Penyusunan Standar Pelayanan

YOGYA, TRIBUN - Komisi

Pemilihan Umum (KPU) DIY menggelar forum konsultasi publik penyusunan standar pelayanan di lembaganya dan pendidikan pemilih pada Kamis (13/4) di Hotel Platinum Adisucipto, Depok, Sleman.

Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan mengatakan, KPU DIY ingin menjaring masukan dari masyarakat untuk menyusun standar operasional prosedur terkait pelayanan yang diberikan KPU. Berbagai unsur masyarakat pun diundang dalam giat konsultasi publik tersebut. Mulai dari lembaga swadaya masyarakat, unsur swasta, akademisi, media, hingga karang taruna. “Kami merasa sudah baik.

Tapi jika tidak dilengkapi pandangan outsider dan penerima pelayanan tentunya akan jadi input bagi kami untuk memperbaiki pelayanan KPU pada masyarakat,” tandas Hamdan.

Hamdan menjelaskan, KPU adalah lembaga yang berkomitmen untuk memberi pelayanan terbaik kepada para peserta pemilu maupun para pemilih atau masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan tagline yang diemban lembaganya, yakni KPU Melayani.

Menurutnya, pelayanan KPU tak hanya dilakukan saat pemilihan saja namun juga di luar waktu Pemilu. Seperti pelayanan informasi, pelayanan mahasiswa magang, hingga riset. “KPU ada- lah lembaga yang memiliki karakter pelayanan baik terhadap peserta pemilu seperti capres, parpol, anggota DPD, dan calon kepala daerah. Ke- dua, juga memberi pelayanan kepada pemilih. Dalam konteks pelayanan kami tidak hanya melayani saat Pemilu saja,” ungkapnya. (tro/ord)

TRIBUN JOGJA/CHRISTI MAHATMA

BERDIALOG - Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko (kedua dari kiri), Kepala DLH Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto ; Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro; dan Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, R Krisma Eka Putra, berdialog dalam “Obrolan Tugu”, Kamis (13//4).

Serapan Bank Sampah Meningkat Hingga 4 Persen

YOGYA, TRIBUN - Pemasalahan sampah masih menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta. Gerakan zero sampah anorganik menjadi langkah Pemkot Yogyakarta untuk mengatasi kondisi sampah di Kota Yogyakarta.

Tentunya, keberadaan bank sampah di Kota Yogyakarta juga memiliki peran besar. Tidak hanya mengurangi sampah anorganik,tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto mengatakan sejak gerakan zero sampah anorganik digulirkan awal tahun 2023 lalu, Kota Yogyakarta sudah berhasil mengurangi 52 ton sampah . Peran bank sampah pun kini meningkat dalam pengelolaan sampah. “Dulu serapan sampah (melalui bank sampah) baru 1,9 persen. Dengan gerakan ini, setiap RW punya bank sampah dan anggotanya juga warga sendiri, sekarang serapan sampah bisa meningkat 3-4 persen,” katanya dalam “Obrolan Tugu”, Kamis (13/4).

Untuk bisa mengurangi sampah 100 ton di tahun 2023, pihaknya melakukan sosialisasi secara bertahap. Triwulan pertama ini, pihaknya menyasar masyarakat, selanjutnya yang menjadi sasaran adalah destinasi wisata, hotel, mal, hingga indus- tri. Selain itu, pihaknya juga menyasar tempat parkir, sehingga sampah di tempat parkir juga bisa terpilah.

“Jadi yang pertama hulunya dulu, kemudian bertahap ke hilir. Kalau di Kota Yogyakarta ini tidak hanya DLH saja yang mengatasi masalah sampah. Ada Dinas Kebudayaan yang mengurusi sampah dari Tugu hingga Kraton, kemudian ada DInas Perdagangan yang mengurusi sampah di pasar,” terangnya. Perlu inovasi Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko menyebut memang diperlukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan sampah, salah satunya bank sampah. Sehingga sampah tidak hanya dibuang, tetapi bersirlulasi dan berdaya ekonomi. “Tidak hanya mencanangkan bank sampah saja. Saat ini ada 608 bank sampah di Kota Yogyakarta. Tetapi kan perlu jalan keluar juga, menjadi tanggung jawab Pemkot Yogyakarta untuk mencari rekanan atau pengolahan, sehingga terintegrasi dan berdaya guna, syukur-syukur mendorong ekonomi,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta,Susanto Dwi Antoro menyebut pengurangan sampah yang dilakukan Pemkot Yogyakarta untuk masyarakat sudah berhasil. (maw/ord)