cmyk
Cenderawasih Pos
KAMIS 27 Agustus 2009 BERLANGGANAN/ PENGADUAN KORAN 0967-532417
http://www.cenderawasihpos.com
email : redaksi@cenderawasihpos.com
24
Terbit Halaman
Eceran Jayapura
Rp. 6.000,-
Harian Pertama dan Terbesar di Papua
Pendemo di KPU Papua Dipolisikan
PERSIPURA Antara Makassar dan Malang JAYAPURA-Manajemen Persipura saat ini tengah berpikir keras tentang stadion mana yang akan dijadikan home base Persipura di putaran I Indonesia Super League (ISL) 2009/2010. Stadion Andi Matalatta yang sebelumnya tak dilirik kini menjadi alternatif pertama. Alternatif kedua adalah Stadion Kanjuruhan Malang. Sebelum menjatuhkan pilihan stadion mana yang layak dijadikan home base, dalam minggu ini pelatih Persipura bersama manajer Persipura Rudy Maswi akan terbang ke daerah tersebut. Ya, sebelum menjatuhkan pilihan, sebaiknya Persipura lebih dulu menginventarisir daerah mana yang punya basis massa Persipuramania, agar dalam bermain, aura suporter tetap ada dan ini bisa menjadi suntikan motivasi bagi penampilan Eduard Ivakdalam dkk di putaran I nanti. “Kami sudah tahu soal itu dan manajemen sudah mengambil sikap. Alternatif pertamanya memang Makassar, hari Minggu ini saya akan berangkat dan bertemu, Syamsudin dan Umar, juga beberapa petinggi KONI Makassar,” ujar Jacksen yang ditemui di sela-sela program fitnes, Rabu pagi (26/8) kemarin. Di Makassar, Jacksen akan melihat secara langsung fasilitasnya baik mess, lapangan dan infrastruktur yang dimiliki guna mendukung langkah Persipura dan tidak membuat pemain terbebani dengan apa yang ada di sana. Baca PT LI ... Hal 2
Marhaban Ya Ramadan
Karena Dinilai Lakukan Pencemaran Nama Baik dan Pembunuhan Karakter
Jadwal Imsakiyah
FERY PRADOLO/INDOPOS
untuk Jayapura dan Sekitarnya
HARI Selasa Rabu Kamis Jumat
TGL 25/8 26/8 27/8 28/8
IMSAK 04.12 04.11 04.11 04.11
Menteri ‘Didaulat’ Jadi Model
MAGHRIB 17.44 17.43 17.43 17.43
Selamat menunaikan Ibadah Puasa
HUKUM Terlibat Narkoba, Anggota Reskrim Polda Dipecat JAYAPURA-Polda Papua kembali melakukan pemecatan terhadap oknum anggotanya yang terlibat dalam tindak pidana. Kali ini, oknum anggota yang direkomendasikan untuk dipecat atau di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) adalah Brigadir Polisi Andi Supardi, yang bertugas di Direktorat Reserse dan Kriminal (Ditreskrim) Polda Papua. Putusan untuk dipecat itu sebagaimana terungkap dalam sidang komisi kode etik yang diketuai oleh Kombes Pol Drs. Sudarsono, SH, M.Hum di Aula Mapolda Papua, Rabu (26/8). Dalam sidang kemarin, Andi dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan bersama dengan 4 orang temannya di Hotel Delima pada 7 Januari 2009 lalu, yang berhasil dibekuk oleh Satuan Narkoba Polresta Jayapura. Ia terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang tentang pemberhentian anggota Polri yakni pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 ayat 1 dan sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Polri sesuai kode etik Polri. Baca Terlibat .. Hal 2
SEMENTARA ITU ...
FERY PRADOLO/INDOPOS
Pembukaan kegiatan gelar batik nusantara yang dimeriahkan dengan penampilan fashion oleh para model dan para menteri, termasuk Menkes Siti Fadilah Supari juga ‘didaulat’ menjadi model. Foto kanan, nampak salah seorang model sedang memperagakan busana batik.
JAYAPURA-Aksi demo yang dilakukan sekitar seratusan massa dari koalisi 31 partai politik Kabupaten Yahukimo di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Selasa (25/8) lalu nampaknya akan berbuntut panjang. Pasalnya, dalam aksi demo tersebut dinilai ada unsur pencemaran nama baik dan pembunu-
han karakter yang dilakukan oleh pendemo, sehingga Ketua KPU Papua Benny Sweny S.Sos yang merasa terpojokkan kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Papua, Rabu (26/8) sekitar pukul 11.30 WIT. Adapun pendemo yang dilaporkan itu adalah Koordinator Lapangan Petrus Simon L dan teman-temannya. Ketua KPU Papua Benny Sweny,S.Sos saat ditanya wartawan seusai melaporkan kasus itu, mengatakan, dalam demo yang dilakukan massa dari koalisi 31 Parpol tersebut, dirinya bersama Hasyim Sangadji dituding membawa rekapitulasi fiktif dari penghitungan suara Kabupaten Yahukimo ke rekapitulasi nasional di Jakarta. Baca Pendemo ... Hal 7
JAKARTA-Melenggang di atas catwalk bagi para model itu biasa. Namun apa jadinya jika para pejabat negara ‘didaulat’ menjadi model peragaan busana. Rupanya tidak kalah anggunnya ketika para model dadakan itu memeragakan busana batik dalam acara Gelar Batik Nusantara di JCC kemarin. Menteri Kesehatan Fadilah Supari misalnya, tampak melengok sambil gaun batik. Warna busananya cukup cerah yakni hijau terang. Bersamaan tampil dengan Menkes yakni Menperindag Mari Elka Pangestu. Baca Menteri ... Hal 7
Wapres Minta Polri Tak Gegabah JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat dan polri tidak terjebak stigma kelompok dakwah tertentu sebagai kelompok teroris. Polri diminta menuntaskan pengejaran terorisme tanpa membuat saling curiga di masyarakat. “Kita tidak bisa meng-generalisasi pakaian tertentu pasti anggota kelompok teroris. Saya lihat kemarin yang nge-bom pakai jas dan jeans. Kalau itu dasarnya, apakah semua yang pakai jas dan jeans akan diperiksa? Kan tidak bisa,” katanya di Jakarta kemarin (26/8). Kalla tak menampik ada kelompok masyarakat yang membiarkan perekrutan calon pelaku bom bunuh diri atau dengan sukarela menyembunyikan anggota kelompok teroris. Terhadap pelaku teror dan orang yang membantunya, Kalla meminta agar Polri menindak tegas. Namun, terhadap pihak yang tidak terlibat, masyarakat tidak perlu memusuhinya. “Tidak perlu ada aturan khusus tentang dakwah, tapi perlu ada aturan tentang etika berdakwah. Intinya, dakwah jangan menghasut orang untuk
RAMBAT/CENDERAWASIH POS
Ketua KPU Papua, Benny Sweny S.Sos ketika diterima petugas piket Ditreskrim Polda Papua, Rabu (26/8). Ia datang ke Polda untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik dalam aksi demo di Kantor KPU Papua yang digelar Selasa (25/8) lalu.
KPU Papua Diwarning
JPNN
Wakil Presiden Jusuf Kalla.
berbuat kejahatan, karena agama melarang menghasut dan memfitnah,” ujarnya. Kalla meminta pemerintah daerah utamanya camat dan kepala desa bersama aparat Departemen Agama di lapisan terbawah mendekati kelompok-kelompok
dakwah di daerahnya. “Bukan untuk memata-matai, tapi untuk memberi guidence jangan berdakwah dengan materi yang menyinggung SARA. Mereka harus dirangkul agar tidak eksklusif, tapi membaur dengan masyarakat di sekitarnya,” tegasnya. (noe)
JAYAPURA-Rencana KPU Provinsi Papua yang akan segera menggelar pleno penetapan anggota DPR Papua dalam waktu dekat ini rupanya mendapat perhatian serius dari Ramses Wally, SH Wakil Ketua Komisi A DPR Papua yang membidangi politik. “Melihat situasi belakangan khususnya yang terkait aksi demo masalah Yahukimo kemarin, sebaiknya KPU Provinsi Papua lebih berhati-hati,” tegasnya ketika ditemui Cenderawasih Pos di kantornya Rabu (26/8) kemarin. Ia mengatakan, kendati sebenarnya dirinya sudah tidak sabar menunggu pleno penetapan anggota DPRP terpilih, tetapi melihat fakta dan persoalan yang terjadi
di Yahukimo ia meminta agar sebaiknya KPU Papua tidak gegabah mengambil keputusan. Ramses menyarankan agar KPU Papua menyelasaikan persoalan di Yahukimo dan masalah Pemilu lainnya, setelah itu baru melanjutkan pada proses penetapan Caleg DPRP terpilih. “Harusnya kalau mau pleno selesaikan dulu semua persoalan di tingkat kabupaten dan kota yang bermasalah baru, kemudian baru masuk pada tahapan pleno penetapan Caleg DPRP terpilih. Jangan masalah di KPU kabupaten belum selesai lalu mau memaksakan pleno, apalagi untuk menetapkan kursi DPRP,” paparnya. Baca KPU Papua ... Hal 7
KBRI Singapura, Proyek Percontohan Penanganan TKI Terbaik di Luar
TKW Bermasalah Tangani Administrasi, Kinerja Meningkat AFP PHOTO
Anjing Tukang Belanja Bersatu membantu majikan. Barangkali itulah tekad dua anjing ini. Tak hanya menjaga rumah, dua anjing itu juga berusaha meringankan beban pemiliknya, Wang, yang tinggal di Shenyang, Tiongkok. Setelah dilatih beberapa tahun, saban pagi sepasang anjing itu bisa membawakan tas tangan berisi uang dan mendorong troli berisi sayuran dari pasar ke rumah. Pemiliknya cukup mengawasi dari kejauhan. Biarkan anjing belanja, kafilah tetap berlalu...
Om Cepos >> Pendemo di KPU Papua Dipolisikan Kalau bisa menuding, harus bisa bertanggungjawab kan >> Wapres Minta Polri Tak Gegabah Aparat kadang memang harus sering-sering diingatkan >> Terlibat Narkoba, Anggota Reskrim Polda Dipecat Seperti penegakan hukum, narkoba juga tidak pandang pangkat
cmyk
Menampung TKI dengan sirkulasi 150 orang per bulan, KBRI Singapura merupakan kantor perwakilan pemerintah di luar negeri yang paling padat. Meski begitu, kantor tersebut menjadi salah satu KBRI dengan pelayanan terbaik hingga meraih ISO 900:2008 di bidang pelayanan masyarakat. Berikut laporan wartawan Jawa Pos ZULHAM MUBARAK yang baru kembali dari negeri Singa itu. RINDANGNYA pepohonan di lingkungan Chatsworth Road, Singapura, tak mampu mendinginkan suhu yang mencapai 34 Celsius Kamis siang itu (11/8). Belasan wanita berseragam batik layaknya pegawai kantoran mondarmandir menenteng berkas di kompleks perkantoran KBRI (Kedutaan Besar Republik Indo-
Rina TIlaar (kiri), seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Manado sedang melayani dua warga Singapura yang mengajukan konseling terhadap PLRT asal Indonesia di KBRI SIngapura. ZULHAM MUBARAK/JAWA POS
nesia) di Singapura, yang berlokasi di kawasan Chatsworth Road itu. Hari itu permintaan visa berkunjung ke Indonesia cukup padat. ‘’Ada banyak even
internasional di tanah air, jadi kami lembur,’’ kata Sukaesih, 26, sambil menenteng sekotak dokumen ke ruang fotokopi. Gadis berparas ayu itu bukanlah staf KBRI,
melainkan salah satu TKI (tenaga kerja Indonesia) kategori Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Sukaesih sudah dua tahun tinggal di penampungan TKI bermasalah di KBRI Singapura dan telah mengantongi izin sebagai tenaga bantuan di lingkungan KBRI. ‘’Saya sekarang juga bekerja membantu resepsionis pada jam-jam kerja,’’ kata gadis asal Subang tersebut. Sukaesih kini menunggu penyelesaian kasus hukum yang dijalaninya di Singapura. Dia merupakan korban kekerasan majikan yang berhasil lolos dan melapor ke kepolisian Singapura pada 2007. Bersama sekitar 140 TKW (tenaga kerja wanita) lain dia ditampung di KBRI. Sementara menunggu kasusnya beres, dia dikaryakan membantu para diplomat menyelesaikan tugas administasi ringan di KBRI. ‘’Saya mulai terbiasa dengan sistem kerja di sini. Ini membuat kami merasakan betapa sulitnya menangani TKI bermasalah seperti kami,’’ kata Sukaesih. Dubes RI untuk Singapura Wardana mengatakan, kebijakan memberdayakan TKI di penampungan Baca TKW ... Hal 2