Kawasan perdesaan 12may2015

Gagasan dan Konsep Kawasan Perdesaan: Perspek1f Reforma Agraria dan Ekologi Martua T. Sirait (msirait@cgiar.org)

Samdhana Ins7tute & ICRAF-­‐SEA

Seminar Sehari Pemetaan Masalah Kawasan Perdesaan, diselenggarakan oleh LP3ES, Walhi, dan Sekretariat Bina Desa

Jakarta, 12 May 2015

http://worldagroforestry.org/regions/southeast_asia/ publications?do=view_pub_detail&pub_no=BK0171-13

Mengapa Perlu Kawasan Perdesaan dalam RTRW Kabupaten ?

Proses dan hasil perencanaan tata ruang (kabupaten) saat ini, masih bermasalah, hanya membuka kesempatan kepada investasi skala besar, tanpa memberikan perlindungan kepada usaha pertanian, hutan keluarga, usaha skala rakyat yang mengakibatkan pembangunan boros karbon dan menghasilkan un-­‐sustainable biomass, serta konflik tanah berkepanjangan Dengan kawasan perdesaan secara parDsipaDf, maka pembangunan di desa dapat menghasilkan kemandirian desa yang bertujuan pada pelayanan masyarakat desa

Kawasan Perdesaan dalam berbagai Peraturan perUUan UU Desa (6/2014, ps 78-­‐91) & UUTR (26/2007, ps 48-­‐54) PP43/2014 (ps 123)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pemberdayaan masyarakat perdesaan Pertahanan kwalitas lingkungan hidup setempat& wilayah yang didukungnya Koservasi sumber daya alam Pelestarian warisan budaya lokal Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan Menjaga keseimbangan pembangunan perdesaan-­‐perkotaan

Yang termasuk upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan antara lain adalah; pengembangan lembaga perekonomian perdesaan... termasuk kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan kegiatan kehutanan. Pasal 48. Kawasan Perdesaan

diatur lebih lanjut dengan PP

kawasan perdesaan melipuD (ps 87): 1. Pembangunan desa secara parDsipaDf 2. pembangunan infrastruktur, 3. peningkatan ekonomi perdesaan, 4. dan penerapan teknologi tepat guna 5. Kerjasama antar Desa Kawasan Perdesaan dibentu oleh Perdes ditetapkan bupa7/ walikota secara par7sipa7f (ps 124), pedoman pelaksanaan diterbitkan oleh menteri yg mengurus soal desa (ps131)

UU Perlindungan & Pemberdayaan Petani/P3 no 19/2013 Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui Pasal 7): d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; g. penguatan Kelembagaan Petani (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disusun oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Petani.

(Pasal 9) Perlindungan Petani diberikan kepada (pasal 12): a. Petani penggarap tanaman pangan yang Ddak memiliki lahan Usaha Tani, memerlukan tanah, dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare; pekebun, peternak, horDkultura skala kecil

Sebelum the MK 35/2012

Hutan Negara

Setelah MK 35/2012

Hutan Negara

Kawasan Hutan

Hutan Adat & Hutan Desa

Hutan Milik/Hak

Hutan Desa

Hutan Adat & Hutan Milik Desa

Sumber, Arizona dkk 2013 dgn modifikasi AMAN 2013

Hutan Milik/Hak

KLHS dalam UU Perlindungan Lingkungan (39/2009) • KLHS menjadi basis perencanaan tata ruang dan perijinan • Belum ada PP nya yag diterbitkan pemerintah • Belum ada data base KLHS • Belum di kaitkan dengan RTRWKabupaten • Belum digunakan sebagai bahan review perijinan

Kawasan Perdesaan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) • Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya (hal 2) • Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (hal 2) • Kawasan Perdesaan selanjutnya hilang dalam nomenklatur RTRWKab yg menjadi pedoman bagi konsultan yang bekerja dengan Pemda Kabupaten atas supervisi KemenPU

Kawasan Perdesaan dalam Permendagri 51/2007 • Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat dengan penekaanan

• •

• •

•

pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi komunitas dan desa; Mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan; Mendorong roda ekonomi sektor riil seperD pertanian, perikanan, pertukangan, usaha ekonomi menengah dan kecil, industri rakyat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan kerja produkDf dan berkelanjutan di kawasan perdesaan; Mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di kawasan perdesaan; Mensinergikan kerjasama jejaring antar desa dan pemangku kepenDngan dalam pengembangan ekonomi komunitas kawasan perdesaan; Mendorong tumbuh serta berkembangnya koperasi desa dan sejenisnya yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal melalui cara tanggungrenteng dan sejenisnya

Bagaimana Kawasan Perdesaan ?

• Membentuk Kawasan Perdesaan dalam RTRWkab (dgn 6 arahannya) yang dialokasikan untuk ekonomi rakyat, yang dikecualikan dalam perijian ijin skala besar Kelapa Sawit, HPH dan HTI, RE, IU Pertambangan • Kawasan Perdesaan menurut UU Desa dan PP 34/2014 • UU P3, menjadi terjemahan dari salah satu fungsi Kawasan Perdesaan, dalam aspek pangan • MK 35/2012 membuka pertanyaan ]g tanah ex hutan adat yg dikonversi dan diberikan ijin kepada pihak ke 3 • KLHS di gunakan membatasi ijin skala besar

Kawasan Perdesaan, Kawasan Hutan & APL APL HPH, RE

PTPN

Kawasan Perdesaan

HGU Swasta

HTI

Kawasan Hutan

-­‐ Hutan Negara -­‐ Hutan Adat HKM Hutan Desa -­‐ Hutan Milik Hutan Milik Desa Perhutani Hutan Lindung Desa

Kebijakan apa yang diperlukan dibuat atau direvisi • Penerbitan PP Kawasan Perdesaan, amanat UU 26/2007, ps 48 • Revisi Permen PU no 16/2009 ]g pedoman penyusunan RTRWKab (menambahkan nomenklatur Kawasan Perdesaan dlm format RTRWkab) • Revisi Permendagri no 51/2007 ]g Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (disesuaikan dgn UU Desa/2014 & UU TR/2007) • Mengabungkannya dengan Permendagri ]g Penegasan Batas Desa (mengakomodir pemetaan parDsipaDf)

•

Bagaimana Dinamika Keluarga Petani Pedesaan Kita?

Ingat Ajaran Chayanov? • Intensitas • Tenaga Kerja • Interal • Otonom • Output

Reproduksi

Orientasi dan skala yang dinamis

• Skala • Tenaga Kerja • External • Tergantung • Input

Produksi

Ancaman social exclusion Petani Kaya

Keseluruhan Wilayah Desa

Kemitraan UU Desa 6/2014,

Petani sedang

Tanah yang akan dikelola sendiri Mas

Petani Gurem

Tuna Kisma

Tanah Desa yg dapat diredistribus ikan (reforma agraria Dngkat desa)

Tanah pertanian

Kawasan Perdesaan/ UU 26/2007, art 48 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan UU 41/2009 Perlindungan & Petani/ UU Perlitan 19/2013, art 12

Sosialisasi Gagasan pen7ngnya Kawasan Perdesaan

melalui Policy Memo, Audiensi, MusDstakeholder MeeDng, Focus Group Discussion and Pemetaan Kampung di Kab. Sanggau, Kalbar

PLUP-­‐Film

Community Maps

PLUP-­‐Guideline

16

Tribun PonDanak, 14 Feb 2012

Kawasan Perdesaan dalam RPJM Kab Sanggau • RPJM Kab Sanggau 2009-­‐2014 Perda Kab Sanggau no. 7/2009 – Mewujudkan Perencanaan Daerah yang Kuat , melalui parDsipasi masyarakat dalam penataan ruang (6.1.1.)

– Ekonomi Kerakyatan (6.2) – Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Keluarga (6.5) – Agenda Program Pembangunan Daerah • 7.1.1.1 Tataruang dan RDTR, • 7.1.1.2 Ekonomi Kerakyatan, • 7.1.1.5 Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Keluarga

6. Revisi Dokumen; Laporan Akhir RTRWKab (1)

Mengakomodir kawasan perdesaan dalam Struktur Ruang (Bab II &

III) 2.3 STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KAB. SANGGAU 2.3.1 Strategi Pengembangan Struktur Ruang 2.3.1.1 Strategi Pengembangan Sistem Perdesaan (tambahan baru a-­‐f mengikuD Permendagri 51/2007) 3.1 RENCANA SISTEM PERDESAAN & PERKOTAAN WILAYAH KAB. SANGGAU Kawasan Perdesaan dan Perkotaan merupakan suatu konDnum antara dua kegiatan berbeda, antara Desa adan Kota, dimana keduanya memiliki karakterisDk kewilayahan dan karaterisDk masyarakat yang berbeda.

3.1.6. Kawasan Perdesaan (KP) dan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyaraklat (KPBM) (tambahan baru)

6. Revisi Dokumen; Laporan Akhir RTRWKab 2010 (2)

Memasukan 15 kampung yang siap pemetaan kampungnya dalam usulan kawasan (Bab III) perdesaan, sedangkan sisanya melalui RDTR

6. Revisi Dokumen; Laporan Akhir RTRWKab 2010 (3)

Mengusulkan kelembagaan penanganan Konflik (Bab XVIII) sesuai dengan Undang Undang Konflik Sosial (no 7/2012) • Pemerintah Kabupaten Sanggau membentuk lembaga yang menangani penyelesaian konflik diluar pengadilan, sebelum permasalahan permasalahan ini dibawakan keranah hukum, atau berkembang pada kerusuhan sosial • Jenis konflik dalam kerangka RTRWKab, terdiri dari permasalahan poliDk, ekonomi, dan sosial budaya antara lain sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau sengketa karena distribusi sumber daya alam yang Ddak seimbang. Kelembagaan ini bersifat adhoc dipimpin oleh pemerintah daerah dengan pelibatan masyarakat.

8. Gap Pengetahuan & Kebijakan •

•

•

•

Pengetahuan Tingkat Kesejahteraan dan KeDmpangan Masyarakat di Perdesaan Pola Penguasaan Masyarakat atas Kekayaan Alam Pola pola Pengelolaan Masyarakat atas Kekayaan Alam Perencanaan Secara ParDsipaDf

Kebijakan

Gap diisi oleh: - Pemerintah - Konsultan - Ornop - Organisasir akyat - Akademisi

• Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Ddak dituntaskan PP nya) • KepasDan Penguasaan (Ddak dibuat aturannya, misal; dibiarkan 30.000 desa tanpa kejelasan status di kawasan hutan) • Kawasan Perdesaan (Ddak dibuat PP nya) • Kebijakan Pembangunan ramah lingkungan

Selamatkan Negara keluar dari jebakan “Primi7ve State Accumula7on”

Emisi Karbon Dnggi 6.000

Average Emission Rate 1990-­‐2005 (Ton Co2 eq/ha/ yr)

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0.000

Indonesia 2,14 ton CO2 eq/ha/ year

Terima Kasih