KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Disampaikan dalam rangka Dialog Nasional Dalam Mewujudkan Pengakuan Terhadap Wilayah Adat dan Wilayah Kelola Rakyat Mataram, 18 April 2015
PEMIKIRAN PRINSIP DASAR • DEMOKRASI DAN KONSEP AKTUALISASI (freedom,and autonomy, equality, RepresentaHon and ciHzenships) • PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN • PENDEKAAN EKOSISTEM • PEOPLE CENTERED DEVELOPMENT • PLANNING AS A DIALOGUE • ORIENTASI PEMBANGUNAN PRESIDEN JOKOWI – Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian – Nawacita – CiHzenships dan peran pemerintah – Keberpihakan masyarakat
MEMBANGUN INDONESIA DENGAN NAWA CITA
(RPJMN 2015-‐2019 sesuai dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015)
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial 8. Melakukan revolusi karakter bangsa
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerak sektor-sektor strategis ekonomi domestik
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
2014-2019 : Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
3. Membangun Indonesia dari pinggiran 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum
5. Meningkatkan kualitas manusia
• Perkembangan pengertian ttg wilayah : – Area, Distrik, Teritorial, Daerah komando, Tempat Operasi – Era nomaden – Masa Peradaban (lembah, sungai, dll), masuk filosofis religi, surga neraka. – Indikasi komersial : tambang, mineral,
• Definisi (Branch, 1988) : wilayah adalah ruang yang dapat diukur dengan satu atau lebih karakteristik yang ditetapkan oleh alam atau didelineasi oleh manusia untuk digambarkan atau diuraikan, dianalisis, dikelola atau untuk tujuan lain. 4
HIGHLIGHT PEMBANGUNAN WILAYAH BERBASIS SUMBERDAYA – wilayah secara terpadu sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, ciri dan daya dukung lingkungannya, sebagai ekosistem. – keseimbangan pemanfaatan ruang antar kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu eksositem – keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut pesisir dan pulau-pulau kecil dalam satu kesatuan wilayah kepulauan – efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional – memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan 5
INSTRUMEN PERENCANAAN DAERAH 1. STANDARISASI ( seperti standar emisis, standard air,dll) 2. FORMULASI PRESKRIPSI (TATA RUANG/TATA GUNA LAHAN) 3. INFRASTRUKTUR 4. KEBIJAKAN HARGA/SUBSIDI/PAJAK 5. PENETAPAN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMERINTAH 6. ASPEK LEGAL 7. KEBIJAKAN 8. PENDEKATAN NEGARA DONOR 9. MINAT INVESTASI 10. PROYEKSI LINGKUNGAN
6
Landscape : Topologis dan chorologis B
EKOSISTEM adalah dinamika yang kompleks suatu komunitas tanaman, hewan dan mikroorganisme dan lingkungan nir-‐hayaS B yang berinteraksi sebagai unit yang berfungsi.
A
A
F A K T O R -‐F A K T O R PE MB E N T U K A N L A H A N Keterangan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Pekerjaan Sipil, reklamasi, P enambangan. Konstruksi Dam dan drainase 3 Pengendalian banjir, pengaturan sungai Polusi air Tanaman Pengaruh dalam evolusi 1 2 4 9 Polusi Udara Pengaruh dalam evolusi Pemuliaan, migrasi 6 7 8 Penanaman, perusakan, konsumsi Evaporasi , hujan Iklim Manusia Tumbuhan Pembaawa geografis Air Penunjang Nutrisi MA N U SIA V E G E TA SI Organisasi, kegiatan perencanaan 10 13 Run-‐off Erosi, s edimentasi 11 Aquifer Lahan Air Lahan Reklamasi, tillage, konservasi, perusakan, 12 waktu pemupukan 18. Bahan Organik 19. Pengendapan Organik 15 14 17 18 20 21 22 20. Pupuk alam 21. Makanan, perusakan 16 Tanah 23 22. Perusakan, perlindungan, perburuan 23. Pemuliaan t ernak dan ikan Bentuk Binatang B en tu k 30 24. Kemiringan, penyinaran, drainase Lahan 25. Sedimentasi, dislokasi, material L a h an 26. Sedimentasi 25 26 27 28 29 27. Sedimentasi 31 28. Bahan dasar Batuan 32 24 29. Serangga 30. Hewan/kuman air 27 31. Homogenisasi struktur, pelembaban organic 32. Mineral 25 26 27 28 29 Hubungan keterkaitan/ketergantungan
F L O RA
IK L IM
A IR
LAHAN
TA N A H
F A U N A
BA TUA N
3 . Faktor-‐faktor Pembentukan Lahan (Sumber : ZONNEVELD, 1979) Gambar
Saling ketergantungan antara lahan, manusia dan hewan yang paling nyata
EKOSISTEM • Adanya keterkaitan antara berbagai komponen pemanfaatan kawasan dan sumberdaya • Adanya keterkaitan ekologis antar ekosistem/kawasan • Pemanfaatan sumberdaya yang beragam (dapat menimbulkan berbagai konflik) • Wilayah dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan preferensi yang berbeda • Adanya sifat common property dan open access dari sumberdaya
PRINSIP-‐PRINSIP PENDEKATAN EKOSISTEM
SUMBER : GALLENT, et al, 2008. (Introduction to Rural Planning).
PRINSIP 1. tujuan pengelolaan lahan, air dan sumberdaya kehidupan semata-‐mata untuk kebutuhan masyarakat PRINSIP 2. Pengelolaan didesentralisasikan pada unit terendah yg relevan PRINSIP 3. Manager ekosistem perlu memperSmbangkan adanya pengaruh terhadap ekosistem lain PRINSIP 4. Megenali manfaat potensial dari pengelolaan dan perlu ada pengerSan dan pengelolaan pada konteks ekonomi (kurangi distorsi pasar yang mempengaruhi efek biologi, gariskan insenSf untuk mengembangkan konservasi keragaman dan penggunaan yang sustainable serta internalisasikan dan manfaat dalam ekosistem.PRINSIP 5. prioritaskan pada fungsi dan struktur konservasi
PRINSIP 6. Ekosistem dikelola sebatas kemampuan daya dukungnya. PRINSIP 7. dikelola dalam waktu dan ruang yang tepat PRINSIP 8. Pengelolaan ekosistem harus diatur untuk jangka panjang PRINSIP 9. Pengelolaan harus bisa mengenali perubahan yang Sdak terhindarkan PRINSIP 10.Pendekatan ekosistem perlu mencari keseimbangandan integrasi antara konservasi dan penggunaan keragaman hayaS PRINSIP 11.Pendekatan ekosistem perlu memperSmbangkan semua informasi termasuk keilmuan dan indigeneous serta pengetahuan lokal , inovasi ataupun praktek. PRINSIP 12. Pendekatan sistem perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat dan berbagai disiplin ilmu
Key principles in environmental governance : – Embeds the environment in all levels of decision making and acHon – Conceptualizes ciHes and communiHes, economic and poliHcal life as a subset of the environment – Emphiszes the connecHon of people to the ecosystems in which they live. – Promotes the transiHon from linier systems to the circular systems.
CITIZENSHIPS 1) PENDUDUK BUKAN SEKEDAR CLIENT
Definisi client • The party for which professional services are rendered, as by an aZorney. • A customer or patron: clients of the hotel. • A person using the services of a social services agency. • One that depends on the protecHon of another.
2) PENDUDUK ADALAH CITIZEN ATAU WARGA NEGARA
• • • • •
CiHzen, normally associated with the right to work and live in a country having rights to have possessions, immuniHes, expectaHons, w Civic parHcipaHon in government could act upon material things as well as other ciHzens, in the sense of buying or selling property, possessions, Htles, goods. "broad bond" linking "a person with the state" and gives people a universal idenHty as a legal member of a specific naHon
3) SCOPE PENANGANAN KEPENDUDUKAN • Kehormatan : idenHtas, sekolah, produkHf,dsb • Perlindungan : fisik seperH kesehatan, aman, dll serta psikis, terhormat, kesetaraan, aman , dll • ProspekHf : berencana, masa depan, pengendalian, kualitas penduduk, dsb
Kaitan Populasi Penduduk, Pembangunan dan Lingkungan
• Pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi • Pertumbuhan dan penyediaan pelayanan sosial • Pertumbuhan penduduk, pengelolaan lingkungan hidup dan penggunaan lahan • Distribusi penduduk dan pengelolaan lingkungan, disparitas wilayah, masalah perkotaan, lemahnya kohesi sosial dan perubahan kepadatan penduduk • Dinamika penduduk dan pencemaran tanah, air dan udara.
PERENCANAAN WILAYAH • PERENCANAAN adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. • PEMBANGUNAN DAERAH adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pemabngunan manusia • PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu
Pendekatan perencanaan TR PENDEKATAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH n
n
n
n
Lahan dan komponennya dinilai untuk penuhi kebutuhan manusia menurut dimensi ruang dan waktu. Berubah dengan permintaan baru, maka perenc tidak semata akademik diatas kertas, tapi tujuan hrs spesifik Perencanaan harus memperhatikan : kebutuhan, kemampuan teknis, tenaga kerja dan modal. Larangan dengan peraturan tidak akan berhasil dilaksanakan. Kepekaan menjadi penting.
Rencana penggunaan SDL n n
n
n n
Penilaian akan kebutuhan skrg & yad, periodik Atasi konflik lahan, individual atau masy, untuk penuhi kebutuhan skrg & yad Identifikasi alternatif penggunaan berkelanjutan dan tetapkan pilihan Perencanaan dengan kebutuhan perubahan Belajar dari kesalahan
(Sumber : FAO, 1976, 1984, 1989)
LANDSCPAE DAN KONFLIK nď Ž
nď Ž nď Ž
Akan terkait dengan 3 persoalan : archeological herritage, management of cultural landscape serta sustainable future. Unutk siapa? Kapan waktunya dan untuk standar kesejahteraan yang seperti apa ? Untuk menjawab hal tersebut yang dengan ciri dinamis, maka land use patterns atau tata ruang perlu hadir secara dinamis dan merespons secara konstan perubahan ekologi, politik dan sosial ekonomi. Disini muncul ciri ketahanan (resiliensi). Yang semua itu disebut sustainable cultural landscapes.
Kriteria Sustainable landscape nď Ž
nď Ž
nď Ž
Maintenan level of diversity to support viable social configuration Membangun pertanian yang homogen akan mendorong mekanisasi dan ini berlawanan dengan upaya maintain diversity secara ekologis ataupun format sosial serta archeological herritage. Keterlibatan masyarakat lokal secara imperatif untuk mendukung diversity dalam rnagka sustainabilitas
RENCANA KEGIATAN UNTUK WILAYAH KELOLA MASYARAKAT q Hutan Kemasyarakatan q Hutan Desa q Hutan Tanaman Rakyat
12,7 Juta Ha
q Kemitraan Kehutanan q Hutan Rakyat q Hutan Adat
LANGKAH PERCEPATAN PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT (YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUP LHK ) 1. MEMBENTUK SATGAS PENGEMBANGAN AKSES MASYARAKAT (Kepmen LHK Nomor 919/Menhut-‐II/2014 tanggal 29 Des2014) : 2. PENYIAPAN PETA ARAHAN KELOLA PERHUTANAN SOSIAL SELUAS 12,7 HA 3. PENYEMPURNAAN REGULASI PERHUTANAN SOSIAL : a. PENYEDERHANAAN TATACARA PERIZINAN (HKm, HD,HTR) b. PENAJAMAN KRITERIA KELOLA MASYARAKAT 4. MENYIAPKAN INPRES PERHUTANAN SOSIAL 5. SOSIALISASI DAN PENEGMABNAGNS ECARA PARALEL
PROYEKSI RENCANA WILAYAH KELOLA MASYARAKAT DAN ADAT (2015 -‐ 2019 )
1. HKm, HD, HTR = 4,8 JUTA HA 2. KEMITRAAN KEHUTANAN = 6,8 JUTA HA 3. HUTAN ADAT = 1,1 JUTA HA
IDENTIFIKASI AREAL KELOLA PERHUTANAN SOSIAL PER PROVINSI
PETA IDENTIFIKASI SEBARAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT DAN ADAT
IDENTIFIKASI USULAN HUTAN ADAT DI DALAM KAWASAN HUTAN
Sumber : Badan Registrasi Wilayah Adat
LANGKAH-‐LANGKAH PEMANTAPAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT (ADAT) 1. SEKUENSIAL : IdenHtas-‐wilayah-‐embedded masalah 2. PEDOMAN DAN DORONGAN PENETAPAN IDENTITAS (UU, PERDA) 3. DELINEASI WILAYAH PENETAPAN WILAYAH HUTAN ADAT DITENTUKAN OLEH PERCEPATAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT OLEH PERATURAN DAERAH
LANGKAH-‐LANGKAH PEMANTAPAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT • SEKUENSIAL : PENGHIMPUNAN MASYARAKAT-‐ REKOGNISI PEMDA-‐KEMENLHK-‐DELINEASI • à PENDEKATAN SEKTOR SEPERTI : KONSERVASI, AGRO FORESTRY, INTI-‐PLASMA, (TRANSMIGRASI ?), DLL • PENETAPAN OLEH SEKTOR DAN PENGUATAN OLEH PEMERINTAH DAERAH • KOORDINASI KLHK • PENETAPAN OLEH KLHK
TERIMA KASIH
TN. DANAU SENTARUM
17
30