bina rohani
BAGAIMANA MELIHAT KORUPSI? O l e h R e tni Ma rdus a ri
K
rupsi memang menjadi masalah utama di negara berkembang seperti Indonesia. Untuk medikteksi korupsi sangatlah sulit. Sejak 25 tahun terakhir belum ada kasus korupsi, lebih-lebih yang besar, dapat ditangkap dan diadili sesuai hukum yang berlaku. Banyaknya kasus jual-beli keadilan, membuat koruptor makin merasa nyaman dan aman-aman saja. Hal itu berbeda dengan pengadilan yang akan digelar di akhirat. Hakim nya adalah malaikat yang tidak mau disuap, sehingga para penjahat apa pun bentuknya akan dapat dieksekusi sebagaimana mestinya. Tentang korupsi ada pendapat, apabila seorang karyawan membawa pulang gajinya atau upahnya lebih daripada yang telah menjadi kesepakatan, atau tidak sesuai peraturan yang berlaku, itu sebuah korupsi. Sebagai contoh, PNS golongan tertentu, dengan besar gaji tertentu, bisa membawa pulang gaji lebih dari ketentuan karena mendapat tambahan dari pemberian, transaksi jual-beli, dan sebagainya. Rasulullah pernah menjelaskan dengan sabdanya: “Barang siapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesu atu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, itu namanya korupsi” (HR Abu Dawud). Korupsi di atas merupakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang memperoleh penghasilan di atas keten tuan yang tentunya tidak jelas sumber nya, atau jelas sumbernya tetapi meru pakan penyimpangan dari ketentuan. Korupsi di dalam pemerintahan terjadi apabila ditemukan antara perenca-
Repro. kalam/pewara
kalam/pewara
naan dan pelaksanaan ada perbedaan atau terjadi penyimpangan, sehingga merugikan negara. Dalam unit kerja pemerintah, apabila dalam pemeriksaan tidak ditemukan adanya penyimpangan secara administratif, maka itu tidak dapat dikatakan korupsi. Menurut pengertian di atas pencair an dana dengan kuitansi fiktif tidak ter masuk korupsi, selama dapat dipertang gungjawabkan secara administratif. Sebagai contoh, alokasi dana untuk pem belian barang habis pakai, kelengkapan administrasinya memenuhi persyarat an, yakni ada kuitansi pembelian, ada faktur pengiriman barang, ada catatan barang masuk dan barang keluar. Maka, selesailah sudah persyaratan yang diperlukan dan secara administratif ti dak ditemukan tanda-tanda korupsi. Sebaliknya, sekalipun dana tersebut dibelanjakan dengan sungguhsungguh, barang juga dipergunakan sebagaimana mestinya, namun apabi-
la persyaratan administrasinya, yakni kuitansi pembelian, faktur pengiriman barang, catatan barang masuk barang keluar tidak terpenuhi, dianggaplah itu suatu penyimpangan atau korupsi. Dugaan korupsi bisa muncul ka rena kurang tertibnya administrasi, sehingga diperkirakan uang yang dialokasikan untuk barang habis pakai tersebut dipergunakan untuk ke pentingan pribadi atau kelompoknya. Kecurigaan itu memang masuk akal karena bukti tertulis tidak ada, atau ada tetapi kurang lengkap. Apabila alokasi dana itu untuk barang-barang inventaris, uang itu tidak bisa dikorupsi dengan cara seperti itu. Hal itu terjadi karena barang-barang inventaris tercatat terus, tidak bisa dihabiskan, melainkan dengan cara lelang terbuka yang dilaksanakan oleh kantor lelang negara, apabila semua itu sudah menjadi barang bekas atau rongsokan. Sehingga, menghapuskan barang inventaris relatif lebih sulit, selain prosesnya agak lama. Karena barang-barang inventaris ini tercatat terus, apabila barang inventaris ini digunakan di rumah pejabat, pada saat ada pemeriksaan oleh yang berwenang, inventaris itu dibawa ke kantor untuk sementara. Berangkat dari semua itu, untuk mengukur atau mengetahui seseorang korupsi atau tidak, hanyalah pribadi seseorang itu sendiri. Bagi yang ada kesempatan korupsi dan melakukannya, mulai saat ini marilah kita kurangi, syukur-syukur bisa sembuh total. Bagi yang belum mendapatkan kesempatan korupsi bersyukurlah.
Retni Mardusari mahasiswa Pendidikan Akuntansi FISE-UNY
P e wa ra D i n a m i ka MARET 2009
45
