TANJUNGPINANG POS JUMA T 8 JJANUARI ANUARI 201 6 / 27 RABIUL AW AL 114 437 JUMAT 2016 AWAL
Ganti Rugi Murah, Tolak Tawaran PLN TANJUNGPINANG - Tahun 2016 ini PLN rencananya akan merampungkan pembangunan interkoneksi listrik bawah laut Batam-Bintan. Bahkan, Presiden Jokowi direncanakan akan meresmikannya nanti. Tahun lalu, Penjabat Gubernur Kepri Agung Mulyana sudah soft opening interkoneksi ini untuk 20 MW. Yang akan diresmikan Jokowi tahun ini rencananya untuk 55 MW. Namun, PLN masih menghadapi masalah di lapangan. Sekitar 200 tower jaringan transmisi tegangan tinggi atau Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) interkoneksi ini belum bisa dibangun lantaran bermasalah dengan lahan. Sebagian lahan berada di lokasi hutan lindung dan sebagian berada di lokasi masyarakat. Jika tower SUTT tak bisa dibangun, maka sisa listrik 35 MW dari Batam tak bisa disalurkan ke Pulau Bintan karena tidak ada jaringannya. Persoalan ini tidak juga rampung sejak pembangunan interkoneksi dimulai tahun 2011 lalu. Proses ganti rugi tak berlangsung mulus. Sebab sebagian pemilik lahan lokasi pembangunan tapak tower itu belum melepaskan lahan karena angka ganti rugi belum cocok. Lamanya proses ganti rugi juga karena sebagian pemilik tak berada
RP 1.800
Kenaikannya Bisa Sampai 100 Persen dari 2015
Uang Perjalanan Dinas Naik Lagi Di MARTUNAS, Tanjungpinang
P
EGAWAI Negeri Sipil (PNS) atau Apara tur Sipil Negara (ASN) kini tersenyum lebar. Bagaimanapun, kantong mereka akan tebal kembali sepulang dari perjalanan dinas. Tahun
¾LANJUT KE HAL 2
DRS RIONO MSI
2016 ini, biaya perjalanan dinas tidak di kerangkeng lagi seperti tahun semula akibat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sudah menetapkan biaya perjalanan dinas bagi kepala daerah, DPR, MPR, DPRD, pejabat, pegawai hingga honorer. Perjalanan dinas antarprovinsi sebelumnya sudah ditetapkan sekitar Rp 440 ribuan hingga Rp 530 ribu tergantung tempatnya. Semua itu akan menjadi kenangan pahit bagi PNS yang tidak ingin terulang kembali. Adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang memberi udara segar bagi para PNS tahun ini. Mendagri mengeluarkan aturan baru dalam menyusun anggaran tahun 2015. Dalam aturan itu, daerah bisa menyesuaikan dengan kondisi
Ada kenaikan tapi tak sama seperti tahun sebelumnya. Bahasa yang pas itu penyesuaian SSH-nya.
keuangannya sendiri. Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Kepri Misni mengatakan, dalam aturan baru tersebut daerah boleh menyesuaikan perjalanan dinas. ”Tetap sesuai keuangan daerah. Namun tidak begitu dikunci lagi oleh PMK seperti tahun lalu. Ada kelonggaran lah,” ujarnya. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kepri Sardison juga mengakui kalau ada penyesuaian perjalanan dinas tahun 2016 ini. ”Memang ada kenaikan. Detailnya ada di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, red),” ujarnya, kemarin. Sardison dalam hal ini merupakan orang yang diminta mengkoordinir pembahasan tersebut. Sebab, ada beberapa dinas yang tergabung di dalamnya. Selanjutnya, hasil pembahasan mereka akan ditetapkan menjadi Peraturan gubernur (Pergub). Sekdako Tanjungpinang Riono juga mengakui kalau ada peningkatan Satuan Standar Harga (SSH) tahun 2016 sesuai Permendagri. ”Permendagrinya lupa nomor berapa. Tapi itu disusun tahun 2015 untuk diterapkan tahun 2016,” ujarnya via ponselnya, kemarin. ”Itu namanya Perwako SSH. Inilah yang menjadi acuan seluruh SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) untuk menyusun Rencana Kerja
Memang ada kenaikan. Detailnya ada di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, red).
¾LANJUT KE HAL 2
SARDISON MTP
Acok Bayar Ganti Rugi Rp 10,76 Miliar TANJUNGPINANG - Pengusaha besar Tanjungpinang Haryadi alias Acok diharuskan membayar ganti rugi sekitar Rp 10,76 miliar kepada kelompok nelayan dan pemilik usaha budidaya ikan sesuai putusan Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung (MA). Dari Rp 10,76 miliar itu, sekitar Rp 5 miliar untuk membayar ganti rugi immaterial kelompok nelayan dan Rp 5,76 miliar untuk membayar ganti rugi material kelompok nelayan dan dua pemilik kerambah ikan. Ada dua perkara dalam kasus yang sama dihadapi Acok. Perkara pertama adalah putusan Nomor.20/PDT.G/
PASANG KABEL: Seorang teknisi sedang memasang kabel di tiang jaringan distribusi untuk interkoneksi, belum lama ini di Bintan.
Artis Iklan TV
BATAM - Wakil rakyat di DPRD Kota Batam dan DPRD Kepri mengharapkan, evaluasi terhadap Badan Pengusahaan (BP) Batam, perlu penguatan pengawasan melalui penentuan lembaga pengawas. Hal itu juga untuk mendukung kepastian terhadap aktivitas usaha di Batam. Sementara DPD RI dari Dapil Kepri, akan mendorong pemerintah pusat memberikan kepastian usaha dan tidak terpaku pada pembubaran atau tidaknya BP Batam.
¾LANJUT
Melisa Saputri
BACA HAL 2
Benahi Perizinan BP Batam Yes, Bubarkan No
KE HAL 2
¾LANJUT KE HAL 2
Benny William
F-ADLY BARA/TANJUNGPINANG POS
Cik Brahim
Minimnya Jamban di Kawasan Pelantar
Beol Cemplung ke Laut Sudah Biasa Tinggal di darat dan tinggal di atas laut banyak perbedaan. Salah satu pola hidup yang amat berbeda adalah urusan beol atau buang air kecil (BAK).
Uang Perjalanan Dinas Naik Lagi Dah bole la nak kredit lagi wai...
SUHARDI, Tanjungpinang
WEBSITE: www.tanjungpinangpos.co.id
F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS
JIKA memiliki rumah di darat, maka sudah pasti punya toilet. Untuk membangun toilet itu cukup rumit. Pertama harus menggali tanah, kemudian dibangun beton lalu dipasang pipa keluar dan pipa masuk. Di bagian atas dipasang juga lubang kecil. Beda dengan toilet di rumah warga yang tinggal di atas laut atau di pesisir.
TIDAK SEHAT: Masyarakat yang hidup di atas laut tidak menggunakan septic tank untuk jambannya. Tradisi ini sudah turun temurun dialami warga setempat.
¾LANJUT KE HAL 2
EMAIL: redaksi@tanjungpinangpos.co.id
FOLLOW US ON TWITTER @TgpinangPos
Kamis, 7 Januari 2016
USD
13.932
AUD
9.918
SGD
9.741
JPY
11.751
GBP
20.439
MYR
3.194 SUMBER : BI
ADD US ON FACEBOOK Tanjungpinang Pos