LINTAS PAPUA
12 SEPUTAR PAPUA Perda IMB Disosialisasikan di 8 Kelurahan dan 4 Distrik MERAUKE- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke melalui Bagian Hukum Setda Merauke, gencar mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merauke tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 8 kelurahan dan 4 distrik. 8 Kelurahan tersebut berada di dalam Kota Merauke sedangkan 4 distrik masing-masing Distrik Semangga Jaya, Kurik, Tanah Miring dan Jagebob. ''Untuk 8 kelurahan, sosialisasi IMB ini sudah kami lakukan. Sedangkan di 4 distrik sementara berjalan,'' kata Kabag Hukum Setda Merauke SM Silubun, SH, ketika ditemui Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, kemarin. Silubun mengungkap, setelah sosialisasi dilakukan, pihaknya segera melakukan justisi atas bangunan-bangunan yang berdiri di 8 kelurahan dan 4 distrik tersebut. ''Justisi ini akan kami lakukan setelah selebaran,'' terangnya. Pentingnya IMB sebelum membangun, selain untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah berupa retribusi juga agar warga tidak membangun semrawut, seperti mengambil badan jalan maupun tempat-tempat yang tertentu yang sebenarnya dilarang membangun. Meski demikian, lanjut Silibun, dari justisi yang digalakkan setiap tahunnya sejak 2006 lalu, sudah cukup banyak warga yang telah memiliki IMB maupun yang sedang mengurus IMB tersebut. ''Kami melihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat mulai tumbuh dengan melakukan pengurusan IMB sebelum mendirikan bangunan. Dan itu yang seharusnya dilakukan warga sebelum membangun harus punya IMB terlebih dahulu,'' terangnya. Diakuinya, ada beberapa bangunan yang perizinannya sedang diurus oleh pemiliknya atau yang sedang mengurus IMB untuk membangun namun belum diproses karena bangunannya berada di kawasan areal yang diperuntukan untuk perkantoran pemerintah, kawasan bandara, kawasan pendidikan dan berbagai kawasan lainnya yang tidak diperuntukan untuk kawasan pemukiman. Sekadar diketahui, diawal justisi yang digalakan Pemkab Merauke di tahun 2006 lalu itu, banyak warga yang terjaring, karena meski sudah menempati bangunannya bertahun-tahun tapi belum memiliki IMB. Sehingga yang terjaring tersebut harus membayar denda Rp 500 ribu ditambah biaya paksa perkara sebesar Rp 600 ribu. Namun biaya yang dikeluarkan tersebut masih lebih kecil dibandingkan jika diproses berdasarkan Perda tersebut. Sebab, hukuman Perda itu sendiri berupa kurungan maksimal selama 6 bulan atau denda maksimal Rp 5 juta. (ulo)
Gigitan Kaki Seribu Tewaskan Warga Paniai JAYAPURA-Wabah penyakit lipan atau gigitan kaki seribu yang sempat dilaporkan menewaskan 28 warga di Distrik Mbianduga, Kabupaten Paniai Tahun 2007-2008 lalu, kini terjadi lagi. Bahkan selama 2009 ini, dilaporkan dua lagi warga setempat meninggal akibat gigitan kaki seribu tersebut. Demikian diungkapkan Ketua Peduli Wabah, Distrik Mbainduga, Kabupaten Pania Thobias Bagubau kepada Cenderawasih Pos, kemarin. Dikatakan, wabah gigitan kaki seribu yang pernah melanda Mbainduga Tahun 2008 lalu, kini masih terus memakan korban. Ia melaporkan, saat ini dua warga setempat meninggal karena gigitan kaki seribu. Sayangnya dia tidak menyebut nama kedua korban tersebut. Ia mengatakan, penyakit gigitan kaki seribu tersebut membuat kaki atau anggota badan membengkak yang bisa membawa kematian. Terkait dengan penyakit aneh ini, selaku putra daerah setempat meminta perhatian pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten Paniai. Ia menjelaskan, dirinya sebenarnya sudah menyampaikan itu kepada Dinas Kesehatan Propvinsi, namun sampai saat ini tidak ada respon, demikian juga oleh Kabupaten Paniai. "Mestinya pemerintah bisa turun tangan melihat kondisi warga di sana, sangat memprihatikan,"katanya. Ia mengatakan, dana Otsus
yang sering didengung-degungkan untuk mengutamakan bidang kesehatan, sangat ironis dengan kondisi yang ada. Terbukti wilayah pegunungan pada umumnya tidak pernah diperhatikan. Lebih ironis lagi katanya dengan adanya peraturan gubernur soal pengobatan gratis bagi putra alsi Papua. "Kami hanya mau mempertanyakan komitmen gubernur itu, jangan hanya dengar dana Otsus 30 persen untuk kesehatan, tapi faktanya tidak jelas,"katanya. Dijelaskan yang sangat mendesak bagi warga di Ditrik Mbainduga saat ini adalah adanya pembanguan fasilitas kesehatan seperti Pustu atau Puskemas. Sebab selama ini nyawa orang yang mestinya bisa tertolong, namun karena tidak ada faslitas sehingga meninggal dengan sendirinya. Selama ini katanya warga jika sakit termasuk gigitan kaki seribu hanya dengan obat tradisional saja. Padahal ini tidak bisa menjamin, apalagi di sana banyak juga jenis penyakit lainnya. "Kami minta dua Pustu masingmasing di Pagamba dan Dimba, dan satu Puskemas umum di Bulagauga,"jelasnya. Setelah itu diisi dengan tenaga medisnya. Dengan demikian bisa memberikan pelayanan kesehatan bagi warga setempat bila ada yang sakit. (don)
Telah Hadir di Kota Biak Pusat Perawatan Kecantikan Konsultasi Dokter
dr. Maharani Skin Care TREATMEN : Facial Facial Acne Faciel Whitening Detox Microdiamond
: : : : :
Menyehatkan Kulit Jerawat Mencerahkan Wajah Bersihkan Wajah Mengecilkan Pori - pori
FREE
Harga Perawatan Mulai 70 Ribuan Harga Produck Mulai 50 Ribuan Facial Anti - Aging : Wajah Kencang Faciel Collagen : Wajah Kering Chemical Peeling : Nampak Putih
Dr. MAHARANI Skin Care Jl. Yafdas No. 48 Biak Telp. (0981) 22032 Buka 09.00 - 18.00 (Minggu/Hari Besar Tutup)
Cenderawasih Pos
Kamis, 27 Agustus 2009
Pengelolaan Lingkungan Harus Berbasis Masyarakat BIAK-Bupati Biak Numfor, Yusuf Melianus Maryen, S.Sos, MM mengatakan, setiap kebijakan pengelolaan lingkungan harus berbasis masyarakat. Artinya masyarakat harus dilibatkan langsung dalam kegiatan-kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang ada di setiap SKPD. "Masyarakat setempat yang tahu persis kondisi wilayahnya masing-masing, oleh karena itu, setiap kegiatan pengelolaan lingkungan harus melibatkan mereka,"ujarnya, saat membuka kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat di Pulau Owi, Rabu (26/8), kemarin. Pengelolaan lingkungan yang dimaksud seperti, pelestarian, pembersihan dan pemanfaatan sejumlah sumber daya alam serta senjumlah kegiatan lainnya. Keterlibatan masyarakat sangat penting karena mereka akan merasa langsung memiliki dan mendapat perhatian khusus. "Kegiatan berbasis ekonomi kerakyatan juga harus digalakkan. Saya harapkan agar melibatkan masyarakat setempat dimana kegiatan itu dilakukan. Sebab tujuan pembagunan itu adalah untuk masyarakat," tandasnya. Terkait dengan itu, bupati meminta kepada semua komponen masyarakat supaya tetap memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan pembangunan di daerah. "Maksud saya, jika ada program
FIKTOR PALEMBANGAN/CENDERAWASIH POS
Bupati Biak Numfor Yusuf Melianus Maryen, S.Sos, MM saat menyematkan tanda peserta kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat di Pulau Owi, Rabu (26/8).
pembangunan dengan investasi yang lumayan menjanjikan, jangan dihalanghalangi. Kalau memang ada yang kurang
jelas, harus dibicarakan, misalnya bagaimana keterlibatan dan konstribusi investasi itu ke masyarakat setempat, itu yang
perlu dilakukan. Bukan langsung melarang investasi, jika begitu, kapan masyarakat Biak akan maju,"pungkas Maryen.(ito)
Pemerintah Bisa Digugat Jika Kebijakan yang Dikeluarkan Bertentangan Atau Merugikan Masyarakat JAYAWIJAYA- Guna memberikan pembekalan dan pemahaman tentang hukum kepada staf bagian hukum yang berada di 5 kabupaten yaitu Kabupaten Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah dan Yalimo sehingga peraturan atau keputusan yang diambil nantinya tidak keliru, maka Biro Hukum Setda Provinsi Papua menyelenggarakan diskusi mengenai perkembangan peradilan yang diikuti 5 kabupaten, di Baliem Pilamo Hotel Wamena, Rabu (26/8). Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, JKH Roembiak, SH, MM mengatakan, dalam era pembangunan saat ini, pemerintah akan banyak mengeluarkan ketentuan dan peraturan bahkan ada kemungkinan aturan tersebut bertentangan ataupun merugikan masyarakat sehingga diperlukan
RONALD MANURUNG/CENDERAWASIH POS
JKH Roembiak, SH, MM
pemahaman kepada semua staf yang bertugas di bagian hukum. "Yang berakibat hukum ada 2 kemungkinan yaitu masuk ke peradilan tata usaha negara yang biasanya berkaitan dengan perizinan yang diberikan atau keputusan yang dibuat mengenai lembaga atau pegawai pejabat atau masuk ke peradilan negeri yang berkaitan dengan masalah perdata atau berhubungan dengan pihak ketiga misalnya apabila ada
kontrak yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa,"ungkapnya kepada wartawan usai membuka diskusi tersebut. Diungkapkan, menjelang pelantikan Caleg terpilih tidak menutup kemungkinan pemerintah akan digugat di peradilan tata usaha negara apabila tidak berhati-hati. Oleh karenanya bagi kabupaten/kota, pihaknya masih selektif melihat nama-nama calon anggota dewan yang dinya-
Dilaporkan Berzinah, Oknum Anggota Polres Merauke Disidang Disiplin MERAUKE- Seorang oknum anggota Polres Merauke berinisial JS berpangkat Aiptu, terpaksa berurusan dengan sidang disiplin Polri, karena dilaporkan oleh istrinya telah melakukan perzinahan. Sidang disiplin yang digelar selama 2 hari dan berakhir Rabu (26/8) kemarin di Mapolres Merauke itu dilakukan secara tertutup. Wakapolres Merauke Kompol RD Sondang Siagian, yang bertindak sebagai Ketua Majelis, usai menyidangkan oknum anggotanya tersebut mengungkapkan, untuk pembuktian, tidak ditemukan cukup bukti, karena dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan tidak ada yang bisa menjelaskan dan membuktikan perbuatan zinah yang dilakukan terperiksa. Meski laporan zinah yang dilaporkan pelapor tersebut tidak kuat, namun terperiksa JS, lanjut Wakapolres, tetap diberi sanksi berupa mutasi bersifat demosi, penundaan gaji berskala selama
KINI HADIR DI KOTA SENTANI PENGOBATAN TRADITIONAL ALAT VITAL MENGOBATI BERBAGAI MACAM KELUHAN PRIA DAN WANITA: KHUSUS PRIA - Menambah ukuran besar panjang kuat dan tahan lama - Mengobati IMPOTEN, DIABETES, MANI ENCER, - Mengobati Hernia, membentuk keperkasaan pria - Meluruskan alat vital yang bengkok BERSAMA - Menangani segala macam keluhan pria AA. MUCHSIN KHUSUS WANITA HP. 081333946890 - Melayani gurah vagina ALAMAT PRAKTEK - Membentuk organ kewanitaan anda menjadi KESEP, SEPET, HOTEL TAHARA KMR 08 dan LEGIT. JL KEMIRI N0 26 Mengobati keputihan dan kanker rahim SENTANI KOTA - Menambah ukuran besar, montok dan kencang payudara - Menangani segala macam keluhan wanita Bentuk ukuran yang bisa dipilih Pria ALIRAN KEBATINAN PANJANG Melayani pasang susuk, MAHABAH cinta kasih dan 15cm -16cm 17cm 18cm menangani berbagai permasalahan anda. 19cm 20cm DIAMETER BERGARANSI TANPA EFEK SAMPING PERMANEN 3cm, 3,5cm, 4cm, 4,5cm, SELAMANYA 4,5cm, 5cm
Sanksi yang diberikan ini, karena terperiksa telah dianggap melakukan pelanggaran yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara atau kepolisian Negara Republik Indonesia,'' Kompol RD Sondang Siagian Wakapolres Merauke
1 periode dan penundaan mengikuti pendidikan selama 1 tahun. ''Sanksi yang diberikan ini, karena terperiksa telah dianggap melakukan pelanggaran yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara atau kepolisian Negara Republik Indonesia,'' tandas Wakapolres. Sebab, lanjutnya, meski tidak terbukti melakukan persizanahan, namun terperiksa sebagai seorang polisi tidak sepatutnya
mendatangi seorang perempuan yang bukan istrinya yang datang di malam hari maupun siang hari yang mana rumah yang ditempati perempuan tersebut merupakan rumah sewaan dan dalam waktu dan tempat yang tidak pantas. Dengan laporan itu pula sebelumnya, lanjut Wakapolres, istri terperiksa mengajak terperiksa untuk bercerai. ''Tapi belakangan ini, ada niat baik dari istrinya untuk rujuk kembali dan berupaya kembali memperbaiki hubungan keluarga mereka. Nah salah satu poin ini yang meringankan terperiksa,'' tandas Wakapolres Sondang RD Siagian. Dalam sidang disiplin tersebut Ketua Majelis didampingi Kasat Polair AKP Ridwan, SH. Bertindak Sekretaris Satker Ipda Abdi Nur, sementara JPU Kaunit Propost Ipda H. Nababan. Sedangkan yang mendampingi terperiksa atau sebagai pembela Kapolsek Kota AKP Marthin Koagouw, SH. (ulo)
takan lolos sebab apabila masih ada masalah maka akan dikembalikan ke KPU agar diklarifikasi sehingga nantinya keputusan gubernur yang dibuat tidak menimbulkan masalah karena jika keputusan gubernur merugikan salah satu pihak, pasti pemerintah akan digugat. "Hal-hal seperti itulah sehingga kami membekali teman-teman di bagian hukum khususnya yang berada di kabupaten pemekaran,"ujarnya. Lebih lanjut dikatakannya, hal lain yang berpotensi menimbulkan persoalan yaitu ketika Pemilu ada partai yang mengajukan calon tunggal kemudian calon tersebut dinilai tidak loyal terhadap partai dan melanggar AD/ART partainya kemudian diberhentikan akan menimbulkan pertanyaan apakah boleh yang bersangkutan diganti sementara
dia adalah calon tunggal. Jika diterbitkan suatu keputusan maka akan memicu timbulnya gugatan. Untuk itu, diharapkannya dari diskusi ini bagian hukum dari 5 kabupaten tersebut harus benarbenar memahami dan menguasai hukum administrasi negara dan hukum administrasi pemerintahan karena 2 hal yang diatur pemerintah adalah administrasi pemerintahan dan administrasi pembangunan. "Jika tidak hati-hati di administrasi pemerintahan maka akan berurusan dengan peradilan tata usaha negara sedangkan jika tidak hati-hati di administrasi pembangunan yang berkaitan dengan tender dan lain-lain selain akan berhadapan dengan peradilan pidana juga akan berhadapan dengan peradilan perdata karena dinilai wanprestasi,"tandasnya. (nal)
Akhirnya Diselesaikan Secara Kekeluargaan Terkait Kasus Penjualan Rumah Panitera PT Jayapura BIAK-Kasus penggelapan atau penjualan rumah milik Wakil Ketua Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura, Emo Aneka yang dilaporkan ke Polres Biak Numfor, Senin (24/8) akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Korban mencabut lapornnya setelah rumah miliknya yang terletak di BTN Sumberker Biak itu dikembalikan tanpa syarat oleh pembelinya. Korban bersedia tidak melanjutkan proses hukum terhadap tersangka yang berinisial AM karena rumahnya itu sudah diambil setelah ada kesepakatan antara pelaku dan pembeli akan mengembalikan uang sebesar Rp 25 juta. Artinya urusan pengembalian uang itu antara AM dan pembelinya. Alasan lain pencabutan laporan itu adalah korban saat ini sementara mengambil S2 di Jakarta sehingga jika kasus itu terus dilanjutkan maka dia akan kerepotan bolak balik Biak-Jakarta. Nah, dengan alasan itu maka korban mencabut laporannya setelah ada kesepakatan antara pelaku dengan pembeli rumah itu.
DOKUMEN
AKBP Kif Aminanto, S.IK, SH, MH
"Korban yang mencabut sendiri laporannya setelah kasus itu diselesaikan secara baik-baik dengan tersangka, rumah itu dikembalikan ke korban sementara urusan uang beli rumah adalah antara AM dan pembelinya," ujar Kapolres Biak Numfor AKBP Kif Aminanto, S.IK, SH, MH didampingi Kasat Reskrim AKP George Septory, SH kepada Cenderawasih Pos, kemarin. Dengan dicabutnya laporan tersebut, maka proses hukum terhadap AM tidak berlanjut dan kasusnya dianggap selesai. "AM yang telah ditetapkan jadi tersangka sudah tidak diproses lagi karena korban sebagai pelapor mencabut sendiri laporannya," tandas Kapolres.(ito)