BIZ Gabah Kering Rp4.550 di Petani

„ Bapanas Tetapkan Harga Baru Pembelian Beras Jelang Musim Panen Raya

JAKARTA, TRIBUN - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan harga baru untuk pembelian gabah dan beras jelang panen raya padi pada bulan Maret 2023 yang akan datang.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, kebijakan ini diambil dalam rangka menjaga stabilisasi harga gabah dan beras di tingkat petani (hulu) hingga konsumen (hilir). Menurut Arief, ceiling price atau harga pembelian atas yang disepakati sangat penting dan krusial dalam persiapan menghadapi panen raya. Pasalnya, ceiling price tersebut akan menjadi batas atas harga pembelian gabah/beras bagi para penggilingan padi, sehingga baik penggilingan padi besar dan kecil memiliki plafon harga yang sama.

“Kesepakatan ceiling price ini sangat penting agar pada panen raya nanti tidak terjadi pembelian gabah/beras di tingkat petani dengan harga yang tidak terkendali, bahkan cenderung terlalu tinggi karena persaingan bebas antarpenggilingan demi menda- patkan gabah/beras,” jelas Arief dalam keteranganya, Selasa (21/2).

Pada kesepakatan tersebut, harga pembelian atas gabah kering panen (GKP) tingkat petani ditetapkan Rp4.550 per kg, GKP tingkat penggilingan Rp4.650 per kg, gabah kering giling (GKG) tingkat penggilingan Rp 5.700 per kg, dan beras medium di gudang Perum Bulog Rp9.000 per kg. Penetapan ceiling price ini mulai berlaku pada 27 Februari 2023 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. “Ceiling price yang disepakati tersebut lebih tinggi sekitar 8-9 persen dari harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.24 Tahun 2020. Kenaikan tersebut tentunya mempertimbangan naiknya harga pokok produksi saat ini,” ujar Arief. Adapun harga batas bawah atau floor price pembelian gabah/beras mengacu kepada HPP yang diatur Permendag No.24 Tahun 2020, yaitu GKP Tingkat Petani Rp 4.200 per kg, GKP Tingkat Penggilingan

BANDEROL BARU z Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan harga baru untuk pembelian gabah dan beras jelang panen raya padi pada Maret 2023 mendatang. z Ceiling price atau harga pembelian atas ditetapkan untuk gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), dan beras medium di gudang Perum Bulog. z Penetapan ceiling price ini mulai berlaku pada 27 Februari 2023 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Rp4.250 per kg, GKG Tingkat Penggilingan Rp5.250 per kg, dan Beras Medium di Gudang Perum Bulog Rp8.300 per kg. Ia mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan komitmen bersama antarpemerintah, penggilingan, serta pelaku usaha perberasan lainnya. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan lembar kesepakatan rapat oleh Kepala NFA, Perum Bulog, Satgas Pangan Polri, Perkumpulan Penggilingan

Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), dan beberapa korporasi pangan seperti PT Food Station Tjipinang Jaya (Food Station), PT Wilmar Padi, PT Surya Pangan Semesta, PT Buyung Poetra Sembada Tbk, PT Belitang Panen Raya, dan Menata Citra Selaras.

Usulan Revisi HPP

SERIKAT Petani Indonesia (SPI) sebelumnya sudah mengusulkan revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras menjadi Rp5.600 per kg dengan mempertimbangkan biaya yang ditanggung petani. Hal ini menurut Ketua Umum SPI, Henry Saragih menjadi penting karena saat ini tengah memasuki masa panen raya, sehingga penetapan harga yang layak menjadi sangat krusial.

pengeluaran untuk konsumsi. Padahal, menurut kelompok pengeluaran, terbagi menjadi tiga yaitu untuk konsumsi, investasi atau tabungan, dan pengeluaran yang diberikan ke pihak lain.

Tidak dipungkiri aspek lokalitas tidak bisa dikesampingkan. Pihaknya pun telah mencoba memberikan masukan, hanya saja aspek lokalitas belum bisa dimasukkan dalam metode survei.

Meski DIY dikatakan sebagai provinsi termiskin, namun indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan disebutnya juga turun. Artinya, dari sisi kesejahteraan masyarakat miskin sudah meningkat dibanding sebelumnya.

Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Dr Pande Made Kutanegara menyebut perlu ada pendekatan yang bersifat lokalistik dalam melihat kondisi kemiskinan sebagai data sanding dalam mengukur basis data kemiskinan. Hal itu karena kondisi DIY memang unik. Pihaknya juga mendorong agar pemerintah menjaga inflasi daerah, agar garis kemiskinan tidak naik dan menambah jumlah penduduk miskin dari sisi perhitungan. “Karena, DIY ini banyak mahasiswanya, permintaan pasti tinggi. Lha kan, inflasinya bisa naik terus. Nah, Pemda DIY harus menjaga inflasi daerah,” sambungnya.

Wakil Ketua Umum Kadin DIY, Wawan Harmawan, menambahkan, butuh kerja sama dari seluruh stakeholder untuk pengentasan kemiskinan di DIY. Tidak hanya pemerintah DIY dan kabupaten/kota, tetapi juga butuh peran perguruan tinggi, LSM, termasuk pengusaha. “Kadin di seluruh daerah juga dapat mengangkat potensi ekonomi dan talenta daerah dengan menunjukkan berbagai program unggulan masing-masing terkait pengembangan UMKM,” imbuhnya. (maw)

“Upah tenaga kerja sekarang Rp120.000150.000 per hari, terus sewa lahan capai 3-4 juta per hektare, sewa peralatan apa mau Rp400.000/hektare. Terus, biaya panen belum dihitung rata rata Rp3 juta/ha, bahkan di lain daerah masih ada biaya angkut,” katanya Henry, Selasa (21/2).

Henry melanjutkan, kebijakan ceiling price atau harga pembelian atas terbaru oleh Badan Pangan Nasional akan memperburuk kesejahteraan petani dan juga merugikan konsumen di Indonesia. Berkaca dari gejolak harga beras yang terjadi di Indonesia selama 2022 lalu, persoalan penyerapan beras untuk cadangan pemerintah menjadi salah satu permasalahan mendasar. Oleh karenanya, kebijakan penyerapan beras haruslah memperhatikan kesejahteraan petani dan konsumen.

“Dari sisi petani, harus ada jaminan harga yang layak sesuai dengan biaya yang ditanggung oleh petani. Sementara itu untuk pendistribusian kepada konsumen, perlu ada kontrol mengenai didistribusi beras terhadap masyarakat,” tambah Henry. (ktn)

Tidak representatif Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyesalkan keputusan Bapanas dalam menetapkan harga batas atas pembelian gabah atau beras, karena prosesnya tidak melibatkan organisasi petani untuk merumuskan kebijakan. Sebaliknya, Bapanas justru melibatkan korporasi pangan, seperti Wilmar Padi. Menurutnya, keterlibatan dalam menentukan batas atas harga menjadi ruang bagi korporasi pangan skala besar untuk dapat membeli gabah dari petani dengan harga murah, lalu memprosesnya dengan standar premium dan harga yang premium atau harga tinggi.

“Kesepakatan ini menjadi tidak representatif karena tidak ada perwakilan dari petani bahkan dari Kementerian Pertanian pun tidak dilibatkan,” kata Henry.

Ia menilai, disepakatinya harga bawah Rp4.200 dan harga batas atas Rp4.550 ini akan merugikan petani, karena cenderung abai terhadap fakta-fakta bahwa terjadi peningkatan biaya produksi dan modal yang ditanggung petani. Misalnya, kenaikan harga pupuk, kenaikan sewa tanah hingga kenaikan biaya upah pekerja bagi petani yang tidak mengusahakan sawahnya sendiri. (ktn)