga pupuk subsidi lebih murah, katanya. Hanya, dia tidak ingat detail harga pupuk subsidi. ”Biasanya sampai tanggal 20 Desember ditunggu. Kalau tidak ambil, ya tahun depan,” kata Tukiman.

Untuk kelompok tani yang usahanya bagus, kata dia, biasanya setelah dapat informasi akan langsung setor uang ke pusat pendistribusian pupuk subsidi. Paling lambat dalam 10 hari biasanya pupuk sudah di tangan petani. ”Kasihan petani yang tak punya uang, terlebih kondisi ekonomi sedang tak baik. Apalagi harga sembako juga tinggi,” kata Tukiman.

Sementara itu Wagino staf Dinas Pertanian Bintan yang menangani masalah pupuk saat dihubungi Tanjungpinang Pos mengatakan, saat ini petani sudah bisa mengambil pupuk di gudang. ”Yang pupuk sudah bisa ambil di gudang di di Batu 7. Ini pupuk urea dan organik. Di sana ada Indra pekerja perwakilan produsen, sedangkan di gudang Kijang Lama, ada Candra perwakilannya. Di sana ada pupuk petrokimia, pupuk NPK, dan ZA,” katanya. Untuk kuota, ia mengaku tidak ingat sebab datanya ada di kantor. ”Saya lagi mendampingi Pak Kadis ke Toapaya Utara,” tuturnya, kemarin. ***

dari target seluruhnya Rp 4,215 miliar. Sementara, untuk pajak air permukaan dari target Rp 28 miliar, baru mencapai angka Rp 13,6 juta atau sekitar 47 persen. ”Target kita memang tinggi.

Tetapi perlu diketahui, daya beli kendaraan bermotor tahun ini agak menurun. Sehingga berpengaruh pada pendapatan yang sudah ditargetkan,” kata Alpiuzzamari di kantornya, Jumat (18/12).

Tidak dipungkiri, pencapaian target pendapatan pajak daerah tahun ini dipastikan tidak sesuai target. Namun, sejatinya kata Alpiuzzamari pihaknya sudah bekerja keras melalui berbagai upaya dan imbauan serta sosialisasi ke masyarakat agar mem-

bayar pajak tepat waktu. ”Dilemanya saat ini adalah di daerah pulau-pulau. Yang saat ini banyak tidak membayar pajak. Di samping itu, kita tidak mempunyai petugas di pulaupulau tersebut. Artinya kita hanya konsen di Kota Ranai dan Pulau Bunguran Besar saja,” sebut Alpi.

Dikatakan Alpi, terhitung sampai 30 November 2015, jumlah kendaraan di Natuna mencapai 16 ribu unit. Jumlah tersebut sudah termasuk kendaraan roda 2 dan roda 4. ”Data ini belum lagi termasuk kendaraan yang masih pelat nomornya seri luar seperti Jakarta, Kalimantan dan Tanjungpinang. Kita berharap mereka bisa segera melakukan balik nama kendaraan supaya lebih mudah membayar pajaknya,” ungkap Alpi. ***

frastruktur pengawasan,” jelasnya.

Diharapkan, penambahan kapal pengawas itu akan menekan kerugian negara, akibat illegal fishing, yang dilakukan kapal perikanan asing. ”Ini kapal yang diproduksi galangan kapal dalam negeri. Dibuat dari material aluminium,” kata Asep.

Kapal itu sendiri memiliki pan-

jang 32 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter, kecepatan 25 knot. Dengan demikian, saat ini kapal pengawas perikanan yang dimiliki KKP, sudah 31 unit. Sebelumnya, kapal pengawas sudah ada 27 unit. ”Kapal-kapal ini akan melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan,” jelasnya.

Kapal pengawas sendiri di-

akui berhak untuk menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran diwilayah perairan Indonesia. ”Diharapkan, pengawasan di laut, semakin maksimal. Tahun ini saja, kita sudah memproses secara hukum, 148 kapal ilegal fishing,” imbuh Asep mengakhiri. (mbb)

16

TANJUNGPINANG POS SAB TU 19 DESEMBER 2015 ABTU

Berpancang Amanah, Bersauh Marwah

Agung Sidak Stok Beras Akhir Tahun DOMPAK - Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana meminta distributor beras di Kepri, untuk selalu koordinasi dengan Bulog dalam membahas stok beras natal hingga akhir tahun.

Agung mengatakan, karena impor beras hanya bisa dilakukan Bulog sesuai aturan yang ada, maka distributor beras tetap bisa menjual beras impor yang ada di Bulog. ”Makanya saya minta distributor yang menjalin kerja sama dengan Bulog. Mereka harusnya membahas kebutuhan beras untuk Natal dan akhir tahun,” ujar Agung kepada wartawan di Aula Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Jumat (18/12).

Selain diminta melakukan koordinasi dengan pihak Bulog, Agung juga akan sidak ke sejumlah gudang distributor, Sabtu (19/12), untuk melihat berapa banyak sisa beras menjelang akhir tahun.

Rencananya, Agung bersama sejumlah stafnya akan berkumpul di Gedung Daerah. ”Kita berangkat cepat besok pagi (hari ini, red). Saya undang wartawan ikut melakukan kunjungan ke beberapa gudang besok,” tambahnya.

Iajugaakanmemintalaporandari stafnya tentang kebutuhan pokok lainnya menjelang akhir tahun seperti gula pasir, tepung, telur dan lainnya.”Kitalihatstokberasdulu.Satu-

satu ya,” tambahnya.

Beras impor dari Vietnam sekitar 1.000 ton sudah diserahkan ke Bulog Tanjungpinang. Sudah dilakukan beberapa kali operasi pasar murah. Namun, peminatnya tidak begitu banyak. Sebagian beras bulog itu dikirim ke Karimun agar bisa digelar operasi beras murah di sana.

Biasanya, kebutuhan sembako menjelang hari besar keagamaan dan akhir tahun selalu naik.

Ini yang dikeluhkan masyarakat.

Masyarakat meminta, pemerintah jangan hanya memperhatikan stoknya saja. Selain sembako, sayur-mayur merupakan kebutuhan dapur yang kerap naik jelang Natal. (mas)

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

JABATAN: Sekdaprov Kepri Robert Iwan saat bersama mantan Gubernur Kepri HM Sani. Robert memastikan bahwa Pemprov Kepri akan melakukan lelang jabatan pada tahun 2016 mendatang.

Sekdaprov Pastikan Pemprov Lelang Jabatan SUHARDI , Tanjungpinang SEKRETARIS Daerah (Sekda) Pemprov Kepri, Robert Iwan Loriaux menyampaikan, pihaknya akan melakukan lelang jabatan untuk memilih pejabat pada tahun 2016 mendatang.

Namun secara pasti, Robert belum bisa menyebutkan secara rinci, berapa anggaran yang akan disiapkan pemerintah daerah untuk melakukan lelang jabatan ini. ”Pasti lelang jabatan. Namun, soal anggaran yang disiapkan belum bisa dijelaskan saat ini, itu tugas kepala daerah yang terpilih nanti,” terang Robert, usai me-

nerima DIPA 2016 di Aula Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (18/12) kemarin.

Robert juga menjelaskan, lelang jabatan ini bukan hal yang tak biasa, di beberapa daerah atau provinsi di Indonesia sudah ada yang melakukan lelang jabatan ini.

Lelang jabatan ini juga sudah disarankan oleh sejumlah pemerhati politik pemerintahan di Kepri. Salah satunya oleh Suraji Dosen Ilmu Sosial dan Politik UMRAH Tanjungpinang.

Menurutnya lelang jabatan ini adalah salah satu solusi kepala daerah, dalam menghilangkan persepsi masyarakat terhadap senioritas, kedekatan maupun tua

PRIMKOPAL MARINIR TANJUNGPINANG

SEDOT WC HP : 0853 6977 9777

CTAL MELAYANI TANJUNGPINANG DAN BINTAN

atau muda pejabat itu sendiri. ”Lelang jabatan sudah diatur dalam UU tentang ASN. Lelang jebatan sudah banyak dilakukan provinsi lainnya di Indonesia,” ujarnya.

Melalui lelang jabatan juga, kepala daerah bersama tim seleksi yang terdiri birokrasi, akademisi dan masyarakat, juga mampu menghilangkan kepentingan kelompok tertentu saja. ***

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

SIDAK: Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana akan melakukan sidak meninjau stok beras persiapan Natal dan Tahun Baru.