Diyakini Lebih Cepat Dibanding Bali

 Kebangkitan Pariwisata Jogja Melampaui Pulau Dewata

TRIBUN JOGJA/CHRISTI MAHATMA

EDUKASI - Penjabat Fungsional Ahli Madya BBPOM Yogyakarta, Etty Rusmawati STP dan Ketua Komisi D DPRD DIY, Koeswanto saat acara DisCast Dinas Kesehatan DIY Podcast, Selasa (21/2)

BBPOM Edukasi Pengawasan

Agar Jamu Aman Dikonsumsi

YOGYA, TRIBUN - Jamu merupakan minuman tradisional yang kerap dijumpai masyarakat. Bahan alami yang terkandung dalam jamu pun memiliki khasiat untuk kesehatan dan tanpa efek samping.

Penjabat Fungsional Ahli Madya BBPOM

Yogyakarta, Etty Rusmawati STP mengatakan, jamu adalah obat tradisional dari Indonesia. Menurut Peraturan Kepala Badan POM Nomor 32 Tahun 2019 pengertian jamu, adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewani, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat.

“Jadi, jamu itu tak boleh dicampur dengan bahan kimia obat (BKO), karena sesuai definisi tadi jamu terbuat dari bahan alami. Kalau ada jamu yang kemudian dicampur BKO itu sangat membahayakan tubuh, karena obat harus ada dosisnya. Bahayanya bisa ke ginjal atau ke pengapuran tulang,” katanya saat DisCast (Dinas Kesehatan DIY Podcast), Selasa (21/02).

Nah, agar jamu yang didistribusikan di DIY aman dikonsumsi masyarakat, BBPOM gencar melakukan pengawasan, mulai pre-market dan post-market. Pengawasan pre-market dilakukan sebelum jamu tersebut diedarkan.

Pihaknya memeriksa dokumen izin edar, mengecek komposisi, ramuan, hingga sarana produksi. Tujuannya untuk memastikan jamu tersebut diproduksi sesuai standar dan tentunya memiliki izin edar.

Sementara post-market dilakukan dengan memeriksa sarana produksi dan distribusi. Pihaknya pun rutin mengecek di laboratorium, agar jamu yang beredar di pasaran tak mengandung bahan berbahaya. Ada tiga kategori produsen, yaitu Industri Obat Tradisional (IOT) yang merupa- kan industri besar, kemudian Usaha Kecil

Obat Tradisional (UKOT) merupakan produsen yang jamunya boleh dikonsumsi, dan Usaha Mikro Tradisional (UKOT) yang produknya berupa obat luar dan tidak untuk konsumsi.

Selain pengawasan, BBPOM Yogyakarta juga tak segan melakukan penindakan jika menemukan jamu tak memiliki izin edar, bahkan mengandung bahan berbahaya.

“Makanya kami melakukan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi). Sehingga, masyarakat sebagai konsumen itu berdaya, dan cerdas dalam memilih jamu dan tak tertipu klaim produsen nakal. Kami memiliki aplikasi BPOM Mobile, silakan diunduh.

Bisa untuk cek izin edar, karena ada juga produsen yang izin edarnya fiktif. Masyarakat juga boleh mengadukan kalau menemukan jamu yang tak sesuai, bisa lewat aplikasi itu, atau datang ke kantor, atau lewat media sosial kami,” ujarnya. Dukung Edukasi Jamu

Ketua Komisi D DPRD DIY, Koeswanto, mendukung pengawasan dan penindakan yang dilakukan BPOM. Menurut dia, upaya tersebut harus dilakukan untuk melindungi masyarakat. Meski begitu, upaya serupa juga harus dilakukan Dinas Kesehatan DIY. Sebab, tak mungkin pengawasan dilakukan sendiri oleh BPOM. Pihaknya juga mendorong Dinkes DIY melakukan sosialisasi terkait jamu tradisional agar tidak ditinggalkan.

“Saya penikmat jamu dan saya sendiri membuktikan khasiat jamu. Nah, ini harus disosialisasikan supaya jamu ini dikonsumsi masyarakat, kalau tidak dilestarikan nanti jamu itu bisa hilang. Promosinya harus digencarkan, terutama untuk generasi muda sebagai generasi penerus,” ungkapnya. Ia pun mendorong kafe hingga hotel ikut menyuguhkan jamu, agar semakin dikenal masyarakat. Sebagai daerah wisata, ia juga berharap jamu bisa dijadikan sebagai oleh-oleh khas DIY. (maw/ord)

YOGYA, TRIBUN - Geliat pariwisata di Yogyakarta benar-benar terasa sejak akhir 2022 hingga awal 2023 ini, selaras sebaran corona virus yang semakin mereda. Bahkan, para pelaku industri pariwisata pun meyakini, kebangkitan sektor tourisme di Yogyakarta cenderung lebih cepat dibandingkan Bali. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DI Yogyakarta, Deddy Pranowo Eryono berujar, dilihat tingkat okupansi hotel dan restoran terjadi lonjakan signifikan pada permulaan tahun ini. Benar saja, bulan Februari yang biasanya terbilang low season, sejauh ini, malah merangkak naik.

“Ini lumayan, tingkat huniannya bisa 60 persen rata- rata, sampai akhir Februari. Ini menandakan kebijakan pencabutan PPKM itu membangkitkan keinginan masyarakat untuk berwisata,” tandasnya.

Karena itu, tren kedatangan pelancong menuju Kota Pelajar pun mengalami peningkatan signifikan hingga melampaui Bali, yang notabene merupakan daerah kunjungan pariwisata nomor wahid di tanah air. “Bahkan, teman-teman (PHRI) di Bali juga heran, ya, Yogya kok bisa seperti itu pertumbuhannya. Padahal, penerbangan langsung dari luar negeri juga sudah dibuka lebar-lebar sekarang,” tandasnya.

“Nah, itu perbedaannya, karena pangsa pasar kita masih domestik. Kekuatan kita ini, kan, ada di pasar nusantara. Sementara di Bali, targetnya sekitar 85 persen wisatawan asing,” sambung Deddy. Tak heran jika tingkat okupansi perhotelan di seantero Yogyakarta mengalami lonjakan signifikan sepanjang Februari ini. Bahkan, ia menandaskan, torehan tingkat keterisian kamar 60 persen itu, melebihi catatan sebelum pandemi Covid-19 silam. “Sebelum pandemi, okupansi Februari maksimal 30 persen. Alhamdulillah, bulan ini memang banyak even MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) di Yogya, ya, mulai ATF, Rakernas PHRI, sampai dampak Harlah 1 Abad NU,”

Wisman Asia dan Asia Tenggara

Masuk Tiap Weekend

GABUNGAN Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY menyebut, penerbangan langsung dari Kuala Lumpur dan Singapura ke Bandara YIA berdampak signifikan pada kunjungan wisatawan Asia dan Asia Tenggara.

Ketua GIPI DIY, Bobby Ardyanto Setyo Ajie mengatakan, penerbangan langsung tersebut membuat turis Asia dan Asia Tenggara berkunjung ke DIY, saat akhir pekan (weekend) atau libur panjang.

“Peningkatan signifikan, wisman Asia dan Asia Tenggara terpantau melakukan pergerakan di weekend dan long weekend. Padahal, sebelum ada direct flight tak begitu. High cost buat mereka harus berganti 2 kali flight,” katanya, Selasa (21/2).

Ia menyebut, penerbangan langsung tersebut tak hanya berdampak positif bagi pariwisata, tetapi juga MICE (Meeting Incentive Convention Exhibition).

“Tak hanya berwisata, tapi business trip dan trip-trip lainnya termasuk suporting event pasti akan terprogres,” sambungnya.

Tingginya dampak pada industri pariwisata, ia pun berharap, ada penambahan langsung dari hub Eropa, seperti Abu Dhabi, Istanbul, atau Siem Reap. “Untuk high season wisman terutama dari Eropa itu akan datang pada Juni sampai pertengahan Oktober,” lanjutnya. (maw)

WISATA DIY BANGKIT terangnya. Punya Keunikan Direktur Pemasaran BOB, Agus Rochiyardi menjelaskan, Yogya memang masih berada di bawah Bali sebagai daerah kunjungan pariwisata favorit di tanah air. Hanya saja, menurutnya, Yogya memiliki segudang keunggulan dan keunikan tersendiri yang tak dimiliki daerah wisata lainnya. “Kekuatan Yogya itu, ada di perpaduan landscape, budaya dan pendidikan. Dengan adanya pendidikan, membuat konten-konten kreatif muncul terus dan membuat Yogya selalu hidup,” urainya. Sehingga, begitu pandemi Covid-19 mulai mereda, wisatawan nusantara yang jadi target utama, berbondongbondong lagi ke Yogyakarta. “Angkanya terus kita pantau. Melalui operator selular kita monitor pergerakan dari kabupaten satu ke kabupaten lain selama minimal 6 jam,” katanya. (aka)

 Tingkat okupansi hotel meningkat siginifikan pada awal tahun.

 Tingkat hunian pelancong 60 persen sampai akhir Februari.

 Yogya memiliki segudang keunggulan dan keunikan tersendiri.

Wagub Dukung Kolaborasi BKKBN dan Pemda DIY

WAKIL Gubernur (Wagub) DIY, KGPAA Paku Alam X mendukung terjalinnya kolaborasi antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Pemda DIY dalam menjalankan program Kampung Keluarga Berkualitas (KB).

“Kami punya 25 Desa Mandiri Budaya. Kami matur nuwun seandainya BKKBN itu juga bisa saling mengisi, bersinergi dengan program-program dari BKKBN yang terkait kekeluargaan dan urusan perempuan dan lain sebagainya,” ujar Wagub, saat menerima audiensi Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, beserta rombongan, Selasa (21/2). Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati Sumardi menambahkan, program

Kampung KB dapat dikolaborasikan dengan Desa Mandiri Budaya, khususnya program Desa Prima.

“Karena, untuk menjadi Desa Mandiri Budaya itu harus ada Desa Prima, dimana di dalamnya termasuk keluarga berkualitas. Jadi, ramah perempuan, peduli anak, kemudian keluarga berkualitas, itu untuk konsep Desa Prima,” terang Erlina. (tro)