Hertita Rasmuli Br Ginting

Waspada/Ist Ketua DPD REI Sumut Ir Andi Atmoko Panggabean menyerahkan cinderamata kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi usai membuka Musda XII DPD REI Sumut.

Realisasikan Hunian Murah, Pemprovsu Dan REI Harus Bekerja Sama

MEDAN (Waspada) : Gubernur Sumatra (Musda) XII DPD REI Sumut. Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menghadiri Pemilihan berlangsung Kamis (19/11) di Cafe pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Yokk Ngopi Jl. Garuda Medan tersebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estat In- berlangsung secara aklamasi dan kekeluargaan donesia (REI) Sumatera Utara (Sumut ) XII. terpilih Ir Andi Atmoko Panggabean yang disapa

Kegiatan yang mengusung tema Perkuat dengan Bang Moko. Sinergitas REI Sumut Dengan Stakeholder itu Penetapan Ketua DPD REI Sumut periode diselenggarakan di Yok Ngopi Cofe, Jalan Garuda 2020-2023 tersebut ditetapkan secara daring Medan, Kamis (19/11/2020) secara sederhana melalui aplikasi Zoom oleh Sekjend DPP REI dan menerapkan prokol kesehatan. Amran Nurman, termasuk struktur pengurus

Edy Rahmayadi dalam sambutannya menga- baru. Untuk posisi Sekretaris dan Bandaraha takan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut DPD REI Sumut diisi oleh H Reza Sirait ST dan bersedia memperkuat sinergitas dengan REI. Rakuta Karo-karo.

Dia berharap, ke depannya, Pemprov Sumut Posisi KSB (ketua, sekretaris, bendahara) ini dan REI dapat bergandengan tangan merealisasi- adalah posisi yang sama pengurusan periode kan rumah hunian bagi masyarakat. “Jangan sebelumnya, 2017-2020. Posisi ini dinilai oleh karena harganya murah, rumah hunian yang 325 Anggota REI Sumut sudah tepat dan tidak disediakan itu tidak sehat,” imbuh Edy. perlu adanya pergantian, apalagi sejumlah

Selanjutnya, terkait jumlah kekurangan terobosan perizinan dan akses perbankan sudah rumah hunian di Sumut sebanyak 7.015 unit, dilakukan Moko dan Reza Sirait. Edy mengungkapkan, angka tersebut pasti lebih Jabatan KSB ini, juga dinilai sudah ideal karena masih banyak masyarakat Sumut yang karena telah menjadikan DPD REI Sumut lebih belum memiliki rumah hunian. bertaring daripada organisasi pengembang

Untuk itu, Edy minta agar DPD REI Sumut perumahan lainnya. Musda XII DPD REI Sumut kembali melakukan pendataan ulang dengan ini berjalan dengan protokol kesehatan ketat, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS). peserta yang hadir dibatasi dan selebihnya

“Jadi bisa diketahui berapa jumlah riil dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. kekurangan rumah hunian di Sumut sebenarnya. Selain itu, disela-sela acara juga disertai Setelah itu, baru bersama-sama mencari cara dengan pemberian penghargaan berupa pin mengatasinya,” harapnya.’ emas 15 gram kepada Rizal yang telah berbakti menjadi Sekretaris Eksekutif karena mengelola Kembali Pimpin sekretariat kantor DPD REI lebih dari 30 tahun.

Ir Andi Atmoko Panggabean kembali terpilih Dalam pembukaan Musda XII ini juga turut menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edy Realestat Indonesia (REI) Sumatera Utara periode Rahmayadi dan Pjs Wali Kota Medan Arief 2020 s/d 2023 dalam Musyawarah Daerah Sudarto Trinugroho. (m13) Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi

JAKARTA (Waspada): Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP) berencana akan menambah kuota perumahan bersubsidi.

Kebijakan tersebut menjadi pertimbangan pemerintah mengingat tingginya minat masyarakat untuk memiliki rumah bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengatakan, sebelumnya pemerintah menargetkan kuota penyaluran dana FLPP sepanjang tahun ini untuk 102.500 unit hunian. Tercatat hingga Rabu (18/11) dana FLPP telah disalurkan bagi 102.665 unit senilai Rp10,52 triliun atau sebanyak 100,16 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.

“Sedangkan jika dilihat dari nilai Rupiah yang ditugaskan kepada PPDPP untuk menyalurkannya, maka sudah terserap sebesar 95,66 persen. Jadi, masih ada dana FLPP sebesar 4,34 persen dari Rp11 triliun yang diamanatkan pemerintah kepada kami,” jelasnya di Jakarta, Kamis (19/ 11).

Dengan begitu, lanjutnya, PPDPP optimistis di sisa tahun anggaran 2020 ini akan menyalurkan hingga 110.000-an unit atau secara tepatnya menurut perhitungan dana yang tersisa mencapai 107.600 unit rumah.

Rencana tambahan kuota rumah bersubsidi ini mendapat respon positif dari Direktur PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu, untuk penyerapan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema FLPP.

“Sebab, pertumbuhan di sektor perumahan akan mendorong naiknya pertumbuhan industri pendukung dan penyerapan tenaga kerja kembali,” tuturnya menanggapi rencana pemerintah tersebut.

Dia mengakui, perseoan memang mengharapkan adanya tambahan kuota KPR subsidi, baik melalui skema FLPP, subsidi selisih bunga (SSB) maupun skema KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

“Karena kita sangat meyakini permintaan KPR subsidi pada tahun 2021 akan lebih tinggi dari 2020,” ujar Nixon ketika dihubungi di tempat terpisah.

Hingga kuartal III-2020, BTN berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp254,91 triliun. Dari angka tersebut, KPR masih mendominasi, yakni senilai Rp196,51 triliun atau naik 1,39 persen year on year (yoy) dari Rp193,8 triliun pada kuartal III-2019.

Dari total penyaluran KPR, porsi KPR subsidi mencapai Rp116,32 triliun atau lebih tinggi dibandingkan KPR non-subsidi yang sebesar Rp80,18 triliun. (J03)

Waspada/Ist Tim PKM Polmed berfoto bersama anggota Koperasi Syariah Madani Sumut.

Tim PKM Polmed Lakukan Kegiatan Pemberdayaan Pada Nasabah Koperasi

PERCUTSEITUAN (Waspada): Tim dosen Politeknik Negeri Medan (Polmed) melaksanakan Pengabdian Kemitraan kepada Masyarakat di Desa Dusun XII Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deliserdang.

Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dilaksanakan pada, Sabtu, (14/11) lalu tersebut dalam upaya meningkatan motivasi dan disiplin nasabah anggota Koperasi Syariah Madani Sumut.

Ketua Pelaksana. Dr Rizal Agus,SE.MSi kepada Waspada, Kamis, (18/11) mengatakan, dia bersama timnya yang antara lain, Enny S Barus,SE MSi dosen D3 Keuangan Perbankan melakukan survei ke Kantor Operasional Koperasi Syariah Madani Sumut dan juga Dr.Azhar SE MSi

Dalam pertemuan dengan ketua Ketua Koperasi Syariah Madani Sumut Yusman SAg MA membahas permasalahan yang terjadi selama pandemi Covid-19.

Permasalahan diantaranya, lanjut Rizal, kurang disiplinnya anggota dalam memenuhi kewajiban perkoperasian. Begitupun dengan belum tersedianya catatan keuangan, rendahnya motivasi dan permasalahan pemasaran serta belum memadainya kelengkapan personil komputer.

Menindak lanjuti permasalahan di lapangan tersebut, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pihaknya melaksanakan pelatihan pencerahan terkait dengan permasalah di atas,ungkap Rizal.

Pengabdian Kemitraan Masyarakat (PKM) juga bekerjasama dengan tim PPM,

Ketua tim PKM Dr.Azhar SE MSi yang dosen Keuangan dan Perbankan Syariah dalam kesempatan tersebut memberikan pelatihan pembukuan sederhana dan pentingnya disiplin dalam hak dan kewajiban berkoperasi.

Dikatakan Azhar, dengan pelatihan yang dilakukan dapat merubah perilaku berorganisasi dan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan juga dapat meningkatkan kegiatan pemasarannya,ujar Azhar.

Sebagai akedemisi, lanjut Azhar, senantiasa berusaha membantu dan hadir di tengah masyarakat guna mendengarkan permasalahan yang dihadapi.

Juga bersinergi dengan akedemisi lintas disiplin ilmu guna membantu mengaplikasikan ilmu yang kami miliki untuk masyarakat sebagai bentuk pengabdian, ujar Azhar.

Ketua Koperasi Syariah Madani Sumut Yusman SAg MA mengatakan terimakasihnya kepada tim PKM dan kepedulian dosen Polmed. “Mudah-mudahan kegiatan ini akan tetap berlanjut”,ujar Yusman.

Tim yang didanai DIPA Politeknik Negeri Medan tahun 2020 berlangsung di Kantor Operasional Koperasi Syariah Madani Jln. Sidomulyo No.96 Dusun XII Kecamatan Percut Sei Tuan.

Pelaksanaan pengabdian oleh PKM tersebut dihadiri 25 orang nasabah anggota Koperasi Syariah Madani Sumut. Kegiatan PPM itu juga memberikan bantuan satu unit komputer. (clin)

Utang RI Membengkak

JAKARTA (Waspada) : Menurut Sri Mulyani, pe- pembiayaan Covid-19 meningMenteri Keuangan Sri Mulyani nyebab utama utang pemerin- kat. Indrawati buka-bukaan terkait tah bengkak atau rasio utang Meski pandemi, program membengkaknya utang peme- pemerintah meningkat begitu pemerintah yang sudah direnrintah. Utang sering menjadi drastis di tahun ini karena ada- canakan tetap jalan. Tentu sorotan masyarakat apalagi di nya pandemi covid-19. Pande- pemerintah juga melindungi tengah pandemi Covid-19. mi membuat anggaran untuk masyarakat yang terdampak Pegadaian Imbau Nasabah Jangan Tertipu Lelang Online

MEDAN (Waspada): Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat serta wujud implementasi perlindungan konsumen, Pegadaian telah melakukan proses hukum kepada pemilik akun palsu yang mengatasnamakan Pegadaian yang digunakan untuk melakukan tindak penipuan.

Informasinya, PT Pegadaian (Persero) telah melaporkan lebih dari 400 akun Instagram yang mengatasnamakan Pegadaian dan diduga melakukan tindakan penipuan.

“Akun-akun Instagram tersebut menggunakan kata Pegadaian, Pegadaian Syariah dan The Gade, sehingga seolaholah merupakan akun milik PT Pegadaian (Persero). Untuk menyakinkan calon korban, mereka mengambil foto karyawan dan memanipulasi data KTP, NPWP, bahkan kartu pengenal karyawan (ID Card). Lebih dari itu mereka membuat rekening bank virtual dengan nama Pegadaian,” jelas Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, Edwin S Inkiriwang kepada awak media, Kamis (19/11).

Menurut Edwin, pelaku penipuan dengan akun medsos menawarkan barang berharga, seperti emas baik batangan maupun perhiasan dengan harga murah jauh di bawah

JAKARTA (Waspada) : Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji termin kedua sejak awal november lalu. Pencairan termin kedua ini merupakan pencairan subsidi gaji atau upah periode november dan desember 2020.

Meskipun begitu, masih ada beberapa pekerja yang belum mendapatkan subsidi gaji atau upah (BSU) termin pertama. Karena berdasarkan data Kemnaker, pemerintah telah menyalurkan BSU kepada 12.252.668 pekerja atau buruh.

Angka tersebut setara dengan 98,78% dari target penyaluran yang sebanyak 12.403.896 penerima. Artinya masih ada

JAKARTA (Waspada) : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui penerimaan negara tahun ini begitu seret akibat dampak pandemi Covid19. Bahkan, target penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.404,5 triliun berisiko tidak tercapai.

“Dari sisi pendapatan negara, kita hadapi tekanan luar biasa sehingga pendapatan negara tahun ini hanya Rp 1.699 triliun. Penerimaan pajak juga hanya 1.405 triliun. Dan penerimaan pajak juga target hanya sebesar Rp1.404,5 triliun ini pun masih ada resiko tidak tercapai,” ujar Sri Mulyani, Kamis (19/11).

Bendahara negara mengatakan, seretnya penerimaan

JAKARTA (Waspada) : Bank Indonesia (BI) tercatat sudah membeli Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah mencapai total Rp342,52 triliun melalui mekanisme pasar dan secara langsung hingga 17 November 2020.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung APBN dalam pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Sebagai bagian dari upaya mendukung percepatan implementasi program PEN dengan tetap menjaga stabilitas makroekonomi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo usai Rapat Dewan Gubernur BI 18-19 November 2020 di Jakarta, Kamis (18/11).

Gubernur BI merinci bank sentral ini telah membeli SBN di pasar perdana melalui me-

Waspada/Sugiarto Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, Edwin S Inkiriwang didampingi Deputi Bisnis Area Medan II, Anhar Nasution dan Kepala Departemen Bisnis Suport Kanwil I Medan, Anggiat Aritonang, saat memberikan keterangan pers kepada

harga pasar. Selain itu, juga barang berharga Iain, seperti laptop, handphone, bahkan sepeda dengan merk ternama.

“Kemudian calon korban diminta mentransfer uang, tetapi kemudian barang yang dipesan tidak dikirimkan. Bahkan setelah transfer diterima pelaku, selanjutnya ia menutup akun media sosialnya bahkan nomor rekening yang dipakai untuk menipu,” ujarnya.

Edwin menegaskan, dalam kebijakan perusahaan PT Pegadaian (Persero) tidak pernah melakukan penjualan ataupun lelang secara online barangbarang berharga tersebut.

Edwin mengimbau, agar nasabah atau masyarakat pengguna medsos lebih teliti dan tidak mempercayai ada tawaran lelang barang-barang mengatasnamakan Pegadaian. “Jangan sampai tertipu dengan barang murah dalam lelang online mengatasnamakan Pegadaian,” ungkap Edwin.

Edwin menyampaikan, secara prosedur perusahaan, lelang barang jaminan nasabah yang dilakukan oleh Pegadaian secara terbuka di setiap cabang atau outlet. Sehingga, nasabah dapat memperoleh dengan baik harga maupun barang yang diinginkannya. (m31)

Berbagai Persoalan BLT Tidak Kunjung Masuk Rekening

sekitar 151.228 calon penerima yang belum mendapatkan BLT Subsidi Gaji pada termin pertama.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan pekerja atau buruh belum menerima BSU. Misalnya adalah karena adanya duplikasi pada nomor rekening pekerja.

Selain itu, bisa juga tak mendapatkan BSU karena rekening yang akan menjadi tujuan transfer sudah terlanjur ditutup. Kemudain bisa juga rekening pasif atau mungkin tidak valid atau rekening sudah dibekukan.

“Selain itu, terdapat rekening yang tidak sesuai NIK dan rekening yang tidak terdaftar di kliring. Jumlahnya rekening bermasalah ini mencapai 151 ribu rekening,” ujarnya mengutip keterangan tertulis, Kamis (19/11).

Menaker berharap masyarakat yang merasa berhak mendapat BLT subsidi gaji atau upah namun masih terkendala, untuk segera berkomunikasi dengan manajemen perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar datanya dapat diperbaiki.

“Karena sumber datanya dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga penyelesaian data ini harus dikoordinasikan dengan mereka juga. Barulah nanti BPJS Ketenagakerjaan akan menyampaikan koreksi kepada Kemnaker,” jelas Menaker. (okz)

Penerimaan Pajak Di 2020 Berpotensi Tidak Capai Target

pajak pada tahun ini akibat terganggunya aktivitas ekonomi korporasi maupun masyarakat selama pandemi berlangsung.

“Karenanya ternyata kondisi dari korporasi maupun masyarakat betul-betul tertekan,” imbuh dia.

Oleh karena itu, pihaknya sengaja melebarkan defisit anggaran sebesar 0,2 persen dalam postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menjadi 5,7 persen. Langkah penyesuaian ini guna menutupi pembiayaan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Jadi, belanja sangat besar pada APBN 2021 yang merupakan bagian dari penerusan langkah-langkah untuk perlindungan sosial dan bantu masyarakat dalam kondisi masih sangat sulit,” ucapnya.

Selain itu, pelebaran defisit ini juga demi menunjang pembiayaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur baik fisik maupun digital. Sekaligus membiayai program ketahanan pangan dan pariwisata yang telah dicanangkan pemerintah.

“Namun, (APBN) tahun depan kita belanjakan cukup signifikan juga bagi infrastruktur baik jalan pelabuhan maupun infrastruktur di bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). Ketahanan pangan juga jadi prioritas dan Pariwisata,” tutupnya. (mc)

BI Beli SBN Pemerintah Capai Rp342 Triliun

wartawan di Medan, Kamis (19/11). kanisme pasar sebesar Rp72,49 triliun.

Pembelian SBN di pasar perdana sesuai mekanisme pasar ini, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Keuangan pada 16 April 2020.

Pembelian SBN di pasar perdana sesuai mekanisme pasar itu termasuk dengan skema lelang utama, greenshoe option dan private placement.

Kemudian, BI membeli SBN pemerintah melalui mekanisme secara langsung sesuai SKB dengan Menteri Keuangan pada 7 Juli 2020 sebesar Rp270.03 triliun. dengan pemerintah untuk pendanaan non public goodsUMKM sebesar Rp114,81 triliun sesuai dengan SKB dengan Menteri Keuangan pada 7 Juli 2020.

“Dengan sinergi ini, Pemerintah dapat lebih 9 pada upaya akselerasi realisasi APBN Tahun 2020 untuk mendorong pemulihan perekonomian nasional,” imbuhnya.

Pemerintah mengalokasikan pagu anggaran PEN sebesar Rp695,2 triliun yang mengakibatkan defisit APBN 2020 melebar hingga 6,34 persen.

Dari jumlah itu, hingga 9 November 2020 realisasi belanja anggaran PEN sudah mencapai Rp383 triliun atau sekitar 55,1 persen dari pagu anggaran. (mc) Covid lewat berbagai macam insentif yang digelontorkan.

Sebagai gambaran, hingga akhir September 2020, total utang pemerintah mencapai Rp5.756,87 triliun. Dengan angka tersebut maka rasio utang pemerintah sebesar 36,41% terhadap PDB. Adapun, total utang pemerintah itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp864,29 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4.892,57 triliun.

“Tahun 2020 ini kita perkirakan APBN defisit 6,34%, kenaikan luar biasa besar dalam rangka untuk menolong perekonomian, menangani Covid, dan bantu masyarakat,” ujarnya dalam acara konferensi pers virtual, Kamis (19/11).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menambahkan, dengan membengkaknya utang, maka defisit APBN meningkat drastis hingha berada dikisaran Rp1.039,2 triliun atau meningkat 6,34%. Meningkatnya defisit APBN ini juga dilakukan pemerintah guna memenuhi kebutuhan anggaran belanja negara yang meningkat menjadi Rp 2.739,16 triliun.

“Dengan seiring penggunaan fiskal untuk countercyclical, maka defisit APBN di banyak negara atau semua negara alami kenaikan. Ini kemudian sebabkan rasio utang terhadap PDB meningkat,” jelasnya.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2020 sebesar USD408,5 miliar atau setara Rp5.759 triliun (dengan kurs Rp14.100 per USD).

ULN terdiri dari ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) sebesar USD200,2 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD208,4 miliar.

Pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir triwulan III 2020 tercatat sebesar 3,8% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,1% (yoy), terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran ULN swasta. (okz)

Waspada/Ist Penghargaan kepada Sutan Mula Sontang Siregar dari Distrik II tampil sebagai juara I kompetisi.

Kompetisi Program Rumahku Surgaku Manajemen PTPN IV Beri Penghargaan

MEDAN (Waspada): Salah satu tujuan kompetisi program “Rumahku Surgaku” di lingkungan PTPN IV adalah untuk membangun keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga karyawan. Program ini dibuat 3 episode yaitu episode 1 yang dinilai taman depan atau tampak depan, episode 2 yang dinilai kebun gizi dan apotek hidup, dan episode 3 kondisi di dalam rumah (ruang tamu/ keluarga).

Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno mengatakan hal itu ketika membuka acara program “Rumahku Surgaku” episode 3 secara virtual dari ruang Tenera Kantor Direksi PTPN IV Jl. Letjen Suprapto No. 2 Medan, Selasa (17/11). Acara selain dihadiri Sucipto Prayitno, juga turut mendampingi SEVP Business Support Budi Susanto, serta hadir juga secara virtual pengurus dan anggota IKBI PTPN IV, juri independen dan profesional Roslilawati, SSn, M.I.Kom (Ketua Himpunan Desainer Interior Indonesia Cabang Sumatera Utara).

Sucipto Prayitno menggarisbawahi bahwa program ini bukan berakhir sampai di sini saja, melainkan supaya di dalam suatu keluarga itu, istri bisa menyenangkan, menenangkan dan mendamaikan keluarga. “Perusahaan juga memiliki aturan kepada karyawan supaya tidak keluar kebun/ pabrik tanpa seizin manajer sehingga kondisi di dalam maupun di luar rumah harus diciptakan senyaman mungkin untuk dihuni. Program Rumahku Surgaku setiap bulan akan kita evaluasi progresnya, sehingga yang akan mendapatkan juara tidak hanya yang pernah menjadi juara, tetapi yang belum pernah juga memiliki peluang menjadi juara”, katanya.

Menjaga keharmonisan juga dikenal di lingkungan perusahaan, dengan menjaga laba (profit) dan tujuan sosial (people) serta lingkungan (planet). Jadi upaya kita dalam berorganisasi dalam perusahaan pasti tidak akan menyimpang dari profit, people dan planet. Sucipto juga mengatakan, usaha kita harus tetap melindungi ekosistem dunia ini. Perusahaan menghasilkan keuntungan, manusianya dimanusiakan, bermanfaat bagi karyawan dan masyarakat sekitar perusahaan, karena ini sejalan dengan “Core Values” BUMN yaitu AKHLAK, yang salah satu komponennya adalah Harmonis.

Sementara Roslilawati mengatakan, kriteria penilaian program rumahku surgaku mulai dari keharmonisan warna, pemilihan dan peletakan perabot, kebersihan halaman, sirkulasi udara yang asri, dan denah ruangan keluarga. Sedangkan Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi Naim mengatakan, Board of Management memberikan penghargaan berupa sertifikat dan uang tunai. Juara I Sutan MS Siregar (Distrik II), Juara II Israk Ilhamta Kaban (Distrik III) dan Juara III Fardi Nanda Sanjaya (Distrik I), dan masing-masing juara menerima uang sejumlah Rp4jt, Rp3,5jt dan Rp3jt.(m03/A)

Suku Bunga Acuan Kembali Diturunkan Jadi 3,75 Persen

JAKARTA (Waspad): Setelah bertahan beberapa bulan akhirnya Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin menjadi 3,75 persen dari semula 4 persen.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia juga memutuskan menurunan suku bunga Deposit Facility menjadi 3 persen dan suku bunga Lending Facility menjadi4,5 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan bahwa keputusan ini mempertimbangkan inflasi yang lemah, stabilitas eksternal yang terjaga dan sebagai langkah lanjutan untuk mendukung pemulihan ekonomi.

BI melihat fungsi intermediasi di sektor keuangan masih lemah sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat. Dari data BI, pertumbuhan kredit pada kuartal III/ 2020 tumbuh 0,12 yearon-year (yoy) dan dana pihak ketiga (DPK) 12,88 persen yoy.

“Perkembangan terkini menunjukkan pertumbuhan kredit -0,47% pada Oktober 2020,” kata Perry.

Menurutnya, BI memperkirakan inflasi pada akhir 2020 lebih rendah dari batas bawah sasaran inflasi dan kembali ke sasarannya 3 plus minus 1 persen pada 2021.

“BI konsisten menjaga stabilitas harga dan berkoordinasi dengan pemerintah sehingga inflasi sesuai sasarannya,” tegas Perry.

Defisit transaksi berjalan juga diperkirakan tetap rendah. Perry yakin defisit tahun ini berada di bawah 1,5% PDB dan tetap rendah pada tahun depan.

Ke depan, BI memandang penguatan nilai tukar rupiah berpotensi berlanjut karena nilainya secara fundamental masih undervalued. Diikuti kondisi defisit transaksi berjalan dan inflasi yang rendah, serta daya tarik aset yang tinggi, dengan premi risiko yang menurun. (J03/B)