7

NASIONAL

Cenderawasih Pos Kamis, 27 Agustus 2009

Kapolri Ganti Empat Kapolda JAKARTA-Gerbong mutasi di tubuh kepolisian kembali bergerak. Empat Kapolda dimutasi, termasuk Kapolda Kepri Brigjen (Pol) Dikdik Mulyana Arief Mansur. Posisi Kapolda Kepri yang akan ditinggalkan Dikdik bakal ditempati Brigjen (Pol) Pudji Hartanto Iskandar yang saat ini menjabat Karo Binpolsus PPNS SDEOPS Polri.

Selanjutnya, Dikdik akan menempati salah satu jabatan prestisius di tubuh Polri. Dikdik dipromosikan naik pangkat menjadi Irjen dan menempati posisi Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Wakabareskrim) Mabes Polri menggantikan Irjen Pol Hadiatmoko.

Mutasi di tubuh Polri itu tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) Kapolri Nomor TR/472/ VII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan di Lingkungan

Polri yang ditandatangani Pelaksana Harian Sumber Daya Manusia Mabes Polri, Irjen Pol Drs Suhardi Sigit.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen (Pol) Nanan Soekarna mengatakan, mutasi di tubuh Polri itu merupakan hal biasa.

Nanan menyebutkan, ada tiga TR terkait mutasi di gerbong Polisi itu.

Menurut mantan Kapolda Sumut itu, dalam mutasi kali ini terdapat ada 18 perwira tinggi berbintang satu (Brigjen) dan bintang dua (Irjen) yang mengalami pergantian. Selain itu, juga terdapat 92 perwira menengah yang mengalami mutasi, dan 27 perwira memasuki diganti karena memasuki masa pensiun.

“Biasa lah. Ada PATI (perwira tinggi) dan PAMEN (perwira menengah). Ada mutasi promosi naik pangkat dan ada yang sama levelnya. Ada yang tour of duty dan tour of area,” tegas Nanan di

NASRUDIN ...

Iran jaya membantah seluruh terdakwa tidak diwakili pengacara saat diperiksa. Bantahan tersebut ada dalam BAP yang menjelaskan terdakwa didampingi oleh pengacara dalam pemeriksaan.

JPU Raharjo juga menjelaskan menyiapkan 10 strategi untuk menjawab eksepsi atau keberataan dari kuasa hukum terdakwa. Diantaranya, Undang-Undang pokok kehakiman, KUHP dan Undang -Undang tentang Mahkama Agung No 5 tahun 2005.

“Inilah dasar hukum yang akan dibeberkan pada persidangan minggu depan untuk perimbangan atas eksepsi dari kuasa hukum terdakwa,” ujar Raharjo yang juga Kasi Pra Penuntutan Kejaksaan Tinggi Banten. Sidang akan dilanjutkan Rabu (2/9) dengan agen mendengarkan pendapat dari JPU atas eksepsi kuasa hukum terdakwa.(kin)

Mabes Polri, kemarin (26/8).

Selain Dikdik, mutasi Kapolda juga terjadi di wilayah Polda Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Barat serta Kalimantan Timur. Untuk Polda Sultra, Kapolda Sultra Brigjen (Pol) Joko Satrio yang memasuki masa pensiun digantikan oleh Brigjen (Pol) Sukrawardi Dahlan, yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengkajian, di Deputi Operasional Polri.

Selain itu, Kapolda yang digeser adalah Kapolda Sulsel Irjen (Pol) Matheus Salempang.

Posisi Matheus Salempang di Polda Sulseslbar akan digantikan staf ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya, Irjen (Pol) Adang Rochjana. Sedangkan pos baru bagi Matheus adalah Kapolda Kaltim menggantikan Irjen (Pol) Andi Masmiat yang juga memasuki masa pensiun.

Menurut rencana, serah terima jabatan (sertijab) akan dilakukan pada awal September mendatang di Mabes Polri. Selanjutnya, sertijab akan dilakukan di masing-masing Polda.

Perubahan juga terjadi pada Direktur Narkoba Polri. Posisi yang kini ditempati Brigjen (Pol) Harry Montolalu itu selanjutnya akan ditempati Kombes Arman Depari. Arman saat ini adalah Direktur Narkoba di Polda Metro Jaya. Sementara Harry Montolalu dipromosikan naik pangkat menjadi Irjen dengan menempati jabatan staf ahli Kapolri bidang sosial dan budaya.

Sedangkan posisi Direktur Narkoba Polda Metro Jaya yang ditinggalkan Arman Depari, akan segera diisi Kombes Anjan Pramuka Putra yang kini menjabat Direktur Narkoba di Polda Sumut. Sedangkan posisi yang ditinggalkan Anjan akan diisi Kombes John Turman Panjaitan.(rie/ara/jpnn)

harga diri saya,” tegas Benny.

Setelah itu, sekitar pukul 12.00 WIT, Benny juga bertemu langsung dengan Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. FX Bagus Ekodanto di ruang kerja Kapolda.

Benny saat ditemui Cenderawasih Pos usai bertemu Kapolda mengatakan, secara resmi pihaknya telah melaporkan tuduhan pencemaran nama baik tersebut ke Kapolda Papua. Bahkan dalam pertemuannya dengan kapolda, Kapolda sudah langsung mendisposisikan laporan tersebut ke Direskrim untuk membuat laporan polisi dan berita acara pemeriksaannya.

“Saya juga sudah secara langsung menjelaskan bahwa laporan saya ini berkaitan dengan tuduhan dari para pendemo dari koalisi 31 Parpol yang dipimpin saudara Petrus Latumahina,” tuturnya.

Dikatakan, dirinya tidak melarang orang demo, sebab demo itu adalah ekspresi dari masyarakat untuk mengontrol kinerja KPU selaku penyelenggara, asalkan tidak memfitnah. “Seperti demo kemarin ada kecendrungan menyerang pribadi, Benny Sweny dan Hasyim Sangadji. Karena itu kami minta agar mereka diproses hukum,” tandasnya.

Sementara itu Kordinator Lapangan Aksi Demo, Petrus Simon L yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya siap mempertanggungjawabkan tun-

tutan mereka yang disampaikan saat demo tersebut, khususnya untuk tuduhan KPU melakukan penghitungan suara fiktif Kabupaten Yahukimo.

Hal ini, menurutnya, sesuai fakta hukum dalam sidang MK bahwa umumnya tidak dilakukan pencontrengan di 37 distrik, melainkan hanya secara aklamasi. “Ini kan pelanggaran amanat, sekaligus bagaimana KPU bersikap netralitas, jelas ini fiktif kan,” katanya.

Demikian juga penghitungan ulang yang baru saja dilakukan, mestinya langsung di TPS tetapi hanya dipusatkan di satu titik.

“Ini juga pelanggaran,” tegasnya.

Soal tuduhan menerima suap Rp 350 juta dari seorang Caleg, Simon membantah itu. “Soal tuduhan Rp 350 juta itu tidak masuk dalam pernyataan sikap kami,” paparnya.

Menurutnya, kalaupun ada yang menyebutkan saat orasi, itu hanya spontanitas saja sebagai asas praduga tak bersalah. “Jadi bukan pernyataan sikap koalisi 31 Parpol,” tegasnya.

Ia juga menilai laporan Ketua KPU Papua ini sebagai strategi untuk mendahului keinginan Parpol koalisi melaporkan Ketua KPU Papua ke polisi. “Tapi sekarang akan tetap mengajukan laporan, sekarang kami sedang mengumpulkan data-data dari Caleg dan Parpol yang merasa dirugikan,” imbuhnya. (bat/don)

Sambungan dari hal 8 Dalam surat keberatan itu, orang yang akan dibunuh (Nasrudin-red) merupakan salah satu orang yang diduga berencana mengacaukan Pemilu dan salah satu jaringan yang mendanai teroris.

Setelah memikirkan tawaran itu, Hendrikus Kia Walen mengajak Heri Santoso. Dalam perjalanannya, Heri Santoso sempat mengutarakan permintaan kepada Franciskus Tadon Kerans dan Hendrikus agar diperbolehkan mundur dalam perencanaan pembunuhan. Alasannya, istrinya baru meninggal. Namun permintaan Heri Santosotidak diperbolehkan dan ancamannya akan dihabisi oleh orang yang memberikan order.

Menanggapi eksepsi dari kuasa hukum terdakwa, JPU M

PENDEMO ...

Sambungan dari hal 1 “Selain itu, saya juga dituding menerima uang suap Rp 350 juta dari seorang Caleg. Kalau dugaan wajar-wajar saja bagi saya, tetapi tudingan ini sangat tidak rasional dan cenderung melakukan pembunuhan karakter,” tandasnya.

Apalagi, lanjutnya, jika bicara rekapitulasi nasional, itu berarti sudah menyangkut lembaga, sehingga KPU Papua berarti semua anggotanya bertanggungjawab, bukan hanya dirinya sebagai Ketua KPU Papua dan Hasyim Sangadji saja.

“Kalau fiktif berarti semua anggota telah melakukan hal yang fiktif. Kami KPU Provinsi Papua hanya melakukan fungsi rekapitulasi dari bawah yang ditandatangi tingkat KPPS, saksi, Panwas dari tingkat bawah,” ujarnya.

Benny menilai apa yang dituduhkan terhadap dirinya bersama Hasyim Sangadji yang dilontarkan dalam demo tersebut merupakan upaya pembodohan terhadap masyarakat.

“Itu sok tahu dan sok jadi pahlawan kesiangan di Yahukimo.

Itu yang buruk dalam pembelajaran demokrasi yang tidak benar karena cenderung memberikan pembodohan kepada masyarakat dan memelintir keputusan MK soal Pemilu ulang DPD di Yahukimo,” tandasnya.

Bahkan, dalam demo itu, juga terjadi pembodohan kepada masyarakat Yahukimo dalam mengintepretasikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 47 Tahun 2009 tentang pemungutan suara ulang DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di Yahukimo, bukan untuk DPRD, DPRP dan DPR-RI. “Semua yang ditudingkan itu tidak benar. Ini yang membuat saya tidak nyaman dan terganggu

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS KESEHATAN Jl. Raya Abepura Telp. (0967) 581240 Fax. (0967) 581558 Jayapura

PENGUMUMAN LELANG No. 01/PAN-DINKE/2009 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Papua, melalui Sumber Dana APBD Tahun 2009 dengan ini mengundang Penyedia Barang dan Jasa untuk mengikuti Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi untuk kegiatan sebagai berikut: No. Nama Pekerjaan Nilai Pagu Pekerjaan Kualifikasi 1 Pengadaan Bahan Kimia Penguatan 1.638.000.000,- Non Kecil Reagensia Penguatan VCT PKM 2 Pengadaan Bahan Kimia Sero 397.500.000,Kecil Survey 3 Pengadaan Bahan Kimia 266.450.000,Kecil Reagenesia CD4 Counter Persyaratan Penyedia Barang/Jasa yang dapat mengikuti pengadaan adalah: a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk penyedia barang/jasa c. Memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dengan melampirkan fotocopy SPT Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy SSP PPh Pasal 29 d. Telah selesai melaksanakan seluruh kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2008 Pendaftaran dan pengambilan dokumen pelelangan dimuali pada: Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus s/d Jumat, 4 September 2009 Waktu : Jam 09.00 WIT s/d 13.00 WIT Tempat : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Jl. Raya Kotaraja Jayapura Syarat pendaftaran adalah sebagai berikut: Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan atau yang diberi kuasa yang namnya tercantum dalam akte perusahaan untuk menandatangani fakta integritas, dengan menyerahkan: 1. Foto copy : Akte Pendirian, NPWP, SIUP, SITU, TDP 2. Foto copy Surat Ijin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada Panitia Pengadaan Jayapura, 26 Agustus 2009 PANITIA PELELANGAN KETUA RIDWAN GULTOM NIP. 196204071990031010

7

Golkar-PDIP Diperalat Demokrat Hanya untuk Gertak Partai Koalisi yang Rewel JAKARTA-Pernyataan menarik disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD), Achmad Mubarok. Pentolan Demokrat itu justru mem-

buka rahasia partai yang belakangan berupaya menarik partai di luar koalisi untuk bergabung mendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam lima tahun mendatang.

Dia mengatakan, kedekatan PD dengan Partai Golkar dan PDIPerjuangan akhir-akhir ini hanya untuk menggertak Parpol koalisi

MK Curigai KPU Tak Independen JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tidak ragu lagi atas tata cara penghitungan kursi yang tak kunjung ditetapkan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. menegaskan, selama KPU berpedoman pada putusan MK dan peraturan KPU, yang dihitung KPU sudah benar.

“Kan sudah diatur di KPU. (Cara alokasi kursi peraturan KPU) itu tidak ada masalah,” tegas Mahfud di kantornya kemarin (26/8).

Sebelumnya, Selasa (25/8), KPU menyurati MK untuk meminta jawaban terkait dengan kejelasan cara penghitungan dan alokasi kursi. Kemarin, MK melalui surat bernomor 1362 memberi jawaban tertulis. Surat itu ditandatangani Wakil Ketua MK Abdul Mukhtie Fadjar.

Menurut Mahfud, dengan adanya surat jawaban dari MK tersebut, KPU tidak perlu maju mundur lagi untuk menetapkan kursi DPR. “Sebab, kalau sudah ada surat ini masih ribut lagi, itu berarti KPU sama sekali tidak independen. Menimbulkan kecurigaan orang,” tegasnya.

Dia menjelaskan, berdasar pertanyaan KPU melalui suratnya, ada penafsiran yang berbeda terkait dengan cara mengalokasikan kursi. Menurut KPU, dalam putusan MK, ada penafsiran bahwa kursi tahap III yang selesai dihitung langsung dialokasikan ke caleg dengan suara terbanyak.

“Itulah yang ternyata membingungkan mereka. Kami jelaskan bahwa tidak seperti itu,” ungkapnya.

Putusan MK, kata Mahfud, memang menegaskan bahwa caleg yang mendapat kursi adalah mereka yang suaranya paling banyak. Namun, prosesnya tidak serta-merta ditetapkan calegnya.

“Caleg yang dapat tetap dari parpol yang berhak mendapat sisa kursi itu. Itu sebenarnya sudah klir (jelas, Red), cuma ditafsirkan beda,” lanjut dia.

Menurut Mahfud, hasil penghitungan KPU nanti tidak bisa digugat. Sebab, itu sudah berdasar putusan MK. Namun, MK membuka adanya pembetulan terhadap SK KPU jika nanti masih ditemukan cara penghitungan yang salah. (bay/dyn/agm)

KPU PAPUA ...

penghitungan ulang. “Yang aneh lagi Pdt. Numberi yang tadinya memperoleh suara pada penghitungan pertama setelah dilakukan rekapitulasi, suaranya menjadi hilang. Itu berarti suara dia dihilangkan pada saat rekap ulang.

Harusnya kalau yang dilakukan penghitungan ulang bukan suara yang hilang tetapi ada tambahan suara atau bisa juga suara yang berkurang, bukan menjadi hilang,” katanya.

Ia menilai hal ini merupakan kejahatan Pemilu yang menodai proses demokrasi tidak saja di Yahukimo tetapi juga di Papua pada umumnya dan hal ini adalah pidana.

Ditambahkannya, dalam melaksanakan tugasnya, sebaiknya KPU jangan hanya berpedoman pada SK KPU Nomor 15 tetapi juga harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 - 24/ PUU-VI 2008 pada sidang pleno MK tanggal 12 November 2008 yang menyatakan bahwa siap melaksankaan keputusan MK jika memang harus menetapkan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak.

Apalagi nantinya KPU akan menetapkan kursi DPRP. KPU harus tetap bertahan pada keputusan KPU nomor 15 pada pasal 37 dan 38 termasuk keputusan MK nomor 11 - 12 2009 dan keputusan MK. “KPU Papua Papua jangan menganggap keputusan itu semacam karya ilmiah yang bisa diseminarkan tetapi harus dilaksanakan dan diimplementasikan dan bilamana KPU Papua tidak melaksanakan keputusan MK maka KPU bisa dikenai pasal 256 UU Pemilu dan pasal 160 KUHP,” tandasnya.(ta)

Sambungan dari hal 1 Sebab, lanjutnya, kalau di tingkat kabupaten dan kota saja sudah sulit diselesaikan, maka bagaimana mungkin KPU Provinsi Papua mampu menyelesaikan persoalan di tingkat provinsi.

Pihaknya bahkan khawatir persoalan di tingkat kabupaten akan ikut mempengaruhi proses pleno penetapan anggota DPRP. “Jadi bisa saja masalah yang tidak sempat selesai di kabupaten akan terbawa ke provinsi,” ujarnya serius.

Karena itu, Ramses meminta agar KPU provinsi Papua bersikap lebih tegas dan hati - hati dalam menyelesaikan persoalan dengan tetap mengedepankan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Khusus untuk masalah di KPU Yahukimo, Ramses melihat adanya hal yang ganjil dimana fakta yang terjadi di lapangan ternyata yang dilakukan KPU adalah rekapitulasi ulang bukan

Manjakan diri anda di salon & spa kami SALON DENGAN NUANSA BERBEDA,dan akan mengembalikan kecantikan anda yang sesungguhnya... dengan tenaga kami yang professional dan berpengalaman..

Menyambut HUT RI kami memberi :

Discount 15% (Khusus pelajar discount 25 % dengan menunjukan kartu pelajar)

Ruko polimak Jl.ardipura ii polimak-jayapura Telp :0967-521684 buka : jam 09.00-20.00 wit

yang ‘rewel’ terhadap proses penyusunan kabinet mendatang.

“Ini permainan politik yang belum tahu ujungnya. Dan ini kita buat untuk menekan mitra koalisi agar seolah-olah kita dekat dengan PDIP dan Golkar supaya yang lain nggak berani macemmacem,” kata Mubarok dalam diskusi bertajuk ‘Kontrak Politik versus Hak Prerogatif Presiden’ di Gedung DPD RI, kemarin (26/8).

Bahkan yang kini masih hangat adalah soal dukungan Partai Demokrat kepada Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Depperpu) PDIP Taufiq Kiemas yang berminat menduduki jabatan Ketua MPR RI periode 20092014, sampai soal rumors jatah kursi menteri yang akan diberikan Partai Demokrat kepada kedua partai seterunya, yakni PDIP dan Golkar.

Menjawab pertanyaan tentang siapa diantara mitra koalisi yang ‘rewel’” Achmad Mubarok enggan menyebutkan. ‘Nggak usah saya sebut juga sudah tahu sendiri lah. Yang banyak tuntutan akhirnya sekarang sudah terserah pak SBY saja,” cetusnya.

Dia mengingatkan, banyaknya tuntutan dari mitra koalisi SBY

telah membuat sistem presidensial menjadi terdistorsi. Tetapi dengan Partai Demokrat memunculkan manuver mendekati Golkar, juga PDIP dalam hal ini melalui Ketua Depperpu PDIP Taufiq Kiemas, maka semua bisa teratasi.

“Permainan dalam politik itu nuansanya indah dan menyenangkan. Tapi bukan bermainmain,” tuturnya sambil menegaskan bahwa yang melakukan pendekatan selama ini bukan dari pihaknya, melainkan dari PDIP lah yang awalnya mendatangi Partai Demokrat.

Terkait soal jatah menteri yang menjadi perdebatan oleh mitra koalisinya selama ini, menurut Achmad Mubarok, kali ini SBY tidak akan bisa diteror siapapun yang meminta jatah menteri. Saat ini, katanya, SBY sudah merdeka menegakkan sistem tanpa perlu membuat kontrak politik.

“Beda kondisi tahun 2004 yang membuat pak SBY penuh tekanan dalam membuat sebuah kontrak politik dan menyusun menteri-menteri di kabinet.

Sekarang ini pak SBY nggak bisa diteror seperti 2004 lalu,” tuturnya. (fas/JPNN)

KOALISI ...

tian Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny dan Hasyim Sangadji karena telah dinilai gagal dan tidak mampu melaksanakan Pemilu yang bermartabat di Tanah Papua.

Keempat, mengangkat Ferry Kareth, SH, Mhum sebagai ketua KPU di tanah Papua guna meneruskan tugas-tugas KPU, dan kelima, menghentikan pleno penetapan suara KPU menunggu dengan Lembaga Barisan Merah Putih yang menggugat ke MK atas 11 kursi anggota DPRP bagi orang asli Papua dengan gugatan MK sesuai materi gugatan Nomor 1702/PAM-VIII/2009.

Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh 11 orang perempuan Papua. Sementara itu, di tempat yang sama, Jubelina Watopa Wona, wakil ketua Komisi B DPR Papua menambahkan, bahwa KPU harus adil sesuai dengan penetapan kursi mulai dari TPS hingga KPU Provinsi dan hendaknya juga berpatokan kepada surat keputusan dari MK ataupun MA atas hasil penghitungan suara. “Jika tidak maka hendaknya KPU turun saja karena tidak mampu,” tukasnya Ia meminta Panwaslu Provinsi Papua juga ikut bertanggung jawab atas terjadinya proses yang selama terjadi yang sedang diperjuangkan oleh Koalisi Perempuan Papua.(ind)

Sambungan dari hal 8 perempuan asli papua untuk masuk dalam 56 kursi yang ada di DPRP. Keinginan atas pernyataan sikap koalisi perempuan Papua ini hampir sama dengan koalisi 31 Parpol Yahukimpo yang menuding bahwa anggota KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi melakukan kejahatan seperti penghilangan suara calon legislatif, pengalihan suara calon legislatif dan penggelembungan suara.

Koalisi Perempuan Papua menyampaikan 5 lima butir penyataan sikap, yakni, Pertama, meminta agar Perempuan Papua diberikan kepercayaan dan kesempatan di kursi legislatif baik di kabupaten/kota maupun di Provinsi Papua. Untuk itu perlu kearifan dan kebijakan khusus dan keberpihakan terhadap perempuan asli Papua dalam perolehan kursi legislatif.

Kedua, menerapkan dengan benar UU No 10, keputusan MA, keputusan MK dan secara khsusus sesuai dengan jiwa semangat otonomi khusus harus bersih dan berpihak dalam memutuskan suara terbanyak, sebagai pijakan penentuan kursi DPRP maupun DPRD di kabupaten/kota se Provinsi Papua.

Ketiga, dorongan pemberhen-

MENTERI ...

Sambungan dari hal 1 Bagaikan seorang peragawati sunguhan, Mari memamerkan busana batik berwarna cokelat tua itu sambil melenggok memakai selendang.

Lalu disusul pula model lainnya yakni Srimuniati Widodo AS dan para model lainnya dari persatuan isteri kabinet dan isteri duta besar dari 13 negara.

Mereka memeragakan busana karca sejumlah desainer diantaranya Stefanus Hamy, Iwan Tirta dan koleksi Allure Batik. Selain itu tampil pula model lainya yang merupakan pejabat yakni Dubes Zimbabwe untuk Indonesia, Alice Mageza.

“Saya menggunakan busana rancangan Iwan Tirta. Beragam mode batik saya koleksi untuk digunakan ketika menghadiri acara jamuan dan resmi kenegaraan,” kata Alice.

Pengawalan selama acara berlangsung kemarin di kawal ketat. Maklum acara diresmikan Ani Bambang Yudhoyono itu menarik perhatian ribuan pengunjung. Dalam kesempatan itu, ibu negara itu berpesan agar pengrajian dan seniman serta pemerintah peduli dengan buda-

ya bangsa. Sehingga busana batik tidak di klaim negara lain.

“Motif batik tidak terhitung lantaran banyak sekali ragamnya.

Di dalam ruangan ini saja ribuan busana batik yang dipakai tidak ada yang sama. Butuh kepedulian bersama untuk melindungi kekayaan batik nusantara,” ujar Ani .

Mendampingi ibu negara Sri Hartati Fauzi Bowo menjelaskan bahwa hampir setiap provinsi memiliki batik. Termasuk Betawi yang juga memiliki batik dengan ratusan jenis motif dan warna.

Motif batik Betawi merupakan peradaban kultur budaya Cina, Arab dan Eropa. Sebab semasa Batavia dahulu, ke tiga suku bangsa itu turut mempengaruhi adopsi berbusana masyarakat pribumi.

“Setiap pengurus PKK se-DKI Jakarta miliki kegiatan membatik. Batik betawi itu didominasi warna cerah yang dimodivikasi warna-warni bunga,” katanya.

Sementara itu menurut Ketua Yayasan Batik Indonesia Jultin Ginanjar Kartasasmita, even itu merupakan yang ke enam kalinya digelar. Sebanyak 400 pengusaha batik dari berbagai daerah menjadi peserta pameran. Tidak itu saja acara Gelar Batik Nusantara itu akan berakhir hingga (30/8) mendatang.(yer)