7. Peluang dan Tantangan

3

Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya pada pasal 31 poin g, menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan fungsional calon pengawas sekolah dan memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

Berdasarkan kondisi dan peraturan di atas, maka demi terjaminnya mutu pendidikan di wilayah Provinsi Banten yang diantaranya dengan melakukan rekrutmen calon pengawas untuk memenuhi rasio pengawas dan sekolah binaan, dan melaksanakan diklat fungsional calon pengawas untuk meningkatkan kompetensi calon pengawas sekolah dalam rangka menyiapkan pengawas sekolah yang profesional dan berkompeten. Diklat Calon Pengawas Sekolah (CPS)bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon pengawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kemudian mendorong calon pengawas sekolah agar mampu menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang dihadapi sekolah binaan, juga mampu mewujudkan sekolah binaan yang mandiri dalam meningkatkan capaian belajar peserta didik yang bermuara pada terwujudnya students wellbeing, dan menumbuhkan kemandirian Calon Pengawas Sekolah dalam kegiatan peningkatan keprofesian pengawasan.

Diklat Calon pengawas Sekolah dilaksanakan dengan pola 171 JP dalam 4 (empat) tahapan yaitu Tahap 1: On The Job Training 1 (21 JP); atau setara dengan 11 (sebelas) hari ; Tahap 2: IST 1 dilaksanakan selama 50 (lima puluh) JP; Tahap 3: OJT 2 75 (tujuh puluh lima) JP atau setara dengan 38 (tiga puluh delapan) hari dan Tahap 4: IST 2 dilaksanakan selama 25 (dua puluh lima) JP. Dalam diklat tersebut peserta diharuskan untuk mempelajari teori dan peraturan terkait kepengawasan, membuat rencana tindak lanjut program pengawasan (RTLPP), melaksanakan RTLPP dan membuat laporan serta gelar karya inovasi.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah adalah sebagai berikut.