KEBIJAKAN DASAR DAN OPERASIONAL PERTANAHAN UNTUK PENGAKUAN WILAYAH ADAT DAN WILAYAH KELOLA RAKYAT
WILAYAH ADAT DAN WILAYAH KELOLA RAKYAT DI INDONESIA
PENETAPAN TANAH ULAYAT ( ASPEK LEGAL) Permen Agraria/Kepala BPN No 5/1999 1. Penentuan masih adanya Hak Ulayat: Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Pemda dengan mengikut sertakan Pakar Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat yang ada di wilayah bersangkutan, LSM dan instansi yang mengelola Sumber Daya Alam. 2. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Masing masing daerah
KETENTUAN KEBERADAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT 1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama atau persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari, 2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan 3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguaasaan dan penggunaan tanah ulayat yang
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TELAH MELAKUKAN BERBAGAI KAJIAN UNTUK MENJAWAB SEJUMLAH PERMASALAHAN MENDASAR BERKENAAN DENGAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT YAITU: Bagaimana Tata Cara Penentuan Obyek Hak Ulayat Atas Tanah
Problema Keberadaan Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
Bagaimana Tata Cara Penentuan Subyek Hak Ulayat Atas Tanah
Bagaimana PenentuanTatanan Hukum Pola Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
Tata Cara Kerja (Portofolio) Tim Panitia Penentu Keberadaan Hak Ulayat Atas Tanah
KEBERADAAN SAAT INI
WILAYAH KELOMPOK MASYARAKAT HUKUM ADAT (FORMAL) PROBLEMA KEBERADAAN HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT
WILAYAH KELOMPOK MASYARAKAT HUKUM ADAT (PENGAKUAN)
WILAYAH KELOMPOK KELOLA RAKYAT
PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI RI, MENTERI KEHUTANAN RI, MENTERI PEKERJAAN UMUM RI, DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NOMOR : 79 Tahun 2014 NOMOR : PB.3 /Menhut-‐II/2014 NOMOR : 17/PRT/M/2014 NOMOR : 8/SKB/2014 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN
PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI RI, MENTERI KEHUTANAN RI, MENTERI PEKERJAAN UMUM RI, DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NOMOR : 79 Tahun 2014 NOMOR : PB.3 /Menhut-II/2014 NOMOR : 17/PRT/M/2014 NOMOR : 8/SKB/2014 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN