Pernyataan Sikap TOLAK REKLAMASI: Segera Batalkan Perpres 51 Tahun 2014!
Penolakan terhadap rencana Reklamasi Teluk Benoa dari masyarakat Bali hingga detik ini tetap tidak diindahkan oleh Presiden SBY. Hal ini terlihat dari belum dicabutnya Perpres 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA. Penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 pada intinya adalah menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi, sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat 5 Perpres 45 Tahun 2011, serta mengurangi luasan kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa:“...sebagian pada kawasan konservasi Pulau Serangan dan Pulau Pudut�. Selain menghapuskan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan, Presiden SBY melalui Perpres 51/2014 juga merubah kawasan perairan pesisir Teluk Benoa menjadi zona penyangga untuk memuluskan rencana reklamasi oleh investor. Belum dicabutnya Perpres 51 Tahun 2014 tersebut mencerminkan bahwa Presiden SBY tidak mendengarkan suara masyarakat Bali yang menolak reklamasi dan lebih mementingkan kepentingan investor untuk mereklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektar. Hal ini juga menunjukkan Presiden masih ingin melanjutkan rencana Reklamasi tanpa menghiraukan ancaman bencana ekologis berupa banjir di sekitar teluk benoa. Ancaman ekologis ini timbul karena Teluk Benoa sebagai muara 4 sungai besar akan kehilangan fungsinya sebagai penampung air. Penerbitan Perpres 51 Tahun 2014 juga menunjukkan Presiden tidak menghiraukan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Universitas Udayana yang menyatakan bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa tidak layak. Belum dicabutnya Perpres 51/2014 semakin menimbulkan kekecewaan di masyarakat. Hal ini tercermin dari mulai banyaknya masyarakat yang mendirikan baliho-baliho penolakan reklamasi Teluk Benoa secara mandiri dan terbuka sebagai bentuk kepedulian terhadap alam Bali. Sayangnya sampai saat ini presiden masih belum menanggapi pernyataan sikap penolakan reklamasi Teluk Benoa dari masyarakat Bali dan tetap menjalankan keinginan investor untuk mereklamasi Teluk Benoa. Memperhatikan hal-hal tersebut, maka kami dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) menyatakan sikap : 1. Menuntut Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia untuk MEMBATALKAN Perpres 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA, dan TETAP MEMBERLAKUKAN Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan SARBAGITA.
2. Menuntut Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan meningkatkan resiko bencana ekologis di Bali Selatan dan menghancurkan Bali. 3. Menuntut Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia dalam masa akhir jabatannya, sebelum 20 Oktober 2014, untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis yang dapat mengancam keberlangsungan hajat hidup orang banyak termasuk kebijakan reklamasi Teluk Benoa Bali. Denpasar, 8 Agustus 2014 ForBali (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) ForBALI adalah aliansi masyarakat sipil Bali lintas sektoral yang terdiri dari lembaga dan individu baik mahasiswa, LSM, seniman, pemuda, musisi, akademisi, dan individuindividu yang peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa Reklamasi Teluk Benoa adalah sebuah kebijakan penghancuran Bali. Adapun yang tergabung dalam ForBALI adalah: Yang terdiri dari: Desa Adat Kelan Kabupaten Badung, BEM UNHI (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hindu Indonesia), TBTR (Tanjung Benoa Tolak Reklamasi), MAKAR (Masyarakat Jimbaran Anti Reklamasi), ST. Dharma Sentana Banjar Anyar Gede Kedonganan Badung, ST. Dharma Kertih Br. Kedaton Kesiman Denpasar, STT. Panca Dharma Banjar Tegal Buah Padang Sambian Kelod Denpasar, ST Yowana Satya Dharma Br. Bukit Buwung Kesiman Denpasar, JALAK (Jaringan Aksi Tolak Reklamasi) Sidakarya Denpasar, Allpiss (Aliansi Pemuda Sidakarya) Denpasar, GEMPAR-Teluk Benoa (Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi), FRONTIER-Bali (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat), KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup), WALHI Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, PPLH Bali, PBHI Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Yayasan IDEP, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbond Community, Penggak Men Mersi, PPMI Bali, Eco Defender, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile, Superman Is Dead, Navicula serta , individu-individu yang peduli keselamatan Bali. Â