Siti Fatimah

Sambahe Dilanda .... gubuk nyaris tidak bisa menyelamatkan diri.

Di tengah situasi mengerikan itu, sejumlah warga yang melihat kejadian itu, berinisiatif mela-kukan penyelamatan. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit 24 detik terlihat, warga sekitar mengevakuasi pengunjung wisata lewat atap pondok yang dijebol.

Setelah menjebol atap, satu persatu wisatawan lokal ditarik keluar. Warga yang menyaksikan eva-kuasi terlihat cemas dan was-was, selip sedikit saja penyelamatan bisa menjadi fatal.

Beberapa saat kemudian, satu persatu pengun-jung lokasi wisata tersebut akhirnya berhasil diselamatkan. Tak Ada Korban Jiwa

Informasi diperoleh wartawan, kejadian terse-but terjadi Rabu (18/11) sekitar pukul 16:30 WIB. Di mana, debit air sungai mendadak tinggi dan berwarna coklat bercampur lumpur. Meluapnya debit air sungai itu diakibatkan curah hujan yang sangat deras terjadi di kawasan Kec. Sibolangit. Naiknya debit air tersebut, WARGA Waspada/Ist mengevakuasi wisatawan lokal di Sembahe. sempat membuat warga sekitar sungai heboh “Benar, ada kenaikan debit air tersebut, untuk dan khawatir. Sejumlah warga yang berada di di wilayah kita tidak ada korban jiwa, paling ada sungai, berhamburan menyelamatkan diri takut gubuk warga lah. Tapi tidak begitu fatal. Biasa terbawa arus air yang sangat deras. air sungai kita naik, apalagi hujan memang deras

Kejadian itu juga menjadi perhatian warga kali kan sebelum air naik,” kata Kepala Desa yang melintas di Jl. Jamin Ginting. Warga sempat Sembahe Esra Warista Tarigan kepada wartawan. mengabadikan kejadian tersebut dengan telepon Menurut dia, kenaikan air sungai merupakan genggam mereka dari atas jembatan Sembahe. hal yang biasa. Meski begitu pihaknya mengimbau Arus lalulintas sempat mengalami kemacetan, warga agar tetap waspada. “Yang jelas kita tetap karena jembatan Sembahe dipadati warga yang waspada, karena bencana bisa datang kapan ingin melihat langsung kejadian tersebut. saja dan dimana saja,” tuturnya. (m25)

6 Calon Rektor .... MSi, Prof. Dr. M. Arif Nasution MA, Destanul Aulia SKM, MBA, MEc, PhD, Prof. Dr. dr. Muhammad Fidel Ganis Siregar MKed (OG), Sp.OG(K), Dr. Restu Utama Pencawan SH, MPd, dan Dr. M. Sontang Sihotang SSi, MSi.

Adapun yang mengembalikan berkas kelengkapan administrasi kepada Panitia Penjaringan Calon Rektor Periode 2021-2026 ada enam orang yakni, Prof. Dr. dr. Farhat M.Ked (ORL-HNS), Sp.THT-KL(K), Dr. Muryanto Amin SSos, MSi, Prof. Dr. M. Arif Nasution MA, Prof. Dr. dr. Muhammad Fidel Ganis Siregar MKed (OG), Sp.OG(K), Dr. Restu Utama Pencawan SH, MPd, dan Dr. M. Sontang Sihotang SSi, MSi.

Panitia Penjaringan telah melaksanakan seleksi administrasi dengan seksama terhadap kelengkapan berkas keenam orang calon Rektor USU tersebut dan keenamnya dinyatakan telah lolos seleksi administrasi, serta memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan.

Untuk itu, keenam calon Rektor USU tersebut dinyatakan berhak mengikuti tahap Audisi. Forum Audisi ini merupakan forum dimana para calon Rektor menyampaikan program kerja sesuai dengan visi dan misi universitas. Kegiatan audisi akan dilaksanakan pada 24 November 2020 secara luring dan daring. (m19)

Kapolda Dikritik .... wali kota dan bupati harus seizin Menteri Dalam Negeri,” kata Djohermansyah, Kamis (19/11).

Djohermansyah menuturkan alasan polisi tak bisa asal panggil gubernur, lantaran posisi gubernur adalah ketua Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Adapun anggota Forkopimda ialah salah satunya Kepolisian Daerah.

“Forkopimda itu terdiri dari pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah dan diketuai oleh gubernur itu sendiri,” ujarnya.

“Jadi kurang etis rasanya untuk pemanggilan, padahal mereka istilahnya satu pimpinan yang sama,” sebut Djohermansyah.

CPNS 2021 .... antara Kemenpan RB, BKN, Mendagri, Menkeu, Mendikbud selesai untuk pengadaan 1 juta tenaga guru, anggaran juga sudah dipersiapkan oleh Menkeu,” kata Tjahjo dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Selain itu, kata dia, seleksi CPNS 2021 juga akan memberikan prioritas untuk pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga teknis, guna mendukung program pembangunan nasional.

Politikus PDIP itu menyatakan, guru, perawat, bidan, dan dokter baik di puskesmas pembantu atau rumah sakit rujukan sangat minim saat ini. Bahkan, PNS bidang administrasi saat ini juga

Positif Naik .... orang dan pasien yang meninggal dunia bertambah 97 orang. Kemenkes juga mencatat jumlah suspek Covid-19 sebanyak 63.546 orang dan spesimen yang diperiksa 47.630 spesimen.

Kemarin, Rabu (18/11), kasus positif Covid19 ada 478.720 orang. Dari jumlah tersebut, 402.347 Uji Klinis .... yang besar dari penggunaan vaksin tersebut, yang berarti menjadi sebuah pertanda bahwa imunisasi dapat diterapkan secara luas di seluruh dunia.

Dilansir Reuters, Kamis (19/11/2020) hasil uji klinis Pfizer menunjukkan, tingkat kemanjuran vaksin Covid buatan mereka pada orang dewasa berusia di atas 65 tahun (kelompok paling berisiko tertular virus corona) lebih dari 94 persen.

Analisis akhir tersebut dilakukan hanya satu pekan setelah hasil awal dari uji klinis menunjukkan vaksin itu lebih dari 90 persen efektif. SemenAl Bayan .... Prancis, Emmanuel Marcon yang tidak akan mela-rang penerbitan kartun yang menghina nabi Muhammad dengan dalih kebebasan berekspresi. Pertama, pelecehan terhadap Islam dan nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuknya sudah sering terjadi dan berulang. Ini menandakan ada saja orang yang tidak senang pada sosok yang agung ini. Kasus ini tidak hanya terjadi di negara yang minoritas Islam, tapi juga di wilayah yang dikenal mayoritas Islam seperti kita di Indonesia.

Kedua, sebagai umat Islam kita perlu bersikap tegas terhadap berbagai bentuk pelecehan agama Islam. Bagaimana pun Islam adalah harga diri dan kita wajib mempertahankannya. Hanya saja, kita perlu menyikapnya dengan sikap dewasa dan lebih cerdas. Membalas perilaku penghinaan dengan hinaan bukanlah sikap yang bijak. Kalau kita katakan orang yang melecehkan nabi Muhammad SAW adalah bajingan, memang tanpa dikatakan pun mereka bajingan, pasti bajingan.

Ketiga, kembali pada sosok nabi Muhammad SAW yang berakhlak mulia, bagaimana pun upaya menjelek-jelekkan Beliau dengan berbagai cara dan bentuknya, sosoknya sebagai uswah atau qudwah (teladan) tidak akan pernah luntur dan redup. Penghinaan terhadap Beliau justru memunculkan gelombang pembelaan semakin besar.

Tidak ada satu usaha pun yang dapat dilakukan oleh orang atau kelompok mana pun untuk merontokkan reputasi nabi Muhammad SAW karena sejarah telah mencatat dengan sangat jelas bahwa beliau adalah sosok yang sangat mulia.

Dia menuturkan, pemanggilan gubernur berkali-kali bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Pemanggilan gubernur oleh polisi, juga bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Kalau dipanggil terus kapan kerjanya dan juga bisa menimbulkan pemahaman buruk terhadap masyarakat. Jadi itu kalau mau dipanggil harusnya izin presiden,” tuturnya.

Sebelumnya, Anies dipanggil Polda Metro Jaya atas kasus kerumunan di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Saat itu pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menggelar acara pernikahan putrinya Najwa Shihab, berbarengan dengan peringatan Maulid Nabi. (cnni)

ada yang menjadi guru atau penyuluh kesehatan.

“Adanya Covid-19 di mana infrastruktur kesehatan masuk dalam skala prioritas pembangunan tahun anggaran 2021, maka pembunuhan SDM ini menjadi perhatian bersama,” sebut Tjahjo.

Tjahjo meminta agar seluruh kementerian, lembaga, serta instansi pemerintahan daerah menyusun formasi CPNS 2021 yang sesuai dengan kebutuhan.

Menurutnya, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak harus menerima CPNS dengan jumlah yang sama dengan ASN yang pensiun demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang praktis. (cnni)

orang telah sembuh dan 15.503 orang lainnya meninggal dunia. Pemerintah terus berupaya menekan laju penyebaran virus corona, namun jumlah orang yang terpapar Covid-19 masih terus bertambah. Pasien Covid-19 yang meninggal dunia pun naik, meskipun pasien yang dinyatakan sembuh juga bertambah dari hari ke hari. (cnni)

tara, perusahaan bioteknologi Moderna Inc pada Senin (16/11/2020) lalu merilis data awal untuk hasil uji klinis vaksin eksperimental mereka, yang menunjukkan efektivitas serupa.

Vaksin buatan Pfizer dan Moderna sama-sama dikembangkan dengan teknologi baru, yang dikenal sebagai messenger RNA (mRNA). Laporan hasil uji coba tersebut semakin membu-ka harapan masyarakat global untuk diakhirinya pandemi Covid—yang telah menewaskan lebih dari 1,3 juta jiwa di seluruh dunia dan mendatangkan malapetaka pada sektor ekonomi. (reuters/m11)

Bagaimana mungkin orang yang sudah sangat dikenal baik, berakhlak, dan menjadi teladan, lalu dikatakan jelek atau dijelek-jelekkan? Orang yang mendengar dan melihat pasti akan membantahnya.

Modal Beliau hanya sederhana dan kita dapat meneladaninya. Yakni sebuah strategi dakwah sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT sebagaimana firman-Nya: ”Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. an-Nahl: 125).

Saat beliau berdakwah ditemani Zaid Bin Haritsah, nabi SAW mendapat gelombang penolakan bahkan mendapat perlakuan kasar dari mereka. Orang-orang di sana melempari Beliau dengan batu hingga mencari tempat perlindungan ke tempat yang aman.

Di tempat persembunyian, Beliau berdo’a kepada Allah SWT betapa lemahnya dia, dan hanya Allah-lah yang mampu menunjuki orang yang menentang dakwahnya. Di sela itu Jibril turun mengatakan bahwa Allah SWT mengizinkan untuk meratakan dua gunung, yakni Qubais dan Qaiqa’an untuk melenyapkan penduduk Tha’if. Tapi apa jawaban Beliau? ‘Jangan! Siapa tau nanti Allah SWT akan mengeluarkan seseorang yang mengucapkan kalimat lailaha illallah’ dari rahim mereka’. Wallahu a’lam bishawab! Hari Ini ....

Sementara untuk susunan pengurus yang nantinya akan dilantik, dijelaskan Ilhamsyah sudah dikirim ke DPP Partai Golkar.

Dijelaskannya juga, serangkaian kegiatan sudah direncanakan, mulai dari bersepeda santai (gowes), bagi –bagi sembako serta rapat pleno perdana DPD Golkar Sumut bakal digelar.

“Pembagian sembako dilakukan di 7 titik, mulai dari Medan Polonia, Belawan, Johor, Selayang, Denai, Amplas dan Medan Perjuangan,” tambahnya.

Pelantikan pengurus DPD I Golkar Sumut yang direncanakan pekan lalu, terpaksa ditunda karena Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto tidak bisa berhadir karena menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bersama Presiden Republik Indonesia, Jokowi.

Diketahui, Wakil Gubernur Sumut ini ditetapkan sebagai Ketua DPD Golkar Sumut periode 2020-2025 dari Hasil Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Golkar Sumatera Utara yang dihelat di kantor DPP Partai Golkar pada Jumat-Sabtu, 6-7 November 2020.

Penunjukan Ijeck sebagai Ketua Golkar Sumut dilakukan secara aklamasi oleh seluruh pemilik suara yaitu pimpinan DPD partai Golkar Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara serta seluruh pengurus sayap partai dan Astakarya. (h01)

Sumut Siap .... pihaknya berperan melakukan pemantauan kesiapan prosesnya.

“Salah satunya melakukan pemantauan terhadap seluruh instalasi farmasi (gudang farmasi) yang ada di Sumatera Utara,” ujar Gusti kepada wartawan, di Medan, Kamis (19/11).

Dia menjelaskan, pemantauan kesiapan dilakukan dalam setiap koordinasi dan audiensi yang telah dilaksanakan bersama petinggi di kabupaten/kota. Secara lebih teknis lagi, pihaknya juga melakukan pemantauan langsung ke instalasi farmasi tersebut.

“Sehingga ketika vaksin sudah siap, kita sudah memiliki peta dan jangan sampai pendistribusiannya terlambat. Tapi saya kira di Sumut tidak ada masalah, karena jejaringnya sudah kuat,” sebutnya.

Hanya saja, kata dia, yang perlu dilakukan adalah antisipasi ketika distribusi vaksin dilakukan dalam volume besar. Untuk itu, agar over kapasitas tidak sampai terjadi, perlu dilakukan pemantauan lebih intensif. “Misalnya ada satu daerah yang kesulitan melakukan penyimpanan. Ini yang akan kita komunikasikan,” kata Bagus.

Selain itu, dia mengaku telah bertanya ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumut terkait kesiapan ini. Di situ, masalah volume instalasi farmasi ini memang menjadi hal perlu mendapatkan perhatian. ”Meski kita memang belum tahu bagaimana tahapan distribusinya nanti. Hanya saja yang namanya vaksin kan harus segera disuntikan,” tuturnya.

Menurut Bagus, kata kunci dari pemberian obat ataupun makanan tidak hanya bermutu dan berkhasiat saja, melainkan juga harus aman.

Sementara, Kepala Badan POM RI Penny Lukito dalam konfrensi pers di kanal Youtube mengatakan, Emergency Use of Authorization (EUA) vaksin Covid-19 Sinovac diharapkan bisa keluar pada minggu ke tiga atau ke empat bulan Januari 2021. “Harapannya Januari minggu ke tiga dan ke empat itu bisa mendapatkan EUA,” kata dia.

Penny menyebutkan, berdasarkan data hasil uji klinis dari China untuk fase I-II full report sudah didapatkan BPOM, terkait keamanan dan efisiensi dari vaksin Sinovac tersebut. Tetapi masih ada data yang kurang agar bisa mendapatkan EUA untuk vaksin Covid-19 Sinovac, yaitu data fase ke tiga.

Untuk data fase ke tiga belum bisa didapatkan, karena data dari Brasil yang sudah lebih dulu melakukan uji klinis fase ke tiga dibandingkan di Indonesia, belum bisa didapatkan. Dia mengaku, berdasarkan komunikasi dengan pihak Sinovac dan Brasil sebagai tempat pelaksanaan uji klinis akan digunakan sebagai data pengganti, tapi ternyata membutuhkan waktu untuk analisa.

“Data tersebut baru bisa kita terima sekira Januari minggu pertama atau ke dua. Ini masih ekspektasi, BPOM dalam hal ini masih menunggu, karena yang menganalisa adalah tim peneliti,” sebutnya. (m10)

Constable Ali .... perempuan Muslim sebenarnya dibutuhkan di kepolisian, untuk memberikan pelayanan ke masyarakat,” ujarnya kepada New Zealand Herald.

“Senang rasanya bisa keluar dan menunjukkan jilbab sebagai bagian dari seragam saya. Saya yakin, lebih banyak perempuan Muslim akan bergabung ke institusi ini,” kata Ali. (bbc/m11)

Militer Australia ....

Seperti dilansir Associated Press dan Reuters, Kamis (19/11/ 2020), laporan militer yang dirilis pekan ini menyebutkan ada bukti yang menunjukkan terjadinya 39 pembunuhan di luar hukum oleh 25 tentara Australia dalam 23 insiden.

Pembunuhan dilakukan personel pasukan khusus Australia yang ditugaskan di Afghanistan antara tahun 2005-2016.

Kepala Angkatan Bersenjata Australia, Jenderal Angus Campbell, dalam pernyataan kepada wartawan di Canberra pada Kamis menyebut telah ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa pembunuhan itu dilakukan di luar ‘memanasnya pertempuran’.

Lebih lanjut, Jenderal Campbell menjelaskan bahwa catatan memalukan itu termasuk dugaan di mana anggota patroli baru akan menembak seorang tahanan demi mencapai pembunuhan pertama mereka dalam praktik yang disebut ‘blooding’.

Setelah menembak tahanan Afghanistan, tentara-tentara itu kemudian menambahkan senjata api dan radio di lokasi untuk mendukung klaim palsu bahwa tahanan itu merupakan musuh yang tewas dalam pertempuran.

Jenderal Campbell menyebut bahwa sebagian besar pembunuhan ilegal itu berawal tahun 2009, dengan kebanyakan terjadi tahun 2012 dan 2013.

Dituturkan Jenderal Campbell bahwa pihak Inspektur Jenderal ‘menemukan informasi yang kredibel untuk mendukung 23 insiden dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap 39 orang oleh 25 personel Pasukan Khusus Australia, sebagian besar dari Resimen Dinas Khusus Udara (SAS)’.

Beberapa tentara di antaranya, sebut Jenderal Campbell, masih aktif bertugas di militer Australia hingga sekarang. Jenderal Campbell menambahkan bahwa beberapa tentara anggota SAS didorong untuk memiliki ‘budaya pejuang egois’.

Laporan militer itu merekomendasikan 19 tentara untuk diselidiki oleh polisi atas berbagai dakwaan pidana yang mungkin dijeratkan, termasuk pembunuhan.

Temuan ini didapatkan setelah dilakukannya penyelidikan selama 4 tahun terakhir, yang dipimpin seorang hakim Australia bernama Paul Brereton, yang mewawancarai lebih dari 400 saksi dan mengkaji ribuan halaman dokumen. (ap/reuters/m11)

Ada-ada Saja .... memakan ikan itu saat konferensi pers, yang membuat awak media terkejut. Aksi yang terjadi pada Selasa (17/11/2020) itu merupakan bentuk upaya Dilip meningkatkan penjualan ikan, yang lesu karena wabah virus corona

Namun berdasarkan laporan News First di Sri Lanka, perbuatan si politisi justru menuai rasa jijik dari jurnalis, di mana dia diejek “cara makan seperti beruang”. Penjualan hasil laut mengalami penurunan tajam buntut klaster Covid-19 di Central Fish Market yang berlokasi di pinggiran ibu kota Colombo.

Dilansir The Sun Rabu (18/11/2020), Dilip tengah menggelar konferensi pers ketika dia mengeluarkan seekor ikan mati dan mengayunkannya.

“Warga kita di industri perikanan tidak bisa menjual hewan laut. Jadi saya membawa ikan ini kepada Anda,” ujar si mantan menteri. Dilip kemudian mengatakan bahwa rakyat di Asia Selatan itu tidak perlu takut makan ikan, karena takkan menyebarkan Covid-19.

Bersamaan dengan pernyataanya itu, si politisi kemudian menggigit ikan itu di bagian perut, dan mengunyahnya dalam keadaan mentah. Dilip Wedaarachchi yang berasal dari kalangan oposisi menjabat sebagai menteri perikanan di Sri Lanka hingga akhir tahun lalu.

Infeksi virus corona yang menyebar di seluruh pasar membuat puluhan ribu ton ikan tidak bisa dijual karena aparat menutup tempat itu. Harganya kemudian menurun tajam karena orangorang berhenti membeli dan memakan ikan, di mana di sana merupakan upaya mereka berdiet.

Berdasarkan data di situs Worldometers, saat ini negara tetangga di India dan Pakistan itu mengalami 18.000 kasus Covid-19, dengan 66 korban meninggal. (the sun/m11)

Media Massa Diharap Tidak Langgar Aturan Kampanye

MEDAN (Waspada): Media massa, baik cetak maupun elektronik diharapkan tidak melakukan pelanggaran aturan tentang kampanye. Karenanya, sangat diharapkan penyajian berita pada masa kampanye dilakukan secara adil dan berimbang. Tidak melakukan keberpihakan pada salah satu pasangan calon (Paslon) saja.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut Safrida R. Rasahan, Kamis (19/11). Hari itu, di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut dilangsungkan kegiatan sosialisasi dan penandatanganan kesepakatan bersama antara KPID Sumut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers. Temanya tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPID Sumut Meutia Atiqah.

Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R. Rasahan mengaku pihaknya akan terus mengawasi setiap media yang melakukan keberpihakan pada salah satu Paslon saja. Dia berharap, seluruh pihak bersama-sama terus mengawasi setiap media, baik cetak, elektronik, maupun lembaga penyiaran lainnya.

“Kalau media cetak atau elektronik dengan sengaja melakukan pelanggaran kampanye, kita akan laporkan kepada pihak Dewan Pers untuk menindaklanjutinya. Sedangkan untuk media penyiaran TV dan radio, akan dipantau oleh KPI. Mari sama-sama kita jaga agar tercipta Pemilu yang adil dan berimbang,” kata Syafrida.

Disebutkan Syafrida, dalam berita politik, media harus berpedoman pada perilaku penyiaran dan Kode Etik Jurnalis (KEJ). Dia mengakui, sah-sah saja jika media cetak mengeluarkan berita pada satu hari setelah batas kampanye. Tapi tidak boleh hanya salah satu Paslon saja. Tujuannya agar kita tetap memegang prinsip adil dan berimbang. “Berita hanya boleh dalam satu picture, bukan dalam picture yang berbeda, agar tidak termasuk kegiatan kampanye terselubung,” katanya. Kali ini berbeda

Sementara itu, Komisioner KPU Sumut Benget Silitonga mengakui bahwa Pemilu kali ini memang sangat berbeda dari sebelumnya. Banyak kegiatan kampanye yang tidak dapat dilakukan akibat dari Covid-19. Namun masyarakat tetap berhak mendapatkan informasi terkait setiap Paslon.

Maka dari itu, kata Benget, kampanye lewat media massa, baik cetak maupun elektronik, serta media penyiaran lainnya, menjadi solusi terbaik untuk masyarakat mendapatkan informasi tentang Paslon. “Karena itu, sangat diharapkan setiap media bisa berimbang kepada setiap Paslon,” katanya.

Disampaikan Benget, biasanya masa tenang justru yang menjadi masa yang sangat tidak tenang. Karena peluang-peluang kecurangan bisa saja terjadi. Maka dari itu, dengan adanya gugus tugas ini diharapkan dapat bersinergi demi menciptakan Pilkada yang adil dan berimbang, dengan mengedepankan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil)

Sebelumnya, saat membuka acara hari itu, Ketua KPID Sumut Meutia Atiqah berharap dengan terbentuknya Gugus Tugas yang disepakati hari itu, ke depannya akan tercipta pemberitaan di media massa yang adil dan berimbang pada Pilkada serentak 2020. (cmar)

Soekirman: .... 12/Prov/XI/2020 tertanggal 14 November 2020 terkait putusan PTTUN Medan nomor 6/G/Pilkada/2020/PT TUN-MDN tertanggal 13 November 2020.

Surat KPU RI yang ditandatangani Ketua Arief Budiman itu menyatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (12) UU No.10 tahun 2016, dimana pada pokoknya memberikan batas waktu dalam menjalankan putusan pengadilan (PTTUN atau MA), paling lambat 30 hari sebelum hari p-emungutan suara, maka putusan PTTUN Medan nomor 6/G/Pilkada/2020/PT TUN-MDN ter-tanggal 13 November 2020 telah melewati batas waktu tersebut.

KPU RI juga menyatakan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, BupatiWakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota, maka putusan PTTUN Medan berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (12) UU No.10 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Berkenaan dengan penjelasan tersebut, KPU Sergai segera mengadakan rapat pleno dalam rangka tindak lanjut putusan PTTUN Medan.

“Yah, itulah upaya yang dilakukan untuk menghempang saya. Wajar karena saya juga maju dengan perjuangan yang cukup besar. Sejak awal saya sudah diganjal. Dan saat ini, upaya itu gagal mengingat sejumlah acuan yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada,” ucap Soekirman kepada wartawan, Rabu (18/11).

Ditempat terpisah, pendamping Soekirman di Pilkada Sergai, Tengku Muhammad Ryan Novandi yang merupakan putra mantan Gubsu dan Bupati Sergai, Tengku Erry Nuradi meresmikan posko pengaduan tentang kecurangan Pilkada di kantor DPD Partai NasDem Sergai di Jl. MedanTebing Tinggi, Desa Sei Bamban, Kec. Sei Bamban, Rabu (18/11).

“Posko ini didirikan atas instruksi DPW Partai NasDem Sumut yang bertujuan menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat bila menemukan dugaaan keterlibatan oknum ASN, penyelenggara Pemilu maupun oknum aparat penegak hukum yang tidak netral,’’ ucap Ketua DPD Partai NasDem Sergai M Taib Ali didampingi sekretaris Ali Amran.

Partai NasDem berharap harus berani melaporkan bila menemukan dugaan kecurangan Pilkada Sergai disertai dengan bukti-bukti yang kuat. ‘’Aduan dalam bentuk foto, video atau rekaman, bisa kirimkan langsung ke posko pengaduan atau hot line yang telah kami siapkan di 081363232727,’’ tandas Ali Amran. (m15)

Dr. Ibnu Affan: .... Serdang Bedagai untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 380/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tersebut.

Menurut Ibnu Affan, jika putusan pengadilan TUN telah berkekuatan hukum tetap maka mempunyai kekuatan hukum mengikat, pembuktian, eksekutorial dan apabila KPU Sergai tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka KPU dapat dipandang telah melakukan Contempt of Court (penghinaan terhadap pengadilan) dan menurut Pasal 116 Undang-Undang nomor. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN, pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN dapat dikenai sanksi.

“Apabila KPU beralasan tidak dapat melaksanakan putusan PT TUN Medan karena telah melewati batas waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang nomor. 10 tahun 2016, maka alasan itu tidaklah dapat diterima secara hukum karena terlewatinya batas waktu itu disebabkan kelalaian KPU itu sendiri ketika menetapkan Paslon Soekirman - Tengku Muhammad Ryan Novandi yang semestinya sesuai tahapan ditetapkan pada tanggal 23 September 2020, akan tetapi diundur hingga tanggal 5 Oktober 2020,” papar Ibnu Affan.

Plafon .... yang sedang bekerja, sehingga menderita luka-luka,” sebut Asril.

Dijelaskannya, sejumlah pekerja lainnya segera menolong korban-korban luka dan membawanya ke Rumah Sakit Mitra Medica. Sesampainya di rumah sakit tersebut, korban atas nama Rahmad Gunawan, 40, supir perusahaan, warga Jl. Alfaka I, Kel. Tanjungmulia Hilir, Kec. Medan Deli, akhirnya meninggal dunia.

“Ada Empat korbannya. Seorang di antaranya meninggal dunia bernama Gunawan. Sedangkan korban yang lukaluka bernama Agus, 31, sebagai sales, warga Jl. Kawat V, Kel. Tanjungmulia Hilir, Kec. Medan Deli. Bowo, 31, sebagai kepala gudang, warga Jl. Aluminium Raya Gang Keluarga, Kel. Tanjungmulia Hilir, Kec. Medan Deli. Diki, 22, sebagai sales, warga Kel. Mabar, Kec. Medan Deli.

Pihak kepolisian yang mendapat informasi tersebut, langsung menuju ketempat kejadian perkara (TKP) dan memasang tanda garis polisi (polisi line).

Kanit Reskrim Polsek Medan Labuhan Iptu Andi Rahmadsyah yang dikonfirmasi wartawan melalui pesan WhatsApp, membenarkan insiden tersebut dan empat pekerja menderita luka-luka, seorang di antaranya meninggal dunia. (m27)

Inilah faktor yang menyebabkan molornya seluruh tahapan Pilkada sebut Ibnu Affan, sehingga proses pengajuan gugatan ke PT TUN Medan menjadi terlambat, ini adalah fakta hukum (law in action) yang mestinya dijadikan landasan yuridis dan sosiologis bagi KPU untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang nomor. 10 tahun 2016 (law in book).

Lebih lanjut praktisi hukum dan mantan Hakim ini menyebutkan bahwa tindakan KPU Serdang Bedagai yang tidak bersedia melaksanakan putusan PTTUN Medan, akan mengakibatkan Pilkada Kabupaten Serdang Bedagai menjadi cacat hukum karena secara hukum Paslon Soekirman - Tengku Muhammad Ryan Novandi sudah tidak memiliki keabsahan dan legal standing lagi untuk maju menjadi peserta Pilkada.

“Kalaupun Paslon ini terpilih akan menjadi cacat hukum dan sudah barang tentu dengan mudah dibatalkan oleh pengadilan, sementara posisi KPU yang secara sengaja melakukan pembangkangan terhadap putusan pengadilan dengan tetap mengikutsertakan Paslon yang tidak sah dan cacat hukum menjadi peserta Pilkada merupakan tindakan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan),” pungkas Ibnu Affan.

Disebutkan Ibnu Affan, Ini merupakan pelanggaran hukum resmi yang berakibat pada tindak pidana korupsi karena KPU menggunakan uang negara untuk proses pemilihan Paslon yang tidak sah (ilegal), tutupnya. (a15/B)