Advokasi Kebijakan MP3EI dan Potensi Dampaknya terhadap Komitmen Penurunan Emisi GRK “Mempertanyakan Komitmen Penurunan Emisi GRK 26% Indonesia (Business As Usual vs Not Business As Usual) “
WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA [WALHI] 11 MARET 2015
Pendahuluan Ă˜ďƒ˜â€Ż Latar Belakang Adanya komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26 % di tahun 2020. Hal ini dilatar belakangi oleh kesadaran pemerintah bahwa Indonesia merupakan negara pengemisi terbesar GRK dunia dari sector LULUCF (Land Use Land Use Change and Forestry). Ketika satu sisi mengeluarkan berbagai kebijakan yang memiliki nuansa konservasi dan upaya perbaikan tata kelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup, di sisi lain pemerntah juga mengeluarkan Perpres No. 3/2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang masih mengutamakan ekstraksi SDA dan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek-aspek kerbelanjutan lingkungan hidup.
Pemerintahan memandang bahwa MP3EI adalah pendekatan terobosan “Not Business of Usual� sebagai langkah-langkah yang lebih cerdas dan fokus dengan tolak ukur dan manajemen yang lebih jelas. MP3EI dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berimbang, berkeadilan dan berkelanjutan. Sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia untuk masuk dalam kategori 10 (sepuluh) negara maju di tahun 2025 dan kategori 6 (enam) negara termaju di tahun 2050 bisa terwujud. Masterplan ini memiliki dua kata kunci yaitu percepatan dan perluasan, Indonesia diharapkan mampu mempercepat pengembangan program pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Terkait dengan isu perubahan iklim dan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca – GRK (Komitmen SBY pada pertemuan G20 di Pitsburgh tahun 2009, untuk menurunkan Emisi GRK sebesar 26% BAU – Business As Usual dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020), WALHI ingin membuktikan dengan melakukan riset yang dilakukan di 3 (tiga) wilayah provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Bali, untuk melihat korelasi antara komitmen menurunkan Emisi GRK dengan konsep “Menuju Negara Maju” dalam bungkusan MP3EI. Bisa juga dikatakan sebagai pertarungan antara BAU melawan Not BAU. Kemudian Bersamaan dengan Perpres No 3 thn 2011 diterbitkan juga suatu buku setebal 210 halaman, berisi tentang strategi, tata cara, dan protokol dan beragam rancangan megaproyek pembangunan, bahkan telah dilahirkan 27 Regulasi untuk mendukung MP3EI
Sekilas tentang MP3EI Ø Pengertian dan Penjelasan Singkat tentang MP3EI Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dipahami sebagai sebuah arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025, dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Pengertian ini tertuang dalam Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025. Kebijakan ini ditetapkan oleh Presiden SBY pada tanggal 30 Mei 2014 lalu kemudian diundangkan pada tanggal 3 Juni 2014.
Visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Visi 2025 terwujud melalui 3 (tiga) misi yaitu : 1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) Sumber Daya Alam (SDA), geografis wilayah, dan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antarkawasan pusatpusat pertumbuhan ekonomi; 2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional; 3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju innovation-driven economy.
Strategi MP3EI Strategi yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut : • Peningkatan Koridor Ekonomi • Penguatan Konektivitas Nasional • Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional
Mengapa MP3EI Penting dicermati Setidaknya ada tiga area kritis yang menjadi kepedulian WALHI dalam MP3EI. Pertama, inisiatif MP3EI berasal dari Presiden tanpa partisipasi dari masyarakat luas, sementara obyek MP3EI termasuk barang publik yaitu sumber daya alam (SDA); Kedua, permasalahan keselamatan ekologi ketika hampir seluruh kegiatan ekonomi utama berbasiskan eksploitasi sumber daya alam, namun tidak terlihat adanya aktivitas konservasi dalam proyek MP3EI ini; dan Ketiga, untuk kepentingan siapa ? Pertanyaan ini menjadi relevan, karena pengalaman WALHI selama puluhan tahun ini menyisakan konflik yang berbasis tenurial dan sumber daya alam yang tidak menguntungkan bagi rakyat banyak; petani, buruh, nelayan dan mereka yang kehilangan sumber-sumber penghidupannya tanpa kompensasi maupun adanya jaminan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan sebaik generasi sekarang (future generation rights).
WALHI menguji tesis MP3EI dengan melakukan riset di tiga wilayah provinsi di Indonesia yaitu Lampung, Kalimantan Selatan dan Bali. Setiap proyek MP3EI yang dikerjakan di masing-masing wilayah, dipilih masing-masing satu proyek untuk dilakukan pemantauan: • Lampung : sebagai bagian Koridor Ekonomi Sumatera, dengan tema pembangunan “sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional” dengan proyek Rajabasa Geothermal Power Plant, Lampung Selatan, Lampung (PLTP) (PT. Supreme Energy Rajabasa) • Bali : termasuk dalam Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara memiliki tema pembangunan sebagai ‘’Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional’’; sementara proyek yang akan dikiritisi adalah rencana reklamasi kawasan perairan oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT. TWBI). • Kalimantan Selatan : sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Kalimantan yang memiliki tema pembangunan sebagai “Pusat Produski dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional” dan proyek yang akan dikritisi adalah proyek senilai 15,6 Triliun yang melingkupi wilayah Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru dengan fokus pembangunan pada pengembangan infrastruktur pertambangan batubara oleh PT. Arutmin Indonesia.
Temuan Lampung • Kegiatan 100 persen berada di kawasan lindung, telah mendapatkan ijin dari Menteri Kehutanan, tanpa ada kajian yang kuat dari Kementerian Kehutanan tentang arti penting kawasan hutan lindung di daerah tersebut. • WALHI mencatat ada tiga masalah utama, pertama proyek dijalankan di kawasan lindung. Tentu hal ini juga tak sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan Emisi GRK sebesar 26%, kawasan hutan lindung harus dipertahankan untuk menyerap emisi GRK tetapi itu diabaikan dengan membuka peluang eksploitasi di kawasan lindung ini. Kedua, ketiadaan konsen (persetujuan) penuh dari masyarakat yang menghilangkan hak kelola masyarakat atas ruang hidupnya. Ketiga, tidak pernah dijelaskan hasil listrik dari geothermal tersebut untuk siapa? Mengingat sifat MP3EI adalah membangun koridor ekonomi dengan sistem konektivitas, besar kemungkinan energi listrik yang dihasilkan bukan untuk keperluan pemenuhan listrik rakyat lampung • Pemahaman mengenai MP3EI sangat disparitas. Bahkan di tingkat Pemerintah Daerah.
Bali •
•
•
Praktek pariwisata yang beralih dari pariwisata Budaya ke pariwisata massal mendegradasi banyak hal di Bali termasuk sosial budaya dan juga lingkungan hidup, mulai dari ancaman krisis air, alih fungsi lahan dan lain-lain. Begitu banyak krisis yang muncul ke permukaan semakin menunjukkan bahwa ternyata industri pariwisata-lah dengan parameter sektor akomodasi sebagai indikator kemajuan, hingga mengintervensi ruang wilayah konservasi laut, wilayah budaya masyarakat dan wilayah kelola Perluasan bandara: berharap akan naik 25 juta wisatawan pertahun, sekarang 4 juta pertahun. Kondisi hotel sekarang occupancy ratenya rata-rata 60 % pertahun. Dengan penambahan jumlah hotel berbintang maka akan semakin meningkatkan persaingan dan berdampak negatif terhadap masyarakat bali yang memiliki home stay atau usaha penginapan skala kecil. Dengan pengembangan model pariwisata yang berjalan dan yang hendang didorong saat ini maka dipastikan emisi gas rumah kaca di Pulau Bali akan meningkat hal ini berasal antara lain dari emisi akibat gas buang kendaraan bermotor dan dari limbah, belum lagi kalau bicara tentang kerusakan kawasan pesisir dan lautnya.
Kalimantan Selatan •
•
•
North Pulau Laut Bulk Terminal berada diatas kawasan hutan produksi dan sebagian berada di kawasan KSA dan hal ini ternyata awalnya tidak diketahui oleh tim KP3EI. Yang berarti koordinasi masih merupakan kendala dalam pembangunan. Pembangunan di Kalimantan Selatan sangat bias darat, tidak memperhatikan kawasan pesisir dan laut juga tidak memperhatikan potensi kelautan di wilayah tersebut. Warga di sekitar proyek-proyek secara ekonomi tidak bergantung terhadap adanya industri pertambangan yang ada di sekitar desa mereka, di Sarang Tiung mereka tetap bergantung terhadap perikanan sementara di serongga mereka memilih berkebun. Sehingga tidak ada korelasi antara dampak ekonomi adanya aktivitas perusahaan dengan aktivitas ekonomi lokal warga masyarakat
Kesimpulan •
•
Bahwa konsep MP3EI 2011 – 2025 belum menunjukkan sinergitas implementasi program yang bisa mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan Emisi GRK 26% sebagaimana telah dituangkan dalam Perpres No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang MP3EI 2011 – 2025, termasuk dalam RPJMN yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo belum bisa menunjukkan komitmen untuk penurunan emisi tersebut yang tetap bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan investasi besar; Bahwa implementasi program MP3EI, baik yang masih dalam tahap perencanaan dan/atau persiapan maupun yang telah berjalan kerap mendapat penolakan dari masyarakat setempat dan/atau disekitar lokasi tapak proyek karena mengabaikan hak-hak partisipatif masyarakat dan juga akan menambah beban dan potensi kerusakan lingkungan yang tentunya tidak menjamin penurunan Emisi GRK serta merugikan perekonomian masyarakat yang akan menghambat peningkatan kesejahteraan;
• Bahwa MP3EI adalah jenis privatisasi sumberdaya alam ‘model baru’, pendanaan dari APBN hanya 10 persen, sisanya diharapkan dari swasta dan BUMN. Investasi MP3EI mencapai Rp. 4.012 triliun. Sumber dana untuk investasi diharapkan dari Swasta (51 persen); pemerintah melalui APBN (10 persen); BUMN (18 persen); dan sisanya (21 persen) campuran Swasta, Pemerintah dan BUMN. • Bahwa dalam konteks perubahan iklim, karakter MP3EI diarahkan eksploitatif dalam implementasinya sehingga menambah kerentanan akan penurunanan daya dukung lingkungan dan resiko peningkatan produksi emisi meningkat;
Rekomendasi •
•
•
•
Mencabut Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025; Menghentikan proyek-proyek MP3EI yang terindikasi bisa meningkatkan jumlah emisi, khususnya pada sektor energi serta proyek-proyek yang bisa menurunkan daya dukung lingkungan dalam praktek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; Secara khusus adalah mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014 untuk mencegah reklamasi di Tanjung Benoa; Menyusun rencana pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodir partisipasi masyarakat, beradaptasi pada perubahan iklim serta mengedepankan prinsip kehati-hatian yang berbasis kajian lingkungan hidup strategis; Memperpanjang penundaan pemberian izin baru dan memperbaiki tata kelola hutan primer dan lahan gambut di Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2013 yang akan berakhir pada bulan Mei 2015.