Paparan tanah ulayat

KEBIJAKAN DASAR DAN OPERASIONAL PERTANAHAN UNTUK PENGAKUAN WILAYAH ADAT DAN WILAYAH KELOLA RAKYAT

WILAYAH ADAT DAN WILAYAH KELOLA RAKYAT DI INDONESIA

PENETAPAN TANAH ULAYAT ( ASPEK LEGAL) Permen Agraria/Kepala BPN No 5/1999 1. Penentuan masih adanya Hak Ulayat: Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Pemda dengan mengikut sertakan Pakar Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat yang ada di wilayah bersangkutan, LSM dan instansi yang mengelola Sumber Daya Alam.

2. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Masing masing daerah

KETENTUAN KEBERADAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT 1. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama atau persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya seharihari, 2. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan 3. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguaasaan dan penggunaan tanah ulayat yang

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TELAH MELAKUKAN BERBAGAI KAJIAN UNTUK MENJAWAB SEJUMLAH PERMASALAHAN MENDASAR BERKENAAN DENGAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT YAITU: Bagaimana Tata Cara Penentuan Obyek Hak Ulayat Atas Tanah

Problema Keberadaan Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Bagaimana Tata Cara Penentuan Subyek Hak Ulayat Atas Tanah

Bagaimana PenentuanTatanan Hukum Pola Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Tata Cara Kerja (Portofolio) Tim Panitia Penentu Keberadaan Hak Ulayat Atas Tanah

KEBERADAAN SAAT INI

WILAYAH KELOMPOK MASYARAKAT HUKUM ADAT (FORMAL) PROBLEMA KEBERADAAN HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT

WILAYAH KELOMPOK MASYARAKAT HUKUM ADAT (PENGAKUAN)

WILAYAH KELOMPOK KELOLA RAKYAT

PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI RI, MENTERI KEHUTANAN RI, MENTERI PEKERJAAN UMUM RI, DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NOMOR : 79 Tahun 2014 NOMOR : PB.3 /Menhut-­‐II/2014 NOMOR : 17/PRT/M/2014 NOMOR : 8/SKB/2014

TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN

PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI RI, MENTERI KEHUTANAN RI, MENTERI PEKERJAAN UMUM RI, DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI NOMOR : 79 Tahun 2014 NOMOR : PB.3 /Menhut-II/2014 NOMOR : 17/PRT/M/2014 NOMOR : 8/SKB/2014 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN