Epaper Tanjungpinang Pos 29 Mei 2015

TANJUNGPINANG POS JUMA T 29 MEI 2015/110 S YA’B AN 1436 H JUMAT SY ’BAN

RP 1.800

Ayah dan Anak Tewas Terbakar Di Tanjungpinang, Rumah Akau Terbakar TENGKU - INDRA, Tanjungpinang Alwi (28) dan anaknya Ami Kurnia (4) tewas terbakar, Kamis (27/5) dini hari sekitar pukul 00.00. Kedua korban tewas terpanggang di rumahnya saat tidur di Dusun Laboh, Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan. LANJUT KE HAL 2

DIBONGKAR : Patugas Lantas Polres Tanjungpinang membongkar pelat modifikasi saat razia, Kamis (28/5).

F-ADLY/TANJUNGPINANG POS

PADAT : Aktivitas pagi hari sibuk saat masyarakat berangkat kerja serta anak sekolah. Nampak Jalan Batu 5 Atas sering terjadi kemacetan.

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

Buka Paksa Pelat Mobil Palsu TANJUNGPINANG - Sebanyak 33 kendaraan dua dan roda empat terjaring razia yang digelar Satlantas Polres Tanjungpinang di Mako Polres Batu 5, Kamis (28/5) sore.

Razia dengan sandi Operasi Patuh ini tidak mengamankan kendaraan yang tidak lengkap surat-

suratnya seperti SIM dan STNK. Kendaraan yang menggunakan pelat nomor modifikasi juga diamankan petugas Lantas saat menggelar operasi tersebut.

Pantauan Tanjungpinang Pos, sejumlah kendaraan roda empat yang menggunakan pelat modi-

fikasi diminta langsung mengganti di tempat.

Salah satu mobil yang terjaring razia adalah mobil Harrier yang di bagian belakang menggunakan pelat dengan logo tulisan RI. Melihat pelat tersebut, petugas langsung menyuruh si pemilik mobil

turun. ”Tak bisa pakai pelat seperti ini pak. Harus menggunakan pelat keluaran aslinya. Sekarang juga harus diganti,” ujar salah satu petugas Lantas Polres Tanjungpinang.

LANJUT KE HAL 2

5 Tahun Lagi Bakal Macet Parah TANJUNGPINANG - Jumlah kendaraan yang masuk ke Ibu Kota Tanjungpinang terus bertambah. Diprediksi lima tahun mendatang, jalan-jalan utama Tanjungpinang akan mengalami kemacetan yang parah akibat pembangunan jalan belum memadai.

Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah mengungkapkan, lima tahun ke depan, jalan-jalan di Tanjungpinang akan macet seperti jalan protokol, arteri dan jalan menuju kompleks perumahan akan disesaki kendaraan. Menurutnya, jumlah kendaraan yang ada nanti tidak LANJUT KE HAL 2

Penghubung Jembatan 1 Dompak

Riska Triandari

Depan Ramayana Dibangun Flyover

Nyanyi diJalan BACA HAL 2 WEBSITE: www.tanjungpinangpos.co.id

TANJUNGPINANG - Proses pembangunan Jembatan 1 Dompak dan jalan penghubungnya terus digesa. Saat ini, proses pengerjaan dilakukan baik pembangunan pier (tiang utama), penyambangun lantai jembatan dan jalan penghubung di arah depan Ramayana Mall.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kepri Ir Heru Sukmoro CES mengatakan, untuk menghubungkan jembatan dengan Jalan Basuki Rahmat akan disambung dengan flyover.

Flyover ini dibangun persis di samping jembatan yang ada di depan Ramayana Mall. Lokasi pembangunan flyover ini berdekatan dengan lima unit ruko yang ada di sebelah kanan arah Dompak.

Heru mengatakan, karena posisi ruko tersebut terlalu dengan jalan flyover, maka tiga unit ruko yang ada di sana akan dibongkar. Sosialisasi sudah pernah dilakukan.

DIBANGUN : Flyover di depan Ramayana Mal Jalan Wiratno, mulai dibangun untuk menyambung Jembatan 1 Dompak dengan Jalan Basuki Rahmat.

LANJUT KE HAL 2 F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

Dampak Negatif Molornya Pembangunan Tepi Laut

Jualan Sepi, Pedagang Diserbu Kolektor Proyek Tepi Laut dikabarkan tak selesai tahun ini. Sementara pedagang kaki lima di lokasi proyek telah dipindahkan ke Melayu Square dan Anjung Cahaya. Kebijakan itu mempengaruhi pendapatan mereka.

F-INDRA/TANJUNGPINANG POS

RAMAI : Suasana jualan di kawasan Tepi Laut ramai setiap malam.

M INDRA KELANA, Tanjungpinang

PARA pedagang di sana makin resah. Terlebih tak lama lagi, puasa akan tiba. Mereka harus bisa

EMAIL: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

menyimpan uang untuk kebutuhan Lebaran nanti. Namun, pendapatan mereka tetap minum

setiap hari.

Suasana malam hari Tepi Laut tak seperti dulu lagi. Biasanya, hiruk pikuk pedagang kaki lima dan penikmat jajanan malam memeriahkan wajah ibu kota ini.

Kerinduan itu dirasakan oleh sebagian orang.

Kini, Tepi Laut hanyalah seonggok tanah merah dengan pekerjaan proyek yang tak kunjung selesai. Tak ada lagi layar tancap dan lapangan yang dipenuhi ribuan kursi. Pupus sudah kenangan itu, karena istilah nama kota seribu kursi sudah

FOLLOW US ON TWITTER @TgpinangPos

Cik Brahim Buka paksa pelat mobil palsu Lame sangat dah bekecah kat jalan wai ...

LANJUT KE HAL 2

ADD US ON FACEBOOK Tanjungpinang Pos

TANJUNGPINANG POS JUMA T 29 MEI 2015 JUMAT

2

Buka ................. dari hal 1 Saat itu, si pemilik mobil sempat diam dan terlihat geram.Akhirnya, dia tetap membuka pelat modifikasi tersebut. ”Ia Pak, saya ganti Tapi nanti di bengkel,” katanya.

Saat itu, pelat mobil dengan logo RI tersebut disita polisi dan pelat asli dipasang kembali oleh petugas Lantas. Pelat mobil aslinya ternyata disimpan di dalam mobil.

Saat itu, mobil dinas Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux juga sempat terjaring razia. Hanya saja,

mobil tersebut tidak ditahan.

Kasat Lantas Polres Tanjungpinang AKP Heri Sujati yang memimpin langsung razia patuh kemarin menjelaskan, 33 kendaraan bermotor yang ditilang masingmasing 24 kendaraan roda dua, serta 8 kendaraan roda empat. ”Ada 11 SIM dan 8 STNK yang sudah mati. Sebagian kendaraan mereka kita tahan, ada juga yang dibuat surat tilang oleh petugas,” tegas Heri. (ais)

Nyanyi ............. dari hal 1 BIASANYA, yang hobi nyanyi sering dilakukan di kamar mandi.

Beda dengan Riska Triandari.

Wanita kelahiran Tanjungpinang, 29 Mei 1995 ini juga suka bernyanyi di jalan.

Riska pernah nyanyi di jalan dan suaranya kuat. Spontan saja kejadian itu membuat orang lain heran dan memandanginya.

Saat itu, Riska belum sadar kalau dirinya menjadi bahan perhatian orang banyak. Riska tersadar saat menoleh ke samping dan dia melihat orang-orang sudah memperhatikannya.

Wanita yang juga hobi membaca novel ini pun langsung diam.

Wajahnya merah. Namun, orangorang yang melihatnya hanya senyum. Riska pun membalasnya dengan senyum sambil berjalan cepat. ”Sumpah, malu banget waktu itu. Ngak nyangka jadi perhatian orang. Ini tak bisa terlupakan deh,” katanya tersenyum malu.

Lantaran hobi nyanyi, Riska bisa meraih prestasi saat ikut lomba nyanyi tingkat RT-TW. Sejak kecil, Riska memang suka bernya-

nyi dan latihan saat ada waktu luang di rumah.

Mahasiswi Stisipol Tanjungpinang ini pernah melihat hantu. Saat itu, dia baru bangun tidur dan harus cepat ke kampus. Kemudian dia membuka jendela kamarnya. Ia melihat sosok seperti bayangan hitam. Awalnya dia tak percaya dengan apa yang dilihatnya itu karena baru bangun. Setelah mandi, Riska merasa ada yang janggal dengan sosok mahluk tersebut.

Saat ini, Riska harus pintar membagi waktu. Sebab, selain kuliah, Riska juga kerja. Jika ada waktu luang di tempat, Riska tak lupa membuka bukunya dan belajar. Anak kelima dari enam bersaudara ini punya pengalaman lucu. Saat itu, Riska sudah menghidupkan motor. Kemudian, wanita penyuka pink ini duduk sebentar di atas motornya sambil berpikir ada yang kurang.

Ternyata benar. Di perjalanan pagi itu, wanita yang ingin selalu membahagiakan kedua orangtua dan keluarganya ini merasa dingin ke bagian kepalanya. (mas)

5 Tahun ............ dari hal 1 akan sebanding dengan jalan yang sudah dibangun. Saat ini, jumlah motor yang masuk setiap bulan ke Tanjungpinang sekitar 1.000 hingga 1.500 unit. ”Sekitar 200 hingga 250 unit mobil. Kalau (mobil) disusun berjejer, maka jalan akan dipenuhi mobil dan tidak bisa bergerak,” katanya.

Terhubungnya akses BatamTanjungpinang melalui Bintan dengan kapal roro, menurut Lis sangat berdampak pada perekonomian Tanjungpinang yang semakin baik. Bahkan penjualan kendaraan di Tanjungpinang terus meningkat. ”Pertumbuhan ekonomi kita baik, buktinya banyak warga kita membeli kendaraan. Bisa-bisa lima tahun ke depan, kalau mobil disusun bertingkat dua, masih belum bisa lewat di jalan raya,” bebernya.

Dampak lainnya, peningkatan pembelian kendaraan, tidak sebanding dengan pembangunan jalan, karena keterbatasan lahan. ”Kita akan kaji mobil di atas tahun berapa harus dimusnakan.

Tapi, kita belum memikirkan pembatasan masuknya mobil di Tanjungpinang,” tegasnya.

Sementara itu, Lis mengatakan, rencana pembangunan jalan lingkar sepertinya belum dapat dibangun disebabkan defisit anggaran. ”Jalan lingkar ini yang kita harapkan mampu mengatasi kemacetan nanti. Tapi belum ada kemajuan, karena faktor defisit anggaran,” tuturnya.

Kemudian ia juga mengatakan, bahwa pemerintah juga akan membangun jembatan layang yang menghubungkan antara Bintan Centre ke arah Bandara Tanjungpinang. ”Semua kendala lahan. Kita terus mencoba mencari pemilik lahan yang lahannya tidur untuk kita beri ganti rugi demi pembangunan jembatan layang itu,” bebernya.

Di kesempatan lain, Novianto Kepala Samsat Tanjungpinang mengatakan, jumlah kendaraan baru yang membayar pajak di Tanjungpinang menurun. ”Untuk roda dua menurun menjadi sekitar 400 hingga 500 unit.

Sedangkan roda empat sekitar 30 hingga 40 unit. Itu yang masuk saja, ada juga yang keluar karena mutasi. Yang keluar tidak bisa kita prediksi, kadang ada 20 unit juga, kadang 30-an,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan, dulu memang ada peningkatan, namun saat ini menurun. ”Tahun lalu sekitar 5060 unit roda empat. Untuk per tahun sekitar 700 hingga 800 kendaraan (mobil). Kalau sekarang sejak Januari kemarin menurun.Agak mandek. Prediksinya daya beli masyarakat menurun,” katanya.

Ditanya target pajak kendaraan, ia menuturkan, tahun lalu targetnya sekitar Rp 60 miliar dan ada kenaikan sekitar Rp 10 miliar. Jadi tahun lalu pajak kendaraan hampir menembus Rp 70 miliar. ”Kalau tahun 2015 ini target kita Rp 70 miliar,” pungkasnya. (bas/met)

Kasus PPID Anambas 201

Pengacara Minta Uji Labfor Tanda Tangan TANJUNGPINANG- Surya Darma Putra (SDP) selaku tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Rp 4,8 miliar sisa dana PPID Kabupaten Anambas 2011, mengaku diperintahkan atasannya Salmiah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan transaksi dari rekening simpanan sementara (simsen) PemkabAnambas di Bank BNI 46 Tarempa ke sejumlah rekening lain.

Sebagaimana diketahui, setelah dipindahkan dari rekening simsen, uang dalam jumlah miliaran rupiah disebar kembali ke rekening PT Samara Tungga Cipta Duta Persada (STCDP) milik Marzuki selaku Direktur Utama Cabang Anambas.

Hal itu terungkap setelah Penasehat Hukum SDP, Sri Ernawati dan Said Azhar menanyakan langsung kepada kliennya. Menurut Sri yang mendapatkan langsung pengaduan tersebut dari SDP. Kliennya hanya disuruh berdasarkan surat perintah mencairkan uang. Karena bawahan, maka SDP mematuhinya. ”Surya itu cuma disuruh. Ada surat disposisinya. Kuasa Bendahara kan itu Salmiah. Lewat kuasa itulah Surya melakukan pencairan dana PPID itu. Karena dikasih nomor rekening sama surat itu jadi Surya menjalankan tugas,” kata

Sri saat ditemui di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungpinang, Kamis (28/5).

Sri melanjutkan, melalui disposisi kuasa BUD, kepada Surya telah diserahkan sejumlah nomor rekening untuk ke Bank BNI 46 Tarempa. Sebagai Staf Badan Keuangan, kliennya hanya melaksanakan perintah kuasa BUD Kabupaten Anambas.

Apalagi dalam kesehariannya, BNI 46 telah menjalin kerja sama dengan Pemkab Anambas dalam pengelolaan APBD. Surya pun percaya.

Jika dilihat dari peranannya, tambah Sri, Surya Darma tidak memiliki kewenangan untuk menggerakkan atau memerintahkan, apalagi mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke pihak bank untuk melakukan pencairan ataupun penarikan dana dari rekening simpanan sementara APBD Kabupaten Anambas.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Said Azhar membenarkan terjadinya penyelewengan Rp 4,8 miliar sisa dana PPID ini atas adanya pendelegasian tugas yang jelas-jelas melalui Kuasa BUD kepada kliennya.

Ia pun sangat menyayangkan bila pada kenyataannya atasan dari SDP tak ada itikad baik untuk mengakui tanda tangan surat kua-

sa pencairan dana tersebut. ”Memang atasannya yang menyuruh lewat surat kuasa mencairkan uang di bank. Hanya menjalankan perintah atasan. Sementara yang memberi kuasa tak mengakui itu tanda tangannya.

Kok bisa? kata Said.

Guna menghindari kekeliruan dalam penegakan hukum, para Penasehat Hukum SDP berharap agar tanda tangan yang ada pada surat kuasa pencairan dana dan SP2D di bank harus diperiksa kebenarannya. ”Tak bisa dong main bilang itu bukan tanda tangan dia. Kita akan minta hasil labfor (Laboratorium Forensik, red) untuk tandatangannya. Kasihan Surya cuma bawahan,” ujar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari buku nomor rekening 032593xxxxmilikPTSamaraTungga Cipta Duta Persada, periode 30 Desember 2013 sampai 13 Desember 2015 terdapat begitu banyak jenis transaksi, penyetoran dan penarikan dana yang dilakukan.

Bentuk pencucian uang dengan metode spread perbankan terlampir di dalamnya.

Setoran awal saldo rekening tersebut pada 30 Desember 2013 tercatat nilai Rp 599 juta lebih pada hari pertama.Terdapat tiga kali penyetoran dan satu kali penarikan.

Penyetoran pertama secara tunai senilai Rp 599.816.525, penyetoran kedua masih secara tunai senilai Rp 936.533.000 dan penyetoran ketiga masih secara tunai senilai Rp 4.873.755.500.

Hari pertama rekening dibuka, saldonya sudah mencapai Rp 6.410.105.025. Namun pada hari yang sama juga, terdapat satu kali penarikan dengan menggunakan CHQ CG059426 atas nama Marzuki senilai Rp 3.440.000.000.

Sementara pada tanggal 31 Desember 2015, tercatat dua kali penarikan yang masih menggunakan CHQ CG059427 atas nama Jhon senilai Rp 599.816.525 dan penarikan menggunakan CHQ CG059428 atas nama Hendriadi senilai Rp 400.000.000.

Masih pada hari yang sama, ada penyetoran tunai ke rekening PT SDCP. Penyetoran tunai pertama atas nama Attakwa senilai Rp 4.950.000 dan penyetoran tunai kedua atas nama Hoslan senilai Rp 3.000.000.

Bahkan juga masih pada hari yang sama, ada tiga kali penyetoran tunai dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Anambas senilai Rp 940 juta.

Bahkan paling mencurigakan, masih pada tanggal 31 Desember 2013, rekening PT SDCP meneri-

ma 17 kali transfer dana dari Pemerintah Daerah (Pemda) KKA yang dilengkapi dengan SP2D. Dalam print out Bank BNI cabang Tanjungpinang, miliaran dana yang ditransfer dari dalam rekening 2000000108 ke nomor rekening PT SDCP tersebut mencapai Rp 14.481.759.873.

Setor tunai terakhir diterima dari PU senilai Rp 3.162.425.872, sehingga saldo terakhir pada 30 Desember 2013 mencapai Rp 17.645.279.473.

Tiga hari setelah Pemda KKA mentransfer dana sebanyak 17 kali ke rekening PT SDCP, pada tanggal 2 Januari 2014 kembali dilakukan penarikan sebanyak 17 kali.

Bahkan dalam proses penarikan dari rekening PT SDCP dengan cara transfer langsung ke rekening 2000000108 berdasarkan print out Bank BNI cabang Tanjungpinang.

Masih pada tanggal 2 Januari hingga 8 Januari 2014, tercatat atas nama Siti Hasanah melakukan penarikan secara CHQ sebanyak enam kali. Dari delapan kali penarikan itu nilainya mencapai Rp 3.343.566.033.

Tanggal 8 Januari 2013 juga terdapat nama Firmansyah melakukan penarikan secara CHQ senilai Rp 936.533.000 dan Kamarudin senilai Rp 1.033.755.500. (ika)

Depan ................................................................................... dari hal 1 “Terkait ganti rugi akan dianggarkan tahun ini. Realisasi ganti rugi dan pembongkaran dilakukan tahun depan. Tapi flyover tetap dibangun tahun ini,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, kemarin via ponselnya.

Minta Ruko di Lokasi Strategis Sementara itu, salah satu pemilik ruko yang diwawancarai

Tanjungpinang Pos mengatakan, mereka tetap mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

Namun, pemerintah juga harus memikirkan nasib rakyatnya akibat dampak dari pembangunan yang dilakukan. Apalagi, pria yang tak ingin namanya dikorankan ini mengatakan, dia sudah mencari nakfah di rukonya itu 10

tahun. Sedangkan pembangunan Jembatan 1 Dompak baru dilakukan tahun lalu. Sehingga, yang menerima dampaknya adalah mereka sendiri. Jika harus dibongkar, maka mereka harus ditempatkan di lokasi yang ramai.

Dia mengatakan, merintis usaha di sana 10 tahun silam bukanlah hal mudah. Membuka usaha itu dilakukannya dari nol. Kalau

tiba-tiba dibongkar, mata pencaharian mereka akan hilang. ”Jangan mengganti dengan ruko yang lalu lintasnya belum ramai. Tentu kami tidak setuju.

Jika pemerintah berani meminta pindah, berarti berani memberikan ganti sesuai kondisi saat ini,” tegasnya.

Ia mengatakan, mereka sudah pernah mendapatkan sosialisasi

terkait rencana tersebut. Hanya saja, pemilik ruko belum menerima surat pernyataan hitam di atas putih untuk kejelasan tersebut.

Tiga ruko di sebelah kiri dan 5 ruko di sebelah kanan simpang masuk pembangunan Jembatan I Dompak di depan Ramayana Mall terancam dirobohkan untuk mendukung pembangunan flyover tersebut. (mas/dlp)

Ayah..................................................................................... dari hal 1 Tidak ada yang mengetahui asal mula api yang menghanguskan rumah dan penghuninya tersebut. Kejadiannya malam hari saat masyarakat lainnya tertidur.

Suhaini, istri korban yang selamat dari kebakaran tersebut sempat menyelamatkan diri. Namun, ia harus menerobos kobaran api yang membuat sekujur tubuhnya terbakar. Kini, Suhaini sedang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabo.

Idah (40), orangtua Suhaini tak bisa menahan air matanya melihat suami anaknya dan cucunya yang tewas akibat kejadian itu.

Idah mengatakan, awal mula kejadian itu tak diketahuinya. ”Saya terbangun ketika mendengar ada keriuhan di luar rumah.

Ketika keluar, saya melihat orangorang ramai berusaha mematikan api dari rumah keluarga anak saya,” kata Idah terisak menceritakan kejadian itu kepada Tanjungpinang Pos di RSUD Dabo, Kamis (28/5).

Idah mengaku, tidak memiliki firasat apapun tentang kejadian yang menimpa Alwi. Sore hari sebelum kejadian, ia masih sempat ketemu Suhaini bahkan sempat

bercanda dengan cucunya. ”Suhaini adalah anak keempat dari enam anak saya,” sebut Idah tak bisa melanjutkan ceritanya.

Salah seorang tetangga keluarga Alwi yang enggan menyebutkan namanya, mengatakan, rumah keluarga anak perempuannya berjarak sekitar 100 meter dari rumahnya. Rumah Idah merupakan rumah panggung yang berada dekat bibir pantai. Jarak rumah tersebut dengan para tetangga terdekat sekitar 20 meter. ”Hingga saat ini, Suhaini tidak tahu apa penyebab kebakaran.

Saat kebakaran, mereka anak beranak sedang tidur lelap. Suhaini beruntung dapat lari keluar meski mengalami luka bakar yang cukup serius,” terangnya.

Suhaini yang masih terbaring lemas dengan sebelah badan menghitam, belum diberitahu kondisi suami dan anak satu-satunya. Hal ini dilakukan menjaga agar Suhaini tidak stres yang dikhawatirkan memperburuk keadaannya. ”Pihak keluarga minta agar Suhaini secepatnya dirujuk ke rumah sakit di Tanjungpinang. Keluarga korban merupakan golongan tidak mampu,” ucapnya.

Terkait perawatan untuk Suhaini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, dr Ignatius Luti mengatakan, akan melakukan perawatan terhadap Suhaini dengan bantuan Jaminan Kesehatan Lingga (JKL). Dalam kondisi darurat dan bencana Dinas Kesehatan tidak akan mempersoalkan masalah administrasi. ”Cukup dengan surat keterangan dari camat setempat,” kata Luti.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lingga H. Muslim mengaku, telah menyiapkan bantuan darurat bencana untuk keluarga Suhaini. ”Saya sudah dengar informasi kebakaran di Marok Kecil. Bantuan dari Dinsos sudah dipersiapkan,” kata Muslim.

Hingga berita ditulis, pihak kepolisian masih melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Belum diketahui berapa kerugian material dan sumber api kebakaran yang menghanguskan rumah Alwi.

Api Tiga Rumah Nyaris Ludes Ratusan warga Perumahan RT03/RW-04 Lorong Bunyu, Jalan

Pramuka panik akibat kebakaran yang terjadi, Kamis (28/5) dini hari di pemukiman itu.

Saat warga keluar rumah, mereka melihat api sudah membesar di teras rumah nomor 34 milik Tan Kim Hua alias Akau. Sekitar pukul 00.30, api spontan menyambar rumah tetangga yang berada di belakangnya.

Atas insiden tersebut, kepanikan warga makin menjadi-jadi.

Suara warga terdengar dimanamana. ”Kebakaran, kebakaran,” demikian suara panik itu berulangulang.

Hampir semua tetangga yang mendengar suara itu langsung bangun. Mereka pun berhamburan keluar rumah. Ada yang membawa ember dan air dari rumah untuk memadamkan api tersebut.

Sementara, warga lainnya turut panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Beruntung kebakaran itu cepat ditangani. Alhasil, api tak menambah kerugian pada rumah warga yang lain.

Syafri Naldi selaku saksi mata di lokasi mengatakan, api telah membakar 2 rumah yang berjarak sangat dekat dengan sumber api.

Posisi rumah yang sangat berdempetan membuat api dikhawatirkan menyambar ke rumah yang lainnya.

Tak lama setelah kepanikan itu, empat unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) didatangkan ke lokasi. Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 01.15. Polisi yang datang ke TKP langsung meminta keterangan terhadap pemilik rumah yang menjadi korban.

Kepala Badan Pencegahan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tanjungpinang Agus Setyawarman mengungkapkan, dugaan sementara penyebab kebakaran adalah hubungan arus pendek. ”Korsleting listrik. Api diduga berasal dari kamar tidur anak Pak Akau dan tempat sembahyangnya,” terangnya.

Sementara itu, Akau pemilik rumah mengatakan, penyebab api belum diketahui kebenarannya.

Keluarga terbangun saat api menyala di dalam kamar anaknya. Nilai kerugian materil juga belum dapat ditaksirnya. ”Ruginya tak tahu. Belum hitung. Cuma kamar anak saya itu kebakar sama depan rumah dan dapur saya,” kata Akau.***

Jualan ................................................................................................................................ dari hal 1 tak ada lagi’. Semua tinggal kenangan.

Saat ini, pengunjung yang hendak membeli jagung bakar dan rebus harus bergeser sedikit ke Melayu Square dan Anjung Cahaya. Sebab, pemandangan di lokasi Tepi Laut sudah terhalang oleh pagar seng yang terpancang.

Semua pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Kaki Lima Tepi Laut (HPK5TL) telah direlokasikan.

Kebijakan itu timbul setelah ada upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengolah kembali proyek pembangunan Tepi Laut.

Satu tahun telah berlalu. Peremajaan Tepi Laut dikabarkan tak akan selesai tahun ini. Meski proyek Soft Sketch dikatakan rampung Desember 2014, lelang Proyek Hard Sketch baru akan dimulai Juni 2015.

Jadi, kapan waktu selesainya masih menjadi pertanyaan besar.

Landscape Tepi Laut yang indah sangat dinanti sesuai Detailed Engineering Design (DED) dan

gambar besteknya.

Namun apa yang terjadi pada nasib para pencari nafkah. Kisah lirih malah terukir pada masingmasing PKL. Nurjarah satu dari penjual jagung rebus yang ikut direlokasi menceritakan nasib usahanya.

Nurjanah curhat cukup banyak soal perekonomian keluarganya saat didatangi Tanjungpinang Pos, Rabu (27/5) malam.

Di Tepi Laut, Nurjanah mengaku sebagai penjaja ragam minuman dan makanan ringan. Namun semenjak relokasi HPK5TL dilakukan, ia hanya bisa menjual jagung rebus dengan jatah satu gerobak dagang.

Menurutnya, saat ini anggota HPK5TL hanya dijatah satu gerobak untuk masing-masing keluarga. Kebiasaan membentang kursi dan meja yang banyak hanya tinggal kenangan.

Biasanya Nurjanah sering mendapatkan omzet harian lebih dari Rp 200 ribu. Akan tetapi setelah dipindahkan, dampak signifi-

TANJUNGPINANG POS Diterbitkan Oleh: PT Batam Intermedia Pers Terbit sejak tanggal 28 Oktober 2009 Alamat Redaksi: Komplek Pinlang Mas No.15 Lt 2-3 JL.DI Panjaitan-Batu IX Tanjungpinang, Telepon : (0771) 7447234 (hunting), Fax (0771) 7447085

Chairman Chief Executive Officer Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris Komisaris Direktur

: : : : : :

Rida K Liamsi.

Makmur.

Socrates.

Asnida Syukur.

Hasan Aspahani.

Candra Ibrahim.

kan pun terjadi. Lokasi yang sekarang mempengaruhi pendapatannya yang drastis menurun.

Pengakuan Nurjanah, kini suaminya harus memulung demi memenuhi kecukupan nafkah. Suaminya tak lagi menjaja makanan dan minuman seperti dahulu kala akibat putus modal dan tak memiliki pendapatan tetap. ”Pendapatan sekarang tak sampai Rp 100 ribu. Dapat Rp 50 ribu saja susah. Katanya tak bisa lagi kami dipindahkan ke sana. Karena kami sudah dipastikan untuk terus berjualan di sini,” keluh Nurjanah.

Perbincangan saat itu tak berlangsung lama, Nurjanah didatangi pelanggan setianya. Tangan tua renta Nurjanah mengolah jagung rebus susu keju yang rasanya telihat menggoda. Merasa tak enak hati mengganggu dagangannya, Tanjungpinang Pos melanjutkan wawancara kepada para pedagang lain.

Dari beberapa sumber, terkumpul kesimpulan bahwa hampir se-

tiap anggota HPK5TL harus meregang modal. Beruntung saja mereka tak meregang nyawa.

Sebab, hampir rata-rata PKL di sana mengalami penurunan omzet.

Usaha bangkrut merata terjadi pada setiap PKL. Bagaimana tidak, bila pada kenyataannya dahulu mereka bisa membentang 10 hingga 12 meja, sekarang mereka hanya dapat jatah membentang 3 meja. Penurunan omzet dari setiap pedagang bisa mencapai 80 persen. ”Dulu per hari itu bisa dapat Rp 300 ribuan. Di sini cari Rp 50 ribuan saja susah. Dulu kami jual makanan bakso. Sekarang tak bisa.

Mubazir juga. Banyak buang modal. Akhirnya jual air bandrek saja,” papar seorang PKL yang namanya enggan dikorankan.

Harapan dari setiap pedagang ternyata sama. Mendengar seluruh rentetan kesedihan tersebut membuat hati nurani diuji. Alangkah besarnya dampak dari relokasi PKL Tepi Laut. Setahun sudah, nafkah mereka berkurang demi

Pimpinan Umum/GM/Penjab Wakil GM/Pimpinan Perusahaan Wakil GM Bidang Redaksi Wakil Pimpinan Perusahaan Pemimpin Redaksi Wakil Pemimpin Redaksi

: Usep RS. : : : : :

Arga Permadi.

Arham.

M Nur Hakim.

Sigik Rachmat.

Zakmi.

Dewan Redaksi : Candra Ibrahim (Ketua), Usep RS, Arham, Sigik Rahmat, Zakmi.

Ombudsman : Sutan J Siregar SH.

pembangunan Tepi Laut.

Meski pada akhirnya, pada sebagian PKL yang mendapat tempat empuk tak akan mengeluh.

Contohnya seperti pedagang yang berada di Anjung Cahaya.

Sebagian masih ada yang bisa tersenyum lebar dan mensyukuri rejeki yang didapatinya. Menurutnya, tempat baru itu asal cocok saja bagi usahanya.

Di kesempatan berbeda, Ketua HPK5TL, Ilham Budiono menyampaikan harapannya agar Tepi Laut dapat kembali dipakai untuk berdagang.

Sebab, omzet yang menurun drastis membuat sebagian kepala rumah tangga gulung tikar. Mewakili forum HPK5TL, Ilham berharap agar pemerintah membuka sementara pagar Tepi Laut menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idil Fitri.

Dari data yang diperolehnya, tahun lalu PKL dan kepala keluarga di sana mencapai 108 gerobak.

Akan tetapi, tahun ini banyak yang telah bangkut. Dari data se-

mentara hanya tinggal 60 sampai dengan 70 gerobak yang bertahan saat ini. ”Sudah banyak yang bangkrut. Mungkin tinggal 60 orang saja. Itulah kalau memang proyeknya tak jalan. Sementara ini biarkanlah kami mencari nafkah di sana menjelang puasa dan Hari Raya. Nanti kalau sudah selesai Hari Raya kan bisa kita pindah lagi.

Saya akan koordinir para pedagang untuk pindah kembali ke tempat semula,” harapnya.

Sebab, menurutnya kondisi menjelang puasa itu akan sangat sedih bila harus melihat nasib pendapatan PKL seperti itu.

Menurut Ilham, rata-rata pedagang dari sana itu bisa dibilang hancur untuk menyambung untuk menyambung usahanya. ”Bukan untuk usaha lagi, menyambung hidupnya saja sulit.

Barang-barang pedagang yang dulu itu semua kredit. Kalau layar dan proyektor sudah banyak ditarik (kolektor, red),” jelasnya.

Selain itu, kursi para pedagang

banyak juga ditarik. ”Satu motor saya juga sudah ditarik. Mau beli kursi ini juga sekarang mahal. Satu kursi ini bisa Rp 75 ribu, sedangkan satu meja Rp 90 ribu. Mahal lagi harga kursi ini dari pendapatan kami,” ungkap.

Ilham bercerita, dirinya sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Tepi Laut pernah mencoba untuk bermediasi dengan pemborong dan Satpol PP Kota Tanjungpinang. Akan tetapi, upaya tersebut tak kunjung ditanggapi. Harga mati untuk tetap berdagang di sana dan mencari nafkah seadanya menjadi taruhan hidup sepanjang masa. ”Kita juga pernah bermohon.

Mohon dengan sangat sama pemborongnya (kontraktor, red), akan tetapi tak dikasih kesempatan. Pernah juga ke Satpol PP. Itupun tak juga bisa. Yah inilah harapan kami.

Orang terbuang. Harapannya, kami ini cuma untuk bisa mencari nafkah menjelang Puasa dan Lebaran,” aku Ilham yang terlihat hampir menitikkan air mata. ***

DIVISI PRODUKSI Redaktur Pelaksana: Martunas Situmeang. Koordinator Liputan: Slamet Nofasusanto. Redaktur: Abas, Martua P Butarbutar. Asisten Redaktur: Taufik A Habu, Yusfreyendi. Reporter: Roni, Tengku Irwansyah, Adly Hanani, Alrion, Andri Dwi Sasmito, Suhardi, Desi Liza Purba, Jendaras Karloan, M Indra Kelana.

Departemen Pracetak/Layout/Perwajahan: Fauziahmadrisa (Koordinator), Syaful Amri, Matthew Karjono, Jaringan/IT/Online: Syafrinaldi

DIVISI USAHA Umum, Adm, & Keuangan: Ari Istanti (Manager), Dahlia (Kabag). Iklan : M Nur Hakim (Manager). Pemasaran: Yahya Siregar (Manager), Fanri Pardede (Ass. Manager). Biro-Biro: Martua P Butarbutar (Batam), Tengku Irwansyah (Lingga), Jendaras Karloan (Tanjung Uban), Alrion (Karimun), Roni (Anambas).

Dicetak pada : PT Ripos Bintana Press. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Tarif Iklan Halaman Muka (FC) Rp. 30.000,-/mm kolom. Halaman Muka ( BW) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam,- (FC) Rp. 25.000,-/ mm kolom. Halaman Dalam ( BW) Rp. 15.000,-/ mm kolom. Iklan Umum/Display (BW) Rp. 15.000,-/mm kolom. Iklan Ucapan Selamat (FC) Rp. 7.000,-/mm kolom.

Iklan Ucapan Selamat (BW) Rp. 3.500,-/ mm kolom. Iklan Dukacita Rp 3.500,-/mm kolom. Sport Color Rp 7.000,-/mm kolom. Advertorial Rp. 5.000,-/ mm kolom.

TANJUNGPINANG POS T 29 MEI 2015 JUMAT JUMA

3

Mulai 1 Juni 2015 untuk PBPU dan Bukan Pekerja

Proses Pendaftaran BPJS Kesehatan 14 Hari MULAI 1 Juni 2015, khusus Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja, proses pendaftaran BPJS Kesehatan jadi 14 hari.

Sejak 1 Januari 2014, pemerintah telah menggulirkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis.

Dalam menjalankan fungsinya, BPJS Kesehatan bekerja berdasarkan prinsip perlindungan sosial yang berbasis gotong-royong melalui pembayaran iuran langsung.

Maka sudah tentu pengelolaan BPJS Kesehatan mengandung persyaratan tertentu.

Utamanya, sebelum efektif terdaftar dan menggunakan fasilitas kesehatan, ada prasyarat yang harus terlebih dahulu dipenuhi.

Untuk meningkatkan pelayanan pada calon peserta agar terlayani dengan baik, mulai 1 Juni 2015 berdasarkan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Berikut Alur Prosedur Pendaftaran Segmen Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja :

Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja, proses pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi 14 (empat belas) hari kalender.

Prosedur Pendaftaran Dalam prosedur pendaftaran peserta, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja atau disebut peserta mandiri, nantinya setelah menerima

formulir Daftar Isian Peserta (DIP) yang telah diisi lengkap beserta kelengkapannya, BPJS Kesehatan akan memberikan nomor virtual account kepada calon peserta untuk keperluan pembayaran iuran premi bulanan.

Setelah itu, BPJS Kesehatan akan melakukan proses administrasi kepesertaan yang dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.

Setelah proses tersebut

PRO - BATAM

Telkomsel Gelar Pengobatan Gratis BATAM - Masih dalam rangka HUT ke-20, Telkomsel kembali menggelar pengobatan gratis di Batam. Pengobatan gratis yang digelar bekerjasama dengan Yayasan Daarut Tauhid Batam, berlangsung di Sei Beduk, Batam. Pada pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis, diikuti sekitar 450-an orang warga. Menurut Branch Manager Telkomsel Batam, Rudi P Sitompul, Kamis (28/ 5), pemeriksaan dan pengobatan gratis di RW 18, Bida Ayu, Sei Beduk, karena jauh dari rumah sakit. Demikian dengan Puskesmas yang letaknya di Pancur. ”Sehingga kita memilih untuk melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan gratis,” kata Rudi.

Diakui, khusus untuk

tahun ini, perayaan HUT Telkomsel, digelar lebih berorientasi pada membantu masyarakat. Selain peningkatan layanan untuk pelanggan Telkomsel, juga terjun ditengah masyarakat, untuk membantu. ”Setelah sebelumnya donor darah, kita pemeriksaan dan penobatan gratis,” sambungnya. Diingatkan, pengobatan dan pemeriksaan kesehatan, hanya bentuk kegiatan yang mereka gelar. Tapi pada prinsipnya, filosofi kegiatan yang mereka, terkait kehadiran Telkomsel. ”Untuk memberikan pelayanan di tengah masyarakat. Kita hadir, semata-mata dalam pelayanan masyarakat,” imbuhnya. Sementara mereka yang datang untuk pemeriksaan, mengeluhkan

pusing, diare dan penyakit lainnya. Mereka yang mendapat pengobatan gratis ini, diberikan obat, oleh dokter yang diturunkan untuk memeriksa kesehatan masyarakat. ”Selain pemeriksaan kesehatan dan konsultasi, juga kita berikan obat, untuk kebutuhan masyarakat,” beber dia.

Sementara Executive Vice President Area Sumatera Telkomsel, Bambang Supriogo, mengatakan, kegiatan digelar bentuk kepedulian perusahaan mereka. ”Semoga, aksi sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis ini membawa manfaat. Kita membantu meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat juga,” kata Bambang. (mbb)

selesai dilaksanakan, di hari ke14 peserta harus melakukan pembayaran iuran pertama dengan menggunakan nomor virtual account tersebut dan pembayaran dapat dilakukan melalui anjungan tunai mandiri (ATM), setor tunai, internet banking, electronic data capture (EDC) atau dengan mekanisme autodebet di Bank yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Setelah membayar, peserta

dapat mengambil kartu peserta dan bisa mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Peraturan waktu proses pendaftaran 14 hari ini dibuat karena proses teknis yang harus dilalui untuk memastikan administrasi kepesertaan berjalan baik membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Proses administrasi kepesertaan harus dilakukan BPJS Kesehatan antara lain melakukan verifikasi data kependudukan peserta agar tidak terjadi kepesertaan ganda, penyiapan dan pendaftaran untuk peserta terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pilihan, serta penerbitan kartu peserta.

Proses ini sangat penting dilakukan untuk memastikan agar pelayanan kesehatan diterima sesuai dengan hak peserta.

Sementara BPJS Kesehatan juga harus memastikan bahwa jumlah peserta terdaftar di FKTP tersebut masih dalam tingkat wajar.

Kebijakan proses pendaftaran selama 14 hari tersebut hanya berlaku pada peserta dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang mendaftar secara mandiri, dan memilih menjadi peserta kelas I dan II.

Pendaftaran Bayi yang Akan Dilahirkan Khusus untuk pendaftaran bayi yang akan dilahirkan peserta, dapat didaftarkan sejak terdeteksi adanya denyut jantung bayi dalam kandungan, yang dibuktikan dengan melampirkan keterangan dokter.

Bayi tersebut didaftarkan dan memilih kelas perawatan yang sama dengan peserta yang merupakan ibu dari bayi yang akan dilahirkan atau masih dalam kandungan tersebut. Setelah mendaftar akan diberikan Virtual Account.

Pembayaran iuran pertama dari bayi tersebut dilakukan segera setelah bayi dilahirkan dalam keadaan hidup dan dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan.

Peserta juga wajib melakukan perubahan data bayi selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelah kelahiran.

Namun, apabila bayi tersebut tidak didaftarkan selambatlambatnya 14 hari sebelum lahir, maka berlaku tata cara pendaftaran yang sesuai pada Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tersebut.

Contoh kasus, misalnya bayi tersebut didaftarkan sebelum lahir dan ternyata pada saat hari lahirnya masih dalam tenggat

waktu 14 hari, maka bayi tersebut akan mendapatkan pelayanan kesehatan setelah melakukan pembayaran pertama di hari ke14.

Kebijakan waktu proses pendaftaran yang dilakukan BPJS Kesehatan ini diharapkan dapat mengoptimalkan prinsip gotong royong dan edukasi di mana peserta sehat membantu yang sakit.

Peserta kaya membantu yang miskin dan peserta yang muda membantu yang tua. Kebijakan proses pendaftaran selama 14 hari tersebut tidak berlaku bagi: 1. Bayi baru lahir anak peserta PBI yang didaftarkan sebagai peserta PBPU dengan hak kelas III. 2. Bayi baru lahir dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sebagai PBPU dengan hak kelas III. 3. Peserta dan bayi baru lahir dari PMKS yang ditetapkan Menteri Sosial dan telah didaftarkan peserta BPJS Kesehatan dengan hak kelas III. 4. Peserta dan bayi baru lahir dari peserta PBPU dan peserta Bukan Pekerja yang mendaftar kelas III dengan menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat sebagai warga tidak mampu dan atau keterangan lain yang dibutuhkan. (adv)

TANJUNGPINANG POS JUMA T 29 MEI 2015 JUMAT

4

Desa Ini Sangat Terisolasi, Pak ...

F-HUMAS PEMPROV KEPRI

TINJAU: Wagub Kepri Soerya meninjau jalan tanah, di Lingga.

LINGGA - Selain meninjau hasil pembangunan rumah tidak layak huni, Wakil Gubernur Kepri H Muhmmad Soerya Respationo meninjau beberapa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lingga, baru-baru ini. Menurut Wagub, pembangunan infrastruktur di Lingga butuh dukungan dari APBN. Secara umum, jalan utama di Daik maupun di Dabo sudah dibuka akses transportasi. Bahkan dari jalan utama itu sudah dibuka sampai ke desa. Hanya saja, beberapa jalan yang dibuka Pemkab Lingga itu masih ada yang berupa jalan tanah. Untuk membangun seluruh infrastruktur di wilayah Lingga, membutuhkan dana yang cukup besar. ”Seperti saat peninjauan di Kampung Kelumu, Daik, masih ada jalan tanah. Jalan itu perlu ditingkat-

DIJUAL Dijual Toyota Avanza

tipe G thn 2012 matic warna hitam, kondisi terawat, pajak bulan 12 Dijual Honda Tiger thn 2009, plat B, kondisi baik Hubungi No.Hp : 0812 6115 7441

kan, minimal disemenisasi. Di daerah lain, juga ada beberapa jalan yang harus ditingkat,” kata Soerya Respationo, di sela peresmian Rupang Guan Sheng Di Jun, Kabupaten Bintan, Rabu (27/5) sore.

Soerya mengatakan, pembangunan di Lingga sudah banyak yang terealisasi, dibandingkan sebelumnya. Namun, kebutuhan atau keinginan masyarakat masih banyak. Sementara, keuangan daerah di Lingga tidak mampu merealisasikan pembangunan sekaligus. ”Justru itu, Lingga butuh dukungan dana dari APBN pusat dan APBD Provinsi Kepri, pada tahun mendatang. Kita minta dari pemerintah dan dinas terkait untuk pro aktif dalam mencari dukungan dana yang dimaksud,” demikian diharapkan Soerya Respationo. (fre)

METRO

SCAFFOLDING

LINGGA - Meski usia Kabupaten Lingga terus bertambah, yang saat ini masuk tahun ke-11, namun belum semua masyarakat Lingga rasakan pembangunan.

Hal tersebut terbukti dengan sejumlah desa dan dusun di pulau Lingga yang masih banyak terisolir. Selain akses jalan tembus, akses telekomunikasi juga menjadi barang langka di sejumlah desa di kabupaten Lingga, beberapa waktu lalu.

Seperti halnya Dusun Mentengah, Desa Mentuda, Kecamatan Lingga. Lokasi pemukiman warga yang berada di sebelah utara Gunung Daik ini, belum miliki jalan tembus dan akses telekomunikasi yang memadai. Alhasil, warga kesulitan mendapatkan informasi. ”Kami sangat kesulitan, jika ada hal-hal yang perlu disampaikan baik kepada desa, maupun kepada keluarga yang tinggalnya di luar kampung Mentengah,” ungkap Marwan, salah seorang warga kampung Mentengah.

Selain sola keneksi jaringan telpon, warga juga tidak memiliki akses darat. Disampaikan Marwan, satu-satu jalan untuk sampai ke desa induk Mentuda dari Mentengah, warga gunakan pompong. Melewati sungai bakau yang berkelok lebih kurang dua jam perjalanan, baru bisa sampai ke desa Mentuda. ”Kalau mau ke Desa Mentuda kita harus naik pompong. Pal-

DIBUTUHKAN SEGERA A. COLLECTOR (CA) B. PRA SURVEY (PR) Syarat : Pria, usia max 35 tahun Pendidikan min SLTA sederajat Memiliki kendaraan roda dua

pribadi Menguasai wilayah Tanjungpinang

dan sekitarnya Tidak sedang kuliah

Antar lamaran ke :

KOTA EMAS Kredit F & E Jalan Baru lintas Uban Km.8 Ruko Indonusa Blok C/19, depan RSUP Hp : 0811 7045 262

ing cepat dua jam baru sampai.

Begitu juga kalau mau belanja barang di Daik ataupun Pancur.

Kita harus naik pompong dulu satu jam, baru bisa gunakan kendaraan bermotor untuk sampai ke pasar,” tambahnya lagi.

Ditambahkan Marwan, ongkos yang harus dikeluarkan warga juga sangat besar. Untuk sekali perjalanan, ia merincikan sedikitnya harus mengeluarkan uang hingga Rp 100 ribu. Jumlah yang tidak sedikit, hanya untuk pergi ke desa maupun belanja ke pasar. ”Contohnya kalau kita ingin ke Pancur untuk belanja, dari Mentengah, harus naik pompong. Kalau ada teman yang punya pompong, ongkos bisa lebih murah, tetapi kalau tidak ada otomatis kita harus sewa pompong. Belum lagi, kita harus naik ojek kalau ke Pancur sebesar Rp 50 ribu, kalau ke Daik ongkosnya lebih mahal, sekali jalan bisa Rp 70-80 ribu,” tambahnya Marwan.

Sementara itu, dikatakannya pada tahun 2014 lalu, pemerintah Kabupaten Lingga telah membantu dengan membuka jalan. Namun hanya jalan ke Kampung mereka yang dibangun sepanjang satu kilometer.. ”Jadi dari jalan yang dibuka tersebut, kami harus menggunakan pompong lagi, melewati sungai hampir satu jam, tetapi kami berterimaksihlah jalan sudah muali dibuka. Mudah mudahan tahun ini jalan itu dilanjutkan,”

LOWONGAN KERJA

Lingga Butuh Dukungan APBN

11 Tahun Kabupaten Lingga

F-TENGKU/TANJUNGPINANG POS

PANTAI: Keindahan pantai Benan seperti terlihat di foto ini, sudah dikenal luas di Lingga dan Kepri. Namun, seperti semua sumber daya lainnya, nyaris seluruhnya masih berupa potensi di atas kertas dan belum digarap maksimal. Sehingga sampai sekitar 11 tahun usianya, daerah ini masih sangat bergantung ke pemerintah pusat untuk dana pembangunannya.

kata Marwan.

Warga Kampung mentengah, berharap pemerintah agar bisa membangun jaringan telekominikasi ketempat tersebut, meski hanya tower mini. "Kalau komunikasi sudah lancar, kita tidak perlu menyewa pompong satu hari, kita cukup hanya minta antar dan jemput saja," terang Marwan.

Selain Mentengah desa Mentuda, sejumlah desa lain se-

LOWONGAN KERJA

DIBUTUHKAN SEGERA :

POSISI MARKETING Persyaratan : v Bisa bawa motor/mobil (punya SIM) v Rajin, jujur dan bisa dipercaya v Bisa kerjasama dengan Team v Pengalaman dibidang marketing Penghasilan tanpa batas Antar lamaran ke kantor : JOY PROPERTY Jl. Gatot Subroto No. 42 Km. 5 Tanjungpinang 0853 5377 8880 / 0856 6880 4600

INNER BEAUTY

Dicari IT SUPPORT (ITS) Spesi kasi v Laki-laki, berusia 23-30 Tahun, Single v Lulusan : D3/ S1 Teknologi Informasi- Sistem Informatika v Pengalaman : Min 1 Tahun dibidang yang sama Kriteria :

v Mengerti dan mampu troubleshooting Hardware dan

software. v Mengerti dan mampu networking . v Membuat laporan disetiap pekerjaan yang telah

dikerjakan. v Memiliki ketelitian, Loyalitas dan tanggung jawab v v v v v v

terhadap pekerjaan.

Bersedia melakukan perjalanan dinas saat dibutuhkan.

Mampu mengikuti perkembangan sistem perusahaan.

Dapat bekerja dengan schedule dan deadline.

Dapat bekerja sendiri maupun dengan team.

Dapat bekerja dibawah tekanan .

Bersedia dimutasi di kantor cabang saat dibutuhkan.

Lamaran dikirim ke PRP Group Head Office : Jl. DI. Panjaitan Km.8 No.15 Tanjungpinang - Kepulauan Riau

perti Tanjung Kelit, desa Batu Belubang Kecamatan Senayang, Teluk dan desa Pekajang juga

mengalami masalah serupa yakni tak adanya akses telekomunikasi yang memadai. (jpnn)

IKLAN BARIS LOWONGAN KERJA

LOWONGAN KERJA

NIKOI ISLAND IS AN AWARD WINNING BOUTIQUE RESORT OFF THE EAST COAST OF BINTAN. WE ARE LOOKING FOR AN ACCOUNTANT TO HEAD UP OUR GROWING BUSSINESS. APPLICANTS SHOULD BE FAMILIAR WITH EXCEL,MYOB,AND BE ABLE TO READ AND WRITE IN ENGLISH. EXPERIENCE IN THE HOSPITALITY INDUSTRY WOULD BE BENEFICAL BUT NOT ESSENTIAL. THE SUCCESSFUL APPLICANT WILL BE WELL REWARDED. APPLICANTS SHOULD SEND THEIR CVS AND A COVERING LETTER IN ENGLISH TO EMAIL : MANSUD@NIKOI.COM

KINARI CATERING MEMBUTUHKAN : 1.KOKI (PRIA), 2.PMBANTU KOKI (P/W), 3.PENGANTAR (PRIA), 4.WAITER (P/W).

LAMARAN DIANTAR KE KINARI CATERING JL.BARU KM.8, RUKO INDONUSA PERMAI BLOK C/ 15 (ARAH RSUP)

HAVE EXPERIENCE IN SIMILAR POSITION OR SUPERVISORY LEVEL IN 3-4, AND 5 STAR HOTELS MIN.1 YEAR; GOOD KNOWLEDGE TO ALL ASPECTS OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, INDONESIAN LABOUR LAW, AND GENERAL AFFAIR MATTERS; HAVE STRONG PERSONNEL ADMINISTRATION ,GOOD COMMUNICATION SKILL, COORDINATE AND CONDUCT HOTEL TRAINING PROGRAM;HUMBLE,HONEST, AND GOOD LEADERSHIP; ABLE TO WORK IMMEDIATELY. COVERING LETTER IN ENGLISH TO EMAIL : MANSUD@NIKOI.COM

BUTUH : BEAUTY CONSULTANT : WANITA, MIN SLTA, PGLM 1TH, VIAPOS UD BESTARI, JL RAWASARI KM 5 NO 58,TELP 081364745599 YATI

PROPERTY DIJUAL RUKO 2 LANTAI DAN PERALATAN PECEL LELE (LENGKAP) DI JL.HANDJOYO PUTRO KM.8 ATAS/ JL.PMBAKARAN MAYAT RUKO CLUSTER GESYA DI SMPING KDAI KOPI GESYA, FULL KRAMIK, KANOPI KLILING, POSISI HOOK, 650JT, NEGO. HUB.08127409827

PASANG IKLAN HUBUNGI 0771 - 7447234

22D1B1FC

Menyewakan scaffolding dan perlengkapannya

HUBUNGI (0771) 8080458 0813 6464 4964 0813 6464 6964

memperbesar mr. p ereksi lebih kuat & tahan lama menambah hasrat libido pria menyembuhkan lemah syahwat

peni getar peni duduk peni ikat pinggang peni mutiara

mampu membakar lemak dalam tubuh dengan cepat mengurangi nafsu makan mengecilkan perut, paha, lengan dalam waktu 1 bulanan turun 3-5 Kg aman tanpa efek samping

vegi getar vegi gyg suara vegi center vegi bulu boneka full body

penggemuk badan perontok bulu pemutih muka vakum+cream pydr

Plant Viagra Sony Mmc Cialis Procomil Spray

Vakum+oil Kondom Duri Penggetar mrV Obat Frigid

AZKA : 081319431112/081991444429 Jln. Dr. Sutomo No.22, Kmp. Baru Tanjungpinang MEI No.

NAMA KAPAL

1

KM. BUKIT RAYA

JADWAL KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG PT.PELNI DI PELABUHAN KIJANG/ TANJUNGPINANG DAN BATAM RENCANA TIBA HARI TANGGAL

JAM

DARI

BLINYU

SABTU

05.00

KIJANG

SABTU

02 Mei 2015

07.00 15.00

DARI

02 Mei 2015

RENCANA BERANGKAT HARI TANGGAL

JAM

2

KM. LAWIT

LETUNG

MINGGU

03 Mei 2015

13.00

KIJANG

MINGGU

03 Mei 2015

3

KM. BUKIT RAYA

LETUNG

SELASA

12 Mei 2015

08.00

KIJANG

SELASA

12 Mei 2015

10.00

4

KM. BUKIT RAYA

BLINYU

SABTU

16 Mei 2015

05.00

KIJANG

SABTU

16 Mei 2015

07.00

5

KM. LAWIT

LETUNG

MINGGU

17 Mei 2015

13.00

KIJANG

MINGGU

17 Mei 2015

15.00

6

KM. UMSINI

TG.PRIOK

RABU

20 Mei 2015

18.00

KIJANG

JUM'AT

22 Mei 2015

15.00

7

KM. SINABUNG

TG.PRIOK

KAMIS

28 Mei 2015

04.00

KIJANG

KAMIS

28 Mei 2015

08.00

8

KM. BUKIT RAYA

BLINYU

SABTU

30/05/2015

04.00

KIJANG

SABTU

30 Mei 2015

07.00

9

KM. LAWIT

LETUNG

MINGGU

31 Mei 2015

13.00

KIJANG

MINGGU

31 Mei 2015

15.00

1 2 3 4

KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD

TG.PRIOK TG.BALAI TG.PRIOK TG.BALAI

SABTU RABU SABTU RABU

02 Mei 2015 06 Mei 2015 09 Mei 2015 13 Mei 2015

15.00 12.00 15.00 12.00

BATAM BATAM BATAM BATAM

SABTU RABU SABTU RABU

02 Mei 2015 06 Mei 2015 09 Mei 2015 13 Mei 2015

19.00 16.00 19.00 16.00

5

KM. SINABUNG

TG.PRIOK

KAMIS

14 Mei 2015

04.00

KIJANG

KAMIS

14 Mei 2015

08.00

6 7 8 9 10

KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD KM. KELUD

TG.PRIOK TG.BALAI TG.PRIOK TG.BALAI TG.PRIOK

SABTU RABU SABTU RABU SABTU

16 Mei 2015 20 Mei 2015 23 Mei 2015 27 Mei 2015 30 Mei 2015

15.00 12.00 15.00 12.00 15.00

BATAM BATAM BATAM BATAM BATAM

SABTU RABU SABTU RABU SABTU

16 Mei 2015 20 Mei 2015 23 Mei 2015 27 Mei 2015 30 Mei 2015

19.00 16.00 19.00 16.00 19.00

1. PERUBAHAN SCHEDULE TSB DIATAS BILA ADA PERUBAHAN / KOREKSI AKAN KAMI BERITAHUKAN. 2. KEPADA CALON PENUMPANG PEMBELIAN TIKET AGAR SESUAI IDENTITAS. 3. KHUSUS LANSIA (60 TH KEATAS) HARAP LAMPIRKAN FOTO KOPY KTP YG MASIH BERLAKU UNTUK MENDAPATKAN DISCOUNT 20% 4. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI PT. PELNI CABANG TANJUNGPINANG

TELP. 0771 - 21513 0822-83588414

5. 2 (DUA) JAM SEBELUM KAPAL BERANGKAT SUDAH DI TERMINAL PELABUHAN

2015

TUJUAN LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI - SERASAN - PONTIANAK SURABAYA (PP) TG.PANDAN - TG.PRIOK - TG.PANDAN - PONTIANAK - SURABAYA PONTIANAK - SERASAN - MIDAI - NATUNA - TAREMPA - LETUNG BLINYU - TG.PRIOK - BLINYU LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI - SERASAN - PONTIANAK SURABAYA (PP) TG.PANDAN - TG.PRIOK - TG.PANDAN - PONTIANAK - SURABAYA PONTIANAK - SERASAN - MIDAI - NATUNA - TAREMPA - LETUNG TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - MAUMERE - LARANTUKA LOWELEBA - KUPANG (PP) TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU - NAMLEA - AMBON TERNATE - BITUNG (PP) LETUNG - TAREMPA - NATUNA - MIDAI - SERASAN - PONTIANAK SURABAYA (PP) TG.PANDAN - TG.PRIOK - TG.PANDAN - PONTIANAK - SURABAYA PONTIANAK - SERASAN - MIDAI - NATUNA - TAREMPA - LETUNG TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI TG.PRIOK (PP) TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI TG.PRIOK (PP) TG.PRIOK - SURABAYA - MAKASAR - BAU-BAU - NAMLEA - AMBON TERNATE - BITUNG (PP) TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI TG.PRIOK (PP) TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI TG.PRIOK (PP) TG.BALAI - BELAWAN - TG.BALAI 23 APRIL 2015

JADWAL SEMENTARA

TANJUNGPINANG POS JUMA T 29 MEI 2015 JUMAT

5

Berantas Narkoba, Polisi Bekuk Bandar di Desa-desa

MEA

Kadisnaker Dinilai Lemah KARIMUN - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karimun dinilai bergerak lambat dalam menyambut pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun Desember ini.

Disnaker juga dinilai lemah terhadap tenaga kerja asing asal Thailand yang bekerja di atas Kapal Isap Produksi (KIP) milik pertambangan timah swasta di Karimun. Kadisnaker tidak berani mengambil sikap terhadap pekerja asing yang diduga tanpa dilengkapi dengan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Disnaker Karimun juga dianggap tidak pernah melaksanakan sosialisasi tentang MEA kepada perusahaan dan tenaga kerja di Karimun. Menjawab tudingan itu, Kepala Disnaker Karimun Ir Rufindy Alamsyah mengaku setiap tahun pihaknya melatih 100 orang pemuda yang belum bekerja.

Ketika koran ini menyinggung apa yang disiapkan untuk menghadapi MEA, ia mengaku akan membuat pelatihan kerja untuk bidang tertentu dengan cara menggandeng perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja.

Khusus soal Balai Latihan Kerja (BLK) ia mengaku sudah berkali-kali mengajukan dana pembangunan BLK tetapi selalu kandas. BLK yang ada di Batam dan di Tanjungpinang saat ini juga sudah tidak berfungsi.

Di tempat terpisah, mantan anggota DPRD Karimun Raja Kamarudin mengatakan, sudah pernah mengusulkan di pembahasan anggaran tentang pembangunan BLK di Karimun ”Dengan anggaran Rp 15 miliar sudah cukup untuk mendirikan bangunan BLK serta fasilitas pendukung lainnya. Tinggal pengelolaan BLK dan orang yang dilatih harus memiliki komitmen yang sama untuk belajar bersama.

Seiring dengan pemberlakuan MEA tahun ini, Raja Kamarudin berharap pemerintah harus mampu menyiapkan tenaga kerja lokal untuk mampu bersaing dengan pekerja asing yang akan masuk ke Karimun.

Ketua FSPMI Karimun Fajar mengaku, tidak pernah diajak Disnaker Karimun membahas pembangunan BLK di Karimun. ”Kami minta Kadisnaker untuk berjuang bersama buruh terkait pendirian BLK di Karimun,” kata Fajar Harusnya, Disnaker harus menjadikan seluruh serikat buruh di Karimun menjadi mitra untuk kesejahteraan buruh di Karimun, bukan menjadikan sebagai lawan atau organisasi yang harus dimusuhi. ”Jika usulan Disnaker Karimun ditolak, patut kita tanyakan siapa yang menolak apakah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Karimun,” tanya Fajar penasaran ”Kita berjuang untuk nasib dan kesejahteraan masyarakat tempatan, pemerintah harus bisa menjamin ketersediaan lapangan kerja untuk masyarakat lokal. Jangan biarkan pemuda lokal jadi penonton pekerja asing yang bekerja dengan upah yang cukup di Karimun,” jelasnya Ia berharap, Disnaker Karimun untuk mengajak bertemu seluruh serikat buruh di Karimun membahas langkah yang akan diambil menghadapi MEA akhir tahun ini. Apakah dengan melaksanakan pelatihan tenaga kerja atau melengkapi pekerja dengan sertifikat kompetensi. (yon)

Simpan 7 Paket Sabu-sabu ALRION, Karimun DIDUGA menyimpan serta memakai narkoba jenis sabu-sabu, Sat Narkoba Polres Karimun meringkus MA, seorang pemuda di Desa Gemuruh, Kundur

Barat di rumahnya, Rabu (27/5) kemarin.

Wakapolres Karimun, Komisaris Indra mengatakan, penangkapan MA setelah Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Karimun mendapat informasi dari

masyarakat bahwa MA menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya di Bukit Senang RT 01 RW 01 Desa Gemuruh.

Informasi tersebut dikembangkan tim Opsnal Sat Narkoba dan melakukan penggeladahan ke dalam rumah MA. Dari dalam rumah ditemukan 7 paket sabu yang dibungkus

plastik warna bening, 1 unit timbangan digital, 1 buah gunting, 1 sendok plastik khusus sabu, plastik pembungkus shabu, 1 unit dan 1 unit ponsel nokia seri 1209.

Sampai saat ini tim penyidik masih menyelusuri asal barang haram tersebut dan dijual kepada siapa saja.

Indra mengaku, cukup prihatin narkoba saat ini sudah merambah ke pedesaan.

MA dijerat dengan pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman kurungan paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda maksimal Rp 10 Miliar.***

Ustaz Al Habsyi Bikin Warga Terkesima

F-ALRION/TANJUNGPINANG POS

CERAMAH : Ustaz Ahmad Al Habsy memberikan tausiah kepada masyarakat Karimun.

KARIMUN - Pemkab Karimun, menggelar peringatan Isra’ Mikraj Nabi Muhammad SAW 1436 Hijriah di panggung rakyat Coastal Area Tanjungbalai Karimun, Rabu (27/5) malam.

Dalam kesempatan itu dai muda kondang Ustaz H Ahmad Al Habsyi dihadirkan untuk memberikan tausiah. Tausiah ustad kodang ini membuat ribuan warga terkesima.

Selain dihadiri ribuan masyarakat, juga hadir Wakil Bupati Karimun H Aunur Rafiq bersama unsur Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Karimun. ”Terima kasih kami ucapkan kepada pak ustaz yang dapat memenuhi undangan kami untuk hadir pada malam ini,” ucap H Aunur Rafiq mengawali sambutannya malam itu.

Kata Rafiq, Ustaz H Ahmad Al Habsy sudah tidak asing bagi masyarakat Karimun, kare-

na malam ini bukan kehadiran yang pertama memberikan ceramah untuk masyarakat di Panggung Coastal Area ini. ”Jadwal yang padat, masih dapat disisipkan untuk berkunjung ke bumi berazam Karimun ini untuk memenuhi undangan.

Pemerintah mengundang Ustadz Ahmad Al Habsyi atas permintaan masyarakat bukan keinginan pemerintah semata,” tutur Rafiq.

Ia mengimbau, agar warga bersama-sama mengambil iktibar (contoh,red) dari pelaksanaan Isra’ Mikraj ini. Selain itu, termotivasi dalam peningkatan amal maupun ibadah, terutama ibadah sholat yang dilaksanakan setiap hari.

Pada kesempatan itu, Wabub Rafiq menyampaikan atas nama pribadi dan Pemkab Karimun mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1436 Hijriah. (yon)

Gula Pasir Turun Rp 2.000 KARIMUN - Harga gula pasir yang ditawarkan para pedagang di Karimun, mengalami penurunan dari Rp12.000 per kg menjadi Rp10.000 per kg atau turun Rp 2 ribu per kg.

Pedagang memperkirakan harga gula akan turun lagi ke angka Rp 8 ribu per kg.

Kabar ini cukup menggembirakan bagi kalangan Ibu Rumah Tangga (IRT) di Karimun,

mengingat biasanya harga gula menjelang bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri tergolong tinggi. ”Kenaikan harga gula dipicu stok yang menipis, sementara permintaan tinggi. Itu sudah menjadi hukum pasar,” kata Amoy pedagang kelontong di Karimun Produksi gula lokal sedang meningkat seiring musim pa-

nen tebu di Pulau Jawa yang membaik. Saat pasokan menipis, pihak distributor langsung memasok gula lokal untuk keperluan 4 bulan ke depan.

Siti, Ibu rumah tangga di Karimun sangat berharap selain gula kebutuhan lain juga turun. ”Kalau bisa harga sembako jenis lain juga ikut turun. Seperti, minyak goreng, kacang

tanah, kacang hijau, tepung, dan bahan kue juga turun,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah harus fokus mengontrol harga sembako di pasaran. Seperti, membuat himbauan untuk tidak menaikan harga sembako terlalu tinggi.

Turunnya harga sembako sangat membantu masyarakat tahun ini selain memikirkan

untuk kebutuhan lebaran Idul Fitri, para orang tua juga memikirkan keperluan sekolah anak dan keperluan kuliah. ”Meski THR dari perusahaan ada, tidak terlalu membantu karena banyaknya permintaan yang harus dipenuhi.

Saya harap Pemkab Karimun dapat menetralkan harga seluruh barang-barang jelang lebaran tahun ini,” harapnya. (yon)

PRO - ANAMBAS Kapal Sembako Karam, Telur Ayam Langka AVIK, Anambas TENGGELAMNYA kapal KLM Aldian Kharisma yang mengangkut barang kebutuhan pokok beberapa waktu lalu, membuat pasokan telur ayam di Anambas menjadi langka.

Hal itu mengakibatkan para pedagang kuliner dan masyarakat kelabakan mencari bahan baku dagangannya.

Yoel, Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Dinas Perindusterian dan Perdagangan (Disperindag) KKA membenarkan, pasokan telur putus. ”Memang benar telur sekarang lagi putus, ada beberapa warung kecil saja yang masih menjual telur ayam. Hal ini ada kaitannya dengan kecelakaan Kapal Layar Mesin (KLM) Aldian Kharisma.

Karena terdata banyak telur ayam yang mereka bawa lenyap sejak kejadian tersebut,” ujar Yoel kepada koran ini, Kamis (28/5) kemarin.

F-RONI/TANJUNGPINANG POS

SEMBAKO: Warga pulau di Anambas setiap hari membeli kebutuhan pokok di kota Tarempa.

23 Orang Terjangkit HIV/AIDS ANAMBAS -Terdata 23 orang di Kepulauan Anambas terjangkit HIV/AIDS. Dari angka itu, enam orang diketahui telah meninggal dunia, sementara 13 orang diketahui telah pulang kampung ke daerahnya. ”Empat orang yang masih ada di Anambas untuk mendapat tindaklanjut berdasarkan

data Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas,” kata Agus perwakilan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kepri bidang monitoring evaluasi (monev) di Tarempa, beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, sebanyak 611 Ibu Rumah Tangga di Indonesia terpapar HIV/AIDS pada tahun 2011 kemarin.

Adapun data penderita HIV di Kepri dari tahun 2000-2014 sebanyak 986, serta 429 orang yang sudah masuk ke level AIDS. Dari angka tersebut, 202 orang di antaranya diketahui telah meninggal dunia. ”Angka 986 itu merupakan jumlah dari empat kabupaten/kota (Batam, Bintan, Tanjungbalai Karimun, dan

Tanjungpinang,red). Data ini merupakan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri.

HIV ini merupakan virus yang menurunkan sistem kekebalan tubuh. Sementara Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan gejala yang timbul akibat kekebalan tubuh sudah lemah,” ungkapnya.(cr24)

Lanjutnya, lebih kurang ada 100 ikat telur ayam yang dibawa oleh kapal tersebut. Namun belum ada kejelasan apakah sejumlah telur tersebut juga ikut lenyap bersama beberapa barang yang lain. Jika adapun menurutnya, belum dapat dikirim dalam waktu yang relatif singkat.

Dari pantauan Tanjungpinang Pos di pasar Tarempa, tidak satupun yang terlihat pedagang yang menjual telur ayam. Bahkan diakui salah satu pedagang, persediaan stok telur ayam sudah kosong dari gudang.

Namun menurut Yoel, beberapa hari mendatang akan ada kapal kargo yang membawa persediaan telur ayam. ”Sampai dengan saat ini pasokan telur ayam ras kemungkinan sudah habis karena tingginya angka kebutuhan telur di Tarempa.

Namun, beberapa waktu mendatang akan ada kapal yang memasok telur ayam, hanya saja sampai saat ini kapal tersebut masih bera-

da di Tanjungpinang,” katanya.

Insiden yang menimpa KLM Aldian Kharisma beberapa waktu lalu memberi banyak dampak bagi pedagang lokal.

Informasi yang dihimpun, kapal kargo tersebut merupakan kapal pilihan pedagang untuk menitipkan barang dagangannya.

Pasalnya, perbedaan ongkos jika dibandingkan dengan kapal kargo lainnya jauh lebih murah.

Namun naasnya, kapal tersebut kandas di sekitar sebelah utara perairan Pulau Cempedak. Sehingga banyak barang dagangan warga Tarempa terendam air dan sebagiannya hilang di bawa oleh air laut.

Hal itu pun sempat menuai kontropersi, karena kabarnya KLM Aldian Kharisma dijarah oleh bajak laut. Namun setelah tim dari Syahbandar Tarempa menindak lanjuti atas kabar yang beredar, baru lah ada kejelasan. Bahwa kapal tersebut mengalami kecelakaan saat berlayar.***

Camat Warning Pemilik Sapi ANAMBAS - Ternyata program penertiban sapi liar oleh Camat Jemaja Timur, Muhammad Ari Sofyan, yang mulai dilaksanakan sejak 2015 lalu memberikan efek jera bagi pemilik sapi yang merusak perkebunan warga setempat. Sebelumnya sapi-sapi tersebut dibiarkan oleh pemiliknya berkeliaran dengan bebas. ”Sejak kemarin, sampai saat ini sudah tidak ada lagi sapi yang merusak kebun-kebun warga. Seperti yang bisa kita lihat di SMK Pertanian itu, tidak ada lagi tanamannya yang dimakan sapi atau dirusak,” ungkapnya, Kamis (28/5).

Ia menambahkan, penertiban yang dilakukan untuk menindak

lanjuti keluhan masyarakat akan aktivitas sapi liar yang dinilai sangat meresahkan. Pihaknya telah berupaya untuk berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari SKPD terkait menurutnya telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Beberapa warga bahkan ada yang membuat perangkap khusus untuk menangkap hewan tersebut. ”Beberapa waktu lalu ada masyarakat yang sampai buat perangkap untuk menangkap sapi liar yang meresahkan tersebut. Alhasil, warga tersebut mendapatkan 1 atau 2 ekor sapi,” katanya.

Pihaknya berharap, dengan kebijakan yang diambil dapat memin-

imalisir sapi liar yang tidak hanya merusak halaman dan kebun warga, namun diketahui memakan korban pengendara motor yang tertabrak hewan tersebut. ”Kami berharap ini dapat terus dipertahankan. Memang, awalnya terdengar tegas bahkan cenderung sadis. Terkadang, langkah tegas perlu diambil untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa kami serius. Sebelum menempuh langkah ini, saya sudah konsultasi juga dengan beberapa rekan terkait hal ini,” ungkapnya.

Kecamatan Jemaja Timur sebelumnya mengambil langkah tegas dengan membasmi sapi liar di wilayahnya. (cr24)

TANJUNGPINANG POS

6

JUMA T 29 MEI 2015 JUMAT

Kepala BPK RI Isman Rudy berfoto bersama dengan H Lis Darmansyah dan kepala daerah lainnya di Kepri.

Pemko Dapat Predikat WTP

H Lis Darmansyah

PEMERINTAH Pemko Tanjungpinang menerima penilaian dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengenai laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun anggaran 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Kepri, Kamis (28/5) di Auditorium BPK RI perwakilan Kepri. ”Saya atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang beserta DPRD dan seluruh jajaran SKPD Kota Tanjungpinang mengucapkan terima kasih. Kami cukup lama menunggu lebih kurang 10 tahun untuk mendapatkan WTP ini dan hasil yang telah dicapai ini agar dapat dipertahankan,” kata Lis Darmansyah dengan rasa bersyukur.

BPK Wilayah Kepri juga memberikan WPT Pemerintah Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Sedangkan Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

H Lis Darmansyah saat memberikan kata sambutan.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Kepri, Isman Rudy, berharap kepada kabupaten/kota yang telah mendapatkan WTP agar dapat dipertahankan. Dan kepada yang belum mendapatkan agar dapat ditingkatkan.

Dan khusus nya kepada Kota Tanjungpinang, ia mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih. Karena, selama ini Pemko Tanjungpinang belum pernah mendapatkan WPT. ”Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kota Tanjungpinang telah meraih WTP dari WDP,” tegasnya.

Saat menerima WTP, Lis Darmansyah didampingi Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno, didampingi juga Kepala Dinas KP2KE, Kepala DPPKAD, Darmanto, Kepala Inspektorat Kota Tanjungpinang, Rosita, Sekwan DPRD Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim. ***

Kepala BPK RI Wilayah Kepri Isman Rudy bersalaman dengan H Lis Darmansyah.

Narasi : Abas Foto : Humas Pemko Tanjungpinang

Isman Rudy, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Kepri

Lis Darmansyah dan para kepala daerah yang menarima penghargaan.

H Lis Darmansyah bersama kepala daerah lainnya di Kepri menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Dari kanan, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Ketua BPK RI Kepri Isman Rudy, Ketua DPRD Kota Tanjunginang Suparno.

H Lis Darmansyah saat memberikan sambutan di hadapan para kepala daerah dan tamu undangan di Kantor BPK RI Kepri di Batam.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Kepri, Isman Rudy,menandatangani berkas disaksikan HM Lis Darmansyah dan Ketua DPRD Tanjungpinang, Suparno.

Kepala BPK RI Wilayah Kepri, Isman Rudy bersama dengan kepala daerah asal Kepri.

H Lis Darmansyah berfoto bersama dengan beberapa SKPD dan stafnya.

TANJUNGPINANG POS T 29 MEI 2015 JUMAT JUMA

7

AHMAD MIPON 18,81%

LAKSAMANA HAMZAH 11,49%

APRI SUJADI 19,67%

INDRA SETIAWAN 9,05% 61,982

Satnarkoba Kembangkan Kasus Narkoba Arifin BINTAN - Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Bintan masih melakukan pengembangan kasus pengedar sabu, tersangka Arifin (32), Kamis (28/5). Sebelumnya, Arifin seorang pedagang warung kopi ditangkap saat membuat 6 paket kecil sabu di tempat usahanya Km 30, Kampung Cikolek, Desa Toapaya, Kecamatan Toapaya, Rabu (20/5) lalu.

Kasat Narkoba Polres Bintan, AKP Hendrik Dwi Susanto mengatakan, pihaknya masih melakukan pengembangan kasus tersebut.

Karenam, diduga ada tersangka lain. Soalnya, Arifin mengaku telah menjual dan mengedar sabu, sejak 6 bulan lalu. ”Sabu yang dijual tersangka, dipasok dari Kota Tanjungpinang,” jelas Hendrik, Kamis (28/5).

Tidak hanya itu, Hendrik juga menjelaskan, peredaran narkoba di Bintan, mayoritas dari Batam dan Tanjungpinang. Hal tersebut akan ditelusuri, guna mengungkapkan jaringan sindikat narkoba.

Pada saat penangkapan tersangka, warung kopi tersebut sepi. Ketika itu, Arifin sempat tidak terima dan dan terjadi perdebatan antara tersangka dengan anggota Satnarkoba. Biasanya, hanya orang-orang tertentu yang selalu minum kopi di warung milik tersangka.

Piping berhasil ditangkap setelah aparat kepolisian mendapat laporan dari masyarakat.

Saat penangkapan, aparat kepolisian menemukan 6 paket sabu yang sudah disimpan dalam plastik bening. Selain itu, ditemukan uang sebesar Rp 300 ribu, diduga dari hasil penjualan sabu. (abh)

Bintan .........dari halaman 8 tersebut. Selain Bintan, BPK juga memberikan penilaian WTP kepada Pemko Batam, Pemkab Karimun dan Kota Tanjungpinang. Penilaian WTP untuk Pemko Tanjungpinang itu merupakan yang pertama. Sedangkan Kabupaten Lingga, Natuna dan Anambas, pihak BPK memberikan penilaian opini wajar

DALMASRI SYAM 10,56 %

dengan pengecualian. ”Dari sambutan Ketua BPK perwakilan Kepri, LHP Pemkab Bintan dengan WTP itu merupakan prestasi yang keempat kalinya. Ini menjadi motivasi bagi aparatur Pemkab Bintan untuk meningkatkan akuntansi administrasi, pada masa mendatang,” kata Agus Wibowo singkat. (fre)

BOBBY JAYANTO 8,77%

ERIYANTI 8,07%

KHAZALIK 6,19%

Lain-lain : 15,46 %

Tentang Pembangunan 9 Kegiatan di Lahan BUMN

DPRD Bantah Tudingan Kepentingan Politik

Lamen Sarihi

BINTAN - DPRD Kabupaten Bintan membantah ada unsur kepentingan politik, mengenai status lahan PT Aneka Antam Kijang yang digunakan sebagai lokasi kegiatan pembangunan.

Pembangunan fisik dari sumber dana APBD harus dialokasikan di lahan milik pemerintah atau aset daerah. ”Terlalu dini jika beberapa pihak menyatakan, kami dari DPRD meminta agar pembangunan di lahan Antam yang belum jelas statusnya, ada unsur politik. Mengenai pembangunan gedung LAM di Kijang dan 8 item lainnya, tidak ada unsur politik,” tegas Lamen Sarihi, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, saat memberikan keterangan resmi kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (28/5).

Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua Komisi I Bidang pemerintahan, hukum dan pertanahan DPRD Bintan, drg Raja Miskal.

Menyikapi hal tersebut, masyarakat Bintan diharapkan memahami kronologi proses pembangunan gedung LAM di Kijang itu.

Pada saat pembahasan APBD 2015 di akhir tahun 2014 lalu, ja-

jaran Pemkab Bintan menyatakan, lahan untuk pembangunan fisik di Kijang, khususnya di lokasi tanah yang sebelumnya milik PT Antam, sudah clear atau tidak ada masalah lagi. Atas penegasan dari jajaran Pemkab Bintan mengenai status lahan Antam yang dihibahkan itu, DPRD Bintan mengesahkan anggaran untuk 9 kegiatan pembangunan fisik di Kijang, wilayah Bintan Timur.

9 item kegiatan pembangunan dari APBD 2015 di wilayah Kijang itu antara lain, tambahan pembangunan gedung RSUD di lahan seluas 2,3 hektare, ruang terbuka hijau seluas 2 hektare, jalan lingkar dan parkir Masjid Raya Nurul Iman Kijang seluas 1,2 hektare, perkantoran PT Antam dan fasilitasnya untuk persiapan kabupaten pemekaran, rumah direktur dan dosen SBTI, TK Pembinaan Negeri di Jalan Tanah Kuning, pembangunan gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Perpustakaan Daerah, rehab total Wisma Krida untuk kantor istri pensiunan Antam dan Jalan Lingkar Seienam. ”Semua kegiatan itu berada di lahan PT Antam. Sampai saat ini, lahan itu belum dihibahkan kepada Pemkab Bintan secara hukum,” jelas Lamen Sarihi.

DPRD Bintan mengetahui lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan 9 kegiatan itu belum dihibahkan, berdasarkan surat Bupati Bintan nomor 590/ AGR/09 yang bersifat penting, tertanggal 6 Januari 2015 lalu.

Perihal surat itu mohon dukungan dan rekomendasi penganggaran dana yang ditujukan kepada DPRD Kabupaten Bintan.

Di dalam surat itu, kepala daerah mengakui bahwa 9 pemban-

gunan kegiatan fasilitas umum itu, termasuk gedung LAM, berada di lahan Antam, sebagai perusahaan BUMN. Sementara, sesuai Peraturan Menteri BUMN nomor PER-13/ MBU/09/2014 tertanggal 10 September 2014, pihak PT Antam tidak bisa menghibahkan lahanlahan tersebut kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Bintan. Pendayagunaan aset BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara Bangunan Guna Serah (BGS), Bangunan Serah Guna (BSG), kerja sama operasional, kerja sama usaha, sewa dan pinjam pakai.

Karena belum ada surat resmi mengenai hibah lahan PT Antam di Kijang, DPRD Bintan mengundang badan anggaran Pemkab Bintan dan jajaran SKPD terkait untuk membahas soal kelanjutan pembangunan 9 kegiatan di Kijang itu. Semua anggota DPRD Bintan mengetahui hal ini. Bahkan, DPRD telah mengadakan pertemuan dengan PT Antam Kijang dan jajaran Pemkab Bintan. Dalam pertemuan, pihak PT Antam menegaskan, lahan tidak bisa dihibahkan. ”Justru itu, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, untuk memperjelas status lahan Antam yang digunakan untuk lokasi pembangunan dari 9 kegiatan di Kijang itu. Namun sebelum ada kejelasan status lahan, alangkah baiknya pembangunan ditunda sementara,” saran Lamen lagi.

Setelah dilakukan beberapa kali rapat dengan jajaran Pemkab Bintan, Lamen mengungkapkan, sesuai surat kepala daerah, ada upaya alternatif untuk menggunakan lahan Antam, yaitu pinjam pakai. Hanya saja,

harus ada kompensasi. Penganggaran itu cukup besar, dan dilakukan secara cicil. DPRD diminta dukungan dan rekomendasi dalam penganggaran pada APBD perubahan 2015 atau di APBD murni 2016. ”Sebelum memutuskan hal itu, kami di DPRD Bintan mengadakan rapat. Sehingga, kami membuat surat balasan kepada Pemkab Bintan, yang ditujukan kepada Bupati Bintan, melalui surat nomor 170/DPRD-BINTAN/029 tertanggal 23 Februari,” ujarnya.

Di dalam surat itu, Lamen menegaskan, DPRD Kabupaten Bintan mendukung untuk pembangunan 9 kegiatan di wilayah Kijang itu, di atas lahan yang sudah menjadi aset Pemkab Bintan. Untuk itu, DPRD Bintan menyarankan kepada Pemkab Bintan untuk mengusulkan hibah agar jelas status lahannya.

Karena belum ada hibah, makanya DPRD belum bisa mengeluarkan surat rekomendasi untuk penganggaran itu. ”Sampai sekarang, status lahan dari PT Antam belum ada kejelasan. Makanya, ini dulu yang kita selesaikan. Menjelang status lahan jelas, sebaiknya pembangunan 9 kegiatan itu termasuk gedung LAM, ditunda untuk sementara waktu,” jelas Lamen lagi.

Pada kesempatan lain, Ketua Komisi I DPRD Bintan, drg Raja Miskal menambahkan, jika pembangunan 9 kegiatan itu dilanjutkan, sementara status lahan PT Antam belum menjadi aset Pemkab Bintan, lanjut Lamen Sarihi, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Bisa saja PT Antam meminta kembali lahannya, sementara lokasi itu sudah diban-

gun fasilitas umum. Akibatnya, fasilitas umum yang sudah menghabiskan miliar rupiah, seperti gedung LAM yang dianggarkan Rp 13 miliar itu, dibongkar. Jika dibongkar, pembangunan dengan anggaran yang besar akan sia-sia. ”Kami menyampaikan ini dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan dan penggunaan anggaran. Kami sangat mendukung pembangunan itu, tapi harus kita pertimbangkan risikonya dari sekarang, jika dibangun di atas lahan bukan menjadi aset pemerintah.

Kami harap masyarakat memahaminya,” tambah Miskal.

Selain itu, dalam membangunan fasilitas umum, tentunya akan disiapkan anggaran pemeliharaan pada masa mendatang.

Jika bangunan berada di lahan yang bukan menjadi aset pemerintah, dalam aturan keuangan, tidak bisa dialokasikan dana. Jika dipaksakan, bisa saja menjadi temuan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

Justru itu, DPRD Bintan telah mengundang pimpinan PT Antam Tbk pusat Jakarta, untuk mengadakan dengar pendapat, guna menyelesaikan masalah lahan ini. Jika PT Antam Tbk pusat tidak hadir, DPRD Bintan akan mendatangi kantor PT Antam pusat. ”Untuk kelancaran pembangunan dan pemanfaatan fasilitas umum dalam jangka panjang, kami ingin clearkan dulu soal status lahan itu. Karena, BUMN tidak dibolehkan menghibahkan lahan kepada pemerintah. Ini yang sebenarnya terjadi sekarang. Tidak ada unsur politik. Kami harap masyarakat Bintan memaklumi soal ini,” jelas Miskal. (abh/fre)

Lintas ..........dari halaman 8 Ia mengatakan, rencana tersebut diimplementasikan sesuai dengan kondisi alam dan lingkungan jembatan dan hutan mangrove. Saat ini, di jembatan Kangboi sudah ada wisata mangrove dengan menggunakan pokcai, meski belum ramai. ”Nanti, wisata mangrove itu akan kami galakkan kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Dian (30), warga Bintan yang diwawancarai terpisah mengatakan, pengembangan kawasan wisata di Lintas Barat perlu dilakukan. Karena jalur tersebut sampai saat ini, masih sepi dan marak aksi kriminalitas. ”Kalau ada kawasan ekowisata di Lintas Barat, jalan nasional itu bisa ramai. War-

ga pun akan membangun usaha, lebih banyak lagi. Sehingga jalur tersebut tidak sepi dan rawan kejahatan,” harap Dian.

Beberapa waktu lalu, Bupati Bintan Ansar Ahmad telah menyatakan, beberapa aliran sungai di Jalan Lintas Barat akan dijadikan kawasan objek wisata mangrove. Untuk tahap awal, ekowisata mangrove itu dikembangkan di Jembatan Busung dan Jembatan Kangboi. ”Masyarakat akan diberikan bantuan sarana berupa pokcai, untuk membawa wisatawan menikmati hutan mangrove. Semoga program itu dikembangkan lebih baik.

Sehingga, Jalan Lintas menjadi objek wisata mangrove," tambah Ansar Ahmad. (aan)

F-YENDI/TANJUNGPINANG POS

LAHAN ANTAM: Masjid Raya Nurul Iman Kijang dibangun megah, di lahan PT Antam. Dalam waktu dekat, akan dibangun jalan lingkar dan lokasi parkir.

RSUD ......................................................... dari halaman 8 Pihak rumah sakit menyatakan bahwa, pada malam tersebut BPJS tidak berlaku.

Jika ingin melanjutkan rawat inap, maka pasien harus membayar dengan uang pribadi,” terangnya, Kamis (28/ 5).

Kemudian, karena merasa tidak ada biaya, maka Thomas membawa kembali anak tersebut ke rumahnya. Namun sebelum ke rumah, pihak rumah sakit meminta uang pemeriksaan dokter dan obat sebesar Rp 127 ribu. Karena merasa tidak ada pilihan lain yang bisa membantu, Thomas pun membayarnya.

Keesokan harinya, Thomas yang tidak merasa puas, kembali membawa anak tersebut ke klinik. Atas rekomendasi tersebut, anak tersebut dibawa ke RSUD

Tanjunguban dan dirawat, karena dokter di klinik menyatakan anak tersebut mengalami sakit yang cukup serius. Sehingga harus dirawat di RSUD Tanjunguban.

Untuk memastikan biaya pengobatan, Thomas bertanya ke pihak BPJS di RSUD Tanjunguban. Karena Thomas dan keluarga pasien merasa dirugikan harus membayar obat dan biaya dokter, pada saat berobat sebelumnya di RSUD itu. ”Padahal, kami memiliki kartu BPJS. Dari keterangan pihak BPJS, seharusnya pasien tidak membayar dengan uang pribadi, karena sudah ditanggung BPJS. Mendapatkan keterangan tersebut, maka saya kembali mendatangi pihak pelayanan RSUD Tanjunguban,” terangnya.

Saat menemui pihak pelayanan tersebut, Thomas justru mendapatkan jawaban yang kurang nyaman dan mengecewakan. Ia merasa ’dimainkan’ oleh petugas RSUD, tanpa ada solusi yang jelas, terkait keluhan pembayaran tersebut. Alhasil, ia melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek Bintan Utara.

Setelah menerima laporan Thomas, pihak Polsek Bintan Utara langsung mendatangi RSUD Tanjunguban, Kamis (28/5) pagi. Polisi mendatangi RSUD untuk mendapatkan keterangan, terkait permasalahan tersebut.

Dari pantauan Tanjungpinang Pos, pihak polisi meminta keterangan pihak BPJS dan pihak RSUD. Setelah meminta keterangan, akhirnya pihak BPJS dan

RSUD meminta maaf kepada Thomas yang merupakan keluarga pasien tersebut.

Ranti, Humas RSUD Tanjunguban yang dikonfirmasi mengenai kasus tersebut enggan berkomentar banyak. Menurutnya, kasus tersebut merupakan salah paham saja. ”Salah paham saja, tidak ada apa-apa,” jawabnya.

Sementara itu, Kapolsek Bintan Utara, Kompol Joko Prianto yang diwawancarai membenarkan, ada laporan polisi tersebut. Berdasarkan laporan yang sudah diterima dari bawahannya, pelapor dan terlapor sudah menyelesaikan masalahnya. ”Tadi kami turunkan Bhabinkamtibnas untuk menyelesaikan kasus tersebut. Informasinya sudah selesai,” jawab Kapolsek. (aan)

PRO BINTAN

8

Lintas Barat Kembali Diwacanakan Jadi Ekowisata BINTAN - Kawasan jalan nasional Lintas Barat, Kabupaten Bintan kembali diwacanakan Pemkab Bintan menjadi kawasan ekowisata mangrove.

Kawasan wisata mangrove itu

dikembangkan di sekitar 5 aliran sungai yang sudah dibangun jembatan.

Rencana pengembangan kawasan ekowisata mangrove di Jalan Lintas Barat

itu disejalankan dengan, pembangunan perhotelan di Lagoi, yang akan diresmikan Wapres RI Jusuf Kalla, Minggu (31/5) ini. Selain itu, konsep pengembangan wisata

mangrove di Lintas Barat seperti Lagoi, dilakukan untuk jangka panjang. ”Wisata mangrove di Jalan Lintas Barat itu bisa menarik wisatawan untuk berkun-

jung ke Bintan,” kata Luki Zaiman Prawira, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bintan, Kamis (28/5).

 Lanjut ke Hal 7

RSUD Tanjunguban Dipolisikan Pasien JENDARAS, Bintan

F-JENDARAS KARLOAN/TANJUNGPINANG POS

PERIKSA: Tim Reskrim Polsek Bintan Utara meminta keterangan pihak BPJS, bersama pelapor Thomas Esong saat diperiksa di RSUD Tanjunguban, Kamis (28/5).

THOMAS Esong, pihak keluarga pasien Reno Avfianda (4) melaporkan RSUD Tanjunguban dan pihak BPJS ke Polsek Bintan Utara, Kamis (28/5) pagi. Hal tersebut dilakukan pasien, karena merasa ditipu dan dirugikan oleh pihak RSUD Tanjunguban.

Thomas menceritakan, Minggu (24/5) malam lalu, pasien Reno Avfianda yang masih berusia 4 tahun dibawa ke RSUD Tanjunguban, karena sakit perut, demam

dan susah buang air besar (BAB). Karena Minggu malam tidak ada klinik yang buka, Thomas langsung mengantarkan pasien ke UGD RSUD Tanjunguban.

Saat itu, Thomas datang ke UGD bersama ayah pasien yakni Ranu Suto Widodo. ”Karena merasa memiliki BPJS, kami langsung ke RSUD, karena penyakit yang diderita anak itu sudah dalam keadaan darurat. Lantas setelah diperiksa, bocah tersebut akan dirawat inap.

 Lanjut ke Hal 7

TANJUNGPINANG POS JUMA T 29 MEI 2015 JUMAT

Bintan Kembali Raih WTP BINTAN - Pemerintah Kabupaten Bintan kembali meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari hasil pemeriksaan APBD tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tahun 2014 dengan nilai WTP itu diterima Sekdakab Bintan, Lamidi dan Wakil Ketua DPRD Bintan, Agus Wibowo.

LHP dengan nilai WTP tersebut diterima Pemkab Bintan di Kantor BPK perwakilan Provinsi Kepri, Ka-

AGUS WIBOWO

mis (28/5) sore, di Batam.

Dalam penyerahan itu, tidak hanya Kabupaten Bintan yang meraih WTP

 Lanjut ke Hal 7

04:34

12:01

18:07

15:26

19:21

9

JUMA T 29 MEI 2015 JUMAT

Warga Keluhkan Limbah Pabrik Bir

TANDA TANGAN: Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah menandatangani penghargaan WTP didampingi Ketua BPK RI dan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, kemarin.

F- IST

Lis Minta Predikat WTP Dipertahankan TANJUNGPINANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kepri memberikan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemko)

Tanjungpinang tahun anggaran 2014.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Kepala BPK RI perwakilan Kepri Isman Rudy kepada Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darman-

syah di Auditorium BPK RI perwakilan Kepri di Batam, Kamis (28/5).

Tahun lalu Yuddy Chrisnandi Menteri Pendayagunaan Aparatur

ď Ž Lanjut ke Hal 10

Fresh Bir: Limbah Ditampung untuk Dijadikan Pupuk ZULFIKAR, Tanjungpinang

WARGA RT 05/RW IV Jalan Akasia, Gang Akasia 2, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang mengeluhkan bau tak sedap yang berasal dari drainase yang ada di kampung itu. Warga setempat menduga bau tak sedap tersebut berasal dari air limbah hasil produksi bir dari tempat usaha Fresh Bir yang lokasinya hanya berjarak beberapa meter dari pemukiman tersebut. ď Ž Lanjut ke Hal 10

TANJUNGPINANG POS JUMA T 29 MEI 2015 JUMAT

10

Karya Siswa Dibukukan dan Dipublikasikan

Sepuluh Kampus Berpartisipasi di Porsedam

SMAN2 Tanjungpinang Luncurkan Wahana Apresiasi Sastra Smanda

TANJUNGPINANG - Sepuluh perguruan tinggi Tanjungpinang dan Batam mengirimkan atletnya di Pekan Olahraga Seni dan Budaya Mahasiswa (Porsedam). Porsedam tersebut digelar untuk memperebutkan Rektor Award.

Sumantri Ketua Panitia Porsedam menyebutkan, dua kampus berasal dari Batam yakni Universitas Ibnu Sina dan Poltek Batam, sedangkan delapan kampung dari Tanjungpinang. ”Para atlit perwakilan perguruan tinggi itu akan memperebutkan hadiah menarik dari Rektor UMRAH,” katanya. Ia juga menjelaskan, meski baru pertama kali dilaksanakan, namun kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan untuk mengembangkan prestasi mahasiswa di bidang olahraga dan seni.

Di kesempatan itu, ia menuturkan, ada lima cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni bola voli, tenis meja, tarung derajat, futsal dan badminton yang akan diselenggarakan mulai 2530 Mei 2015.

Sementara lokasi pertandingan di beberapa tempat yakni di lapangan futsal Jalan Raja Haji, lapangan voli di Tugu Pensil, tenis meja di Suka Berenang dan tarung drajat di Auditorium Universitas Maritim Raja Ali Haji. ”Kegiatan ini ditutup di Lapangan Pamedan Tanjungpinang, yang dimeriahkan Grup Band The Titans,” ungkapnya Selain pertandingan lima cabang olahraga tersebut, kata dia, penyelenggara juga memperlombakan seni dan budaya. Kategori perlombaan yakni membaca syair Gurindam 12, membaca puisi Gurindam 12 dan musik Gurindam di Auditorium UMRAH. ”Ini untuk menjaga dan melestarikan budaya Melayu. Gurindam 12 memiliki makna yang mendalam,” imbuhnya. (dlp)

TANJUNGPINANG - SMAN 2 Tanjungpinang meluncurkan program Wahana Apresiasi Sastra Smanda. Program ini diluncurkan oleh Kabid Pengembangan dan Pemeliharaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kepri Drs H Abdul Rahman MPd disaksikan Kadisdik Kota Tanjungpinang Dadang AG dan Kepala SMAN 2 Tanjungpinang Drs Encik Abdul Hajar MM, Kamis (28/5).

Drs Encik Abdul Hajar MM mengungkapkan, budaya menulis siswa SMAN 2 Tanjungpinang berhasil diwujudkan dengan meluncurkan program wahana apresiasi sastra smanda. Program ini bertujuan untuk menyalurkan minat menulis, mempublikasi dan mengabadikan karya siswa di bidang sastra. ”Kami melihat sangat signifikan pengaruhnya terhadap peningkatan minat baca siswa. InsyaAllah dengan ini kita menilai niat baca siswa sudah meningkat secara signifikan,” katanya kepada Tanjungpinang Pos usai acara peluncuran wahana apresiasi sastra smanda yang dilakukan Kabid pengembangan dan pemeliharaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepri, Drs H Abdul Rahman MPd di SMAN 2 Tanjungpinang tepatnya di depan Perpusta-

kaannya. Kini apapun bentuk karya siswa seperti pantun, puisi, cerpen, gambar kreatif atau karikatur, ia mengatakan akan ditampung pihak sekolah. Karya siswa itu akan ditempel di papan yang sudah disediakan pihak sekolah yakni bernama papan wahana apresiasi sastra smanda.

Karya siswa juga akan dibukukan dan dipublikasikan. ”InsyaAllah sudah jadi buku dan diabadikan. Dengan demikian, saya kira tentu akan berpengaruh terhadap motivasi siswa,” terangnya. Lanjutnya, budaya menulis siswa dalam bidang sastra dan menulis apa saja adalah karya tulis. Pihak sekolah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun karya siswa SMAN 2 Tanjungpinang. Dengan begitu siswa akan termotivasi. ”Kami harapkan program ini ke depan secara berkala tiga bulan atau setengah tahun sekali akan mencetak atau mempublikasikan buku siswa mulai dari jilid satu sampai seterusnya. Jadi buku ini menjadi dokumentasi karya siswa dan juga seperti bahan pembelajaran untuk adik-adik kelasnya nanti,” harapnya. Program ini tidak sebatas di SMAN 2 Tanjungpinang saja, ia berharap harus ada gebrakan dari pihak lain seperti di tingkat Pemko Tanjungpinang. ”Karena sedikit

F-ANDRI DWI S/TANJUNGPINANG POS

FOTO BERSAMA: Kepala SMAN 2 Tanjungpinang Drs Encik Abdul Hajar MM, berfoto bersama Kadisdik Tanjungpinang Dadang AG setelah peluncuran Wahana Apresiasi Sastra Smada, kemarin.

yang tahu, anak kita sedikit pula yang ingin menulis. Padahal mereka bukan tidak mampu,” katanya.

Menurutnya, pertama tidak ada tempat untuk menyalurkan bakat siswa menulis. Kedua menulis belum tentu menjadi mata pencaharian.

Padahal sambungnya menulis itu merupakan karya yang sudah diakui baik di tingkat daerah maupun nasional bahkan telah menghasilkan uang. ”Ini menjadi visi misi bagaimana

kita mengubah pola pikir anak dengan melalui program ini sedikit memaksa baik di kelas seperti guru bahasa dan lainnya untuk memberikan penugasan menulis ke siswanya,” singkatnya.

Di kesempatan itu Kadis Pendidikan Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG dalam sambutan mengatakan, awalnya membaca memang harus dipaksa.

Minimal dalam satu semester perlu menghabiskan membaca 5 buku.

”Ini upaya kita menerjemahkan, mengapresiasi visi misi pemerintah seperti gerakan gemar membaca,” singkatnya.

Di acara itu dilakukan penyerahan buku karya siswa bernama Tiara Ayu Karmita dan penulis Kota Tanjungpinang H Abdul Kadir Ibrahim yang disaksikan Drs Marzul Hendri Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Museum Tanjungpinang dan Drs Rapenis Kabid Pengembangan Perpustakaan Tanjungpinang (dri)

Warga..................................dari halaman 9 Lis .............................................................. dari halaman 9 ”Sejak pabrik bir itu ada, sudah mulai bau. Apalagi kalau panas kayak gini, baunya itu menyengat,” sebut Ketua RT 05/RW IV, Sugiyatmo, Kamis (28/5).

Pria ini melanjutkan, akibat bau limbah tersebut membuat beberapa orang warganya kini sering merasa mual bahkan sampai pingsan karena tidak tahan mencium bau limbah yang berasal dari drainase kampung itu. ”Yang paling kasian itu yang tinggalnya dekat laut. Karena kalau musim kering seperti ini baunya bercampur dengan bau lumpur,” tuturnya.

Dikatakannya, perihal ini sejatinya sudah pernah dibicarakan pihaknya ke pemilik tempat usaha tersebut. Dari hasil pembicaraan waktu itu, pemilik usaha bir tersebut bersedia untuk membuat tempat penampungan limbah yang meresahkan warganya itu. ”Selama dua sampai tiga minggu tidak bau lagi. Tapi belakangan ini baunya muncul lagi. Warga di sini sebenarnya tidak masalah dengan usaha itu. Cuma tolonglah macam mana caranya air limbah itu diatasi biar tak mengganggu,” ujarnya.

Ayu warga yang di depan rumahnya menjadi tempat perlintasan drainase mengaku, sejak drainase di depan rumahnya itu menimbulkan bau, kini ia dan keluarganya kerap merasa mual dan pusing. ”Sejak bau seperti ini sekarang sering muntah-muntah. Apalagi kalau malam baunya menyengat,” keluhnya.

Jarwanti tetangga sebelahnya juga merasakan hal yang sama.

Bahkan waktu di temui wanita berusia 50 tahun ini mengaku baru pulang dari Puskesmas karena dampak dari bau limbah tersebut. ”Gara-gara sering cium bau ini jadinya sekarang sering batuk, mual, dan pusing,” sebutnya.

Bau limbah yang keluar dari drainase itu juga menyebabkan Keyza bayi berusia 1 tahun setiap harinya kini sering mengalami muntah-muntah.

Sepanjang pantauan, bau menyengat yang berasal dari drainase di kampung jelas terasa di hidung. Selain itu, di dalam drainase tersebut juga banyak terda-

pat buih-buih putih yang oleh warga diduga sebagai sumber bau tersebut.

Ketua Forum Kota Sehat Kota Tanjungpinang Kherjuli bersama petugas dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan pihak kelurahan yang turun langsung untuk memantau menyimpulkan, jika bau yang meresahkan warga tersebut berasal dari sisa limbah pembuatan bir. ”Bau dari sekitar pemukiman setelah kita cocokkan dengan yang di tempat pembuatannya cenderung sama. Tetapi untuk membuktikan semua itu, harus dilakukan uji lab,” tuturnya.

Pria yang juga Direktur LSM Air, Lingkungan, dan Manusia (Alim) Provinsi Kepri ini melanjutkan, setelah pihaknya melakukan pemantaun di tempat usaha itu tergambar jelas bila sistem produksi dan pembuangan limbah dari tempat usaha bir tersebut tidak sesuai dengan prosedur. ”Sistem produksinya tidak jelas.

Dari proses produksi sampai ke proses pembuangan limbahnya tidak jelas. Kami minta Pemko untuk mengevaluasi. Forum Kota Sehat mau produksi ini disetop dulu. Karena diduga telah menimbulkan sumber pencemaran dan meresahkan warga,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Penataan Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Tanjungpinang, Iskandar mengatakan, pihaknya telah mengambil sampel limbah dari tempat produksi bir tersebut dan dari drainase untuk di uji di laboratorium. ”Dari hasil pemeriksaan itu.

Kalau memang nanti ada indikasi kecocokan akan kita tindak lanjuti,” sebutnya.

Iskandar melanjutkan, untuk hasil dari uji lab tersebut belum bisa diprediksi kapan hasilnya akan keluar. ”Hasilnya itu tergantung. Tapi tidak sampai sebulan sudah bisa keluar,” tuturnya.

Ditanya soal adanya permintaan dari Forum Kota Sehat yang meminta agar tempat usaha tersebut ditutup sementara, pria ini tidak bisa untuk menjawab hal tersebut. Sama halnya ketika ditanya tindakan yang akan dilakukan oleh pihaknya terhadap kelu-

han warga.

Iskandar hanya mengatakan, terkait keluhan warga yang mengaku sakit karena mencium limbah yang keluar di drainase kampung itu yang diduga berasal dari limbah produksi bir gandum tersebut, masih perlu ditindak lanjuti lebih jauh. ”Warga yang sakit itu perlu ditindaklanjuti. Benar tidak sakitnya gara-gara limbah ini. Kita tidak mau menuduh, jadi kita tunggu dululah hasil dari uji lab,” tutur-nya.

Sementara itu, Endi Agustin pemilik Fresh Bir menampik jika bau yang meresahkan warga itu berasal dari limbah tempat usahanya.

Pria ini memastikan, jika limbah dari hasil pengolahan gandum, air, dan ragi yang merupakan bahan pokok untuk pembuatan bir di tempatnya itu sama sekali tidak mengalir ke drainase di lingkungan sekitar tempat usahanya. ”Air limbah sisa fermentasinya ini kami tampung di dalam tangki.

Limbah itu biasanya diambil sama orang kebun untuk dijadikan pupuk. Kalau sisa minuman dari pengunjung kami tampung di dalam jeriken. Jadi kami pastikan tidak ada air limbah di sini yang kami buang ke drainase,” tuturnya.

Terkait dengan dugaan warga yang mengatakan, jika bau tak sedap tersebut berasal dari limbah hasil produksi bir ini. Endi menyebutkan, sebaiknya hal tersebut dibuktikan melalui uji laboratorium. ”Kalau soal itu lebih baik di uji di laboratorium saja,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Endi juga menuturkan, dalam sebulan pihaknya mampu memproduksi sebanyak 400 liter bir dari hasil fermentasi gandum, ragi, dan gula. ”Kalau dalam satu malam itu bisa menghabiskan kira-kira 10 literlah,” tuturnya.

Di tanya soal izin dari tempat usaha ini, Endi mengaku, jika tempat usahanya itu sudah mengantongi izin resmi dari instansi terkait. Salah satunya kata dia izin layak produksi yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru. ”Sebelum ini buka kami sudah di uji oleh pihak BPOM Pekanbaru. dan izinnya pun ada,” katanya. ***

PT. PELAYARAN NASIONAL LAUTAN KUMALA JADWAL KEDATANGAN - KEBERANGKATAN KAPAL PERINTIS PERIODE : MEI S/D JULI 2015 KEBERANGKATAN TANGGAL

TUJUAN JAM

TANGGAL

19 Mei 2015 KM. SABUK NUSANTARA 30

10.00

21 Juni 2015 02 Juli 2015

KUALA MARASTAREMPA-MIDAI-P. TIGA-SEDANAUKELARIK-P. LAUTRANAI-SUBISERASAN-SINTETETAMBELAN

13 Juli 2015 TUJUAN JAM

15 Mei 2015 KM. SABUK NUSANTARA 39

26 Mei 2015 06 Juni 2015 17 Juni 2015

11.00

TAMBELANPONTIANAKSERASAN-SUBIRANAI-P. LAUTKELARIK-SEDANAUP. TIGA-MIDAITAREMPA-KUALA MARAS

28 Juni 2015

Catatan :

1. Calon Penumpang diharapkan datang satu jam sebelum jam keberangkatan 2. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dikarenakan alasan operasional 3. Informasi Hub. 0812 6184 1675 (Qomar) - 0812 6669 7190 (Indra)

KO

TA TA

NJUNGPINA

NG

di Bidang Integritas Sektor Publik pada 2013. Menurut survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tanjungpinang menduduki posisi keempat dari ratusan kabupaten/kota Se-Indonesia. ”Saya atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang beserta DPRD dan seluruh jajaran SKPD kota tanjungpinang mengucapkan terima kasih. Kami cukup lama menunggu lebih kurang 10 tahun untuk mendapatkan WTP ini, dan hasil yang telah dicapai ini agar dapat dipertahankan,” kata Lis Darmansyah dengan rasa bersyukur. BPK Wilayah Kepri juga

memberikan WPT ke Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Sedangkan Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Kepri Isman Rudy berharap kepada kabupaten/kota yang telah mendapatkan WTP agar dapat dipertahankan.

Untuk yang belum mendapatkan agar dapat ditingkatkan Khusus kepada Kota Tanjungpinang, Isman mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih.

Karena selama ini Pemko Tanjungpinang belum pernah mendapatkan WPT. ”Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kota Tanjungpinang telah meraih WTP dari WDP,” tegasnya.

Saat menerima WTP, Wako H Lis Darmansyah didampingi Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno dan didampingi juga Kepala Dinas KP2KE Adnan, Kepala DPPKAD Darmanto serta Kepala Inspektorat Kota Tanjungpinang Rosita, juga tampak Sekwan DPRD Tanjungpinang, Abdul Kadir Ibrahim. (bas)

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENANAMAN MODAL Jalan Pramuka No. 5 Tanjungpinang, Telp (0771) 23286, Fax (0771) 23286 Website : www.disperindagkopumkm.tanjungpinangkota.go.id Kode Pos 29123 Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau

Tanjungpinang, 27 Mei 2015 Kepada Yth. Seluruh Masyarakat Kota Tanjungpinang di TANJUNGPINANG SURAT EDARAN Nomor : 510/160/5.9/2015 Menindaklanjuti pemberitaan mengenai peredaran Beras Sintetis yang terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa, dan dugaan beredarnya Beras Sintetis di Kota Tanjungpinang, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang dan Polres Kota Tanjungpinang pada tanggal 18 sampai dengan 25 Mei 2015 telah melaksanakan inspeksi/pemeriksaan ke 13 Distributor beras di Kota Tanjungpinang.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan melalui beberapa langkah pengujian sik terhadap 16 merek beras yang beredar di Kota Tanjungpinang, antara lain : Kalajengking, Top Siam, Padang Jaya, Ma-Mia, Setra Ramos, Lombok, Tomat, Merak, Sunkist, Putri Minang, Falcon, Pisang, Garuda Kita, Padi, Gajah Merah, dan Anak Terbang, Tidak Ditemukan Peredaran Beras Sintetis di Kota Tanjungpinang.

3. Masyarakat dihimbau untuk menjadi Konsumen Cerdas dengan teliti sebelum membeli.

Jika menemukan ciri-ciri Beras Sintetis sebagai berikut : Tidak terdapat lengkungan di bagian ujung Lentur/Tidak mudah dipatahkan Tidak ada titik putih di tengah beras Tidak tenggelam direndam air Warna cenderung lebih bening Tidak memiliki serbuk sedikitpun/licin Masyarakat diminta untuk tidak panik, dan melaporkannya dengan membawa sampel beras ke Dinas Perindustrian Perdagangan Ekonomi Kreatif dan Penanaman Modal Kota Tanjungpinang yang beralamat di Jalan Pramuka No. 5 - Tanjungpinang.

4. Kami mengharapkan kerjasama seluruh masyarakat, distributor, dan pedagang beras untuk tidak melaksanakan tata niaga beras yang diduga mengandung plastik karena pelaku perdagangan Beras Sintetis dapat dikenakan sanksi pidana.

07 Juni 2015 18 Juni 2015

10.00

29 Juni 2015

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

10 Juli 2015 21 Juli 2015

KEBERANGKATAN TANGGAL

JAM

27 Mei 2015

30 Mei 2015 10 Juni 2015

KEDATANGAN TANJUNG PINANG

Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) juga memberikan penghargaan kepada Pemko Tanjungpinang di Balai Kartini di Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan nilai B kepada Kota Tanjungpinang setelah evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh instansi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dan tahun 2013 lalu, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang meraih nilai yang membanggakan

KEDATANGAN KIJANG TANGGAL

JAM

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN EKONOMI KREATIF DAN PENANAMAN MODAL

23 Mei 2015 03 Juni 2015 14 Juni 2015

13.00

25 Juni 2015 06 Juli 2015

SUYATNO Pembina Utama Muda NIP. 19630124 198410 1 002

TANJUNGPINANG POS T 29 MEI 2015 JUMAT JUMA

11 Pelatihan Batam Pos Entreprenuer School

Gagasan Bantalan WC hingga Mantel Sepatu TANJUNGPINANG - General Manager (GM) Batam Pos Entrepreneur School Lisya Anggraini memberikan pelatihan Entrepreneur School kepada siswa SMK se Bintan di Hotel Hermes, Rabu lalu.

Ditemui usai acara penutupan pelatihan seminar enteprenuer school kemarin, Lisya menjelaskan ada sepuluh siswa yang berhasil membuat gagasan inovasi kewirausahaan mandiri.

Meskipun saat ini rata-rata mereka masih duduk di bangku kelas 9 tingkat SMK se Kabupaten Bintan, namun masingmasing siswa tersebut berhasil membuatnya bangga karena para siswa tersebut rela merogoh koceknya.

Satu dari siswa tersebut berencana akan membuat gagasan bantalan WC yang akan dipasarkan ke pasaran industri lokal di Provinsi Kepri.

Tidak hanya itu, Lisya juga memaparkan salah satu dari sepuluh siswa ini ada juga yang menggagas membuat mantel sepatu. ”Gagasan kreatif dan tidak ngikut-ngikut ini, tentunya sangat bermanfaat di pasaran. Juga akan banyak dibeli orang, khususnya saya sendiri, jika mereka telah berhasil menciptakannya,” kata Lisya.

Di tempat yang sama hadir

F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

EKSPOS: GM Batam Pos Enterpreneur School Lisya Anggraini mengekspos gagasan inovasi wirausaha mandiri yang dibuat 10 peserta, Rabu lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Yatim Mustafa.

Kepada Tanjungpinang Pos, ia menjelaskan khusus di Bintan, pihaknya akan mengembangkan konsep pariwisata

Oknum Polisi Main Pukul Rupanya Anggota Polda TANJUNGPINANG - Oknum polisi diduga main pukul rupanya anggota PJR Polda Kepri. Hal ini dibenarkan oleh Dirlantas Polda Kepri Kombes Pol Tantan Sulistyana. ”Kami sudah menerima laporannya, saat ini kedua belah pihak sedang menyelesaikan secara kekeluargaan,” katanya.

Oknum polisi itu, kata Tantan merupakan anggota Unit PJR Ditlantas Polda Kepri yang bertugas di Cikolek, Toapaya.

Sementara itu, warga Tanjungpinang mengaku bernama Rinal mengakui perlakuan debtcollector terkadang dinilai kurang wajar. Ia mengaku sering menerima kata-kata yang kurang enak didengar. ”Kasar nagihnya, saya kadang telat 1 atau 2 hari, tapi mereka udah kayak preman yang menakut-nakuti. Tolonglah diubah, manajemen harus tahu. Bagaimana pun kami bukan penjahat,” ujar Rinal.

Rabu lalu, korban Ronal mengaku dipukul oleh oknum polisi saat membayar. Korban kemudian melapor ke polisi. (abh)

edukatif kewirausahaan khusus di Bintan. ”Karena Bintan ciri khasnya pariwisata dan pertanian, maka kita akan kembangkan konsep itu,” tambah Yatim kepada Tan-

jungpinang Pos. Kasi SMK, Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Said M Idris penggas program entrepreneur school di Kepri menjelaskan pihaknya

telah menggelar kegiatan serupa yakni di Kota Batam.

Ke depan setelah dilakukan di Bintan, ia mengaku kegiatan serupa akan digelar di lokasi kabupaten lainnya, dengan

mengemas konsep yang sama serta menggandeng Batam Pos Enteprenuer School. ”Ke depan kegiatan ini akan tetap berlangsung, karena kami bersama Batam Pos Entre-

prenuer School sudah menggelar MoU untuk membuat anak di Kepulauan Riau dalam memajukan dan mewujudkan jiwa kewirausahaan,” demikian dikatakannya. (ais)

Saksi Pembunuhan Rinto Dikumpulkan Polisi TANJUNGPINANG - Pelaku pembunuhan terhadap Rinto Satbang (31) pria asal Kupang NTT belum ketangkap. Hingga hari kelima pembunuhan itu, Buser Satreskrim Polres Tanjungpinang masih melakukan pengejaran.

Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Tanjungpinang Iptu Effendi mengatakan pemerik-

saan saksi yang merupakan rekan korban yakni Fendi, Akok dan Rido, Hengki serta satu orang saksi kunci yang diketahui adalah wanita masih dilakukan penyelidikan. Sementara jajaran Satreskrim dan Polsek Tanjungpinang Timur, masih mengejar pelaku. ”Hari ini (kemarin) para saksi dikumpulkan kembali oleh tim

penyidik,” ujar Efendi kepada awak media di Polres Tanjungpinang, kamis (28/5).

Sebelumnya, Efendi menjelaskan sedang menggali informasi pelaku dari saksi wanita berinisial O. Dari wanita dan saksi yang juga teman mereka diketahui ciriciri tersangka sudah dikenali, namun masih dikejar.

Di satu sisi, Efendi menyebut-

kan mengenali ciri khusus pelaku, saat itu saksi melihat secara langsung kejadian saat pelaku kabur mengendarai motor jenis Mio. ”Pengakuannya, dia melihat jelas wajah si pelaku setelah penusukan itu si pelaku dan langsung kabur dengan motor Mio yang dikendarainya, namun saksi tidak melihat pelat nomor ken-

daraannya,” kata Efendi Di tempat terpisah, Kanit Polsek Timur Ipda Rian menjelaskan pihaknya masih memburu pelaku pembunuhan yang terjadi di Jalan Anggrek Merah, Gang Putri Ayu I, Km 5 bawah pada Minggu (24/5) sekitar pukul 01.00. ”Kita masih lidik,” katanya singkat. (ais)

KY Investigasi Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang TANJUNGPINANG - Komisi Yudisial (KY) RI melakukan investigasi terhadap hakim di bawah kepemimpinan Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Kelas 1A Tanjungpinang, Rabu (27/5) lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi KY RI, Prof Eman Suparman mengatakan silaturahminya ke pengadilan bertujuan agar dapat mempertanyakan soal laporan masyarakat terhadap kinerja hakim di bawah pimpinan Ketua PN Kelas 1A Tanjungpinang, Parulian Lumbantoruan. Eman ditugaskan untuk melakukan klarifikasi terkait

kesalahan yang dibuat seorang Majelis Hakim yang bermain dalam perkara. ”Intinya kita meminta klarifikasi tentang adanya informasi masyarakat Tanjungpinang kepada Komisi Yudisial. Ya, ada informasinya, sehingga kita minta klarifikasi supaya jangan sampai jadi fitnah dari masyarakat terhadap hakim,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia mengharapkan adanya kebenaran yang hakiki terhadap laporan tersebut dengan mempertanyakan alasan pembenar dari hakim yang dilaporkan. Baginya, bila kebenaran laporan itu

sudah jelas akan disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) RI. Bila kebenarannya tidak terbukti, maka hakim tersebut akan dipulihkan nama baiknya. ”Pelanggaran dan kekeliruanya melanggar etika yang mana. Jadi itu intinya kami datang ke sini,” kata Prof Eman.

Saat diwawancara, Komisioner dari KY RI itu masih enggan membeberkan subjek dan jenis laporan perkara yang dikantonginya. Namun menurutnya ada satu perkara tindak pidana korupsi yang bermasalah. Perkara itu sedang berjalan dan kemudian ditan-

gani oleh subjek yang masih rahasia tersebut. Selain itu ada pula permasalahan tentang banyaknya perkara yang ditangani oleh hakim yang dilaporkan tersebut. ”Hakimnya baru satu saja yang diminta klarifikasi. Karena laporan masyarakatnya satu. Dan satu itu pun hanya Ketua Majelisnya sehingga harus kami minta klarifikasi kebenarannya. Saya sudah minta izin ke Pak KPN (Kepala Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Parulian Lumbantoruan, red). Beliau sudah menjelaskan,” terangnya.

Selain itu, menurut Prof

Eman, PN Kelas 1A Tanjungpinang mengalami kekurangan dalam anggota majelis hakim.

Perkara yang berlimpah tak sebanding dengan jumlah hakim karir yang bertugas di pengadilan. Dari fakta tersebut akan menjadi bahan bagi KY untuk menyampaikan kepada MA-RI agar menambah kuota anggota hakim karir di PN Tanjungpinang. ”Ini bisa jadi masukan untuk MA. Wakil (Ketua Pengadilan, red) di sini tidak ada.

Hakim karir di sini hanya 7. Itukan fakta bahwa ada kekurangan kan dan itu laporan masyarakat kami tak boleh per-

caya begitu saja seolah hakim di Tanjungpinang disalahkan.

Kalau soal lain-lain tidak ada.

Persoalan yang utama adalah Pak KPN sudah akan pindah PN, tapi mengapa beliau masih pegang perkara. Itu saja,” jelasnya. (ika)

Prof Eman Suparman, Komisioner KY RI.

F-INDRA KELANA/TANJUNGPINANG POS

PT PLN (PERSERO) PENGUMUMAN MANAJER PT PLN (PERSERO) AREA TANJUNGPINANG NOMOR : 007.Pm/MAN.TPI/2015 TENTANG

PEMANFAATAN LIMBAH ABU BATU BARA PLTU TANJUNG SEBATAK TANJUNG BALAI KARIMUN F-IST

SOSIALISASI: Asisten Pemerintahan Kota Tanjungpinang Mekwanizar saat membuka sosialisasi Anjab dan ABK, Kamis(28/5).

Pegawai Diminta Banyak Bertanya, Narasumber Harus Jelaskan Sejelasnya Sosialisasi Anjab dan ABK TANJUNGPINANG - Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setdako Tanjungpinang menggelar sosialisasi analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) di ruang rapat lantai II Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Kamis (28/ 5) pagi. Kegiatan itu dibuka oleh Asisten Pemerintahan Kota Tanjungpinang Drs. Mekhwanizar, MM. Mekhwanizar menuturkan, ini

dilakukan dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja aparatur pemerintah dalam penataan kelembagaan, manajemen kepegawaian, ketatalaksanaan serta pengawasan.

Kegiatan ini juga penting untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan serta keterampilan bagi pegawai di seluruh SKPD dan unit kerja di Pemko Tanjungpinang. ”Seluruh peserta harus menggunakan kesempatan ini dengan baik dan seksama mendengarkan materi yang disampaikan narasumber,” katanya.

Di kesempatan itu ia menegaskan, peserta harus menanyakan terkait aturan dan sistem pemerintah, sebab dari tahun ke tahun banyak peraturan pemerintah pusat yang terus berubah sehingga diharapkan aparatur pemerintah mengerti dalam menyusun administrasi sesuai aturan yang berlaku saat ini. ”Untuk narasumber saya harapkan menyampaikan sejelasnya materi dan aturan yang menjadi acuan saat ini sehingga perubahan aturan itu dapat kita samakan dengan masing-masing SKPD di Pemko Tanjungpinang,”

tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Ortal Setdako Tanjungpinang, Drs. Wan Chairil, MM, menjelaskan maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah supaya pada seluruh SKPD dapat menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan mengacu pada Perka BKN Nomor 12 Tahun 2011 tentang analisis jabatan.

Ia menjelaskan, dalam penyusunan, proses pengumpulan data jabatan yang dianalisis dan disajikan menjadi informasi jabatan dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. (noc)

Disampaikan kepada perusahaan pemanfaat/ kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk memanfaatkan limbah abu batu bara (Fly Ash dan Bottom Ash) PLTU Tanjung Sebatak di Tanjung Balai Karimun tanpa biaya yang saat ini berjumlah 7.000 ton dapat mendaftarkan diri dengan membuat surat permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : 1. Memiliki ijin penampungan dan ijin pemanfaatan limbah Abu Batu Bara yang dikeluarkan instansi berwenang.

2. Memiliki ijin transporter limbah abu dari lokasi PLTU Tanjung Sebatak ke lokasi pemanfaatan.

3. Menyampaikan informasi kapasitas pengambilan dan rencana pemanfaatan (paving Block, batako,dll).

4. Permohonan dapat ditujukan ke PT PLN (Persero) Area Tanjungpinang Jl. Bakar Batu No.55 Tanjungpinang, c.p Sdr. Asrul Syah (081364563333) atau ke PT PLN (Persero) PLTU Tanjung Balai Karimun Jl.Pertambangan No.39 Ranggam, Tanjung Balai Karimun, c.p Sdr. Lukman (082284096577).

5. Permohonan paling lambat kami terima pada tanggal 07 Juni 2015.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, 28 Mei 2015 PT PLN (Persero) Area Tanjungpinang

TANJUNGPINANG POS

Fokus pada tujuan dan apa yang ingin dicapai.

Jangan menyerah akan kegagalan, karena sukses itu tidak instan, sukses itu butuh proses. Tujuan kita harus jelas dan fokus dan jangan berhenti sebelum tujuan itu tercapai, tapi kita harus ingat sukses besar adalah akumulasi dari sukses yang kecil-kecil.

12

JUMA T 29 MEI 2015 JUMAT

Harry Tanoesoedibjo-Pengusaha Sukses Indonesia

Jelang Puasa dan Lebaran, Inflasi Mei Lebih Tinggi JAKARTA - Kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan puasa dan lebaran seperti menjadi kelaziman. Hal itu akan berimbas pada potensi terjadinya inflasi pada Mei hingga Juli.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus D.W Martowardojo mengatakan, masyarakat perlu waspada dengan kondisi tersebut. terutama, pada beberapa komoditas, seperti beras, cabai, bawang, daging sapi, dan daging ayam. ”Bawang merah, cabai merah, ayam, telur ayam, daging sapi, itu mesti kita persiapkan menjelang bulan puasa,” ujar Agus.

Bank Indonesia memperkirakan, inflasi pada Mei 2015 akan sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 0,36 persen (month to month/ mtm) atau 6,79 persen (year to year/yoy). Agus memperkirakan, pada akhir kuartal kedua tahun ini, inflasi berada di 7,4 persen.

Lalu, di akhir kuartal ketiga sebesar 7,3 persen dan akhir tahun

masuk ke 4,2 persen. ”Dengan adanya Rakornas TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) yang langsung dipimpin presiden, arahan presiden dan pemda makin optimis, inflasi ini akan lebih baik dan terkendali,” tutur Agus.

Agus menambahkan, inflasi Mei sebesar 0,36 persen dilihat dari April yang sebenarnya masih bisa deflasi. Namun, karena pada akhir Maret ada kenaikan BBM, terjadi beberapa respons dalam bentuk penyesuaian harga angkutan dalam kota, penyesuaian elpiji 12 kg, dan tarif KA, ”Itu membuat inflasi menjadi 0,36 persen,” ungkapnya.

Dalam Rakornas TPID kemarin (27/5), telah disepakati bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi lebih baik lagi.

Akan ada perencanaan terhadap harga-harga yang diatur pemerintah. Dengan demikian, nantinya tidak terlalu menekan inflasi. (jpnn)

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

HARGA: Pedagang Pasar Tanjungpinang menunggu pembeli. BI memprediksi harga kebutuhan barang pokok akan naik jelang puasa dan lebaran dan ini akan berdampak pada inflasi Mei 2015 yang tertinggi.

Tabungan Haji Arafah Bisa Berangkat Umrah ANDRI DWI, Tanjungpinang PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memiliki program terbaru yaitu, haji berkah yang memberikan para nasabahnya untuk kesempatan umrah.

Program ini hanya berlaku di Tabungan Haji Arafah.

Hal ini disampaikan Kepala Cabang Bank Muamalat

Tanjungpinang, Fauzi Kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Ia menyampaikan, tahun ini Bank Muamalat secara nasional akan memberangkatkan 60 nasabahnya untuk umrah secara gratis. Tiap bulan, hanya lima nasabah yang diberangkatkan ke Tanah Suci untuk program umrah di Tabungan Haji

Arafah ini. ”Mudah-mudahan nasabah kita di Tanjungpinang ada yang ikut berangkat umrah gratis,” ujarnya.

Fauzi menjelaskan, untuk program ini para nasabah Bank Muamalat sudah memiliki minimal memiliki saldo Rp 5 juta. Sedangkan untuk setoran per bulan

minimal sebesar Rp 100 ribu. ”Setorannya bisa juga lebih dari Rp 100 ribu per bulan,” sebutnya.

Lebih jauh Fauzi menerangkan, program tabungan haji berkah ini sudah dimanfaatkan oleh nasabahnya, khususnya yang baru memiliki tabungan tersebut.

Kesempatan untuk berangkat umrah ini tidak hanya untuk nasabah yang lama saja. Tapi,

DJ Jeje Foxy Malam Ini di Pub Aston

pihak Bank Muamalat juga memberikan kesempatan buat nasabah yang baru. ”Sambil menunggu berangkat ke haji. Tidak salahnya kita berangkat umrah. Apa lagi berangkat umrah ini gratis,” sebutnya.

Dengan ini, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program haji berkah. Program ini memiliki keuntungan buat para nasabah Bank Muamalat. ”Uangnya tetap utuh untuk ibadah haji, ada tambahan umrah gratis. ***

TANJUNGPINANG - Mengangkat tema Maynificent, F Lounge Pub, KTV Aston Tanjungpinang Hotel & Conference Center akan menggelar kegiatan hiburan rutin, Jumat (29/5), dengan konsep yang elegant dan modern. Hal ini disampaikan Asisten Manajer Public Relations Aston Tanjungpinang, Putri Agitiara pada Tanjungpinang Pos, Kamis (28/5). ”Kita juga sudah sediakan 120 tempat duduk untuk para pengunjung,” tambahnya.

Ia menegaskan, dalam acara ini ada dua Disc Jockey (DJ) dan satu grup band yang akan menghiburi para pengunjung. Yakni DJ Divo, DJ Adel Hatsuki dan Newbie Band. Yang lebih spesial lagi, akan hadir DJ cantik yaitu, Jeje Foxy yang merupakan Guest DJ asal Jakarta. ”Kami sengaja mengundang mereka untuk menghibur masyarakat Pulau Bintan khususnya para pengunjung,” sebutnya.

Kemudian, sambung Putri, pada acara tersebut pihaknya juga memberikan promo-promo menarik, dengan harga yang sangat terjangkau untuk para pengunjung. Promo tersebut adalah Tiger Beer hanya dengan harga Rp 25 ribu per kaleng.

Selain itu, ada paket premium class, dengan membeli Chivas 21 atau Martell Cordon Bleu. Ada juga free menginap di kamar Premier Deluxe, dengan membeli 1 botol Whiskey yang harganya Rp 300 ribu. ”Untuk para wanita, kami memberikan free flow drink sepanjang acara. Dan yang tak kalah menariknya akan ada full doorprize berupa 2 botol whiskey, 10 botol sparkling winedan dan 5 voucher renang dan fitness selama sebulan,” sebutnya. (dri)

F-ANDRI DWI S/TANJUNGPINANG POS

LAYANI: Pegawai Bank Muamalat sedang melayani nasabahnya buka Tabungan Haji Arafah di Bank Muamalat Cabang Tanjungpinang.

Empat Bank BUMN Konsolidasi ATM JAKARTA - Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengatakan Bank Indonesia telah menerima rencana konsolidasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh empat bank pelat merah.

Keempat bank BUMN yaitu Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, telah melaporkan kepada bank sentral terkait sistem konsolidasi ATM, hanya pihaknya belum menjelaskan secara detil model bisnisnya. ”Konsolidasi ATM bank BUMN akan mendukung rencana interkoneksi dan interoperabilitas antarbank,” kata Ronald di

F-NET

KONSOLIDASI: Susana di ATM milik Bank BUMN. Empat bank di bawah BUMN konsolidasi penyatuan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Jakarta, Kamis (27/5).

Ia mengatakan, jika bankbank saling terkoneksi satu sama lain, maka akan meningkatkan efisiensi bagi perbankan itu sendiri serta memberikan kenyamanan bagi nasabah untuk bertransaksi.

Bank sentral akan memberikan ruang untuk konsolidasi ATM bagi bank BUMN ini sepanjang mereka tidak menimbulkan tambahan biaya kepada nasabah. ”Apabila jaringan ATM sudah konsolidasi namun

harga transaksi antarbank masih mahal, itu akan memberatkan nasabah,” jelasnya.

Para bankir BUMN sendiri sebelumnya menargetkan konsolidasi jaringan ATM bakal terealisasi tahun ini.

Model bisnis koneksi ATM nantinya adalah sistem jaringan akan menjadi satu, lalu mesin ATM bank BUMN hanya beredar terbatas, misalnya, satu lokasi hanya boleh satu mesin ATM. (jpnn)

DJ Jeje Foxy

TANJUNGPINANG POS T 29 MEI 2015 JUMAT JUMA

13

PENANDATANGANAN KOMITMEN PROGRAM TRANSFORMASI BPD OLEH PLT GUBERNUR RIAU, GUBERNUR KEPRI, KETUA DPRD PROV RIAU DAN KETUA DPRD DISAKSIKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO DAN KETUA DEWAN KOMISIONER OJK MULIAMAN HADAD.

Diluncurkan Presiden Jokowi Bank RiauKepri Ikut dalam Program Transformasi BPD

Peluncuran Program Transformasi BPD dilakukan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo dengan pemukulan gong.

Irvandi Gustari, Direktur Utama Bank Riau Kepri menyalami Gubernur Provinsi Kepri HM Sani.

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berbincang dengan Ketua DPRD Provinsi Riau Suparman dan Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson.

NTUK meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi yang lebih baik kepada derah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia meluncurkan program transformasi BPD. Presiden Joko Widodo langsung meresmikan program transformasi tersebut di Istana Negara pada Selasa (26/5).

Hadir pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Perekonomian Soyan Djalil, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis.

Hadir dalam kesempatan tersebut dari Bank RiauKepri Komisaris Utama HR Mambang Mit, Direktur Utama Irvandi Gustari, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, dan Gubernur Kepulauan Riau HM Sani, Ketua DPRD Riau Suparman, Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson, Ketua DPRD Kepulauan Riau Jumaga Nadeak dan Ketua Komisi C DPRD Kepulauan Riau Ing Iskandarsyah serta sejumlah gubernur,

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan Gubernur Kepulauan Riau HM Sani menandatangani komitmenbersamaProgram TransformasiBPD disaksikan oleh Mendagri dan Ketua OJK.

pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), para ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia.

Dalam komitmen yang ditandatangani tersebut terdiri dari 5 Workstream Transformasi BPD. Antara lain Workstream Strategic Group BPD, Workstream Pengembangan SDM, Workstream Pengembangan Produk dan Layanan, Workstream Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko dan Workstream Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi Manajemen.

Ditemui usai acara peluncuran program Transformasi BPD, Direktur Utama Bank Riau Kepri, Irvandi Gustari menyampaikan dalam rapat kerja evaluasi kinerja triwulan, Bank Riau Kepri, Senin (25/5) lalu, sudah dipaparkan di depan seluruh jajaran komisaris dan jajaran direksi serta pimpinan divisi dan seluruh kepala cabang. Bank Riau Kepri akan menjalankan 20 item �Strategic Initiatives.�

Di dalam 20 item tersebut sudah mencakup lima workstream yang ada dalam Transformasi BPD tersebut. Artinya di BRK sudah sejalan dengan program Transformasi BPD itu. ***

HR Mambang Mit berjabat tangan dengan HM Sani saat acara peluncuran Program Transformasi BPD di Istana Negara.

Presiden Joko Widodo menyalami para gubernur yang hadir saat peluncuran program Transformasi BPD.

Narasi : RPG/Usep RS Foto : RPG

HR Mambang Mit, HM Sani, Jumaga Nadeak, Ing Iskandarsyah, Aherson dan Irvandi Gustari berfoto bersama sebelum menghadiri peluncuran Program Transformasi BPD.

HR Mambang Mit, Kepala OJK Provinsi Riau Nurdin Subandi, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Riau Aherson, Irvandi Gustari, Ketua DPRD Kepri.

Ketua DPRD Riau Suparman, HR Mambang Mit dan Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson berjalan keluar Istana Negara usai peluncuran Program Transformasi BPD.

Direktur Utama Bank Riau Kepri dan Komisaris Utama Bank Riau Kepri HR Mambang Mit foto sebelum peluncuran transformasi BPD dimulai.

Berfoto bersama sebelum acara dimulai (dari kiri) pimpinan OJK Wilayah Riau Nurdin Subandi.

HM Sani Gubernur Kepri berjalan menuju mobil usai penandatangan Program Transformasi BPD.

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berjalan memasuki Istana Negara didampingi Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau di Jakarta Doni Aprialdi.

Irvandi Gustari menyambut Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat peluncuran Program Transformasi BPD di Istana Negara.

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman berjalan keluar Istana Negara setelah peluncuran Program Transformasi BPD selesai.

Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman memasuki ruangan Istana Negara diikuti oleh HR Mambang Mit, Irvandi Gustari dan Suparman.

TANJUNGPINANG POS

14

JUMA T 29 MEI 2015 JUMAT

Kegiatan Bupati Karimun H Nurdin Basirun, Wakil Bupati Karimun H Aunur Rafiq dan Sekda Karimun H Ts Arif Fadilah, Mei 2015

PELANTIKAN PENGURUS IDI CABANG KABUPATEN KARIMUN.

Wabup Aunur Rafiq mewisuda santri Darul Furqon.

Wabup Aunur Rafiq menjemput KSAL dan Irjenal.

Kegiatan pembukaan Jambore Kader Posyandu.

Bupati Nurdin Nasirun bersilaturahmi dengan BKMT Kepri.

Wabup Aunur Eafiq di Wisuda Santri Darul Furqon.

Bupati Nurdin Basirun di Rakernas BP3KR.

Bupati Nurdin Nasirun di Seminar STIE Cakrawala.

Silaturahmi bersama BKMT Provinsi Kepri.

Wabup Aunur Rafiq di peresmian gedung serba guna Mustika Jaya.

Pembukaan Jambore Kader Posyandu.

Pengukuhan LAM dan RMB Kundur.

Peresmian gedung serba guna Mustika Jaya.

TANJUNGPINANG POS T 29 MEI 2015 JUMAT JUMA

15

SOERYA MINTA PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DILANJUTKAN TAK terasa, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) hampir lima tahun berjalan. Dan, selama itu, banyak masyarakat miskin yang menikmati manfaat program kerja sama antara Pemprov Kepri dengan Kabupaten Kota berakhir pada 20 Agustus 2015, mendatang.

Ada suka maupun duka dalam pelaksanaannya.

Wakil Gubernur Kepri Dr Soerya Respationo SH MH berharap program itu dilanjutkan, siapa pun pemimpin Provinsi Kepri nantinya. ”Bapak ibu, rakor TKPK ini mungkin rakor kita terakhir. Sebelum berpisah, Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Dan Saya berharap, selama masih ada kemiskinan, siapa pun pemimpin Kepri, program ini harus diteruskan,” kata Soerya di aula Kantor Bupati Lingga, Selasa (26/5).

Program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh Pemprov Kepri tidak main-main.

Hampir setiap tahun alokasi anggaran untuk TKPK mengalami peningkatan. ”Awalnya dianggarkan Rp 140 miliar. Hingga sekarang, di tahun terakhir, kita menganggarkan hampir Rp 200 miliar. Kalau ditotal, anggaran Pemprov mencapai Rp 800 miliar. Jika digabung dengan anggaran pemerintah kabupaten/kota, hampir mencapai Rp 1,3 triliun,” papar Soerya.

Terakhir, ia meminta kepada tim untuk membuatkan buku gambaran umum perjalanan program ini, selama lima tahun terakhir. Sehingga, nantinya dapat dijadikan naskah akademis bagi provinsiprovinsi lainnya. ***

Wakil Gubernur Kepri Dr HM Soerya Respationo SH MH, berbincang dengan salah satu warga Kelumu, Daik, Kabupaten Lingga yang menerima bantuah RTLH.

Narasi : Yendi/Martunas Foto : Humas Pemprov Kepri Patrick Nababan / Harun / Kanwa

Wakil GubernurKepri Dr HM Soerya Respationo SH MH, menggunakan sepeda motor menuju lokasi peninjauan program TKPK di Kelumu, Daik, KabupatenLingga.

Wakil GubernurKepri Dr HM Soerya Respationo SH MH, didampingi Bupati Lingga Daria menyalami anggota polisi yang bertugas ketika melakukan peninjauan pelaksanaan program RTLH di Kelumu, Daik, Kabupaten Lingga.

Wakil GubernurKepri Dr HM Soerya Respationo SH SH, didampingi Bupati Lingga Daria berbincang dengan salah satu keluarga penerima program RTLH di Kelumu, Daik, Kabupaten Lingga.

Wakil Gubernur Kepri Dr HM Soerya Respationo SH MH beserta rombongan Pemprov Kepri dan DPRD Kepri didampingi Bupati Lingga Daria disambut warga Kelumu, Daik, Kabupaten Lingga.

Wakil GubernurKepri Dr HM Soerya Respationo SH MH Bupati Bintan Ansar Ahmad dan Bupati Karimun Nurdin Basirun usai rapat koordinasi TKPK.

Wakil GubernurKepri Dr HM Soerya Respationo SH MH selaku Ketua TKPK Provinsi Kepri memimpin rapat koordinasi dan evaluasi TKPK di Aula Kantor Bupati Lingga.

Disambut dengan iringan kompang Wakil GubernurKepri Dr HM Soerya Respationo SH MH, Bupati Lingga Daria dan rombongan menuju Kelumu, Daik, Lingga.

Ramah tamah dengan tokoh masyarakat Dabo, Lingga Wakil Gubernur Kepri Dr HM Soerya Respationo SH MH dan rombongan didampingi Bupati Lingga Daria di halaman Gedung Daerah Bupati.

Wakil GubernurKepri Dr HM Soerya Respationo SH MH menempelkan stiker RTLH di salah satu rumah penerima bantuan program TKPK.

Wakil GubernurKepri Dr HM Soerya Respationo SH MH disambut warga saat melakukan kunjungan kerja di Daik, Kabupaten Lingga.

Wakil GubernurKepri Dr HM Soerya Respationo SH MH, Bupati Karimun Nurdin Basirun dan Bupati Bintan Ansar Ahmad ramah tamah dengan warga Daik, Kabupaten Lingga.

Keakraban Wakil Gubernur Kepri Dr HM Soerya Respationo SH MH dan Bupati Bintan Ansar Ahmad dengan kepala dinas dan SKPD.

Wakil Gubernur Kepri Dr HM Soerya Respationo SH MH ramah tamah dengan warga Dabo, Kabupaten Lingga.

Wakil Gubernur Kepri Dr HM Soerya Respationo SH MH berbincang santai dengan warga Daik, Kabupaten Lingga.

Wakil GubernurKepri Dr HM Soerya Respationo SH MH bersama warga Dabo, Kabupaten Lingga.

Tim TKPK Kepri yang diketuai Wakil Gubernur Kepri Wakil Gubernur Kepri Dr HM Soerya Respationo SH MH berfoto bersama usai pelaksanaan Rakor di Aula Kantor Bupati Lingga.

TANJUNGPINANG POS

16

JUMA T 29 MEI 2015 JUMAT

Gubernur Bahas Hutan Lindung Kepri dengan Komisi IV DPR RI TAK ingin hutan perubahan status hutan lindung di Kepri bersamalah ke depan, Gubernur Kepri HM Sani memperjuangkannya dengan mengadakan pertemuan dalam rapar dengar pendapat (RDP) dengan Ketua dan anggota Komisi IV DPR RI di Gedung Senayan Jakarta, Rabu (27/5).

Gubernur menginginkan agar proses alih fungsi hutan di Kepri clean and clear. Sehingga, ke depan tidak ada masalah terutama masalah hukum yang berakit kendala pembangunan ke depan.

Sebab, Sani mengatakan, alih fungsi hutan ini murni untuk kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Sani sendiri didampingi Kepala Dinas Kehutanan Pertanian dan Peternakan Pemprov Kepri Said Jaafar. Selain itu, hadir juga perwakilan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, Istono.

Ketua Komisi IV DPR RI Edi Prabowo

meminta agar Pemprov memberikan datadata detail mengenai rencana penggunaan pemanfaatan kawasan di wilayah yang diusulkan untuk perubahan peruntukan kawasan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) dalam revisi RTRW Kepri.

Sani mengatakan, data yang dibutuhkan Komisi IV DPR sudah ada. Karena semua yang diajukan ini hasil dari tim terpadu yang bekerja tiga tahun melakukan kajian dan pendataan di Kepri.

Komisi IV DPR RI selanjutnya akan membahas hal ini dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Gubernur pun setuju akan membahasnya kembali dengan Komisi VI DPR RI dan melengkapi data yang diperlukan.*** Narasi : Desi Liza Purba Foto : Publikasi Humas Pemprov Kepri

Gubernur Kepri HM Sani mendengar pertanyaan anggota DPR RI.

Suasana pertemuan Gubernur Kepri HM Sani dengan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI.

GUBERNUR KEPRI HM SANI BERSAMA KETUA KOMISI IV DPR RI, EDI PRABOWO.

Gubernur Kepri HM Sani menjelaskan kondisi hutan di Kepri kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI.

Kadis Kehutanan Pertanian dan Peternakan Pemprov Kepri Said Jaafar menjelaskan kondisi hutan lindung di Kepri.

Sejumlah anggota DPRD RI bersalaman dengan Gubernur Kepri HM Sani didampingi Kadis Kehutanan Pertanian Peternakan Pemprov Kepri, Said Jaafar.

Ketua dan anggota Komisi IV DPR RI mendengar penjelasan Gubernur Kepri HM Sani.

TANJUNGPINANG POS T 29 MEI 2015 JUMAT JUMA

17

HM Sani Didaftarkan ke PAN 4 Cabup dan Cawabup Bintan Ikuti Seleksi PDIP

Apri dan Khazalik Ikut Tes ke Jakarta BINTAN - Empat calon bupati dan wakil bupati Bintan mengikuti seleksi tertulis penjaringan calon yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dilaksanakan oleh DPP PDIP di Jakarta, Kamis (28/5).

Empat calon tersebut yaitu, Apri Sujadi (Ketua DPD Demokrat Kepri) dan Khazalik (Wakil Bupati Bintan) yang akan ikut dalam calon bupati serta Indra Setiawan (Ketua DPC PDIP Bintan) dan Jamhur Ismail (TNI Aktif) yang mengikuti seleksi untuk maju menjadi Bintan 2 atau wakil bupati Bintan.

Karena dipanggil oleh Panglima TNI, maka Jamhur Ismail gagal ikut tes.

Pada hari pertama seleksi tertulis yang dimulai pukul 09.00 tersebut, peserta calon bupati dan calon wakil bupati bersama calon lain dari 3 provinsi yakni Riau, Kepri dan Jambi, sama-sama mengikuti seleksi tertulis tentang wawasan kebangsaan.

Mindo Sianipar, Ketua Panitia Seleksi menyampaikan kepada peserta, pada seleksi yang akan berlangsung hingga 30 Mei mendatang ini bersifat terbuka dan transparan.

PDIP dalam menetapkan calon tidak diperkenankan untuk memungut mahar atau uang perahu dan sebagainya. ”Fit and proper

F- ISTIMEWA

JALANI TES: Indra Setiawan, Apri Sujadi, Khazalik dan calon kepala daerah lainnya dari Kepri, mengikuti tes kebangsaan yang digelar oleh DPP PDIP di Jakarta, Kamis (28/5).

test ini menyatakan baik kader internal atau calon eksternal memiliki hak yg sama di PDIP. Walaupun dia kader atau ketua partai namun apabila hasil dari pada fit and proper test ini tidak memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh DPP PDIP, maka calon tersebut tidak akan direkomendasikan oleh PDIP,” katanya sebelum tes dilaksanakan.

Selain tes tertulis dan wawancara, minggu depan DPP PDIP akan melaksanakan survei pada tiap kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak yang akan didukung oleh PDIP. Pada survei ini PDIP menggunakan lemba-

ga survei yang kompeten seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indobarometer, serta beberapa lembaga survei lainnya. ”Apabila pengurus partai PDIP tiap kabupaten/ kota terindikasi memungut dana atau meminta mahar dari sang calon maka DPP PDIP akan mengambil sikap tegas. DPP PDIP lebih memperioritaskan calon yang popularitas, elektabilitas dan kemampuan dari sang calon. Apa gunanya mendukung kader nanti dari pada terpilih tapi tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya. Sementara itu, Indra Setiawan, peserta Cawabup

Bintan dan Ketua DPC PDIP Bintan menyampaikan selaku kader dan ketua DPC dirinya siap untuk menjalankan perintah dan keputusan partai, baik di rekomendasikan atau tidak dalam pencalonan tersebut. ”Apabila saya tidak direkomendasikan saya akan tetap berusaha dan bekerja untuk memenangkan calon dan pasangan yang direkomendasikan partai. Intinya petugas partai siap menjalankan perintah partai.

Baik itu keputusan partai merekomendasikan saudara Khazalik atau Apri Sujadi ataupun Kolonel Jamhur Ismail,” ucapnya. (aan)

MARTUNAS, Tanjungpinang CALON Gubernur Kepri HM Sani didaftarkan timnya untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri 2015 melalui Partai Amanat Nasional (PAN).

Sekretaris DPW PAN Provinsi Kepri Indra Gobel mengatakan, Sani didaftarkan timnya pekan lalu. ”Saya di Jakarta waktu itu. Pak Sani telepon saya, katanya timnya mau mendaftar. Langsung saya hubungi tim untuk menerima tim Pak Sani. Minggu lalu kalau tak salah,” ujar Indra Gobel via ponselnya, Kamis (28/5) kemarin.

Selain Sani, Riki Solihin juga berencana mendaftar ke PAN pekan depan. ”Saya balik ke Batam nanti dan menerima pendaftaran Pak Riki Solihin. Untuk sementara, itu informasinya,” tambahnya.

Setelah menerima pendaftaran Riki Solihin, Indra Gobel akan turun ke daerah untuk melakukan konsolidasi dengan pengurus kabupaten/kota. Karimun salah satu yang akan dikunjunginya lebih awal.

Dijelaskannya, kandidat kepala daerah yang mendaftar dan mengembalikan formulir pendaftarannya ke PAN akan dilakukan penjaringan. Kemudian, DPP PAN akan mengeluarkan SK siapa kandidat yang akan diusung.

Sebelumnya diberitakan, Sani berkemungkinan akan diusung Gerindra, PPP dan Demokrat. Sedangkan HM Soerya Respationo akan diusung PDIP, Hanura dan NasDem.

Sedangkan Golkar belum menetapkan kandidat lantaran ada kader terbaiknya yang akan maju yakni Ansar Ahmad Bupati Bintan dan Nurdin Basirun Bupati Karimun.

Hingga saat ini, belum ada kepastian pasangan cagub-cawagub yang akan maju di Pilgub Kepri, 9 Desember 2015 nanti.

Soerya sendiri belum memastikan siapa wakilnya apakah Ansar Ahmad atau Nurdin Basirun.

Ada juga isu berhembus Sani bisa berpasangan dengan Ahmad Dahlan Wali Kota Batam atau berpasangan dengan Ansar Ahmad jika Ansar tak jadi berpasangan dengan Soerya.

Namun, semua isu ini belum bisa dipastikan hingga pasangan calon mendaftar di KPU Kepri, 26-28 Juli nanti. Sejumlah pemerhati politik Tanjungpinang mengatakan, pasangan kandidat nanti paling tinggi 3 dan paling minim 2 pasangan. ***

HM Sani

BAWASLU KEPRI TEMUKAN PELANGGARAN PILKADA TANJUNGPINANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri, khawatir dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, 9 Desember 2015. Hal tersebut lantaran adanya dualisme Parpol yang hingga saat ini belum islah, baik itu Partai Golkar maupun PPP. Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kepri, Razaki Persada, kepada Tanjungpinang Pos, kemarin ”Ini cobaan luar biasa dalam pencalonan. Tapi, tetap kita tunggu sampai IKLAN

pendaftaran di KPU nanti.

Kita harapkan dua partai ini islah,” harapnya.

Karena, undang-undang Parpol mengharuskan setiap parpol mengajukan satu pasangan calon. Kalau ada dua partai yang sama mencalonkan kandidat yang berbeda, maka tidak sah sesuai aturan. ”Kita tunggu setelah pendaftaran nanti,” tegasnya.

Kemudian, Bawaslu juga mencium adanya indikasi bakal calon yang memberikan mahar kepada parpol.

Tapi, indikasi ini masih terus ditelusuri kebenarannya.

Umumnya, mahar diberikan dari calon ke partai agar parpol tersebut memberikan dukungan. Kemudian, ada juga parpol yang melakukan lobi-lobi politik, supaya calon tersebut melamar dan membayar mahar. ”Saya melihat ada indikasi ke arah sana. Ini tugas kami untuk mencegahnya,” tegasnya. Menurutnya, aturannya sudah jelas, tidak boleh ada mahar di Pilkada serentak, bila ada ditemukan, bukan

hanya parpol yang diskualifikasi, tapi calonnya juga walaupun calon sudah dilantik menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati atau wali kota maupun wakil wali kota. ”Kita terus awasi, karena sampai saat ini belum ada parpol yang resmi mendeklarasikan diri. Semua parpol masih mencari figur-figur yang bakal diusung,” tegasnya.

Meskipun pintu pendaftaran bakal calon gubernur, wakil gubernur, wali kota,

wakil wali kota, bupati dan wakil bupati untuk partai ditutup 28 Juli mendatang, tapi Bawaslu Kepri sudah mendapatkan pelanggaran Pilkada di Batam.

Pilkada daerah lainnya terus dipantau, baik pengerakan bakal calon dan parpol. ”Di Batam kita temukan salah satu camat sudah mengajak masyarakat untuk memilih salah satu calon. Membagikan sembako gratis untuk warga dengan iming-iming warga harus memilih calon tersebut,” tegasnya. Ia juga

minta agar seluruh PNS, pejabat hingga camat dan lurah, jangan terlibat dalam politik praktis. ”Tetap kita awasi pengerakan kepala SKPD, mulai dari camat, lurah, kabid dan kepala dinas. Bila terbukti tentu sanksinya sudah jelas di undang-undang Pilkada dan dan UU Aparatur Sipil Negara (ASN),” harapnya.

Bawaslu juga minta kepada masyarakat, bila menemukan bakal calon, parpol yang mengajak PNS sebagai tim suksesnya, baiknya laporkan

ke Bawaslu atau Panwascam atau Panwaslu di masingmasing daerah. ”Bila masyarakat menemukan ada parpol minta mahar ke bakal calon atau calon membeli mahar ke parpol, laporkan saja ke Pawaslu atau pihak berwajib,” katanya. Informasi yang dihimpun Tanjungpinang Pos, untuk Pilkada Bintan contohnya, salah satu makelar politik di Pilkada Bintan, menawarkan partai ke salah satu calon dengan banderol Rp 3 miliar. (bas)

TANJUNGPINANG POS dapat diakses menggunakan iPad, iPhone, iPod Touch, Blackberry Playbook, dan Tablet Android.

Caranya, melalui aplikasi SCOOP, yang bisa didownload dari GOOGLE play store.

Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat yang Demokrasi

TELEPON PENTING Pemadam Kebakaran Bintan

081364363030

Pemadam Kebakaran Tpi

0771-20949 / 113

Polsek Bukit Bestari

0771-318211

Polsek TPI Kota

0771-314110

Polsek Bintan Timur

0771-61110

Unit Lakalantas Tpi

0771-7000009

Kantor Badan SAR Tpi

0771-29125

Camat Tpi Kota

0771-7008251

PLN

0771-23755/21048

Polres Tanjungpinang

0771-314351

PDAM

0771-21574

Jasa Raharja Tpi

0771-317537

RSUD Tpi

0771-313000

Lantamal IV Tanjungpinang

0771-23071

KPAID Kepri

0771-7004406

RSUD Prov Kepri Batu 8 Tpi

0771-7335202

TANJUNGPINANG POS JUMA T 29 MEI 2015 JUMAT

18

Oleh: Maulana Zaki Mubarak, Mahasiswa FKIP UMRAH Tanjungpinang SAMPAIKAN unek-unek Anda terkait layanan publik seperti PDAM, listrik, telepon, seluler, jalan rusak, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/Paspor/ akta kelahiran/sertifikat tanah, dll.

Cukup ketik: MBS (spasi) Isi pesan lalu kirim SMS ke:

0896-7410-6630 Atau kirim melalui email: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

Tolong Pak Kami tak Ada Air! MBS AIR PAM DI JALAN KIJANG LAMA KHUSUSNYA DI PERUMAHAN PONDOK KELAPA SUDAH 1 MINGGU LEBIH TAK ADA JALAN. TOLONGLAH PAK DIPERBAIKI KLW ADA YG RUSAK. SUSAH KAMI TAK ADA AIR. +6282387167207

Jalan Hanjoyo banyak Lubang Aslkm pak Wali, mohon untuk jl. Hanjoyo putro Tanjungpinang aspal sudah bnyk yg berlubang dan diberi lampu jalan karena malam sangat gelap dan bs rawan perampokan..jgn cm jl hang lekir yg diperhatikan. +6282284997817

SK Belum Juga Turun

M

anajemen merupa kan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dari, oleh dan bagi manusia. Rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses pengelolaan dari suatu rangkaian kegiatan pendidikan yang sifatnya kompleks dan unik yang berbeda dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya; tujuan kegiatan pendidikan ini tidak terlepas dari tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh suatu bangsa.

Proses pengelolaan itu dilakukan bersama oleh sekelompok manusia yang tergabung dalam suatu organisasi sehingga kegiatannya harus dijaga agar tercipta kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan itu.

Proses itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dalam hal ini meliputi tujuan yang bersifat umum (skala tujuan umum) dan yang diemban oleh tiap-tiap organisasi pendidikan (skala tujuan

MBS Ada apa dengan kabupaten lingga? Dulu mengajukan kuota ke pusat untuk penerimaan CPNS tahun 2014. Kalau bisa banyaklah jatah yang diberikan. mengingat beban kerja yang tinggi. Kini cpns sudah ada, namun SK belum juga turun. Sementara kabupaten/kota di KEPRI yang lain, SK nya sudah keluar, bahkan sudh kami alami 2 bln terakhir.. +6287893175770

Kepada YTH, Pak Gubernur dan Pak Bupati Bintan saya baca di koran Tanjung Pinang pos ada 60 ribu hektar Hutan lindung akan di bebaskan. Dan saya baca lagi sudah 2 ribu hektar hutan lindung di Tanjung Pinang sudah dibebaskan kapan lagi Hutan lindung di Tanjung Uban akan dibebaskan karena sebagain penggarap sudah memiliki surat tebas dari lurah sudah puluhan tahun tolong Pak Gubernur dan Pak Bupati di tindak lanjuti supaya kami bisa bercocok tanam dan mendirikan bangunan untuk tempat tinggal kami. +6281270457545

KPD. YANG TERHORMAT DI REKTUR PT. PLN KOTA TJ. PINANG. MENGAPA BIROKRASI LISTRIK DI TG.PNG SEMUANYA JADI KONGLOMERAT. ALIAS BUKAN HANYA KAYA BIASA BAHKAN PUNYA. CV. KOK PLN RUGI. DAN SELALU TIDAK MAMPU MEMBERI PELAYANAN YANG BAIK KPD PELANGGAN. UANG YNG DIBAYAR TIAP BULAN OLEH PARA PELAGGAN DIKEMANAKAN......?

TOLONG DI JAWAB..! Yaaa.. Trimakasih.... +6281268038074

Gelap, Macem Mane Turis Nak Datang?

Macam mane turis nak datang kepinang gelab gulite +6281364339876

kan aktivitas pendidikan.

Sebagai sebuah kerja sama, maka masyarakat diasumsikan mempunyai aspirasi yang harus diakomodasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program pendidikan.

Lebih jauh, era desentralisasi juga berdampak pada semakin terbukanya kebebasan yang dimiliki masyarakat untuk merancang dan melaksanakan pendidikan sesuai kebutuhan sendiri. Akibatnya, upayaupaya menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat (society-based education) dewasa ini seakan menjadi sebuah kebutuhan di tengah era desentralisasi.

Pendidikan berbasis masyarakat sesungguhnya bukan hanya dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan luar sekolah (nonformal). UU No. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa, ”Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Kemudian pada pasal 55 ayat (2) ”Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan”. Oleh karena itu, pendidikan berbasis masyarakat dapat juga mengambil jalur formal, non formal dan informal.

Partisipasi masyarakat sebagai kekuatan kontrol dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah menjadi sangat penting. Dibidang pendidikan partisipasi ini lebih strategis lagi. Karena partisipasi tersebut bisa menjadi semacam kekuatan kontrol bagi pelaksanaan dan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah. Apalagi saat ini Depdiknas mulai

menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah. Karena itulah gagasan tentang perlunya sebuah komite sekolah yang berperan sebagai semacam lembaga yang menjadi mitra sekolah yang menyalurkan partisipasi masyarakat (semacam lembaga legislatif) menjadi kebutuhan yang sangat nyata dan tak terhindarkan.

Dengan adanya komite sekolah, kepala sekolah dan para penyelenggara serta pelaksana pendidikan di sekolah secara substansial akan bertanggung jawab kepada komite tersebut.

Demokratisasi pendidikan mengandung arti proses menuju demokrasi dalam bidang pendidikan.

Demokratisasi pendidikan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ”demokrasi pendidikan” dan ”pendidikan demokrasi”.

Demokrasi pendidikan, dapat diwujudkan di antaranya melalui penerapan konsep pendidikan berbasis masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan nasional. Demokrasi pendidikan lebih bersifat politis, menyangkut kebijakan pemerintah dalam bidang pen-didikan di tingkat nasional. Apabila demokrasi mulai diterapkan dalam pendidikan, maka pendidikan tidak akan menjadi alat penguasa.

Rakyat atau masyarakat diberikan haknya secara penuh untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan nasional. Semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan diharapkan dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan.

Inilah yang disebut demokrasi pendidikan menurut Kartono (1997:196-197).

Suasana pendidikan yang demokratis senantiasa memperhatikan aspek egalitarian (kesetaraan atau sederajat dalam kebersamaan) antara pendidik

dengan peserta didik.

Pengajaran tidak harus top down, namun diimbangi dengan bottom up. Tidak ada lagi pemaksaan kehendak dari pendidik, tetapi akan terjadi tawar-menawar di antara kedua belah pihak dalam menentukan tujuan, materi, media, dan evaluasi hasil belajarnya. Dengan komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dan peserta didik, maka akan terjadi interaksi yang sehat, wajar, dan bertanggung jawab. Peserta didik boleh saja berpendapat, berperasaan, dan bertin-dak sesuai dengan langkahnya sendiri, asalkan ada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peserta didik bukan saja memahami demokrasi tetapi juga menjalani latihan seperti berdebat, menghargai pandangan dan harga diri orang lain, serta mematuhi aturan hukum yang diaplikasikan dalam aturan diskusi. Untuk berperan sebagai kekuatan pendidikan nasional, sekaligus untuk memberikan sumbangan yang sebesarbesarnya kepada masyarakat, maka Pendidikan Berbasis Masyarakat harus mengedepankan; pertama, pola pengembangan yang melibatkan seluruh potensi di dalam masyarakat untuk turut bertanggung jawab mengenai mutu pendidikan setempat khususnya, dan mutu pendidikan nasional pada umumnya. Kedua, pola berbasis masyarakat mengutamakan pengelolaan sendiri pendidikan di dalam konteks masyarakat, meliputi; penentuan prioritas program pendidikan yang khas, penyediaan dana operasional dan infrastruktur, pengadaan tenagatenaga yang kompeten, pelaksanaan dan pemantauan secara menyeluruh, penilaian dan peningkatan efisiensi dan efektivitas. ***

Ketidakefektifan Sistem Belajar ”Lintas Minat” di SMA

Kapan Hutan Uban Dibebaskan?

Uang Listrik Dikemanakan?

khusus). Proses pengelolaan itu dilakukan agar tujuannya dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pendidikan berbasis masyarakat menurut Sihombing (dalam Jalal dan Supriadi, 2001:186) merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi pada masa depan.

Dengan kata lain, pendidikan berbasis masyarakat adalah konsep pendidikan ”dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”.

Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberi jawaban atas kebutuhan masyarakat.

Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek/ pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Pada konteks ini masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktif dalam setiap program pendidikan.

Adapun pengertian pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka.

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa masyarakat perlu diberdayakan, diberi peluang dan kebebasan untuk mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik didalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri.

Sebagai implikasinya, pendidikan menjadi usaha kolaboratif yang melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Partisipasi pada konteks ini berupa kerjasama antara warga dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga dan mengembang-

Oleh: Dewi Sulpikah, Mahasiswa FKIP UMRAH Tanjungpinang

I

ndonesia memiliki berbagai macam sistem belajar yang diterapkan di lembaga pendidikannya.

Sistem yang berlaku di salah satu lembaga pendidikan tersebut merupakan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Semua sistem belajar yang ada itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Salah satui sistem tersebut yaitu, sistem belajar lintas minat yang mulai diterapkan disalah satu SMA di Bintan dinilai kurang efektif. Sistem yang

mulai diberlakukan di SMA ini, menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada saat penerapannya.

Sistem belajar lintas minat merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menjadi wadah pengembangan minat dan bakat siswa dalam menentukan sendiri mata pelajaran yang diminati siswa. Sistem ini diberlakukan pada dua jam terakhir proses pembelajaran, alih-alih menjadi wadah pengembangan minat bakat, pada penerapannya sistem ini menjadi sarana pengacuan terhadap proses pendidikan oleh siswa.

Hal ini terbukti pada saat jam penerapan dimulai, lebih banyak siswa yang memilih pulang atau duduk di kantin hanya untuk sekedar berbincang satu sama lain.

Jika mengingat kembali, sistem pembelajaran seperti ini juga sama halnya dengan sistem moving class yang pernah diterapkan di beberapa sekolah. Terbukti, dikarenakan masih banyaknya ditemui kelemahankelemahan dalam penerapannya sistem ini mulai tidak diberlakukan.

Seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 pasal 3 mengenai pendidikan yang menyebutkan ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, berilmu, kreatif, dan mandiri”.

Meskipun isi UU di atas

= BABAH ASIONG = AHLI PIJAT DAN URUT TRADISIONAL - PENGASIHAN ROMBAK PENIS (BURUNG PIPIT JADI BURUNG GARUDA) #MEMBESARKAN, KUAT & KERAS, TAHAN LAMA #MENGOBATI IMPOTENSI #MEMPERBAIKI BENTUK PENIS KARENA BAWAAN LAHIR MAUPUN KARENA SUNTIKAN SILIKON ATAU COLOGEN #MENGOBATI MANDUL

URUT TITIK PUSAT + TEH JAMUR AJAIB MENCEGAH & MENGOBATI ANEKA PENYAKIT Nyeri persendian Nyeri tulang Nyeri di jari 2 Nyeri tumit, lutut Nyeri haid Nyeri perut/ Buang angin Melancarkan peredaran darah ke jantung dan otak Melancarkan sesak di dada/asma Menjaga badan tetap hangat Batu ginjal Masuk angin yg nusuk di dada

Penangkal racun Lancar pencernaan Sakit tengorokan Menghaluskan kulit Alergi kulit Cegah mandul Melancarkan air seni Jaga stamina Hidung berair Darah tinggi/rendah Panas dalam Sakit kepala Kesemutan Sakit maag

Rematik Asam urat Sembelit Impotensi Bisul Masuk angin Mata gatal Kolestrol Demam In uenza Sariawan Ambeian Kanker Dll,,,,

# DATANG DAN RASAKAN SETELAH 1 KALI PENGOBATAN # ALAMAT : Jln. Nusantara Km. 21, Gg. Salam (Kijang) TLP

Sebelum lampu merah Korindo

: 085263289540 / 081991674550 = babah asiong

sesuai dengan tujuan umum diterapkannya sistem belajar lintas minat, namun pada kenyataannya proses penerepannya masih saja mengalami kelemahan dan kesalahan.

Kekurangan yang terjadi pada sistem ini dapat disebabkan kurangnya pemahaman awal para peserta didik akan tujuan diadakannya sistem seperti ini, kemudian kurangnya pengawasan guru terhadap penerapan proses ini juga menjadi salah satu faktor penyebab ketidakefektifan sistem ini.

Agar tujuan pendidikan nasional itu sesuai dengan sistem pembelajaran yang diberlakukan dalam suatu sekolah baik itu tingkat awal, menengah, atas maupun tinggi, hendaklah nantinya dilakukan penin-

jauan lebih lanjut terhadap penerapan sistem tersebut.

Mulai dari melakukan pemaparan sistem belajar yang akan digunakan agar kelak berjalan sesuai yang diharapkan (paparkan kepada peserta didik kegunaan sistem yang akan diterapkan dan cara pemberlakuannya), dan pengobservasian hari pertama penerapan sistem belajar tersebut apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak dan dari hasil pengobservasian itu barulah pihak sekolah sebagai pihak pelaksana dapat mengambil kesimpulan apakah sistem belajar seperti ini dapat diterapkan di sekolah tersebut apa tidak. Agar tidak terjadi pengacuan oleh siswa terhadap sistem pendidikan yang diterapkan.***

TANJUNGPINANG POS T 29 MEI 2015 JUMAT JUMA

19

HM SANI 7,51

SOERYA

DAHLAN 7,22

ISMETH 1,99

HUZRIN 1,37

NURDIN

RIKI SOLIHIN

1,23

0,29

16.611

80,33

ABAS : 0852 6407 2581

Edison Situmorang

PNS Terima Pengembalian Tabungan Perumahan TANJUNGPINANG - PT Taspen Persero akan melakukan pembayaran pengembalian Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS) pada 1 Juni mendatang. Pembayaran pengembalian Taperum PNS tersebut diperuntukan bagi seluruh PNS yang memasuki usia pensiun mulai tanggal 1 Juni, kecuali PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Keamanan, TNI dan Polri.

Kepala Cabang Taspen Tanjungpinang yang membawahi wilayah kerja di Provinsi Kepri, Edison Situmorang mengatakan, pembayaran tersebut akan dilakukan satu paket dengan pembayaran pensiun pertama dan Tabungan Hari Tua (THT). ”Pembayaran dilakukan satu paket untuk kemudahan PNS dalam menerima haknya,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (28/5).

Pengembalian pembayaran Taperum PNS berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT Taspen Persero dengan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapetarum PNS) No.JAN/98/DIR/2015 tentang pelayanan pembayaran pengembalian tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Selain membayar tabungan, PNS juga diwajibkan membayar iuran Taperum. Jumlah iuran Taperum PNS selama ini berdasarkan Kepres Nomor 46 Tahun 1994.

Setiap PNS (non TNI/ Polri/ Kemhan) diwajibkan setiap bulan membayar iuran dari gajinya sesuai dengan golongan. Untuk golongan I iuran senilai Rp 3.000 untuk golongan II, Rp 5.000. Sedangkan untuk golongan III dan IV yaitu sekitar Rp 7.000 dan Rp 10.000.

Saat ini, Taspen sedang mengupayakan iuran menjadi 2,5 persen dari total gaji PNS. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Taspen Call Center 021-500919 atau Kantor Cabang Tanjungpinang 0771 - 4500000. (dlp)

BERJUANG: Para CPNS honorer K2 menggelar demo di depan gedung Pemko Batam, Kamis (28/5). Mereka meminta segera di-SK-kan jadi PNS.

Anggaran Perbatasan Batam Ditambah Rp 315 M MARTUA, Batam ANGGARAN untuk pengelolaan perbatasan di Batam, meningkat di APBN Perubahan tahun 2015.

Ada tambahan Rp 315 miliar, untuk belanja infrastruktur dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan. Dana itu masuk dalam pos anggaran di kementerian-kementerian di pemerintah pusat.

Tambahan anggaran untuk perbatasan Batam itu diungkapkan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Eko Subowo, Kamis (28/

5) di Batam. Dana tambahan itu diakui diambil dari pengalihan dana subsidi BBM. ”Sehingga ada tambahan dana untuk pengelolaan perbatasan,” imbuhnya.

Menurut dia, dana itu bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rp 248 miliar. Selain itu, ada alokasi dari dana Kementerian Perhubungan Rp 6 miliar, Kementerian Dikdasmen Rp 26,414 miliar, Kementerian Kesehatan Rp 13,769 miliar, Kementerian Dalam Negeri Rp 5,495 miliar dan Kementerian KKP Rp 15 miliar.

”Anggarannya untuk pemeliharaan jalan Rp 25,9 miliar, peningkatan infrastruktur jalan Rp 79,29 miliar, perlebaran jalan Rp 4,4 miliar dan pembangunan jalan Rp 54,1 miliar. Selain itu, dana pembangunan jembatan layang Rp 56 miliar dan pembangunan pengamanan pantai Rp 21,19 miliar,” jelas dia.

Ada juga untuk infrastruktur jalan Rp 2,5 miliar, infrastruktur air minum Rp 3,79 miliar dan infrastruktur sanitasi Rp 1 miliar. Ada juga anggaran dari Kementerian Perhubungan dialokasikan Rp 6 miliar untuk peningkatan per-

angkat ATCS Bandara Hang Nadim Batam. ”Untuk dana pendidikan, ada dibantu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dana program pendidikan SD Rp 5,18 miliar, SMPRp 6,8 miliar, SMARp 6,25 miliar dan SMK Rp 8,16 miliar.

Namun itu menggunakan dana BOS,” imbuhnya.

Ada juga anggaran untuk pembangunan kapal nelayan beserta alat tangkap, Rp 921 juta.

Ada pengembangan lingkungan sekayam maritim, Rp 3 miliar untuk Coremap-CTI. ”Untuk pembangunan infras-

truktur kelautan dan perikanan, disiapkan Rp 5,195 miliar,” jelas dia.

Pemerintah pusat juga melalui Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sedang menyusun kebijakan, agar camat di daerah lokasi prioritas nasional, memiliki wewenang lebih besar.

Camat memiliki wewenang sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. ”Camat di lokasi prioritas akan mengemban berbagai fungsi yang lebih besar ketimbang camat di daerah biasa. Dan camat dijadikan ujung tombak pembangunan kawasan perbatasan,” beber dia. ***

Natuna Merindukan Museum

Absen Elektronik Tak Berfungsi NATUNA - Tingkat kedisiplinan para aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, terus mendapatkan sorotan dari masyarakat, karena banyak PNS yang suka bolos.

Beragam cara yang diterapkan pemerintah untuk meminimalisasi perilaku PNS yang jarang atau tidak berkantor sama sekali, yakni dengan absen digital sidik jari. Namun, seiringnya waktu absen digital sidik jari elektronik tersebut, sudah banyak yang tidak berfungsi lagi. ”sudah lama alat ini tidak berfungsi lagi, Bang.

Malah ada yang belum lama dipasang sudah error pula. Padahal anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini tidak lah kecil,” ungkap salah satu PNS yang enggan disebutkan namanya.

Sesuai arahan maupun perintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, wajib mengisi daftar absensi sidik jari sejak tahun 2011 lalu, namun sekarang alat tersebut sudah banyak yang tidak berfungsi lagi. ”Sudah lama kita tidak menggunakan lagi absen sidik jari itu, memang dulu absen sidik jari ini harus dipergunakan agar setiap kepala SKPD mengetahuinya,” tegasnya Tapi, sekarang karena absen sidik jari rusak, jadi PNS memakai absen manual dengan tandatangan di kertas. Sudah mengisi absen bisa pulang atau jemput anak dulu.

Senada juga disampaikan Kabid Perencanaan dan Pembinaan Pegawai BKD Kabupaten Natuna, MA Sanjaya, ia menjelaskan mes-

F-MARTUA/TANJUNGPINANG POS

HARDIANSYAH, Natuna

in absensi sidik jari ada beberapa yang terpasang rusak. Kerusakan mesin tersebut dikarenakan ada yang tersambar petir, sehingga tidak bisa dipergunakan lagi. ”Memang ada beberapa alat absen digital sidik jari yang terpasang di setiap kantor dilingkungan Pemkab Natuna mengalami kerusakan dan sudah tidak ada lagi koneksi, seperti di Kantor DPRD Natuna, rusak karena tersambar petir, dan ada juga mesin yang sudah error jadi harus dilakukan perawatan dan ada juga instansi pemerintah yang belum ada terpasang alat absen digital sidik jari,” ungkap Sanjaya dikantornya, Rabu (27/5).

Program Pengadaan mesin absen digital sidik jari yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Natuna ini, sudah dioperasikan di lingkungan Pemkab Natuna sudah sejak tahun 2009 lalu, dan ada penambahan mesin untuk instansi yang di lingkungan perkantoran Masjid Agung mulai sejak tahun 2010 dan 2011. ”Kita harapkan walaupun tidak ada absen elektronik, kita harapkan PNS tetap meningkatkan pelayanan di masing-masing SKPD,” paparnya. Karena tidak ada dana, maka BKD terkendala dalam pemeliharaan dan perawatan, sehingga banyak mesin yang mengalami kerusakan tidak bisa langsung diperbaiki. ”Kita selama 2 sampai 3 tahun ini mengalami kendala dalam dana pemeliharaan untuk memperbaiki mesin yang mengalami kerusakan. Jadi mesin itu terpaksa dibiarkan begitu saja,” tegasnya. (cr25)

SALAH satu kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, guna mempromosikan dan memperkenalkan segala penemuan benda-benda bersejarah dan purbakala yaitu belum adanya gedung museum. Meseum ini untuk menampung peninggalan benda bersejarah yang sudah pernah ditemukan sejak abad 12 Masehi.

Keberadaan pembangunan gedung museum benda bersejarah ini sudah lama dicanangkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, tapi belum terwujud juga. Untuk mewujudkan ini, pemerintah mencoba lobi-lobi pemerintah pusat dengan dana sharing dari ABPD Pemkab Natuna dan ABPN. Hal ini diungkapkan Bupati Natuna, Ilyas Sabli, kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (27/5). ”Rencana untuk pembangunan museum, lahannya sudah ada dan Detail Engineering Design (DED) kita yang buat. Dananya kita harapkan dari dana pusat,” tegasnya.

Dengan adanya bantuan dana sharing dari pemerintah pusat, sedikit bisa mengurangi beban pengeluaran anggaran pemerintah daerah.

Selain itu, pihaknya mengharapkan pembangunan bisa lebih cepat terlaksana sehingga pemerintah daerah bisa mempunyai gedung museum, untuk menampung benda-benda bersejarah yang ada di Kabupaten Natuna. ”Sejauh ini kita belum mempu-

nyai museum, dan museum kalau pun ada yang mengkoleksi benda bersejarah itu sifatnya masih koleksi pribadi, dan bukan dari pemerintah daerah.

Namun pemerintah daerah tetap mendukung kepada siapa saja yang mempunyai keinginan untuk koleksi sebagai pengenalan dan untuk menjaga benda bersejarah, kita dari pemerintah tetap akan mendukung sekali,” katanya.

Senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Agus Supardi, Pemkab Natuna telah mengajukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembangunan museum daerah.

Untuk itu Pemkab Natuna sudah menyediakan tanah seluas 1 hektare, master plan dan DED. Serta membuat sertifikat tanah pembangunan gedung museum daerah tersebut. ”Usulan pembangunan gedung museum untuk benda bersejarah sudah sejak tahun 2014 lalu, proses penyediaan lahan dan perencanaan DED pembangunan gedung museum pemerintah daerah sudah selesai.

Mudah-mudahan kita berharap pada tahun 2016 nanti bisa terlaksana,” tegas Agus Supardi diruangannya, kemarin.

Untuk pembangunan nanti akan dipusatkan di area Masjid Agung, pihaknya sudah sharing juga dengan Pemerintah Provinsi untuk membangun beberapa gedung lainnya, di antaranya Rumah Adat Melayu Natuna, serta kantor pengelola museum dan panggung pagelaran seni.

”Masyarakat dan Lembaga Adat Melayu juga sudah lama mendambakan kehadiran meseum ini,” tegasnya.

Pada pengisian benda-benda bersejarah di gedung museum tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dalam bentuk kerjasama dengan Museum Sri Serindit untuk menitipkan barang dan ada juga yang dihibahkan.

Dan Dinas Pendidikan Kebudayaan Natuna secara bertahap setiap tahunnya akan menganggarkan untuk pembelian bendabenda yang diduga benda bersejarah dari temuan masyarakat Natuna.

Agus Supardi

”Untuk nilai dari temuan masyarakat sendiri, akan dikaji kembali guna menentukan harga berapa. Hal ini bertujuan agar barang atau benda bersejarah ini tidak sampai dijual keluar dari Natuna,” pungkasnya. ***

20

DPR RI Minta Kepri Sediakan Data Detail JAKARTA-Gubernur Kepri, HM Sani menginginkan proses pengalihfungsian hutan di Kepri clean dan clear. Sehingga, setelah hutan dialihfungsikan untuk berbagai kepentingan masyarakat, tidak ada lagi muncul berbagai kendala di kemudian hari, termasuk masalah hukum.

Hal ini dikatakan Gubernur Sani saat dengan pendapat dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (27/5) siang. Karena itu, kata Sani, dalam menyiapkan segala data alih fungsi ini, Kepri sangat hati-hati.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Edi Prabowo itu, Komisi IV meminta Gubernur Kepri dan Babel untuk memberikan data-data secara detail, mengenai rencana penggunaan dan pemanfaatan kawasan di wilayah yang diusulkan. Khususnya untuk perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis.

Untuk hal ini, Gubernur mengaku data Kepri sudah tersedia. Karena, semua yang diajukan ini adalah hasil dari tim terpadu, yang sudah bekerja selama tiga tahun. Kabupaten dan kota di Kepri juga susah menyetujui hasil ini. ”Tata ruang kita sudah ada, termasuk konsep peruntukannya, tapi kita belum bisa melakukan itu,” kata Sani.

Namun begitu, Gubernur sepakat untuk duduk kembali dan melengkapi apa yang menjadi permintaan DPR RI. Karena, salah satu simpulan rapat lainnya adalah Komisi IV akan melakukan rapat kerja dengan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapat penjelasan atas usulan perubahan dari Kepri dan Babel ini. (dlp)

TANJUNGPINANG POS JUMA T 29 MEI 2015 JUMAT

Berpancang Amanah, Bersauh Marwah

Gubernur Terima LHP Anggaran 2014 TAUFIK A HABU, Batam BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2014. Penyerahan dilakukan secara simbolis yang diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepri Isman Rudy dan diterima langsung Gubernur Kepri HM Sani.

Selain menyerahkan kepada Gubernur, laporan LHP juga diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Kepri yang juga diterima langsung Jumaga Nadeak.

Penyerahan dilakukan secara simbolis di Graha Kepri, Rabu 27 Mei 2015.

Penyerahan laporan sendiri meliputi tiga poin dokumen.

Masing-masing Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan yang ketiga Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Penyerahan secara resmi

F-ISTIMEWA

TERIMA: Gubernur Kepri HM Sani menerima LHP dari BPK RI disaksikan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

sendiri baru akan dilaksanakan pada Sidang Paripurna DPRD Kepri pada tanggal 12 Juni 2015 mendatang. Penyerahan nanti, akan dilakukan langsung oleh Anggota BPK RI Nurmasmudi.

HM Sani sendiri menyambut baik atas LHP yang telah diserahkan BPK. ”Terlebih kita menerima LHP ini sebelum batas akhir yang diamanatkan Undang Undang,” kata Gubernur.

Ke depan ia meminta agar

hubungan dan koordinasi yang baik, harus terus ditingkatkan. Utamanya antara Pemprov Kepri dan BPK RI Provinsi Kepri.

Ketua BPK RI Provinsi Kepri Isman Rudy menjelaskan, kalau

penyerahan LHP ini adalalah amanat peraturan perundangundangan yang harus diikuti dan dipatuhi. Isman Rudy juga akan menyerahkan LHP untuk kabupaten dan kota yang ada di Kepri. ***