PRINSIP DESENTRALISASI DALAM PENETAPAN PENGAKUAN WILAYAH ADAT DAN WILAYAH KELOLA RAKYAT SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
Oleh:
Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH
Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Poli>k dan Hub. Antar Lembaga Ketua Program S 3 Ilmu Hukum Univ. Borobudur Jakarta Disampaikan Dalam Dialog Nasional Yang Diselenggarakan Oleh WALHI Mataram NTB, 18 April 2014
1
TUJUAN DESENTRALISASI KESEJAHTERAAN menjadikan Pemda sebagai instrumen meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta menciptakan daya saing daerah
POLITIK
Pemda menjadi instrumen pendidikan politik ditingkat lokal untuk mendukung pendidikan politik nasional dalam menunjang proses demokratisasi dalam mewujudkan masyarakat madani
KERANGKA REGULASI • Desentralisasi dan penetapan pengakuan wilayah adat, masyarakat hukum adat, desa adat, komunitas adat terpencil berpedoman pada: a. UUD 1945 Pasal 18, 18A, 18B b. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan c. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa d. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda e. Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
KERANGKA REGULASI UUD 1945 PASAL 18, 18A, 18 B Pasal 18B (1) Negara mengakui dan menghorma> satuan-‐satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat is>mewa yang diatur dengan undang-‐undang. (2) Negara mengakui dan menghorma> kesatuan-‐kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-‐hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-‐undang.
KERANGKA REGULASI UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Pasal 5 (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara; dan b. hutan hak. (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat. (3)Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan >dak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.
KERANGKA REGULASI UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN Pasal 67 (1)Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: • melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari‑hari masyarakat adat yang bersangkutan; • melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan >dak bertentangan dengan undang‑undang; dan • mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. (2)Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (3)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
KERANGKA REGULASI UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 1. Pengaturan pengakuan Desa Adat 2. Pengakuan penetapan desa adat dengan Perda 3. Pemda dapat memilih untuk menetapak “Desa Dinas” atau Desa Adat dalam satu wilayah. 4. Tidak boleh dalam satu wilayah secara bersama-‐sama berbentuk Desa Dinas dan Desa Adat
KERANGKA REGULASI UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda 1. Urusan Konkuren: dilaksanakan bersama antara Pusat, provinsi dan kab/kota sesuai batas kewenangan 2. Urusan tersebut sudah ditetapkan dalam Lampiran UU no. 23 tahun 2014 3. Kewenangan untuk pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, desa adat, komunitas adat terpencil, tersebar dalam Urusan Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Kehutanan, Bidang Desa dan Bidang Sosial
KERANGKA REGULASI Permendagri no. 52 Tahun 2014 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat 1. Permendagri ini merupakan pedoman teknis yang memberikan kewenangan delega>f kepada Pemda 2. Diatur prosedur dan tatacara penetapan pengakuan dan perlindungan MHA 3. Peran serta masyarakat sejak iden>fikasi sampai penyelesaian sengketa
KONSEPSI URUSAN PEMERINTAHAN • Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. • Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. • Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. • Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. • Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh se>ap warga negara secara minimal.
KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN
1. Urusan Pemerintahan Absolut: urusan pemerintahan yang mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 2. Urusan Pemerintahan Konkuren : urusan pemerintahanyang dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota; 3. Urusan Pemerintahan Umum: urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupa>/walikota di wilayahnya masing-‐masing, misalnya urusan menjaga 4 pilar negara.
KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
KONKUREN
WAJIB
PELAYANAN DASAR
PILIHAN
NON PELAYANAN DASAR
S P M
APBN
1. P E M B I N A A N WAWA S A N KEBANGSAAN; 2. PEMBINAAN PERSATUAN KESATUAN; 3. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SARA 4. PKS; 5. K O O R D I N S A S I T U G A S ANTARISNTANSI YG ADA DI DAERAH; 6. P E N G E M B A N G A N DEMOKRASI; 7. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG BUKAN MRP KEWENANGAN D A E R A H / T D K DILAKSANAKAN INSTANSI VERTIKAL
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
WAJIB PELAYANAN DASAR 1. 2. 3. 4.
Pendidikan; Kesehatan; PU & tt ruang; Pr mhan & kwsn permukiman 5. T r a m t i b u m & linmas 6. sosial
S P M
Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kriteria tertentu
PILIHAN
NON PELAYANAYAN DASAR T e n a g a K e r j a , P e m b e r d a y a a n P e r e m p u a n & Pelindungan Anak, Pangan, Pertanahan, LH, Adminduk & Capil, PMD, pengendalian pddk &KB, perhubungan, Kominfo, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah , Penanaman Modal, Kepemudaan & Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan
1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. ESDM 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN PRINSIP PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN 1. Prinsip akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang di>mbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.
2. Prinsip efisiensi adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan >ngkat daya guna yang paling >nggi yang dapat diperoleh.
3. Prinsip eksternalitas adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang >mbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan 14
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN Kriteria pembagian urusan disusun sebagai berikut : a. Kewenangan Pemerintah Pusat adalah : 1) Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas provinsi; 2) Urusan pemerintahan yang penggunanya sebagian besar lintas provinsi; 3) Urusan pemerintahan yang manfaat/akibat nega>fnya lintas provinsi; dan/atau 4) Urusan pemerintahan yang peranannya sangat pen>ng/strategis antara lain : b. Mempengaruhi pendapatan nasional; c. Penerapan teknologi >nggi; d. Pelaksanaaan perjanjian internasional; e. Perlindungan lingkungan hidup nasional; f. Perlindungan sumber daya alam nasional.
15
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN b.
Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah : 1)
Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas kabupaten/kota;
2)
Urusan pemerintahan yang penggunanya sebagian besar lintas kabupaten/ kota;
3)
Urusan pemerintahan yang manfaat/akibat nega>fnya lintas kabupaten/ kota; dan/atau
4)
Urusan pemerintahan yang peranannya sangat pen>ng/strategis bagi provinsi : a.
Urusan yang kinerjanya akan dicapai dengan keterpaduan antar kabupaten/kota;
b.
Urusan pada kawasan strategis provinsi.
16
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN c.
Kewenangan Pemerintah Kab/Kota adalah : 1)
Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam satu kabupaten/kota;
2)
Urusan pemerintahan yang penggunanya sebagian besar warga satu kabupaten/kota;
3)
Urusan pemerintahan yang manfaat/dampaknya terbatas dalam satu kabupaten/kota; dan/atau
4)
Urusan pemerintahan yang secara eknomis paling efisien dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
Catatan : Apabila suatu urusan pemerintahan memenuhi kriteri untuk semua susunan pemerintahan, maka urusan tersebut menjadi urusan pemerintahan yang paling atas.
17
PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN OLEH PUSAT 1. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan: a. sendiri oleh Pemerintah Pusat; b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Ver>kal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. 2. Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN OLEH PROVINSI 1. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan: a. sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi Desa. 2. Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐undangan. 3. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. 4. Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa ditetapkan dengan peraturan bupa>/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐ undangan.
MANAJEMEN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN A. Substansi urusan Konkuren yang dibagi dalam matriks termasuk kewenangan: 1. pengelolaan unsur manajemen (yang melipu> sarana dan prasarana, personil, bahan-‐bahan, metode kerja) dan 2. penyelenggaraan fungsi manajemen (yang melipu> perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, peneli>an dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi). Dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan masing-‐masing >ngkatan atau susunan pemerintahan tersebut, kecuali apabila dalam matriks pembagian Urusan tersebut terdapat unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan menjadi kewenangan suatu >ngkatan atau susunan pemerintahan yang lain, sehingga >dak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada >ngkatan atau susunan pemerintahan tersebut.
PENUTUP 1. Seluruh >ndakan pemerintahan harus berafirmasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, perlindungan masyarakat dan keutuhan NKRI 2. Tindakan pemerintah harus benar secara kewenangan, prosedur dan substansi agar >dak menimbulkan persoalan kemasyarakatan dan hukum dikemudian hari.
TERIMA KASIH
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH,MH 081514357376
22