Epaper Tanjungpinangpos 19 Desember 2013

Page 1

TANJUNGPINANG POS PERTAMBANGAN

KEBERSIHAN

TAMBANG ILEGAL MARAK, SATPOL TAK BERDAYA

RUSAK PEMANDANGAN, PU DAN TELKOM DIPANGGIL

PRO BINTAN HAL 16

METROPOLIS HAL 9

KAMIS 19 DESEMBER 2013 / 16 SAFAR 1435 H

RP1.800

12 Januari, Ekspor Bauksit Berakhir F-ISTIMEWA

PENGHARGAAN APE: Presiden SBY menjabat tangan HM Sani usai menyerahkan penghargaan APE di TMII Jakarta Timur, Kamis (18/12)

Kepri Terima 6 Kali Berturut-Turut

Gubernur Terima Penghargaan PEA

RASYID, Bintan DIREKTUR Teknik dan Lapangan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Bambang Susigit, mengingatkan, masa ekspor bauksit mentah seperti yang masih berlangsung sekarang hanya bisa sampai 12 Januari mendatang. Setelah itu, sesuai UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, ekspor hanya diper-

bolehkan setelah diolah jadi bahan setengah jadi. Penegasan itu disampaikan Bambang saat menghadiri ”Pamitan dan Ramah Tamah” PT Antam dengan masyarakat di Kijang, kemarin. Dikatakannya, dengan sampainya nanti ke tanggal 12 Januari, otomatis aturan yang memperbolehkan ekspor F-RASYID

 Lanjut ke...Hal. 2

Bambang Susigit

TANJUNGPINANG - Gubernur Kepri HM Sani menerima penghargaan Parahita Ekapraya Utama langsung dari Presiden Republik Indonesia

FSC Diawali Acara Adat Melayu

 Lanjut ke...Hal. 2

EKSPOR BAUKSIT DILARANG Habes lah DKTM warga...

Cik Brahim F-SIGIT RACHMAT/TANJUNGPINANG POS

SILATURAHMI: Ketua LAM Kepri H Abdul Razak AB mendengar penjelasan Ketua 1 Panitia FSC Socrates, saat silaturahmi kemarin.

F-ABAS/TANJUNGPINANG POS

PRIORITAS WALI KOTA: H Lis Darmansyah, langsung meninjau Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang saat baru menjabat sebagai Wali Kota Tanjungpinang.

KPK: Pelayanan Publik Tanjungpinang Terbaik Nilai Integritas Sektor Publik 2013 1. Pemko Pare-Pare nilai 7,71 2. Pemko Surabaya nilai 7,61 3. Pemko Bitung nilai 7,54 4. Pemko Tanjungpinang nilai 7,50 5. Pemko Gorontalo nilai 7,49 6. Pemko Pematang Siantar nilai 7,41 7. Pemko Mataram nilai 7,36 8. Pemko Denpasar nilai 7,30 9. Pemko Bogor nilai 7,29 10.Pemko Yogyakarta nilai 7,28

TANJUNGPINANG - Kota Tanjungpinang meraih nilai yang spektakuler di Integritas Sektor Publik pada 2013. Menurut survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kota Tanjungpinang menduduki posisi keempat dari sekitar 538 daerah otonom di Indonesia. Pengumuman, ini dirilis di website KPK RI. Pengumuman ini juga disampaikan langsung oleh pimpinan KPK di Gedung KPK Jakarta, Senin (16/12). Sektor pemerintah daerah, Pemerintah Kota Pare Pare menjadi daerah dengan integritas tertinggi dengan nilai sebesar 7,71 diikuti dengan Pemerintah Kota Surabaya

 Lanjut ke...Hal. 2

Festival Sungai Carang

230 TAHUN TANJUNGPINANG - 6 JANUARI 2014

TANJUNGPINANG - Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri H Abdul Razak AB, menyambut baik kegiatan Festival Sungai Carang (FSC), Selasa (31/12). Di samping me-

meriahkan hari jadi Tanjungpinang ke-230, event ini dinilainya memang harus dilaksanakan. Karena, dapat mengangkat kembali kebesaran dan kejayaan Melayu yang di Tanjungpinang dimulai dari Uluriau atau Sungai Carang. "Saya bangga sekali, dengan event ini karena sejarah

 Lanjut ke...Hal. 2

Divika Aqif Zuliandika

Memahami Anak-Anak TERTARIK dengan dunia anak-anak membuat pemilik nama lengkap Dvika Aqif Zulizndika ini selalu bergelut dengan anak-anak. LANJUT HAL 2

Bawaslu dan KPU Kepri Keliru Tafsirkan Aturan TANJUNGPINANG - KKPU dan Bawaslu selama ini keliru dalam menafsirkan surat aturan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri beberapa waktu lalu melayangkan surat ke media masa perihal Iklan Layanan Masyarakat (ILM) DPRD se-Provinsi Kepri. Menurut pengamat politik, Suradji M.Si, surat bernomor no 22/ Bawaslu-Kepri/XII/2013, itu diterbitkan karena KPU dan Banwaslu tidak memahami aturan yang mestinya mereka jalankan. "Kenapa saya bilang salah menafsirkan, karena di beberapa pasal sebelummya di Per KPU no 15 tahun 2013 tepat-

WEBSITE: www.tanjungpinangpos.co.id

EMAIL: redaksi@tanjungpinangpos.co.id

F-DOK/TANJUNGPINANG POS

Suradji

nya pasal 36, disitu ada penjelasan penyiaran atau kampanye yang berkaitan dengan iklan di media massa. Kalau menelaah pasal itu, maka iklan

DPRD di sejumlah media massa itu tidak mengandung unsur kampanye," papar pengamat politik Tanjungpinang, Suradji. Kekeliruan kedua, sambung Suradji, Bawaslu dan KPU harus memahami juga apa arti sebenarnya dari Iklan Layanan Masyarakat. ILM itu adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk

 Lanjut ke...Hal. 2

ADD US ON FACEBOOK Tanjungpinang Pos

Lawana

FOLLOW US ON TWITTER @TgpinangPos


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.