Sragen paparan wakil bupati sragen 3

Page 1

Dedy Endriyatno Wakil Bupati Sragen-JATENG


SRAGEN

Luas Wilayah: 94.155 Ha Luas Sawah : 40.129 Ha Tanah Kering : 54.026 Ha Jml. Penduduk : 959.277 jiwa Laki-Laki : 441.672 jiwa Perempuan : 450.160 jiwa Jml. KK : 276.919 KK Mata Pencaharian * Petani : 55 % * Pegawai / Pengusaha : 15 % * Lain-lain : 30 %

Terdiri 20 kecamatan. Wilayahnya dibelah menjadi 2 wilayah : Utara Bengawan Solo & Selatan Bengawan Solo. Batas wilayah sebelah : Utara : Kabupaten Grobogan Selatan : Kabupaten Karanganyar Barat : Kabupaten Boyolali Timur : Kabupaten Ngawi, JaBm

Potensi : Pertanian Lahan Basah/Kering, Perdagangan, Industri, Pariwisata (situs purbakala Sangiran.) Industri Sarung Goyor dan Batik Tulis Utara: 11 Kec, 116 Desa, 4 Kel Selatan: 9 Kec, 80 Desa, 8 Kel


Waduk Kedung Ombo

BaBk Sragen

Museum Sangiran

Beras Organik

POTENSI SRAGEN Furniture


PTSP Plus

On Line System

KABUPATEN SRAGEN

BPTPM 73 ijin , 2 Non Perijinan

(Permendagri 24 / 2006, Permendagri 20/2008, Perpres 27/2009))

PERIZINAN DAN NON IZIN

12 Perijinan 23 Non Perijinan

BUPATI PTSP

UPTPK (PTSP-­‐PK) 16 Jenis Pelayanan (Perbup Sragen No. 2 Tahun 2012)

PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Permendagri No 4/2010 KEPEGAWAIAN (Pelayanan

adm kepegawaian PNS di Kecamatan) Pajak Motor.

PADMA (Pelayanan Administrasi Terpadu Desa/Kelurahan)

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

( 7 jenis Pelayanan)


UPTPK Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan

Free Powerpoint Templates


LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA UPTPK 1. Keberadaan TKPKD belum menjawab kebutuhan riil masih bersifat administratif dan tidak fokus. 2. Pelayanan kemiskinan belum terintegrasi dan sifatnya masih parsial yang dilakukan di berbagai satker. 3. Data kemiskinan Belum update dan belum terintegrasinya data kemiskinan (indikator di masing masing satker). 4. Masyarakat miskin harus mendatangi ke berbagai satker untuk mendapatkan pelayanan kemiskinan. 5. Mewujudkan cita-cita founding fathers untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai upaya membayar hutang kemerdekaan.


UUD 1945 PASAL 34 (1)  Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2)  Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3)  Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

DASAR HUKUM


PERPRES NO.15 TAHUN 2010

PASAL 16 AYAT(2) Ditingkat Kabupaten/Kota dibentuk TKPK Kabupaten/Kota yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota.

DASAR HUKUM


PERBUP SRAGEN NO 2 TAHUN 2012 PASAL 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan. PASAL 6 (1)  UPT-PK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen. (2)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT-PK mempunyai fungsi : a.  b.  c.  d.  e.  f.

pengkajian dan pelaksanaan analisis pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan; perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan; pengkoordinasian terhadap pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan dengan SKPD terkait; penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas; pengkajian, penghimpunan, dan pembaharuan (updating) database kemiskinan sesuai bidang tugas; pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.


Indikator Survey Data Program Anggaran

DINAS KESEHATAN JAMKESDA

BAG. SDA RASKIN

DINAS PENDIDIKAN BSM

BAG. KESRA BEASISWA MAHASISWA

8 unit kerja

Bagito

6 unit kerja

BERAS

ANAKNYA MAU SEKOLAH

6 unit kerja

BADAN DIKLAT DIKLAT KETERAMPILAN DISNAKERTRANS MAGANG JEPANG

4 unit kerja

DINAS SOSIAL 1.  RTLH 2.  SANGDUTA

4 unit kerja

4 unit kerja

Birokrasi panjang Berbelit-­‐belit SAKIT

Miskin Harta Miskin Pengetahuan Miskin Teman Beban hidup Bencana

ANAKNYA MAU KULIAH

INGIN TERAMPIL/ KERJA

RUMAH TIDAK LAYAK

Tdk tepat sasaran Model proyek Monev lemah Tumpang tindih Anggaran boros

Banyak kantor, perjalanan, surat, waktu

KELUARGA MENINGGAL

Kondisi Rumah, Resiko tinggi Penyakit, Bumil risti, Yatim Piatu, Balita, Anak sekolah, Remaja Difabel berkebutuan kusus, Pengangguran usia produktif, Lansia miskin PGOT.


UPT-­‐PK Kec / PATEN

PANGKAS SISTEM BIROKRASI

UPT-­‐PK Desa/PADMA

UPT-­‐PK KABUPATEN

Ø  Warga Miskin hanya perlu ke UPTPK saja dapat KARTU SARASWATI Ø  Staf UPTPK kemudian langsung menangani aduan dengan berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait Ø  Unit Kerja mempunyai database tunggal dan kriteria yg sama tentang kemiskinan Ø  fisien, prakBs, dan graBs.

SEKSI DATA PELAPORAN •  SATU KRITERIA •  SINGLE DATABASE

SEKSI KESEHATAN

JAMKESDA

DINAS KESEHATAN

SEKSI SOSIAL EKONOMI

SEKSI PENDIDIKAN BSM BS

BEASISWA MAHASISWA

DINAS PENDIDIKAN

BAG. KESRA

RASKIN

BAG. SDA

DIKLAT

1.RTLH 2.SANGDUTA

BADAN DIKLAT

DINAS SOSIAL

KETERAMPILAN

MAGANG JEPANG

DISNAKER TRANS

SATU KRITERIA, SINGLE DATABASE, PLUS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN DUKUNGAN JARINGAN INTERNET KE SEMUA SKPD, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN


JENIS LAYANAN UPTPK 1.  2.  3.  4.

SEKSI DATA DAN PELAPORAN SEKSI KESEHATAN SEKSI PENDIDIKAN SEKSI SOSIAL EKONOMI


1.  2.  3.  4.

Menerima pengaduan dari masyarakat Melakukan pengolahan data Melakukan Amanat TKPKD Validasi data kemiskinan Data TNP2K Tahun 2011 Kabupaten Sragen KK MISKIN

87.768 KK

1. Sangat Miskin

36.282 KK

2. Miskin

25.745 KK

3.Hampir Miskin

25.741 KK

JIWA MISKIN

308.783 JIWA


Pemilik Kartu Saraswati adalah Keluarga Miskin di Kabupaten Sragen yang berhak mendapat layanan UPTPK sesuai prioritas kebutuhan saat itu Identifikasi KK Miskin dilakukan dengan verifikasi status sosial ekonomi dan keadaan rumah langsung di lapangan


1.  Kartu SINTAWATI 2.  Keringanan Biaya Pendidikan KK Miskin (SMK/SMA) 3.  Beasiswa Mahasiswa Berprestasi (PTN pulau Jawa) 4.  Penanganan Pekerja Anak dan Anak Putus Sekolah 5.  Bantuan Biaya Pendidikan Non Formal (DIKLAT)

SISWA PINTAR WARGO SUKOWATI


1.  Rumah Sehat Layak Aman Warga Sukowati (RUSELAWATI) 2.  Paguyuban Kesejahteraan Rakyat (PAKESRA) 3.  Pemberian Santunan Uang Duka Cita (SANGDUTA) 4.  Bantuan sembako lansia miskin 5.  Bantuan Penyandang Cacat Berat miskin 6.  Bantuan Gerobak pedagang jajanan malam 7.  Pemberian RASKIN 8.  Magang Jepang


DUKUNGAN TIK TERHADAP UPTPK

JARINGAN ONLINE WEBSITE MATRA

APLIKASI SURAT APLIKASI SARASWATI

WEBSITE UPTPK


PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN KAB. SRAGEN* Angka Kemiskinan Kab. Sragen 20 19 18

17.95

17

16.72

16

15.93 14.87

15

14.86

14 13 12 11 10 2011

2012

2013

2014

2015

Berdasarkan data SUSENAS BPS tahun 2011 mencapai 17.95%. Setelah keberadaan UPTPK tahun 2012 turun menjadi 16.72% , tahun 2013 turun menjadi 15.93% , tahun 2014 turun menjadi 14.87%, tahun 2015 turun menjadi 14.86% * Berbagai faktor


JADIKAN DIRIMU BAGIAN DARI SOLUSI JIKA ENGKAU BUKAN BAGIAN DARI SOLUSI, BISA JADI ENGKAU BAGIAN DARI MASALAH

’’

Dedy Endriyatno



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.