tulisan-pubabu-besipae

Page 1

KOMUNITAS ADAT PUBABU – BESIPAE SEBAGAI TITIK PEMBELAJARAN Oleh: Herry Naif* Persoalan Pangan sedang menjadi permasalahan yang langgeng terjadi setiap tahun di Indonesia dan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Pemenuhan pangan sebagai salah satu hak dasar merupakan tanggung jawab negara. Untuk mewujud-kongkretkan pemenuhan atau kedaulatan atas pangan sesungguhnya tak hanya pekerjaan pemerintah semata, tetapi seluruh komponen bangsa dituntut berperan aktif. Hingga hari ini, krisis pangan seolah terus membelit rakyat. Berbagai kampanye akan kedaulatan pangan yang digalakkan berbagai komponen sebagai upaya memenuhi hak atas pangan yang berkualitas seakan tidak menjawabi permasalahan tersebut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah NTT dalam kerja samanya dengan Global Environment Facility (GEF) dalam Small Grant Program (SGP) melakukan program “Membangun Kedaulatan Pangan melalui Penyelamatan Hutan dan Air berbasis Kearifan Lokal di Pubabu – Besipae”. Hakekatnya, program bertujuan membangun kedaulatan pangan mulai dari komunitas-komunitas kecil, dengan menanam kembali berbagai varietas pangan lokal yang pernah dikembangkan masyarakat setempat. Pertanian merupakan sumber penghidupan (modal ekonomi) warga Besipae sejak dulu. Selain itu juga, pertanian dipandang sebagai modal budaya, yang mana hampir keseluruhan budaya mereka membicarakan tentang relasi mereka dengan lingkungannya dan modal sosial dimana interaksi sosial yang harmonis menjadi tuntutan. Bila ini dilakukan dalam kesadaran baru yang terus menggelora, tentunya tawaran akan nilai-nilai baru tidak akan mengendusnya dalam berbagai problem, namun ditolak pula dalam sebuah bingkai argumentansi yang tak dapat diperdebatkan. Di sisi lain, pertanian seakan dinilainya tak mampu mensejahterahkan rakyat. Secara sederhana diindikasikan oleh kebijakan pemerintah terlalu menghandalkan pertambangan (industri ekstraktif) ketimbang mengurus pertanian dan peternakan hingga kini masih menjadi lokomotif ekonomi masyarakat NTT. Padahal, ekspansi pertambangan yang terberi dalam 315 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang semakin meluas ini akan berdampak pada perampasan lahan pertanian dan kerusakan lingkungan sebagai bayarannya. Provinsi NTT sebagai daerah gugus pulau kecil tentunya rentan terhadap keterbatasan pangan dan air akibat dari kurangnya curah hujan. Lebih mengkwatirkan bila ruang pertanian terus menyempit selain akibat perluasan kawasan pumikaman, pertambangan dan peruntukan lainnya. Dalam menjalankan program ini, WALHI NTT bekerja sama dengan Ikatan Toko Adat Penegak Kebenaran dan Keadilan (ITA – PKK) sejak September sampai sekarang menjalankan program tersebut. Mulai dari persiapan lahan pangan, penanaman, perawatan hingga pemanenan.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.