Haryadi Dituntut 6,5 Tahun Penjara

 Kasus Suap Penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton

YOGYA, TRIBUN - Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 6 tahun 6 bulan penjara.

Dalam tuntutan JPU KPK yang dibacakan Zaenal Abidin, menuntut Haryadi Suyuti selama 6 tahun 6 bulan penjara, membayar denda sebesar Rp300 juta, subsider 4 bulan kurungan.

“Selain itu, terdakwa HS juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp185 juta dari uang yang sudah dinikmati sebesar Rp390 juta,” kata JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Yogyakarta, Selasa (14/2). Sebelum tuntutan dibacakan, terdakwa Haryadi Suyuti telah menyetor ke kas KPK sebesar Rp205 juta. Haryadi Suyuti menyetor uang sejumlah itu bertepatan hari ulang tahunnya ke-59, yakni tanggal 9 Februari 2023.

JPU KPK juga menuntut, agar hak dipilih sebagai jabatan publik untuk dicabut, setelah ter-

TUNTUTAN JPU KPK

 Mantan Wali Kota Yogyakarta dituntut 6,5 tahun penjara

 Bayar denda Rp300 juta subsider 6 bulan penjara

 Terdakwa Nurwidi dituntut 4,5 tahun penjara

 Terdakwa Triyan Budi dituntut 4 tahun penjara dakwa menjalani hukuman pokok. “Terdakwa Haryadi Suyuti didakwa menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar USD27.258 dengan rincian uang sebesar USD20.450 diterima terdakwa Haryadi Suyuti, sementara sebesar USD6.808 diterima melalui Triyanto Budi Yuwono yang merupakan ajudan sekaligus sekretaris Haryadi Suyuti,” ungkapnya. Penasihat terdakwa mantan

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, M Fahri Hasyim merasa keberatan atas tuntutan klien- nya berupa 6,5 tahun penjara pidana denda sebesar Rp300 juta, subsider 4 bulan kurungan.

Fahri menyebut, tuntutan dari JPU KPK itu masih berat bagi terdakwa Haryadi Suyuti. “Karena kemarin, kerugian itu sebetulnya terklasifikasi di dakwaan kedua, seharusnya pasal 11 kalau kerugiannya setelah dikembalikan itu kan dibawah Rp250 juta. Namun, itu hak daripada JPU, untuk itu penegak hukum saya kira beliau punya tugas itu.

Tugas kami nanti pembelaan,” katanya seusai sidang pembacaan tuntutan di PN Tipikor Yogyakarta. Fahri menyatakan, keberatan atas tuntutan kliennya tersebut akan diajukan saat sidang lanjutan dengan agenda pledoi atau pembelaan. “Ya, tunggu saja saya kira minggu depan ya. Waktunya harus bertahap,” ungkapnya.

Lebih jauh Fahri menyampaikan, bahwa mantan orang nomor satu di Pemerintah Kota Yogyakarta itu sudah mengembalikan nilai kerugian atas kasus tersebut. “Sudah, mengaku sudah mengembalikan, saya kira ini bagian daripada kesadaran. Sebagai manusia tidak bisa lepas dari kesalahan sebagaimana kita semua,” paparnya. Upaya pembelaan lainnya, lanjut Fahri, dalam kasus ini kliennya itu tak melakukan perbuatan tersebut seorang diri. “Kooperatif juga dan dia sebetulnya tidak sendiri. Untuk pasal 55 (UU Tipikor) sebetulnya dominan, karena dia tidak aktif. Berimbang saja,” tegasnya.

Sementara itu, JPU juga menuntut 4,5 tahun penjara kepada terdakwa Nurwidhihartana.

TRIBUNJOGJA/MIFTAHUL HUDA

TUNTUTAN - Haryadi Suyuti menjalani sidang secara daring dari Gedung KPK Jakarta, Selasa (14/2).

JCW : Tuntutan Sesuai

Fakta Persidangan

JOGJA Corruption Watch (JCW) turut mengapresiasi tuntutan yang dijatuhkan Jaksa Penuntun Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap terdakwa kasus suap penerbitan IMB, Haryadi Suyuti.

“JCW mengapresiasi tuntutan JPU KPK yang lumayan tinggi dibandingkan dengan terdakwa sebagai penyuap yang hanya dituntut 4,5 tahun penjara untuk terdakwa Oon Nusihono dan 4 tahun penjara untuk terdakwa Dan- dan Jaya Kartika,” kata Baharuddin Kamba, Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW. Karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi para aparat penegak hukum dalam hal ini JPU dari KPK.

“JCW menilai, tuntutan JPU KPK terhadap eks Wali Kota Yogyakarta bersama dua terdakwa lainnya, sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap dan terbilang cukup tinggi,” jelas Kamba. (hda)

Terdakwa Nurwidihartana juga dituntut denda sebesar Rp300 juta, subsider 4 bulan kurungan. Tak hanya itu, Nurwidi juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp285 juta. Namun sebelumnya, Nurwidi menyetor uang sebesar Rp5 juta ke kas KPK. “Sedangkan terdakwa Triyan Budi Yuwono dituntut selama 4 tahun penjara, pidana denda sebesar Rp200 juta, subsider 3 bulan kurungan,” ungkapnya.

JPU KPK menjerat terdakwa Haryadi Suyuti bersama dua terdakwa dengan lainnya dengan dakwaan pertama, yakni pasal 12 huruf a Jo pasal 18 UU 31/1999

Jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. (hda)

Disperindag DIY Cegah Praktik

Penimbunan dan Tying MinyaKita

YOGYA, TRIBUN - Kelangkaan stok MinyaKita di DIY menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY. Mereka melakukan sejumlah pengawasan secara langsung di lapangan terhadap distribusi MinyaKita. Dari laporan, hingga saat ini masih ada sejumlah temuan praktik tying serta bundling penjualan minyak goreng tersebut. Dalam praktik tying mengharuskan pembeli untuk membeli produk lain saat membeli MinyaKita. Bedanya dalam bundling, pembeli masih memiliki kebebasan untuk membeli produk satuan lain.

“Jadi untuk antisipasi kita memperketat di pengawasan. Termasuk jika ada indikasi penimbunan minyak,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY, Syam Arjayanti, Selasa (14/2).

Syam meminta semua pihak dapat aktif memberikan informasi terkait praktik tersebut. Sehingga memang bisa segera dilakukan sidak jika ditemukan praktik-praktik tersebut.

Temuan praktik tying dan bundling yang be- lum lama ini ditemukan juga sudah ditindaklanjuti oleh KPPU Kanwil VII dan Dinas Perdagangan se-Provinsi DIY. Sejumlah distributor juga telah dipanggil untuk diberikan edukasi.

Selain itu Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga telah menerbitkan surat edaran terkait praktik-praktik tersebut. Mengingat praktik tying dan bundling itu tidak hanya ditemukan di Jogja saja melainkan secara nasional.

“Terakhir sudah ada surat edaran dari Kemendag bahwa tidak boleh ada bundling itu.

Kemudian sudah terjadi kesepakatan pembelian minyak tidak lagi diikuti oleh pembelian barang tertentu,” terangnya.

Pihaknya turut bekerja sama dengan Satgas Pangan. Mengingat penindakan secara hukum akan dilamukan oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan Disperindag DIY hanya melaporkan temuan yang ada.

“Kalau pengaduan bisa langsung ke Disperindag atau ke saya langsung. Kami terbuka, apalagi untuk MinyaKita,” pungkasnya. (hda)

Warga Didenda Rp250 Ribu Usai Buang Sampah Sembarangan

JAJARAN Satpol PP Kota Yogya kembali menindak sejumlah warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan dan terbukti melanggar Perda No 10 Tahun 2012. Bahkan, terdapat dua pelanggar yang sampai diseret ke meja hijau, serta dikenai sanksi denda seusai putusan pengadilan.

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogya, Dodi Kurnianto, menandaskan, fenomena itu, seakan mengulang kejadian Januari lalu, ketika jajarannya menindak empat orang warga yang melakukan pelanggaran serupa. Karenanya, ia pun menegaskan, upaya pengawasan dan penindakan bakal digencarkan, guna menimbulkan efek jera. “Yang terakhir sanksinya denda juga, yang pertama Rp250 ribu, tetapi yang kedua kok rasanya tidak enak kalau saya sebutkan, karena hakim pertimbangannya macammacam, sehingga dendanya tidak terlalu besar yang satu,” ungkapnya, Selasa (14/2/23). Bukan tanpa alasan, imbuhnya, pelanggar pertama dikenai sanksi denda cukup besar hingga Rp250 ribu, karena melanggar dua pasal sekaligus yang tertuang dalam Perda No 10 Tahun 2012. Benar saja, setelah diamankan petugas, yang bersangkutan rupanya bukan penduduk, atau pemegang KTP Kota Pelajar. “Jadi, dia melakukan dua pelanggaran, karena dia warga luar kota, tapi membuang sampah di kota dan dilakukan secara sembarangan, tidak di tempatnya, sehingga terdapat dua pasal yang dilangar,” tandasnya. (aka)

SIMBOLISKetua Bawaslu DIY memukul gong sebagai tanda diluncurkannya gerakan ‘Jarimu Awasi Pemilu’, di Kota Yogyakarta, Selasa (14/2).

Gandeng Komdig, Bawaslu DIY

Ajak Tangani Berita Hoaks

YOGYA, TRIBUN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DI Yogyakarta meluncurkan program “Jarimu Awasi Pemilu” pada momentum satu tahun menjelang Pemilu 2024 di Yogyakarta, Selasa (14/2). Ketua Bawaslu DIY, Sutrisnowati mengungkapkan, melalui gerakan tersebut pihaknya menggandeng kominitas digital (komdig) dan netizen di Yogyakarta, untuk ikut serta mengawasi setiap tahapan Pemilu 2024. “Terlebih, satu tahun menjelang Pemilu ini, sudah banyak berseliweran ujaran kebencian, hingga hoaks di ruang-ruang digital kita,” urai Sutrisnowati. Oleh sebab itu, ia pun berusaha menyadarkan para pegiat yang aktif di dunia media sosial (medsos), agar polemik ini menjadi keprihatinan bersama. Bawaslu beralasan, ujaran kebencian dan berita hoaks di medsos itu berpotensi mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi.

“Makanya, kami menggandeng komunitas digital, supaya hoaks terkait kepemiluan dapat tertangani, bahkan kalau bisa dihilangkan,” tegasnya.

“Ini menjadi penting, sebagai penanda satu tahun menjelang Pemilu 2024, untuk menunjukkan kesiapan kita mengawal Pemilu 2024,” imbuh Sutrisnowati.

Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai stakeholder diperlukan Bawaslu dalam melangsungkan penga- wasan secara konsisten, serta berkelanjutan, untuk menepis beragam potensi kerawanan. Karena itu, momentum tersebut dimanfaatkan jajarannya untuk mempererat sinergitas dengan pihak eksternal, mulai kepolisian, ormas keagamaan, organisasi mahasiswa dan aktivis perempuan. “Bagaimanapun, upaya mitigasi harus didahulukan. Sehingga, hal-hal yang teridentifikasi kerawanan bisa bersama diminimalisasi sejak dini,” terangnya. Pada kesempatan itu pula, Bawaslu DIY meluncurkan Posko Kawal Hak Pilih untuk memastikan tiap warga Yogya yang sudah memenuhi syarat, tak tercecer dari daftar pemilih. (aka)