Hati-hati Jajanan Berbahaya

„ Disdikpora Bantul Beri Surat Imbauan ke Sekolah-Sekolah

BANTUL, TRIBUN - Ke - menterian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai respon adanya kasus seorang anak di Ponorogo yang mengalami luka bakar setelah mengkonsumsi jajanan es chiki ngebul dengan nitrogen cair.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul pun merespon hal tersebut dan meminta setiap sekolah meningkatkan lagi pengawasan, agar seluruh siswa tidak jajan sembarangan.

Satu di antara upayanya, adalah dengan mengimplementasikan program sekolah sehat dan sekolah ramah anak.

“Semua sekolah kita dorong untuk menjadi sekolah ramah anak, salah satunya soal kondisi kesiapsiagaan kaitannya dengan kesehatan. Dan, kami dapat informasi dari kemenkes, untuk mewaspadai jajanan yang tak sehat,” ujar Kepala Disdikpora Bantul, Isdarmoko, Sabtu (14/1).

Adapun arahan Kemenkes tersebut, sejalan program sekolah ramah anak. Menurutnya, salah satu komponen sekolah ramah anak adalah sarana prasarana yang ramah anak. Artinya, para siswa dihindarkan dari berbagai jajanan yang tidak sehat, dan mengandung zat-zat berbahaya, misalnya pengawet, pelezat, pewarna, pemanis buatan maupun juga kemasannya. “Kami akan mengeluarkan surat edaran secara resmi, agar sekolah dapat lebih hati-hati dan waspada terhadap jajanan di luar sekolah. Termasuk, kita imbau agar orang tua memantau anaknya, misalnya mengganti uang saku dengan bekal dari rumah, itu akan jadi lebih sehat,” ucapnya. Sementara Kepala SD Negeri Kasihan, Harsiana War- dani mengaku, sudah mendapat imbauan dari Disdikpora terkait kewaspadaan peredaran jajanan tak sehat di sekolah. Pun selama ini, untuk mengantisipasi siswa jajan di luar, pihaknya sudah menyediakan kantin sehat yang menjual makanan dan minuman yang sehat.

Semua sekolah kita dorong untuk menjadi sekolah ramah anak, salah satunya soal kondisi kesiapsiagaan kaitannya dengan kesehatan.

“Kami di sekolah pengelolaan kantin secara sehat. Selain itu, juga bekerjasama dengan instansi luar untuk pemeriksaan,” jelasnya.

Harsiana mengungkapkan, bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan BPOM untuk melakukan pemeriksaan supaya kantin di sekolahnya mendapatkan bintang keamanan pangan.

Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa sejak setahun terakhir, sekolah sudah melarang pedagang-pedagang jajanan terutama pedagang yang berpindah-pindah untuk tidak berjualan di depan gerbang sekolah.

“Khusus untuk siswa kelas atas, misalnya kelas VI kami minta untuk membawa bekal sendiri dari rumah, karena kantin hanya buka sampai pukul 13.00. Sementara siswa masih ada kegiatan les,” ungkapnya. (nto)

TRIBUNSTYLE. COM/ISTIMEWA/ DRAGONBREATH BAHAYAJajanan ngebul yang tren dikenal dengan Cikbul memakan korban.

Hanung Temukan Sejumlah Bagian

Rumdin Wakil Bupati Masih Asal-asalan

BANTUL, TRIBUN - Kabupaten Bantul kini memiliki rumah dinas jabatan Wakil Bupati dan telah secara simbolis diresmikan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, Kamis (12/1) lalu. Terkait hal tersebut, DPRD Bantul melakukan peninjauan rumah dinas (rumdin) tersebut dan menemukan bangunan senilai Rp4,4 miliar tersebut masih perlu dirapikan dan diperbaiki.

Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo memaparkan, berdasar hasil peninjauan dengan Forkopimda, ditemukan adanya pemasangan lantai keramik yang asalasalan, paralon saluran air hujan juga belum terpasang rapi, hingga pintu kamar yang tak bisa ditutup.

“Mumpung masih dalam masa pemeliharaan, pemenang tender harus merapikan pekerjaan yang belum selesai 100 persen,” ujarnya, Sabtu (14/1).

Menurutnya, DPRD sebagai lembaga yang mempunyai fungsi penganggaran dan pengawasan meminta pemenang tender untuk segera memperbaiki kekurangan yang ditemukan di rumdin Wabup Bantul tersebut. Terlebih, bangunan itu bisa berdiri karena pajak dari masyarakat Bantul, dan bukan uang pribadi. “Ya, harus diperbaikilah. Uang Rp4,4 miliar itu uang rakyat, bukan uang pribadi,” tandasnya.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawa - san Permukiman (DPUPKP) Bantul, Aris Suharyanta mengatakan, pihaknya akan meminta pemenang tender untuk membenahi dan merapikan bangunan yang menjadi bahan kritikan DPRD Bantul mulai dari pemasangan lantai keramik hingga pintu kamar yang tidak bisa ditutup.

“Ini kan masih masa pemeliharaan sampai enam bulan kedepan, mungkin dalam waktu satu bulan semuanya sudah diperbaiki dan rapi,” ujarnya.

Rumah dinas wakil bupati tersebut memiliki luas sekitar 555 meter persegi, yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Bantul seluas sekitar 2.645 meter persegi.

Pembangunan menelan anggaran sebesar Rp4,4 miliar dan paling banyak digunakan untuk pembangunan rumah inti, sisanya untuk membangun rumah asisten rumah tangga, pos satpam hingga tempat parkir dan taman.

Menurutnya, pembangunan rumah dinas wakil bupati Bantul telah memenuhi persyaratan, baik dalam perencanaan pembangunan, pengawasan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. “Terbangunnya rumah dinas wakil bupati ini dapat menunjang kebutuhan wakil bupati dan keluarga sebagai pejabat negara. Selain itu, dapat mempermudah mobilitas dan akses pelayanan masyarakat,” tandasnya. (nto)

Kantor Imigrasi Yogyakarta Buka

Layanan Sabtu dan Minggu

SLEMAN, TRIBUN - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta membuka layanan pembuatan paspor pada hari Sabtu dan Minggu. Layanan tersebut diberi nama Paspor Simpatik dan diselenggarakan sebagai rangkaian Hari Bhakti ke-73 Imigrasi pada 26 Januari nanti. Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DIY, Zamroni mengatakan, dibukanya layanan pada hari Sabtu dan Minggu itu, sebagai upaya agar Imigrasi bisa lebih dekat dengan masyarakat. “Ini juga membantu masyarakat yang belum sempat mengurus paspor pada hari kerja, bisa pada hari Sabtu dan Minggu,” tuturnya ditemui di Kantor Imigrasi Yogyakarta, Sabtu (14/1). Ia mengatakan, ada kuota 50 pemohon yang bisa diisi masyarakat pada Minggu (15/1). “Kuotanya 50 per hari dan langsung dilakukan pelayanan,” jelasnya lagi. Paspor Simpatik ini mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Banyak dari mereka yang datang sebelum jam 08.00, dan langsung dilayani petugas. Namun, agenda Paspor Simpatik ini hanya berlangsung dalam satu pekan ini dan belum akan jadi layanan reguler.

Kasi Lalulintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta,

Sigit Jatmiko menuturkan, selain kegiatan itu, dalam rangka Hari Bhakti ke-73 ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta juga masih menggelar program Easy Paspor.

Layanan Easy Paspor ini merupakan layanan jemput bola, memungkinkan pemohon dalam satu instansi atau komunitas mengurus paspor secara kolektif. “Jadi mengajukan surat permohonan dulu secara tertulis, nanti baru kami akan datang ke sana. Kuota minimalnya 50 pemohon. Selama Januari ini Easy Paspor sudah empat kali, tapi khusus Hari Bhakti Imigrasi ini kami laksanakan dua kali Easy Paspor dan dua kali Paspor Simpatik,” katanya. (ard)

EO Pesparawi 2022 Masih Menanggung Utang 16 Hotel

YOGYA, TRIBUN - Acara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII yang digelar di Yogyakarta pada tahun lalu, menyisakan permasalahan pelunasan pembayaran pihak yang turut menyokong suksesnya acara tersebut. Selain menyisakan tunggakan hotel, vendor-vendor yang turut membantu acara tersebut juga belum mendapatkan haknya.

Direktur Utama CV JPS Production, Antonius Giri Kurniawan menjelaskan, bahwa sebetulnya acara Pesparawi VIII kemarin merupakan angin segar, setelah hampir dua tahun industri hiburan dilumpuhkan pandemi Covid-19.

“Berita tentang akan diadakannya perhelatan Pesparawi Nasional XIII di Yogyakarta bagaikan secercah harapan untuk bergeliat kembali,” ucapnya, Sabtu (14/1).

Perhelatan yang diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Agama (Kemenag), Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN) dan Lembaga

Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD), serta Pemda DIY tersebut mulai disusun tata laksananya. Dari sana ditunjuklah PT Digital Solusi Sinergi (DIGSI) sebagai EO yang menjadi pelaksana acara Pesparawi Nasional XIII di Yogyakarta. Untuk memperlancar prosesnya, CV Jogja Prima Solusi (JPS Production) diajak bekerja bersama untuk support sebagai partner lokal. Ia menjelaskan, sejak kick off meeting 7 April 2022, JPS Production sepakat bergabung melalui kontrak kerjasama sebagai partner DIGSI, untuk memulai segala persiapan terkait pelaksanaan acara yang diselenggarakan pada bulan Juni tersebut.

Akhirnya pada 20 Juni 2022 – 26 Juni 2022 berhasil terselenggara Pesparawi Nasional XIII. Namun dibalik gegap gempitanya, acara tersebut menyisakan permasalah pelik terkait pelunasan pembayaran untuk pelaksanaannya.

“Enam bulan berlalu sejak berakhirnya acara Pesparawi Nasional XIII, masih banyak nominal yang belum terlunasi oleh PT Digital Solusi Sinergi (Digsi) kepada

JPS Production yang berimbas pada belum terbayarnya vendor- vendor yang turut andil dalam acara Pesparawi Nasional XIII,” ungkapnya. Dengan menyisakan total kekurangan pembayaran Rp2,8 miliar, tentunya permasalahan ini harus segera ada titik terang terkait penyelesaiannya. Ia berharap, semua pihak yang terkena imbasnya semisal para vendor panggung, sound, genset, multimedia, dekorasi, catering, publikasi, transportasi, dokumentasi bisa terpenuhi haknya.

“Kami dari JPS Production beserta para vendor menginginkan semua pihak yang terkait mulai dari Kemenag melalui Bimas Kristen, LPPN, LPPD dan juga Pemda DIY duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada,” ucapnya. Dirinya berharap, kekurangan pembayaran acara Pesparawi Nasional XII tidak berlarut-larut atau malah jadi semakin tidak terkendali. Apalagi, jangan sampai malah menjadi babak baru permasalahan lain yang mungkin muncul pada kemudian hari.

“Semoga dengan adanya kejadian ini semua pihak yang terlibat diberikan kesehatan dan hidayah akal sehat untuk terbiasa menyelesaikan masalah dengan mencari solusi terbaik serta bersikap bijaksana dan bertanggung jawab,” ungkapnya. Selain tunggakan pembayaran vendor, kegiatan Pesparawi XIII di Jogja menyisakan tunggakan ke sejumlah hotel hingga Rp11 miliar.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono mengatakan, bahwa EO baru membayar uang muka sebesar 30 persen dan masih utang kepada sebanyak 61 hotel, total tanggungan yang belum dibayarkan mencapai Rp11 miliar. Terkait hal tersebut, pihak Kemenag dan Pemda DIY mengaku, sudah menyerahkan semua anggaran untuk acara tersebut ke EO. (nto)

Profesi : Pengajar di Prodi DKV ISI Yogyakarta, Ilustrator/Pekerja Seni

Hobi : jalan jalan

IG : @lilyelserisa