Bina rohani

BaGaIMaNa MeLIHaT KORUPSI?

Oleh ReTNI MaRDUSaRI

Krupsi memang menjadi masalah utama di negara berkembang seperti Indonesia. Untuk medikteksi korupsi sangatlah sulit. Sejak 25 tahun terakhir belum ada kasus korupsi, lebih-lebih yang besar, dapat ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Banyaknya kasus jual-beli keadilan, membuat koruptor makin merasa nyaman dan aman-aman saja.

Hal itu berbeda dengan pengadilan yang akan digelar di akhirat. Hakimnya adalah malaikat yang tidak mau disuap, sehingga para penjahat apa pun bentuknya akan dapat dieksekusi sebagaimana mestinya.

Tentang korupsi ada pendapat, apabila seorang karyawan membawa pulang gajinya atau upahnya lebih daripada yang telah menjadi kesepakatan, atau tidak sesuai peraturan yang berlaku, itu sebuah korupsi. Sebagai contoh, PNS golongan tertentu, dengan besar gaji tertentu, bisa membawa pulang gaji lebih dari ketentuan karena mendapat tambahan dari pemberian, transaksi jual-beli, dan sebagainya.

Rasulullah pernah menjelaskan dengan sabdanya:

“Barang siapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, itu namanya korupsi” (HR abu Dawud).

Korupsi di atas merupakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang memperoleh penghasilan di atas ketentuan yang tentunya tidak jelas sumbernya, atau jelas sumbernya tetapi merupakan penyimpangan dari ketentuan.

Korupsi di dalam pemerintahan terjadi apabila ditemukan antara perenca-

rePro. kaLam/Pewara

kaLam/Pewara

naan dan pelaksanaan ada perbedaan atau terjadi penyimpangan, sehingga merugikan negara. Dalam unit kerja pemerintah, apabila dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya penyimpangan secara administratif, maka itu tidak dapat dikatakan korupsi.

Menurut pengertian di atas pencairan dana dengan kuitansi fiktif tidak termasuk korupsi, selama dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Sebagai contoh, alokasi dana untuk pembelian barang habis pakai, kelengkapan administrasinya memenuhi persyaratan, yakni ada kuitansi pembelian, ada faktur pengiriman barang, ada catatan barang masuk dan barang keluar. Maka, selesailah sudah persyaratan yang diperlukan dan secara administratif tidak ditemukan tanda-tanda korupsi.

Sebaliknya, sekalipun dana tersebut dibelanjakan dengan sungguhsungguh, barang juga dipergunakan sebagaimana mestinya, namun apabila persyaratan administrasinya, yakni kuitansi pembelian, faktur pengiriman barang, catatan barang masuk barang keluar tidak terpenuhi, dianggaplah itu suatu penyimpangan atau korupsi. Dugaan korupsi bisa muncul karena kurang tertibnya administrasi, sehingga diperkirakan uang yang dialokasikan untuk barang habis pakai tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kecurigaan itu memang masuk akal karena bukti tertulis tidak ada, atau ada tetapi kurang lengkap. apabila alokasi dana itu untuk barang-barang inventaris, uang itu tidak bisa dikorupsi dengan cara seperti itu. Hal itu terjadi karena barang-barang inventaris tercatat terus, tidak bisa dihabiskan, melainkan dengan cara lelang terbuka yang dilaksanakan oleh kantor lelang negara, apabila semua itu sudah menjadi barang bekas atau rongsokan. Sehingga, menghapuskan barang inventaris relatif lebih sulit, selain prosesnya agak lama. Karena barang-barang inventaris ini tercatat terus, apabila barang inventaris ini digunakan di rumah pejabat, pada saat ada pemeriksaan oleh yang berwenang, inventaris itu dibawa ke kantor untuk sementara.

Berangkat dari semua itu, untuk mengukur atau mengetahui seseorang korupsi atau tidak, hanyalah pribadi seseorang itu sendiri. Bagi yang ada kesempatan korupsi dan melakukannya, mulai saat ini marilah kita kurangi, syukur-syukur bisa sembuh total. Bagi yang belum mendapatkan kesempatan korupsi bersyukurlah.

retni marDuSari mahasiswa Pendidikan akuntansi fiSeunY