Laporan narasi “Pelatihan Strategi Hukum Melawan Perusahaan dan PLTU Batubara, 22-‐25 Juni 2015 di Jakarta” Telah terlaksana sebuah pelatihan hukum bagi pengacara dan pendamping masyarakat yang diselenggarakan oleh WALHI, GREENPEACE, JATAM, PIL-‐NET, YLBHI, dan ICEL, pelatihan yang mengambil tema “Strategi Hukum Melawan Perusahaan dan PLTU Batubara” ini diselenggarakan selama 4 hari pada 22-‐25 Juni 2015, di Wisma PGI, Menteng, Jakarta Pusat. Terdapat 28 peserta terpilih dari beberapa wilayah di Indonesia seperti; Kalimantan Selatan, Kalimantan timur, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, dan Banten. Sebelumnya panitia telah melakukan seleksi terhadap calon peserta yang telah mendaftarkan dirinya melalui formulir online yang tersedia, dalam formulir tersebut calon peserta diminta menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan, hal ini dilakukan untuk mendapatkan peserta yang relevan dengan pelatihan hukum ini. Karena tidak dipungkiri hampir keseluruhan wilayah asal para peserta memiliki rekam jejak kerusakan lingkungan yang berat terhadap aktivitas perusahaan dan PLTU batubara, sehingga diharapkan pasca pelatihan para peserta dapat mengimplementasikan dan berbagi ilmu yang didapat saat kembali lagi ke daerahnya masing-‐masing. Hari pertama senin (22/6), peserta tiba di Jakarta dan melakukan check-‐in di wisma PGI, untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan jauh, sore harinya diadakan sesi perkenalan kepada seluruh peserta dan panitia dengan diselingi games menarik untuk menjalin keakraban diantara kami. Dalam tiga hari berikutnya peserta mulai disuguhkan dengan materi-‐materi yang kontekstual dengan pemateri yang kompeten dari akademisi, pegiat lingkungan, bahkan pejabat negara yang berpengalaman menangani isu batubara di Indonesia. Hari kedua selasa (23/6), peserta mendapatkan tiga materi pengantar diantaranya; “Himpunan peraturan perundang-‐undangan terkait pertambangan batubara” yang disampaikan oleh Malik Diazin (Walhi), “PLTU dan persoalan sosial dan lingkungan yang dihadapi” disampaikan oleh Arif Fiyanto (Greenpeace), dan “Pertambangan batubara dan persoalan sosial dan lingkungan yang dihadapi” disampaikan oleh Hendrik Siregar (Jatam). Dalam sesi ini diharapkan peserta mendapatkan gambaran lebih terkait kondisi terkini pertambangan dan PLTU batubara dalam aspek hukum, sosial dan lingkungan. setelah istirahat siang, sesi dilanjutkan dengan berbagi pengalaman advokasi rekan dari Kalimantan Timur dalam menghadapi perusahaan batubara, suasana diskusi berjalan menarik, banyak masukan yang didapat peserta dari pengalaman yang telah dihadapi rekan kalimantan Timur, sehingga dikemudian hari dapat membuat strategi hukum yang serupa, bahkan lebih baik lagi. Memasuki Sesi sore, ada Dr. Tri Budhi Soesilo M.Si (PSIL UI) yang menyampaikan
materi tentang bagaimana “Melihat Dampak Tambang Batubara dan PLTU Batubara dari Aspek Ilmiah dan regulasi terkait”. Hari ketiga rabu (24/6), dalam sesi pertama peserta diminta lebih mendalami dan melakukan pengembangan kasus dalam melawan perusahaan dan PLTU Batubara langsung dari pejabat negara Dr. Bambang Widjoyanto (pimpinan KPK non-‐aktif). sesi kedua ada Henri Subagyo (ICEL) yang menjelaskan bagaimana cara menggunkan penelitian ilmiah dampak tambang dan PLTU batubara untuk pembuktian. Sesi ketiga ada Andri G. Wibisono ( Dosen Hukum Lingkungan UI) yang menggiring peserta untuk mencari peluang apa saja yang bisa digunakan sebagai strategi hukum dalam melawan PLTU dan tambang batubara. Sesi keempat atau terakhir di hari ini ditutup dengan baik dan menarik melalui penyampaian materi tentang “Aspek Pencemaran Air dalam PLTU dan Pertambangan batubara” oleh Dr. Bambang Wispriyono (FKM UI). Hari keempat kamis (25/ 6), yang merupakan hari terakhir pelatihan diisi dengan RTL (Rencana Tindak Lanjut) yang difasilitasi oleh Hindun (Greenpeace) dan Pius (Walhi), target RTL adalah mencari perusahaan dan PLTU batubara yang akan digugut secara hukum dan akan menjadi kerja kolektif. Dalam pembahasan RTL kali ini, tiap-‐tiap peserta diberikan kesempatan untuk menjelaskan kemungkinan gugatan apa saja yang ada dalam menghadapi perusahaan dan PLTU batubara didaerah mereka masing-‐masing dan apa-‐apa saja yang telah mereka lakukan sebelumnya. Fasilitator membuat tabel penilaian probabilitas dari tiap-‐tiap perusahan tambang dan PLTU yang diajukan akan digugat oleh peserta, indikator penilaian yang digunakan adalah; (1) besar skala perusahaan, (2) besar/kecilnya dukungan masyarakat, (3) apa terdapat konflik lahan didalamnya, (4) Dampak kesehatan, (5) Izin, (6) Pencemaran udara/air, (7) kelengkapan data. Dari penilaian indikator yang dilakukan, didapat satu nama perusahaan batubara yang akan digugut yaitu; Kaltim Prima Coal. Dan dua nama PLTU yaitu; PLTU Cirebon dan PLTU Suryalaya. Dari keputusan bersama RTL tersebut diharapkan peserta dapat mengimplementasikan strategi hukum yang didapat selama mengikuti pelatihan dan semoga gugatan yang akan dilakukan membawa kebaikan bagi masyarakat dan lingkungan.