1 minute read

6. Kekuatan dan Kelemahan

Next Article
AKPK

AKPK

2

pelaksanaan Delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seorang pengawas sekolah harus memiliki 6 kompetensi sesuai permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah yaitu Kompetensi Kepribadian, Supervisi Akademik, Supervisi Manajerial, Evaluasi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, dan Kompetensi Sosial.

Advertisement

Berdasarkan keterangan pengawas sekolah pembina, saat ini jumlah pengawas SMA di Kota Cilegon hanya ada 1 orang saja dengan jumlah sekolah binaan sebanyak 23 SMA Negeri dan Swasta, artinya rasio 1 : 23 . Kondisi serupa di kota Tangerang, jumlah pengawas hanya ada 2 orang dengan jumlah SMA lebih dari 100 sekolah yang artinya rasio 1 : 50. Sementara berdasarkan Permendikbud nomor 143 tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, bahwa sasaran kerja pengawas SMA idealnya pada rasio 1 : 7. Dengan demikian terdapat kesenjangan rasio jumlah pengawas dan sekolah binaan yang cukup besar di beberapa wilayah provinsi Banten, sehingga pengawas sekolah tidak optimal dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah binaannya.

Selain itu, Calon Pengawas Sekolah memiliki kompetensi kepengawasan yang belum memadai dibandingkan kompetensi yang ideal untuk menjadi seorang pengawas sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis kebutuhan pengembangan keprofesian (AKPK) individu calon pengawas yang hanyamencapai rata-rata 73,72 dengan rincian capaian Kompetensi Kepribadian 84,9; Kompetensi Supervisi Manajerial 62,5; Kompetensi Supervisi Akademik 88,24; Kompetensi Evaluasi Pendidikan 77,5; Kompetensi Penelitian dan pengembangan 62,5 dan Kompetensi Sosial 66,7.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 21 tahun 2010 tentang Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 143 Tahun 2014 tentang

This article is from: